Meltiana 1, Muhammad Noor 2, HM. Djamal Amin 3

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (1): 26-39 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT) Meltiana1, Muhammad Noor2, HM. Djamal Amin3 Abstrak Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan faktor pendukung serta penghamabat melalui subfokus penelitian yaitu: (1) Komponen pembiayaan; (2) Ketentuan penggunaan; (3) Larangan penggunaan; (4) Mekanisme pembelian barang dan jasa; (5) Pencatatan inventaris barang atau asset.. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif, melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik uji kredibilitas triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 2 Sendawar tahun 2015, secara implementatif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun secara aplikatif dihadapkan dengan sumber daya dalam memahami tujuan kebijakan dan kurangnya pemahaman mengenai tugas dari pelaksana kebijakan tersebut, serta koordinasi dan komunikasi antara pelaksana dan penyelanggara kebijakan masih kurang maksimal. Selain itu dari sisi pengawasan dari pihak yang terkait juga belum secara optimal berjalan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pengajuan permohonan dana bantuan, dan pencairan. Bahkan di tahun 2015 SPJ pada triwulan II dan III di SMA Negri 2 Sendawar tidak dapat dicairkan karena keterbatasan kas daerah, ini membuat kegiatan yang telah di rencanakan menjadi terhambat/tertunda. Besaran dana BOSDA yang diterima SMA Negeri 2 belum sesuai dengan ketentuan, dimana setiap siswa menerima Rp.2.000.000/tahun tetapi dalam realitanya hanya menerima Rp.1.000.000/tahun. Kata Kunci: Implementasi kebijakan BOSDA, SMA Negeri 2 Sendawar

1

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda 3 Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmul Samarinda 2

Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah…. (Meltiana)

Abstract This study aims to describe and analyze the implementation of the Regional School Operational Assistance policy and supporting factors and penghamabat through subfokus research are: (1) The components of financing; (2) Conditions of use; (3) Prohibition of use; (4) The mechanism of purchasing goods and services; (5) The recording of inventory items or assets .. This study used a qualitative descriptive approach with the technique of collecting data through observation, interviews, and a review of documentation, which is then analyzed using data analysis interactive model, through the condensation stage, data presentation, and conclusion / verification. Testing the validity of the data using triangulation techniques credibility test. The results showed that the implementation of the Regional School Operational Assistance policy at SMAN 2 Sendawar 2015, is implementable in accordance with applicable regulations. However applicative faced with resource in understanding the policy objectives and a lack of understanding of the task of implementing the policy, as well as coordination and communication between the executive and organizer of policy is still less than the maximum. Also from the supervision of the relevant parties are also not optimally run. This resulted in delays in the submission of requests for funding, and liquefaction. Even in 2015 SPJ in the second and third quarters in SMA Negri 2 Sendawar can not be disbursed due to the limitations of the local treasury, this makes the activities that have been planned to be blocked / delayed. The amount of funds received BOSDA SMAN 2 not in accordance with the provisions, where each student receives Rp.2.000.000 / year but in reality only accept Rp.1.000.000 / year. Keyword: BOSDA policy implementation, SMAN 2 Sendawar Pendahuluan Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia, di negara maju maupun negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Pendidikan memiliki peran untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia tang tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu pendidikan menjadi hal pokok dan mendasar bagi setiap orang. Pendidikan sebagai salah satu kunci penangulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam rangka optimalisasi penuntasan wajib belajar dan meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah telah mengeluarkan kibijakan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/ OT/2006 tentang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) – BBM untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan diharapkan melalui kebijakan tersebut, dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena siswa telah dibebaskan dari biaya seluruh kegiatan antara lain biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan 27

