RISALAH RAPAT PANITIA KERJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPEMILUAN, PERTANAHAN DAN REFORMA AGRARIA) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat KeJenis Rapat Sifat Rapat Hari/Tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat Acara
: : : : : : : : : :
Sekretaris Rapat Hadir
: :
2011 – 2012 IV Rapat Panitia Kerja (Panja) Terbuka Kamis, 5 Juli 2012 19.00 WIB – Selesai R. Rapat Mahagoni Hotel Aryaduta Karawaci Tangerang Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Ketua Panja Komisi II DPR RI Pembahasan Materi/Substansi Panja RUU tentang Aparatur Sipil Negara (Lanjutan Rapat Panja tanggal 4 Juli 20120 Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI A. Anggota Panja Komisi II DPR RI : 14 dari 25 orang Anggota dengan rincian : Pimpinan Komisi II DPR RI (3 dari 4 orang Pimpinan): 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si 2. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 3. Ganjar Pranowo Fraksi Partai Demokrat (2 dari 4 orang Anggota): 4. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 5. Paula Sinjal, SH.,M.Si Fraksi Partai Golkar (4 dari 4 orang Anggota): 6. Ir. H. Azhar Romli, M.Si 7. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si 8. Drs. H. Murad U Nasir, M.Si Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 dari 4 orang Anggota): 9. H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH 10. Dra. Eddy Mihati, M.Si 11. Zainun Ahmadi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (2 dari 2 orang Anggota): 12. H. M. Gamari Sutrisno 13. Aus Hidayat Nur
Fraksi Partai Amanat Nasional (-- dari 1 orang Anggota): -Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (-- dari 1 orang Anggota): -Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (1 dari 1 orang Anggota): 14. Muhammad Unais Ali Hisyam Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (-- dari 1 orang Anggota): -Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (1 dari 1 orang Anggota): -B. Pemerintah : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Jajarannya C. Lembaga Negara: Plh. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Jajarannya JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT / WAKIL KETUA (DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA/F-PD): Baik saudara-saudara. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saudara Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi. Yang terhormat saudara yang terhormat saudara Direktur Jenderal Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili. Yang terhormat saudara ...Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Rancangan UndangUndang Aparatur Sipil Negara DPR RI. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkenan-Nyalah kita dapat menghadiri rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat Panitia Kerja pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 9 Anggota dan 4 ijin dari 25 Anggota, dan juga 6 fraksi dari 9 fraksi, karena itu kourum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata
Tertib DPR RI, maka perkenankanlah kami membuka rapat Panitia Kerja malam ini dan rapat Panitia Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillaahirrahmaanirrahiim. (RAPAT DIBUKA PUKUL 20.35 WIB) Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan dalam rapat Panitia Kerja malam ini dan juga para Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI. Perkenankanlah menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat Panitia Kerja kali ini, yaitu melanjutkan rapat pada tanggal 5 Juni 2012, rapat ini kita akhiri jam berapa kita akhiri? Oke paling lambat jam 23.00 WIB ya oke. (RAPAT : SETUJU) Perlu kami sampaikan bahwa rapat konsinyering pada malam ini adalah lanjutan rapatrapat bulan Juni 2012 kemarin, karena Anggota Panitia Kerja telah menyampaikan tanggapannya terhadap hasil konsolidasi internal pemerintah untuk mendapatkan pembahasan secara menyeluruh kepada Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dilakukan selama lebih dari 2 bulan. Pada rapat kali ini pemerintah diminta untuk menyampaikan penjelasan atas tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Panitia Kerja. Sebelum kami... terlebih dulu kita untuk melanjutkan penjelasan, kami persilakan Ketua Komisi II DPR RI silakan. KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA / PG) : Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya yang kami hormati, Segenap Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI yang kami hormati. Mengawali rapat Panitia Kerja pada malam hari ini, perkenankan kami selaku Pimpinan di Komisi II DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kelanjutan bahwa Panitia Kerja pada beberapa hari yang lalu yang dilaksanakan di kantor yang kebetulan langsung dipimpin oleh saya... pada aktu itu, Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berkenaan dengan waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, nampaknya kami melihat bahwa dari apa yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Pak Tasdik atas waktu yang diberikan kepada pihak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi di internal pemerintah, dalam rangka penyelesaian Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, tampak cukup banyak hal-hal yang secara prinsipil perlu mendapatkan pendalaman yang tidak mudah, saya mengatakan pendalaman yang tidak mudah. Untuk itu dari sisi waktu, kami melihat dalam masa sidang ini kami sudah bisa dipastikan sulit untuk bisa kita selesaikan karena harus berakhir pada tanggal 13 Juli 2012 kita mengakhiri masa sidang. Sementara mekanisme yang harus ditempuh oleh kita itu dalam rapat Panitia Kerja, belum substansi itu harus bisa kita selesaikan, dilanjutkan dengan rapat-rapat Timus, Timsin, baru kembali ke rapat Panitia Kerja, pengambilan keputusan tingkat pertama di tingkat komisi, baru ke Bamus minta waktu baru di paripurna. Jadi kalau melihat waktu yang teralokasikan, nampaknya
kami ingin menyampaikan kepada Pak Taufiq selaku Pimpinan Panitia Kerja Rancangan UndangUndang Aparatur Sipil Negara dan Ibu dan Bapak Anggota Panitia Kerja, nampaknya tidak akan schedule ini tidak bisa kita penuhi. Oleh karena itu, bagaimana tahap selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa karena undang-undang ini undang-undang yang juga menjadi prioritas yang harus diselesaikan, dan undang-undang ini juga sekaligus adalah undang-undang yang tentunya semakin lama tidak terselesaikan, Komisi II DPR RI juga semakin tidak bisa mengerjakan undang-undang yang lain, artinya undang-undang ini adalah sesuai dengan prioritas harus sesegera mungkin diselesaikan. Nah oleh karena itu, untuk mencapai target itu semua, tidaklah berarti sesegera itu asal ketok dan jadi, kita ini ingin mengingatkan kepada kita semua. Walaupun ini Pak Taufiq usul inisiatif dari kita, tapi kami melihat dari apa yang disampaikan ini secara prinsipil nampaknya masih perlu pendalaman-pendalaman yang cukup mendalam ya sudah pendalaman dibilang cukup mendalam, karena saya melihat seperti salah satu contoh saja. Nah oleh karena itu, ini contoh Pak, kami harapkan nanti pertanyaan-pertanyaan itu sudah dilontarkan semua dalam rapat Panitia Kerja kemarin. Oleh karenanya saya minta pada waktu itu Pak Tasdik jangan dijawab dulu, disimpan saja dinventarisir biar nanti dijawabnya pada waktu rapat pada hari ini. Ada pertanyaan dari Pak Gamari, ada pertanyaan dari Pak ya hampir semualah Pak Azhar Romli dan sebagainya, juga yang mantan-mantan KORPRI yang bertanya dan lain sebagainya . Nah itu kami melihat salah satu contoh, nah ini... Pak jadi pada malam hari ini, kami juga tidak mungkin undang-undang DPR RI ini sebagai inisiator, kan tidak mungkin menyetujui undangundang ini tanpa ada kesamaan keputusan bersama-sama dengan Presiden dengan pemerintah. Nah pada posisi ini menurut hemat kami publik sudah mengetahui konsultasi dengan Presiden juga belum sempat dirapatkan di..., nah oleh karena itu nah ini juga menurut hemat kami tidak mungkin. Kami harapkan dalam forum ini nanti Pak Menteri, dalam mengawali jawaban-jawaban dari pihak pemerintah ini, tolong juga digambarkan tentang kondisi yang sesungguhnya di internal pemerintah itu sendiri Pak, karena kami juga ingin mengetahui... kalau di dalam rapat... itu harus... harus sudut pandangnya menyeluruh kan gitu, contohnya misalkan DPR RI mengusulkan KASN adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, sementara pemerintah mengusulkan KASN merupakan lembaga... ini kan sesuatu yang sebetulnya secara filosofis ya bertabrakan. Nah ini yang menurut hemat saya juga mana yang mau diambil, bukan diambil yang ini diambil yang itu, tapi ada semacam pendalaman yang mungkin pada akhirnya akan ketemu titik temu seperti apakah bentuknya itu komisi ini adalah sebuah komisi yang bukan institusi tapi sebuah komisi seperti Watimpres yang hanya membership dan tidak punya Sekretariat Jenderal, apakah juga seperti KPU dan Bawaslu yaitu pelaksana, pengawas dia punya Sekretariat Jenderal tapi DKPPnya tidak, DKPP-nya... Nah ini apakah lembaga non struktural ini yang seperti apa? Apakah lembaga non struktural itu juga seperti juga kaya BKN? Apakah juga seperti DPR RI? Apakah juga seperti... lembaga non struktural. Kalau itu adanya berarti ada eselon-eselon lagi, nah ini kan mesti klarifikasi. Nah jadi lembaga negara yang bersifat mandiri, mungkin dalam bayangan pemerintah lembaga negara itu seperti lembaga yang ada kantornya, padahal pekerjaan lembaga negara yang kami maksudkan bukan itu Pak, ya semacam... memang dia mandiri, tapi bukan berarti KASN itu punya kantor kaya kementerian, kaya Sekretariat Jenderal, bukan, mungkin pengertian lembaga di sini orang menafsirkannya lembaga adalah sebuah institusi, padahal tidak... Nah ini yang menurut hemat kami mungkin perlu pendalaman yang lebih jauh Pak Gamari, Pak Zainun, Pak Taufiq, Pak Azhar, Pak Unais... jadi Pak Nanang, artinya, ini hanya pengantar saja Pak kami dari Pimpinan, undang-undang ini adalah undang-undang yang harus selesai, undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat luar biasa dalam rangka melakukan upaya profesionalisme di jajaran Pegawai Negeri Sipil. Membuat independensi Aparatur Pegawai Negeri
Sipil semakin baik dan bebas dan politisasi yang selama ini katakanlah sering memainkan... itu semua, yang menghindari... birokrasi. Ini sebuah keniscayaan, tapi karena ini perubahan rezim yang luar biasa, belum tentu orang itu kalau... nah artinya saya hanya meminta Pak Taufiq mohon penanganan terhadap Rancangan Undang-Undang ini kan tidak juga kalau hari ini tidak selesai langsung... kan tidak juga Pak, bukan berarti saya ingin melawan ....sama sekali tidak, saya ingin lebih cepat, tapi.... Itu saja yang kami sampaikan, jadi kami harapkan pemerintah sebelum memberikan penjelasan, menjawab apa yang dipertanyakan oleh Anggota di Panitia Kerja kemarin, juga memberikan gambaran latar belakang secara keseluruhan... Saya kira demikian Pak Taufiq, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Jadi saudara-saudara sekalian, tadi... kata wartawan nanti apapun kata orang, saya bilang... karena apa, kita belum satu persepsi di undang-undang ini, apakah kita merasa punya kepentingan apakah undang-undang ini dibutuhkan ini harus sama dulu. Orang lain di luar semua ribut mengatakan undang-undang ini... besar, undang-undang ini adalah suatu... yang sangat strategis, orang luar bilang begitu.... Kita mempunyai 3 tantangan, pertama tantangan dari dalam... tantangan dari luar, ini kita belum jelas. Perubahan pembina kepegawaian,... tidak menteri lagi... Sesmen dan Sekretariat Jenderal, tidak lagi di tangan bupati, tidak lagi di tangan Gubernur, karena ditangan Sekda, Sekwilda, ini... itu. Saya melihat ini seperti pukul anak... mertua ini, biar mertua pulang anak yang digebukin, ini sebetulnya itu, karena itu yang sangat strategic, orang masih belum ikhlas kalau pembina kepegawaiannya adalah bukan menterinya, bukan bupatinya, bukan gubernurnya. Kemudian kita lihat bahwa hal-hal yang dipersoalkan adalah hal-hal yang kaitannya dengan kepentingan semata, bukan hal-hal yang di... dengan kepentingan nasional. Yang di... dengan hal-hal strategic tidak ke situ, yang dipersoalkan adalah jangan sampai lari dari... ini betulbetul kita... daripada landasan dasar, karena itu.... tidak ada yang mendasar sekali dan bisa dicarikan jalan keluarnya... karena itu barangkali... itu jadi bahan masukan bagi kita... itu yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, ini satu perundang-undangan, dan bahagia sekali... Pak Menteri... itu loh yang kita buat... akan dilakukan reformasi birokrasi, ini belum selesai... administrasi pemerintahan, itu yang merupakan induk... masih ada Undang-Undang Tata Hubungan Pusat dan Daerah, masih ada undang-undang... negara, kalau semua undang-undang itu... reformasi birokrasi... selesai... banyak... norma-norma yang tidak jelas, pertanyaannya... (HASIL REKAMAN TIDAK JELAS) Dengan pemikiran dan semangat itu, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan pandangannya, silakan Pak. MENPAN RB RI: Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................. (HASIL REKAMAN TIDAK JELAS)
