Muhammad Fachrizal Abubakar 1,Hartutiningsih 2, Muh Jamal Amin 3

eJournal Administrative Reform, 2015, 3 (2): 375-387 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR) Muhammad Fachrizal Abubakar 1 ,Hartutiningsih2 , Muh Jamal Amin3 Abstrak study discusses the Education Policy Implementation Guide Level Elementary And Secondary Education in Bulungan North Kalimantan (Case Study In SMA Negeri 1 Tanjung Selor) This type of research is qualitative descriptive research. Analysis of the data used is the analysis of qualitative that begins with data collection process, simplification, presentation, and conclusion. In this research using collection techniques with studies, field studies, namely by collecting data through observation, documentation, and interviews to obtain more detailed information in accordance with the in research. The result showed the overall picture that the Free Education Policy Implementation Level Elementary And Secondary Education in Bulungan North Kalimantan (Case Study In SMA Negeri 1 Tanjung Selor). The allocation of funds to the beneficiary schools were given to the school education department has been used in accordance with the provisions and target groups BOSDA in SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Although in terms of the amount received is not in accordance with the provisions, but the school felt greatly helped by BOSDA. Distribution of funds use of funds, given the Department of Education to the school is still not precise date or time allocation, but still within a predetermined time period. Care and handling of complaints, given the education office always prepares a time to each school to submit complaints or aspiration to be conveyed to the Department of Education. Factors inhibiting the implementation of the Regional Regulation No. 13 Year 2014 concerning the implementation of the program of free education in primary and secondary education in Bulungan, complexity in the preparation of an accountability report that is due to the short period of preparation of accountability reports Kata kunci : Implementation, Policy, Free Education

1. 2. 3.

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

eJournal Administrative Reform, Volume 3, Nomor 2, 2015: 375-387

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor) Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini mengunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustaka, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibututhkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh Gambaran secara keseluruhan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor). Alokasi dana sekolah ke penerima dana yang diberikan dinas pendidikan kepada sekolah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA. Penyaluran dana penggunaan dana, yang diberikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah masih belum tepat tanggal atau waktu penyaluran dana, tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pelayanan dan penanganan pengaduan, yang diberikan dinas pendidikan selalu menyiapkan waktu kepada setiap sekolah untuk menyampaikan keluhan-keluhannya atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan, Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Gratis.

Pendahuluan Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Pendidikan memiliki peranan strategis menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Bagi setiap orang tua, masyarakat, dan bangsa pemenuhan akan pendidikan menjadi kebutuhan pokok. Pendidikan dijadikan 376

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis..(Muhammad Fachrizal Abubakar)

bagian utama dalam upaya pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan suatu bangsa. Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kehidupan manusia ini berakhir. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari peradaban manusia yang yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan potensi bawaan manusia yang selalu ingin menghadirkan penemuan-penemuan terbaru yang kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan Kebijakan Pendidikan Gratis yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bulungan ini bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah untuk membantu meringankan biaya sekolah dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standart biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kualitas pendidikan akan meningkat guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kebijakan Pendidikan Gratis ini adalah Sekolah Dasar Negeri dengan jumlah sekolah 125 dan jumlah siswa 1.6625 siswa, Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan jumlah sekolah 42 dan jumlah siswa 5.167, Sekolah Menengah Atas Negeri serta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan jumlah sekolah 8 dan jumlah siswa 2.274 di jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan. Dengan kata lain, semua sekolah negeri yang berada di Kabupaten Bulungan mendapatkan dana untuk biaya operasional sekolah, di Kabupaten Bulungan secara umum tahun 2013 persentase penduduk yang mengalami putus sekolah cenderung mengalami penurunan disbanding tahun 2012 masing masing sebesar 1,09% untuk usia 7-12 tahun, 5,79% usia 13-15 tahun dan 38,04% untuk usia 16-18 tahun, sementara ditahun 2014 persentase penduduk yang mengalami putus sekolah cenderung mengalami penurunan di banding tahun 2013 msing masing sebesar 0% untuk usia 7-12 tahun, 5,92% untuk usia 13-15 tahun dan 23,20% untuk usia 16-18 tahun. Sedangkan mengenai angka buta huruf di Kabupaten Bulungan hanya pada kisaran umur 10 tahun + 6,34% dan 15 tahun + 7,09% oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah Agar masing-masing prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan arah kebijakan yang matang dan komprehensif. Hal itu harus didukung penuh dengan komitmen peningkatan anggaran pendidikan secara bertahap guna memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut salah satu pemerhati pendidikan di Kabupaten Bulungan beliau mengatakan bahwa Pendidikan gratis di Kabupaten Bulungan khususnya di Tanjung Selor, tidaklah jauh berbeda dengan kota kota besar lainnya seperti Samarinda,Kutai Kartanegara, Bontang dan Balikpapan. untuk pendidikan di Kabupaten Bulungan sudah cukup baik kurikulum yang di ajarkan sudah 377


