RISALAH RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPEMILUAN, PERTANAHAN DAN REFORMA AGRARIA) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat KeJenis Rapat Sifat Rapat Hari/Tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat Acara
: : : : : : : : : :
Sekretaris Rapat Hadir
: :
2012 – 2013 II -Rapat Kerja Terbuka Selasa, 11 Desember 2012 14. 00 WIB s.d Selesai Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd.Nusantara/KK.III) Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI - Membahas Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2012 - Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 - Masalah Lain-lain Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI A. Anggota Komisi II DPR RI: 31 dari 48 orang Anggota dengan rincian : Pimpinan Komisi II DPR RI (4 dari 4 orang Pimpinan): 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP,M.Si 2. Dr. Drs. Taufiq Effendi, MBA. 3. Ganjar Pranowo 4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat (6 dari 12 orang Anggota): 5. Ignatius Moelyono 6. H. Abdul Wahab Dalimunte, SH 7. Sri Novida 8. Dr. Pieter C Zulkifli Simaboea, SH 9. Ir. Nanang Samodra, KA.,M.Sc 10. Salim Mengga
1
Fraksi Partai Golkar (5 dari 8 orang Anggota): 11. Ir. H. Azhar Romli, M.Si 12. Nurul Arifin, S.IP.,M.Si 13. Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM 14. Dr. Ir. Markus Nari, M.Si 15. Drs. H. Murad U Nasir. M.Si Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 dari 7 orang Anggota): 16. Arif Wibowo 17. Dr. Yasonna H. Laoly, SH, MH 18. Budiman Sudjatmiko, MSc, M.phil 19. Dra. Eddy Mihati, M.Si 20. Zainun Ahmadi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (2 dari 5 orang Anggota): 21. H.M. Gamari Sutrisno 22. H. Rahman Amin Fraksi Partai Amanat Nasional (3 dari 3 orang Anggota): 23. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si 24. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH 25. Ir. Yandri Susanto Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (2 dari 3 orang Anggota): 26. Drs. H. Akhmad Muqowam 27. Drs. H. Nu’man Abdul Hakim Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (2 dari 2 orang Anggota): 28. Abdul Malik Haramain, M.Si 29. Kh. Muhammad Unais Ali Hisyam Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (2 dari 2 orang Anggota): 30. Rindoko Dahono Wingit, SH.,M.Hum 31. Hj. Mestariany Habie, SH Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (2 dari 2 orang Anggota): 32. Miryam S. Haryani, SE, M.Si 33. Drs. Akbar Faizal, M.Si B. Pemerintah: 1. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya
2
JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT/KETUA KOMISI II DPR RI (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA/F-PG) : Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri yang sekaligus juga sebagai Kepala Badan Nasional, Kepala Badan Perbatasan beserta dengan jajarannya, Para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang terhormat. Dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YMK pada hari ini kita dapat hadir kembali menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI. Sesuai dengan laporan Sekertariat rapat kerja pada hari ini teah ditandatanggani 24 orang anggota, 5 orang izin dari 48 orang anggota keseluruhan Komisi II dihadiri 8 fraksi dari 9 fraksi, oleh karena itu qourum telah terpenuhi dan ketentuan Pasal 245 ayat (1) telah dapat dipenuhi. Maka perkenankan kami untuk membuka rapat ini dan sekaligus rapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 15.00 WIB) Bapak Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya yang kami hormati, Segenap anggota Komisi II. Rapat kerja kita pada hari ini memiliki sejumlah agenda yang pertama, tindak lanjut hasil pemeriksaan semester pertama tahun anggaran 2012 yang kedua evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012, dimana di akhir tahun ini kita juga ingin mengetahui seluruh capaian-capaian apa yang sudah diperoleh dari pelaksanaan APBN ini berkenaan dengan kinerja mitra kerja kita di kementerian dalam negeri. Agenda yang ketiga progress penyelesaian program EKTP dan masalah lain-lain yang mungkin akan berkembang dalam rapat kali ini. Untuk itu kami mempertanyakan kepada pihak pemerintah dan sekaligus kepada Komisi II, apakah agenda rapat pada hari ini bisa disetujui? (RAPAT : SETUJU) Bapak Menteri Dalam Negeri dengan jajarannya, Segenap anggota Komisi II yang kami hormati. Yang pertama kami mengharapkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri juga selaku pengelola badan perbatasan nasional, kami ingin memintakan penjelasan yang pertama. Terkait dengan hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2012, apa saja yang menjadi permasalahanpermasalahan dan temuan BPK, dari semester pertama tahun 2012. Hal-hal apa saja berkenan dengan temuan BPK tersebut yang sudah terselesaikan dan yang sedang masih dalam taraf penyelesaiaan, sehingga diharapkan temuan-temuan ini bisa tertuntaskan di tahun 2012 ini. Yang kedua terkait dengan reformasi pelaksanaan APBN tahun 2012 bagaimana realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program termasuk juga pada masing-masing satuan kerja yang hingga saat ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti apa dalam pelaksanaan APBN sehingga bahan evaluasi ini akan menjadi masukan yang terpenting bagi kami di Komisi II dan utamanya bagi mitra kerja dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi ditahun 2013.
3
Selanjutnya berkenaan dengan program EKTP, kami juga ingin menanyakan sejauhmana progress penyelesaian EKTP mengingat batas waktu yang harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2012. Dan yang tidak kalah pentingnya terkait dengan penanganan putusan perkara di KPPU No.03/KPPU/2012 tentang putusan yang berkenaan dengan pengadaan EKTP, apakah hal ini juga menjadi gangguan atau menjadi hambatan yang tentunya juga dalam kesempatan ini, segenap anggota Komisi II dan publik juga ingin mengetahuinya dan sampai sejauhmana langkah yang sudah dilakukannya. Dan yang kelima terkait dengan persoalan EKTP ini kami juga ingin mengetahui tentang bagaimana sesungguhnya tata cara Kementerian Dalam Negeri dalam penentuan target penyelesaian EKTP di setiap provinsi dan penjelasan berkenaan dengan rekapitulasi data jumlah NIK per provinsi terakhir per kabupaten/kota dalam provinsi dan per kecamatan dalam kabupaten/kota. Dan yang tidak kalah pentingnya kami juga ingin mendapatkan penjelasan, tindak lanjut dari penyelesaian program EKTP terhadap dampak-dampak yang sudah dipersiapkan berkenaan dengan rencana revisi Undang-undang tentang adminduk ini yang diharapkan tentang pemberlakukan EKTP seumur hidup, sampai sejauhmana kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan. Dan yang berikutnya pun sampai sejauhmana tindak lanjut dari program ini yang membawa implikasi yang sudah banyak juga mendapat, saran, masukan, kebijakan dari berbagai pertemuan yang dilakukan oleh segenap pimpinan dan anggota Komisi II didalam berbagai forum-forum seminar untuk bisa mengembangkan program EKTP ini untuk upaya penanganan penegakan hukum dengan jajaran kepolisiaan sehingga tidak lagi kesulitan dalam menemukan pihak korban ataupun kejadian yang tidak dengan identitas tetapi dengan cukup memeriksa sidik jari, identitas tersebut dapat diketahui. Bahkan perkembangan terakhir pun Kementrian Keuangan pun sangat merespon dengan positif diharapkan data-data ini juga akan bisa dipergunakan dalam rangka penanganan masalah perpajakan, termasuk menyangkut masalah pengembangan-pengembangan di sistem perbankan dan sebagainya. Kami pikir hal ini juga penting untuk disampaikan karena kita menyadari bahwa program EKTP ini yang tentunya tidak bisa dituntaskan karena pada tahun 2011 ada sebesar Rp.1 triliun dana yang tidak bisa digunakan dan itu baru bisa digulirkan kembali dan sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi II, anggaran tersebut diluncurkan kembali di tahun 2013. Sampai sejauhmana kesiapan program-program selanjutnya di 2013 ini juga menjadi penting. Karena kita ingin mengetahui bahwa program ini adalah program nasional yang tentunya memiliki kedudukan posisi yang sangat strategis untuk pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka adanya kepastian jumlah penduduk yang kemanfaatannya baik untuk perencanaan pembangunan maupun menjadi indikator dari sebuah negara, bangsa dengan kertertiban yang semua bermula dari KTP. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan hal-hal yang sudah kami hantarkan sesuai agenda rapat pada sore hari ini, kepada Menteri Dalam Negeri kami persilakan. MENDAGRI (GAMAWAN FAUZI) : Terima kasih Pak Ketua, Yang kami hormati Pak Ketua Komisi II beserta Ibu bapak anggota Komisi II DPR RI, Yang kami hormati para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan BNPP beserta seluruh staf yang ada, Hadirin dan hadirot para undangan yang berbahagia. Sesuai surat Wakil Ketua DPR RI, No.AG 10956, Tanggal 22 November 2012, perihal undangan rapat kerja dan surat No.AG 1144 Tanggal 4 Desember 2012 tentang undangan rapat kerja, perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pokok-pokok materi sesuai dengan 4
rapat kerja dimaksud yang sekaligus akan kami sampaikan nanti yaitu tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester 1 2012, kemudian evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2012 dan perkembangan pelaksanaan EKTP termasuk sekaligus hasil pemeriksaan BPK RI terhadap BNPP semester 1, 2012. Pertama izinkan kami Pak Ketua menyampaikan tindak lanjut hasil ikhtisar pemeriksaan BPK RI hasil semester 1. Hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2012 terdapat 2 laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK RI untuk Kementerian Dalam Negeri yaitu pertama laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 sesuai hasil laporan pemeriksaan No.23 Tanggal 28 Mei 2011 dan yang kedua laporan haisl pemeriksaan kinerja atas program penerbitan nomer induk kependudukan nasional atau NIK nasional dan penetapan KTP elektronik berbasis NIK nasional pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sesuai laporan hasil pemeriksaan No.27/HP/18/7/2012. Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yaitu pertama laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2011. Pada tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2011, dari saldo temuan pemeriksaan sebanyak 47 rekomendasi senilai Rp.78,2 milyar telah ditindaklanjuti berupa penyetoran ke kas negara dengan kelengkapan bukti administrasi, perlengkapan bukti pertanggung-jawaban senilai Rp.3 milyar dan penyetoran ke kas negara senilai Rp.4,5 miliar. Adapun rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaiannya adalah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp.71,7 milyar yaitu penyelesaian aset tanah serta gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga dengan nilai Rp.71,19 milyar masih didalam proses. Yang kedua aset tetap dalam proses gugatan dan penyelesaian hukum berlokasi di jalan Kesehatan Jakarta Pusat seluas 599 m senilai Rp.599 juga juga masih dalam proses. Dan yang ketiga aset tanah tidak memiliki bukti kepemilikan di Sunter Podomoro dan Pusdiklat Makasar yang juga masih dalam proses. Kedua laporan hasil pemeriksaan kinerja atas program penerbitan NIK nasional dan penerapan KTP elektronik berbasis NIK nasional pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Yaitu Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rencana aksi Kementerian Dalam Negeri yang telah disampaikan kepada BPK RI yaitu untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi BPK RI dan bukti pendukung tindak lanjutnya telah disampaikan kepada BPK RI sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No.700 tanggal 12 November 2012 yang lalu. Tindak lanjut secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri meliputi instruksi kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil melalui 10 surat, instruksi kepada Sekertaris Jenderal dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil melalui 1 surat dan instruksi kepada para Gubernur dan Bupati, Walikota dengan 1 surat, instruksi kepada tim majelis penyelesaian kerugian negara dengan 1 surat dan instruksi kepada kuasa penguna anggaran atau KPA, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang dan jasa dan tim teknis teknologi informasi dengan 1 surat. Terkait dengan potensi dan indikasi kerugian negara, Kementerian Dalam Negeri melalui pihak pelaksana atau konsorsium telah menindaklanjutinya dalam bentuk penyetoran ke kas negara secara langsung sesaat setelah tim pemeriksa BPK mengungkapkan permasalahan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan sebelum habis secara resmi diterbitkan yaitu tanggal 14 Februari 2012 dan 21 Februari 2012, bukti setoran sudah disampaikan kepada BPK RI, ini dimintakan kepada konsorsium untuk menyetorkannya. Dan yang keempat terhadap rekomendasi yang bersifat penyempurnaan kebijakan seperti pengintregasian struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK dan penyusunan pedoman penganggaran yang menjadi beban pemerintah daerah sedang dalam proses penyelesaiannya.
