FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: CORRUPTION

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: CORRUPTION For English version see here : www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Apa definisi korupsi menurut TI? Apa itu “transparansi”? Apa yang dilakukan TI untuk melawan korupsi? Apa sih kerugian gara-gara korupsi? Bisakah kerugian gara-gara korupsi dihitung persis jumlahnya? Sektor mana tempat korupsi paling menonjol? Gimana bisa korupsi ngaruh ke kehidupan masyarakat? Lingkungan seperti apa yang membuat korupsi terus ada? Apakah benar korupsi itu normal dalam masyarakat tertentu? Apakah demokrasi dan korupsi (tak) bisa hidup berdampingan?

1.

Apa definisi korupsi menurut TI?

Transparency International (TI) memilih definisi jelas untuk istilah korupsi : Berdasar sifat kerjanya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (yang telah dipercayakan) untuk kepentingan pribadi. TI kemudian membedakan antara korupsi “sesuai peraturan” dengan korupsi “melawan peraturan”. Maksud korupsi “sesuai peraturan” adalah fasilitasi pembayaran, yaitu suap yang dibayarkan untuk mendapatkan perlakuan spesial atas sesuatu yang berdasar peraturan memang seharusnya dilakukan penerima suap. Contoh, bayar pelicin supaya administrasi lancar. Sedangkan, korupsi “melawan peraturan” ialah, suap yang dibayarkan untuk dapatin jasa yang sebetulnya gak boleh disediakan penerima suap. Contoh, bayar sogokan supaya dapat tempat di sekolah/kampus favorit, padahal sudah ada mekanisme penerimaan murid baru.

2.

Apa itu “transparansi”?

“Transparansi” bisa didefinisikan sebagai suatu prinsip, yang membolehkan mereka yang terkena dampak putusan-putusan seperti administrasi, transaksi bisnis, atau kerja amal untuk tahu bukan saja fakta dan angka-angka dasar, namun juga mekanisme dan prosesnya. Adalah kewajiban abdi rakyat (pejabat negara), manajemen, atau wali yang dipercaya (baik dalam konteks negara, perusahaan bisnis, ataupun organisasi masyarakat) untuk bertindak dengan jelas (terlihat), sesuai dengan harapan, dan tentunya dipahami orang banyak.

Page 1 of 6   

3.

Apa yang dilakukan TI untuk melawan korupsi?

Sudah satu dekade kami terus mendorong kemajuan dan mendapatkan keberhasilan dalam melawan korupsi. Transparency International sangatlah mawas bahwa tantangan baru terus menerus muncul. Namun kami sangat berkomitmen pada nilai dan prinsip utama yang telah memandu kerja kami sejak lahirnya gerakan kami di tahun 1993. Prinsip dasar TI dalam melawan korupsi telah didefinisikan sejak awal : membangun koalisi, melanjutkannya secara bertahap, dan tetap non-konfrontatif. Apa maksudnya? • TI percaya mengontrol korupsi hanya mungkin dilakukan jika perwakilan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat sipil bekerjasama menyepakati seperangkat standar dan prosedur yang mereka semua dukung. • TI juga percaya membersihkan korupsi tidak dapat dilakukan dengan sekali sapuan besar. Melawan korupsi merupakan proses selangkah demi selangkah, rencana demi rencana. • TI sangat keras mengutuk suap dan korupsi di mana pun tindakan tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas, meskipun TI tidak berusaha mengekspos kasus korupsi satu per satu. • Akhirnya, pendekatan non-konfrontatif kami sangat diperlukan agar semua pihak yang relevan dapat duduk bersama di satu meja.

4.

Apa saja kerugian gara-gara korupsi?

