foreword suara mereka main portal teropong the moment oase perspektif Kata sambutan dari kepala PP-INSW selaku Pemimpin Umum INSW Magz

foreword

03

Kata sambutan dari kepala PP-INSW selaku Pemimpin Umum INSW Magz

suara mereka

main portal Kinerja pelabuhan harus dilecut agar ekspor dan impor Indonesia memiliki daya saing dengan negara lain. Wajar bila Presiden Joko Widodo terus mencecar agar dwelling time bisa dipangkas.

04

38

teropong INSW INSW: role model layanan publik berupa sistem elektronik yang transparan, handal, dan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan ekspor dan impor.

@ the moment

14

54

Mozaik galeri yang merangkum peristiwaperistiwa yang terjadi di lingkungan PP-INSW

60

Jendela wawasan yang membagikan pengetahuan, inspirasi dan ide-ide yang akan memperkaya khazanah wawasan.

oase

perspektif INTR: fitur pada Portal INSW sebagai rujukan tunggal (single reference) seluruh aktivitas dan proses bisnis yang terkait dengan ekspor–impor.

Menampilkan opini beberapa tokoh yang patut disimak: Edy Putra Irawady, Heru Pambudi, Susiwijono Mugiarso dan Yukki Nugrahawan

26

PEMIMP IN U MU M: Djadmiko P EMIMP IN R E DA K S I : Harmen Sembiring R E DAK T U R PE L A K S A NA: Ani Mulyati RE DAKSI: Andrie Kriesniawan, Ali Manshur, Maulana Ali, Damar Wijayanto, Tatiana JP F OTO G R A F E R : Ibrahim Ghozi AL AM AT RE DA K S I: PP-INSW, Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. 021-2148 0000 / 2148 0001 / 2148 0002 (Hunting). Majalah Ini dapat diakses melalui www.insw.go.id

"Sebuah Inisiatif Kecil" DJADMIKO Kepala PP-INSW

Pembaca yang budiman, setelah melalui perjuangan panjang dan sejumlah diskusi, PP-INSW akhirnya dapat menyuguhkan sebuah inisiatif kecil berupa majalah internal bernama INSWMagz.

Tema dipilih dari isu pemberitaan atau

mengajak masyarakat, pemerintah, dan

kebijakan pemerintah yang sedang

pelaku usaha serta stakeholders lainnya

naik daun atau diperbincangkan oleh

terlibat secara aktif berinteraksi dengan

publik. Selanjutnya isu itu ditelusuri

INSW. Berbagai kegiatan, program kerja, dan

dan dibahas dari berbagai sisi.

f ore word

Majalah ini merupakan upaya INSW untuk

aktivitas INSW dapat diketahui oleh publik sekaligus sebagai pertanggungjawaban

Pada edisi perdana ini, INSWMagz

kepada publik mengenai apa saja yang

menghadirkan tema "Dwelling Time."

sedang, tengah dan akan dilakukan INSW.

Institusi INSW dianggap mampu membongkar sumbatan lamanya

Gagasan-gagasan baru, pemikiran, ide-ide

dwelling time. Dari isu ini, majalah

serta berbagai kemajuan tentang ekspor

ini menyuguhkan berbagai kisah

impor, tentang sistem elektronik dan

dan cerita tentang INSW. Sejumlah

berkembangnya revolusi digital di seluruh

narasumber diwawancarai untuk

dunia merupakan hal-hal baru yang menarik

menjelaskan INSW dan dwelling time.

untuk diketahui dan dibahas. Juga kebijakankebijakan pemerintah, target-target untuk

Akhirnya, semua bahan diracik dan

peningkatan kualitas layanan kepada publik.

dimasak di dapur redaksi oleh sejumlah awak pegawai INSW dan dibantu

Majalah ini ingin menyuguhkan tema-

beberapa editor. Kini, menu INSWMagz

tema seputar INSW dan semua hal yang

sudah hadir di hadapan pembaca.

terkait dengannya yang dibahas secara lebih komprehensif dari berbagai sudut

Selamat menikmati sajian baru

pandang. Agar majalah ini tetap dapat

ini. Kami membuka seluas-

dibaca sepanjang waktu, konsep majalah

luasnya pintu kritik dan masukan

ini sengaja dipilih sebagai majalah

untuk perbaikan majalah ini.

timeless dengan mengusung tematik. Salam.

PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3

INSW:

Oleh: Ali Manshur, Damar Wj, Maulana Ali

Pe m b u k a Presiden RI JOKO WIDODO patut cemas. Instruksinya setahun lalu agar pelabuhan memangkas lama waktu bongkar muat petikemas di pelabuhan atau dwelling time belum berjalan optimal. Padahal, persoalan dwelling time bukanlah hal baru. Sejak 2008, Indonesia bahkan telah menerapkan secara bertahap Indonesia National Single Window (INSW).

