FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SURAT EDARAN EKSTERN NOMOR 17/19 17/19/DPUM 19/DPUM TANGGAL 8 JULI 2015 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/35/DPAU TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 PERIHAL PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 1.
Q: Apa saja pokokpokok-pokok yang di atur dalam perubahan SE Ekstern No.15/35/DPAU tentang Pemberian Kredit atau Pemberian oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM ? A:
Secara umum SE Ekstern tersebut mengatur tentang: a. Penyusunan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM; b. Pencapaian rasio dan kualitas kredit atau pembiayaan UMKM c. Insentif dalam rangka mendorong penyaluran kredit atau pebiayaan
UMKM d. Tata cara penilaian pemberian penghargaan dalam rangka pemberian
insentif kepada Bank Umum yang menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM e. Pelatihan kepada pelaku UMKM oleh bank Umum Syariah f. Penyampaian laporan g. Tata cara pengenaan sanksi
2.
Q:
Kapan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan wajib dicapai oleh bank umum sesuai tahapan ?
A:
Tahapan pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan ditetapkan, sebagai berikut: a.
tahun 2015, paling rendah 5% (lima persen);
b.
tahun 2016: paling rendah 10% (sepuluh persen);
c.
tahun 2017: paling rendah 15% (lima belas persen); dan
Page 1 of 6
d.
3.
Q:
sejak tahun 2018 : paling rendah 20% (dua puluh persen).
Bagaimana penghitung penghitungan hitungan rasio pemberian kredit atau Pembiayaan UMKM secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember ?
A:
Cara menghitung pencapaian rasio pemberian kredit atau Pembiayaan UMKM secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember adalah sebagai berikut : 100%
4.
Q:
Apa bentuk insentif bagi Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM ?
A:
Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM akan mendapatkan insentif dalam bentuk pelatihan untuk Pejabat Kredit/Account
Officer, pelatihan kepada Pendamping/Pembina Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), fasilitasi Pemanfaatan Pemeringkatan Kredit (Credit Rating) untuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UKM), dan publikasi dan Pemberian Penghargaan (Award).
5
Q:
Bagaimana apabila Bank Umum konvensional tidak mencapai rasio kredit UMKM sesuai tahapan yang ditetapkan, Rasio Rasio NPL Total T otal Kredit lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) atau Rasio NPL Kredit UMKM lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) ?
A:
Bank Umum konvensional yang tidak mencapai rasio kredit UMKM sesuai tahapan yang ditetapkan,
Rasio NPL Total Kredit lebih dari atau sama
dengan 5% (lima persen) atau Rasio NPL Kredit UMKM lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) dikenakan pengurangan jasa giro sebagaimana
Page 2 of 6
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum konvensional.. 6.
Q:
Apa bentuk pembinaan yang akan di kenakan kepada Bank Umum Syariah yang tidak mencapai realisasi Pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan ?
A:
Bank Umum Syariah yang tidak mencapai realisasi Pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM, yang mulai berlaku untuk pencapaian rasio pemberian Pembiayaan UMKM pada tahun 2015.
7.
Q:
Berapa jumlah dana yang harus dialokasikan Bank Umum Syariah yang terkena pembinaan beruapa kewajiban menyelenggarakan pelatihan ?
A:
Jumlah dana yang dialokasikan dalam rangka pelatihan paling sedikit 2% (dua persen) dari selisih antara kewajiban pencapaian rasio Pembiayaan UMKM dengan realisasi pencapaian rasio Pembiayaan UMKM pada setiap akhir tahun berjalan, dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8.
Q:
Kapan Bank Umum harus menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM baik secara online ?
A:
Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM setiap bulannya secara online melalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan Bank Umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Page 3 of 6
9.
Q:
Kapan Bank Umum harus menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline ?
A:
Bank Umum menyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline setiap triwulan untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember dan diterima Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. Penyampaian laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline dilakukan sampai dengan tersedianya sistem pelaporan secara online.
10. Q:
Kapan pelaporan triwulanan dinyatakan terlambat ? dan kapan dinyatakan tidak menyampaikan ?
A:
Pelaporan dinyatakan terlambat apabila laporan diterima Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah batas waktu tersebut, dan dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing belum diterima Bank Indonesia
sampai
dengan
berakhirnya
batas
waktu
keterlambatan
penyampaian laporan.
11. Q:
Apabila penyampaian laporan melalui email tidak dapat dilakukan, dalam bentuk apa bank umum harus menyampaikan laporan ?
A:
Dalam hal penyampaian laporan melalui email tidak dapat dilakukan, Bank Umum menyampaikan laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (compact disc/USB).
Page 4 of 6
12. Q:
Untuk posisi bulan apa saja laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM ?
A:
Laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagai berikut: a) posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Mei, Juni, dan Juli. b) posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Agustus, September, dan Oktober. c) posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan November, Desember, dan Januari. d) posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan pencapaian rasio dan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM bulan Februari, Maret, dan April. e) Untuk pertama kali penyampaian laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline dilakukan untuk posisi Juni 2015.
13. Q:
Kapan kewajiban penyampaian laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola executing secara offline berakhir ?
A:
Kewajiban penyampaian laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing secara offline berakhir setelah adanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
Page 5 of 6
14. Q:
Apa sanksi bagi Bank Umum yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan ?
A:
Apabila penerimaan laporan secara offline dari Bank Umum melampaui batas waktu keterlambatan, maka Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar
karena
dinyatakan
tidak
menyampaikan
laporan
yang
pengenaannya tidak diakumulasikan dengan sanksi kewajiban membayar karena keterlambatan pelaporan.
Page 6 of 6