5
Mengenai hambatan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksa BPK RI diantaranya adalah rekomendasi yang pemenuhan bukti tindak lanjutnya membutuhkan waktu seperti pada LHP kinerja penerapan KTP elektronik berbasis NIK nasional. Upaya yang dilakukan untuk itu terutama untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah dengan menyusun rencana aksi atas setiap hasil pemeriksa BPK RI, memantau perkembangannya secara periodik dan melaporkannya kepada BPK RI, mengoptimalkan peran tim terpadu yang menangani penyelesaian tindak lanjut pada masingmasing komponen Kemendagri dan melakukan rekonsiliasi data internal secara periodik. Yang kedua Bapak Ibu anggota Komisi II yang kami hormati. Menyangkut tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2012, terkait dengan realisasi anggaran Kemendagri tahun 2012 sampai 10 Desember 2012, dari total alokasi anggaran sebesar Rp.17,2 triliun lebih telah terealisir sebesar Rp.14,9 triliun lebih atau 86.73%. Perkembangan realisasi anggaran tersebut diproyeksikan akan meningkat secara signifikan sampai dengan akhir triwulan 4 tahun 2012 dan diperkirakan realisasinya dapat dicapai diatas 90%. Atas prestasi ini dapat kami laporkan bahwa kemarin Kementerian Dalam Negeri mewakili sebagai penerima DIPA karena dinilai penyerapan anggaran ditahun 2012 termasuk kelompok yang tinggi. Rincian realisasi anggaran pada masing-masing program, mengenai realisasi anggaran berdasarkan masing-masing program sampai dengan tanggal 10 Desember adalah : 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dengan pagu Rp.250 milyar lebih realisasi 80.55%. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemendagri dengan pagu Rp.213.8 milyar lebih, terealisasi 71.97%. 3. Program pendidikan kepamongprajaan dengan anggaran Rp.350,6 milyar lebih terealisir Rp.273,8 milyar lebih atau 78.11%. 4. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendagri senilai Rp.46,6 miliar lebih terealisir Rp.38,7 miliar lebih atau 83.05%. 5. Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik dengan pagu Rp.169,6 milyar, terealisir Rp.136,2 milyar lebih atau 80.34%. 6. Program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum dengan pagu Rp.413 milyar lebih, terealisir Rp.255,6 milyar lebih atau 61.87%, ini terkait dengan daerah Pak Ketua. 7. Program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan anggaran Rp.11 triliun ini PNPM terealisir Rp.9,6 triliun atau 87.23% yang masih berat itu di Papua. 8. Program pengelolaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan anggaran Rp.100,6 milyar lebih terserap 78,9 atau 78.41%. 9. Program penataan administrasi kependudukan dengan anggaran Rp.3,8 triliun lebih terealisir Rp.3,6 triliun lebih atau 95.22%. 10. Program peningkatan kapasitas keuangan daerah, anggaran 8,9 milyar lebih teralisir Rp.46,1 milyar atau 78,37% 11. Program penelitiaan dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran Rp.50.3 milyar lebih terealisir Rp.34,9 milyar lebih atau 69.47%. 12. Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran Rp.175,4 milyar lebih terealisir 132.1 atau 75,32%. Sehingga rata-rata capaian dari realisasi keuangan adalah Rp.14,9 triliun lebih atau 86.73%. Realisasi anggaran menurut jenis belanja, mengenai realisasi anggaran dan belanja sampai 10 Desember yang lalu adalah : 1. Belanja pegawai dengan pagu Rp.345 milyar lebih, terealisir Rp.291,1 milyar lebih atau 84.23%. 6
2. Belanja barang, ini sebesar Rp.5,6 triliun lebih, terealisir Rp.4,2 triliun lebih atau 74.9%. Dan belanja modal sebesar Rp.2,26 triliun lebih terealisir 1,98 atau 87.55% dan bantuan sosial sebesar Rp.8,9 triliun lebih ini terealisir Rp.8.4 triliun atau 94.09%. Dari total pagu anggaran sebesar Rp.17.1 triliun tersebut, sebesar 63% anggaran dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui dana dekon dan desentralisasi dana tugas perbantuan dan dana urusan bersama. Kegiatan yang sangat besar menyerap besarnya pagu anggaran tersebut diantaranya adalah : 1. Kegiatan peningkatan kemandiriaan masyarakat perdesaan untuk program nasional masyarakat mandiri atau PNPM mandiri pada program pemberdayaan masyarakat dan desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.9 triliun lebih dan telah terealisir sebesar Rp.8.4 triliun lebih atau 84.83%. 2. Kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan atau SAK untuk penerbiatan EKTP pada program penataan administrasi kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.7 triliun lebih telah direalisir sebesar Rp.2.9 triliun lebih atau 84.83%. Hambatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Terkait dengan tingkat serapan tersebut terdapat beberapa hambatan yang secara signifikan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. 1. Perencanaan kegiatan yang belum cermat ditandai dengan perencanaan kegiatan dekon dan kegiatan tugas bantuan tidak bersifat bottom up dan masih ada unit kerja yang masih mendapatkan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Tingginya frekuensi revisi anggaran terutama pada bulan Oktober. 3. Rencana penarikan dana, kegiatan pada dokumen DIPA masih bersifat formalitas dimana rencana penarikan perbulan masih didasarkan pada pembagian seperdua belas alokasi anggaran. Terdapat keterbatasan jumlah pegawai atau pejabat yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Kepres No.70 Tahun 2011, pejabat pembuat komitmen atau BPK harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Proses lelang untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai nominalnya besar dilakukan dengan hati-hati dan tidak semua dapat dilakukan sejak awal tahun sehingga pelaksanaan kegiatannya seringkali mundur ke triwulan berikutnya dan terdapat pula banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga namun anggarannya belum ditarik atau diserap atau diminta oleh pihak ketiga tersebut kepada kita dan anggaran Kemendagri sebesar 63% dari total anggaran tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan dana urusan bersama. Jadi dikelola penuh oleh Kemendagri hanya sekitar 37%. Karena terlambat penetapan pejabat pengelola anggaran pelelangan dan banyaknya revisi kegiatan dan terakhir masalahnya adalah tingginya intensitas revisi kegiatan dekonsentrasi dan tugas bantuan yang didanai dari PHLN serta rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan hasil kegiatan PHLM tersebut. Demikian secara umum penyerapan anggaran dan masalahnya. Yang ketiga perkembangan pelaksanaan program EKTP. Bapak Ketua yang kami hormati beserta bapak ibu anggota Komisi II DPR RI. Kegiatan yang dasar dalam pelaksanaan program EKTP adalah :
7
1. Perekaman data EKTP yang meliputi biodata, pas photo, sidik jari, airis mata dan tanda tanggan penduduk. 2. Kemudian yang terkait dengan fisik EKTP meliputi pengadaan blanko berbasis chip, personalisasi, penerbitan sampai dengan distribusi EKTP ke daerah. Khusus mengenai perekaman EKTP dengan target sebesar 172.150.400 wajib KTP dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan 31 Desember 2012 berkat kerja keras dari semua pihak terutama pemerintah daerah dan respon yang sangat tinggi dari masyarakat, target tersebut telah tercapai pada tanggal 6 Desember 2012, sehingga lebih cepat 55 hari dari batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan sampai dengan tanggal 23 November 2012 hasil perekaman EKTP sudah mencapai 103.325.276 wajib KTP. Selanjuitnya berkaitan dengan fisik EKTP yang juga ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2012, sejumlah 172.015.400 keping, berhubung sebagian anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan berkaitan dengan fisik EKTP sebesar 1.045 triliun belum tersedia pada anggaran 2012 sehingga sebagian fisik EKTP akan diselesaikan pada tahun anggaran 2013 mendatang dengan rincian : 1. Pengadaan blanko berbasis chip yang sudah tertata atau elay sebanyak 26.340.367 keping. 2. Personalisasi sebanyak 94.340.367 keping. 3. Penerbitan termasuk distribusi yaitu sebanyak 126.184.414 keping. Mengenai perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk merubah masa berlakunya EKTP dari 5 tahun menjadi seumur hidup, seperti diskusi kita yang lalu ini disarankan oleh Mbak Nurul, pada saat ini sudah selesai diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan sudah ditandatanggani oleh Bapak Presiden dan sudah diusulkan masuk prolegnas kemarin. Melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengusul kepada Pak Ketua DPR RI karena ini hanya terkait dengan beberapa pasal kalau mungkin ini dibahas sebagai agenda pertama masa sidang tahun 2013 sehingga perubahan Undang-undang No.23 tahun 2006, yang pertama produk hukum DPR bersama pemerintah di tahun 2013 mendatang dan apabila itu disetujui berarti KTP sudah bisa berlaku seumur hidup dengan perubahan Undang-undang No.23 tersebut. Kemudian yang keenam tingginya intensitas revisi kegiatan dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang didanai oleh, maaf itu sudah selesai tadi. Beirkutnya perlu kami laporkan bahwa berdasarkan amanat Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan KPU pada rapat koordinasi tanggal 26 Agustus 2012, data agregate kependudukan per kecamatan atau DAK 2 telah diserahkan secara serentak pada tanggal 6 Desember 2012 oleh Menteri Dalam Negeri kepada Ketua KPU dan oleh gubernur kepada Ketua KPU Provinsi dan oleh bupati atau walikota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Pada kesempatan itu kami juga mengundang Pimpinan Komisi II DPR RI alhamdulilah diwakiili oleh Pak Hakam. Dalam rangka menyamakan presepsi dan memantapkan persiapan penyerahan DAK 2 tersebut telah dilaksanakan rapat koordinasi nasional tanggal 29 November 2012 dengan peserta para gubernur se Indonesia, bupati dan walikota dan para Sekertaris Jenderal Kementerian dan para pimpinan lembaga. Bapak Ketua beserta bapak Ibu anggota Komisi II yang kami hormati. Izinkan kami untuk melanjutkan dengan BNPP. Terkait hasil pemeriksaan semester 1 BPK RI tahun anggaran 2012 pada BNPP diketahui bahwa terdapat beberapa hal mengenai organisasi dan prosedur kerja penata usahaan dan pelaporan serta jumlah temuan indikasi kerugian negara 8
serta proses penyelesaiannya pada BNPP yang memerlukan penindaklanjutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan semester 1 tahun anggaran 2012, BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPP agar : 1. Membentuk tim penyelesaian kerugian negara di lingkungan BNPP untuk memproses penyelesaian ganti rugi kerugian negara atas temuan yang berindikasi pada terjadinya kerugian negara hasil pemeriksaan BPK Itjen Kemendagri dan BPKP termasuk temuan yang kerugian negaranya telah dikembalikan ke kas negara. 2. Memerintahkan kepada atasan langsung atau deputi lingkungan BNPP untuk melaporkan setiap terjadinya kerugian negara kepada kepala badan sesuai dengan ketentuan Pasal 60, Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharan negara dan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada BPK sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1), Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan dan tanggung-jawab keuangan negara. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI tersebut, BNPP melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Pembentukan dan penetapan peraturan Kepala BNPP No.8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intens pemerintah atau SPIP di lingkungan BNPP. Melalui penyelenggaraan SIP diharapkan terwujud proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan yang secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien. Keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Pembentukan dan penetapan peraturan Kepala BNPP No.9 Tahun 2012 tentang penyelesaian kerugian negara di lingkungan BNPP. Berdasarkan peraturan No.9 Tahuun 2012, Kepala BNPP telah membentuk tim penyelesaian kerugian negara di lingkungan BNPP dengan tugas membantu kepala BNPP dalam melakukan langkahlangkah penyelesaian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan BPK No,03 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian kerugian negara. 3. Pengembalian ke kas negara sejumlah uang yang dikatagorikan oleh BPK RI sebagai indikasi yang merugikan negara. Dari informasi indikasi kerugian negara sebesar Rp.8,4 milyar BNPP telah menyetor sebesar Rp.6,7 milyar atau 79.64% sehingga masih terdapat sisa sebesar 20.56%. Rincian pengembalian dimaksud adalah sebagaimana kami lampirkan dalam laporan kami ini. Bapak pimpinan beserta bapak ibu anggota Komisi II DPR RI serta hadirin yang saya hormati. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 dapat disampaikan bahwa dalam APBN 2012, berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 2011 tentang anggaran dan pendapatan belanja negara tahun 2012, pagu anggaran BNPP ditetapkan sebesar Rp.248,8 milyar. Namun berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang No.22 Tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012 telah dilakukan pemotongan terhadap belanja BNPP melalui pengurangan alokasi anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp.51 milyar. Sehingga alokasi anggaran BNPP pasca perubahan turun menjadi sebesar Rp.197,8 milyar. Dari total anggaran pasca perubahan tahun 2012 sebesar Rp.197,8 milyar tersebut yang dikelola oleh BNPP adalah sebesar Rp.151.9 milyar dan yang dikelola oleh daerah dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp.45,9 milyar. Realisasi pelaksanaan anggaran belanja BNPP sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 9
adalah sebesar Rp.99,4 milyar atau 65,44% untuk pusat atau BNPP dan Rp.31,4 milyar atau 68,5% untuk daerah dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tingkat penyerapan atau realisasi tersebut memang masih tergolong realtif rendah namun seiring dengan proses penyelesaian sejumlah pekerjaan yang melibatkan penyedia barang jasa untuk beberapa pekerjaan yang bersifat konstruksi yang masa kontraknya akan selesai pada bulan Desember 2012, maka tingkat penyerapan anggaran BNPP secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai angka diatas 90%. Beberapa faktor yang menyebabkan relatif rendahnya penyerapan anggaran belanja BNPP tersebut adalah : 1. Adanya kebijakan optimalisasi berupa pemotongan belanja pada proses APBNP yang mempengaruhi proses pelaksanaan beberapa kegiatan karena harus mengalami penyelesaian lingkup kegiatan, volume pekerjaan dan nilai anggaran. 2. Adanya mekanisme dan proses buka blokir untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berlangsung cukup lama yang berakibat kepada terlambatnya penerbitan dokumen anggaran sebagai landasan pelaksanaan kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola oleh BNPP pusat menurut jenis belanja berdasarkan alokasi pusat dan daerah serta berdasarkan program kegiatan secara berturut-turut telah kami kirimkan sebagaimana lampiran dua. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi II yang terhormat. Kiranya uraian ini dapat menjadi bahan dan informasi bagi kita bersama terutama pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Semoga Tuhan YME memberikan bimbingan kepada kita semua. Terima kasih, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsallam Wr Wb, Terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri. Berikutnya langsung saja kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sebentar malam jam 19.00 kita akan ada rapat kerja kembali dengan Menteri Dalam Negeri dengan agenda yang berbeda. Ini kalau kita lihat Pak Menteri di depan ini sudah ada meja panjang ini tanda-tanda untuk yang mana nanti akan kita putuskan untuk daerah otonom baru. Jadi jam 7 kita akan rapat, oleh karena itu kami harapkan waktu yang dimiliki oleh kita dalam waktu sore ini kita bisa efektif memanfaatkan kesempatan ini, oleh karena itu kami juga minta kepada seluruh anggota untuk berbagai untuk menyampaikan pendalaman atau pertanyaan atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan, tidak perlu berpanjang-panjang tetapi langsung saja mengarah kepada apa yang ingin disampaikan. Biar yang lainnya ini kebagian karena dimeja pimpinan ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan tambahan lagi 9 ditambah 3 jadi 12 penanya. Jadi kami minta berbagi diantara kita semua. Kami persilakan Pak Rindoko. F-GERINDRA (RINDHOKO DAHONO WINGIT, SH, M.Hum) : Terima kasih Pimpinan, Yang terhormat Pimpinan Komisi dan seluruh anggota, Pak Menteri dan Ibu Sekjen beserta seluruh Dirjen.