Secara umum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini diterima sebagai sebuah undangundang yang sangat... di kementerian tidak ada, di pemerintahan tidak ada yang... bahkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu... mengadakan.... itu disambut baik oleh.... itu salah satu substansi penting dalam UndangUndang Aparatur Sipil Negara, jadi kita mendapatkan... 1,2 yang terbaik dan sedikit sekali pengaruh politisasi. Yang kedua, Saya sampaikan... di 500 Sekda, di 500 kabupaten kota, Saya berjumpa beberapa kali Saya lupa... bahwa ke depan yang menjadi pembina... Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara adalah Sekda, Sekretaris Jenderal, Sesmen, bukan lagi... Gubernur, Bupati itu tersentak pertama kali, tapi kita jelaskan nantinya.... Sekda ya tentu Saya katakan yang boleh mengadakan pembinaan seperti itu kalau Sekda yang dipilih secara fit and proper test secara... jadi bukan hanya... bisa memutuskan... jadi ini kita ajak... itu Saya bisa katakan... setelah selesai.... sebagai... yang terus terang.... Kemudian KORPRI Pak Tasdik Ibu Diah kumpul semua Dewan Pengurus KORPRI, kemudian juga... itu untuk memberikan kajian atau tanggapan kritis terhadap Undang-Undang Dasar Aparatur Sipil Negara. Saya sampaikan... ini yang tadinya memandang luar biasa beberapa hal... tidak menerima gitu, jadi di sana juga terjadi komunikasi yang kita.... itu juga suatu komunikasi yang kita bangun. Wapres mengundang kita secara khusus... karena di dalam Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jadi Saya agak kritis untuk membicarakan soal Komite Aparatur Sipil Negara, mungkin dengan DPR RI ini Komite Aparatur Sipil Negara yang... yang sangat dominan, tapi Saya menangkap di luar ada yang menolak... Saya cuma... saya dipanggil Wapres, Saya katakan begitu ketika rapat, tapi Wapres mengatakan Komite Aparatur Sipil Negara itu harus ada orang luar... karena kita masih ada TPA.... Presiden dan sebagainya. Ini barangkali... Saya coba anukan Pak Gamari ya, jadi kira-kira itu. Itu saya kira sejalan juga dengan yang disampaikan di awal, sektor yang kita inginkan sangat reformis, tapi orang yang masih ini belum terima 100%... literatur dimana-mana,... step by step, tidak bisa... jadi... bahwa harus ada... harus ada orang lain yang menilai, ada asesment center yang sangat netral, itu kita pakai dan itu saya lihat sekarang kementerian lain pun.... sama... yang terbaik, walaupun ada kementerian yang... coba-coba... tapi sebagian itu sudah mulai mencari cara-cara... jadi apa yang Saya lakukan, kementerian itu sebetulnya... diterima, tapi perlu penjelasan dan jangan sekaligus kira-kira begitu... dengan para menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan, disampaikan tanggapannya.... Menteri Hukum dan HAM sedikit komentar...., Menteri Keuangan umumnya oke, tapi dia katakan apakah... itu harus ditulis dalam undang-undang, itu pendapat Beliau, bisa tidak kita buat... itu Kementerian Keuangan, bisa kita diskusikan. Saya kira kalau dimasukkan dalam undang-undang itu pasti, kalau tidak.... Kepala Daerah gitu. Lalu Menteri Dalam Negeri, ini belum kita dengar, karena Menteri Dalam Negeri sangat dekat hubungannya dengan..., Saya katakan sama teman-teman, jadi kalau kita.... itu 80% di daerah itu kita tidak... atau tidak..., sementara... kan begitu. Jadi komunikasi harus kita jaga, ini... sama-sama.... di ubah jadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.... Undang-Undang 43, kita katakan itu perubahannya lebih daripada 50%. ... banyak sekali undang-undang... karena impelementasinya, bukan... undangundangnya... pelaksanaannya, kita jawab... memang ditulis... normanya tidak cukup, kira-kira begitulah, ada... tidak terlalu kuat, ini kita katakan. Nah sampai tahap itu.... sudah bisa... memahami, ini saya kira suatu kemajuan yang sangat besar. Komite Aparatur Sipil Negara, Komite Aparatur Sipil Negara ini... Saya bukan... saja kementerian, Saya katakan kepada Wapres... hanya kementerian,... pusat saja, tapi pemerintahan... kalau bisa di daerah, bagaimana tujuan Komite Aparatur Sipil Negara ini bisa terjadi di level pusat, di level provinsi, di level kabupaten kota ini.... jadi substansinya itu terjadi dia, saya kira ini yang harus kita adop... kawan-kawan, kalau perlu kita bikin langsung PP-nya, jadi PP-
nya itu.... dari sekarang, supaya kita tahu ini bunyi undang-undangnya, ini bunyi PP-nya gitu, sehingga kita tahu terus membayangkan... sebenarnya terlaksana di lapangan... bentuk Komite Aparatur Sipil Negara yang sangat ideal... substansi yang... ideal, sangat independen, nanti kemudian.... yang seperti itu... Saya lebih cenderung... saja, tapi substansi... eselon I, II, namanya tidak usah jabatan eksekutif senior... tingkat provinsi, tingkat pusat, dan daerah tingkat II, itu lebih mencerminkan... yang sangat... reformis, karena orang... dari comfort zone kepada competitive... Supaya... sejalan, ajak orang pindah dari comfort zone kepada competitive, jelaskan ajak baik-baik, kalau tidak mau, selesaikan, jadi itu satu saja.... Saya diminta oleh Presiden pindahkan ini. Jadi ini harus terjadi... barangkali Bapak Ibu sekalian dengan tanggapan dari kementerian yang lain, Saya tidak... dengan Kementerian Dalam Negeri... sehingga Anggota Komite Aparatur Sipil Negara... nanti semacam... lembaga harus ada kementerian yang akan... Kementerian Dalam Negeri dan kementerian yang lain yang... dan ada orang luar, itu... mesti ada orang luar dalam pemerintahan... bukan di.... tapi yang pasti kan bahwa terjadi proses... itu kira-kira. Sedangkan kebijakan itu sekarang sudah ada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,.... tapi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini... ada tempat lain.... pada saat reformasi birokrasi terjadi, itu... tidak ada, betul-betul komite yang bekerja. Nah pada waktu yang seperti sekarang ini, dimana Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga masih ada, mungkin fungsi Komite Aparatur Sipil Negara untuk menggantikan ini tidak... Barangkali itu saja saya kira yang perlu Saya sampaikan, supaya kita bisa dapat titik terang... Saya sependapat dengan Pak Taufiq, ini adalah pertama dan ada kode etik dalam hubungan pusat dan daerah. Satu lagi, kami bersama-sama sekarang ini, Saya mengepalai tim yang mengevaluasi kementerian lembaga di pusat, ini... termasuk Kementerian Dalam Negeri. Pak Menteri Dalam Negeri itu mengevaluasi Pemerintah Daerah, dan Saya diminta memberikan masukan. Jadi sama-sama... suatu evaluasi... terhadap pemerintahan baik pusat maupun di daerah. Demikian kami laporkan, selanjutnya kami minta Sesmen yang akan menjelaskan, seijin Pimpinan. Terima kasih. SESMENPAN & RB: Yang kami hormati Pimpinan Panitia Kerja Komisi II DPR RI beserta jajaran. Atas seijin Bapak Menteri... penjelasan terhadap beberapa tanggapan atau... pada tanggal 4 Juli yang lalu disampaikan oleh beberapa Anggota Dewan pada waktu kami... penjelasan yang terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang yang sudah kami lakukan konsolidasi secara internal antara kementerian lembaga yang terkait. Oleh karena itu kepada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan atau tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Pimpinan dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kami hormati, Pada dasarnya bahwa dari proses pembahasan selama ini, ada 4 substansi yang memang belum mencapai kebulatan dalam arti antara Pemerintah dan Dewan, demikian juga antara Pemerintah sendiri juga mashi ada beberapa hal yang masih perlu di... artinya belum ada satu kebulatan terhadap beberapa substansi yang sangat prinsipil di dalam Rancangan UndangUndang ini. Yang pertama adalah terkait dengan substansi Komite Aparatur Sipil Negara atau sering disingkat.... (rekaman terputus) kemudian yang ketiga adalah organisasi Aparatur Sipil Negara
atau Korps Aparatur Sipil Negara dan yang ke empat adalah masalah pembiayaan gaji pegawai Aparatur Sipil Negara. Terhadap 4 masalah tadi, pada waktu rapat Panitia Kerja tanggal 4 Juli yang lalu telah kami sampaikan dan ada beberapa pertanyaan dari Anggota Dewan yang disampaikan. Pertama adalah menyangkut masalah pembiayaan dari APBN yang intinya Anggota Dewan menanyakan bahwa apakah tidak ada terobosan secara hukum untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara nanti yang dibebankan kepada APBN. Pertanyaannya begitu. Oleh karena itu kami jawab bahwa terobosan secara hukum memang paling tidak saat ini bisa dilakukan dengan catatan harus melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang terkait. Kalau kita memang mau menggeser pengaturan mengenai beban belanja pegawai yang pegawai pusat dibebankan kepada APBN dan pegawai daerah dibebankan pada APBD, itu konsekuensinya kalau kita akan melakukan itu adalah harus mengubah paling tidak UndangUndang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Negara. Di dalam rapat-rapat pembahasan internal tim Pemerintah, kami sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dan ini menurut hemat kami juga barangkali sebagai jalan tengah bahwa untuk gaji bagi jabatan eksekutif senior yaitu eselon I dan II di pusat dan daerah, itu kami tim kecil mengusulkan kepada Kementerian Keuangan bisa tidak ini dibayarkan dari APBN. Sedangkan yang di luar jabatan eksekutif senior, itu tetap dibiayai oleh APBD untuk pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah. Itu salah satu usulan kami kepada Kementerian Keuangan yang internal dari Pemerintah, dan oleh Kementerian Keuangan saat ini sedang dikaji kemungkinankemungkinan itu. Jadi biaya atau gaji untuk jabatan eksekutif senior eselon I dan eselon II pusat dan daerah itu akan dibiayai dari APBN, ini sedang dilakukan pengkajian oleh Kementerian Keuangan, dan kami belum mendapat informasi tentang bagaimana hasil kajian ini, tapi nanti akan pada saatnya akan dilaporkan oleh Kementerian Keuangan di dalam tim. Itu yang mengenai masalah terobosan hukum untuk pembiayaan gaji bagi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, terkait dengan Korps Aparatur Sipil Negara, rumusan Pemerintah seperti KORPRI masa lalu, sehingga pengendaliannya siapa? Sebaiknya KORPRI non kedinasan, masalah ini Bapak Pimpinan, kami internal Pemerintah juga sudah mendiskusikan secara mendalam, baik dengan seluruh jajaran Sekda, yang kebetulan pada Sekda ini juga para Pimpinan atau pengurus Dewan Pengurus KORPRI daerah, demikian juga dengan Pimpinan Dewan Pengurus KORPRI kementerian lembaga, yang intinya adalah menghendaki agar di dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini keberadaan KORPRI, khususnya Sekretariatnya itu adalah tetap dalam kedinasan, dalam arti terstruktur ada di dalam kedinasan dan kegiatan KORPRI ini juga kegiatannya tidak lepas dari kegiatan kedinasan. Dengan satu pertimbangan bahwa agar supaya KORPI ini tetap dalam koridor sebagai aparatur pemerintah Aparatur Sipil Negara tetap tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari kedinasan. Artinya, tidak boleh melakukan kegiatan yang ke arah pada politik praktis. Kalau KORPRI di luar kedinasan, itu sangat rawan terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan kegiatan yang bersifat politis atau akan mudah diintervensi dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kemudian dari konstruksi hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, kalau KORPRI di luar kedinasan, itu berarti pilihannya hanya 3 dari segi bentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pertama adalah apakah KORPRI akan menjadi yayasan? KORPRI menjadi perkumpulan atau KORPRI menjadi Ormas? Jadi kalau di luar kedinasan, pilihannya ada 3 Pak konstruksi hukumnya, apakah menjadi yayasan? Apakah menjadi Ormas atau menjadi perkumpulan? Yang ketiga-tiganya itu tidak pas dengan organisasi KORPRI yang isinya adalah para Aparatur Sipil Negara. Ini juga salah satu pertimbangan mendasar, pilihannya apa kalau kita harus di luar kedinasan, sementara konstruksi kelembagaan di luar itu hanya pilihannya 3 sesuai dengan aturan. Apakah yayasan, apakah perkumpulan apakan Ormas? Tiga-tiganya tiga bentuk organisasi ini tidak pas untuk Korps Aparatur Sipil Negara, itu alasan yang kita gunakan.