Korupsi menyebabkan kita merugi dan membayar mahal pada 4 sektor : Politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Di sektor politik, korupsi merupakan halangan utama untuk demokrasi dan penegakan hukum. Dalam sistem demokrasi, institusi pemerintah akan kehilangan legitimasinya ketika disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Hal ini sangatlah berbahaya dalam sistem demokrasi yang mapan, apalagi dalam sistem yang baru akan lahir. Kepemimpinan politis yang bertanggungjawab tidak dapat berkembang dalam iklim korup. Secara ekonomi, korupsi memiskinkan kekayaan negara. Seringkali korupsi menyebabkan tersalurnya sumber daya publik untuk proyek-proyek ambisius (atau mercusuar) yang tidak ekonomis, seperti bendungan, sumber listrik, pipa, dan kilang minyak. Dan menyebabkan terbengkalainya proyek-proyek infrastruktur yang tidak terlalu spektakuler namun penting dan mendasar: sekolah, rumah sakit, jalan, atau pasokan listrik dan air ke daerah terpencil. Selain itu, korupsi menghambat perkembangan struktur pasar yang adil dan merusak persaingan, sehingga menghambat investasi. Efek korupsi pada struktur sosial masyarakat adalah yang paling merusak. Korupsi mengacaukan kepercayaan masyarakat pada sistem politik, lembaga pemerintahan, dan kepemimpinan yang ada. Frustasi dan apatisme masyarakat yang kecewa menyebabkan masyarakat sipil menjadi lemah. Ini kemudian membuka jalan bagi penguasa lalim dan pemimpin amoral yang terpilih secara demokratis untuk mengubah aset nasional menjadi kekayaan pribadi mereka. Permintaan dan pembayaran suap menjadi norma. Mereka Page 2 of 6   

yang menolak mengikuti norma tersebut pindah ke luar negeri, menyebabkan negara kekurangan warga yang kompeten dan jujur. Degradasi lingkungan adalah satu lagi akibat sistem korup. Kurangnya, atau sering kali malah nggak adanya penegakan hukum atas peraturan dan perundang-undangan lingkungan (dan ini tercatat dalam sejarah) menyebabkan negara-negara bagian Utara mengekspor industrinya yang penuh polusi ke bagian Selatan. Di waktu yang sama, kecerobohan agen-agen internasional dan domestik dalam mengeksploitasi sumber alam, mulai dari kayu, mineral, sampai gajah, menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Proyek-proyek yang menghancurkan lingkungan mendapatkan prioritas dalam pendanaan pemerintah, karena merupakan target mudah untuk mengkonversikan dana publik menjadi kekayaan pribadi.

5.

Bisakah kerugian gara-gara korupsi dihitung persis jumlahnya?

Jawaban pendeknya: “tidak”. Ada ahli-ahli yang menggunakan analisa regresi dan metode empiris lain untuk coba mendapatkan jumlah persis biaya yang ditimbulkan akibat korupsi. Hampir tidak mungkin menghitung biayanya karena pembayaran suap tidak tercatat secara terbuka. Tidak ada yang tahu persisnya berapa jumlah yang yang “diinvestasikan” per tahunnya untuk pejabat-pejabat korup. Dan bentuk suap tidak selalu dalam uang : ada bantuan, jasa, hadiah, dan lain-lain yang dianggap lazim. Seringkali, seseorang dapat melakukan penelitian hubungan antara tingkat korupsi, dengan misalnya, demokratisasi, perkembangan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Biaya sosial yang ditimbulkan akibat korupsi lebih sulit lagi dihitung. Tidak ada yang tahu berapa nilai kerugian negara saat kehilangan pengusaha yang enerjik atau peneliti yang diakui kredibilitasnya. Lebih jauh lagi, perkiraan biaya sosial mana pun dalam dollar tidak akan cukup mengukur tragedi kemanusiaan di balik pengunduran diri, buta huruf, atau layanan kesehatan yang tidak memadai. Setiap usaha menghitung kerugian gara-gara korupsi dijamin dibarengi skeptisisme. Coba simak contoh berikut ini, yang menggambarkan dilema dalam mengubah isu korupsi menjadi fakta dan angka : Satu pembangkit listrik sedang dibangun di suatu tempat di dunia, dengan biaya US$ 100 juta. Bisa dikatakan bahwa, jika tidak ada korupsi, biaya terendahnya bisa menjadi US$ 80 juta. Kerugian uang rakyat sekitar S$ 20 juta. Namun dalam prakteknya, seringkali proyek besar direncanakan hanya supaya yang terlibat bisa dapat keuntungan pribadi yang amat besar. Dengan asumsi pembangkit listrik ini ternyata tak diperlukan masyarakat, maka kerugian uang rakyat adalah US$ 100 juta. Namun bayangkan juga, proyek pembangunan besar pasti berakibat pada lingkungan. Hasilnya bisa : polusi meningkat, harga tanah turun, pemindahan penduduk setempat, peningkatan beban utang pada negara yang membangun, dsb. Memperkirakan perhitungan ini – untuk gambaran yang paling mendekati kenyataan – sangatlah rumit. Pada skala global, sepertinya sangat tak mungkin. Seandainya pun ada yang bisa menghitung kerusakan lingkungan, naiknya beban hutang, dan faktor lain, bagaimana cara kita mengukur erosi kepercayaan publik dan kemerosotan legitimasi pemerintah, yang sebenarnya adalah akibat langsung dari korupsi?

