G)

i

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G)

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) Tahun 2012 diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina,



DAFTAR ISI penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G). Semoga Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan vi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) Tahun 2012 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D Ph.D. NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

vii vii 1 1 4 5

BAB II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PSW/G ....................................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran Program (Penerima Manfaat) .................................. C. Tujuan Program .................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ...............................

6 6 6 6 7 8 14

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Catatan Khusus ..................................................................

15 15 15 16 17 19

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ..................................... A. Pemantauan dan Evaluasi .................................................... B. Pelaporan ............................................................................

21 21 21

BAB V Penutup ....................................................................................

24


viii

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

25

Lampiran 1. Contoh Akad Kerjasama ................................................

25

Lampiran 2. Format Cover Proposal ..................................................

30

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota .......

31

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ........

32

Lampiran 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ...........

33

Lampiran 6. Format Profil Rincian Lembaga/Organisasi ...................

35

Lampiran 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana .......

38

A. Latar Belakang

Lampiran 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program ..................

39

Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ................

40

Lampiran 10. Format Rekapitulas Rincian Rencana Penggunaan Dana .

42

Lampiran 11 Format Contoh Buku Kas Umum ...............................

43

Lampiran 12 Format Contoh Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...

44

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: 1) memahami masalah, 2) menilai tujuan hidupnya, 3) membentuk strategi, 4) mengelola sumber daya, 5) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, mendidik, menjamin keseimbangan lingkungan, memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.

BAB I

PENDAHULUAN

1

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: Ketersediaan, Keterjangkauan, Peningkatan Kualitas, Kesetaraan Pendidikan yang nondiskriminatif, dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban tersebut antara lain meliputi: pendidikan keaksaraan, aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan budaya baca masyarakat, serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat.



Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: swamanajemen, lingkungan sepanjang hayat, menghargai norma, nilai dan budaya, program berbasis kebutuhan, masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program, pemberdayan sebagai ciri utama, berakar pada nilai-nilai sosial, berbasis pengalaman, partisipatif, demokratis, serta berbasis kecakapan hidup. 2

Salah satu program layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2012 adalah melaksanakan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang merupakan upaya untuk memfasilitasi lembaga yang berada di perguruan tinggi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaran gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam upaya pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Program ini didasarkan atas kenyataan bahwa selama ini masih ada kecenderungan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Faktor penyebab utama dari kondisi ini adalah masih adanya stereotipe (pelabelan negatif) yang didasarkan atas jenis kelamin, dimana perempuan dianggap memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki, terlebih pada kelompok masyarakat yang secara ekonomi miskin. Kondisi inilah yang disebut sebagai bias gender. Bias gender diawali dengan perilaku ketimpangan yang terjadi di dalam keluarga yang akhirnya berdampak perilaku bias interaksi sosial di masyarakat yang lebih luas. Perilaku bias gender di dalam keluarga dapat dilihat dari; pengambilan keputusan dalam keluarga, pembagian peran, prioritas dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan teknologi, serta pada berbagai interaksi lainnya. Kondisi tersebut diperkuat dengan legitimasi budaya yang meninggikan salah satu jenis kelamin dan merendahkan jenis kelamin lainnya.


Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus dikawal dan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah (provinsi/kabupaten/kota). Mulai tahun 2003 sudah dimulai upaya untuk memfasilitasi dan mengadvokasi provinsi dalam rangka memperkuat komitmen para pengambil kebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pembangunan pendidikan di daerah dapat mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender. Sementara kabupaten/kota baru diberikan fasilitasi dan advokasi mulai tahun 2008, dan sampai dengan akhir tahun 2011 sudah menjangkau 3 244 kabupaten/kota. Mengingat masih banyaknya kabupaten/kota yang belum dapat difasilitasi, maka perlu dilakukan model akselerasi implementasi PUG bidang pendidikan agar dimensi keadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota. Komponen strategis yang selama ini telah menjadi mitra untuk melakukan PUG Bidang Pendidikan adalah Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G). Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) telah menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Khusus untuk bidang pencegahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku koordinator Subgugus Tugas di Pemerintah Pusat, sejak tahun 2008 telah menginisiasi dinas pendidikan di beberapa kabupaten/kota untuk membentuk Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik di daerah pengirim maupun di daerah transit. Untuk menguatkan dan memperluas implementasi kedua program di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2012 akan menggandeng Pusat Studi Wanita/Gender yang berada di Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki sumber daya potensial untuk menjadi fasilitator, pelatih, dan nara sumber dalam mengintegrasikan dimensi keadilan dan


kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan dan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Bentuk fasilitasi dan advokasi yang diberikan oleh PSW/G dapat berupa penyediaan nara sumber, pelatih, dan fasilitator program. Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang berada di Perguruan Tinggi dan pihak terkait dalam pengajuan dan pengelolaan bantuan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G tahun 2012, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas 4 Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G)”.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 7. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);


9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA); 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 5 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) ini bertujuan: a. Sebagai panduan bagi para lembaga PSW/G dalam menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program, serta melaksanakan program kegiatan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana secara akuntabel dan transparan. b. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, menetapkan lembaga/organisasi penerima dana bantuan penyelenggaraan program, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga penyelenggara program. c. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program.


BAB II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PSW/G A. Pengertian 6

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang berada di Perguruan Tinggi merupakan upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas PSW/G sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan untuk mendukung program pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan program pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. 2. Bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G merupakan bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga PSW/G untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan program.

B. Sasaran Program (Penerima Manfaat) Sasaran program atau penerima manfaat penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G ini adalah: 1. pemangku kepentingan pengembangan layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota; 2. lembaga/organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan masyarakat seperti: pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG), pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

C. Tujuan Program Penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas PSW/G sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender


bidang pendidikan di perguruan tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk: 1. mendukung dan memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk meningkatkan dan memperkuat komitmen pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 2. membentuk kelembagaan kelompok kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan, dan Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kabupaten/kota yang dipilih sebagai binaan; 3. melakukan pendampingan terhadap pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta subgugus tugas pencegahan TPPO 7 di kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan; 4. mendukung dan memfasilitasi lembaga/organisasi masyarakat untuk mengimplementasi dan mengembangkan program pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG), pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G ini adalah: 1. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas PSW/G sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di perguruan tinggi, yang ditandai dengan: a. tersedianya dan meningkatnya sumber daya manusia di lembaga PSW/G sebagai focal point untuk mendukung implementasi PUG bidang pendidikan, PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota; b. meningkatnya kualitas layanan PSW/G dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota; c. meningkatnya kualitas layanan PSW/G dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga/organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana


8

perdagangan orang di kabupaten/kota. 2. terbentuknya pokja PUG bidang pendidikan dan subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota binaan serta terealisasinya berbagai kegiatan, yang ditandai dengan: a. terbitnya Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan dan Subgugus Tugas Pencegahan TPPO; b. tersedianya sejumlah focal point gender dan Pencegahan TPPO di dinas pendidikan kabupaten/kota dan SKPD terkait lainnya; c. tersusunnya rencana aksi daerah (kabupaten/kota) untuk PUG Bidang Pendidikan dan Pencegahan TPPO; d. tersusunnya profil gender bidang pendidikan di kabupaten/kota; e. tersusunnya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk PUG Bidang Pendidikan dan Pencegahan TPPO; f. tersedianya data dan informasi tentang pengarusutamaan gender, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan perdagangan orang di kabupaten/kota sasaran program.