berstandar nasional untuk semua tingkatan pendidikan, oleh karena itu pendidikan sangatlah penting saat ini jika tidak mengapa pemerintah Kabupaten Bulungan mewajibkan program wajib 12 tahun belajar semua itu diharapakan agar pendidikan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya dirasakan oleh kaum yang dapat dikatakan berkecukupan secara ekonomi tetapi juga masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Program pemerintah Kabupaten Bulungan yang mengarahkan pada kebijakan pendidikan gratis sebagai salah satu program andalan, arah pembanguanan Kabupaten Bulungan memuat kebijakan rencana pembangunan untuk menjadi pedoman pembanguanan daerah tersebut sesuai dengan visi Kabupaten Bulungan, “Mewujudkan Wilayah Agroindustri Utama yang Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Kabupaten Bulungan yang Semakin Berkualitas, Adil dan Sejahtera.” dengan adanya Program Pendidikan gartis Tahun ini bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi program penyelenggaraan di pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan. Program Pendidikan gratis di Bulungan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendidikan gratis ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor. 13 tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan, sehingga mendorong penulis memilih judul „‟Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor)‟‟ Penelitian Terdahulu Winarsih (2008) dengan judul penelitian “Program sertifikasi Pendidikan” (studi kasus di Kabupaten Semarang).Penelitian ini dilakukan untuk menilai bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, namun dikhususkan pada guru-guru sekolah dasar dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan lima buah indikator teori implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial ekonomi. Dengan menggunakan lima buah indikator ini, maka Winarsih percaya bahwa Implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Semarang sangat dipengaruhi dan dapat diukur berdasarkan lima faktor diatas. Jika kelima faktor berjalan dengan optimal maka implementasi dapat dinyatakan relatif baik namun jika tidak berjalan dengan optimal maka implementasi kebijakan dapat dikategorikan gagal. Mira Nurhayati (2008) dengan judul penelitian Pengaruh Program wajib belajar di Kecamatan Antapani pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Penelitian ini bermaksud untuk mengukur dan menjelaskan pengaruh implementasi kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan 378


Antapani.Terdapat dua indikator kinerja dalam penelitian ini, yaitu kedisiplinan dan kemampuan mengajar. Sedangkan untuk variabel implementasi memakai tiga indikator yaitu organisasi, komunikasi dan kemampuan pelaksana (implementator). Bambang Budi Raharjo (2009) dengan penelitian berjudul Dampak Program Akreditasi Sekolah dan Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan, Adakah jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru sebagai agen pembelajaran ? Adakah peningkatan kinerja guru setelah memperoleh sertifikat pendidik ? Bagaimanakah bentukbentuk pembinaan kepada guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik ? Dan berbagai pertanyaan lain yang serupa. Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan dan dampak dari kebijakan akreditasi sekolah dan sertifikasi guru tersebut terhadap peningkatan mutu di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik Menurut Setiodarmodjo, (2000:36) kebijakan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifat untuk dilaksanakan kebijaksanaan, karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai mancam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terealisasinya tujuan kebijaksanaan itu. Sedangkan menurut Kartasasmita dalam Setiodarmodjo, (2000:36) menyatakan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut (3) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya Implementasi Budi Winarno (2002:32), yang mengatakan bahwa: implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Widodo (1994:21) dalam studi kebijakan Negara, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu studi yang bersifat “cruncial”, pada studi administrasi negara dan kebijakan negara, dalam arti bagaimanapun baiknya implementasi, akan tetapi tidak didahului danya suatu rencana yang baik, maka akan didapat suatu hal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan 379