Kemudian yang ketiga adalah apa reasoning jabatan eksekutif senior adalah jabatan struktural senior, jadi sebenarnya ini hanya perubahan istilah saja Pak, jadi dari jabatan eksekutif senior kami dari Pemerintah mengusulkan menggunakan saja istilahnya jabatan eselon senior, karena apa, dua hal yang menjadi pertimbangan kami karena istilah eselon itu sudah familiar, selama ini berlaku di pemerintahan, di manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua pengaturan dalam berbagai perundang-undangan di bidang kepegawaian itu juga sudah menggunakan istilah eselon dan bagi kami yang penting sebenarnya adalah substansi dari pengaturan terhadap para pemangku jabatan ini. Jadi masalah istilah menurut hemat kami Pemerintah menyarankan tetap dengan istilah eselon, jadi jabatan eselon senior. Kemudian ini juga kaitannya dengan KORPRI, ini juga ada Anggota Dewan yang kemarin juga berpendapat bahwa KORPRI eksistensinya tetap dipertahankan dan karena dirasakan bahwa KORPRI selama ini juga bermanfaat bagi menjaga dan membangun rasa jiwa Korsa bagi para Anggota-Anggotanya, termasuk juga dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para pegawainya. Kemudian yang berikutnya Nomor 5 adalah mengenai lembaga non struktural bagi Komite Aparatur Sipil Negara, pada prinsipnya bahwa memang Pemerintah menghendaki bahwa Komite Aparatur Sipil Negara ini adalah lembaga non struktural, pertama adalah karena sesuai dengan apa yang sudah kit sepakati, khususnya antara Pemerintah dan Komisi II DPR RI bahwa kita sebaiknya semaksimal mungkin menghindari adanya pembentukkan lembaga-lembaga baru yang nanti akan bersifat akan menjadi beban bagi keuangan negara dan yang kedua bahwa Komite Aparatur Sipil Negara ini Anggotanya juga bukan dari unsur Pemerintah tapi juga dari unsur lain, dan yang ketiga adalah untuk menjaga independensinya. Oleh karena itu, Komite Aparatur Sipil Negara di Pemerintah berpendapat seyogyanya menjadi lembaga non struktural. Kemudian keanggotaan Komite Aparatur Sipil Negara yaitu di dalam tanggapan dari Anggota Dewan bahwa tokoh masyarakat sebaiknya 2 orang, bukan 1 orang, wakil organisasi Aparatur Sipil Negara 1 orang, Pemerintah 1 orang, akademisi 1 orang, sehingga wakil Pemerintah sudah ada 3 orang. Terhadap hal ini, dapat kami sampaikan bahwa jumlah Anggota Komite Aparatur Sipil Negara mayoritas memang dari unsur Pemerintah, karena pemikiran kami adalah yang memahami tentang kebutuhan dan karakteristik jabatan di instansi Pemerintah memang ya beilau-Beliau nanti dari unsur Pemerintah yang akan menduduki dalam keanggotaan Komite Aparatur Sipil Negara. Sedangkan yang dari luar, itu diharapkan untuk bisa memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan yang diperlukan dalam rangka kita bisa memilih orang yang layak, tepat untuk menduduki jabatan jabatan eksekutif senior yang akan ditetapkan. Kemudian mengenai korps Aparatur Sipil Negara yang kaitannya dengan beban negara, APBN, maka kami menyampaikan bahwa agar supaya korps Aparatur Sipil Negara ini nanti mengurangi atau paling tidak mengeliminir beban bagi APBN, maka akan diupayakan di dalam struktur organisasi khususnya di Sekretariat KORPRI, Aparatur Sipil Negara atau korps Aparatur Sipil Negara itu nanti jabatan-jabatan struktural yang ada akan kami lakukan right sizing dalam arti lebih banyak nanti di Sekretariat itu diisi dari jabatan-jabatan yang fungsional, itu salah satu upaya kami dan tentunya beban anggaran yang diperlukan bagi kegiatan organisasi sumbernya tidak semata-mata juga dari APBN tapi juga akan dilakukan melalui berbagai usaha yang mungkin dalam bentuk usaha dari korps Aparatur Sipil Negara untuk bisa menambah kebutuhan biayanya melalui usaha-usaha yang sah sesuai dengan peraturan. Kemudian Sekretariat Aparatur Sipil Negara tidak perlu, karena tidak peru ada karir, nah ini yang menjadi pertimbangan justru masalah ini. Jadi di dalam pemikiran Pemerintah kami bahwa sebuah organisasi tidak mungkin akan bisa berjalan dengan baik, kalau didukung oleh adanya sebuah Sekretariat organisasi itu dan yang kedua bagi Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan di Sekretariat Korps Aparatur Sipil Negara, mereka juga layak untuk diperhatikan karirnya ketika dia ditugaskan untuk mengurus organisasi ini Korps Aparatur Sipil Negara, maka tentunya hak dia untuk memperoleh jaminan karir yang baik tentunya harus menjadi perhatian.
Oleh karena itulah maka bagi Aparatur Sipil Negara yang ditugasi di sana tentunya masalah karir harus diperhatikan. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan mengenai hal ini yaitu jabatan Sekretariat itu perlu ada eseloneringnya. Kemudian terkait dengan saran dari Anggota Dewan yang menyarankan bahwa sebaiknya Pemerintah perlu ada konsultasi dahulu kepada Presiden, supaya tidak ada masalah di dalam pembahasan lebih lanjut, pada prinsipnya kami sependapat dan hal itu memang sudah dilakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun memang kesempatan itu belum dapat kami laksanakan dalam arti bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk presentasi mengenai Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini dengan Presiden, namun demikian dengan Bapak Wapres sudah tiga kali kami sudah presentasi di sana. Kemudian komposisi wakil Pemerintah 1 orang, Aparatur Sipil Negara 2 orang, profesi tidak perlu dicantumkan, Komite Aparatur Sipil Negara tidak menetapkan tetapi membantu proses rekrutmen jabatan eksekutif senior. Ya pada prinsipnya memang begitu, bahwa Komite Aparatur Sipil Negara itu pada dasarnya pada prinsipnya adalah memang membantu untuk memperoleh calon-calon yang terbaik. Jadi kami berpendapat bahwa peranan Komite Aparatur Sipil Negara itu nanti lebih pada pemilih orang yang melihat dari sisi kompetensinya. Nanti di Baperjakat atau di TPA itu akan melihat dari sisi integritasnya Pak. Jadi itulah maka TPA itu masih diperlukan dan karena memang pembina pegawai negeri yang berlaku sekarang ini dan di dalam konsep Rancangan UndangUndang Aparatur Sipil Negara juga Presiden tetap sebagai Pimpinan tertinggi di dalam manajemen kepegawaian secara nasional. Sehingga kewenangan Presiden memang yang sekarang berlaku melalui TPA dalam hal soal merekrut orang untuk menduduki jabatan-jabatan eselon I atau nanti jabatan eksekutif senior itu saya rasa masih perlu dipertahankan, dengan satu tadi Pak Komite Aparatur Sipil Negara lebih banyak kepada kompetensi nanti integritas dan lain-lain itu nanti masih diperlukan yang akan menjadi bahan pertimbangan oleh TPA. Berdasarkan itulah nanti Presiden kemudian mengambil suatu kepada. Pertama, pertimbangan dari Komite Aparatur Sipil Negara, yang kedua juga dari TPA. Dari dua hal inilah maka Presiden mengambil satu keputusan. Kemudian ada juga lagi pendapat, saran dari Anggota Dewan bahwa Korps Aparatur Sipil Negara seyogyanya kedinasan, sehingga memudahkan kontrol. Jadi mengenai hal ini, kami juga sependapat dengan Anggota Panitia Kerja, karena dengan kedinasa maka hubungan antara Korps Aparatur Sipil Negara dengan Pemerintah tetap terjaga dengan baik. Inilah beberapa tanggapan kami terhadap respon dari hasil rapat Panitia Kerja tanggal 4 Juli yang lalu, dan untuk itu kami kembali lagi pada Pimpinan Sidang. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Kita mencatat beberapa kemajuanlah ya, satu mengenai pembina kepegawaian kita sudah satu suara kita. Kedua, adanya asesment center itu tidak ada masalah lagi. Yang ketiga, ada satu pemikiran yang harus juga kita renungkan, yaitu step by step, ini saya kira perlu juga kita renungkan, pikirkan, karena kita tidak bisa membangun Roma dalam satu harilah gitu, tapi hal-hal yang sudah positif, mendasar, yang sudah kita raih harus kita pertahankan saya kira begitu. Ketiga,... oke,... perubahan komposisi dan sebagainya kita rundingkan. Jabatan eksekutif senior tadi pengertiannya, dan kemudian satu hal yang menarik kita harus pindah sama sudah dari comfort zone ke competitive zone.
Oke sekarang Saya kembalikan kepada floor, siapa dulu yang mau bicara? Pak Nanang, silakan. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan Anggota Panitia Kerja yang Saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang Saya hormati pula, Ada beberapa hal yang ingin kami comment, yang pertama tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa batas usia pensiun menurut keuangan akan dikotak katik diturunkan menjadi PP nah ini menurut kami sama dengan Pak Menteri tadi bahwa jangan ini jadi bahan mainan pada saat nanti kalau misalkan batas usia pensiun ini dimasukkan di PP, artinya rezim baru diubah lagi dinaikan diturunkan, nah mungkin ini menjadi sesuatu yang tidak pasti mengapa BUP ini tetap dipertahankan atau kami usulkan 80, karena alasannya sederhana saja, di TNI maaf, 58, di TNI sudah 58, POLRI sudah 58, masa Pegawai Negeri Sipil tetap 56. Jelek-jelek begini Saya pernah jadi Ketua KORPRI di provinsi Pak Menteri, jadi pengalaman kami dalam setiap kegiatan biasanya kalau teman-teman dari TNI Angkatan Darat mengucapkan selamat, selalu mengatakan terima kasih seluas-luasnya katanya, Angkatan Laut terima kasih sedalam-dalamnya katanya, kemudian Angkatan Udara terima kasih setinggi-tingginya, kalau Polisi apa ya, sebanyakbanyaknya katanya, nah kalau KORPRI terima kasih seadanya katanya Pak Menteri. Jadi ini sangat-sangat mengganggu bahwa ada kesan KORPRI itu warga negara kelas II. Kemudian harapan untuk usia pensiun ini 58, ini sudah tersosialisasi di beberapa tempat, di banyak tempat, dan mereka harap-harap cemas terutama yang umurnya sudah kritis mendekati masa pensiun. Jagi tolong Pak Menteri tetap pertahankan itu supaya tidak bergeser, tidak dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang ini. Yang berikutnya, tadi Pak Menteri juga menyampaikan suatu terobosan saat ini draft RPP sebagai turunan dari RUU ini sudah ada. Nah tentunya hal ini membuat kami senang karena biasanya PP-PP itu tidak kunjung dibuat dan bahkan didalam UU yang mengatur kepegawaian ini contohnya mengenai ASN sudah termuat di UU yang diamanatkan untuk membuatnya tetapi tidak dibuat-buat juga. Nah kalau memang itu RDP nya sudah ada kami senang sekali dan syukur kalau kita diizinkan untuk melihat paling tidak seperti kita membahas masalah honerer kemarin ini semua hasil dari bersama sehingga tidak melenceng apa yang menjadi hajat atau niat saat awal dengan pelaksanaannya. Sering kali kita tidak menutup mata bahwa banyak PP-PP yang bergeser dari tujuan semula pada saat menyusun UU. Yang terakhir yang ketiga, kami sangat berharap Pak Menteri bisa melakukan pendekatan khususnya kepada Mendagri, wakil khusus kepada Sekjen Depdagri supaya bisa mamahami kondisi-kondisi tentang kepegawaian ini sebab ada kesan kami bahwa di lingkup kementerian dalam negeri masih menikmati adanya comfort zone tadi, belum mau bergeser ke arah competitive zone tadi. Mudah-mudahan dengan ceplas ceplosnya Pak Menteri dengan gayanya Pak Menteri itu bisa tuntas, sebab kalau kami sudah tidak sanggup lagi Pak Menteri. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Gamari silakan.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Terima kasih Pak Ketua. Kita mau membahasnya secara menyeluruh atau per cluster ini, menyeluruh ya kita komentarnya umum saja semuanya dong. Kalau kita mau per cluster tidak sesuai dengan clusternya dong, cluster-cluster sampai ke semua cluster yang ada. Tetapi kalau kita masih mau membahas secara umum ya saya ikut saja kepada Ketua. KETUA RAPAT : Begini maksudnya begini, nanti setelah ini pak, kita langsung membentuk timsin dan timus, jadi nanti disitulah kita bahas itu. Jadi apa-apa yang kita hendak capai, kita laksanakan kita kerjakan, saya kira begitu pak. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Baiklah pak kalau demikian halnya saya mohon izin dari awal karena saya akan makan waktu yang cukup panjang, karena kalau sifatnya umum berarti seluruh materi akan saya komentari, tetapi kalau per cluster saya batasi tanggapan saya. Misalnya kalau itu masalah ASN ya saya akan bicara masalah ASN saja tetapi kalau seluruh yang disampaikan Pemerintah ya seluruhnya. Itu artinya waktu akan cukup banyak saya akan sita, izinkan apa tidak ini. Saya tidak mau memanfaatkan waktu itu seperti itu seakan-akan saya memborong seluruh persoalan kan begitu. Baiklah Pak Ketua, Anggota yang saya hormati, Pak Menteri dengan segenap jajarannya, Assalamualaikum Wr Wb. Bersyukur saya kepada Allah SWT karena malam ini kita bisa bertemu untuk membahas RUU Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kesepakatan bersama. Saya akan memberikan beberapa catatan yang beberapanya ini banyak juga dan saya akan memulai dengan yang pertama seperti dahulu yaitu apa yang pernah disampaikan oleh Pemerintah pada rapat yang lalu sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah status KASN itu sendiri. Kami dari DPR mengusulkan status KASN adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri. Alasannya adalah agar KASN ini terbebas dari intervensi politik, justru kami dari DPR menghendaki itu. Kalau lembaga ini tidak mandiri, apalagi ini lembaga non struktural saya bisa pastikan bahwa lembaga ini akan terintervensi oleh kepentingan politik. Kenapa, karena memang Menteri adalah pejabat politik dan orang-oarang yang ada di lembaga non struktural itu nanti karena dia itu adalah bukan lembaga Negara yang mandiri pasti akan terintervensi oleh kepentingan politik. Ini masalah yang mendasar menurut saya. Oleh sebab itu saya sampai pada saat sekarang ini masih berpikir agar KASN adalah sebuah lembaga Negara yang mandiri terbebas dari intervensi didalam rangka melakukan seleksi pejabat eksekutif senior pak. Pejabat eksekutif senior itu nanti kita akan batasi bahwa mereka yang duduk didalam jabatan struktural tertinggi pada instansi baik di pusat maupun di daerah. Dengan sendirinya apabila KASN ini statusnya seperti itu maka konsekuensinya tidak perlu lagi ada tim penilai akhir. Karena tim penilai akhir yang ada adalah terdiri dari Presiden dengan anggotanya para Menteri dan para Menteri adalah para pejabat politik semua. Nah karena pejabat politik tentu akan mengusulkan pejabat struktural di kementeriannya atau instansinya tidak terlepas dari kepentingan politik pak itu tidak bisa dihindari. Pak Menteri PAN misalnya tentu punya kepentingan politik, Menteri Pertanian juga begitu walaupun PKS sudah mewakafkan Menteri kepada Negara untuk tidak berpikir secara politik begitu tetapi prakteknya kan tidak semudah itu. Justru karena
prakteknya tidak semudah itu Pak Menteri kami ingin benar-benar sebuah lembaga yang terbebas dari kepentingan politik pak, jadi menteri-menteri dari kementerian itu mengusulkan ke KASN, biar KASN melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan para menteri sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan intregitasnya. Jadi jangan dibedakan bahwa KASN itu tidak mengevaluasi intregitas itu kewenangan TPA oh tidak pak. Dan KASN memang akan menyampaikannya melalui Presiden dia tidak akan memutuskan sendiri, karena yang punya kewenangan adalah Presiden ya pak ya. Ini pemikiran mendasar yang memang diangkat draftnya juga seperti itu pak. Jadi masalah KASN itu sendiri kita juga perlu clear-kan pak, apalagi kemudian Pemerintah ini punya usulan, usulan Pemerintah sebetulnya merubah secara mendasar daripada kewenangan KASN itu sendiri. Karena Pemerintah hanya mengusulkan ini hanya sebagai pengawas, pengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan profesi hanya penyelenggara seleksi. Kalau seperti itu pak ya tidak lebih daripada sebuah kumpulan orang saja yang melaksanakan kebijakan Pemerintah. Kalau dia tidak diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi konvensi ASN, tidak punya kewenangan apa-apa dia, dia hanya melaksanakan begitu saja. Yang punya kewenangan hanya Menpan tidak perlu ASN,TPA seperti yang sekarang saja sudah selesai barangnya. Justru inilah nafas reformasi yang kemudian kita mau memasukan didalam RUU ini pak begitu ya. Jadi kami orang politik, justru kami sendiri tidak ingin mencampuri urusan birokrasi makanya dengan demikian di RUU ini kita harus buat. Oleh sebab itu usulan dari Pemerintah yang sudah dirumuskan a,b,c,d menurut hemat saya itu tetap kami akan mintakan kepada Pemerintah kewenangan itu jangan dirubah. Kalau kewenangan itu dirubah KASN ini sudah impoten begitu loh, dia punya senjata tetapi senjatanya tidak bisa digunakan lagi itu orang yang impoten. Nah itu kita tidak suka seperti itu jadi tidak ya sekedar melaksanakan saja, seperti dikata Pak Ketua tadi ya itu hanya semacam paguyuban saja tidak perlu kantor tetap segala macam. Untuk yang ini Pak Agun mohon maaf saya tidak setuju, kalau itu tidak punya kantor tersendiri mohon maaf dia harus punya kantor tersendiri, dia lembaga yang punya kewenangan penuh untuk melakukan seleksi jabatan senior ini. Didalam rangka perampingan struktur pak, memang ada yang harus dirampingkan, tetapi memang ada karena itu kepentingan harus dibentuk. Jadi menghindari pembentukan sebuah organisasi bukan berarti kemudian kita menolak membutuhkan organisasi yang baru. Ketika Negara membutuhkan ya memang itu harus kita bentuk, tetapi ada yang tidak begitu penting penting banget ya sudahlah itu dihilangkan, mungkin yang dihilangkan itu lebih banyak daripada yang dibentuk. Nah persoalannya kalau dibentuknya lebih banyak dari pada yang sudah ada. Misalnya kan banyak lembaga non struktural itu yang sebetulnya tidak penting-penting banget dia seperti misalnya AIPI, Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu kan dibiayai oleh APBN. Mungkin diantara kita belum tahu apa itu AIPI itu Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia bukan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia itu ada dibiayai oleh APBN non struktural pak begitu. Nah komite kepegawaian Negara sebetulnya pernah diamanatkan dalam UU kepegawaian yang tidak pernah dibentuk, pernah dibentuk tetapi tidak berfungsi justru itu sebetulnya yang sangat penting malah tidak difungsikan. Nah dengan adanya RUU ini pak, kita bentuk memiliki kewenangan dan ini sangat besar sekali dalam rangka melakukan reformasi birokrasi pak khususnya untuk pejabat eksekutif senior. Sebab itu pak saya menghargai apa yang disampaikan oleh Pemerintah tetapi kami dari legislatif juga punya argumentasi seperti itu pak, kenapa justru kami ingin membantu Pemerintah jangan sampai ini aparat birokrasi dicampuri oleh kepentingan politik atau dimanfaatkan oleh penguasa. Walaupun 10 tahun kedepan PKS akan berkuasa, PKS tidak ingin memanfaatkan untuk kepentingan politik pak. Katakanlah 2014 Golkar yang berkuasa, saya harap Golkar jangan memanfaatkan kepentingan ini kalau ada KASN tidak bisa pak. Tidak bisa dia manfaatkan aparatur sipil Negara ini untuk kepentingan penguasa begitu. Kalau masa lalu memang Golkar memanfaatkannya, saya termasuk yang dimanfaatkan karena saya dahulu pegawai negeri pak. Saya terus terang saja waktu itu saya tidak punya keberanian diri untuk mengundurkan diri dari pegawai negeri, ya saya harus akui saja terus terang. Nah ini pak KASN ini, jadi ini masalah mendasar menurut saya. Kemudian karena ini ada kaitannya dengan jabatan eksekutif senior maka ini akan membahasnya kearah sana. Saya berterima kasih kalau kemudian Pemerintah juga setuju dengan usulan saya mengenai jumlahnya tadi. Jadi tidak perlu saya berdiskusikannya begitu ya, jadi saya setuju
karena Pemerintah mau mempertimbangkannya mengenai komposisi itu. Tokoh masyarakat yang kemarin saya katakan itu menjadi professional itu saya sangat setuju pak. Karena jangan sampai tokoh masyarakat yang tidak memiliki keahlian apapun kemudian direkrut menjadi anggota KASN ini juga tidak benar. Jadi orang-orang yang benar-benar memiliki profesi dan dia menguasai masalah birokrasi begitu. Cuma Pak sekali lagi saya ingatkan, praktisi dari dunia usaha menurut saya janganlah ini kan professional (praktisi dalam dunia usaha) ini. Mungkin salah ketik atau sengaja saya juga tidak tahu ini tetapi sebaiknya professional yah cukuplah itu. Selanjutnya pak mengenai jabatan eksekutif senior, Pemerintah mengusulkan adanya perubahan terminologi eksekutif menjadi eselon. Bagi saya ini bukan masalah yang besar eksekutif atau eselon, cuman kalau kita mau merubah main set pak ya sebenarnya predikat eksekutif senior ini sebetulnya lebih keren daripada eselon senior, tetapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi itu tidak merubah makna secara maknawi tidak, ini hanya terminologi bagi saya tidak menjadi sebuah persoalan yang besar begitu. Cuma kita juga mesti memuat didalam UU ini pak, karena nantinya mereka ada di pusat dan daerah. Yang di pusat pun juga bukan pada level eselon 1 saja maka saya mengusulkan kepada panja yang terdahulu yang saya kira juga tercatat maka jabatan eksekutif senior itupun juga harus ada tingkatannya pak.Jabatan eksekutif senior yang waktu saya usulkan adalah jabatan eksekutif senior utama, jabatan eksekutif senior madya, jabatan eksekutif senior pratama atau pertama. Apa alasannya, sekarang ini pak kalau kita melihat dari segi eselonisasi Ketua LAN misalnya Ketua BKN dia eselon 1 juga tidak menteri juga tidak kan pak, apa itu deputinya eselon apa,masa 1A membawahi 1A. Ini menjadi persoalan pak mestinya kan ini lebih tinggi itu, artinya kan 1A plus 1. Nah ini apa, inilah kita carikan istilah saya mengusulkan jabatan eksekutif senior utama dengan demikian dibawahnya tetap eselon1A maksudnya sejajar dengan eselon 1A. Sekarang ini kan tidak sama-sama 1Anya tetapi membawahi, jadi jenderal bintang 4 membawahi bintang 4 juga atau jenderal bintang 1 membawahi bintang satu juga. Ini secara struktur ini kurang tepat, makanya kami mengusulkan supaya ada rankingnya jabatan eksekutif senior ini untuk menampung jabatan-jabatan yang sekarang ini, itu tidak jelas eselonisasi. Ya jelas cuman tidak tepat menurut saya kalau eselon 1A membawahi eselon 1A juga ini alasannya pak dengan kelompok jabatan eksekutif senior itu. Kemudian pak ini didalam apa yang disampaikan oleh Pak Kasim tadi TPA masih diperlukan, kami berpendapat sekali lagi pak KKASN sudah dibentuk tidak perlu lagi TPA. Kalau TPA masih ada pak sama saja tidak ada perubahan, mempertahankan sesuatu yang sudah ada yang sebetulnya sudah diambil alih fungsinya oleh KASN dan KASN juga akan bertanggung-jawab kepada Presiden begitu. Dia lembaga yang mandiri tetapi bertanggung-jawab kepada Presiden. Sama halnya dengan TPA juga ke Presiden, tetapi KHSN juga ke Presiden. Kalau sudah dilakukan KHSN didalam rangka rekruitment pejabat eksekutif senior maka TPA tidak lagi agar tidak terintervensi oleh kepentingan politik tadi. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak dari Pemerintah juga dari Pak Menteri, ini salah satu yang menjadi point juga bagi Pak Menteri ketika Pak Menteri akan menyampaikannya kepada Presiden. Ini justru kemandiriaan KHSN ini agar betul-betul menjadi lembaga Negara yang melakukan seleksi terhadap pejabat eksekutif senior tanpa ada campur tangan politik sedikitpun. TPA sekarang pak ya maaf saja karena yang ada didalam TPA adalah menteri-menteri yang ada di partai politik pasti ada kepentingan itu. Kecuali menteri yang dari PKS pak walaupun saya juga masih tanda tanya betul tidak itu, mungkin juga tidak begitu. Pak Menteri dan bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian masalah beban atau tunjangan pegawai, saya pribadi dengan solusi yang bapak tawarkan oleh P ak Tasim tadi disampaikan saya bisa memahami dan menyetujuinya pak karena kalau itu menganggu sistem keuangan Negara kami juga tidak ingin, jadi ini sudah ada solusi PNS di pusat, APBN. PNS didaerah digaji dengan APBD khusus JAZ dibuatkan pada APBN sungguhpun sebenarnya dengan adanya beban pada APBN, ketika tidak menganggu keuangan Negara ini sebetulnya sangat menolong ASN itu sendiri pak, tetapi karena ada pertimbangan itu ya kami bisa memahaminyalah. Karena kami juga tidak mau memaksa Pemerintah untuk kemudian melakukan sesuatu yang kemudian Pemerintah kesulitan dengan sendirinya, kami bisa memahami itu pak.