E. Deskripsi Kegiatan Setiap lembaga PSW/G perguruan tinggi yang mendapat bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G ini, berkewajiban untuk: 1. memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk kelembagaan kelompok kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan, dan Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekurang-kurangnya di 2 (dua) kabupaten/kota terdekat di wilayahnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. belum memiliki Pokja PUG Bidang Pendidikan, dan Subgugus Tugas Bidang Pencegahan TPPO; b. prioritas bagi kabupaten/kota yang memperoleh bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota, dan atau memperoleh bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas subgugus tugas pencegahan TPPO, dari Direktorat Pembinaan


Pendidikan Masyarakat tahun 2011 atau tahun 2012; c. prioritas bagi kabupaten/kota yang memiliki tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi, baik sebagai daerah pengirim maupun transit; d. terdapat isu-isu gender dalam bidang pendidikan, dan isu-isu perdagangan orang (trafiking). 2. melakukan pendampingan terhadap lembaga/organisasi masyarakat (minimal 3 lembaga) penyelenggara program PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan atau pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya (prioritas) bagi lembaga/organisasi yang memperoleh bantuan penyelenggaraan program pendidikan 9 masyarakat dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2011 atau tahun 2012, yaitu: a. pembelajaran pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan; b. pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG); c. pembelajaran pendidikan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan (EfSD); d. peningkatan budaya tulis melalui koran ibu; e. pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh PSW/G, antara lain meliputi: a. Peningkatan Kapasitas PSW/G sebagai Pusat Sumber Belajar PUG dan PTPPO Perkembangan perangkat sistem PUG Bidang Pendidikan mebutuhkan sejumlah focal point dan nara sumber yang dapat menjadi mitra dinas pendidikan kabupaten/kota. Beberapa perangkat sistem PUG Bidang Pendidikan di antaranya adalah; a) Gender Analysis Pathway, b) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, c) Penyusunan TOR yang responsif gender dan Gender Budget Statement, d) Audit Gender, dan e) Perangkat Implementasi PUG pada satuan pendidikan. Di samping itu, isu tentang ketertinggalan laki-laki dalam preatasi akademik menyebabkan perhatian tentang pengarusutamaan gender dalam mutu pendidikan adalah advokasi terhadap kelompok laki-laki melalui boy education. Afirmasi ini diharapkan memberikan


10

dorongan bagi laki-laki untuk mencapai prestasi akademik yang sama baiknya dengan perempuan. Untuk mewujudkan semua bidang keahlian tersebut, PSW/G diharapkan melakukan peningkatan kapasitas diri (self capacity building) melalui workshop dan pelatihan atau mengundang pihak luar yang kompeten untuk membantu PSW/G dalam memberdayakan diri sesuai dengan kebutuhan perangkat sistem implementasi PUG Bidang Pendidikan. Di samping itu, PSW/G juga mengembangkan diri menjadi pusat sumber belajar dan layanan untuk melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melalui penyediaan sumber belajar, fasilitator, instruktur, atau bidang keahlian lainnya yang terkait. b. Pendampingan pada Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Implementasi PUG Bidang Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan karena dana untuk peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat masih terbatas. Padahal apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Implementasi PUG dalam Pembangunan di Daerah, secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah daerah (termasuk di dalamnya kabupaten/kota) berkewajiban untuk mengalokasikan dana untuk PUG Pembangunan (termasuk PUG Bidang Pendidikan). Dibutuhkan upaya yang dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran dari pemangku kepentingan di kabupaten/kota dalam mengimplementasikan PUG Bidang Pendidikan. Kegiatan dapat dilakukan melalui lokakarya yang mengundang dinas pendidikan kabupaten/kota untuk merancang strategi PUG Bidang Pendidikan di Kabupaten/ Kota. Hasil lokakarya ini dapat dijadikan dasar bagi PSW/G dalam melakukan pendampingan terhadap dinas pendidikan dalam mengimplementasikan PUG pada bidang pendidikan mulai dari pengambil kebijakan sampai dengan satuan pendidikan. Dalam melakukan implementasi PUG Bidang Pendidikan diperlukan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sebagai