Agar ASW bisa terwujud, masing-

mengamanatkan pembentukan

masing negara harus menerapkan

Pengelola Portal INSW yang

Nasional Single Window (NSW).

berkedudukan di bawah dan

Itu sebabnya, Indonesia sejak 2008

bertanggung-jawab kepada Menteri

secara bertahap menerapkan

Keuangan. Jadi tegas, INSW

Indonesia Nasional Single Window

merupakan sistem yang dirancang

(INSW), yang mengintegrasikan

untuk mengintegrasikan proses

layanan perijinan dan pergerakan

bisnis yang terkait dengan berbagai

barang ekspor dan impor secara

Kementerian/Lembaga. Tujuannya

elektronik sesuai standar ASEAN

adalah menghadirkan efisiensi

Single Window.

dalam perdagangan internasional. Atas amanat itu, maka dibentuklah

Dasar hukum penerapan INSW

Pengelola Portal INSW di

tertuang dalam Undang-Undang

bawah koordinasi Kementerian

Kinerja pelabuhan memang

nomor 11 tahun 2008 tentang

Keuangan. Kementerian

harus dilecut agar Indonesia

Informasi dan Transaksi Elektronik.

Koordinator Perekonomian

memiliki daya saing dengan

Serta, Peraturan Presiden Nomor

sebagai Dewan Pengarah

negara lain. Maka, wajar

10 tahun 2008 tentang Penggunaan

mengawasi dan mengendalikan

bila Presiden Joko Widodo

Sistem Elektronik dalam Kerangka

kegiatan operasional. Dukungan

terus mencecar agar dwelling

Indonesia National Single

teknis untuk INSW berasal dari

time pelabuhan Indonesia

Window. Perpres ini kemudian

Kementerian/Lembaga.

bisa dipangkas. Jika tidak,

diubah dengan Perpres nomor

tentu ini menjadi pertanyaan

35 tahun 2012 dimana Portal

Indonesia menerapkan hal berbeda

besar. Apalagi, Indonesia

INSW menjadi acuan tunggal

dengan NSW yang umumnya

terikat kesepakatan dengan

(single reference) peraturan dan

diterapkan banyak negara. NSW

negara-negara ASEAN

ketentuan di bidang ekspor-impor.

umumnya dibentuk dari sistem

untuk membentuk jaringan

layanan Bea Cukai, dilengkapi

fasilitasi perdagangan ASEAN

Tidak berhenti di sana.

dengan asupan informasi dari

Single Window (ASW).

Perpres nomor 76 tahun 2014

semua Other Government Agency

4

b

m

a

r u a m l i n e T D a w g n S e ll i t

Su

mengambil alih sistem aplikasi dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga. INSW melakukan otomasi proses bisnis antar Kementerian/Lembaga. Juga, otomasi verifikasi data secara elektronik yang sesuai UU ITE. Lebih dari itu jejak transaksi antar Kementerian/Lembaga juga tercata di portal INSW, sehingga INSW menjadi pusat data transaksi antar Kementerian/Lembaga. Dengan begitu, Kementerian/Lembaga dapat berbagai informasi transaksi.

Presiden Jokowi mendapatkan penjelasan mengenai dwelling time dari Muwasiq M. Noor (PP-INSW) saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Tidak kalah pentingnya, layanan berlangsung tanpa tatap muka sehingga mengurangi gesekan dan

(OGA) alias Kementerian. Sehingga,

titik temu layanan semua pihak

kegiatan pendukung melekat

yang terlibat dalam INSW yang

sebagai bagian dari sistem aplikasi

sering disebut Portal INSW.

Sistem INSW saat ini telah meng-

Bea Cukai.

Pola NSW yang dikembangkan

cover lebih dari 90 persen dari

Indonesia, kini mulai diterapkan

total transaksi ekspor dan impor

negara lain.

nasional. Pencapaian yang tinggi

NSW inisiatif Indonesia, dirancang bukan hanya mendukung

bebas lokasi.

ini karena INSW telah diterapkan

kepentingan Bea Cukai, tetapi

Beberapa inisiatif INSW sebagai

di 21 Pelabuhan/Bandara yang

juga untuk memperbaiki layanan

terapan e-Gov yang berbeda

terbuka untuk kegiatan ekspor

seluruh Kementerian/Lembaga

ini diakui memiliki beberapa

dan impor. Sistem INSW juga

dalam mendukung ASW. Terapan

keunggulan. Selain sebagai portal

telah mengintegrasikan sistem

NSW Indonesia ini menyediakan

titik temu layanan, INSW tidak

perijinan ekspor dan impor dari 15


5

ma in porta l

"Indonesia sejak 2008 secara bertahap menerapkan sistem Indonesia Nasional Single Window (INSW), yang mengintegrasikan layanan perijinan dan pergerakan barang secara elektronik sesuai standar ASEAN Single Window."

Kementerian/Lembaga atau 18 Unit

penanganan kontainer seharusnya

untuk proses customs clearance.

Penerbit Perijinan.

bisa dipangkas menjadi 1,8 hari.