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 1, 2017: 26-39

pendaftaran ulang, buku teks pelajaran serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan / proses belajar mengajar siswa. Dengan demikian siswa tidak lagi terbebani dengan biaya-biaya lain yang terkait dengan kegiatan sekolah. Mengiri program pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tentang pelaksanaan penggunaan bantuan operasional sekolah dan dana bantuan yang diberikan pemerintah provinsi sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,- persiswa/tahun bagi pendidikan umum (SMA/MA) dan Rp.2.500.000 untuk Kejuruan. Cukup beralasan jika siswa tidak terbebani biaya operasional, faktor lain yang terkait dengan bantuan operasional sekolah adalah pengelolaan dana bantuan tersebut agar dikelola secara efektif. Dengan melibatkan lembaga yang terkait seperti Komite Sekolah diharapkan dapat berperan aktif dalam mengambil keputusan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan sekolah sehingga penuntasan wajib belajar 12 tahun dapat tercapai. Dalam mendukung hal tersebut menurut Peraturan Pemerintah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas dengan dikeluarkan kebijakan tersebut maka setiap siswa dibebaskan dari biaya selurh kegiatan antara lain pendaftaran, pengadaan formulir dan daftar ulang serta buku teks pelajaran atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar. Dengan demikian siswa tidak lagi terbebani dengan biaya-biaya lain yang terkait dengan kegiatan sekolah Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya sedangkan kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan, setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. (Sunarko, 2005 : 84). Dunn (2003:24-25) mengungkapkan proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang komplek karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian seperti ini yang tercantum dalam bagian ini, sebab masih ada satu

28


tahap lagi yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Didalam setiap proses terhadap tahap-tahap kebijakan publik. Implementasi Kebijakan Publik Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (1997:65) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkanya pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikanya atau untuk menimbulkan dampak atau akibat nyata pada masyarakat. Sedangkan Meter dan Horn dalam Wahab (1997:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan atau direncanakan dalam keputusankebijaksaaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi semua tindaka berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak aktualnya. Edwards III (1980:1) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan diantara penetapan suatu kebijaka seperti tahap hukum, legislatif , pejatuhan keputusan pengadilan atau pengumuman peraturan dan konsekuensi kebijakan bagi individu yang terkait. Implementasi kebijakan tidak berdiri sendiri punya keterkaitan dengan berbagai macam institusi dan lembagalembaga baik swasta maupun pemerintah dan mencakup pada ruang lingkup yang cukup luas. Menurut Edward implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu : a. Komunikasi, agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. b. Sumber daya, jika personalia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang seumber daya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, implementasi juga tidak akan efektif. c. Desposisi, sikap implementator adalah faktor kristis ketiga yang ada dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. d. Struktur birokrasi, jika sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin masih dicegah karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Konsep Pendidikan Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan kehidupan sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat. Mengenai pentingnya pendidikan bagi seorang manusia dapat ditinjau dari aspek (Maksum ,2009:272). Menurut Redja 29


(2001:59), mendefinisiskan pendidikan sebagai kegiatan bimbingan atau pengajaran atau latihan yang berlangsung seumur hidup untuk mempersiapkan peserta didik memainkan perannya dengan tepat dan konstruktif dalam berbagai lingkungan hidupnya dimasa mendatang. Menurut Notoatmodjo (2003:42), tujuan pendidikan adalah rumusan tingkah laku yang lajim dirumuskan dalam kategori pengetahuan, cerdas, sikap dan keterlampilan yang diharapkan dimiliki oleh sasaran pendidikan setelah menyelesaikan program pendidikan. Nanang (2002: 23) menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biayabiaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan siswa dalam belajar. Menurut Mulyasa (2006: 48): Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaikbaiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Rangka percepatan pembangunan bidang pendidikan maka upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah melalui subsidi kompensasi pengurangan Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.52421/MPN/OT/2006, seiring dengan kebijakan pemerintah maka provinsi Kalimantan Timur juga malakukan hal yang sama yaitu dengan mengalokasikan dana bantuan atau subsidi mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tentang pelaksanaan penggunaan bantuan operasional sekolah daerah. Secara konseptual bantuan operasional sekolah mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan, Dapertemen Pendidikan Nasional. Karena biaya satuan digunakan rata-rata nasional maka penggunaan bantuan operasional sekolah untuk membiayai beberapa kegiatan. Secara detail kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan operasional sekolah meliputi : a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan

30


b. c. d. e.

f. g. h. i.

j. k. l.

m.

pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung deng kegiatan tersebut. Pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana bantuan operasional sekolah) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, oleh raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja. Pembiayaan ulanga harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. Pembelian bahan habis pakai, buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, kopi, the dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. Pembiayaan perawatan sekolah, pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perawatan fasilitas sekolah lainya. Pembiayaan langganan daya dan jasa air, telepon termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang manghadapi masalah biaya transportasi. Pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga pendidik honorer, tambahan insentif rutin bagi kesejahtaraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan sejenisnya untuk di sekolah. Pembiayaan pengelolaan bantuan operasional sekolah : alat tulis kantor, pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan. Khusus untuk pesantren salafafiyah dan sekolah keagamaan non islam, dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk biaya pondokan dan membeli peralatan ibadah. Bila seluruh komponen diatas terpenuhi pendanaannya dari dana bantuan operasional sekolah masih terdapat sisa dana maka sisa tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga media pembelajaran sekolah.

Landasan Hukum Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar kebijakan yang terkait dengan program bantuan operasional sekolah daerah adalah sebagai berikut : a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1-4 tentang pendidikan b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoesia Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar

31


e. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 16/Kep/Menko/Kasra/x/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Belajar Pendidikan Dasar f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonomi daerah g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar h. Undang-undang Nomor 2 0 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional i. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan pemberataan buta aksara. j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioal Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioal Republik Indonesia Nomor : 52421/MPN/OT/2006 tentang Program Kompensasi Pengangguran Subsidi, BBM untuk Bantuan Operasional Sekolah l. Keputusan Gubernur Nomor 78 TAhun 2009 tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas di Kalimantan Timur m. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas di Kutai Barat Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 2 Sendawar, Melalui fokus penelitian impelentasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dengan sub fokus penelitian: 1. Komponen pembiayaan: 2. Ketentuan Penggunaan; 3. Larangan penggunaan; 4. Mekanisme pembelian barang atau jasa; 5. Pencatatan barang inventaris dan aset. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, koran, buletin pengawasan, laporan, arsip dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok penelitian. Hasil pengumpulan data akan di analisis mengunakan teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014), yakni analisis data model interaktif melalui 32


tiga komponen analisis, yaitu : kondensasi data; display data; dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum SMA Negeri 2 Sendawar Didirikan pada tanggal 9 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat No. 425.11/K.721/2007 berada dijalan Jl. Pendidikan No. 147 RT XIV Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok. Lembaga pendidikan tersebut dipimpin oleh Kepala Sekolah bernama Fardinandus Erikson, S.Fil dan mempunyai anak didik/siswa-siswi sebanyak 538 siswa. Dalam perkembangannya Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sendawar telah mengalami kemajuan yang berarti, dan kemajuan tersebut bukan hanya bertambah fasilitas pendidikan tetapi bertambah juga anak didik dan pada tahun 2016 mencapai 660 siswa. Disamping itu lembaga tersebut mempunyai 19 ruang kelas dan 2 ruang sekretariat. Pembahasan Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan kebijakan yang bersifat teknis terkait dengan kebijakan umum mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/OT/2006. Sebagaimana diketahui bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah digunakan untuk memberi beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk dapat menyelesaikan sekolah, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut diberikan kepada sekolah sebagai bagian dari dana penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Inti dari kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini sama dengan BOS yaitu pemberian sejumlah dana bagi SMA sederajat yang bersedia menerima BOSDA beserta persyaratannya untuk dapat digunakan menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pemahaman akan maksud dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting sebagai dasar pijakan pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut sehingga jika ada permasalahan dapat dirujuk dengan tepat tanpa menyalahi maksud dan tujuan. Namun hasil penelitian mengenai pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme kebijakan seperti tahapan kerja program, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, dimengerti dengan baik oleh para pelaksana di dinas pendidikan kabupaten tetapi kurang dipahami oleh pelaksana di SMA Negeri 2 Sendawar. Faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik yaitu : 1. Komunikasi, mencakup dimensi transmisi, transformasi dan kejelasan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana (dalam hal ini Staf, para Guru, Kepala Sekolah, Diknas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat) kelompok sasaran (para siswa dan masyarakat) dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan (stakeholders). 33