upaya untuk perencanaan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. c. Pendampingan pada Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten/Kota Sebagai perwujudan dari pengalaman melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, PSW/G diharapkan mengembangkan program dan kegiatan yang memperkuat jaringan pemberdayaan dan pencegahan tindak pidana pergangan orang. Penguatan jaringan dengan melakukan koordinasi dengan lembaga yang selama ini berkiprah dalam 11 melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pencegahan TPPO, baik pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Hasil kegiatan berupa peta program, peta permasalahan dan kondisi pemberdayaan perempuan dan pencegahan TPPO, dan rencana aksi pencegahan tindak pidana perdagangan orang. d. Pendampingan pada lembaga/organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat yang terkait dengan PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan, dan lain-lain. Hal ini diperlukan karena umumnya lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan masyarakat tersebut, memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga ahli di bidang program tersebut, sehingga sangat memerlukan bimbingan, pembinaan, advokasi dan konsultasi dengan pihak PSW/G. Untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti tersebut di atas, dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Identifikasi dan seleksi kabupaten/kota sebagai lokasi program Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan minimal 2 (dua) kabupaten/kota terdekat dengan lokasi lembaga PSW/G, yang akan dijadikan sebagai sasaran atau lokasi program. Pemilihan terhadap ketiga kabupaten/kota tersebut harus didasarkan pada kriteria seperti yang telah dijelaskan di atas. Di samping mengidentifikasi dan menentukan kabupaten/kota sebagai fokus sasaran program, juga perlu dilakukan identifikasi dan seleksi terhadap lembaga/organisasi masyarakat yang menyelenggarakan


12

program pendidikan masyarakat yang terkait dengan pendidikan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan, dan lain-lain di wilayah kabupaten/ kota tersebut, sesuai kriteria yang telah dijelaskan di atas. b. Sosialisasi Program Tahapan berikutnya yang perlu dilaksanakan oleh lembaga PSW/G adalah melakukan sosialisasi program kepada para pejabat pemerintah daerah, tokoh agama/masyarakat, serta masyarakat setempat (dimana lokasi program diselenggarakan). Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menginformasikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat edaran, pamflet/ leaflet atau melalui siaran radio komunitas setempat. Lembaga PSW/G secara intensif harus melakukan sosialiasi secara internal di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota, karena instansi tersebut diharapkan sebagai ujung tombak (leading sektor) dalam pelaksanaan program selanjutnya. Sosialisasi juga perlu dilakukan terhadap lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan masyarakat yang telah ditentukan sebagai bagian dari sasaran program PSW/G. c. Merumuskan dan menyusun program dan kegiatan Dengan mengacu pada tujuan program dan hasil yang diharapkan seperti diuraikan di atas, maka lembaga PSW/G sebagai penyelenggara program perlu menyusun program dan kegiatan. Program disusun berdasarkan kebutuhan spesifik penerima manfaat, yang sekurang-kurangnya terdapat 4 program utama, yaitu; a) penguatan internal untuk penyediaan sumber daya pendukung untuk implementasi PUG Bidang Pendidikan, b) fasilitasi dan advokasi terhadap pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan PUG Bidang Pendidikan, c) penguatan subgugus tugas pencegahan TPPO, dan d) dan fasilitasi dan advokasi terhadap lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pendidikan masyarakat khususnya yang berkaitan


dengan pendidikan pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta program pendidikan masyarakat lainnya. d. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, perlu didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan program dan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, lembaga PSW/G harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan. Apabila masih ada sarana dan prasarana yang belum dapat disediakan, maka lembaga PSW/G 13 dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Berbagai jenis sarana dan prasarana atau bahan dan media pembelajaran atau pelatihan yang harus disiapkan, antara lain: buku pegangan atau modul, alat-alat tulis, gambar/poster, OHP, dan peralatan lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan di lapangan. e. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G ini harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan dana diterima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, perlu disusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mengacu pada rumusan program yang telah disusun, namun tetap menyesuaikan pada kedalaman materi yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran program. Terbuka kesempatan untuk melakukan inovasi, sehingga peluang peserta program untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pelatihan sebaiknya dilakukan secara partisipatif, dialogis, tidak diskriminatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu diperlukan interaksi antara pelatih/nara sumber teknis dengan peserta program. Dalam setiap pertemuan, pengelola program harus membuat daftar hadir peserta, dan melakukan evaluasi hasil kegiatan. Semua dokumen pelaksanaan kegiatan, agar didokumentasikan secara tertib dan teratur.