Kemudian pak mengenai pensiun pegawai, ini kan dari Pemerintah mengusulkan agar ketentuan tentang pensiun ini dihapus. Karena pelaksanaan pembayaran pensiun atau jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan disesuaikan dengan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dan pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial. Menurut hemat saya pak, ini beda pak. Sistem jaminan sosial dan kemudian BPJS yang kemudian nantinya akan dibentuk, karena pensiun ini kan hak yang harus diberikan oleh bendahara kepada aparatur sipil Negara pak. Sementara kalau sistem jaminan sosial nasional itu pak, tidak usah menjadi ASN juga bisa masuk kesana. Ini ASN ini harus mendapat perlakuan khusus didalam hal memberikan hak kepada mereka, karena ini ada lex spesialis yang harus diatur didalam RUU ini pak, pensiun adalah hak pak. Jadi pensiun itu bukannya hanya sekedar penghargaan, jadi tolong ini jangan dicampur adukan dengan sistem jaminan sosial nasional. Kalau menurut hemat saya ini perlu dikaji ulang, saya kurang begitu sepakat kalau kemudian ini dimasukan didalam sistem jaminan sosial nasional. Justru ini harus dimasukan didalam RUU, supaya aparatur sipil Negara ini betul-betul dapat memperoleh haknya karena Negara yang akan bayar bukan perusahaan asuransi atau badan penyelenggara jaminan sosial, ini kewajiban Negara untuk membayar kepada aparatur sipil negaranya yang sudah mengabdikan diri kepada Negara, ini pak. Jadi kalau itu dihapus nampaknya saya keberatan untuk bisa menerima usulan dari Pemerintah. Ini yang terakhir Pak Ganjar jangan ngantuk dahulu, terkait dengan aparatur sipil Negara. Saya masih tetap mengusulkan atau mempertahankan usulan kami karena ini inisiatif dari DPR pak. Kami tetap mengusulkan bahwa ASN adalah organisasi non profesi kedinasan. Apa yang tadi Pak Tasim jelaskan kepada kami justru itu yang saya khawatirkan. Ketika ASN ini adalah organisasi profesi kedinasan maka yang terjadi adalah organisasi profesi kedinasan ini dimanfaatkan oleh penguasa yang sedang berkuasa pada saat ini maupun yang akan datang karena ini kedinasan dan ini membebani APBN pak kalau kedinasan ini. Nanti IDI ikatan kedokteran Indonesia yang mereka juga pegawai Negara loh mengapa kami juga tidak dimasukan didalam UU tentang kesehatan sebagai organisasi kedinasan, bisa pak karena ini juga profesi. Dan IDI ada pegawai negeri ada juga yang insinyur persatuan insinyur Indonesia sebagian mereka juga PNS sebagian tidak. Memang ini adalah ASN semua tetapi kalau itu dijadikan organisasi kedinasan pak pertama alasan kami akan membebani keuangan Negara itu sudah pasti, karena ada cantolan dari UU mewajibkan kepada Negara untuk membiayai dan dari mana sumbernya APBN Pak. Ini justru kami mau meringankan Pemerintah, jangan terbebani oleh itu tetapi kalau Pemerintah sendiri ingin terbebani ya monggo, tetapi menurut saya tidak. Dan yang kedua ini rawan dengan kepentingan penguasa dan penguasa itu adalah politisi pak, Presiden ini juga politisi, menteri politisi pak. Justru kalau itu kedinasan rawan dengan kepentingan politik kalau non kedinasan tidak pak, korpri selama ini kan non kedinasan, siapa yang memanfaatkan. Golkar tidak kecuali dahulu waktu masih berkuasa, tidak pak. Dan tidak ada nanti pengembangan karir sekertariat Korpri tidak ada pak. Jangan kepala sekertariat nanti dibawah struktur kemudian dikembangkan karir ini didalam organisasi ASN. Karena ini adalah organisasi dengan struktur sendiri dengan karir atau pengembangan karir sendiri dibiayai oleh Negara. Pak mereka sudah kerja sebagai aparatur sipil Negara kemudian merangkap lagi di Korpri dibiayai oleh Negara dengan karir tersendiri itu harus dirubah pak. Itu kan hanya menempatkan orang supaya bisa mempunyai jabatan disitu karena struktur sudah habis. Pemikiran seperti itu harus dirubah menurut saya pak begitu. Pak Menteri mohon maaf saya ini sudah malam masih keras suaranya tetapi cuman keras suaranya saja pak, hatinya lembut. Apalagi disini disampaikan pembinaan karier di sekertariat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden, ASN biarlah membentuk organisasi non kedinasan silakan mereka itu membentuk bukan kita, tidak ada niat DPR membubarkan, tetap silakan. Tetapi soal biaya jangan dibebankan kepada APBN. Saya kira itulah komentar saya pak beberapa usulan Pemerintah saya bisa memahami dan menyetujui beberapa usulan Pemerintah belum bisa kami terima dan kami bertahan dengan usulan kami tetapi mudah-mudahan pada saatnya ketemu kita pada titik temu sehingga RUU ini bisa segera kita rampungkan.
Terima kasih Pak Ketua, Assalamualaikum Wr Wb. KETUA RAPAT: Walaikumsallam wr wb. Bentar pak saya beri contoh sebagai catatan saja. Ketika ada UU pendidikan yang namanya PGRI itu bubar pak, PGRI bubar tidak ada masalah tuh. Padahal itu bersejarah sekali PGRI itu, sudah lain jadi organisasi kedinasan lagi diluar. Kemudian contoh lagi misalnya zaman dahulu pak, anggota polisi itu punya organisasi juga ikatan keluarga pegawai kepolisiaan dahulu, begitu ada UU kepolisiaan bubar juga dia, tidak ada lagi kecuali yang pensiun. Jadi tidak ada masalah juga, saya pikir ini perlu dipertimbangkan juga. Silakan Pak. F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH): Terima kasih pimpinan, Assalamualaikum Wr Wb, Yang saya hormati Menteri PAN dan RB beserta jajarannya, Pimpinan Komisi II dan para anggota Komisi II. Saya singkat saja, sebenarnya RUU ini kalau sudah menjadi UU adalah memerlukan suatu terobosan yang sangat luar biasa hasil karya dari inisiatif Komisi II atau DPR. Saya pernah minta saran kepada Pemerintah tentang berbagai hal yang tadi sudah dijawab sedikit tetapi nampaknya belum jelas itu untuk bisa dijadikan suatu rujukan nanti. Manakala ini banyak menyerap APBN kemudian Pemerintah juga memberikan suatu informasi bahwa ini juga akan sedikit mempunyai implikasi terhadap dana perimbangan pusat dan daerah DAU bahkan dana otsus Papua dan Aceh Pak Menteri. Ini daerahnya Pak Menteri akan terpotong 2 % kalau tidak salah dananya di Aceh maupun Papua. Yang saya maksudkan dengan cara apa kita mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kalau ini UU disahkan ternyata masih UUnya masih berlaku, ini UU sah pak, tetapi UU yang menyangkut soal dana otsus Papua dan lain sebagainya masih tetap berlaku ini apakah tidak terjadi kontradiksi yuridis nantinya. Ini yang saya minta kepada Pemerintah untuk diberi masukan agar ini bisa dijadikan jalan keluar yang terbaik. Dengan cara apa ketika UU ini berjalan tetapi tidak menabrak dengan UU yang lain atau mengerus UU yang lain. Ini kan satu persoalan yang sebenarnya sangat serius yang tentunya segera ini bisa dicari jalan keluarnya, agar ketika UU ini jalan tidak menganggu UU lain tidak berimplikasi terhadap persoalan-persoalan anggaran atau keuangan Negara. Itu saja yang saya ingin mendapat masukan, karena ini inisiatif DPR saya tidak ingin bertahan bahwa DPR nya baik, Pemerintah kita tolak, tidak. Tetapi ini memberikan suatu masukan agar UU ini nanti pasal-pasalnya betul-betul memiliki suatu kekuataan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan atau kepentingankepentingan tertentu maksudnya cukup baik UU ini, terobosannya sangat luar biasa. Jadi ini dengan cara apa kita mencari sebuah terobosan karena itu saya menanyakan tetapi jawabannya kita belum mendapatkan yang betul-betul bisa ditransfer di dalam pasal-pasal ini nanti. Ini artinya saya kira perlu dicarikan suatu cara yang lebih baik agar tidak menimbulkan persoalan atau kesalahpahaman di lain hari itu satu. Yang kedua, masalah korps pegawai ASN Pak. Tadi disebut sebut apakah itu masuk perkumpulan atau yayasan, UU perkumpulan belum ada pak, UU yayasan sudah ada. Apakah masuk ke ormas, ormas juga masih dibahas. Saya kira kalau memang pilihan-pilihan, alternative dipilih kalau ormas saya kira sudah jelas. Bahwa sebuah ormas itu tidak boleh berafiliasi
kemanapun juga itu netral benar pak. Karena sudah nanti di RUU nanti yang organisasi berafiliasi, sayang tidak masuk ormas. Ini jelas garansi garansi seperti itu, ASN memang UU nya belum keluar pak, kalau dia keluar nanti tidak bisa dia begitu pak, tidak bisa menamakan ormas tetapi mereka adalah organisasi sayap, partai. Partai itu jelas atgurannya supaya ini sinkron dengan UU yang akan datang, ini segera. Informasi saja kepada bapak-bapak ini bahwa proses pembahasannya kearah seperti itu. Jadi kalau memang mau dibikin perkumpulan UU ini belum ada dasarnya stablat, kalau ormas ya tinggal menunggu UU ormas. Ini supaya tidak terjadi kontradiksi yuridis maksud saya, ya saya ingin mendapatkan yang berkaitan dengan anggaran atau keuangan Negara tadi pak, saya belum mendapatkan. Maksudnya seperti itu dengan cara apa ini untuk mencari jalan keluar. Sekian, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Taufik silakan. F-PG (DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.SI): Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb, Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Ketua dan Pak Menteri. Ini kalau diikuti apa yang disampaikan Pak Gamari ini, jadi posisi partai politik makin mendesak itu pak jauh kebelakang dan beberapa UU yang sudah kita siapkan di Pansus khususnya UU Pemda ini kalau kita amati. Itu jelas sekali dari waktu ke waktu mengirosi fungsi partai politik. UU No.32 bapak ibu sekalian sebagai revisi dari UU No.22 Tahun 1999 itu kan menghilangkan fungsi DPRD dalam haknya mengevaluasi kinerja Pemerintah, dianggap itu sebagai suatu persoalan yang sumber konflik politik lokal ketika itu. Itu dihilangkan kewenangan untuk mengevaluasi, menolak laporan pertanggung-jawaban kepala daerah. Lahirlah UU No.32 yang tanpa kewenangan seperti itu sehingga DPRD ini yang notabene adalah representasi partai politik di daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengkontrol eksekutif di daerah. Nah sekarang angin perubahan atau angin revisi dari UU No.32 juga demikian. Didalam UU pilkada kohabitasi kepala daerah dengan wakilnya jadi persoalan. Hubungan yang harmonis yang diinginkan itu tidak terbangun oleh system pemilihan kepala daerah yang terangkum dalam UU No.32. Maka usulan dari Pemerintah adalah menempatkan wakil itu adalah dari pegawai negeri sipil. Dalam presepsi saya ini adalah aneksasi wilayah politik oleh birokrasi. Didalam UU ini maaf Pak Gamari posisi KHSN itu juga demikian, fungsi pengangkatan pejabat birokrasi oleh pejabat politik itu kan menjadi hilang. Tadi Pak Kamir mengatakan TPA itu tidak perlu. Padahal itu adalah wilayah yang seharusnya itu dipertahankan oleh partai politik tetapi kok malah ini mau kita hilangkan. Kok kita hilangkan, nah pertanyaannya ketika KHSN dengan fungsi segala macam itu apakah hakekat kekuasaan itu masih dimiliki oleh partai politik. Kalau menurut saya itu justru tidak. Dan apakah komite yang diidealkan itu akan bertindak berfungsi objektif, rasional dan segala macam itu. Melihat culture yang sekarang ini berlangsung, apakah seperti itu juga, saya tidak yakin. Ketidakyakinan itu lalu dengan satu kesadaran juga bahwa birokrasi tidak boleh ada intervensi politik, saya lebih melihat kemungkinannya ada kontrol timbal balik antara birokrasi dengan Pejabat Politik. Kontrol timbal balik ini penting, ini tidak bisa dilepas 100% ke Pejabat Politik, begitu juga ini tidak bisa dilepas 100% ke Pejabat non politik. Hubungan resiko...secara dinamis inilah yang harus diformulasikan didalam rumusan Undang-undang ini, melihat fungsi dan wewenang yang mau kita berikan kepada KSN. Pak,