Radja mudyaharjo (2002:1) mengatakan pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan menurut Santoso S. Hamijoyo (2004: 3), adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Tahap-Tahap Pendidikan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Sekolah Menurut Hasibuan (2005) bahwa: Proses atau langkah-langkah pendidikan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan: a. Sasaran b. Kurikulum c. Sarana d. Peserta e. Pelatihan Pendidikan Gratis Menurut Wahyudi (2005:78) Pendidikan gratis dan mudah bagi rakyat artinya pendidikan tersebut diselenggarakan untuk rakyat dan mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat”. Sedangkan menurut D.R. Harsono (2007: 51), ”Sekolah gratis adalah sekolah dimana anak-anak dan orang tua tidak harus membayar biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya.

Peraturan Daerah Pengertian Pembererdayaan 380


Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Definisi Konsepsional Implementasi penyelenggaraan pendidikan gratis dalah sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu yang berkaitan dengan pendidikan dengan mengalokasikan dana sekolah penerima dana, penyaluran dan penggunaan dana, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan bagi tenaga pendidikan, peningkatan pelayanan dan penanganan pengaduan, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan penyelenggaraan pendidikan gartis Fokus Penelitian Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian ini melalui beberapa indikator sebagai berikut: 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor) yang meliputi: a) Alokasi dana sekolah ke penerima dana; b) Penyaluran dan penggunaan dana; c) Pelayanan dan Penanganan Pengaduan; d) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan gratis; 2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor) Jenis dan sumber data Menurut Loftland Moleong (2008:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 381


1. Data Primer Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya. 2. Data sekunder : Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain: a. Dokumen b. Buku-buku ilmiah dan Internet Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang benarbenar memahami tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung sehingga mampu memberikan data secara maksimal dan Snawball Sampling yaitu masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi mengenai pemberdayaan masyarakat kampung. Hasil Penelitian Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara(Studi kasus SMA Negeri 1 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) Berbicara menyangkut tentang penyelengaraan pendidikan gratis guna meningkatkan SDM yang berkualitas dan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menyekolahkan anaknya supaya diharapakan dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan dalam pendidikan sebagaimana yang di kemukakan di atas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena dari upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten bulungan dalam hal membebaskan biaya pendidikan hingga 12 tahun tidak hanya membawa konsekuensi terhadap kemandirian dan peningkatan SDM dikabupaten bulungan namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Sekolah Ke Penerima Dana jumlah yang harusnya diterima, pihak sekolah perlu menanyakan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, apakah dana yang telah dikucurkan berasal dari pihak yang mana, sehingga terjadi transparansi dana oleh pihak pemerintah. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMA/SMK Negeri Rp 4.766.000.000 sedangkan untuk SMA/SMK Swasta Rp 607.000.000, sedangkan untuk alokasi dana yang diperuntukan untuk SMA Melalui BOSPROF 1.000.000 setiap siswa, BOSNAS 1.200.0000Sedangkan untuk alokasi dana yang diperuntukan untuk SMK melalui BOSPROF dan BOSNAS 1.500.0000 per siswa. Hanya saja, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk masalah ketepatan waktu pencairan dana selalu tidak tepat waktu atau terlambat. Menurut pihak berwenang keterlambatan pencairan dikarenakan proses 382