Sedangkan untuk monitoring proses

Saat ini INSW sebenarnya sudah

Kinerja pelabuhan utama Indonesia

Lembaga sejak proses pengajuan

membuka sumbatan pada titik-

sebenarnya telah signifikan

dari pelaku usaha, sistem INSW

titik saluran “kemacetan” di

menurunkan dwelling time.

belum meng-covernya. “Belum

tahapan-tahapan dwelling time,

Mengutip data dari Ditjen Bea

lagi untuk otomasi rekomendasi

terutama pre customs clearance

dan Cukai, dwelling time impor di

perijinan, saat ini juga belum

dan customs clearance. Sedangkan

Pelabuhan Tanjung Priok tercatat

sepenuhnya mampu difasilitasi oleh

untuk post clearance yang terkait

2,07 hari per 12 Oktober 2016.

sistem INSW,” kata Djadmiko.

dengan pergerakan kontainer di

Pelabuhan Belawan tercatat 3,98

pelabuhan, seperti diakui Kepala

hari dan Pelabuhan Tanjung Perak

Untuk itu, lanjutnya, pengembangan

PP-INSW Djadmiko, sistem INSW


sistem INSW akan terus dilakukan.

saat ini belum memiliki kapasitas

Selanjutnya, Pelabuhan Tanjung

Pengelola Portal INSW (PP-INSW)

untuk memonitornya. Sistem yang

Emas, per 8 Oktober 2016, dwelling

selaku lembaga yang oleh Perpres

sudah tersentuh INSW adalah

time impor tercatat 5,19 hari,

76/2014 diamanatkan untuk

pengurusan dokumen pabean

sedangkan Pelabuhan Makassar

mengelola dan mengembangkan

sejak kapal bersandar. Kemudian,


sistem INSW, telah memiliki rencana

perijinan di internal Kementerian/

pemeriksaan barang dan izin

pengembangan sistem INSW

instansi terkait—bila diperlukan—

Meskipun sistem INSW telah

Generasi II. Nantinya, Generasi

sebagian juga telah memanfaatkan

mengalami perkembangan

II ini sebagai penyempurnaan

sistem INSW. INSW juga

yang signifikan, Djadmiko tidak

fungsi sistem INSW sesuai

dipergunakan untuk mengurangi

menampik adanya sejumlah hal

definisinya: sistem yang mampu

lamanya proses Surat Persetujuan

yang harus mendapatkan perhatian.

melakukan proses single

Pengaluaran Barang (SPPB).

Untuk pre clearance, yang

submission, single processing,

merupakan proses penyelesaian

dan single decision making.

Di sisi lain, lamanya pengurusan

perijinan di Kementerian/

administrasi pengeluaran barang di

Lembaga, sistem INSW saat ini

Namun, harmonisasi adalah kata

pelabuhan atau terminal kontainer

hanya mencakup proses mulai

kunci, mengingat sistem INSW

dan lamanya pengeluaran fisik

perijinan diterbitkan sampai

adalah integrasi multi entitas

barang dari pelabuhan menjadi titik

dikirimkan ke Bea dan Cukai

sistem dari banyak Kementerian/

penting lain yang harus diperhatikan dalam proses dwelling time. Gambaran di atas memperlihatkan bahwa INSW berperan besar dalam memangkas lama waktu bongkar muat petikemas. Ketika Presiden Joko Widodo meminta dwelling time menjadi rata-rata tiga hari sebenarnya sangat bisa dipahami. Tolok ukur target dwelling time merupakan penjumlahan antara performansi pelayanan komunitas pelabuhan dan performansi Kementerian/Lembaga dalam pelayanan perijinan yang menggunakan sistem INSW. Bila rata-rata proses clearance INSW bisa mencapai 1,2 hari, maka performansi ideal pelabuhan dalam

6

Lembaga. INSW bukan lagi

Lembaga dan kinerja pergerakan

operator, Bea Cukai dan Karantina).

memproses dokumen, melainkan

kapal dan pergerakan barang yang

Dengan begitu, bisa diukur efisiensi

data dan informasi elektronik

belum tersedia di INSW. Untuk

layanan pelabuhan, bukan hanya

dari Kementerian/Lembaga

analisis dwelling time bukan hanya

berdasarkan dwelling time tetapi juga

yang harus bisa mengalir antar

data kinerja proses perijinan,

besaran total biaya yang diperlukan

Kementerian/Lembaga secara

tetapi juga data kinerja pergerakan

untuk pengeluaran barang dari

berkesinambungan. Bila terjadi

barang dalam pelabuhan. Sering

pelabuhan.

disharmoni, kesalahan fatal

terjadi, ada waktu tunggu di

mungkin saja terjadi. Yang

dalamnya yang tidak bisa di analisa.

Bicara dwelling time tidak lepas

paling berat adalah data tidak

Setelah data pergerakan barang

dari persoalan kebijakan tatakelola

mengalir antar Kementerian/

lengkap tersedia di INSW, maka

pelabuhan yang harus dibenahi.