10
Pertama tentunya saya mengapresiasi kemarin pada saat rapat di istana ada 4 gubernur yang diperingatkan. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Pak Menteri sebenarnya Kementerian Dalam Negeri ini posisinya dengan gubernur, bupati, walikota itu bagaimana. Kami melihat sebenarnya banyak sekali “ketidakpatuhan bupati, walikota, gubernur dan lain sebagainya” dan lain sebagainya. Khususnya dalam acara-acara yang diselenggarakan di istana maupun diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri. Tetapi disisi lain kami juga melihat sebenarnya khusus kunjungan luar negeri Pak Menteri, di DPR ini sudah banyak sekali fraksi yang juga sudah sepakat untuk tidak keluar negeri bahkan kita menganggap saya setuju dengan moratorium tetapi di Kementerian Dalam Negeri khususnya gubernur, bupati, walikota satuan kerja DPRD, SKPD sampai camat pun itu masih ke luar negeri. Dan yang kami pertanyakan bisanya mereka ke luar negeri ini karena ada izin dari Kementerian Dalam Negeri, kalau tidak diizinkan mereka tidak akan berangkat. Jadi kami juga mempertanyakan keseriusan Menteri Dalam Negeri juga dan seluruh jajarannya dalam hal penghematan keuangan negara khususnya dari sisi perjalanan luar negeri. Ini fakta pak pada saat kami reses misalnya turun ke dapil sampai terkaget-kaget, tidak hanya jajaran bupati, walikota atau gubernur bahkan SKPD sampai camat, kepala sekolah, lurah ini berbondongbondong ke luar negeri. Ini pertanyaan saya adalah mereka bisa ke luar negeri ini karena ada izin dari Departemen Dalam Negeri. Kami mempertanyakan keseriusan Kementerian Dalam Negeri khususnya dalam hal tadi penghematan. Yang kedua mengenai KTP Pak Menteri, secara khusus memang di beberapa daerah ini memang presentasinya juga tidak terlalu mengembirakan. Kemarin terakhir kami dari Ambon waktu reses kemarin juga tidak kalau tidak salah presentase 80% itupun tidak merata ada juga kabupaten/kota yang baru 40% atau 50%. Jadi apakah komitmen di akhir 2012 ini bisa seluruhnya terekam, kami juga masih mempertanyakan di kota besar saja khususnya di Surabaya, pada saat kemarin saya merekam itu ternyata masih banyak masalah-masalah yang sering kita bicarakan dalam SDP juga masih berkembang pak. Misalnya saja data yang ada di EKTP pada saat merekam itu sama sekali tidak bisa dirubah harga mati, mereka operator tidak bisa merubah. Padahal banyak yang strategis misalnya status marital, sebetulnya dia memang belum kawin tetapi pada saat itu kawin lalu dirubah tidak bisa harus menunggu dari pusat. Alamat, kesalahan alamat juga tidak bisa, profesi kemudian jenis kelamin pun ada yang direkam salah tidak bisa dirubah dan seterusnya apakah ini diperlukan harus ditanggani pusat, apa tidak bisa didistribusikan kewenangan itu ke daerah sehingga mereka bisa secara cepat mendukung gerakan EKTP ini supaya bisa selesai. Saya kira demikian ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT : Berikut Pak Markus Nari silakan. F-PG (Ir. MARKUS NARI, M.Si): Terima kasih Ketua, Saudara Menteri yang saya hormati beserta seluruh stafnya. Saya langsung saja yang pertama kalau tadi saya melihat angka-angka ini yang dibacakan Pak Menteri dengan yang saya pegang ini kok berbeda ya. Saya tidak tahu yang mana yang banyak ini pak, tolong ditunjukan angka yang tadi. Oke saya baru lihat ini, sorry soalnya kalau angka-angka saya geli kalau lihat kalau seandainya tidak sama. Baik saya kira dengan ini saya lihat oke masalah angka-angkanya tidak ada masalah, cuman yang jadi masalah saya disini adalah. 11
Yang pertama Pak Menteri dalam mengevaluasi dari kegiatan khususnya di Kementerian Dalam Negeri ini saya kira memang perlu banyak membuat satu program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat yang merupakan pelayanan masyarakat itu sendiri. Karena didalam banyak program yang ada sekarang ini memang sudah bagus tetapi banyak yang belum dirasakan oleh masyarakat langsung di lapangan itu. Karena itu dalam beberapa hal dalam kunjungankunjungan dilapangan kami pada saat reses biasanya ataupun kunjungan pribadi per orangan anggota Komisi II, kadang-kadang mereka belum mengerti bahwa ini program pemerintah pusat yang langsung di masyarakat begitu lewat pemerintah daerahnya atau bagaimana. Olehnya itu memang perlu kita lihat disini contohnya menyangkut kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat itu sendiri. Ini kan saya tidak tahu pemerintah daerah diundang ke Jakarta sudah itu di sosialisasikan tetapi pemerintah daerahnya tidak diminta bahwa ini tolong disampaikan ke masyarakat begitu, jadi yang tahu cuman pemerintah daerahnya saja, nah itu yang pertama. Yang kedua menyangkut EKTP, EKTP ini sebenarnya setelah saya mempelajari dengan seksama bahwa EKTP ini akan berbuah sesuatu yang sangat besar untuk bangsa dan negara kita ini, kenapa ini bisa menjadi informasi yang sangat bagus yang akan digunakan oleh contohnya perpajakan. Kemarin ketika kita diskusi dengan Menteri Keuangan bahwa dengan adanya EKTP ini Pak Menteri Keuangan dengan Dirjen Pajak itu tidak susah lagi mendata orang-orang yang contohnya harus bayar pajak. Di perpajakan itu tinggal melihat ini datanya sudah harus karena dia kerjanya ini harus pajak dengan mengunakan EKTP ini. Oleh karena itu barangkali untuk mendapatkan PNBP dari situ karena terus terang saja Kementerian Dalam Negeri.... sangat kurang kalau kita diskusi di bangar biasanya, oleh karena itu ini bisa mendapatkan PNBP dari situ, kita bisa kerjasama dengan perpajakan, bisa kerjasama dengan perbankan nanti. Karena sekarang ini banyaknya KTP-KTP yang palsu yang digunakan untuk membuat rekening-rekening palsu yang membodohi masyarakat. Saya sekarang ini kira-kira satu hari 3-4 kali orang minta kirim nomer rekening, dikirimin duit, loh ini namanya berbeda-beda terus. Karena apa karena banyaknya KTP-KTP yang palsu, dengan adanya EKTP ini, dengan punya chip yang bagus apalagi yang dilakukan program seumur hidup nantinya oleh Mbak Nurul sudah awal menyatakan itu. Ini saya kira lebih tidak ada pembodohan pada masyarakat tentang bagaimana perbankan ini bisa melakukan selektif memberikan kartu bukan kartu penabungpenabung itu disitu, membuka rekening, membuka tabungan. Ini saya kira nanti perlu dipikirkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bagaimana EKTP ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar untuk bangsa ini. Termasuk nantinya saya berpikir kalau ini bisa dalam hal pemilu kedepan tidak perlu lagi administrasi terlalu banyak pak. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman dari ITB, anak-anak ITB itu pintar-pintar pak tidak usah kita ambil orang dari luar pak, mempresentasikan kepada saya EKTP karena saya diskusi EKTP pak. Itu bisa nanti ketika kita masuk di bilik cuman di taruh di alat itu langsung keluar siapa yang mau dipilih gubernurnya siapa atau pemilihan legislatif nama-nama langsung muncul tetapi kalau tidak ada itu tidak muncul nama-nama. Jadi tidak perlu lagi pakai tinta segala macam yang sekian banyak anggarannya, kita cuman gunakan itu taruh disitu alatnya masuk, sudah langsung muncul nama-nama siapa yang mau dipilih, itu sudah dibuat. Saya bilang hebat juga ini anak-anak. Saya kira ini nanti akan kita lihat kedepan, sehingga EKTP ini bukan masalah bagi bangsa dan negera kita, ya sekarang sih kita lihat memang anggarannya begitu banyak, tetapi kedepannya bagaimana. Nah ini saya kira perlu menjadi perhatian juga kepada semua orang, disosialisasikan jangan cuman EKTP ini jadi masalah karena anggarannya besar, kita cuman tahu kalau KTP biasa sih memang banyak masyarakat yang protes, tetapi coba kalau pengunaannya ini didiskusikan bahwa untuk kedepannya, saya kira pasti banyak yang akan menerima. Yang terakhir saya kira dalam hal perencanaan dari program-program ini, karena saya banyak mengevaluasi di dalam anggaran barangkali perlu terencana di Kementerian Dalam Negeri ini mesti jelas. Saya terus terang saja pak kemarin saya agak risih karena banyak perencanaan yang dibuat saya tidak tahu asalnya dari mana. Ketika kita tanyakan ya tidak jelas juga begitu loh, 12
ya kan contohnya membuat pembangunan, membangun satu, saya ini orang sipil pak ya, jadi membangun suatu bangunan itu kan punya dasar, setidak-tidaknya saya harus membuat perencanaan yang bagus dahulu dan setidak-tidaknya Komisi II harus tahu pak begitu. Dan oleh karena itu saya kira ini kita kedepan marilah kita sama-sama memulai sesuatu yang baik untuk kepentingan kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. KETUA RAPAT : Berikutnya Pak Chairul Naim. F-PAN (H. CHAIRUL NAIM, M. ANIK., SH., MH): Terima kasih Ketua, Bapak Menteri Dalam Negeri dan sekaligus Bapak Kepala Badan yang saya hormati beserta segenap jajaran, Rekan-rekan Komisi II, Bapak-bapak yang saya hormati. Saya langsung saja pak, pertama-tama Bapak Menteri, saya memberikan apresiasi pak atas realisasi anggaran 2012, walaupun pada posisi angka 86, sekian persen, mudah-mudahan ini sudah tanggal 11 ya, mudah-mudahan bisa 100% pak, tetapi saya lihat dengan yang lain ini bagus sekali, jadi wajar saya menyampaikan apresiasi. Namun demikian Pak Menteri saya juga bertanya pada angka 8 pak, ini 57 koma sekian persen ini, bina pembangunan daerah kenapa kok kecil. Karena ini saya kira sangat penting. Kemudian yang nomer 7 juga walaupun sudah 87 karena ini program yang benar-benar diingini oleh masyarakat PNPM baik itu melalui kunker pribadi dan komisi, semuanya meminta pak, tetapi angka 87,23 kayanya kurang nyaman juga Pak Menteri dan oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan ini sampai kepada 100% tetapi mohon penjelasan kenapa kok demikian pak, itu yang pertama. Terus yang kedua, temuan pada 2011, dahulu saya ingat ketika kita rapat kerja dengan Menteri ada dengan Ibu Sekjen hasil temuan 2011 ini memang Rp. 7 miliar sekian masih merupakan temuan tetapi penilaian BPK sudah ada WTP, sehingga waktu itu saya mempertanyakan kenapa kok bisa WTP padahal ada temuan tetapi alhamdulilah nampaknya ini sudah diselesaikan. Namun dibalik itu ada lagi pak yang menjadi pertanyaan dari saya dan ingin penjelasan pak, ini juga akan berkelanjutan dan merupakan temuan terutama terhadap aset. Point 1 aset tanah serta gedung dan bangunan yang dikuasai pihak ketiga, Rp.71,19 milyar dalam proses, ini prosesnya kaya apa pak. Apakah bisa selesai tahun ini, apakah selesainya prosesnya melalui satu gugatan atau lain sebagainya sehingga kita dapat ukuran. Begitu juga yang point dua, aset tetap melalui proses gugatan, ini apa sudah pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau MA. Karena kalau sudah selesai kita bisa koordinasikan dengan BPN Pak, Komisi II juga mitranya BPN, bisa kita bantu. Sehingga untuk kedepan, temuan-temuan yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Terus yang ketiga Pak Menteri ini himbauan pak, berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan yang ada kebijakan kementerian itu ada diperpanjang di perpendek Pak Menteri, pelaksanaan pemilukadanya saya banyak sekali mendapat kunjungan dari daerah-daerah dan termasuk juga di daerah saya masih mempertanyakan nampaknya kurang jelas. Saya tidak mempersoalkan kebijakan ini walaupun itu belum kalau tidak salah dikoordinasikan dengan Komisi II tetapi ini menjadi sesuatu kegelisahan di masyarakat tingkat bawah. Oleh karena itu saya menghimbau kiranya Pak Menteri perlu memberikan sosialisasi kepada seluruh daerah-daerah yang terkena apakah itu percepatan apakah itu memperlambat yang berkaitan dengan pemilu 13
legislatif dan pemilu presiden. Jadi ada pemilukada di daerah, seperti kalau daerah kami itu Kerinci pak, kota Jambi dan Berangin. Kemudian saya menerima DPRD Sulu, Luwuk, Sulsel juga mempertanyakan hal yang demikian. Jadi Pak Menteri mungkin itu kiranya supaya jangan terjadi maklumlah kalau namanya pemilukada ini hal-hal yang kecil saja bisa menjadi hal yang besar. Kita prihatin dengan kejadian yang terjadi, kita dengar di pangkalan tetapi ternyata tidak seperti itu. Oleh karena itu saya sangat prihatin dan sangat serius dalam hal itu, oleh karena itu mengharap kepada Bapak Menteri beserta jajaran agar bisa sesegera mungkin penjelasan kepada daerah-daerah tersebut dan kalau daerahnya tidak saling berdekatan kiranya jangan dimajukan pak. Ada yang pemilunya admar pak tetapi juga terkena itu, termasuk dalam daftar ini. Kalau April mungkin bisa diterima tetapi yang November 2013 nah Bapak Menteri barangkali demikian Pak Ketua. Mudah-mudahan ini dapat penjelasan yang tadi Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Pak Arif silakan. F-PDIP (ARIF WIBOWO) : Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Pimpinan, Para anggota Komisi II yang kami hormati, Pak Menteri dan Para Dirjen serta seluruh jajaran yang kami hormati. Pertama saya hendak menyampaikan beberapa yang terkait dengan pelaksanaan KTP elektronik yang selama ini sudah berlangsung secara intensif dan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri ini dahulu bahwa proses KTP elektronik ini akan berakhir pada tahun 2012. Namun demikian dalam satu rapat saya masih ingat Pak Menteri juga menyampaikan pernyataan yang bagi saya bermakna, yaitu bahwa banyak kendala yang dihadapi, banyak masalah-masalah teknis yang sebagian sudah diduga sejak awal, sebagian tidak diduga dan itu yang kemudian menyebabkan bahwa proses pelaksanaan KTP elektronik tidak sepenuhnya bisa lancar dan karenanya Pak Menteri pernah menyampaikan permohonan maaf sebagai satu bagian dari upaya untuk transparan dan akuntable. Nah itulah yang dahulu kenapa kami memberikan kritik yang sangat keras terhadap Kementerian Dalam Negeri bahwa dalam merencanakan satu kegiatan apalagi yang menyedot anggaran yang sangat besar dan itu adalah dibiayai oleh APBN maka mesti dengan transparansi dan akuntabilitas serta berani mengakui bahwa ada persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan dilapangan dan persoalan tersebut hingga saat ini memang masih berlangsung meskipun semakin berkurang. Misalnya saja adalah sekalipun didalam Undang-undang adminduk Undang-undang No.23 Tahun 2006 itu diamanatkan bahwa NIK harus diselesaikan pada tahun 2011 dan NIK itu bersifat tunggal, melekat dan artinya setiap NIK itu mewakili satu orang, dengan demikian jika ada NIK yang berbeda, maka orangnya dipastikan berbeda, tetapi Pak Menteri kita juga mesti harus melakukan cheking kembali ke lapangan. Kalau kita mau cermati sebenarnya saya ada beberapa data kebetulan kelupaan saya membawa. Jadi dari beberapa pilkada di Jawa Tengah, persiapan pilkada itu ditemukan masih ada ribuan NIK yang berbeda tetapi patut diduga orangnya adalah sama. Nah artinya yang disebut NIK tunggal, mewakili satu NIK adalah satu orang, satu warga itu didalam praktek tidak sepenuhnya benar, masih menyisakan masalah dimana 14