adminstrasi ada di bagian keuangan baik provinsi maupun daerah, sehingga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten hanya mengkorfimasikan saja. Koordinasi diantara Dinas Pendidikan dan bagian keuangan sudah cukup intens, namun demikian untuk pencairan sering kali memang karena kas daerah belum ada Penyaluran Dana Penggunaan Dana Penyaluran dana program sekolah gratis pada mulanya dilakukan oleh tim manajemen provinsi/ kabupaten/ kota dengan mengajukan surat penyediaan dana (SPD) ke biro/ bagian keuangan sekretaris provinsi/ kabupaten/ kota sesuai ketentuan. Setelah SPD terbit, tim manajemen provinsi/ kabupaten/ kota mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana sekolah gratis sesuai kebutuhan. Dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota melakukan verifikasi SPP-LS kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung(SPM-LS). Surat itu ditujukan kepada biro/ bagian keuangan Setda provinsi/kabupaten/kota. Biro/ bagian keuangan Setda provinsi/ kabupaten/ kota melakukan verifikasi SPM-LS. Kemudian menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas daerah. Selanjutnya, dana sekolah gratis yang telah dicairkan dari biro/ bagian keuangan setda provinsi/ kabupaten/ kota disalurkan ke sekolah/madrasah/ ponpes yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/ kota dan lembaga penyalur. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan pelayanan yang diberikan pihak dinas pendidikan kepada pihak sekolah dalam hal pengaduan pihak sekolah langsung mendatangi ke kantor dinas pendidikan untuk menyampaikan aspirasi yang menjadai kendala disekolah seperti halnya keterlambatan dalam penyaluran dana apalagi ditambah akses internet yang ada disekolah tidak ada hal itu menghambat sekolah dalam melakukan pengiriman data kepada dinas pendidikan. pengaduan tersebut yang disampaikan pihak sekolah kepada dinas pendidikan diharapakan dapat segera menindaklanjuti pengaduan tersebut agar terselengaranya pendidikan yang berkualiatas dan meningkatkan SDM di Kabupaten Bulungan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan gratis Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh tim dinas pendidikan digunkan untuk mengawasi setiap kegiatan-kegiatan dan penggunaan dana yang dimiliki sekolah megenai apa yang telah dilaksanakan maksudnya pengawasan tersebut untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpapengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bias saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi, terutama dalam hal keuangan.Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, 383


kebocoran dan pemborosan keuangan negara,pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan,dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pendidikan gratis telah ada tim pengawas sendiri melalui SK bupati bulungan, dibuatnya tim pengawasan ini digunakan untuk mengawasi semua tugas-tugas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh sekolah agar tidak terjadi kesalahan, baik kesalahan teknis ataupun kesalahan prosedural. Pengawasan yang dilakukan dalam setiap organisasi akan berbeda Pengawasan dapat dilakukan secara internal yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah. Di samping itu pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas fungsional,seperti pengawas sekolah, inspektorat wilayah/ Badan Pengawas Daerah, BPIC,BPKP, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan atauakuntan publik. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Tanjung Selor) Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sering sekali terdapat kekeliruan hal ini ditambah lagi dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya penyusunan sehingga membutuhkan pemikiran konsentrasi yang teliti apalagi ditambah dengan jangka waktu yang sangat singkat sehingga sangat mempersulit pihak sekolah dalam penyususnan laporan padahal laporan pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas sehingga masih banyak sekolah yang dalam penyusunan laporan banyak yang terlambat Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOSDA, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman. Keterlambatan pencairan dana Keterlambatan pencairan dana yang diberikan kepada sekolah masih kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap 384


triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut yang seharusnya awal periode atau awal triwulan dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, terlambatnya pencairan dana tersebut mungkin disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN. Jadi sekolah harus berusaha meminjam untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam pencairan dana mungkin disebabkan dengan adanya pembuatan RAPBN oleh pemerintah yang di buat pada awal tahun. Oleh sebab itu, maka pihak sekolah harus pandai-pandai berfikir bagaimana yang harus dilakukan agar semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar yaitu salah satunya harus mencari dana talangan terlebih dahulu, padahal pada kenyataannya kadang dana yang di pinjam itu lebih besar dari pada dana yang keluar dari pemerintah Kesimpulan 1. Alokasi dana sekolah ke penerima dana yang diberikan dinas pendidikan kepada sekolah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA karena selama ini selalu mengandalkan dana rutin yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. 2. Penyaluran dana penggunaan dana, yang diberikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah masih belum tepat tanggal atau waktu penyaluran dana, tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut. 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan, yang diberikan dinas pendidikan selalu menyiapkan waktu kepada setiap sekolah untuk menyampaikan keluhankeluhannya atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada Dinas Pendidikan, karena dengan adanya aspirasi dalam penyelengaraan pendidikan gratis baik itu mengenai penyaluran dana atau keterlambatan dana maka diharapkan dinas pendidikan dapat mengoptimalkan dalam penyelengaraan pendidikan gratis 4. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan yaitu: a) Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOSDA, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan 385


pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman b) Keterlambatan pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dalam proses pembelajaran tersebut Saran 1. Pemerintah agar dapat memprioritaskan dana untuk BOSDA dalam APBD karena selama ini dana yang diberikan sangat terbatas sehingga sangat menghambat rencana penyelenggaraan kegiatan yang ada di sekolah oleh sebab itu hendaknya pemerintah memberikan tambahan dana yang ditujukan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler agar kegiatannya itu dapat berlangsung secara optimal. 2. Pemerintah sebaiknya dalam hal penyaluran penggunaan dana yang diberikan kepada pihak sekolah per triwulan agar dapat tepat waktu supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga sekolah tidak perlu lagi meminjam kepada pihak ke tiga untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu 3. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tambahan kepada para pelaksana agar pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme kerja BOSDA dapat ditingkatkan karena dalam hal mekanisme/Prosedur Program BOSDA masih dirasakan panjang, sehingga perlu untuk disederhanakan. 4. Pengawasan terhadap implemntasi pendidikan gratis perlu ditingkatkan oleh pihak terkait agar implementasi kebijakan pendidikan gratis lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif. 5. Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang program penyelenggaraan pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan yaitu: a) Pihak pemerintah agar dapat lebih serius lagi dalam memberikan pengarahan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban agar benar dan sesuai dengan buku panduannya. b) Pemerintah agar lebih cepat dalam penyusunan anggaran sehingga pencairan dana dapat datang tepat waktu supaya pihak sekolah tidak perlu harus mencari dana talangan dulu untuk membiayai keperluan yang sudah berlangsung. Daftar Pustaka Budi Winarno 2002 Proses Penetapan Kebijaksanaan, terjemahan: ArdianSy Mnsutlin, Jakarta: Erlangga.

386


D.R. Harsono 2007, SistemInformasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hasibuan 2005, Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kartasasmita dalam Setiodarmodjo 2000 Prinsip – prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: BinaAksara. Loftland Dalam Moleong, 2008 ,Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Balai Aksara – Yudhistira dan Pusataka Saadiyah, Kudus. Radja mudyaharjo 2002 Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan : Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan, Yogyakarta:Gajah Mada University Press Santoso S. Hamijoyo 2004 Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Raja Grafindo Persada Setiodarmodjo, 2000 Pengantar Analisi Kebijakan Negar, Jakarta:Rineka Cipta. Setiodarmodjo, 2000 Analisis Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : Bumi Aksara Widodo 1994, Prinsip - prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara Wahyudi 2005, Analisis Perumusandan Saran Kebijaksanaan Publik, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

387

Muhammad Fachrizal Abubakar 1,Hartutiningsih 2, Muh Jamal Amin 3

Recommend Documents