Lembaga, sehingga tidak dapat

perhitungan dan analisa lengkap

Harus ada penegasan fungsi

dilaksanakan otomasi proses

tentang dwelling time dapat dihitung

pelabuhan yang tidak lagi menjadikan

bisnis. Dan, tanpa proses bisnis

berdasarkan data yang akurat.

pelabuhan sebagai area penumpukan

layanan antar Kementerian/

atau pergudangan. Perlu penegasan

Lembaga tidak bisa dipantau secara

Terlihat bahwa perlu adanya

batas tingkat kinerja pemeriksaan

terpusat untuk kepastian kinerja

penyempurnaan kinerja layanan

barang oleh Karantina dan pabean

layanan dan pelacakan masalah.

pelabuhan, jika ingin dwelling

yang dilakukan di area pelabuhan. Pemeriksaan di atas tingkat kinerja,

patut dicoba adalah terapan janji

harus dilakukan di area khusus

dihimpun INSW adalah semua

kinerja layanan di semua pelaksana

di luar pelabuhan. Persyaratan

informasi kinerja antar

layanan. Selanjutnya, realisasi

minimal kinerja layanan juga perlu

Kementerian/Lembaga dalam

kinerja setiap layanan dilengkapi

ditegakkan. Tanggung-jawab dan

bentuk time stamp awal dan

data lengkap yang tersimpan di

sanksi harus diberlakukan kepada

akhir proses layanan perijinan

INSW. Dengan adanya janji kinerja,

setiap operator swasta pelaksana

antar Kementerian/Lembaga

prestasi kerja pelaksana terukur

layanan dalam area pelabuhan,

yang dilaksanakan melalui INSW.

jelas: seberapa besar perbedaan

termasuk kinerja operator pelaksana

Sedangkan yang belum diperoleh

antara janji dan realisasi. Selain

pengangkutan atau pemindahan

INSW adalah kinerja proses internal

itu, kelayakan hukum janji

barang yang melewati batas

Kementerian/Lembaga yang berada

kinerja dan jejak kinerja sangat

minimal layanan. Peran operator

di masing-masing Kementerian/

penting dalam menghadapi

pelabuhan sebagai penanggung-

tuntutan hukum dan sanksi

jawab manajemen pelabuhan juga

akibat penyimpangan. Saat ini,

perlu diperjelas. Ini penting agar

“waktu tunggu” yang merupakan

pengendalian layanan di pelabuhan

total layanan kinerja semua

bisa optimal.

Kementerian/Lembaga tidak jelas siapa yang bertanggung-jawab,

Tidak dipungkiri, dwelling time

karena tidak lengkapnya data yang

saat ini menjadi indikator terdepan

mengakibatkan ketidaksesuaian

dalam perhatian publik, karena

dengan dwelling time. Maka, untuk

secara “sederhana” terlihat

kepastian dwelling time diperlukan

kasatmata. Tetapi, sejatinya dwelling

data akurat sesuai UU ITE, atas

time bukanlah satu-satunya alat

seluruh proses layanan oleh

untuk mengukur kinerja. Tetapi,

semua entitas pelaksana layanan

perhitungan dan pemantauan

di pelabuhan. Sebab, dengan

total biaya yang diperlukan untuk

ketaatan menyelesaikan proses

layanan pelabuhan. Sehingga,

perijinan sebelum bongkar muat,

terlihat jelas perbandingan

manajemen kinerja pelabuhan

efisiensi kinerja dan biaya layanan

bisa fokus pada pelaku usaha dan

pelabuhan, apakah sudah memenuhi

komunitas pelabuhan (otorita,

standar global atau belum.


7

ma in porta l

time membaik. Salah satu yang Sejauh ini yang telah mampu

Memahami Dwelling Time di Pelabuhan

Oleh: Hari S. Noegroho Deputi Bidang Proses Bisnis, PP-INSW

Sejak tahun 2015 lalu istilah dwelling time menjadi popular karena dipermasalahkan oleh Presiden Joko Widodo yang saat itu tidak puas dengan kinerja layanan pelabuhan. Banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan dwelling time dan mengapa harus dibatasi. Bila dalam layanan perijinan dikenal dengan service level sebagai ukuran kinerja per layanan dalam satuan waktu, maka dalam proses bongkar muat barang di pelabuhan kinerja layanan dikenal dengan istilah dwelling time. Yakni, lamanya seluruh proses sejak bongkar muat barang hingga barang keluar dari pelabuhan. Semakin lama barang menumpuk di pelabuhan semakin besar biaya yang ditanggung pelaku usaha. Dampaknya, harga jual barang akhir menjadi lebih mahal. Kinerja layanan bongkar muat barang di pelabuhan ditentukan banyak unit kerja yang terlibat di dalamnya, antara lain Bea Cukai, Karantina dan operator swasta. Semuanya secara bersamaan memengaruhi kecepatan layanan pelabuhan. Kinerja layanan bersama dinyatakan dalam satuan waktu yang disebut

8

dengan dwelling time. Untuk

barang secara elektronik sesuai

time. Dampak dari deregulasi

mempertanggung-jawabkan kinerja

dengan persyaratan ASEAN.