beberapa NIK patut didiuga dimiliki oleh 1 orang. Nah saya kira ini juga bagian dari yang menjadi tanggung-jawab Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Jenderal Adminduk untuk menuntaskan soal ini. Artinya adalah bisa jadi ada perbedaan ada relasi yang tidak pas antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah di kabupaten/kota sehingga memunculkan munculnya nomer induk kependudukan yang patut diduga adalah dimiliki oleh orang yang sama, banyak NIK yang dimiliki oleh orang yang sama. Kemudian selanjutnya juga adalah menyebabkan juga adalah jumlah penduduk yang juga datanya tidak sama antara apa yang sudah dimiliki oleh pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Nah ini tercermin sebetulnya pada saat DAK 2 disampaikan oleh pemerintah secara berjenjang pada KPU dan KPU sebelumnya ini terutama sangat manifest, sangat nyata ini terutama adalah pada daerah-daerah yang sedang melakukan persiapan pemilukada. Jadi DAK 2 yang disampaikan dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota itu berbeda-beda. Meskipun kita juga menyadari betul bahwa antara DAK 2 dan jumlah penduduk disana memang tidak ada kaitannya karena DAK 2 adalah hasil dari proses pemuktahiran data kependudukan melalui KTP elektronik. Namun demikian ini bisa juga menjadi masalah dan bisa dipolitisasi bahwa pemerintah secara keseluruhan memang tidak siap dan bahkan bisa-bisa akan dituding kembali sebagai pihak yang memainkan data pemilih untuk kepentingan pemilu 2014. Nah karena itu sejak dini kami mengingatkan mengenai masalah itu. Kemudian ini juga masih diakui juga masih menyisakan warga yang belum mendaftarkan diri untuk mengikuti program EKTP, saya kira ini sudah diakui masih ada beberapa daerah yang belum mendaftarkan diri dan kebetulan saya adalah salah satu contohnya pak, saya belum mendaftarkan ke program EKTP. Jadi kalau masih disangkal maka saya adalah salah satu contohnya tetapi sudah ditawarkan sebetulnya untuk segera diproses tetapi kebetulan kapan waktu ke luar kota pak. Nah selanjutnya adalah mengenai BP4 pak, ini yang saya kira saya harus tegaskan secara keras terutama kepada Direktorat Jenderal Minduk Pak Eman dan kawan-kawan untuk tidak gamang, tidak kemudian terlibat kepada isu-isu hal-hal yang justru tidak penting, kenapa karena ini pertaruhan kita untuk pemilu 2014, jadi fokus kepada pemuktahiran data pemilih dengan DP4 yang akurat, DP4 yang relatif valid karena itu mesti di cek kembali keseluruhan dari persiapan untuk penyajian data penduduk pemilih potensial pemilu dalam rangka pemuktahiran data pemilih nanti dimana bersama KPU dalam waktu 2 bulan sebagaimana perintah Undang-undang adalah untuk disinkronisasikan. Nah yang tidak kalah penting disini adalah memberikan penjelasan kepada semua pihak terutama KPU agar sistem informasi yang nantinya dilakukan untuk pemutakhiran data memilih itu betul-betul terintregasi dengan sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Dan yang kedua ini terus terang saja, saya ulang-ulang terus untuk bisa dicermati dan dipastikan bahwa tidak ada keterlibatan asing baik secara teknologi, fisik, maupun dana dalam proses pemuktahiran data pemilih. Kalau itu masih dilakukan maka sejak awal kami nyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang akan menolak keras proses pemuktahiran data pemilih atas keterlibatan pihak asing. Selanjutnya adalah soal distribusi EKTP, saya kira Pak Menteri harus bisa didorong secepat mungkin, jika ini masalahnya adalah soal anggaran saya kira Komisi II akan memberikan persetujuan terhadap upaya untuk mempercepat distribusi fisik EKTP. Supaya secara psiko politis masyarakat kita menjadi lebih nyaman karena merasa loh yang disana sudah dapat, yang disini kok belum dapat. Jangan-jangan karena ada problema apa, nah ini yang saya kira memang harus disosialisasikan terus menerus, padahal salah satu masalahnya adalah masalah teknis dan uangnya yang sudah habis, kira-kira begitu. Yang selanjutnya adalah mengenai perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 kemarin kami rapat pleno di badan legislasi, dalam rangka membahas tentang program legislasi nasional dan kita semua sudah setuju terhadap 70 Rancangan Undang-undang yang sedianya adalah akan menjadi prioritas tahun 2013 dimana 34 diantaranya adalah luncuran 2012 yang sudah pembahasan tingkat 1 dan sisanya adalah Undang15
undang yang belum dibahas. Salah satu yang kemudian disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM adalah didalam prolegnas tersebut pemerintah mengajukan menarik satu Undang-undang tentang Undang-undang transaksi elektronik digantikan dengan perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tetapi menurut hemat saya perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang adminduk itu memang kita harus lakukan perubahan tetapi tidak untuk mengenai soal KTP seumur hidup. Karena secara teknis ini pun masih kita diskusikan. Karena misalnya masih ada lagi yang harus dipikirkan dalam perubahan itu misalnya adalah tentang desakan dari banyak pihak bahwa KTP yang tercantum secara fisik adanya agama ini untuk kepolitikan kita di beberapa wilayah adalah menjadi masalah. Ada semacam perlakuan diskriminatif terhadap warga negara kita. Nah saya kira nanti dalam perubahan itu juga bisa ditindak sebagai data kependudukan maka dia harus masukan, tidak bisa orang Indonesia agamanya, keyakinannya apa harus dimasukan tetapi tidak mesti harus secara fisik ditampilkan. Nah ini saya kira bagian yang penting juga. Kemudian mengenai NIK juga, karena tadi ada masalah soal NIK yang dahulu perintahnya adalah tahun 2011 sudah selesai, faktanya ternyata sudah selesai, tetapi di lapangan ada banyak warga yang memiliki beberapa NIK. Nah artinya kalau pengertiannya adalah bahwa NIK itu tunggal, melekat dan hanya dimiliki oleh 1 orang, maka di lapangan itu berbeda. Di lapangan ternyata NIK yang tunggal ada 3-4 NIK dimiliki oleh satu orang, berarti NIK tidak lagi mewakili 1 orang. Saya kira ini satu hal yang mesti bisa menjadi bagian dari perubahan didalam Undang-undang adminduk. Saya masih mendalami sejauh mana kebutuhan kita didalam perubahan materi Undang-undang adminduk tetapi penting sekali Undang-undang No.23 Tahun 2006 itu untuk dilakukan perubahan. Nah selanjutnya adalah mengenai BNPP, mengenai BNPP saya kira saya mendorong agar selain kinerjanya ditingkatkan yang kedua adalah kebutuhan sebagaimana amanat Undang-undang tentang wilayah negara 43 itu bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus disiapkan, supaya jalannya badan nasional perbatasan ini tidak terseok-seok. Nah saya kira memang tidak sederhana karena proses di pemerintahan juga cukup panjang untuk menyusun satu peraturan pemerintah kecuali peraturan Menteri Dalam Negeri bisa disusun sendiri, tanda tanggan ini sendiri, tetapi kalau sudah peraturan pemerintah prosedurnya memang panjang dan biasanya menyangkut bagaimana cara mengintregasikan kepentingan dari berbagai instansi, apalagi BNPP ini menyangkut 17 kementerian kalau tidak salah, nah itu yang saya kira saya perlu dorong. Dan yang terakhir, saya meminta penjelasan atas kinerja Kementerian Dalam Negeri mengenai program penguatan penyelenggaraan pemerintah umum yang serapannya masih rendah, tidak lebih dari 70% masih 60%, kemudian program bina bangunan daerah dan program litbag Kementerian Dalam Negeri yang serapannya juga masih nyaris 70%. Maksud saya mengenai program penguatan penyelenggaraan pemerintah umum ini saya teringat kepada apa yang menjadi usulan yang kemudian menyebabkan konflik di Kabupaten Lumajang bahwa bupati Lumajang kemudian mengundurkan jadwal pilkades, nah ini yang kemudian dalam waktu beberapa waktu terjadi demonstrasi besar-besaran dan saya kira menjelang pilkada situasinya bisa saja tidak kondusif padahal masa jabatan kepala desa itu sudah habis, pengarahannya adalah bupati sedang memainkan untuk kepentingan dukungannya dalam incomben ini dan kalau tidak salah Kementerian Dalam Negeri menyetujui untuk pengunduran pilkada ini, nah saya kira ini perlu dijelaskan karena beberapa suratnya juga ada di saya kemudian mengenai perkembangan dari litbag, apa yang bisa disampaikan kepada kami bahwa litbag memang bekerja dalam rangka mendorong atau memberikan satu advice tentang pijakan-pijakan yang penting dan strategis sebagai Kementerian Dalam Negeri. Nah sekali lagi untuk Direktorat Jenderal Minduk, saya kira fokus sekali lagi, fokus kepada urusan pemutakhiran data. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih, Wabilahitaufik walhidayah, wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
16
KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Arif, Ibu Mestaryani Habie silakan. F-GERINDRA (HJ. MESTARYANI HABIE, SH) : Terima kasih Ketua, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Pimpinan Komisi II beserta rekan-rekan Komisi II yang saya hormati, Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Pertama kalau saya melihat dari IHPS semester pertama untuk Mendagri itu tidak ada catatan atau temuan khusus dari hasil pemeriksaan LKLL Kemendagri, tidak termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sehingga pemeriksaan kinerja Kemendagri difokuskan kepada program penerbitan NIK dan penerapan EKTP. Sebelum saya menanyakan tentang EKTP ini maka saya ingin menanyakan tentang apakah yang sudah diuraikan, dijawab oleh Bapak Menteri dihalaman 2 tadi, menyangkut tindak lanjut tentang temuan BPK apakah ini masuk juga di tindak lanjut rekomendasi BPK terkait dengan laporan keuangan di tahun 2011. Kemendagri sudah menyusun action plan-nya terhadap hasil pemeriksaan tersebut atas temuan yang bersifat administratif sejumlah 36 rekemondasi telah selesai ditindaklanjuti dan terhadap temuan yang bersifat kewajiban setor ke kas negara sebanyak 842,5 juta, sisanya Rp.8,75 milyar akan diselesaikan sesuai dengan rencana aksi yang pada rapat kerja Kemendagri dengan Komisi II pada tanggal 10 Juli 2012 dikatakan akan menyelesaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun 2012. Nah apakah tindak lanjut ini yang dimaksud dengan yang dihalaman 2 yang Bapak Menteri sudah uraikan karena terjadi selisih angka yang berbeda sedikit. Kedua, mengenai rekomendasi terhadap aset yang berjumlah Rp.71,7 milyar ini perlu diketahui adalah temuan yang pada tahun 2011 kalau kita berhitung waktu maka sudah dilalui dengan 3 semester dari BPK, tetapi ternyata masih ada tinggal yang belum masih dalam proses. Jadi Bapak Menteri, kami ingin menanyakan apakah terhadap hal ini yang sudah dilalui dengan 3 semester ini tidak dilakukan evaluasi, mengapa sampai demikian lama, masih dalam prosedur atau masih dalam proses. Selanjutnya merujuk kepada dokumen hasil pemeriksaan kinerja Kemendagri yang difokuskan pada penerbitan NIK nasional dan penerapan KTP elektronik berbasis NIK nasional. Saya ingin bertanya pada halaman 76, di katakan bahwa jumlah penduduk berdasarkan data base yang di-install ke server KTP elektronik untuk tahun 2011 adalah sebanyak 79.328.475 penduduk. Sementara sesuai kontrak pekerjaan penerapan KTP elektronik untuk tahun 2011 sebanyak 67 juta sekian penduduk. Artinya kalau dihitung, masih ada 12.313.075 penduduk pada tahun 2012 yang tidak akan mendapatkan KTP elektronik. Walaupun didalam penjelasan Pak Menteri mengatakan telah selesai perekamannya, tetapi saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana nasib 12 juta penduduk ini, mohon dijelaskan juga capaian rekaman dan percetakan serta pendistribusian KTP elektronik untuk tahun 2011 yang merupakan temuan BPK sebagaimana tercantum pada halaman 76. Selanjutnya juga saya ingin bertanya mengenai data base siak yang di-install ke server KTP elektronik untuk perekaman 2011 menunjukan masih ada data ganda dan data anomali sebanyak 9,8 juta sekian data penduduk di 197 kota/kabupaten. Bahkan pada tanggal 31 Desember 2011 masih ada tambahan data anomali sebanyak 31.537 data penduduk. Ini sebagaimana yang dijelaskan dengan pemeriksaan BPK pada halaman 76-77, mohon dijelaskan kenapa ini bisa terjadi
17
dan selanjutnya tindakan apa yang sudah dilanjutkan oleh Kemendagri terhadap temuan ini, apakah sudah menyisir dan membutuhkan data ganda ini. Terakhir Pak Ketua, kami ingin bertanya mengenai BPK menemukan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang ternyata tidak memenuhi kelengkapan ISO 9001 dan 14001, atas produk yang ditawarkannya. Bagaimana tentu saja hal ini bisa terjadi bahkan ada ISO yang kadaluarsa, apakah kelengkapan dokumen dimaksud ini sudah dipenuhi, apakah konsorsium atau perusahaan lain yang mengajukan penawaran memiliki ISO juga, ini sebagaimana yang terdapat pada halaman 171 dan 198. Terakhir Pak Ketua, saya ingin bertanya sebagaimana tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Arif tentang EKTP ini, bagaimana jika EKTP ini ternyata di tahun 2014 tidak memenuhi target, apakah dengan sendirinya KTP lama tentunya harus digunakan, apakah sudah ada tentang pengaturan ataupun kebijakan ataupun strategi terhadap hal-hal kejadian yang sebenarnya tidak kita inginkan. Terima kasih Ketua, Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wasallam. MENDAGRI (GAMAWAN FAUZI) : Sedikit minta klarifikasi Ibu Mes Pak Ketua. KETUA RAPAT : Ya silakan. MENDAGRI (GAMAWAN FAUZI) : Itu temuan dimana Ibu, BPK yang menyatakan tidak ada ISO itu, karena kami tidak menemukan itu. F-GERINDRA (HJ. MESTARYANI HABIE, SH) : Sebagaimana yang tadi saya katakan Pak Menteri itu terdapat di halaman 171 dan 198 dari dokumen hasil pemeriksaan kinerja Kemendagri yang difokuskan kepada program EKTP ini untuk tahun anggaran yang tertanggal 16 Juli 2012. MENDAGRI (GAMAWAN FAUZI) : Karena kita tidak menemukan temuan BPK seperti itu Ibu. KETUA RAPAT : Ya nanti bapak bisa jawab. F-GERINDRA (HJ. MESTARYANI HABIE, SH) :
18
Dicatat saja Pak Menteri, dia dihalaman 171 dan halaman 198. KETUA RAPAT : Dicatat saja dahulu pak nanti biar bisa di. Pak Azhar Romli silakan. F-PG (Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.) : Terima kasih Pimpinan, Teman-teman Komisi II yang saya hormati, Pak Menteri beserta segenap jajarannya dan Kepala BNPP, Serta hadirin yang kami muliakan. Saya ingin mulai dari tindak lanjut daripada ikhtisar pemeriksaan tahun 2011 itu pak. Saya pikir pendidikan BPP itu memang harus dipelihara, tetapi karena ini menyangkut masalah aset untuk tahun 2012 itu masih tercecer Rp.71,7 milyar angkanya cukup besar. Ini walaupun sudah ada langkah-langkah di halaman penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tetapi angka ini cukup menginikan kita juga pak, di lain pihak kita sekarang sedang mencari uang mau bangun sekolah misalnya STPDN di satu daerah kita batasi karena uang terbatas, tetapi kalau ini tidak diselesaikan memang ini menjadi kehilangan uang kita. Saya terini dengan temanteman walaupun tidak sudah bertanya tentang aset ini. Di point 1 itu kan tanah serta gedung dikuasai oleh pihak ketiga, ini kan kalau kita simak sedikit kecil persoalan kalau kalimat yang dipakai oleh pihak ketiga mungkin ini masih bisa kita maklumi, mungkin ini masuk di sewa atau apa tetapi kuasa ini pasti masuk ke arena persoalan hukum, bisa-bisa saja ini masuk sengketa. Nah ini saya pikir perlu concern untuk bisa menyelesaikan, saya menitipkan itu saja, karena tadi sudah banyak dibicarakan oleh teman-teman, walaupun sudah ada di halaman 4 itu, upaya untuk penyelesaian itu melalui tim dan yang lain-lainnya, tetapi saya pikir ini supaya jangan kesan menghilangkan uang negara kita dari pemilikan aset kita yang ada. Yang kedua saya juga ingin masuk evaluasi pelaksanaan APBN 2012 ini memang dikatakan oleh Pak Menteri, dari angka yang dicapai secara keseluruhan karena ini 86,73% dan diharapkan akan bisa selesai sampai tanggal di akhir Desember ini 90% tetapi kalau kita hitunghitung ini tinggal 5 hari ini pak, karena hari ini tanggal 10, pertanyaan saya hal-hal yang menyangkut beberapa item 13 program masing-masing yang disampaikan disini ada angka yang memang masih passing rate begitu loh, misalnya program bina pembangunan daerah. Tadi dikemukakan alokasi dana yang dilakukan oleh pusat itu sebenarnya sedikit cuman 40% itu tidak sampai tetapi 63 itu di daerah. Nah ini persoalan di daerah ini kan dengan waktu 5 hari itu memantau apalagi hal-hal yang menyangkut kendala disampaikan disini mungkin keterbatasan terdapat banyak kegiatan yang sudah dibayar, sudah dikerjakan tetapi belum diambil itu kita bisa maklumi tetapi menyangkut masalah-masalah anggaran untuk barang, modal saya pikir untuk menuntaskan sampai 90%, beberapa kegiatan program tadi yang passing grade, misalnya termasuk juga diangkat oleh Pak Arif tadi misalnya program di penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum, nah ini predikat yang dicapai pada tahun 2012 WTP itu mungkin harus menjadi pertimbangan apakah... atau tidak, nah itu perlu kita beri catatan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mengejar karena tinggal 5 hari ini. Karena tanggal 15 itu sudah mungkin 20 sudah tutup buku ya di dalam hal administrasi keuangan kita, itu yang mengenai evaluasi pelaksanaan APBN 12, kita tidak merinci lebih ini tetapi angka-angka yang disampaikan ini saya pikir untuk bahan kita melakukan evaluasi yang ada.