Page 3 of 6   

6.

Korupsi paling menonjol dalam sektor apa?

Sekilas pandang, riset Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan TI tiap tahun seperti mendukung stereotipe bahwa korupsi merupakan masalah negara-negara belahan Selatan. Kenapa? Negara-negara daerah Skandinavia selalu muncul di bagian atas, sementara kebanyakan Negara sub-Sahara Afrika berurutan di bawah. Tapi, kalau kita simpulkan (berdasar IPK 2008) bahwa Somalia dan Myanmar adalah negara terkorup di dunia, maka bukan saja kesimpulan ini salah namun juga kontraproduktif. Kenapa begitu? Index dalam CPI tidak dibuat untuk mencap suatu negara atau daerah itu korup, atau untuk menyudutkan negara-negara belahan Utara versus Selatan. IPK adalah alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi sebagai masalah, dan juga alat promosi perlunya tata kelola (manajemen) pemerintahan yang lebih baik. Korupsi juga dialami di negara balahan Utara seperti halnya di Selatan. Skandal terbaru di Jerman, Perancis, Jepang, Amerika atau di Inggris adalah buktinya. Perbedaan terletak pada sistem periksa dan kendali pemerintah yang lebih mapan sehingga korupsi yang terjadi bisa lebih sedikit. Manusia berkorupsi jika sistem membolehkannya melakukan itu (ada kesempatan). Saat godaan bertemu kondisi serba boleh/permisif, maka korupsi pun tumbuh subur. Kondisi seperti ini sering ditemukan di negaranegara demokrasi baru seperti di negara-negara belahan Selatan dan Timur, di mana lembaga administrasi dan politik masih lemah dan gaji rendah, sehingga pejabat tergoda untuk menambah pendapatannya. Dalam sistem diktator, lembaga administratif dan politik tidak lain adalah perpanjangan tangan praktek korup penguasa. Atas perannya sebagai pembayar suap, negara-negara di belahan Utara ikut bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di negara-negara Selatan. Karena kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan di Utara yang punya kepentingan dan menyediakan uang suap. Ditambah, banyak pemerintah negara-negara Utara bukan saja toleran terhadap praktek korupsi tapi juga memberi hadiah berupa potongan pajak. Untungnya, Konvensi Anti-Korupsi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tahun 1999 menjadikan praktek suap pejabat asing sebagai pelanggaran kriminal. TI telah membahas aspek ini dalam publikasi riset Bribe Payers Index (BPI), yang merupakan pelengkap logis riset IPK. Isu korupsi per sektor sering ditanyakan karena banyak yang ingin tahu seluas mana daerah cakupan korupsi. BPI menyediakan bukti statistik tentang sektor bisnis mana saja yang paling rentan korupsi. Menurut hasil BPI, korupsi khususnya menonjol pada proyek umum dan konstruksi, diikuti oleh industri senjata dan pertahanan. Sektor yang paling kecil terdeteksi korupsinya adalah pertanian.

7.

Bagaimana cara korupsi berpengaruh dalam kehidupan kita?

Di penjuru dunia, korupsi mempengaruhi hidup berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai cara. Yang terparah, korupsi menyebabkan kematian. Lainnya, korupsi merenggut kebebasan, kesehatan, dan tentu saja uang. Konsekuensinya secara global sangat mengerikan karena jutaan manusia bisa terjebak dalam kemiskinan dan penderitaan sementara di waktu yang sama juga membuat ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi adalah penyebab kemiskinan, sekaligus juga penghalang utama untuk memberantas kemiskinan. Page 4 of 6   

Contoh : Ketika harga bensin Guatemala melonjak tahun 2008, banyak keluarga dan pengusaha kesulitan hidup. Tapi ada beberapa pemasok bensin yang tidak mengalami karena, meski illegal, mereka berhasil memasukkan bensin murah lewat perbatasan Mexico. Menyeberangi perbatasan dengan truk kosong adalah perbuatan illegal, sehingga supir-supir truk kemungkinan menyuap petugas cukai supaya diperbolehkan lewat. Media melaporkan secara besar-besaran bahwa bensin murah tersedia di pinggiran kota, di stasiun bensin yang muncul tiba-tiba dan sifatnya sementara. Pemilik stasiun bensin yang tak punya akses pasokan bensin murah Mexico menyatakan bangkrut akibat munculnya para pemasok bensin baru. TI menyampaikan keprihatinan kondisi ini pada Kantor Bea Cukai Nasional, yang kemudian mengklarifikasi peraturan cukai bahwa seluruh kendaraan komersial yang menyeberangi perbatasan harus memiliki suratsurat resmi yang membuktikan kepentingan perjalanan mereka.