menyebabkan secara normal

setiap instansi terkait dan operator,

semua ijin selesai sebelum barang

mereka umumnya melakukan

INSW pada awal keberadaannya

datang di pelabuhan. Sehingga,

pencatatan dengan metode

fokus mengotomasi proses

tidak ada lagi hambatan perijinan

pengukuran masing-masing.

rekomendasi dan perijinan secara

pada tahap pre customs clearance.

elektronik dari 15 Kementerian/ Lembaga. Hasilnya, proses

Kekurangan INSW dalam pelacakan

time yang digunakan, ada metode

perijinan berhasil dipercepat dari

jejak barang sebenarnya masih

pengukuran yang selama ini

hitungan hari per jenis layanan

ada, yaitu belum mencakup data

digunakan oleh Bea Cukai, yaitu

menjadi hitungan per jam. INSW

kegiatan pemindahan barang dari

pre customs clearance, customs

juga mengalirkan data secara

satu tempat ketempat lainnya,

clearance dan post clearance.

elektronik antar instansi, sehingga

yang semuanya dilaksanakan

Pre customs clearance adalah

mengurangi ketergantungan

oleh Operator Pelabuhan

proses pengurusan dokumen

terhadap dokumen fisik, baik untuk

seperti Pelindo, JICT, dll.

sebelum pemeriksaan oleh

pengawasan maupun kelancaran

customs clearance. Dalam proses

proses. Interaksi terhadap petugas

Area tersebut sebenarnya sangat

customs clearance ada dua macam

yang harus ditemui juga berkurang,

perlu diawasi, karena sistem

pemeriksaan, yaitu pemeriksaan

yang sebelumnya sangat diperlukan

layanan bongkar muat di Indonesia

dokumen dan pemeriksaan fisik.

dalam proses perijinan.

meski sudah mempergunakan alat-

Kelompok ukuran terakhir adalah

Kenyataannya, dampak reformasi

area bongkar muat di pelabuhan

post clearance, yakni proses

layanan, rekomendasi dan perijinan

Indonesia yang tidak steril sebagai

setelah pemeriksaan Bea Cukai.

INSW yang semula diharapkan

mana Pelabuhan di Negara lain,

Di dalam ketiga proses tersebut,

mampu mempercepat waktu

yang menjadikan pelabuhan

terdapat pemeriksaan karantina

proses perijinan, tidak mampu

sebagai area tertutup dengan

yang bila terkait barang berbahaya,

memperbaiki perhitungan

proses bongkar muat secara

memerlukan pemeriksaan

dwelling time. Sehingga, saat

robotic, sehingga tidak mungkin

laboratorium, sehingga bisa

Presiden RI melakukan sidak,

bisa dijumpai orang berkeliaran di

menambah dwelling time.

waktu pre clearance ternyata

lokasi penumpukan dan pergerakan

ditemukan masih tetap lama

barang. Kondisi sejenis di Indonesia

dan membebani dwelling time.

baru bisa ditemui di Pelabuhan

alat canggih tapi banyak ditemui

Jauh sebelum dwelling time menjadi perhatian publik, negara-negara

Teluk Lamong, Jawa Timur.

ASEAN telah sepakat membentuk

Penelitian terhadap kasus ini

jaringan fasilitas perdagangan

menemukan, adanya dokumen

Untuk mengungkap masalah

ASEAN Single Window (ASW).

perijinan yang diproses setelah

lapangan, perlu cerita dari pelaku

Guna mendukung ASW tersebut,

barang datang. Hal ini terjadi

usaha yang biasa melakukan

perlu dibentuk Nasional Single

karena masih terdapat peraturan

pengurusan barang di Pelabuhan,

Window di masing-masing negara

yang mewajibkan penyerahan

agar menceritakan apa yang

peserta ASEAN. Karenanya,

dokumen tertentu pada saat

terjadi sehingga masih banyak

sejak 2008 Indonesia sudah

barang datang. Atas dasar itu,

orang lalu-lalang di lokasi

mengoperasikan secara bertahap

pemerintah melakukan deregulasi

bongkar muat, padahal proses

Indonesia Nasional Single Window

beberapa Peraturan Menteri

bongkar muat khususnya container

(INSW) yang mengintegrasikan

yang potensial menghambat dan

tidak mungkin dilakukan tanpa

layanan perijinan dan pergerakan

menambah lamanya dwelling

mempergunakan mesin.