19
Dan kemudian saya ingin sampaikan juga soal EKTP ini pak, program EKTP memang kita cukup mengapresiasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sekarang ini telah melakukan perekaman KTP ini sudah melampaui target yang telah ditentukan sampai waktunya juga begitu. Cuman pertanyaan kita, walaupun dalam hal secara fisik ini belum masih ada kendala karena terbatas dana yang belum diinikan di 2012 dan 2013 akan kita laksanakan. Perekaman-perekaman yang sudah dilakukan sampai mencapai angka 173 itu yang ingin kami ketahui lebih lanjut misalnya perekaman data EKTP yang menyangkut di luar negeri, mahasiswa kita kan banyak ini, seluruh negara ada. Apalagi Malaysia itu ada dua jutaan orang mahasiswa belum yang Jepang dan yang lain-lain, apakah angka 173 ini sudah ter-cover, walaupun kita mengunakan basis KK kartu keluarga. Saya kebetulan punya anak yang jauh-jauh dia sekolah begitu karena dia susah pulang, juga ada satu belum yang dilakukan perekaman data, walaupun sudah ada tagihan dari pihak kelurahan. Saya pikir kita selesaikan tuntas ini pak, menyangkut yang di luar negeri, saya juga sempat bertemu dengan kawan-kawan yang di China terutama sudah puluhan tahun masih memegang paspor Indonesia, masih mengaku penduduk Indonesia. Nah ini melakukan pengupdate-an datanya dan itu banyak di semua negara umumnya, Timur Tengah, Saudi, dimanamana. Nah ini harus apakah sudah ada program Kementerian Dalam Negeri dalam hal menangani posisi untuk di luar negeri tetapi kalau tidak ini harus kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai nanti sudah mendekati pemilu BPT yang harus sudah dituntut oleh KPU untuk sebagai basis kita menyelenggarakan pemilu masih ada tercecer hal-hal yang demikian. Nah ini harus menjadi perhatian kita, apalagi bapak ini dari Kementerian ini untuk melakukan perekaman sudah melewati sebenarnya. Apakah ini menyangkut data-data ganda atau hal yang lain, itu bisa saja kita duga tetapi mungkin saya pikir ini akan lebih diteliti lebih lanjut oleh pihak kementerian. Nah itu yang mungkin kita perlu pertanyakan, masuk ke hal-hal yang teknis tadi masalah distribusi. Kalau bisa walaupun kita batas di Desember 2012 dan perekaman ini yang paling lama, satu masa sidang yang akan datang mungkin sudah ada tuntas penyelesaian EKTP ini dengan berbagai kendalakendala tadi yang dikemukakan oleh teman-teman yang ada, itu soal KTP yang kita titipkan. Kemudian mengenai masalah BNPP, memang BNPP ini apa namanya kalau kita lihat juga dari alokasi dana untuk 2012 dan evaluasi yang ada juga masih belum optimal ini dari realisasi yang ada, baik itu yang di pusat dari dana Rp.99 milyar itu baru 65,4% dan juga itu di pusat dan di daerah itu juga hampir 70%. Nah kalau kita hitung dengan hari tadi, pengejaran terhadap hal-hal yang menyangkut hal-hal demikian untuk pencapaian target penyerapan dan pengunaan daripada keuangan ini akan sulit juga tercapai dengan WTP yang ada itu tadi. Saya pikir itu saja catatan kita terhadap pengunaan keuangan dan evaluasi yang ada terhadap pengunaan dari anggaran 2012. Terima kasih pak. KETUA RAPAT : Pak Rusli Ridwan silakan. F-PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, MSI): Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati. Tidak banyak yang saya sampaikan 5 menit saja, mohon penjelasan saja Pak Menteri, langkah-langkah yang patut diambil yang berkaitan dengan EKTP. Itu dari hasil kunjungan ke daerah, jadi fisik KTP yang sudah selesai itu numpuk di kecamatan-kecamatan. Nah ini nampaknya ada kesulitan dalam mendistribusikan baik tehnik maupun jarak antara penduduk dengan 20
kecamatan dan mungkin juga menganggap yang namanya KTP itu tidak begitu penting, akhirnya mumpuk itu KTP di kecamatan-kecamatan, ini masalah mohon penjelasan tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan PNPM mandiri Pak Menteri, dalam PNPM mandiri itu ada proses penetapan desa terdana. Jadi kalau proses penetapan desa perdana ini betul-betul itu tidak bisa diganggu gugat, artinya betul-betul dari bawah dan itulah yang akan didanai, ini tidak bisa diganggu gugat. Hal yang menjadi saya agak miris begitu sedih, yang berkaitan dengan musrembang dari tingkat desa ini sampai dengan tingkat provinsi kemudian ditelan bumi ditingkat nasional, apa penyebabnya itu sampai biayanya itu berapa itu musrembang itu... ditelan bumi tidak jelas itu, berapa biayanya itu Pak Menteri. Beda dengan PNPM yang terencana itu luar biasa. Kemudian yang kedua, masih PNPM ini Pak Menteri, PNPM ini sudah menghabiskan dana 927 juta dollar sebagian besar nampaknya ke investasi dibanding ke pengembangan ekonomi atau web, jadi lebih besar ke investasi. Pertanyaannya bukankah investasi ini itu tugasnya kabupaten/kota SKPD tetapi kok banyak sekali itu ditanggani oleh PNPM padahal PNPMitu kan bukan untuk pemberdayaan, jalan, gang sebagai macam itu, posyandu segala macam itu didanai dari investasi dan jauh lebih besar dibandingkan web. Dan memang penjelasan ini strategis seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak Menteri ini agak sedih juga, ini berkaitan dengan tugas-tugas di Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan pemerintah umum dan tugas-tugas yang ada di Kesbangpol ini dananya memang kecil. Pertanyaannya siapa sih yang menangani 4 pilar itu di Kementerian, apa Kesbangpol apa di Kementeria Umum atau dua-duanya tidak ada yang mengerjakan itu dilepas saja 4 pilar, tugas siapa tidak tahu itu. Terima kasih pak penjelasannya. KETUA RAPAT : Saya senang juga dengan pertanyaan yang terakhir selaku ketua tim 4 pilar pak. Ibu Nurul Arifin silakan. F-PG (NURUL ARIFIN, S.IP, M.SI): Terima kasih Ketua. Pertama saya ingin memberikan selamat, congratulation kepada Pak Menteri karena bapak tidak jadi mengundurkan diri dan tidak jadi di pecat oleh Komisi II begitu, karena janji bapak kan tanggal 9 Desember ternyata saya baca laporannya, bapak sudah menyerahkan data ke KPU itu tanggal 6 Desember jadi selamat. Dan yang kedua sebaliknya tadi juga Mas Arif sudah mengatakan, kalau Mas Aris kan melihat dari prespektif politicall psikologis begitu, kalau saya trust publik pak, sekarang ini yang dinantikan oleh masyarakat adalah distribusi KTP nya. Kalau saya sudah punya tetapi yang dirumah saya itu 3 orang belum punya dan mungkin ratusan puluhan juta orang Indonesia itu belum menikmati, nah saya rasa sebelum publik tidak percaya pak sebaiknya bapak segera mendistribusikan. Karena di Ambon waktu kita kunker disana, mereka dengan inisiatif sendiri sudah membagikan itu kepada masyarakatnya. Yang kedua saya ingin masuk dari hal-hal lain yang ingin disampaikan tadi Ketua memberikan ruang untuk itu, yang ingin saya sampaikan adalah ini pak masalah Aceng pak, karena kelihatannya ini sudah menurun pak dan DPRD sana sudah masuk angin. Nah saya justru ingin pemerintah ini menegakan kode etik pejabat publik itu dengan sungguh-sungguh. Dan saya mewakili banyak perempuan Indonesia pak, supaya orang-orang seperti ini diberikan pelajaran, kalau dia tidak lagi mengunakan, DPRD itu tidak lagi memberikan rekomendasi untuk ke MA dan 21
sebagainya bisa mengunakan yang pidana itu pak, kemudian Undang-undang perkawinan, kemudian Undang-undang KDRT. Jadi saya kira sudah tidak ada alasan untuk tidak memecat orang yang bersangkutan. Jadi untuk dignity perempuan Indonesia juga untuk memberikan pelajaran kepada pejabat publik, jangan semena-mena mengunakan kekuasaannya, menikmati keperawanan perempuan-perempuan itu. Dan ini pak satu lagi yang terakhir PNPM pak, PNPM ini kan satu program yang sangat bagus, membuat jatuh cinta banyak orang Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan dan dianggap berhasil., PNPM ini kan satu program yang sangat bagus, membuat jatuh cinta banyak orang Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan dan dianggap berhasil. Pertanyaan saya kenapa harus sampai 2014 saja, apakah hanya untuk Pak SBY saja begitu, kalau Presidennya misalnya ARB apakah tidak boleh diteruskan pak misalnya begitu. Kan beliau juga kalau dengar iklannya yang mendorong begitu kan. Jadi saya kira ini juga harus ada willing bersama pak, keinginan bersama dari pemerintah bahwa kalau ada program-program yang bagus hendaknya kita semua juga ikut melestarikan atau meneruskan program itu. Saya kira itu saja Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Nurul, Berikutnya Pak Gamari Sutrisno. F-PDIP (ARIF WIBOWO) : Pak Agun, Pak Ketua. Mendagri mesti diingatkan juga Golkar sudah berani mecat begitu loh maksudnya, masa menteri..... KETUA RAPAT : Masih ada untungnya pak pasca pemilihan musda di Garut pak dia mau jadi Ketua pak, yang tidak setuju itu Agun nah itu beruntung. Makanya untung saja dia cuman kader saja padahal sudah dipecat pak. Pak Gamari. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Bismilah hirohman nirohim, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ketua, Anggota, Pak Menteri dengan jajarannya. Hampir seluruh pertanyaan sudah disampaikan oleh teman saya, tetapi ada yang ingin saya perdalam sedikit karena saya ingin menanyakan mengenai tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI yang mungkin harus dijelaskan mengenai aset tanah serta gedung dan bangunan yang tidak ada penjelasan kepada kita, itu dimana aset gedung dan bangunan itu, lalu pihak ketiga itu siapa yang menguasai. Lalu pertanyaan yang disampaikan tahapan proses penyelesaian itu sampai dimana, kita ingin mengetahui itu pak.
22
Yang kedua yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN 2012 pak, saya juga memberikan apresiasi karena penyerapan cukup tinggi dan penyerapan tertinggi adalah untuk program penataan administrasi kependudukan yang terendah adalah untuk program bina pembangunan daerah. Nah yang terkait dengan penyerapan terendah ini pak, sama pertanyaan kami dengan kawan yang lain kenapa program yang penting justru kemudian realisasinya sangat rendah. Yang terkait dengan masalah ralat yang disampaikan tadi dan Pak Markus sudah menanyakan kalau ralat itu terhadap realisasi kami bisa memahami tetapi kalau ralat terhadap pagu ini kan tidak bisa saya pahami, pagu ini kan tetap kok diralat menjadi angka-angka yang sudah sebelumnya. Ini ralat karena salah ketik atau ralat karena perubahan pagu, ini perlu dijelaskan kepada kami. Karena ralat dengan apa yang saya koreksi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri ini berbeda, pada pagu yang seharusnya itu tidak ada perubahan. Kalau ralat atas realisasi kami bisa memahaminya. Ini mohon Pak Menteri bisa menjelaskan kepada kita. Pertanyaan yang sama juga pak, jangan itu di luar Jawa pak, Balikapapan misalnya yang pernah kita kunjungi dengan Pak Rusli dimana tumpukan EKTP sangat banyak. Yang di Tangerang juga masih banyak pak warga yang belum menerima itu, ketika kami tanya mengapa EKTP itu masih numpuk, alasannya masih menunggu petunjuk dari pusat. Saya tanyakan kepada bapakbapak disini yang dari Kemendagri ini, apakah benar seperti itu, karena belum ada petunjuk untuk mendistribusikan EKTP itu. Nah ini masalah yang harus diperhatikan saya kira agar memang public trust itu bisa diperoleh, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurul. Pertanyaan yang terkait dengan EKTP lagi pak, bagaimana up date data penduduk yang bisa berubah dari waktu ke waktu itu dilakukan, misalnya saja masalah pendidikan kemudian masalah status perkawinan kemudian juga agama ini kan ada data pribadi mesti di up date, proses up date-nya itu seperti apa, apakah ini harus di- up date seluruhnya ke pusat, kalau itu dilakukan berapa lama melakukan up date itu. Nah ini sesuatu yang harus dipikirkan up date data setiap penduduk yang ada di Indonesia yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian pak yang terakhir dengan alokasi dana PNPM, ada pertanyaan dari konstituen kami pak. Mengapa ini alokasi dana PNPM diberikan secara tidak adil, adilnya bagaimana. Sebuah kecamatan dengan penduduk kecil, luas wilayah yang tidak besar mendapat dana PNPM yang lebih besar dari kecamatan yang penduduknya banyak wilayahnya luas. Saya ingin mendapat jawaban dari Kemendagri, apa dasarnya sehingga ada penilaian masyarakat tentang pendistribusian atau pengalokasian dana PNPM yang tidak adil itu. kebetulan saya dari sebuah kecamatan yang alokasi dana PM nya besar pak, tetapi kecamatan yang lain yang sebetulnya luasnya lebih luas, penduduknya lebih besar itu mendapatkan dana alokasi yang kecil. Lalu saya dituduh ini gara-gara Pak Gamari dari kecamatan itu sehingga alokasi dana PNPM nya lebih besar, padahal untuk itu saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan pihak Kemendagri agar kecamatan saya dapat alokasi besar. Nah ini perlu dijelaskan kepada kita, apa tolak ukur untuk mendistribusikan dana PNPM ini bagus pak, saya pertanyaan sama dengan Ibu Nurul. Dan program-program yang bagus ini harus dilanjutkan, itu saja Pak Ketua pertanyaan saya. Terima kasih. KETUA RAPAT : Pak Yandri Susanto. F-PAN (Ir. YANDRI SUSANTO) : Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih Ketua, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya, Anggota Komisi II. 23
Saya mungkin agak spesifik ini Pak Menteri karena beberapa hari yang lalu saya menerima kunjungan dari kawan-kawan Provinsi Lampung pak. Jadi saya menerima ini agak kaget karena ada berita acara tanggal 3 Desember 2012 yang dipimpin oleh Dirjen Otda Pak Johermansyah. Dimana disitu ada kesepakatan yang menurut saya ini kesepakatan agak lucu pak karena banyak hal-hal yang mungkin menurut saya banyak dilanggar, tentang pelaksanaan pilgub Provinsi Lampung dimana pelaksanaan itu dilakukan secara tertutup di Hotel Sheraton, melaksanakan dua kesepakatan yaitu bahwa didasarkan islah antara KPU dan KPU Provinsi Lampung dengan pemerintah Provinsi Lampung kemudian yang kedua penyelenggaraan pilgub Lampung tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2013. Artinya ini diundur kira-kira sesuai dengan permintaan Gubernur, saya kunker dua bulan yang lalu ini menjadi perdebatan yang sangat kuat di publik ataupun di akar rumput, tetapi kenapa misalkan melalui dua Dirjen Pak Menteri ini termasuk Pak Tanri saya tidak hadir, tiba-tiba hanya dengan 3 jam bisa memutuskan ini pak. Yang saya tanya apakah ini perintah Pak Mendagri untuk menghasilkan yang seperti ini kemudian kenapa tidak melibatkan banyak pihak misalkan DPRD nya. Apakah misalkan Ketua DPRD sudah mewakili suara DPRD Provinsi Lampung, kemudian disini ada Ketua KPU ke pusat, apakah kemudian Ketua KPU nya sudah mewakili lembaganya pak. Karena setahu saya KPU kolektif politik kolegial pak, tidak bisa seorang mengatakan bahwa lembaga setuju. Nah saya khawatir Pak Menteri, Lampung ini sangat rawan pak dengan hal-hal yang menyangkut isu-isu negatif ya kan. Jangan sampai dianggap Mendagri bermaksud untuk menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru pak ya kan. Ini terbukti dengan setelah ada atau pasca kesepakatan yang misalnya cacat hukum ini, dari kelompok masyarakat ada daya tolak yang sangat tinggi Pak Menteri. Nah saya khawatir, saya katakan Lampung ini kita ingat kejadian Bainuraga, Lampung Tengah pak, Masuji dan lain-lain. Artinya janganlah kita ini misalkan menyelesaikan masalah tetapi itu tidak komprehensif pak tidak komprehensif pak sangat parsial pak. Nah saya lihat mungkin itu sangat lokal tetapi kita lihat ada 43 nanti di tahun 2014 akan ada pilkada. Nah yang saya tanyakan bagaimana penyelesaian terhadap 43 itu, karena memang sebenarnya pak kalau misalnya kaya Lampung itu tidak dahulu tidak apaapa sebenarnya pak ya kan, tinggal diatur saja tahapannya sehingga gubernur definitif itu tepat dilantik ketika masa jabatan gubernur sekarang habis pak. Nah yang jadi alasan yang saya dengar itu bahwa yang 9 orang ini bermufakat ini karena menunggu Rancangan Undang-undang pilkada, kok jauh sekali itu pak kalau dijadikan, karena Undang-undang yang kita sekarang tidak berlaku surut pak. Jadi saya minta betul Pak Mendagri, saya yang tanya apakah dua Dirjen ini atas perintah Pak Mendagri, kalau tidak saya kira ini sudah diluar prosedur dan saya kira ini tidak perlu dilakukan pak. Jadi untuk meredam semua gejolak yang ada di Lampung sekarang, karena saya juga berasal dari dapil Lampung 1 ya saya berkewajiban untuk menyampaikan ini pak. Jadi mohon ini di o kan dahulu pak, mohon diajak DPRD nya sama masyarakatnya para pemudanya begitu pak. Jadi jangan tiba-tiba Mendagri memutuskan dengan selembar seperti ini pak, tidak ada statement dan tidak ada apa-apa, Lampung itu bahaya pak kalau begini. Kemudian yang kedua EKTP saya kira juga saya banyak temuan mungkin tumpukan di kecamatan itu pak, saya kira mungkin Pak Mendagri mungkin meramu lagi pak, kira-kira kalau saya punya usul ini kan membangun trust masyarakat ini penting, atau masyarakat mengatakan iya EKTP ini penting mungkin perlu dibangkitkan sehingga mungkin mereka tergugah untuk datang ke kecamatan ataupun dimana disitu bisa diambil, tetapi kalau kecamatan merasa jauh dari masyarakat mungkin bisa di kelurahan atau RT/RW pak ini mungkin sambil diklarifikasilah Pak Mendagri untuk supaya sukses pak. Lah yang menjadi pertanyaan saya itu pak sebenarnya seberapa yakinkah Pak Menteri bahwa ini memang sudah sukses pak, jangan-jangan asal bapak senang kan laporan di bawah pak ini kan bahaya juga, karena banyak temuan banyak yang belum di rekam, apalagi didistribusikan pak. Contohnya teman-teman saya di Surabaya, Semarang itu kan kota-kota besar masih banyak yang belum pak begitu loh, apalagi yang di pegunungan di 24