2. Sumberdaya merupakan variabel yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika tidak didukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk pelaksanaan kebijakan, maka efektivitas kebijakan akan sulit dicapai. Sumber daya dalam hal ini meliputi: dana, sumber daya manusia (staf) dan fasilitas lainnya. 3. Dispositions (Sikap Pelaksana) sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementor) untuk melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut kemampuan dan kemauannya secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan, tetapi juga dituntut untuk mampu membawa kebijakan tersebut kearah yang diinginkan atau diharapkan. Semua itu dapat terwujud jika pelaksana mendukung tujuan kebijakan. 4. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah dapat mengakibatkan gagalnya implementasi, karena fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumberdaya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu yang berakibat lebih lanjut adalah ketidakefeisienan dan pemborosan sumberdaya langka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Sendawar dalam penyusunan anggaran penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berasal dari telaah terhadap rancangan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang disampaikan oleh SMA Negeri 2 Sendawar kepada Dinas Pendidikan. Keterlambatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sangat berpengaruh kepada ketepatan waktu pelaksanaan dari rencana pelaksanaan berbagai programprogram di sekolah. Program-program harusnya dilakukan terpaksa harus diundurkan atau ditalangi terlebih dahulu dengan dana lain yang tersedia. Jika tidak memungkinkan akan dibatalkan atau dimasukkan ke periode berikutnya. Kejadian ini tentunya sangat tidak menguntungkan terutama bagi sekolah-sekolah. Kurangnya pemahaman dari pelaksana kebijakan serta koordinasi antara pelaksana dan penyelenggara masih sangat minim. Mengenai pengawasan dalam implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah khususnya di SMA Negeri 2 Sendawar dari hasil penelitian belumlah dapat dikatakan maksimal. Pihak-pihak yang mengawasi masih terbatas, seharusnya unsur LSM pendidikan, POLRI, DPRD dan lainnya turut melakukan pengawasan. Namun demikian pihak-pihak yang mengontrol jalannya implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah khususnya di SMA Negeri 2 Sendawar telah memberi masukan yang berharga bagi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah periode berikutnya sehingga program tersebut lebih efisien dan efektif serta akuntabel dan transparan.

34


Komponen Pembiayaan Penggunaan Dana Komponen yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 2 Sendawar yaitu tambahan biaya ujuan sekolah, biaya ATK, biaya konsumsi ujian nasional, pembelian leptop, pemebelian kursi laboratorium, baiaya foto copy dan jilid SPJ, honorium guru non PNS. Komponen yang didanai dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebelumnya telah dimusyawarahkan oleh guru dan komite sekolah, komponen pembiayaan tersebut yang direncanakan telah sesuai dengan pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengidentifikasikan kebutuhan yang akan didanai dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sesuai dengan pedoman penggunaan dana tersebut, akan tetapi ada beberapa komponen kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang diterima oleh SMA Negeri 2 Sendawar. Komponen pembiayaan harus di rinci detail sesuai dengan kegiatan yang sangat penting atau yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Dari hasil observasi diobjek penelitian bahwa komponen pembiayaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah di SMA Negeri 2 Sendawar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan adanya surat penanggung jawab yang dibuat dari pihak sekolah (bendahara Bantuan Operasional Sekolah Daerah) didalamnya sangat jelas tertera kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Naman demikian bukan berarti tidak ada hambatan, dengan keterlambatan pengajuan SPJ (surat penanggung jawab) mangakibatkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 2 Sendawar manjadi lebih lambat dalam proses pencairan dan bahkan bisa terjadi SPJ (surat penanggung jawab) tersebut ditolak oleh dinas pendidikan. Hal itu terjadi dikarenakan kelalaian dari pihak sekolah yang tidak memperhatikan waktu yang telah ditentukan. Ketentuan Penggunaan Dana Data hasil penelitian menggambarkan bahwa pihak sekolah telah melakukan pengelompokan kegiatan dalam sebuah laporan yang sesuai dengan komponen pembiayaan yang diperbolehkan dari penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah. Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah tersebut diperuntukan bagi biaya non personil. Menurut keterangan nara sumber, SMA Negeri 2 Sendawar menggunakan dana tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah sebagai pihak yang terlibat atau melaksanakan kebijakan tersebut. Larangan Penggunaan Dana Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah dengan tahap dan larangan yang ditentukan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas. Dari hasil penelitian dana bantuan operasional sekolah daerah yang diterima pada tahun 2015 oleh SMA Negeri 2 Sendawar digunakan untuk membiayaai semua kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak sekolah. Dan dana tersebut tidak digunakan untuk biaya 35