9

ma in porta l

Diantara pola perhitungan dwelling

Belajar dari Google Maps Oleh: Rozar Indrawan

Publik melihat bongkar muat di pelabuhan dalam kacamata sederhana: barang datang, lalu dibongkar. Selesai. Padahal, tidak sesederhana itu. Untuk jernih melihat dan

Presiden Joko Widodo meminta agar otoritas pelabuhan di seluruh Indonesia dapat memangkas waktu bongkar muat barang (dwelling time) menjadi rata-rata dua hari. Kenyataan di lapangan ternyata masih meleset dari target. Dwelling time bisa belajar dari Google Maps.

memahami proses dwelling time sebaiknya singkirkan dulu persoalan pungli dan suap dalam proses bongkar muat. Biarlah ini menjadi urusan pihak berwajib. Yang jelas, seperti dikatakan Deputi Bidang Proses Bisnis, PP-INSW, Hari S. Noegroho, kinerja layanan bongkar muat di pelabuhan

Keinginan Presiden untuk menjadikan

ditentukan banyak unit kerja. Sebut saja Bea

Indonesia lebih berdaya saing tentu bisa

Cukai, Karantina dan operasional swasta di

dimaklumi. Pada era dimana keterbukaan

pelabuhan. Semuanya secara bersama-sama

kian melebar, menyebabkan persaingan sengit

berkongsi memengaruhi kecepatan layanan

antar negara tidak bisa lagi dihindarkan.

pelabuhan. Setiap unit kerja ini bertanggung-

Layanan sebagai salah satu basis penopang

jawab terhadap instansinya masing-masing,

pertumbuhan menempati posisi penting.

yang biasanya memiliki pendataan dan model

Pelabuhan adalah garda depan pelayanan

pengukuran berbeda.

antar negara, yang dapat membentuk citra dan keputusan investasi suatu negara.

Saat ini dikenal tiga tahap proses yaitu pre customs clearance dan post customs clearance.

Maka, ketika Singapura sanggup melakukan

Bila dianalogikan, dwelling time adalah waktu

layanan bongkar muat hanya dalam satu

tempuh. Perjalanan barang impor dari bongkar

hari sementara Malaysia dan Thailand bisa

hingga ke luar pelabuhan dinyatakan dalam

menyelesaikan tiga hari, Indonesia patut

satuan waktu, detik, menit, jam, hari dan

cemas. Di Pelabuhan Utama Tanjung Priok

seterusnya. Agar dapat diketahui apakah

dwelling time masih berkisar 3,2 – 3,7 hari.

dwelling time bermasalah atau tidak, maka

Setidaknya, jika ingin bersaing dengan

dibutuhkan “angka normal” sebagai acuan.

negara-negara ASEAN, keinginan presiden

Bisa menggunakan negara lain sebagai

harus diwujudkan.

patokan atau kondisi yang dapat dipersamakan. Namun, prinsip utamanya harus dipegang:

Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa pemangkasan dwelling time terkesan sulit.

10

dalam posisi, lokasi dan tahapan proses yang sama.

Seperti dalam perjalanan yang dapat dipandu

pre-clearance dapat diselesaikan sebelum

dengan Google Maps, sejatinya dwelling time

barang datang, sehingga waktu tempuh

bisa menerapkan hal serupa. Google Maps dapat

hanya dipengaruhi oleh post clearance.

memberikan gambaran tentang jalur perjalanan yang akan ditempuh. Mulai dari jarak, waktu

Bila dilihat lebih dalam lagi, setiap tahapan

tempuh, potensi kemacetan hingga memberikan

proses memiliki turunan proses bisnis yang

jalur alternatif. Begitupun aplikasi teknologi

unik. Ada penerbitan ijin atau rekomendasi

informasi memungkinkan untuk memetakan

barang Larangan dan Pembatasan (Lartas)

kendala-kendala dalam dwelling time.

di Kementerian/Lembaga, penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh pengangkut, container

Secara prinsip, replikasi teknologi Google Maps

handling oleh operator terminal, customs

memungkinkan untuk diterapkan guna memantau

clearance, penerbitan Delivery Order (DO),

dwelling time. Namun, ada sejumlah kondisi yang

dan proses bisnis lainnya.

harus dipenuhi. Pertama, petakan terlebih dulu Google Maps selalu menyajikan data real

dari negara asal/muat menuju negara tujuan/

time. Bila tahapan proses bisnis dwelling

bongkar. Kemudian, hitung kondisi normal waktu

time menampilkan hal serupa, maka akan

tempuh kontainer barang impor dalam kondisi

dengan mudah diketahui pada tahap mana

apa adanya hasil pemetaan. Pendefinisian titik

proses berjalan lancar dan pada titik

awal dan akhir sangat penting untuk menghitung

mana masalah terjadi, lengkap dengan

waktu tempuh, karenanya harus dapat dipastikan

warna pada setiap tahapan. Dan, aplikasi

dengan tepat. Beda titik pengukuran, beda hasil.

dashboard dwelling time ini, kelak, tentu

ma in porta l

“jalan” yang digunakan kontainer barang impor

dapat presisi mendorong percepatan waktu Kemudian, proses diperjalananlah yang semestinya

bongkar muat sesuai keinginan Presiden.

