GARIS-GARIS BESAR PERKULIAHAN (GBPP)
MATA KULIAH BEBAN SKS SEMESTER DOSEN
: : : :
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI 2 SKS V Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si. I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Memberikan Pengetahuan tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Materi perkuliahan ini secara teoretis-yuridis menguraikan tentang konsep dasar Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Umum, prosedur beracara untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, prosedur beracara untuk memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, prosedur beracara untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), prosedur beracara untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah memperoleh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Umum 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan pembubaran partai politik 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prosedur beracara untuk memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
No. 1
1-2
Pokok Bahasan
Sub Pokok TIK Bahasan Kontrak Perkuliahan Menjelaskan dan Pemahaman membahas kontrak perkuliahan a. Konsep Dasar 1. Mahkamah Pemahaman tentang Konstitusi dan Mahkamah sistem Kekuasaan Konstitusi dan Kehakiman Hukum Acara 2. Kedudukan dan Mahkamah kewenangan Konstitusi. Mahkamah b. Karakteristik Konstitusi Hukum Acara 3. Peristilahan dan Mahkamah pengertian Hukum Konstitusi. Acara Mahkamah c. Sumber Hukum Konstitusi Acara 4. Sumber Hukum Mahkamah Acara Mahkamah Konstitusi. Konstitusi 5. Perbedaan antara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan Hukum Acara lainnya
Estimasi/ Waktu
2 X 100 menit
Daftar pustaka Silabus Mata Kuliah BB/L-1, BB/L-2, BB/L-3, BB/L-9, BB/L-10, BB/L-12, BB/L-13, BB/L-14, BB/L-15, PPu-1, PPu-2, PPu-13, PPu-14
3-4
a. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Umum. b. Pendaftaran Permohonan dan Jadwal Persidangan. c. Mekanisme dan Proses Persidangan. d. Kuasa Hukum dan Pendamping. e. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi. f. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
5-7
a. Pembentukan UndangUndang. b. Pengujian UndangUndang. c. Proses Persidangan
1. Susunan hakim dan sifat persidangan. 2. Pengajuan persidangan secara langsung melalui sistem elektronik/ online (SIMPEL). 3. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang. 4. Alat bukti. 5. Pemeriksaan Pendahuluan. 6. Pemeriksaan Persidangan. 7. Sistem persidangan jarak jauh (Video Conference). 8. Kuasa hukum dan pendamping. 9. Jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi. 10. Putusan provisi (sela) dan putusan akhir. 11. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 1. Pengujian Undang- Undang secara Formil dan Materiil. 2. Legal Standing Pemohon (Kualifikasi Pemohon dan
Pemahaman
2 X 100 menit
BB/L-12, PPu-1, PPu-2, PPu-13, PPu- 14
Pemahaman
2 X 100 menit
BB/L-7, BB/L-9, BB/L-10 BB/L-11, BB/L-12, PPu-4, PPu-5, PPu-8
dan Pembuktian. d. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi
8
UTS
9
a. Pengertian tentang Subjectum Litis dan Objectum Litis. b. Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa. c. Proses Persidangan dan Pembuktian. d. Putusan Mahkamah Konstitusi
Kerugian Hak dan/ atau Kewenangan Konstitusionil). 3. Posisi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dalam Persidangan. 4. Ad Informandum (Informasi Tambahan). 5. Proses Persidangan dan Pembuktian. 6. Nebis in idem. 7. Jenis Putusan (konstitusional, inkonstitusional dan modifikasi, ultra petita) Materi perkuliahan pertemuan 1 s/d 7 1. Subjectum Litis (Pemohon dan Termohcn). 2. Objectum Litis (Kepentingan atas Kewenangan yang Dipersengketakan . 3. Kemungkinan Mahkamah Agung sebagai Pihak dalam Sengketa. 4. Proses Persidangan dan Pembuktian. 5. Model Putusan (Putusan
Mampu 75 menit menjawab soal-soal UTS Pemahaman 100 menit
BB/L-4, BB/L-5, BB/L-6, BB/L-12, PPu-9
Provisi/Sela dan Putusan Akhir).