perbukitan di pelabuhan sana pak, begitu loh. Saya kira ini penting pak, jadi jangan sampai kita ini bermain data ternyata kenyataan di lapangan jauh dari harapan kita pak, ini harapan kita semua. Nah yang terakhir Pak Menteri, saya lihat di hambatan tentang penyerapan anggaran pak di point pertama itu bahwa masih ada unit kerja yang mendapatkan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tugas atau poksinya, nah ini mohon dibagian mana ini pak. Karena kalau misalkan itu terjadi saya kira kita mengkhawatirkan juga bahwa penyusunan anggaran saya yakin Pak Menteri ini tidak akan detail angka per angka juta per juta, rupiah per rupiah ya kan. Kalau misalkan masih ada anggaran yang tidak sesuai topoksi berarti ada kongkalikong juga pak di laporan bapak itu. Jadi untuk menghentikan itu saya kira bapak perlu memanggil bagian mana yang tidak sesuai dengan topoksi itu pak, sehingga tidak terulang lagi untuk dimasa-masa yang akan datang. Ini kewajiban kita semua pak jangan sampai juga Komisi II dianggap kongkalikong dengan Mendagri kan begitu kan, karena tidak sesuai topoksi. Jadi saya kira itu yang tekanan saya karena kalau ini dibiarkan itu namanya ada pemborosan pak. Saya kira itu Pak Pimpinan, terima kasih. Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Pak Mendagri Pak Yandri Susanto ini anggota penganti PAW nya dari Pak Fauzan, jadi Pak Fauzan beliau ini Ketua Umum Barisan Muda PAN. Ini jadi beliau memang anggota penganti di Komisi II menganti Pak Fauzan yang sama-sama dari daerah pemilihan Lampung 1 pak. Yang berikutnya kami persilakan Pak Rahman Amin. F-PKS (RAHMAN AMIN): Terima kasih, Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pimpinan dan rekan-rekan Komisi II yang saya hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya yang saya cintai, Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya juga ingin memberikan penghargaan selamat kepada bapak yang mungkin kedepan berharap hasil BPK juga WTP karena bapak juga membanggakan hasil yang 2011. Kemudian berikutnya adalah ada laporan yang saya baca dari antara.new.com terkait dengan laporan BPK dan disampaikan oleh Ketua BPK sendiri dalam ikhtisar penyampaian di semester 1 tahun 2012 tinggal sekitar bulan Oktober pak. Terkait dengan beberapa laporan dari BPK yaitu tentang kerugian negara dalam masalah perjalanan dinas fiktif pak. Disini saya melihat ada 86 kasus disampaikan oleh Pak Hadi Purnomo dibilang itu sekitar 259 kasus nilainya Rp.77 milyar. 86 kasus itu Rp.40 milyar lebih itu terkait dengan dinas fiktif, kemudian yang kedua 173 kasus terkait dengan perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas yang melebihi standar yang ditetapkan, ya pada dasarnya ini perjalanan bermasalah semua. Kenapa beliau mengatakan pertama karena tidak mematuhi ketentuan perjalanan dinas, kemudian penyebab lainnya juga adalah karena pengendalian ataupun atasan langsung lemah pejabat yang terkait. Nah ini saya ingin menanyakan kepada pemerintah demikian besar kerugian negara sekitar Rp.77 milyar ini disampaikan oleh beliau, pertanyaannya bagaimana pembinaan pejabat terhadap bawahannya apabila mereka melakukan perjalanan seperti ini, karena cukup besar ini pak dari laporan beliau ya pak ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah EKTP yang tadi beberapa kawan sudah menyampaikan, saya ingin menyampaikan juga bahwa pada saat itu juga Pak Hadi Purnomo menyampaikan bahwa didalam masalah EKTP ini juga ada beberapa temuan yang disebutkan oleh 25
beliau itu sekitar 16 kasus ya, nilainya juga cukup besar pak sekitar ada 5 kasus terkait dengan kerugian dana itu Rp.36.4 milyar kemudian potensi kerugian ke negara sebanyak 3 kasus Rp.28 milyar lebih. Nah ini juga sama sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan masalah konsorsium, ketika ditanyakan kenapa masalah konsorsium ini yaitu dia tidak efektif dan tidak bagus, kemudian target yang hendak dicapai oleh konsorsium ini tidak mencapai hasil yang maksimal. Saya hanya ingin menanyakan, kalau sudah seperti ini apa sanksi yang diberikan ke konsorsium seperti itu, karena cukup besar ini kerugiannya sebesar hampir Rp.60 milyar lebih terkait dengan beberapa kasus yang ada didalam masalah EKTP ini. Dan yang berikutnya yang terakhir ini BNPP, saya dengan beberapa teman-teman kemarin ketawa dan kita melihat sebagaimana disampaikan oleh Pak Arif tadi, bahwa memang perlu ini untuk dikuatkan ini karena dia merupakan institusi ataupun lembaga kita yang paling terdepan di perbatasan. Sehingga waktu itu kita mengatakan cocok menjadi leading sector didalam koordinasi dan koordinator lembaga/KL di negara kita ini karena kita lihat untuk BNPP ini cukup besar sekitar triliun dengan anggaran yang ada di setiap K/L tetapi BNPP nya sendiri kecil. Sehingga kita melihat bagaimana peranan BNPP ini bisa mengkoordinasikan setiap lembaga dan kementerian yang ada di negara kita untuk bisa fokus membangun perbatasan di wilayah kita ini, itu saja terima kasih pak. Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Ya waktu berlanjut terus sudah 5 kurang seperempat, kami persilakan Pak Rahardi singkatsingkat saja. F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH): Terima kasih. Sesuai dengan arahan saya akan singkat-singkat saja. Bapak Menteri sebagai mitra yang baik tentunya mitra yang akan selalu mengingatkan kalau perlu adalah selalu memberikan suatu kritik berjalannya suatu proses pembangunan yang ditanggani oleh Pak Menteri. Begini Pak Menteri hambatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran ini saya sangat tertarik. Ternyata ketika anggaran tidak terserap itu selalu ada berbagai alasan yang dikemukakan, yang jadi pertanyaan saya adalah itu alasannya benar atau hanya sebagai appology supaya seakan mendapat satu pembenaran. Kalau memang alasan itu benar, ada suatu statement disini perencanaan kegiatan yang belum cermat yang ditandai dengan belum cermatnya maksudnya. Artinya belum cermatnya bagaimana perencanaannya ada suatu kementerian yang begitu besar tetapi memiliki kegiatankegiatan yang tidak cermat, ini kan satu pertanyaan besar pak. Jadi apakah perencanaan itu memang belum cermat atau memang perencanaan itu tidak tepat atau memang tidak tercapai anggaran tersebut, banyak disini diberikan contoh ketidakcermatan ini, yang jadi persoalan kenapa ketidakcermatan ini tidak dicermati sejak awal, alasannya tidak cermat, kalau tidak cermat kan tentunya harus ada pencermatan sejak dari awal. Ini jadi persoalan, jadi pertanyaan yang terus terang saja statement ini sangat menganggu, jadi apakah ini sekedar appology karena ketidakcermatan sehingga terjadi gangguan penyerapan anggaran, kalau memang itu yang terjadi kenapa hal itu sampai terjadi, sehingga muncul kegiatan-kegiatan yang tidak cermat. Saya kira itu pertanyaan saya, karena diminta singkat, saya kira ini, saya kira ini adalah suatu goalnya dari sebuah kementerian tentang ketidakcermatan ini jadi masalah. Terima kasih.
26
KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Rahardi, Ibu dan Bapak sekalian. Bablas penanya pak sudah menyampaikan beberapa gagasan pemikirannya sekarang tiba giliran bapak untuk memberikan respon atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. Kami persilakan. MENDAGRI (GAMAWAN FAUZI) : Terima kasih Pak Ketua. Tetapi sebelumnya kami minta persetujuan Pak Ketua, mungkin sebagian nanti dijawab oleh Dirjen terkait atau Sekjen, saya mencoba untuk hal-hal yang bersifat umum. Pertama saya terima kasih atas masukan, semua kritikan, saran untuk perbaikan anggaran 2013 mendatang dan atas kekurangan yang kita temukan di anggaran 2012. Namun ada hal-hal yang perlu kita sampaikan yang pertama terkait dengan persoalan-persoalan penyerapan anggaran secara keseluruhan. Penyerapan anggaran banyak faktor dan tidak mungkin anggaran itu bisa diserap 100%, pasti tidak mungkin. Pertama karena penghematan, katakanlah dalam tender OE nya 100 tawarnya 85 misalnya terjadi penghematan 15 itu kembali lagi kas negara. Yang kedua gaji misalnya itu kan diasumsikan gaji, katakanlah berapa naik pangkat, berapa berkala dan sebagainya itu pasti tidak akan persis sama tetapi diasumsikan sebesar itu karena itu pasti akan ada sisa. Yang ketiga memang perjalanan dinas yang tidak harus dimaksimalkan karena itu mungkin perjalanan itu 100 di gunakan hanya 80 untuk efesien dan efektifnya. Jadi Pak Rahardi sebenarnya kalau itu tidak mencapai 100%, sebenarnya angka 90 rata-rata didalam perencanaan sejak zaman dahulu sampai sekarang biasanya itu sudah angka yang baik. 90 itu sudah angka yang sangat baik, didalam Pemerintahan biasanya seperti itu. Karena tidak akan pernah ada 100% kecuali betul-betul pegawainya 10 dihitung naik pangkatnya, dihitung dan anggarannya kecil, nah itu bisa. Tapi kalau anggaran besar itu tidak. Yang kedua karena kita juga terkait dengan daerah Pak, ada dekon dan ada TD. Sukses disini belum tentu sukses di daerah, tetapi pertanggungjawabannya tetap juga dipusat. Pengalihan yang kami sebutkan tadi, nah ini mungkin sekaligus Pak siapa tadi yang tanya, Pak Yandri, yang ketidaksesuaian itu. Ketidaksesuaian itu dipindahkan oleh daerah. Karena organisasi daerah itu kan macam-macam. Kita dekonkan ke daerah, daerah gubernurnya atau bupatinya memindahkan ke komponen lain itu anggaran itu, bisa ketidaksesuaiannya dan dia tidak mengerti tentang itu, latar belakang, sehingga pertanggungjawabannya juga tidak jadi beres, ini sering kali. Dan untuk kami sampaikan tadi bahwa 66% anggaran kita itu dikelola oleh daerah, jadi tidak bisa. Dapat kami informasikan pada Komisi II, tadi saya dilaporkan oleh Dirjen PMD, beliau saya tugaskan beberapa hari di Papua. Kenapa? Dan itu hampir setiap tahun kami lakukan. Karena selalu saja penyerapan PMPN di Papua itu relatif rendah. Sehingga harus kita asessment kesana, kita bimbing terus kesitu, begitu. Baru pulang tadi mengatakan, bagaimana langkah kita tahun depan kalau seperti ini juga Papua. Misalnya transportasi, infrastruktur yang terbatas, itu sudah event, memang sudah seperti itu keadaannya. Kalau itu alasan kita terus bagaimana ini? Sehingga penyerapan ke Papua itu membawa penyerapan yang lain jadi turun begitu. Ini contoh Pak, kadangkadang terpaksa kita aktif karena kondisi republik ini tidak sama begitu.
27
Kasus-kasus seperti itu biasanya menjadi faktor yang mengganggu realisasi anggaran secara keseluruhan karena memang 66% dana Kementerian Dalam Negeri itu diserahkan kepada daerah, ini tolong dimaklumi oleh kita bersama. Yang kedua mengenai KTP, kami berterima kasih mengenai KTP ini banyak sekali masukkan. Sejak awal kami sudah sampaikan dulu, dan mungkin ada otimisme kami yang berlebihan awal. Ternyata ada beberapa kendala dan kami sudah sampaikan dulu, termasuk beberapa kekurangan yang kita hadapi, dan kendala yang kita hadapi dilapangan, itu selalu kita coba memecahkan, tapi ternyata sampai hari ini pun kadang-kadang masih juga ada saja alasan daerah. Misalnya pendistribusian itu. Kita sudah mencetak Pak, ini kondisi hari ini blanko 191 juta sudah pakai chip. 151 juta blanko sudah pakai chip. Persu sudah 105 juta, distribusi sudah 99 juta. Artinya dari yang dikerjakan ini sudah banyak kita berhutang ini kepada konsorsium. Jadi bukan konsorsium yang berhutang ke kita, kita yang berhutang kepada konsorsium karena capaiannya jauh diatas target. Ini saya perlu sampaikan ini Pak Yandri sekaligus mungkin Pak Tri Jaka dan Pak Markus, dari awal pembahasan kita. Rencana-rencana bagaimana pengembangan KTP itu sudah kita bahas bersama-sama Pak, pengembangan kedepan, interfacenya itu apa saja dan sebagainya ini sudah kita lakukan kajian bersama-sama. Dan teman-teman di Komisi II sudah mengingatkan beberapa kerawanan-kerawanan ini, dan kami mengakui beberapa kerawanan-kerawanan itu sebagian masih juga kita hadapi sampai hari ini. Memang tahun ini bukan tahun yang bisa mencapai 100% dari kondisi sebesarnya, tapi bisa mencapai 100% dari target yang kita rancang. Misalnya penduduk berapa yang kita rekam. Potensi itu bisa 185 juta. Tapi dalam target kita 172 juta tahun ini, karena itu perekaman itu akan berjalan terus secara regulasi. Tapi target masal 172 juta, potensi kita bisa 185 juta. Bahkan bisa saja tahun depan atau dua tahun lagi 190 juta. Karena itulah akan ada kegiatan bersifat reguler. Kemudian pencetakkan, terus saja setiap yang berhak tentu harus kita berikan KTP nanti. Anggaran di tahun sekrang itu tidak cukup untuk itu, tentu kita anggaran di tahun 2013, 2014 dan seterusnya begitu karena setiap hari pasti ada orang Indonesia yang berulang tahun 17 tahun, dan sejak itu mereka berhak dapat KTP dan sebagainya. Ketiga mengenai kehati-hatian kita termasuk dalam perubahan undang-undang Pak Arif, saya setuju beberapa hal yang menjadi kendala kita. Termasuk disini apa yang kita sebut ketunggalan NIK itu, mungkin bisa kita bahas nanti di perubahan Undang-Undang Nomor 32, saya pikir juga kalau ketunggalan NIK ini, ya saya mengakui ini kebenarannya tidak akan bisa tanpa ada chip. Apakah NIK nanti akan pakai chip semuanya? Tidak mungkin. Yang pakai chip hanya KTP. Kerena itu apakah logis Undang-Undang 23 itu akan kita pertahankan pasal itu? Karena itu mungkin menyangkut agama kita kaji kembali, lama berlakunya kita kaji kembali, ketunggalan NIK itu bisa kita kaji kembali. Saya senang sekali kalau ada pasal-pasal lain yang juga kita kaji untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan masa depan. Saya sudah melapor ini kepada Presiden, dan beliau mengatakan silakan ini bahas bersama dengan Komisi II DPR, ya sudah beliau tanda tangani. Kemudian menyangkut dengan aset-aset yang tidak terselesaikan. Kadang-kadang begini, ini kasus-kasus yang peninggalan sangat lama. Katakanlah misalnya di Makasar, aset APBN juga, aset di klatwil, di Jawa Timur, itu mungkin asetnya 20-30 tahun yang lalu. Sertifikat hilang, tidak ada tapi masih terdaftar atas nama Kemendagri. Tentu harus kita telusuri lagi dengan Pemda Makasar, harus kita selesaikan dengan Pemda Jawa Timur. Proses ini bisa makan waktu lama karena mencari kalau dia hilang sertifikatnya atau membuat sertifikat baru, menyelesaikan pula. Kalau Pemda Jawa Timur mencatat sebagai asetnya harus bersidang pula melepaskan aset itu kembali, dan ini makan waktu lama. Karena itu nilainya disebut juga 71 milyar, 71 milyar padahal itu tidak ada uang sama sekali, Cuma nilai asetnya sebesar 71 milyar. Bukan kerugian negara.