diperhatikan. Secara hitungan, dwelling time

Sumber: ǩ$UWLNHO“Dwelling Time dalam Perhitungan” 5R]DU,QGUDZDQǩ$UWLNHO“Memahami Dwelling Time di Pelabuhan”+DUL61RHJURKR

merupakan selisih antara waktu saat kontainer di keluarkan dari pelabuhan dengan waktu kontainer dibongkar dari sarana pengangkut (kapal). Pada rentang waktu sejak kontainer barang impor dibongkar hingga kontainer tersebut di keluarkan dari pelabuhan, tiga proses—pre, custom dan post—sangat menentukan besaran dwelling time. Seperti seorang kurir box yang mengantarkan barang ke satu tujuan, pengurusan kelengkapan SIM, STNK dan KIR dilakukan saat kendaraan diperiksa oleh petugas, begitu pun dwelling time. Waktu tempuh menjadi singkat bila surat-surat ijin diselesaikan sebelum kendaraan diperiksa. Tentu akan memangkas banyak waktu bila proses perijinan


11

Menjaga Pesan Harmoni dari Bali Oleh: Ridky Irfan Wirautama

Istilah Indonesia National Single Window (INSW) belakangan mencuat, menyusul heboh dwelling time yang sejak setahun lalu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Padahal, layanan pabean berbasis elektronik terpadu ini sudah lama dilakukan. Cikal bakal INSW, bahkan telah dikukuhkan sejak 2003 dalam dokumen The Declaration ASEAN Concord II oleh seluruh kepala negara anggota ASEAN di Bali, 7 Oktober 2003.

Deklarasi Bali ini menginginkan

kerap dikeluhkan. Antara lain, lead

dilakukan pemerintah dengan

kerjasama ekonomi yang saling

time atau waktu yang dipelukan

membentuk Tim Persiapan NSW

memudahkan di antara anggota-

untuk penanganan barang impor

di bawah koordinasi Kementerian

anggota ASEAN. Salah satunya

(import-clearance). Layanan

Koordinator Bidang

melalui layanan kepabeanan.

pelabuhan di Indonesia relatif masih

Perekonomian. Penetapan

Komitmen ini, empat tahun

lama dibandingkan negara lain untuk

Tim Persiapan ditetapkan

kemudian, diwujudkan melalui

urusan ini. Untuk masalah data,

melalui Keputusan Menko

kesepakatan Declaration on the

juga dinilai kedodoran terutama bila

Perekonomian nomor: Kep-22/M.

ASEAN Economic Community (AEC).

menyangkut validitas dan akurasi

EKON/03/2006, tanggal 7 Maret 2006.

Piagam AEC yang diteken pada

data transaksi. Yang paling menjadi

SK Tim Persiapan NSW tersebut, tiap

20 November 2007 itu memuat

perhatian adalah biaya penanganan

tahunnya mengalami pembaruan.

komitmen ASEAN membangun dan

lalu-lintas barang ekspor-impor.

Pelaksanaan teknis tim, dipayungi

menerapkan sistem National Single

Ini memicu biaya tinggi. Dan,

lewat SK Menteri Keuangan yang

Window (NSW) di masing-masing

persoalan-persoalan lain.

mengatur Sekretariat Pelaksana

negara. Inilah yang kemudian

Harian, Satuan Tugas atau Kelompok

diintegrasikan dalam satu wadah

Dengan adanya sistem NSW

Kerja, Kelompok Ahli dan Pelaksana

ASEAN Single Window (ASW).

setidaknya ada empat hal yang ingin

Teknis INSW. Keanggotaan terdiri

disasar. Pertama, mempercepat

dari pewakilan 15 Kementerian/

Bagi Indonesia, pengembangan

penyelesaian proses ekspor-impor

Lembaga mulai dari pejabat eselon

dan penerapan INSW bukan

melalui peningkatan efektifitas dan

II hingga tingkat pelaksana.

sekedar untuk memenuhi

kinerja lalu lintas barang ekspor-

komitmen ASEAN itu, tetapi juga

impor. Kedua, meminimalisasi

Keberadaan Tim Persiapan NSW

melaksanakan rekomendasi dari

waktu dan biaya yang diperlukan

ditegaskan kembali oleh pemerintah

World Customs Organization

dalam penanganan lalu lintas

pada 2008 melalui Peraturan Presiden

(WC0). Organisasi Bea Cukai Dunia

barang ekspor-impor, terutama

nomor 10 tahun 2008 tentang

ini mendorong seluruh negara

terkait dengan proses customs

Penggunaan Sistem Elektronik

anggota menerapkan single window

release and clearance of cargoes.

Dalam Kerangka Indonesia NSW.

system, baik di tingkat nasional

Ketiga, meningkatkan validitas

Sehingga, sampai 2015 tim ini

maupun regional. Indonesia tentu

dan akurasi data yang terkait

masih menggunakan nama Tim

saja memiliki kepentingan dalam

dengan kegiatan ekspor dan impor.

Persiapan NSW. Pelaksanaan

negeri atas pelaksanaan NSW ini.

Keempat, meningkatkan daya

implementasi INSW saat itu adalah

saing nasional dan mendorong

semua kebijakan yang terkait dengan

masuknya investasi ke Indonesia.

pembangunan, pengembangan

Seperti saluran air yang tersumbat, NSW diharapkan dapat berperan

dan penerapan sistem NSW di

memperlancar arus dokumen

Dari tahun 2006 hingga 2015,

Indonesia, menjadi kewenangan dan

kepabeanan dan perizinan yang

persiapan dan penerapan INSW

tanggungjawab Tim Persiapan NSW.