Mohon maaf membandingkan kapasitas antara Partai Politik dengan birokrasi, kita harus jujur, Partai Politik secara knowledge dibawah kemampuan Birokrat-birokrat itu, padahal basic knowledge itu menjadi kunci penting ketika Partai Politik memegang kendali pemerintahan. Beberapa periode pemerintahan ini Pak, ya, yang muncul adalah Partai Politik melalui representasi Presiden yang terpilih yang tidak memiliki ya, kemampuan membangun struktur birokrasi yang positif. Karena apa, ya partainya serba dadakan, Pak. Serba dadakan, saya tidak mengatakan Golkar bagus, Pak Gamari. Tapi ini realitasnya, Pak, ini realitasnya, maka kalau KSN yang seperti itu kita berikan posisi yang sedemikian mutlak adanya, ya Partai Politik tidak punya kekuasaan apa-apa ini. Lalu buat apa....Pemilu, Pilpres segala macam. Yang mencalonkan itu akan birokrasi semua, dengan logika-logika yang memang sudah mereka bangun dan sudah terbangun gitu, untuk itu. Jadi kita jangan mendorong sesuatu yang menurut saya yang membuat tiba-tiba kita baru sadar ini kayak Tsunami hilang semua itu, posisi politik, maaf Pak Gamari, ini dalam perspektif yang lain. Itu secara teoritis benar yang disampaikan Pak Gamari itu, tetapi realitasnya kan kemampuan kapasitas Partai Politik dengan birokrasi tidak seimbang di Indonesia ini. Tidak seimbang. Di awal pembentukan kabinet, partai-partai kan sibuk menulis surat dalam amplop kepada Pak SBY, meminta portofolio apa yang diiinginkan termasuk PKS ini juga pesan dari awal Menteri Pertanian. Kavling lah. Loh itu kan sudah suatu niat gitu sebenarnya,dengan satu kalkulasi dan perhitungan masing-masing, ini...fungsi birokrasi itu. Kalau mau jujur, ya itu satu niat, partai ini berebut menteri ini, pertanian, IT, informasi,sesuai dengan harapan semua memang PKS yang dia dapat. Lalu partai-partai lain juga demikian, kecuali PDIP karena memang PDIP konsisten dalam posisi yang tidak mau masuk di kabinet ini, ya Golkar waktu itu belum Munas, tapi masih ditunggu oleh Pak SBY. Nunggu Munas, baru siapa namanya. Jadi tidak ada niat yang sejak awal, beda sama PKS. Ini soal KSN, Pak ya soal KSN seperti itu dalam pandangan saya. Kontrol itu resiprocal antara politik dan birokrasi, itu kuncinya, Pak, kuncinya. Yang kedua, isu yang kedua ini yang penting-penting saja ini, Pak Gamari, soal Korpri. Ini Korpri kalau dilihat dalam kacamata politis itu akan dilihat dengan cara seperti itu, karena ini beban masa lalu. Dosa masa lalulah. Ya, itu kan Golkar sudah mereformasi diri, kan, sudah melepaskan jalur....dan lain sebagainya. Ya, akan selalu seperti itu dilihatnya,tetapi kalau Korpri ini kita lihat sebagai satu unit yang bertanggung jawab secara mandiri untuk kesejahteraan Anggotanya, sifat kedinasan itu adalah kekuatan,Pak. Sifat kedinasan itu adalah kekuatan. Kalau kita melepaskan sifat kedinasan itu, apa yang kita lakukan sebenarnya adalah melepaskan kekuatan itu pada diri Korpri itu. Kalau hari ini Korpri belum ada kreasi-kreasi programnya yang bisa mengangkat kehidupan kesejahteraan Anggotanya, nah itu persoalannya memang, tetapi dalam jangka panjang, dengan jumlah keanggotaan yang sedemikian besarnya, lalu dengan kepastian ya, kemampuan keuangan dengan melalui kaji dan sebagainya,sebenarnya secara ekonomi ini adalah kekuatan besar Pak, kalau ini bisa dimanfaatkan. Lebih jauh dari apa yang dimiliki sekarang ini, bahkan Korpri tidak perlu dibiayai APBN, nantinya. Kalau dia bisa mengembangkan potensi internal ini, ya, saya pernah membayangkan Pak, saya bukan Pegawai Negeri tetapi saya membayangkan karena ini organisasi menghimpun jumlah jutaan orang dengan kemampuan yang ya diatas masyarakat kebanyakan, harusnya dia mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan Anggotanya sendiri. Tinggal memang yang diperlukan adalah tindakan entrepeneur untuk bisa mengembangkan kedudukan Korpri ini. Pak, itu sekali kalau dia menyelenggarakan satu program Insurance yang secara nasional, Pak, misalnya ini, dalam sekali program saja dia sudah bisa punya perusahaan asuransi sendiri Pak, Korpri itu Pak. Saya dari keluarga TNI, kakak saya PNS, harapan hidupnya tidak muluk-muluk Pak, setelah mendapatkan rumah ya, BTN kecil, bagaimana anaknya bisa sekolah ya, bagaimana sebelum dia Pensiun bisa naik Haji, tapi tidak korupsi ya. Itu harusnya dijawab oleh Korpri. Dengan kekuatan-kekuatan, kalau dia rumah yang BTN itu dia punya, anaknya sudah mentas sekolah, kuliah, ....dia sendiri sudah naik Haji, Pak, ini pegawai rendahan Pak, hidupnya sudah selesai di dunia ini Pak, artinya sudah tercapai citacitanya,tetapi kalau mau dilihat bahwa ini adalah sarana mobilisasi, lalu bisa dikendalikan oleh kekuatan politik yang muncul ketika itu, ya enggak selesai-selesai, Pak, akan selalu seperti itu. Faktanya siapa sih yang sekarang bisa memakai Korpri itu hari ini? Partai apa? Enggak bisa lagi digiring-giring Pegawai Negeri Sipil. Enggak bisa, siapa yang mau menggiring. Enggak bisa. Dan itu kalau itu terjadi, akan tampak, akan kelihatan dan itu menyalahi ketentuan perundangan. Nah oleh karena itu, Pak Ketua, saya tidak bermaksud ini mengarah pada suatu keputusan sifat dari Korpri ini menjadi kedinasan, tidak bermaksud seperti itu, tapi saya mengajak ini merenungkan,
Pak apakah benar sudut pandang kita melihat Korpri ini? Jangan-jangan kita justru menenggelamkan Korpri pada posisi yang dia tidak bisa bangkit lagi ketika sifat kedinasan itu sebagai daya pemikat sudah tidak ada lagi. Apa ikatannya di Korpri? Padahal jumlah mereka besar. Walaupun jumlah besar, kalau eksistensinya sendiri-sendiri tidak dirangkai menjadi satu kekuatan ya tidak bisa juga ini bangkit. Yang pegawai tingkat bawah ya hidupnya akan seperti dengan kemampuan itu saja, tidak ada kemampuan subsidi ulang, yang sebenarnya ini adalah hakekat gotong royong itulah. Jadi ini gotong royong yang diikat oleh kedinasan itu. Itu yang harus diwujudkan didalam Korpri. Maaf, dengan segala kritik saya, Korpri yang sekarang memang tidak ada kreasi-kreasi entrepeneurship untuk mengangkat kehidupan mereka, tetapi ini saatnya untuk diletakkan dia tidak sebagai unit politik dalam kacamata kita, tapi letakkan dia sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Anggotanya sendiri. Nah, begitu Ketua, jadi saya mengajak untuk merenung saja soal ini. Saya yakin ini tidak bisa diputuskan cepat, tapi cobalah ini kita renungkan dan syukur kalau ini menjadi diskusi lebih lanjut. Terima kasih Ketua. Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Silakan. F-PG (IR. AZHAR ROMLI, M.SI): Terima kasih Pak Pimpinan. Para Pimpinan dan Wakil yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya, ada dari BKN, ada dari Aparatur Negara dan para Anggota Panja yang saya hormati, Sebenarnya, saya berpikir pertemuan kita pada malam hari ini Panja, ketika adanya jawaban respon dari pemerintah, kita ada titik terang, karena pada tanggal 4 kemarin sebenarnya kita cukup mendalam bicara, saya tidak mau lagi mengulangi kembali, tetapi karena tadi Pak Gamari juga ada menyinggung hal-hal yang menjadi sikap kita, ya ini pikir perlu kita sama sharing pandangan. Saya juga masih khawatir karena ini kita juga belum akan memutuskan dalam waktu dekat ini, mungkin sebulan dua bulan lagi ini akan kabur lagi kalau begini pola pikir kita, tidak ada titik temu. Oleh karena itu saya ingin mulai sepakat apa menjadi permasalahan sekarang ini. Jadi Pak Gamari juga sama. Baik, jadi kalau soal posisi KSN, antara pandangan yang telah disampaikan oleh pemerintah dengan yang berkembang di DPR-RI sebagai lembaga negara yang mandiri memang kita harus menempatkan posisi lembaga negara itu dalam bentuk apa, misal kita bisa belajar dari suasana semangat kenapa KPU itu ada,kenapa KPK itu ada, karena rohnya itu muncul dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita menginginkan masalah KKN dengan ada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu akan terkikis, maka itu adanya KPK kan begitu semangatnya didalam implementasinya Undang-undang tentang KKN itu perlu dibuat semacam lembaga yang menumpahkan lagi soal masalah KKN. Demikian juga semangat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu kita menginginkan Pemilu itu harus dilaksanakan secara demokratis, maka muncul ada lembaga negara lagi untuk melakukan adanya KPU dan Bawaslu. Demikian juga adanya KPPU, karena masalah monopoli, KKN, .....itu juga ada dalam ...ekonomi, maka itu persaingan usaha orangpun juga ada nama lembaga. Nah, timbul pertanyaan kita, kalau dalam hal mengatur katakanlah Aparatur Sipil Negara ini, kita ingin ada lembaga negara yang mandiri ini apa cantolannya, kan itu persoalannya, bukan kemauan dari Pak Gamari menggebu-gebu itu persoalannya begitu, dalam hal kita membuat Undang-undang, turunan kita, kita sudah hafal betul ini, ini dari Undang-undang No.10 itu kan jiwa semangatnya kan diambil dari Undang-undang Dasar 1945, kalau kita tidak ada, mengada-adakan ada, nanti kita disalahkan juga oleh. Jadi itu yang maksud saya. Saya tidak mau masuk perdebatan, tapi kalau semangat berpikirnya misalnya membantu pemerintah KSN ini dalam rangka tadi misalnya menseleksi, merekrut sampai pada
posisi memang, memang dia posisinya dia harus diluar struktur yang diusulkan oleh pemerintah ini, begitu kan cara berpikirnya kita Pak. Oleh karena itu, kita harus paham betul juga apa sih fungsi dan peran itu nantinya terhadap KSN itu? Nah, kalau fungsinya dia yang dijelaskan oleh Saudara Taufiq tadi ya posisi kita hanya sampai disitu, memilih, merekrut, ...segala apa nama. Nah, kembali kepada wewenang, kita lihat lagi Undang-undang apa yang berkorelasi terhadap menetapkan Pejabat seperti Pejabat katakanlah Eselon I kalau dalam hal ini diinikan oleh, Eselon Seniorlah itu, saya pikir kita juga jangan melangkah, lembaga negara ini, padahal Presiden juga adalah lembaga negara. DPR-RI lembaga negara. DPD adalah lembaga negara. Nah kita mengintervensi jabatan lembaga negara yang lain terhadap adanya KSN, kalau kita sudah menempatkan KSN ini sebagai lembaga...Oleh karena itu, berpikir itu saya pikir harus kita tempatkan dalam kita membahas Undang-undang ini, bukan persoalan ini perlu ini atau tidak, oh ini fungsinya, kita lihat posisi apa ini nanti, kalau pada posisi menetapkannya disini saya lihat dalam pembahasan selanjutnya tidak ada persoalan menetapkan, hanya ada membuat menetapkan regulasi oke, mengawasi pelaksanaan, menyeleksi calon Eksekutif Senior, mengusulkan pergantian Pejabat. Mengusulkan itu kan sampai pada posisi 3 orang itu. Ketika itu untuk ditetapkan, wewenang yang akan diminta. Nah ini persoalannya jadi wewenang itu pada siapa? Kalau kita ingin lembaga negara yang menetapkan tadi, yang Presiden juga adalah lembaga negara, kenapa kita harus masuk persoalan-persoalan domainnya negara, pemerintah? Itu persoalan-persoalan yang perlu kita titik temu persoalannya ini menurut saya , bukan Pak Gamari ini walaupun kita tahu juga beliau juga adalah Korpri...dulunya, ataupun dulu penetapan jabatan, ini supaya perbedaan pandangan kita ini klop nanti pada posisinya. Itu persoalan daripada KSN dan mengenai posisi jabatannya saya lebih condong seperti saya bicara pada minggu tanggal 4 yang lalu, posisinya itu kita lihat kita terhadap Undang-undang yang lain apa KSN wewenang dalam hal menetapkan seseorang jabatan itu. Kalau itu ada oleh lembaga negara yang lain, dia kan ada ini dia ...lembaga negara, ..dia menetapkan, berarti domain tadi domain lembaga negara yang lain. Itu suatu hal yang mungkin perlu kita cermati kembali. Yang kedua, hal yang lain juga, soal Anggota saya pikir saya sepaham betul ini dengan Pak Gamari, jadi kalau itu kita sepakat betul soal jumlah dan unsur yang itu tadi ...kita apa alasannya praktisi profesional kalangan dunia usaha kenapa kalangan yang lain juga tidak, nah ini juga saya pikir kita sangat ini sekali. Nah, kembali ke persoalan pemahaman kita tentang katakanlah jabatan Eksekutif dengan yang diinikan oleh pemerintah Eselon Senior ya. Saya mencoba juga mencernakan ini, bukan...atau apa. Kalau pemahaman kita tentang Eksekutif ini kan suatu level yang konotasinya jabatan seseorang jabatan dalam proses pengambilan keputusan, kira-kira begitulah. Eksekutif namanya, tetapi ketika kita bicara ASN ini, pegawai negeri ini tentunya dia kan ada Eselon-Eselon, siapa orang yang pengambil kebijaksanaan tentunya pada Eselon Senior kalau istilah pemerintah, ataupun Eksekutif yang diusulkan oleh DPR-RI. Siapa yang pengatur, pengendali, kan begitu, kan ada Pak....Siapa yang pelaksana dan ada yang staf oleh karena itu pemahaman kita tentang Eselon saya pikir arahnya harus kesana, bukan persoalan kita hanya sebut Eksekutif ini, karena Eksekutif ini ya hanya satu posisi saja, padahal yang diaturnya adalah sebagaimana yang tadi dikemukakan oleh pemerintah itu adalah ....tapi ini mengartikan kita terhadap ....itu tadi Pak ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah ini masih kita terima dalam konteks misalnya katakanlah Eselon Senior begitu, karena kalau pendekatan kita memahami betul isi daripada Aparatur Negara itu mulai dari pembuat kebijaksaan, sampai dia pengatur, sampai dia pelaksana, itu ada diatur, tetap itu pengeselonan namanya. Hal lain saya pikir yang perlu kita pahami, saya setuju juga mengenai masalah Pensiun Pegawai itu Pak, karena uang yang diambil saja itu bukan uang dari negara loh Pak, yang diambil itu kan dari uang yang dipotong setiap bulan itu ada penggajian kita dipotong untuk Pensiun katanya, sebenarnya itu uang ada kembali daripada Aparatur Sipil itu juga, jadi wajar kalau ini harus dibiayai oleh kita tanpa meng ini, jadi bagaimana pengaturan manajemen saja. Jadi tidak usah dilihat dari segi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional itu, karena itu dari dia untuk dia toh. Bagaimana itu manajemennya saja dalam hal ini, karena uang itu dari dia, jadi itu harus dipikir apalagi tadi ada usul kalau bisa disejajarkan masa pensiunnya sampai umur 58, saya pikir karena itu sangat....