28
Yang keempat Pak termasuk ini dari Pak kalau tidak salah Pak Rahman Amin ya. Didalam temuan BPK, Pak selalu itu bahasa seperti itu. Bisa dapat menimbulkan kerugian negara, menimbulkan ini. Tapi yang kita baca kan komentar kesimpulan dibawah. Rekomendasinya apa? Kadang-kadang rekomendasi itu satu halaman, agar ditegur ini, agar ditegur ini, agar diingatkan ini, agar ditingkatkan SDM itu saja. Kalau komentar diatas itu bisa 120 halaman berpotensi menimbulkan kerugian negara dan sebagainya. Tapi kesimpulan dibawah tidak ada kerugian negara 1 sen pun. Kadang-kadang berita itu keluar tanpa melihat yang dibawah komentar itu ditulis. Komentar itu yang ditulis. Berpotensi menimbulkan kerugian negara dan sebagainya, padahal kesimpulan dibawahnya menegur Pimpro, hanya menegur SKPT, hanya mengingatkan ini. Yang jadi kesimpulan tentu yang poin dibawah ini Pak. Jadi kadang-kadang kita ngeri-ngeri juga membaca berita itu karena tidak resipulan. Tapi ketika membaca hasil BPK itu hasilnya teguran tidak ada kerugian negara 1 sen pun tidak pernah disebutkan disitu. Jadi ini kesimpulan kami Pak, 4 poin mungkin secara teknis yang lain kami minta bisa menambahkan. Bu Sekjen. KETUA RAPAT: Untuk melengkapi Pak Dirjen atau Bu Sekjen. SEKJEN KEMENDAGRI (DIAH ANGRAENI): Teirma kasih Pak. Atas seizin Bapak Menteri kami menambahkan penjelasan kaitannya dengan realisasi dari Anggaran Dirjen Bangda Pak Arif maupun dengan Pak Khaerul. Memang realisasi fisik dari Dirjen Bangda ini adalah rendah yaitu 57 sekian. Nah anggaran ini disebabkan, ini anggaran Dekon, Pak, Dekon yang didaerahkan dan ini adalah dikarenakan keterlambatan daripada izin cleran dari baik itu Kementerian PAN dan Kementerian PU dan BPKP. Ini kterlambatan clearan, tapi cleran itu yang paling lama kita terlambat adalah dari Kemetnerian PAN. Namun nanti tahun yang akan datang sudah ada Pak, jadi kesepakatan dan rapat koordinasi bahwa cleran itu hanya dari BPKP dan TU, ini sudah Pak, karena ini juga menjadi laporan kami kepada UKP4 waktu kami ditanya. Dan sidamping itu juga proses pencairan di KPPM dan ini kami laporkan bahwa beberapa daerah untuk realisasi fisiknya sekarang ini sudah tinggi tapi untuk keuangannya ini belum ditarik oleh pihak ketiga. Jadi ini dana Dekon Pak keseluruhannya. Dan isnyaallah akan dapat selesai namun demikian kami akan laporkan selanjutnya setelah realisasi terakhir. Lalu kaitannya dengan Balitbang Pak kami laporkan, memang ada sekitar 7 milyar lebih yang tidak dapat direalisasikan. Ini perlu kami laporkan bahwa ini tidak dapat dilaksanakan karena izin dikeluarkan dari Kementerian Keuangan itu untuk pencabutan bitang, itu baru Bulan November 2012 sehingga hanya sisa waktu 1 bulan, dan sisa waktu 1 bulan dengan anggaran Rp7.031.087.400 ini jelas tidak bisa kita laksanakan. Jadi baik itu pembayaran untuk gedung kantor BPP, pembangunan gedung atau BPP, lalu perawatan gedung baru BPP dan pengelolaan kegiatan gedung baru BPP, ini estimasi hanya akan mencapai 80% sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, itu yang kami laporkan dan kaitannya dengan aset temuan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa aset-aset itu adalah aset lama. Seperti misalnya perumahanperumahan dinas yang masih ditempati oleh PNS lama yang sudah pensiun. Namun demikian ada beberapa rumah yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan dapat dibeli oleh yang menempati. Jadi ini yang realisasinya belum turun. Jadi disini masih akan terbit setiap temuan BPK, pemeriksaan BPK itu selalu muncul. Kami kira demikian. Selanjutnya silakan Pak Dirjen Minduk nanti Pak Dirjen saja.
29
F-PDIP (ARIF WIBOWO): Interupsi melalui Pimpinan. Yang pertanyaan saya soal Lumajang tadi Bu. Yang Pilkades oleh Bupati sekarang ditunda harusnya Desember ini sudah habis, ratusan kepala desa, dan akibatnya waktu itu demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh calon yang mau maju begitu. Kalau tidak salah ke Dirjen Pum atau iya? PMD atau PUM. Iya melapor kesana berkali-kali. Intinya adalah minta tidak ditunda karena ini pasti konflik horisontal. Konfliknya antara calon Kepala Desa yang sudah bersiap diri dengan Kepala Desa yang sedang menjabat, sementara masa jabatannya habis. Terima kasih. SEKJEN KEMENDAGRI (DIAH ANGRAENI): Izin Pak Ketua. Saya minta nanti Ses Ditjen PMD untuk menjawab ini kaitannya dengan Sekdes yang dari Lumajang tadi, Pilkades. Silakan Pak. KETUA RAPAT: Dirjen Minduk dulu deh. DIRJEN PUMDISMINDUK: Terima kasih. Saya ingin menambahkan penjelasan mengani e-KTP. Yang paling banyak tadi fisik e-KTP menumpuk di kecamatan. Jadi memang realitanya sekarang demikian. Kami sedang mencari solusi. Ini terjadi karena memang e-KTP ini waktu melakukan perekaman memang wajib orang datang. Tetapi untuk menyerahkan kepada Penduduk yang bersangkutan dia harus datang lagi untuk mengecek kebenaran kepemilikannya. Jadi inilah yang menyebabkan menumpuknya di kecamatan dengan alat 2set per kecamatan. Jadi kami akan segera mencarikan solusi bagaimana mempercepat distribusi dari kecamatan ke masing-masing penduduk. Kemudian ada beberapa kabupaten yang belum selesai. Tapi Pak Mendagri menyatakan sudah selesai. Yang disampaikan Pak Mendagri selesai target nasional. Karena potensi nasional itu memang lebih daripada 172. Awalnya potensinya 196 tetapi pada waktu menyerahkan DAK2 kemarin data yang 259 juta itu sudah berkurang menjadi 251 juta. Jadi dengan ada perekaman eKTP kita integrasikan itu sudah hilang 8 juta data ganda. Itu makannya, kalau 8 juta dari 196 dikurang 8 ya lebih kurang 185 juta potensi kita, lebih kurang. Sedangkan target kita dulu adalah 172 tapi potensi ini memang akan kita layani semuanya melalui reguler, dan alhamdulillah memang kami menyampaikan untuk reguler 2013 dengan anggaran 500 lebih, 500 milyar sudah dipenuhi 340 itu 8,6 juta. Jadi kalau yang 500 milyar itu dipenuhi, 172 ditambah 8,6 berarti sudah 180,6. Oleh karena itu kita lihat nanti perkembangannya pada 2013 kalau potensinya hanya 180 itu akan masih cukup anggaran yang masal ditambah reguler tahun 2013, 180 juta. Kemudian bagaimana yang dari Mba Nurul tadi juga banyak yang lain. Nasib orang tidak melakukan perekaman tapi belum mendapatkan e-KTP, mudah-mudahan semuanya akan dapat. Tapi persoalan yang banyak adalah dia sudah melakukan perekaman, tapi karena masal prosesnya lama untuk distribusi tadi menumpuk di kecamatan, dipihak lain KTP lamanya sudah habis masa berlakunya. Kalaupun disini terjadi kami juga waktu Rakor di Sahit banyak masukan itu. Dan waktu kami kunjungan ke daerah juga seperti itu, maka kita sudah menyiapkan Perpres yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan tinggal penandatangan akhir setelah diharmonisasi dengan 30
Menteri Kumham yang intinya adalah bagi penduduk yang tidak melakukan perekaman tetapi belum medapatkan e-KTP maka KTP lamanya non elektronik dinyatakan tetap berlaku sampai dia mendapatkan e-KTP, itu Perpresnya sudah disampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi tidak usah khawatir yang agak lambat mendapatkan e-KTP-nya asal dia sudah merekam dia KTP lama dinyatakan berlaku sampai yang bersangkutan mendapatkan e-KTP. Kemudian dari Pak Arif dan juga Bapak-bapak yang terhormat yang lainnya, mengenai bagaimana Kemendagri forkus terhadap DAK2 dan DP4. Jadi kami Pak Arif dari Kemendagri betulbetul siang-malam bagimana meningkatkan akurasi data ini. Jadi DAK2 saja sudah banyak protes dari daerah Pak, protesnya itu karena datanya berkurang, tapi kami sudah siap menjelaskan berkurangnya data di tingkat pusat ini semata-mata membersihkan data ganda. Dan kami bisa menjelaskan kabupaten mana yang berkurang, mana-mananya yang gandanya kami akan bisa perlihatkan. Oleh karena itu kami Pak Arif, DAK2 akurasinya jauh lebih baik, kami yakin Pak. Dan untuk DP4 kita lakukan lagi integrasi setiap ada perkembangan e-KTP walaupun belum mendapatkan fisik e-KTP itu sudah sangat bermanfaat dalam akurasi DAK2 dan untuk DP4 yang akan diserahkan kepada tanggal 7 Februari 2013, mudah-mudahan mungkin 180 juta kalau bisa tercapai sebelum Februari maka DP4, Pak Arif akurasinya semakin maksimal. Kemudian perbedaan data antara daerah dengan pusat. Perbedaannya demikian, perbedaan ini yang sering terjadi adalah antara data di provinsi dengan data di tingkat nasional. Karena data dari kabupaten direkap oleh Provinsi tanpa ada perlakuan di provinsi. Tanpa ada pembersihan data. Tapi kalau data dari kabupaten dan kecamatan masuk ke pusat. Di pusat dilakukan pembersihan. Oleh karena itu nanti, kami sudah sampaikan kepada para Gubernur, kepada Bupati/Walikota, perbedaan itu tidak usah menjadi persoalan yang di apa, perbedaan itu tidak merupakan persoalan, tapi memang data di Provinsi pasti lebih besar, karena data di provinsi tanpa ada perlakuan pembersihan, di pusat ada pembersihan. Kami akan segera mensinkronkan data yang sudah dibersihkan ini dengan semua provinsi dan kabupaten/kota. Ada satu lagi Pak, ini karena kami bawa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Bahwa dalam informasi itu untuk e-KTP yang laporan BPK kepada DPR RI dinyatakan terakhir. Semua indikasi kerugian negara sudah ditindaklanjuti, semua indikasi kerugian negara berkaitan dengan NIK dan eKTP telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara. Ini semuanya sudah tidak ada masalah lagi Pak, boleh konsersium. Ini sudah ada, ini laporan dari BPK, tapi memang posisinya dipaling akhir. Jadi kadang-kadang informasi sebagian orang adalah mengambil informasi yang sebagian dari atas sampai dipertengahan. Kalau dari laporan lengkap dari BPK sebenarnya sudah dicantumkan dibelakangnya, semuanya sudah ditindaklanjuti. Terima kasih Pak. F-PKS (GAMARI SUTRISNO): Pak Ketua sedikit saja, ini saya di SMS Pak Muqowam. Itu tentang DP4 itu Pak Dirjen, jadi itu tanpa bantuan asing sama sekali ya Pak, mandiri? DIRJEN PUMDISMINDUK: Kalau dari Kemendagri tidak ada. F-PDIP (ARIF WIBOWO): Tidak, karena kan prosesnya dengan KPU, bisa dipastikan kan tidak ada asing disana?
31
DIRJEN PUMDISMINDUK: Begini Pak, kalau gini, ini harus apa adanya antara KPU dengan Kemendagri Pak Arif tahu persis di Pasal 48, kan KPU harus mengitegrasikan dengan Kemendagri. Oleh karena itu kalau yang kami serahkan itu semuanya dari APBN. Kurang sedikit pun ada rupiah murni kami mintakan kepada Komisi II, dan kami jamin tidak ada bantuan luar negeri. Tapi kalau di KPU kami tidak bisa memberikan penjelasan Pak. Terima kasih Pak. F-PDIP (ARIF WIBOWO): Itu Pak tanggungjawabnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pokoknya asing-asing kita tolak lah. Termasuk KPU nanti kita akan, apalagi menyangkut masalah data pemilih buat kami di Komisi II itu data milik negara. Itu menyangkut esensi kedaulatan, itu menyangkut hak konstitusional. Tidak relevan dana asing sesen pun masuk di APBN. Setuju ini ya? Setuju. (RAPAT:SETUJU) Keputusan salah satunya. Kami tambahkan 20 menit lagi Pak. MENDAGRI (GAMAN FAUZI): Yang pertama Aceng dan yang kedua Lampung. Karena ini tidak masuk dalam agenda ini. Pertama Aceng, menyangkut dengan Aceng kami sudah menurunkan dari Mendagri, Mba Nurul. Kemudian dalam satu dua hari ini saya menyurati Gubernur, karena Gubernur sudah janji dengan kami koordinasi. Dan bahan dari Kemendagri itu akan disampaikan ke DPRD Garut. Karena DPRD Garut jangan berbeda pendapat nanti dengan Kemendagri. Yang kedua apablia jalur politik ini tidak lancar, masih ada jalur-jalur lain yang masih dimungkinkan karena itu kita menunggu proses tersebut berjalan. Mengeni Lampung Pak Yandri. Tidak ada niat kita sama sekali untuk ikut campur sebenarnya, tapi datang DPRD Lampung ke kita. Kemudian saya datang juga ke Lampung, ketika kasus itu terjadi, kasus Bali bersama dengan beberapa Menteri. Disitu muncul ada perbedaanperbedaan antara Gubernur dengan KPU dengan DPRD. Jadi ini segitiga ini. Kedua pihak meminta kepada kita, dan mengundang malah beberapa Dirjen untuk datang ke Lampung. Ketua Komisi I DPRD-nya bahkan datang ke ruang saya untuk meminta mengirimkan Dirjen terkait menyelesaikan konflik ini karena pertikaian ini sudah lama. Dimana KPU Merancang 2013 mempercepat Pemilu Kada, tapi Gubernur tidak mau diselenggarakan di 2013 karena saya kan habisnya 2014 kata Pak Gubernur, dan tidak setara 2014 tidak mungkin diselenggarakan karena Undang-undang melarang. Sementara disepakatilah tidak diselenggarakan di 2013 karena kalau tidak terjadi harmonisasi ini, tidak terjadi harmonisasi antara Gubernur DPR dan KPU, tentu ini akan bermasalah juga di anggaran. Disepakatilah yang pertama poinnya adalah rujuk atau islah antara Gubernur dengan KPU, itu intinya. Jadi tidak ada perbedaan, karena itu kita juga membawa KPU Pusat untuk turun ke daerah.