F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana 1. Alokasi Dana Alokasi pemberian bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G pada tahun 2012 ini hanya tersedia di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan sasaran sebanyak 10 lembaga PSW/G yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Kepada setiap lembaga, akan diberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 2. Rincian Penggunaan Dana Rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel di bawah ini.

14

No.

Komponen Pembiayaan

Proporsi Penggunaan

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSW/G sebagai pusat sumber Maksimal belajar, melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan sejenis 20% lainnya. 2. Pendampingan terhadap Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Minimal 30% dan Kabupaten/Kota terpilih, antara lain melalui: pelatihan, rapat/ konsultasi/ koordinasi/ pertemuan, penyusunan profil pendidikan, data terpilah, rencana aksi PUG sebagai bagian dalam rangka peningkatan mutu program PUG di kabupaten/kota 3. Pendampingan terhadap Subgugus Tugas Pencegahan TPPO Minimal Kabupaten/Kota, antara lain melalui: rapat/kosultasi/koordinasi/ 25% lokakarya pemetaan masalah perdagangan orang, penyusunan rencana aksi daerah, dan kegiatan lainnya yang mendukung terhadap penguatan kapasitas subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota terhadap lembaga/organisasi masyarakat Minimal 4. Pendampingan penyelenggara program pendidikan masyarakat yang terkait 15% dengan program PKBG, pendidikan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kecakapan lansia dan keorangtuaan, dan lain-lain, melalui kegiatan pelatihan, bimbingan, advokasi, konsultasi Maksimal 5. Manajemen pengelolaan program 10%


BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penyelenggara Adapun lembaga penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G sebagai penerima dana bantuan ini adalah lembaga Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang berada di 10 (sepuluh) perguruan tinggi yang berlokasi di 10 (sepuluh) provinsi, yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan program layanan pengarusutamaan gender, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

B. Persyaratan Lembaga Persyaratan PSW/G sebagai lembaga penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G ini, adalah sebagai berikut: 1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 2. memiliki rekening bank atas nama lembaga; 3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; 4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 5. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G; 6. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan program layanan pengarusutamaan gender, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang;


15

7. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 8. dapat menyediakan tenaga pelatih/nara sumber, sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan.

C. Tata Cara Pengajuan Dana

16

1. Penyusunan Proposal Untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G, lembaga harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposal seperti: Rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, Akte Notaris Lembaga, Profil lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga, fotocopy NPWP atas nama lembaga, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program, dan lain-lain yang diperlukan). 2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan: a. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada 31 Juli 2011, dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu tersebut masih tersedia dana bantuan yang belum tersalurkan, maka waktu pengajuan proposal dapat diperpanjang sampai dengan tersalurnya semua alokasi bantuan yang masih tersedia. b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dan tembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (masing-masing rangkap satu).


D. Proses Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal (independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 17 Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu: a. Tahap pertama, penilaian administratif: 1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. 2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua. b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi: 1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai. 2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar PSW/G yang dianggap layak sebagai nominasi calon PSW/G penerima dana. 2. Verifikasi Proposal Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifikasi terhadap PSW/G sebagai calon penyelenggara program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara:


18

a. Mengundang PSW/G yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan program yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap PSW/G yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas) kondisi dan keberadaan lembaga. c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada PSW/G calon penerima bantuan dana atau kepada Dinas Pendidikan setempat. 3. Penetapan lembaga PSW/G sebagai penerima dana Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadap PSW/G sebagai calon penerima bantuan dana, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan daftar nominasi calon PSW/G penerima bantuan dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat menetapkan PSW/G penerima bantuan dana dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang daftar PSW/G penerima bantuan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat mengirimkaan surat keputusan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan terhadap PSW/G penerima bantuan dana tersebut. 4. Penandatanganan Akad Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan PSW/G penerima bantuan dana, kemudian dilakukan penandatanganan akad kerjasama antara Pihak Pertama (Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat) dan Pihak Kedua (PSW/G penerima bantuan dana