Terakhir mengenai masalah Kop ASN ini. Korprilah ya. Saya tanggal 4 kemarin berbusabusa, banyak juga berbicara, pemahaman kita tentang posisi Korpri dia ingin berada di lingkup kedinasan atau diluar kedinasan. Ini konteksnya kan banyak Pak, karena Korpri itu adalah warga negara juga Pak, dia punya kesempatan hak yang sama. Oleh karena itu, dalam konteks suatu pengaturan, kalau dia berada diluar kedinasan, justru ruang untuk dipolitisir itu sangat besar. Pengalaman saya kebetulan juga, pegawai negeri Pak, sebelum DPR-RI itu sebelum ada Undangundang 43/99 ya, kita tegas keluar dari PNS saya jadi DPR-RI, nah jadi itu justru rawan sekali, karena apa, karena pegawai negeri itu kan sebagai warga negara Pasal 28 juga,dia untuk berada berbakti diluar kedinasan, sebenarnya kan organisasi apa kan boleh dia masuk, apakah mau NU, mau Muhammadiyah, apa organisasi profesi, Insinyur, ataukah Kosgoro, MKGR, pokoknya dia boleh diluar kedinasan, itu hak dia selaku warga negara dan dijamin oleh Pasal 28, karena pegawai negeri juga punya kesempatan yang sama untuk maju. Dia boleh mengikuti berbagai kegiatan sosial organisasi masyarakat tapi ketika dia dalam koridor kedinasan, pengkontrolannya itu kan harus dalam satu ini yang satu begitu, cuma persoalannya memang kita bagaimana semangat adanya organisasi Korpri ini kan lebih mengarah kepada pengembangan bakat dia dan juga dalam rangka menuju kesejahteraan dia. Nah ini saya pikir yang telah selama ini ada dilakukan katakanlah Korpri itu organisasinya sebenarnya banyak yang kesejahteraan, Koperasi banyak maju oleh Anggota Korpri itu dia mengembangkan Koperasi, bahkan dia juga ada mengumpulkan dana untuk keperluan dia mendapatkan rumah juga ada Bapertarum itu kan ada, termasuk hal-hal lain. Jadi maksud saya Ketua, kita jangan apriori ini hak saya untuk berbicara, Saudara Ketua, saya ingin ....hal ini supaya benar buat kita, jangan kita disalahkan, yang mungkin ....ini terjadi, ini berdasarkan pengalaman gitu loh. Oleh karena itu, tadi kesempatan saya untuk ngomong, karena kita sudah batas tadi menginginkan batas jam 11, kalau memang jam 11 masih belum lewat masih ada kesempatan. Oleh karena itu, saya pikir kita berpendapat, saya terus terang ......lebih condong Korpri supaya tidak dipolitisir itu berada didalam organisasi kedinasan, mutlak itu. Ini boleh dipatahkan, kalaupun tidak nanti minta persetujuan daripada Ketua itu pendapat dari mungkin bisa dari Fraksi kita, karena kita tidak mau ....sana tadi. Oleh karena itu, pada waktu yang lalu saya cukup banyak berbicara pasti dicatat, saya tidak menyinggung yang lain, jadi pikiran kita begitu Pak, terima kasih Saudara Ketua. Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Saya mau kasih tahu Pak Menteri saja, untuk jadi Ketua di Komisi II ini seperti orang naik Haji, Pak. Jadi mesti banyak-banyak kesabaran. Jadi kalau kurang-kurang sabar disini, itu kalau enggak gila saja sudah bagus, Pak. Itu yang namanya Pak Rusli Ridwan, itu cuma bertahan 2 hari jadi Ketua disini, sudah itu dia lempar handuk. Enggak kuat, saya mendingan suruh push-up daripada jadi Ketua di Komisi II DPR-RI karena disini perlu kesabaran yang amat sangat. Pak Gamari dulu. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Bukan, Pak, sabar dan syukur, karena dua-duanya ciri orang yang beriman. Pak Ketua, Saya perlu merespons apa yang disampaikan oleh Pak Azhar Romli. Saya ingin mengajak Bapak untuk membaca Konsideran RUU kita ya,karena Bapak menanyakan apa cantolannya. Konsideran itu coba dibaca Pak, kalau Bapak belum pernah baca. Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, ya, kemudian bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini cantolannya, Pak, ya, kalau Bapak tadi nanya.
Jadi mungkin Bapak lupa belum membaca Konsideran itu kan itu menjadi inisiatif kita yang sudah kita sepakati persoalan ini gitu, karena Bapak menyebut nama saya salah, Gamiri maka saya respon sekaligus memberikan nama yang benar, nama saya Gamari Sutrisno. Ya, Pak ya, Pak Azhar? Kita lanjutkan nanti diluar. Itu saja Pak, saya kira yang lain-lain sebetulnya nanti penjelasan diluar sajalah yang kedinasan non kedinasan itu karena kalau saya lanjutkan panjang juga ini perdebatannya, terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Baik, saya kira rapat ini bisa.....Bapak masih ada...Pak Menteri, kalau cukup kita akhiri rapat ini. Pak Menteri silakan. MENPAN & REFORMASI BIROKRASI: 10-12 menit menanggapi satu-satu. Ini kita bukan mau Voting, tapi pendalaman, pelebaran sehingga saling memahami empati yang kita bangun. Pak Nanang, Saya kira saya sependapat BUP kita tulis dalam Undang-undang supaya lebih pasti, ya kita usahakan ya. Baik, kita lagi berusaha menyiapkan RPP-nya, belum siap RPP-nya, jadi kita harapkan 3 sampai 6 bulan sudahlah keluar RPP-nya, jangan bertahun, karena kita ini bukan untuk penghias, tapi ini betul-betul sebagai dasar kita bikin reformasi bikrokrasi. Jadi makin cepat RPP-nya turun, makin cepat kita bisa gulirkan gerakan Reformasi Birokrasi. Jadi . Tiga...tentang Promosi, Rekrutmen dan BUP, tiga itu RPP. Saya sependapat Menpan dekati Mendagri memang harus Pak, kita harus banyak kawan, tapi lawan yang terdapat ini kadang-kadang bukan karena memang beda, karena salah pengertian, komunikasi, terutama dengan Pak Gamari. Untung saya pernah DPR-RI walaupun sebentar, kalau enggak bisa grogi saya disini, tapi walaupun pernah DPR-RI saya enggak boleh kurang ajar, tetap harus. Pak Gamari, Saya kira cara pandang kita ini ada benarnya, tapi juga, tadi saya pinjam kalimat Pak Taufiq, ini masa lalu yang traumatis, masa lalu. Jadi saya contohkan Bapak, saya memilih Kepala LAN, Kepala BKN, Deputi, Staf Ahli itu lewat sebuah tim, disitu ada Wamen saya, ada Pak Sarwono K., Prof. Effendi, Prof. Kristiadi, Prof. Mustofa, itu ada 9 orang tim dan yang paling penting disamping wawancara itu sembilan-sembilannya....jadi enggak bisa KKN, ada Assessment Center Pak yang membahas 10 item, leadership, kepercayaan diri, konsepsi, jadi ada 10 hal itu enggak bisa ditipu,Pak. Ada yang dapat nilainya full Pak, 5,5, sampai 10 item, 50, ada yang dapat 55, ada 43, 47 jadi jelas sekali dibagi Pak dan saya orang politik Pak, tapi sekali saya katakan saya akan pilih orang lewat tim...tenaga ahli, 1,2,3 orang yang saya usulkan ke TPA memang saya itu saya enggak kenal dan enggak pernah jumpa awak. Nomor 2 orang yang saya harap bisa jadi, tapi dia nomor 2, beda 3 angka, nomor 3 saya enggak kenal, saya serahkan kepada TPA .....nomor 1 Pak. Jadi suasana politik didalam TPA saya berani jamin Nol, tapi tidak semua Menteri melakukan seperti itu, ada Menteri yang cari orang yang bisa diatur , ada Menteri menggeser kelompok itu, ganti kelompok lain, itu... dilakukan. ....yang kuat dengan orang yang enggak kuat. Jadi itu saya enggak usah sebut dimana, Pak. Jadi permainan itu bukan di TPA tapi di, kalau mau main ya, sumber awal Pak. ...politiknya mau menggunakan the right man in the right place atau interest didepannya ......pak. bisa dilakukan oleh siapapun. Saya waktu itu jadi Gubernur saya
usulkan Sekda, saya suka yang ini, saya ditanya saya usulkan si A, si B, si C ini nomor tiga saja yang saya taruh, bukan nomor 2 nomor 3. Jadi Mendagri enggak bisa atur ini, karena saya pilih yang tiga itu berdasarkan kepentingan saya, wlaupun bukan kepentingan ...tapi kepentingan yang sangat saya yakin tanpa melalui prosedur pemilihan yang firm. Nah, kita akan lakukan itu Pak setiap Kantor BKN atau kantor lain,... Assessment Center di seluruh Provinsi, supaya terjadi pemilihan seperti itu. Inilah yang menjamin netralitas Pak ya. Jadi wawancara itu sedikit tapi terbuka, tapi yang Assessment Center yang menjamin, jadi bukan lembaganya tapi prosedurnya, Pak....Kemudian, apa tanggapan dari rekan saya Pak Mendagri, Pak Azwar kalau KSN dilepas sama orang luar, dipolitisasi semua nanti, beliau dengan pandangan lain lagi. Nanti di open...orang DPR-RI maaf ya, DPR-RI yang duduk disitu orang politik, walaupun namanya dari profesional, tapi orang politik, habislah semua kita diatur sama politik. Ini, ini saya minta maaf, saya anu, pandangannya seperti itu, kan terbalik-balik, Pak. Nah, sekarang kita jernih saja, kita setuju memperkecil peran politik dalam memutuskan, kita setuju, tapi domainnya domain pemerintah, tapi kita minta pemerintah melaksanakan se-fair mungkin, itu yang kita harapkan. Nah saya kira kalau dilaksanakan seperti yang sekarang Menpan adakan sudah cukuplah, yang terpilih bukan orang yang saya kenal Pak. Sampai saya kirim ke Presiden, saya enggak kenal yang namanya Agus itu, Profesor itu, Kepala LAN sekarang, bagaimana lagi fairnya Pak? Ini kita mau jujur ya, tapi sudahlah, nah apakah beliau terbaik, teori mengatakan seperti itu, ya enggak ada orang sempurna, tapi kita bimbing Pak, itu yang terbaik. Saya kira inilah jiwa yang kita laksanakan, itu yang pertama. Jadi KSN harus menjamin proses itu terjadi, tapi apakah KSN akan mengurus juga ke Provinsi...enggak, nah kita lihat dululah, biar Mendagri juga ada, tapi di Kemendagri harus ada proses terjadi, KSN boleh awasi, boleh ikut sebagai Anggota, boleh ikut memilih timnya, saya kira gitu, tapi orang Depdagri harus diberi kesempatan dia punya anggota juga untuk ....jangan lepas sama sekali, kira-kira gitu Pak, demikian juga Kementerian lain, PU harus ikut kalau yang kita pilih Eselon I di PU atau Eselon II di PU. Nah jadi KSN ini lembaga yang menjamin terjadinya proses rekrutmen secara fair Fit & Proper Test dan sebagainya. Saya kira itu yang penting Pak. Ada sebuah lembaga yang mengawasi menjamin sistem itu berjalan, itu lebih penting. ........oleh Undang-undang ASN ini, ada yang mengawasi. Yang kedua, ini kebetulan kena ke Kementerian PAN, kalau KSN adalah lembaga yang membuat regulasi dimana posisi Menpan? Kan saya katakan tadi kalau di Korea Utara, Korea Selatan 20 tahun yang lalu memang Kementerian dianggap sudah lumpuh. Enggak ada Kementerian PAN waktu itu,makanya dibuatlah Komite itu. Nah saya kira mana yang enggak ditangani oleh Menpan saja yang kita buat netral untuk ngawasi kira-kira itu juga bahan yang perlu. Itu Pak Gamari saya kira. Saya kira bukan soal lembaga bisa Pak kita tambah satu lagi kalau dibutuhkan, tapi fungsinya yang perlu kita atur, jangan berlebihan. Masih dengan Pak Gamari, JES, JES ini saya yang ngusulkan. Jadi resistensi dari bawah seolah-olah Jabatan Eksekutif Senior ini diluar tata yang ada, jadi bicara soal luar, tiba-tiba masih pangkatnya 4A masuk ke atas 1, atau tiba-tiba orang diluar pemerintahan masuk dalam, mau masuk kedalam JES mau jadi Dirjen, itu meresahkan dibawah. Memang ada unsur seperti itu sebenarnya kalau dinamakan Eksekutif Senior. Jadi saya minta sama Wamen, janganlah kita sekaligus mau merubah, diantara Eselon I, Eselon II juga boleh mau naik Eselon I, itu saja kita bisa atur sudah bagus, nanti kalau diluar orang PNS itu Presiden yang mutuskan, ini boleh dikecualikan, Dirjen ini perlu orang luar, itu kita buat Presiden punya hak untuk menentukan itu. Jadi yang selebihnya, stepnya Bapak-Ibu sekalian, kita minta ada proses seleksi secara fair itu dulu, dari kelompok yang ada sekarang. Jadi jangan, orang yang sudah merasa sudah 4C,4D hilang kesempatannya, kira-kira begitu. Jadi jangan ada culture shock saya kira, perlu kita buat, karena merubah orang dari comfort zone kepada competition zone ini kalau enggak hati-hati bisa berontak, Pak. Berontak yang paling bahaya itu silent, diam, dia enggak mau kerja apa-apa, itu repot kita Pak. Ya, sabotase, enggak semangat, itu saya kira itu. Saya mau jelaskan itu,Pak. Saya ini orang swasta murni. Mulai perubahan sejak jadi Wagub, Gubernur saya sampai dalam saya lihat perubahan harus terus, tapi memahami persoalan didalam itu sangat kita perlukan, 50-50 Pak saya kira. Jadi saya kira kita pelihara reformisnya DPR-RI terus kita juga ada mediasi sehingga perubahan ini secara bertahap.