10-11 a. Pemohon dan Termohon. b. Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik. c. Proses Persidangan dan Pembuktian. d. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaannya.
12-13 a. Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. b. Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. c. Perselisihan Hasil Pemilukada. d. Proses Persidangan dan Pembuktian. e. Putusan Mahkamah
1. Pemerintah sebagai Pemohon. 2. Partai Politik yang Dimohonkan Pembubaran sebagai Termohon. 3. Alasan-Alasan Pembubaran Partai Politik. 4. Proses Persidangan dan Pembuktian. 5. Putusan, pelaksanaan Putusan, dan Tenggang Waktu. 1. Macam-Macam Pemilu dan PHPU (Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemilukada). 2. Subjectum Litis (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait). 3. Objectum Litis (Hasil Penghitungan Suara yang Ditetapkan oleh Termohon). 4. Tenggang Waktu Permohonan dan Tenggang Waktu
Pemahaman
2 X 100 menit
BB/L-8, BB/L-12, PPu-5
Pemahaman
2 X 100 menit
BB/L-12, PPu-3, PPu-6, PPu-10, PPu-11, PPu-12
Konstitusi dan Pelaksanaannya
5.
6.
7.
8. 14-15 a. Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Presiden dan/atau Wakil Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. b. Pemohon dan Termohon. c. Proses Persidangan dan Pembuktian. d. Putusan Mahkamah Konstitusi. 16 UAS
1.
2.
3.
4. 5.
Putusan. Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu. Proses Persidangan dan Pembuktian. Putusan Provisi/Sela dan Putusan Akhir. Pelaksanaan Putusan Pemohon : 2/3 dari Anggota DPR [Pasal 7B ayat (3) UUD 19451. Termohon: Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B ayat (1) UUD 1945]. Alasan Permohonan dan pembuktiannya. Proses Persidangan. Putusan, Tindak Lanjut Putusan, dan Tenggang Waktu.
Materi Perkuliahan Pertemuan 9 s/d 15
Pemahaman
2 X 100 menit
Mampu menjawab soal-soal UAS
75 menit
BB/L-12, PPu-1, PPu-2
DAFTAR BACAAN I. Buku-Buku/Literatur (BB/L) 1.
BB/L-1
2.
BB/L-2
3.
BB/L-3
4.
BB/L-4
5.
BB/L-5
6.
BB/L-6
7.
BB/L-7
8.
BB/L-8
9.
BB/L-9
10. BB/L-10 11. BB/L-11 12. BB/L-12 13. BB/L-13 14. BB/L-14 15. B5/L-15
Anonim, 2004, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI Abdul Mukhtie Fadjar, 2007, Никит Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakaria: FH UlI Press Harjono, 2009, Transformasi Demokrasi, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI Jimly Asshiddiqie, 2006, Никит Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: KonPress __________ , 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Jakarta: FH-UI Press , 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: KonPress , 2006, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI , 2006, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: KonPress Kelsen, Hans, 1973, General Theory of Law and State, New York: Russel & Russel Maria Farida Indrati S, 1998, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Yogyakarta: Kanisius Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,. Jakarta: KonPress Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media Strong, C.F., 1952, Modem Political Constitutions, London: Sidgwick & Jakson Limited Wheare, K.C., 1966, Modem Constitutions, London: Oxford University Press
II. Peraturan Perundang-undangan (PPu): 1. PPu-1 Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca Perubahan) 2. PPu-2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3. PPu-3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. PPu-4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5. PPu-5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 6. PPu-6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD
7. 8.
PPu-7 PPu-8
9.
PPu-9
10.
PPu-10
11.
PPu-11
12.
PPu-12
13.
PPu-13
14.
PPu-14
15.
PPu-15
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Koristitusional Lembaga Negara. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalarn Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomcr 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden
