FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SURAT EDARAN BANK INDONESIA INDONESIA PERIHAL IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL IDENTIFICATION TEKNOLOGI CHIP DAN PENGGUNAAN PERSONAL IDENTIFICAT ION NUMBER ONLINE 6 (ENAM) DIGIT UNTUK KARTU KARTU ATM DAN/ATAU KARTU KARTU DEBET YANG DITERBITKAN DITER BITKAN DI INDONESIA
1.
Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SE) ini? Penerbitan SE ini dilatarbelakangi pertimbangan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap materi pengaturan yang dimuat dalam SE No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identifiaction Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia sebagaimana diubah dengan SE No. 14/23/DASP tanggal 31 Agustus 2012. Dalam SE tersebut telah diatur mengenai langkah peningkatan keamanan berupa penggunaan teknologi chip, Personal Identification Number (PIN), dan batas waktu implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM/Debet. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Bank Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan beberapa perubahan terhadap SE tersebut, antara lain mengenai penggunaan teknologi keamanan yang digunakan pada Kartu ATM/Debet, penegasan penggunaan PIN 6 digit yang harus bersifat online, serta penyesuaian batas waktu implementasi standar teknologi chip di Indonesia. Dengan berlakunya SE ini, maka SE 13/22/DASP dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.
Apa saja perubahan pengaturan yang dimuat dalam SE ini bila dibandingkan dengan SE sebelumnya? sebelu mnya? Dalam SE ini ditegaskan bahwa penggunaan teknologi chip pada Kartu ATM/Debet dilakukan dengan menggunakan standar nasional teknologi chip yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penggunaan teknologi magnetic stripe masih diperbolehkan, terbatas pada Kartu ATM/Debet yang diterbitkan atas dasar rekening simpanan tertentu. Selain itu, untuk memberikan kesempatan agar industri Kartu ATM/Debet dapat melakukan migrasi ke chip dengan baik, dilakukan penyesuaian batas waktu implementasi standar nasional teknologi chip. Kejelasan mengenai mekanisme pemrosesan transaksi Kartu ATM/Debet selama proses implementasi juga dimuat dalam SE ini.
3.
Materi pengaturan apa apa saja yang dimuat dalam SE ini? ini? Secara umum, materi pengaturan yang dimuat dalam SE ini meliputi: a. Penggunaan standar nasional teknologi chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan PIN online 6 (enam) digit.
Halaman 1 dari 5
b. c. d. e. f. g. 4.
Penggunaan teknologi magnetic stripe untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet secara terbatas. Penetapan batas waktu dan tahapan implementasi standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. Pemrosesan transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet di Indonesia. Kepemilikan dan pengelolaan standar nasional teknologi chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. Kewajiban Penerbit dalam rangka implementasi standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. Pengawasan pelaksanaan implementasi standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
Apa jenis teknologi yang digunakan pada Kartu ATM/Debet ATM/Debet? Debet? Pada prinsipnya, Kartu ATM/Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan teknologi chip yang telah disepakati oleh industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional teknologi chip untuk Kartu ATM/Debet. Namun demikian, penggunaan teknologi lainnya, yaitu teknologi magnetic stripe, masih diperbolehkan untuk Kartu ATM/Debet yang diterbitkan atas dasar rekening tabungan yang memiliki saldo paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian tertulis antara Penerbit dan nasabah.
5.
Kapan kewajiban penerapan standar nasional teknologi chip serta pembatasan penggunaan teknologi magnetic stripe mulai dilaksanakan? dilaksanakan ? Kewajiban penggunaan standar nasional teknologi chip dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021 untuk seluruh Kartu ATM, Kartu Debet, terminal ATM, terminal EDC, dan sarana pemrosesannya. Kartu ATM/Debet yang menggunakan teknologi magnetic stripe masih dapat dipergunakan, namun paling lambat tanggal 31 Desember 2021 hanya dapat ditransaksikan jika didasarkan pada rekening yang diperjanjikan bersaldo maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seperti yang telah dijelaskan di atas.
6.
Kapan kewajiban penerapan PIN online 6 (enam) digit mulai dilaksanakan? PIN online 6 digit wajib digunakan sebagai sarana autentikasi transaksi Kartu ATM/Debet: a. paling lambat tanggal 30 Juni 2017, untuk Kartu ATM/Debet yang menggunakan teknologi magnetic stripe; b. paling lambat tanggal 31 Desember 2021, untuk Kartu ATM/Debet yang menggunakan teknologi chip. Perlu ditambahkan bahwa untuk Kartu ATM/Debet yang telah menggunakan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 digit, maka pemrosesan transaksinya wajib
Halaman 2 dari 5
menggunakan PIN online 6 digit jika ditransaksikan pada terminal ATM atau EDC yang sudah mengimplementasikan teknologi chip dan PIN online 6 digit. 7.