personalia, sebab dana tersebut hanya digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan agar siswa mendapatkan mutu pendidikan yang lebih baik dengan fasilitas yang baik pula. Untuk memenuhi semua itu sehingga dana bantuan tersebut selalu habis digunakan untuk memenuhi semua kegiatan pendidikan yang telah di tetapkan secara bersama oleh pihak sekolah Mekanisme Pembelian Barang/Jasa Berdasarkan observasi di SMA Negeri 2 Sendawar melakukan pembelian barang/jasa sesuai dengan prosedur yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap kegiatan itu diketahui oleh komite sekolah selaku wakil dari wali-wali murid, keterlibatan komite sekolah tersebut untuk menjelaskan kepada wali siswa apa bila diadakan pemungutan biaya secara suka rela dalam membantu sekolah, misalnya untuk membantu dalam pengadaan meja dan kursi bagi perserta didik. Menurut keterangan nara sumber, mekanisme yang dilakukan dirasakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dirasakan oleh pihak sekolah selaku penerima dana bantuan operasional sekolah daerah, selama dilokasi penelitian penulis melihat upaya sekolah dalam memilih barang yang berkualitas sudah cukup baik. Pencatatan Barang Inventaris dan Aset Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Dearah keberadaan sarana dan prasarana yang dibeli menggunakan dana bantan operasional sekolah daerah harus dicatat untuk menjadi barang inventaris sekolah dan sebagai bukti untuk pelaporan atas dana tersebut. Barang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil dari pembelian dana bantuan Bantuan Operasional Sekolah Dearah harus dicatat dalam buku penerima barang yang sesuai deng format dalam buku petunjuk teknis sebagai bukti penerima barang. Dan barang yang diterima atas pembelian tersebut harus sesuai dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang sesuai berdasarkan jenis barang, jumlah barang, harga barang dan kondisi fisik, jika sesuai dengan pesanan maka diterima tetapi jika tidak sesuai maka ditunda dan diberi catatan. Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimanya oleh sekolah pada tahap selajutnya harus dicatat dalam buku inventaris sesuai format yang ada dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Buku inventaris tersebut berfungsi untuk melihat kuntitas barang yang diterima. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa setiap pembelian menggunakan dana bantuan operasional sekolah daerah yang ada di SMA Negeri 2 Sendawar telah dilakukan dengan cukup baik. Setiap barang yang menjadi aset sekolah dan menjadi barang inventaris sekolah, semuanya telah tercantum didalam buku inventaris. Dan hasil pembelian tersebut dilaporkan kepihak dinas pendidikan dengan rincian setiap barang yang dibeli. Temuan di lapangan, menunjukkan bahwa pihak masyarakat sangat senang dengan adanya implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk para sekolah menengah atas dari pemerintah kepada sekolah, karena secara tidak 36