sebagai penyelenggara program), sesuai dengan konsep akad kerjasama terlampir. Bersamaan dengan penandatanganan akad kerjasama tersebut, Pihak Kedua juga menandatangani kuitansi penerimaan dana, dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana. 5. Penyaluran Dana Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan seperti disebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran bantuan dana kepada PSW/G (penerima 19 bantuan dana sebagai penyelenggara program), melalui mekanisme sebagai berikut: a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM). b. Biro Keuangan Kemdikbud mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). c. KPPN Jakarta III meminta bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening PSW/G sesuai daftar yang tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan PSW/G penerima bantuan dana. d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua PSW/G yang namanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapan lembaga/ organisasi penerima bantuan dana.

E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.


20

2. Lembaga PSW/G yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dana harus: a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku; b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Akad Kerjasama dan peraturan yang berlaku. 3. Lembaga PSW/G penerima dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat (pada tahun 2011 atau tahun sebelumnya) yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya, tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian (kompetisi) proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2012. 4. Setiap lembaga PSW/G penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G, agar berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program dan hasil yang diharapkan, maka: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program secara berkala terhadap PSW/G penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G. 2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap PSW/G penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G secara berjenjang. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasi program dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan pihak-pihak terkait.

B. Pelaporan Setiap PSW/G penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G, wajib menyusun dan membuat laporan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan yang telah diterima.



21

22

Pelaporan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 1. Pertama; laporan awal, yang memuat tentang pemberitahuan bahwa dana telah diterima, dan menjelaskan secara singkat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Format laporan awal, terlampir. Laporan awal harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima bantuan dana. 2. Kedua; laporan akhir (laporan lengkap), yang memuat tentang hasil pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut program. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan (mengacu pada format laporan akhir terlampir), antara lain memuat tentang: a. uraian tentang persiapan pelaksanaan kegiatan; b. jadwal pelaksanaan kegiatan; c. objek dan lokasi sasaran program; d. pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan program; e. sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan; f. dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program; g. hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program; h. hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program; i. rincian penggunaan dana. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini harus dilampiri dengan: a. data dan profil PSW/G penyelenggara program; b. bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; c. foto dokumentasi pelaksanaan; d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun dan digandakan minimal rangkap 5 (lima), dan harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, dikirim kepada: • Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, sebanyak rangkap 2 (dua); • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat, sebanyak rangkap 23 1 (satu); • Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sebanyak rangkap 1 (satu); • Arsip untuk PSW/G penyelenggara program, sebanyak rangkap 1 (satu). Khusus bagi lembaga yang belum dapat menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 Desember 2012 (karena alasan keterlambatan penerimaan dana dari pusat, sehingga program kegiatan masih sedang berlangsung atau belum selesai dilaksanakan), maka lembaga tersebut wajib menyampaikan laporan sementara paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012 yang antara lain memuat tentang: • kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah digunakan, dan • kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan. Setelah semua program dan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, maka lembaga tersebut harus menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, pasal 28 ayat 8).


Lampiran–Lampiran BAB V

Lampiran 1: Contoh Akad Kerjasama

PENUTUP

AKAD KERJASAMA NOMOR : ............... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN

24

D

emikian Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSW/G ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para lembaga PSW/G penerima bantuan dana sebagai penyelenggara dan pengelola program dalam mengajukan proposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan program. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan program peningkatan kapasitas kelembagaan PSW/G ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat ke depan. Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected], [email protected], atau Website: http///www.paudni. kemdiknas.go.id/dikmas.

