GARIS-GARIS BESAR PERKULIAHAN (GBPP) MATA KULIAH BEBAN SKS SEMESTER DOSEN
: : : :
HUKUM ACARA PIDANA 2 SKS III I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Memberikan Pengetahuan tentang mekanisme dan tahap-tahap dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah memperoleh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu: 1.
Memahami mekanisme dan tahap-tahap dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.
2. Mendeskripsikan mekanisme dan tahap-tahap dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. 3. Membuat berkas-berkas dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
No 1.
Pokok Bahasan Pendahuluan, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Sub Pokok Bahasan Membahas silabus meliputi identitas mata kuliah Tujuan mata kuliah Deskripsi mata kuliah Evaluasi hasil belajar Pokok bahasan perkuliahan Literatur, dan dokumen untuk bahan pengkajian dalam perkuliahan.
TIK Pemahaman
Estimasi/ Waktu 100 menit
Daftar Pustaka 1, 5
No
Pokok Bahasan 7.
8.
2.
Tujuan, Fungsi dan Asas-asas hukum acara pidana.
1. 2. 3.
3.
Sumber 1. hukum, Sejarah dan 2. Pihak-pihak dalam Hukum Acara Pidana 3.
4.
Latar belakang 1. berlakunya KUHAP 2.
5.
Penyelidikan dan Penyidikan.
1.
2.
6.
Integrated Criminal Justice System, Bantuan Hukum dan Koneksitas
1.
2.
3.
Sub Pokok Bahasan Pengertian Hukum Acara Pidana. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana. Fungsi hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana. Sejarah hukum acara pidana. Sumber-sumber hukum acara pidana. Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Latar belakang dibentuknya UU 8/1981(KUHAP) Berlakunya KUHAP sebagai upaya melindungi HAM Pengertian pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan. Ruang lingkup penyelidikan dan penyidikan. Barang Bukti, Alat Bukti dan teori Pembuktian. Perlindungan saksi dan korban. Bantuan Hukum.
TIK
Estimasi/ Waktu
Daftar Pustaka
Pemahaman
100 menit
1, 5
Pemahaman
100 menit
1, 11
Pemahaman
100 menit
1, 2, 11
Pemahaman
100 menit
1, 4, 6, 7, 11, 12
Pemahaman
100 menit
1, 3, 9, 10, 11, 12
Sub Pokok TIK Bahasan 4. Pengertian dan prosedur pemeriksaan koneksitas. 7. Pra penuntutan 1. Pengertian Pemahaman penuntutan 2. Yang berhak melakukan penuntutan. 8. UTS Materi perkuliahan Mampu pertemuan 1 s/d 7 menjawab soalsoal UTS 9. Surat Dakwaan 1. Penggabungan Pemahaman perkara. 2. Pemecahan perkara. 3. Bentuk surat dakwaan. 10. Pra Peradilan 1. Pengertian pra Pemahaman peradilan. 2. Yang berhak mengajukan pra peradilan. 11. Pra Peradilan 1. Tuntutan dalam Pemahaman pra peradilan. 2. Penggabungan tuntutan ganti rugi. 3. Pengajuan proses pra peradilan. 12. Pemeriksaan di 1. Macam-macam Pemahaman depan sidang pemeriksaan di Pengadilan depan sidang Negeri pengadilan negeri, yakni: a. Pemeriksaan cepat, b. Pemeriksaan singkat dan c. Pemeriksaan perkara biasa. No
Pokok Bahasan
Estimasi/ Waktu
100 menit
Daftar Pustaka
1, 4, 11, 12
75 menit
100 menit
1, 4, 7, 11, 12
100 menit
1, 11, 12
100 menit
1, 7, 11, 12
100 menit
1, 6, 7, 11, 12
No
Pokok Bahasan
13. Upaya Hukum
14. Analisa Kasus
15. Analisa Kasus
16
UAS
Sub Pokok Bahasan 2. Surat putusan PN tentang pemidanaan, alat bukti dan teoriteori pembuktian. Macam-macam upaya hukum, banding, kasasi, herzeining dan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum 1. Pembuatan Surat Dakwaan 2. Pembuatan Eksepsi. 3. Pembuatan Surat Tuntutan. 4. Pembuatan Surat Pledoi. 5. Pembuatan Putusan. Praktek Persidangan Semu
Materi Perkuliahan Pertemuan 9 s/d 15
TIK
Estimasi/ Waktu
Daftar Pustaka
Pemahaman
100 menit
1, 7, 11, 12
Pemahaman dan mampu melakukan analisa kasus
100 menit
1, 7, 8, 11, 12
Mampu mempraktekan proses persidangan Mampu menjawab soalsoal UAS
100 menit
1, 7, 8, 11, 12
75 menit
DAFTAR PUSTAKA 1. Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2. Andi Hamzah, 2010, Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam hukum acara pidana: perbandingan dengan beberapa negara, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. 3. Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Gramedia, Jakarta. 4. Harun M. Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 5. Ilham Bisri, 2011, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta. 6. Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 7. Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 8. Lilik Mulyadi, 2010, Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung. 9. Mohammad Hatta, 2008, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Galangpress, Yogyakarta. 10. Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 11. KUHAP 12. RUU KUHAP 2010