Apakah terdapat tahapan implementasi standar nasional teknologi chip dan PIN ATM/Debet yang harus diperhatikan industri? online 6 (enam) digit pada Kartu ATM/Debet Untuk memastikan kelancaran proses impelementasi, diatur tahapan sebagai berikut: a. untuk infrastruktur host dan back back--end system, paling lambat tanggal 30 Juni 2017 industri wajib telah selesai menyiapkan infrastruktur yang dapat memproses transaksi Kartu ATM/Debet dengan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 digit; b. untuk terminal ATM dan terminal EDC, EDC paling lambat tanggal 30 Juni 2017 setiap terminal baru yang diadakan wajib memenuhi standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit; c. untuk penerbitan kartu, kartu Penerbit wajib memenuhi target sebagai berikut: - pada tanggal 1 Januari 2019, 2019 paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari total kartu yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit; - pada tanggal 1 Januari 2020, 2020 paling kurang 50% (lima puluh persen) dari total kartu yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit; - pada tanggal 1 Januari 2021, 2021 paling kurang 80% (delapan puluh persen) dari total kartu yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit; - pada tanggal 1 Januari 2022, 2022 seluruh kartu telah menggunakan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit.
8.
Bagaimana dengan teknologi dan pemrosesan transaksi Kartu ATM/Debet yang diterbitkan di luar negeri? Transaksi Kartu ATM/Debet yang diterbitkan di luar negeri dapat diproses dengan menggunakan teknologi chip atau magnetic stripe dan sarana autentikasi berupa PIN atau tanda tangan, sesuai standar yang berlaku bagi kartu tersebut.
9.
Bagaimana pemrosesan transaksi transaksi Kartu ATM/Debet setelah kewajiban penerapan standar nasional teknologi chip mulai dilaksanakan tanggal 31 Desember 2021? Mulai tanggal 1 Januari 2022, pemrosesan transaksi Kartu ATM/Debet dilakukan sebagai berikut: a. Pada prinsipnya seluruh transaksi dari Kartu ATM/Debet yang diterbitkan dan melakukan transaksi di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan standar nasional teknologi chip dan PIN online 6 (enam) digit.
Halaman 3 dari 5
b.
10.
Khusus untuk transaksi Kartu ATM/Debet tertentu yang masih diperbolehkan menggunakan teknologi magnetic stripe, wajib diproses secara domestik dengan menggunakan teknologi magnetic stripe dan PIN online 6 (enam) digit.
Dengan memperhatikan penjelasan di atas, atas, apa apa saja deadline yang harus dipenuhi industri terkait implementasi standar nasional teknologi chip ini? Deadline Paling lambat Juni 2017
30
Mulai 1 Juli 2017
Pada 1 Januari 2019 Pada 1 Januari 2020 Pada 1 Januari 2021 Paling lambat 31 Desember 2021
Mulai 2022
11.
1
Januari
Hal yang Harus/Wajib Dilakukan - Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir telah selesai menyiapkan infrastruktur berupa host dan back-end system. - Kartu yang menggunakan teknologi magnetic stripe sudah menggunakan PIN online 6 digit sebagai sarana autentikasi. - Pengadaan terminal ATM dan EDC baru wajib dengan terminal yang dapat memproses teknologi chip dan PIN online 6 digit. - Pemrosesan transaksi kartu magnetic stripe dilakukan dengan PIN online 6 digit secara domestik. Untuk transaksi off us, kewajiban tersebut berlaku sepanjang Prinsipal sudah siap. Paling kurang 30% dari Kartu ATM/Debet yang diterbitkan sudah menggunakan standar nasional teknologi chip. Paling kurang 50% dari Kartu ATM/Debet yang diterbitkan sudah menggunakan standar nasional teknologi chip. Paling kurang 80% dari Kartu ATM/Debet yang diterbitkan sudah menggunakan standar nasional teknologi chip. - Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib telah selesai mengimplementasikan standar nasional teknologi chip pada seluruh Kartu ATM/Debet, terminal ATM, EDC dan sarana pemroses. - Kartu ATM/Debet menggunakan teknologi magnetic stripe hanya diterbitkan atas dasar rekening yang diperjanjikan memiliki saldo paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Seluruh pemrosesan transaksi Kartu ATM/Debet di Indonesia, baik yang menggunakan standar nasional teknologi chip maupun magnetic stripe, dilakukan secara domestik dengan menggunakan PIN online 6 digit sebagai sarana autentikasi.
Siapa yang menjadi pemilik dari standar nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet? Untuk melindungi kepentingan publik dalam penggunaan standar nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, maka kepemilikan standar nasional tersebut berada di Bank Indonesia.
12.
Siapa yang melakukan pengelolaan standar nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet? Pengelolaan standar dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan tertentu dan disetujui oleh Bank Indonesia.
13.
Apa kewajiban Penerbit terkait implementasi standar nasional dan PIN online 6 (enam) digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet?
Halaman 4 dari 5
Penerbit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu terkait prosedur penggantian kartu dan biaya yang dibebankan (jika ada), memiliki prosedur penyerahan kartu, melakukan identifikasi dan mitigasi risiko, serta memiliki dan menjalankan prosedur penyampaian pengaduan dan penyelesaiannya. 14.
Sanksi apa yang dikenakan dikenakan bagi Prinsipal, Penerbit, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang melanggar ketentuan dalam SE ini dan apa yang menjadi dasar pengenaan sanksi? a.
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang melanggar ketentuan dalam SE ini dikenakan sanksi yang antara lain dapat berupa teguran hingga larangan untuk menerbitkan Kartu ATM/Debet baru.
b.
Pengenaan sanksi antara lain didasarkan pada tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan terhadap aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran.
------------------------
Halaman 5 dari 5