LEMBAGA /ORGANISASI .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER (PSW/G) TAHUN 2012

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/organisasi .........……… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:



25

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan berbasis seni budaya lokal, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 26

TUJUAN KERJASAMA Akad kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, serta kapabilitas PSW/G sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di perguruan tinggi, sehingga memiliki kemampuan untuk: 1. mendukung dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk kelembagaan kelompok kerja (Pokja) PUG bidang pendidikan, dan Subgugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); 2. melakukan pendampingan terhadap pokja PUG bidang pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan subgugus tugas pencegahan TPPO di kabupaten/kota dalam pengelolaan kegiatan; 3. mendukung dan memfasilitasi lembaga/organisasi masyarakat untuk mengimplementasi dan mengembangkan program pendidikan pemberdayaan perempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;


b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 27 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan program; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program; f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota setempat. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan


Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Nomor …………/-/2012 tanggal …. 2012 dengan kode anggaran …………….. 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : 28 : NPWP 4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program. 5. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan program, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing- 29 masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Materai Rp. 6.000,-

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan.



Lampiran 2. Format Cover Proposal

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

PROPOSAL PENGAJUAN, PENGELOLAAN, DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER (PSW/G) TAHUN 2012 30

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks. : ....................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan program tahun 2012 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oleh:

.................................................. 2012 Kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota *) ..………...............

Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................

Tanda Tangan, Stempel

(..................................................) *) coret yang tidak perlu



31 3

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

32

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu: e. Laporan awal, disampaikan paling lambat satu minggu setelah dana diterima. f. Laporan akhir, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 15 Desember 2012. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Akad Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan program. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………………….)


Lampiran 5. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal PROPOSAL PENGAJUAN, PENGELOLAAN, DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER (PSW/G) TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 33 (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) B. C. D. E.

Dasar pelaksanaan kegiatan Sasaran program Tujuan program Hasil yang akan dicapai

BAB II PROFIL LEMBAGA A. Alamat lengkap lembaga B. Kepengurusan lembaga C. Sarana dan prasarana yang dimiliki D. Ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program yang pernah dilakukan F. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukan BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Objek dan lokasi sasaran program B. Alat, bahan, dan media yang digunakan C. Materi dan sillabus/rencana program dan kegiatan


D. Sarana dan prasarana yang disediakan E. Jadwal pembelajaran dan pelatihan F. Rencana biaya kegiatan (penggunaan anggaran)

Lampiran 6. Format Profil Rincian Lembaga/Organisasi PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM A. IDENTITAS KELEMBAGAAN

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris atau surat izin operasional pendirian lembaga. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga. 34 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga, dan rincian tugas pengurus. 5. Profil rinci lembaga.

1. Nama Lembaga/ Organisasi 2. Alamat Lembaga 3. No. Telp/HP/Fax/ E-mail 4. Tanggal Berdiri

35

5. Akte Notaris/ Perijinan 6. Rekening Bank 7. NPWP (jika ada) 8. Kepengurusan

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI 1. 2.


Status Lahan/ Bangunan

• Luas Tanah • Luas Bangunan

Rincian Bangunan

• • • • • • • • •

...... m2 ....... m2

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai • • • • • • • • •

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang


3.

36

Sarana/Fasilitas • Kursi Tamu Pembelajaran • Meja/kursi/lemari Sekretariat dan Pelatihan • Meja/kursi Ruang Belajar Teori • Meja/kursi Ruang Keterampilan • Lemari/rak buku • Mesin tik manual • Komputer • Printer • Mesin faksimile/telepon • Papan tulis • Buku/modul/bahan belajar lain • Alat-alat keterampilan: • …………… • ……………

• • • • • • • • • • • • • •

............. set ............. set ............. set ............. set ............. set ........... unit ............ unit ............ unit ............ unit ............ unit .............. set .......... paket .......... paket ......... paket

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN 1. Dukungan dana yang pernah diperoleh No.

Nama/Jenis Program

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana Barang/Jasa Dana (Rp)

2. Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja No. Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

C. KETENAGAAN (SDM) YANG DIMILIKI Jenis/Profesi Tenaga

SMP

Tingkat Pendidikan (Orang) SMA Dipl. S1 S2 Jumlah

• Pengurus/Pengelola

F.

PRESTASI YANG DIMILIKI 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

• Tenaga Administrasi

No.