Gaji dan Tunjangan Pegawai. Menteri Keuangan enggak mau sama sekali ke Pusat. Jiwanya begitu Pak, yang membuat pegawai itu lebih itu daerah justru, pada saat daerah enggak sanggup bayar lagi, dia melempar ke pusat. Nah, psikologi ini Pak, saya seperti contohkan, kalau kita punya uang 10 juta, kita serahkan sama isteri kita suruh beli tas Gucci dia enggak mau beli, tapi kalau kita yang beli 10 juta, tas Gucci, dia terima kasih, tapi kalau kita kasih uang, walaupun dia kepingin, dia enggak mau beli tas itu,artinya ada psikologi Pak, biar uang itu uang yang dibukukan di daerah, yang membayar gaji pegawai daerah, supaya mereka secara bertahap pelan-pelan kedepan mengecilkan belanja pegawai ini. Jadi kita harapkan seperti itu Pak. Jadi saya bisa pahami pendapat dari Menteri Keuangan, disamping masalah anggaran Pak Undangundang, tetapi perlu. Nah soal Eselon Senior tadi, Eselon I, II, yang bayar siapa, memang tadi ada kepingin supaya dibayarkan di Pusat, supaya mereka netral, tapi secara teknis ada masalah dengan DAU, ada masalah kalau mereka nanti lepas dari jabatan itu siapa lagi yang bayar, saya kira enggak signifikan daerah juga sanggup bayar seperti sekarang. Jadi soal kekuatan mereka bukan pada gaji, tapi pada jabatan itu tidak bisa sembarangan diganti oleh pejabat politik, kecuali memang ada salah. Jadi saya kira begitu Pak. Mengenai Pensiun. Jadi Pensiun yang ada sekarang harus dibayar, Pak. Force to go istilahnya Pak. Hari ini pensiun yang dikutip dari PNS 10 Trilyun, tapi yang dibayarkan pada PNS 60 Trilyun. Itu akan meningkat menjadi 125 Trilyun pada tahun 2025. Itu luar biasa besar. Jadi pemerintah harus buat. Pensiunnya enggak seberapa, pemerintah menderita besar sekali. Jadi mungkin ada cut off mulai dari tahun berapa terima, kita atur, yang PTT seperti apa pensiunnya, gajinya lebih besar sehingga tunjangannya lebih besar, potongannya lebih besar, sehingga dia dapat pensiun lebih besar. Saya kira itu akan diatur lagilah Pak. Kita tidak merubah semua, tapi ada cut off. Kita harus atur dalam Undang-undang ini. Mengenai Korpri, jadi ini besar Pak, sampai saya kirim Wamen dengan Ibu Diah ya, Pak Tasdik diskusi. Sudah dapat sedikit, saya bicara dengan Ibu Diah, “Pak Menpan, kalau Korpri itu mau netral, ya jangan dibebaskan dari Kedinasan”. Nah jadi kan cara pandangnya. Jadi menurut Ibu Diah dari Depdagri justru kalau kita bebaskan, dia enggak bisa kita kendalikan, nah ini kan cara pandang. Jadi yang menurut saya yang paling penting kita, semuanya ingin Korpri ini bebas, itu saja, kita sependapat, both side, DPR-RI dengan pemerintah sama-sama inginkan ini bebas dari intervensi politik. Nah menurut pemerintah, sekarang yang kuat justru dengan kedinasan kita bisa kendalikan. Nanti soal melanggar ketentuan tidak netral itu kita akan buat lebih rinci lagi, tapi kalau kita lepaskan justru kita susah kontrol, mereka ditarik oleh organisasi lain, organisasi politik yang lain. Soal struktural, memang ini akan ada 500 Kabupaten, setiap Kabupaten ada 1 Eselon IIIA, kemudian ada 33 Provinsi masing-masing ada IIA atau IIB yang menjadi Sekretaris. Saya kira ini juga tidak terlalu signifikan kalau kita masih pertahankan supaya orang itu betul bekerja melayani Korpri, dihargai juga dia untuk naik pangkat itu saja sebenarnya sih, tapi ini masih bisa kita anukan. Saya sependapat dengan tadi Pak Azhar, itu banyak sekali saran-saran supaya Korpri bisa lebih berperan ya. Saya kira Pak Azhar juga sependapat masalah Eselon, Jabatan Eselon Senior dengan Eksekutif Senior, jadi Eselon itu lebih familiar di mata Korpri. Jadi kita tidak usah paksakan Eksekutif. Pak Gamari juga bisa terima. Pak Taufiq, Ya sejalan ya, jadi memang ngono ya ngono, tapi ojo ngono tenan kan gitu Pak kira-kira, khayru uwori hausatuha, jadi setengah-tengah itu, jadi jalan tengah itu yang paling rapi Pak, kirakira gitu Pak Taufiq dan mengharapkan Korpri bisa lebih peran dalam rangka kesejahteraan PNS, saya kira sependapat. Sudah empat.
Pak Zakaria, saya kira sama, Pak Zakaria, netralitas yang kita cari, jadi pemahamannya kita rapikan, tapi semua sependapat bahwa Korpri harus netral. Saya kira lainnya sejalan Pak. Demikian tanggapan saya. Maaf saya bawa juga pikiran Pak Gamawan, pikiran Ibu Diah, supaya sama-sama kita. Terima kasih. Kalau ada kurang, mohon maaf, Assalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikum salam. Jadi begini Pak, tanpa kita sadari kita ada terjadi pertemuan Pak, ada meeting of mind yang sangat baik sekali ini. Supaya dia tidak tercecer, maka saya pikir besok tim ahli dari pemerintah bersama-sama dengan tim ahli dari kita akan menyatukan ini, ya. Nah, hal-hal yang bersamaan tadi .....Kemudian, masing-masing kita baik dari pemerintah maupun dari DPR-RI kita akan melakukan konsolidasi masing-masing. Ini perlu konsolidasi masing-masing untuk menyamakan pendapat-pendapat kita supaya ada meeting in mind-nya itu lebih klop. Selain itu, saya akan sampaikan kepada Fraksi-Fraksi kita mulai menyusun nanti pembentukan Timus dan Timsin yang masing-masing Demokrat 4 orang, Golkar 2, PDIP 2, PKS 1, PAN 1, PPP 1, PKB 1, Gerindra 1 dan Hanura 1 dan ini kita sudah siapkan itu. Jadi saya kira malam ini tanpa terasa, Alhamdulillahirabbil'alamiin, Pak Menteri kita menemukan banyak sekali hal-hal yang bisa kita sepakati, Pak Gamari bisa mundur, Pak...bisa mundur, Bapak bisa bergeser, ini tanpa kita sadari kita ketemu. Nah, hal-hal ini sangat menggembirakan. Jadi saya kira waktunya sudah cukup, kita bisa akhiri rapat malam ini. Ada yang Bapak mau sampaikan dulu, silakan. KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA /F-PG): Ya, terima kasih Pak Taufiq, Pimpinan Rapat. Pak Menteri dan jajarannya, Ibu dan Bapak Anggota Panja, Saya mencoba menajamkan katakanlah apa yang disampaikan oleh Pak Taufiq selaku Pimpinan Rapat Ketua Panja, artinya bahwa dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah terhadap beberapa hal yang disampaikan dan juga sudah mendapatkan respon dari kita semua, artinya bahwa menugaskan kepada tim pemerintah dan tim DPR-RI Pak, untuk mencoba mempersiapkan berbagai rancangan alternatif, tim kami sudah ditugaskan untuk itu. Yang tetap pada prinsipnya kesamaan sudut pandangan antara Komisi II DPR-RI dengan pemerintah itu yang menjadi kunci Pak. Kuncinya apa, tujuan daripada filosofi pembentukan Aparatur Sipil Negara ini, ini yang tidak boleh bergeser. Ini tidak boleh bergeser, Pak Gamari. Jadi tetap pada fokus kita ingin menjadikan Aparatur Sipil Negara ini aparatur yang profesional, dia kompeten, memiliki integrity dan morality yang baik yang dia tidak bisa lagi diombang-ombing oleh kepentingan politik siapapun yang berkuasa. Oleh karena itu, berkenaan dengan itu, maka memang ini sesuatu yang kami melihat dari pihak pemerintah ini untuk mengacu mengarah kesana ini sesuatu perubahan yang sangat dikatakan ya revolusioner apa progresif begitu ya, lompatan yang luar biasa maju ini nampaknya masih banyak pihak yang masih tanda petik, ya jangan terlalu secepat sedrastis itu, kira-kira saya tangkap dari Pak Menteri seperti itu nampaknya. Nah, menganggap bahwa konsep gagasan DPR-RI ini artinya terlalu lompat jauh, oke. Jadi artinya, tetap kami pada prinsip Undangundang ini harus selesai, Pak. Nah, supaya selesai, menurut hemat kami, nah inilah tim tenaga ahli dari pemerintah dengan tenaga ahli dari kami untuk mencoba merumuskan dalam bentuk rumusan-rumusan yang alternatif tanpa harus kehilangan ruhnya, Pak. Ruhnya yang saya katakan tadi, profesional, ini segala macam, sehingga nanti coba ditarik tentang bagaimana posisi yang sebaiknya untuk KSN-nya, JES-nya dan lain sebagainya dari berbagai gambaran pemikiran yang sudah berkembang dari kita semua, termasuk soal Biaya Usia Pensiun (BUP) termasuk juga yang dikatakan menukik berikutnya yang disampaikan....konsolidasi, Pak. Nampaknya pihak pemerintah
juga perlu melakukan konsolidasi kembali terutama yang terkait dengan pembiayaan Aparatur Sipil Negara, yang terkait dengan sumber pembiayaan yang APBN maupun dengan APBD dan itu core-nya Undang-undang 17 yang itu leading sektornya adalah Menteri Keuangan, nah itu juga harus dilakukan Pak. Jadi ketika kita nanti ketemu dalam rapat tim perumus atau rapat Panja dan sebagainya yang kelak nanti disusun itu Pak, itu bahan-bahan itu sudah tersajikan. Jadi kita kalau ditanya progress tentang RUU ASN , Komisi II DPR-RI itu sudah ada langkah-langkah seperti itu. Ini hanya sekedar penambahan apa yang disampaikan Pimpinan Rapat. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Taufiq. KETUA RAPAT: Baik, Pak Menteri, Saudara sekalian, saya kira kita bisa mengakhiri rapat pada malam hari ini. Tadi sudah saya katakan bahwa, tanpa kita sadari kita maju sangat signifikan, Pak Menteri. Ini terbukti bahwa apa yang saya sampaikan pada awal ternyata kita punya titik berpikir yang sama, persepsi kita sama, seperti yang disampaikan Pak Agun tadi, kita ingin ASN yang lebih baik pada masa depan, kita ingin yang lebih profesional, kita ingin yang lebih independen dan sebagainya. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, wabilahittaufiq wal hidayah, Wassalam'mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 22.55 WIB) Jakarta, 5 Juli 2012 a.n. Ketua Rapat Sekretaris
Dra. HANI YULIASIH 19640726 199103 2002