32
Yang kedua semua pihak disitu sepakat untuk tidak diselenggarakan 2013 tapi tidak diputus 2015. Jadi ini kesepakatan awal bukan sebuah keputusan, bukan keputusan ini. Kesepakatan dari pihak-pihak yang kita fasilitasi daripada konflik itu berlarut-larut terus. Jadi ini hanya niat baik Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara berbagai unsur didaerah ini. Kalau berpanjang-panjang Kementerian Dalam Negeri membiarkan saja potensi itu tentu bisa menimbulkan masalah. Jadi sementara sudah dingin lah. Saya minta tolong juga Bapak Yandri sebagai wakil dari Lampung ikut mendinginkan persoalan ini karena inilah kawal kita untuk bicara ke step berikutnya, karena ini masih ada step-step berikutnya. Karena ini sudah lama sekali tegang antara KPU dengan Pak Guberburnya, kita mencari jalan tengahnya sebaiknya seperti apa. Soal aspirasi saya tidak ikut campur, ini kewenangan KPU untuk menentukan jadwal karena itu KPU yang bersifat struktural itu kita ikutkan juga kesana. Saya kira ini garis besar yang bisa kami sampaikan Pak Ketua, kami pulangkan kepada Pak Ketua lagi. Terima kasih. F-PD (DRS. H. TAUFIQ EFFENDI): Pak Menteri, tapi hal yang terjadi di Lampung ini kan menurut saya terjadi juga didaerahdaerah lain. Jadi apa ada arahan besarnya mengenai masalah ini, karena untuk tidak menimbulkan sengketa didaerah-daerah lain juga. Bagaimana polecy-nya kedepan. MENDAGRI (GAMAN FAUZI): Kami jawab. Pak Mandip kalau itu menyangkut dengan 2014 saya kira memang kita perlu percepatan Undang-Undang Pilkada ini. Karena secara eksplisit tidak disebutkan seperti undang-undang sebelumnya. Jadi kalau bisa dalam forum ini juga kita minta kepada Komisi II secara keseluruhan, ini diakomodir didalam revisi Undang-Undang Pemda, terutama Undang-undang tentang Pilkada, sehingga ini jadi selesai yang 43 ini terjawab semua. Kalau tidak jalan keluarnya ya minta fatwa Mahkamah Agung. Seperti kasus yang kita alami 2010 dulu. Itu dulu kita minta fatwa Mahkamah Agung. Begitu Pak, terima kasih. F-PG (Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.): Pak Menteri melalui Pak Ketua ini minta penjelasannya lagi soal kasus seperti Lampung ini. KETUA RAPAT: Kemudian Pak Ketuanya izinkan saya soal bicara seperti ini, saya minta diizinkan tidak saya bicara soal ini? F-PG (Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.): Tidak, sedikit saja Ketua kita perlu lah clear walaupun nanti kita menunggu biar kita ini kalau. KETUA RAPAT: Anda mau menyampaikan apa?
33
F-PG (Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.): Begini, kasus yang sama tentang kalau penundaan waktu ini, ada suatu Pilkada. KETUA RAPAT: Ya sudah, saya sudah bisa paham Pak kalau soal penundaan itu. Saya mau masuk ini waktu. F-PG (Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.): Hanya 2 menit ini. Maksudnya kasusnya dia itu Pilkada pada saat itu jatuhnya pada 2013 ujung katakanlah. Tapi pelantikannya pada posisi 2014. Ini didaerah itu tingggal ..... jadi patokannya, jadi mereka mengambang kalau ada Pilkada yang terkena 2014 yang dipakai dengan patokan pelantikan, dia otomatis akan mundur menjadi 15. Yang begini ini tolong juga Pak Menteri ya, kami ini berhadapan dengan yang terdepan konstituen dan partai kita yang berhadapan. Jadi memang perlu, setuju Ketua, kita perlu ada ketegasan dalam waktu dekat ini soal mengenai masalah ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya pikir kita tidak usah menunda-nunda masalah ini Pak Mendagri, Saya Ketua Komisi II, saya akan tegas, ketegasan saya bukan penafsiran saya. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 32 jelas sekali Pasal 86 ayat (1), pemungutan suara dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, junto Peraturan KPU yang ditindaklanjuti dengan peraturan tersebut maka 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, 5 bulan KPUD DPRD segera memberitahukan kepada Gubernur kepada Bupati tentang tahapan Pemilu. Termasuk menentukan hari pencoblosan. Kalau satu bulan sebelum pemungutan berakhir masa jabatan dia pun harus memperhitungkan 2 putaran. Ini sesuatu yang menurut saya tidak multi tafsir. Saya Ketua Panja Undang-Undang Nomor 32, di Pasal 233, terjadi perdebatkan ketika undang-undang akan pertama kali dilakukan untuk Pilkada. Karena kita tahun 2004 akan ada Pemilu di tahun 2004 itu, maka diaturlah Pilkada serentak itu dijadikan satu pada tahun 2005 semata-mata agar efektif, murah dan lain sebagainya. Lalu timbul berikutnya, bagaimana dengan yang Pemilu tahun 2009. Kita tarik Pilkadanya ke 2008, mutatis, mutandis, Pasal 233 itu, itu bisa digunakan walau pun tidak secara formal karena dia sudah mati menyebut tahun. Mutatis, mutandis dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 yang menyatakan pemungutan suara dilakukan selambat-lambatnya satu bulan. Artinya kalau masa jabatan itu berakhir di Bulan Desember 2014, maka pemungutan suara itu paling lambat di bulan November, didepan. Tapi karena 2014 itu ada Pileg dan Pilpres, mutatis, mutandis satu tahun kedepan 233 itu, kalau ini 2014 maka lari ke 2013. Pertanyaan saya, dengan dasar hukum apa memindahkan? Wong Pasal 86 mengatakan pemungutan suara dilakukan sebelum 1 bulan, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Artinya kalau dia memundurkan ke 2015 jelas terjadi pelanggaran hukum. Karena dia melakukannya setelah akhir masa jabatan. Jadi ramai karena pemerintah. Jadi benar Pak Menteri tadi menjawab ,...jabatan untuk meminta percepatan undang-undang Pemilu Kada. Tapi undangundang Pemilukada cepat atau lambat memangnya bisa dipastikan. Wong kita memastikan undang-undang saja bisa molor, bisa molor, bisa molor.
34
Jadi sebetulnya Pak Mendagri kami kemarin itu juga menerima beberapa elemen massa pro kualisi demokrasi dari Lampung. Dari elemen Mahasiswa, elemen LSM dan lain sebagainya. Mereka bersyukur, karena sudah ada statement saya seperti ini di Radar Lampung, setelah saya melakukan dialog nasional dengan 43 KPU yang berakhir masa jabatannya di tahun 2014. Bersepakat semua menggunakan Pasal 86. Lalu pertanyaannya, kalau Gubernur tidak mau melaksanakan pemberitahuan yang dilakukan oleh KPUD itu pelanggaran. Jangan lalu mengatakan menganggarkan Pemilukada itu hak saya, mau menganggarkan atau tidak. Itu menurut saya pernyataan yang sudah melanggar sumpah jabatan. Kami akan melaksanakan jabatan saya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bla, bla, bla, kalau menurut saya DPRD-nya kalau bagus, kompak, sudah bisa membuat mosi tidak percaya terhadap Gubernur ..... jadi Pak Menteri, kami memang belum menyinggung soal ini, tapi kami akan segera karena kita sudah akan reses, kami sudah mengagendakan, tapi nanti kita coba komunikasikan, kami akan RDP lebih dulu dengan elemen masyarakat Lampung yang sudah panas Pak sebetulnya, saya minta anda jamin tidak akan ada kerusuhan, tidak akan ada keributan karena di Lampung ini mudah sekali. Wakil rakyat dari Lampung juga sudah menemui saya, Yandri lalu satunya lagi dari Golkar itu siapa Pak Riswantoni, sudah Pak juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian disini juga masih beberapa elemen dari Lampung masih tetap disini Pak, dia bertahan, karena sampai ingin tahu langkah-langkahnya. Artinya mohon kiranya hal-hal yang seperti ini menurut hemat saya, kami mengatakan bahwa berita acara itu belum bisa dijadikan dasar. Itu semata-mata baru pada tingkatan konsensus apa segala macam. Dan disana pun masih ada dua alternatif. Pak Yandri jadi tenang Pak Yandri, masih ada dua alternatif, saya sudah membacanya. Yang satunya islah, nah saya ketemu Ketua KPU, waktu kemarin penyerahan DIPA, eh Husni apa kau maksud islah-islah antara KPU sama Gubernur. Ya habis gimana Pak forumnya begini, begini yang terpenting ya sudah lah teken, tanda tangan yang penting itu juga tidak bisa jadi dasar hukum. Jadi islah, betul Pak, islah tulisannya islah, jadi artinya kami meminta perhatian khusus Pak Menteri, dalam persoalan ini lebih baik kita kembali ke rujukan hukum yang ada. Karena sesungguhnya tidak ada kekosongan, kevakuman hukum. Dan itu hanya akan mungkin bisa bergeser ke 2015 kalau ada undang-undang baru. Kalau tanpa undang-undang baru ya Pasal 86 itu. Jadi satu bulan sebelum berakhir masa jabatan itu loh pemungutan suara paling lambat. Jadi kalau memundrukan tanpa dasar hukum, justru itu yang melanggar hukum. Baiklah, yang lain-lain sudah tidak ada lagi ya, cukup saya pikir. Kita masuk kepada kesimpulan Pak. Yang pertama, kami mencatat memberikan apresiasi Komisi II kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah mendapatkan wajar tanpa pengecualian yang cukup baik, namun demikian tetap beberapa kawan, teman, Anggota meminta agar temuan BPK yang berkait dengan aset-aset walaupun itu bukan uang tapi aset. Aset itu penting kata Pak Gamari, mungkin nanti bisa di folow up bisa disikapi lebih jauh dalam pertemuan-pertemuan kedepan tapi paling tidak rekomendasi BPK untuk aset ini bisa diselesaikan. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua juga berkenaan dengan realisasi penyerapan anggaran yang mencapai 86,73% dan dengan wajar tanpa pengecualian kami juga alhamdulillah menjadi orang yang ikut hadir menyaksikan Bapak Menteri Dalam Negeri, menerima penghargaan atas penilaian kinerja dari UKP4 termasuk dari Kementerian Keuangan disampaikan penghargaan tersebut oleh Presiden menjadi salah satu Kementerian yang terutama dan terdepan dalam penyerapan anggaran yang cukup bagus. Itu yang alternatif kedua. Kemudian yang kesimpulan ketiga, ini berkenaan dengan program e-KTP intinya kami meminta untuk dapat kiranya lebih fokus penyelesaian terhadap program ini untuk mempercepat proses penerbitan dan distribusi fisik e-KTP di seluruh Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini mungkin nanti dilengkapi, Komisi II juga mendukung untuk diprioritaskannya pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukkan yakni yang terkait dengan perubahan masa berlaku e-KTP dari 5 35
tahun menjadi seumur hidup untuk dibahas pada awal tahun 2013. Ini catatannya ada catatan? Saya yakin lebih melengkapi lagi bagus Pak Arif dulu setelah itu Pak Yandri. Silakan Pak Arif. F-PDIP (ARIF WIBOWO): Mengenai berlaku e-KTP dari 5 tahun saya kira kita jangan terburu-buru. Kalau toh membahasakannya, misalnya kemungkinan perubahan masa berlaku KTP. Karena nanti kita berdebat soal itu Pak Agun. Belum ditempatnya. Jadi menurut saya kalau toh nanti KTP memang bisa berlaku seumur hidup tidak ada masalah, tapi tidak dipastikan masa KTP berlaku 5 tahun adalah sesuatu yang menjadi keniscayaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira, saya tadi mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukkan untuk fokus betul pada persiapan, karena kita sudah tidak ada waktu lagi Pak Agun, hari Jumat itu adalah sidang kita terakhir untuk mengenai persiapan, satu adalah jadi angka DAK2 dan DP4. KETUA RAPAT: Baik, jadi yang dipoin ketiga. Itu ditambahkan ya, memepercepat proses penerbitan dan pendistribusian fisik e-KTP seperti yang dimintakan Bu Nurul, serta lebih fokus menuntaskan DAK2 dan DP4 untuk keperluan Pemilu 2014, itu ditambahkan. Kemudian yang keempat, kami juga sepakat tadi catatan jadi revisi Undang-Undang Adminduk tidak sebatas hanya soal pemberlakukan, tapi mungkin kita, Pak Menteri juga setuju perubahan Perundang-undangan 23 .....yang lebih bersifat komprehensif yang bisa lebih menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan. Saya kira itu yang tersebut. Yang kelima ini berkenaan dengan BNPP kesimpulan yang sama, kami juga meminta tindak lanjut dari temuan BPK untuk BNPP sebesar 8 milyar ini, yang baru diselesaikan 6 milyar itu untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian yang keenam, realisasinya pun kami harapkan baru mencapai 66,16% diharapkan dengan sisa waktu yang ada ini untuk bisa dioptimalkan, ditingkatkan lebih baik. Demikian enam kesimpulan ini. Saya pikir ada masukan Pak Yandri. F-PAN (Ir. YANDRI SUSANTO): Izin Ketua. Tadi sebelum dibacakan saya lihat Ketua sudah ketuk palu tadi bahwa ada kesimpulan kita salah satunya tidak menghalalkan dana asing atau dana siluman lainnya. Saya kira perlu dicantumkan disini Ketua. Karena kesimpulan tadi. KETUA RAPAT: Yang itu nanti akan kami tambahkan, kalimat dan lain sebagainya sudah masuk biasanya juga risalah sidang akan, termasuk soal pemilihan Bupati yang di 2014 Pak, menurut kami Pak Menteri, yang untuk Pilkada 2014 karena ini sedang berjalan undang-undangnya menurut saya tidak usah dimasukkan di kesimpulan karena ini sedang berjalan. Tapi menjadi kesepahaman kita lah, kita tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 32, saya kira itu ya. Dengan demikian enam kesimpulan ditambah yang satu, tujuh itu bisa kita setujui? Setuju ya. (RAPAT:SETUJU)
36
Ibu dan Bapak yang kami hormati, Demikian Rapat Kerja kita pada sore hari ini alhamdulilah pada jam 17.30 WIB dapat kita akhiri, dan nanti akan kembali Rapat Kerja untuk membicarakan DOB bersama dengan Bapak Menteri, Bapak Dirjen Otda dan segenap jajaran dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan. Untuk itu kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II menyampaikan sekali lagi penghargaan, penghormatan kepada Menteri Dalam Negeri, selamat Bapak mendapatkan WTP, selamat Bapak juga mendapatkan pengharagaan dari Presiden, selamat Program E-KTP juga bisa mencapai hasil yang maksimal, harapan Komisi II untuk dapat kiranya hasil-hasil ini semua bisa disikapi, ditindaklanjuti, terutama berkenaan dengan E-KTP, distribusi fisik E-KTP.... dalam rangka membangun kepercayaan, bahwa E-KTP bernar adanya. Dan juga memfokuskan kembali untuk betul-betul secara serius mengerjakan DAK2 dan DP4 untuk kepentingan Pemilu 2014 yang akan datang. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbil ‘alamin. Rapat kami nyatakan ditutup. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB. Jakarta, 11 Desember 2012 a.n. Ketua Rapat Sekretaris ttd. Dra. HANI YULIASIH 19640726 199103 2002
37