8.

Lingkungan seperti apa yang membuat korupsi terus ada?

Seperti ditulis di atas, korupsi muncul saat godaan berdampingan dengan sikap serba boleh / permisif. Saat institusi pemerintahan kehilangan kekuasaannya untuk memeriksa dengan baik, saat proses pengambilan keputusan terus ditutupi, saat kekuatan masyarakat sipil lemah, saat ketidakadilan distribusi kekayaan membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan, kesemuanya merupakan momen kemunculan korupsi. Bahkan di mana lembaga politik, ekonomi, hukum, dan sosial sudah berjalan baik pun korupsi tetap ada.

9.

Apakah benar korupsi itu normal dalam masyarakat tertentu?

Banyak juga yang berpendapat bahwa gerakan lawan korupsi merupakan satu lagi usaha negara-negara belahan Utara untuk memaksakan pandangan dan nilai-nilainya pada negara di Selatan. Ada yang lebih lanjut menjelaskan bahwa memberi dan menerima hadiah merupakan kebiasaan \kebudayaan non-Barat. Perdebatan apakah hal ini semata pandangan relativisme budaya atau neo-kolonialisme seringkali muncul. Ada yang berargumen bahwa,di mana konsep prosedur terbuka (transparansi) pengadaan barang dan jasa tidak diketahui, maka suap pejabat publik untuk mendapatkan kontrak kerja publik juga tidak ada. Norma dan nilai sangat tergantung konteks dan hal ini bervariasi di setiap budaya. Memberi hadian adalah bagian dari negosiasi dan merupakan cara membangun relasi di beberapa tempat di dunia. Namun, kami harus tekankan, bahwa pandangan relativisme budaya selesai ketika akun bank Swiss masuk ke dalam pembicaraan ini. Pada akhirnya normal atau menyimpangnya sesuatu bisa dilihat dalam konsep batas : ada batas dalam semua budaya tentang tindakan apa yang dianggap korup dan tak bisa ditolerir.

Page 5 of 6   

Untuk mendukung pandangan perbedaan budaya ini TI mengembangkan sistem chapter nasional. Orangorang yang aktif dalam masyarakat punya pemahaman terbaik tentang apa yang dianggap biasa, dan apa yang merupakan pelanggaran norma. Sangatlah jelas penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan sendiri, penyerapan sumber daya masyarakat ke dalam kantong pribadi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima di semua budaya dan masyarakat.

10.

Apakah demokrasi dan korupsi (tak) bisa hidup berdampingan?

Dalam demokrasi modern, kekuasaan lembaga pemerintah menjadi bagian dari mandat politik yang diberikan rakyat. Kekuasaan dipercayakan dan seharusnya digunakan demi kepentingan masyarakat umum, bukan untuk keuntungan pribadi bagi orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Maka, korupsi – tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan publik untuk kepentingan pribadi – sangat bertentangan dan tidak bisa berdampingan dengan demokrasi. Sayangnya bukan berarti korupsi tidak ada di sistem demokrasi. Tantangan melawan godaan ada di mana-mana. Sehingga sangatlah penting meletakkan mekanisme kontrol dan mengembangkan hadangan sistemik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang TI lakukan. Namun mekanisme seperti ini lebih mudah dikonsep dan diperkenalkan dalam sistem demokrasi yang mapan dibanding melakukannya dalam negara yang bersistem demokrasi baru, atau malah yang belum memiliki sama sekali. ()

Ingin tahu lebih jauh lagi?    Ikuti diskusi‐diskusi dampak korupsi untuk anak muda bersama SPEAK (Suara Pemuda Anti Korupsi),   sebuah forum anak muda yang peduli Indonesia, didirikan untuk mengkampanyekan bahaya korupsi pada anak  muda lainnya lewat paparan riset, diskusi, pemutaran film dan konser musik.  Follow @TIIndonesia lewat twitter untuk cari tahu jadwal terbaru kegiatan SPEAK.     Kunjungi website Transparency International di www.transparency.org    Atau kontak :   

    Jalan Senayan Bawah No 17, Blok S, Rawabarat, Jakarta Selatan 12180 Telfon : 62.21.7208515 - Fax : 62.21.7267815 email : [email protected]

Page 6 of 6