• Tenaga Tutor

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

• Tenaga Pelatih/Narasumber teknis • ………

2. Penghargaan yang pernah diperoleh

• ………

No.

• ……..

Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun

Jumlah

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN Jenis Program

L

Peserta Program P L+P

Sumber Biaya

• ........................

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti No.

• ........................

Jenis Pelatihan

Penyelenggara Pelatihan

Lama Pelatihan

Tahun

Tempat Pelatihan

• ........................ • ........................ Jumlah



37

Lampiran 7. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana

Lampiran 8. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program

FORMAT ACUAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No (1)

1

38

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan

Volume

(2)

(3)

Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) (3) X (4) (4)

LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER (PSW/G) TAHUN 2011

(5)

Identifikasi calon WB dan pelatih : a. .... b. dst. ATK WB dan Penyelenggaraan: a. .... b. dst. Pengadaan alat/vahan keterampilan: a. .... b. dst. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: a. .... b. dst. Penyelenggaraan program: a. .... b. dst. Transport tutor/pelatih keterampilan: a. .... b. dst. Dokumentasi dan sosialisasi: a. .... b. dst. Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: a. .... b. dst. Jumlah

A. LEMBAGA 1. Nama Lembaga : ……....................………….................... 2. Alamat Lengkap: ……....................………….................... 3. Nama Ketua : ...……....................…………................ 4. No. Telp./HP. : ……....................……..…..................... B. LAPORAN AWAL 1. Kami laporkan bahwa bantuan dana penyelenggaraan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSW/G tahun 2011, telah kami terima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud pada: • Tanggal : .............................. • Jumlah : Rp. ......................... • Melalui Bank : ............................... • Nomor Rekening : …………………… 2. Uraian singkat rencana pelaksanaan program, sebagai berikut: .. ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... 3. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan terima kasih. ......, ..........................., 2012 Ketua lembaga/organisasi ............

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................ Terbilang : ......................................................................................... ..........................................................................................



39

Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER (PSW/G) TAHUN 2012

40

A. COVER / SAMPUL LAPORAN: • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telepon/Fax/HP/ Email • Bulan/ Tahun Laporan

: .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................…..... : .…….......................….....

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Program dan Laporan) II PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Objek dan sasaran program pelaksanaan program (data dan informasi tentang peserta program 3. Tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan program 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang digunakan 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan


6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan program 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut kegiatan pasca program. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 41 IV PENUTUP LAMPIRAN 1. Profil lembaga penyelenggara program 2. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3. Foto dokumentasi pelaksanaan 4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.


Lampiran 10. Format Rekapitulas Rincian Rencana Penggunaan Dana No

42

Rincian Pengeluaran

01 Identifikasi calon WB dan pelatih: • ……………………… • ……………………… 02 ATK WB dan Penyelenggaraan: • …………………… • …………………… 03 Pengadaan bahan dan peralatan: • ……………………… • ……………………… 04 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: • ……………………… • ……………………… 05 Penyelenggaraan program: • ……………………… • ……………………… 06 Transport tutor/pelatih keterampilan: • ……………………… • ……………………… 07 Dokumentasi dan sosialisasi: • ……………………… • ……………………… 08 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: • ……………………… • ……………………… 09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan • ……………………… • ……………………… Jumlah

Lampiran 11 Format Contoh Buku Kas Umum

Jumlah Tanggal Bukti SPJ (Rp) Pengeluaran Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi

31 Juli 2012

Nota & kwitansi

05 Agustus 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & Kwitansi

14 September 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi

No Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan Pengeluaran

Saldo

02 Agustus 2012

43

01 September 2012 12 Oktober 2012 10 November 2012

Daftar dan Ttd. Penerimaan

20 November 2012

Ttd. Penerimaan dan Nota & kwitansi

01 Desember 2012

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.



Lampiran 12 Format Contoh Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

Jumlah

Ket

44

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang (= > Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. …………………………,2012

Mengetahui Ketua Lembaga

Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


G)

Recommend Documents