langsung akan meringankan beban mereka dalam segi biaya sekolah putraputrinya. Oleh karena itu Komite Sekolah di SMA Negeri 2 Sendawar selalu mendukung supaya Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat secara kontinyu di berikan kepada sekolah-sekolah. Meskipun besaran dana bantuan yang diterima masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam keputusan Gubernur Kaltim yaitu sebasar p.2.000.000 pertahun setiap siswa, akan tetapi kenyataan yang terjadi dilapang adalah hanya Rp.1.000.000 pertahun setiap siswa. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Komponen pembiayaan di SMA Negeri 2 Sendawar dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dirancang sesuai dengan petunjuk teknis dalam penggunaan dana tersebut. Besaran dana yang seharusnya diterima persiswa sejumlah Rp.1.000.000 pertahunnya hal tersebut belum sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Rp.2.000.000;-pertahun) dan dalam proses pembuatan permohonan pengajuan dana sering terjadi keterlambatan dari pihak pengelola dana bantuan. 2. Dengan adanya ketentuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah agar tidak terjadi kesalahan atau tidak tepat kepada sasaran yang menjadi perioritas sekolah. Karena Bantuan Operasional Sekolah Daerah hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan secara umum tidak digunakan untuk pembiayaan personalia atau individu. 3. Dalam hal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 2 Sendawar telah dilakukan dengan baik dan tidak melanggar larangan dari penggunaan dana tersebut. 4. Dari segi mekanisme pembelian barang dan jasa telah dilakukan sesuai dengan tahap dan ketentuan yang berlaku. 5. Berkaitan dengna sarana dan prasarana hasil dari pembelian menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah menjadi barang inventaris dan aset milik sekolah. Hal tersebut dilihat dari adanya pencatatan barang inventaris dan aset sesuai dengan ketentuan dalam ptunjuk teknis Bantuan Oprasional Sekolah. 6. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah daerah adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.5242/ MPN/OT/2006, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2009, Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 81 Tahun 2009. Sedangkan yang menjadi faktor –faktor penghambat antara lain adalah Legalitas kebijakan kurang kuat, sistem pelaporan dan prosedur yang masih cukup sulit, dan keterlambatan pencairan dana menghambat kegiatan yang telah direncanakan. Saran-Saran 37


Berdasarkan hasil kesimpulan di menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

atas

penulis

mencoba

untuk

1. Memberi pendampingan dan pelatihan bagi bendahara Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk membuat permohonan dan laporan pertanggung jawaban agar tidak menemui kendala. 2. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tambahan kepada para pelaksana sehingga pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme kerja Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat ditingkatkan. 3. Perlunya peningkatan dalam pengawasan Bantuan Operasional Sekolah Daerah oleh pihak-pihak terkait sehingga implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah lebih transparan dan akuntabel, efisien dan efektif. 4. Pemerintah harus dapat memprioritaskan dana untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam APBD daerah, kerena keterlambatan pencairan dana tesebut sangat menghambat rencana penyelenggaran kegiatan. 5. Ketersediaan pembukuan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah kurang lengkap dan kurang teratur, sebaiknya semua pembukuan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah disimpan secara lengkap. 6. Perlunya sebuah ketetapan atau keputusan ditingkankan menjadi peraturan. Daftar Pustaka Abdul Wahab,Solichin. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Bumi Angkasa, Jakarta. Dunn, William. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University, Yogyakarta Edward III. George. C. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Lukman Offset, Yogyakarta. E. Mulyasa. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, dan Implementasi, PT Remaja Rosdakarya,Bandung. Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press, Jakarta. Makmun, A. S dan Sa’ud, U. S. 2009. Perencanaan Pendidikan Suatu pendekatan Komperensif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Nanang Fattah. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. Soenarko, SD. 2005. Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya.

38


Anonimous.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/OT/2006 tentang program kompensasi pengangguran subsidi-BBM untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). _________, Keputusan Gubernur No.78 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas di Kalimantan Timur.

39

Meltiana 1, Muhammad Noor 2, HM. Djamal Amin 3

Recommend Documents