12

perkembangan fasilitasi perdagangan yang signifikan di kawasan ASEAN. ASW selanjutnya juga akan mempertukarkan dokumen-dokumen lain yang saat ini penyampaiannya masih menggunakan hardcopy,

dimulai pada 14 Agustus 2008.

seperti ASEAN Customs Declaration

Tahap ketiga pada 23 Desember

Document (ACDD), Sanitary and

2008 untuk penerapan lima

Phyto-Sanitary (SPS), Loading and

pelabuhan utama sekaligus. Yakni,

Booking Confirmation, Summary

Tanjung Priok dan Tanjung Emas,

of Manifest, dll. Apabila semakin

bersifat mandatory. Kemudian

banyak dokumen ekspor dan impor

NSW dilakukan dan dikoordinasikan

Pelabuhan Tanjung Perak,

yang telah mampu dipertukarkan

oleh Pelaksana Harian di

Bandara Soekarno Hatta dan

secara elektronik melalui INSW

Kementerian Perekonomian.

Belawan dilakukan penerapan

maka arus perdagangan di kawasan

Pembahasan, perumusan dan

terbatas. Pada tanggal 29 Juli 2009

ASEAN akan semakin lancar.

penetapan kebijakan di tingkat

penerapan sistem INSW tahap

operasional, dilaksanakan dan

keempat untuk lokasi NSW-impor

Berdasarkan pengalaman lebih

dikoordinasikan oleh Pelaksana

di lima pelabuhan utama: Tanjung

kurang sembilan tahun menerapkan

Harian, dengan dibantu Kelompok

Priok, Tanjung Perak, Bandara

sistem INSW, ada catatan penting.

Ahli, Kelompok Kerja (Satgas),

Soekarno Hatta dan Belawan.

Bahwa pengembangan dan penerapan

dan Pelaksana Teknis, serta

Penerapan sistem NSW secara

sistem NSW yang pendanaannya

didukung administrasi kegiatannya

nasional diluncurkan oleh Presiden

menggunakan APBN murni saat

oleh Sekretariat Pelaksana

RI keenam Susilo Bambang

itu, dapat dilakukan dengan sumber

Harian. Selanjutnya, kegiatan

Yudhoyono pada 29 Januari 2010.

daya manusia (resources) terbatas.

Kemudian, kegiatan rutin dan operasional Tim Persiapan

teknis dalam pembangunan

Kini, ketika PP-INSW yang berada

sistem NSW, dilakukan dan

Sejak deklarasi “harmoni” di Bali

di bawah Kementerian Keuangan

dikoordinasikan oleh Pelaksana

ditandatangani pada 2003, saat

terbentuk, seluruh pimpinan dan

Teknis Penerapan sistem NSW,

ini sistem INSW akan segera

pegawai yang bekerja pada PP-

yang dalam pelaksanaannya dibantu

terintegrasi dengan ASEAN Single

INSW diharapkan dapat menjaga,

sepenuhnya oleh Tim Teknis. Dan,

Window (ASW). Sejatinya, sistem

meningkatkan dan melanjutkan

pengelolaan sistem NSW dilakukan

INSW telah melakukan pertukaran

semangat dan komitmen yang sama.

melalui pengoperasian Portal

data Certificate of Origin (CO)

Termasuk, kepada seluruh perwakilan

INSW, menjadi tanggungjawab

Form D secara elektronik dengan

K/L yang tergabung dalam komunitas

Tim Pelaksana Teknis Penerapan

negara anggota Asean lainnya

INSW dan seluruh stakeholders

Sistem NSW, yang dalam

yang telah siap, yakni Singapura

untuk senantiasa memprioritaskan

prakteknya dilakukan sepenuhnya

dan Thailand. Amandemen

program pengembangan dan

oleh Direktorat IKC DJBC.

Operational Certification Procedure

penerapan sistem NSW ini.

(OCP) untuk pertukaran CO Form Oleh karena wilayah cakupan yang

D secara elektronik tersebut telah

Harus diakui, berbagai pengalaman

luas, kompleksitas permasalahan

disahkan. Sedangkan, protokol ASW

yang telah dilalui menunjukkan,

dan banyaknya instansi yang

masih dalam tahap ratifikasi oleh

sulitnya mewujudkan visi penerapan

terlibat, membuat penerapan

beberapa negara anggota ASEAN.

secara ideal sistem NSW di

INSW dilakukan bertahap. Uji coba

Indonesia. Namun yang lebih sulit

pertama dilakukan di Batam pada

Bila semua legal basis tersebut

lagi adalah menjaga kepercayaan dan

2006, yang kemudian dilanjutkan

telah tersedia, maka CO Form D

memenuhi ekspektasi masyarakat

dengan peluncuran secara resmi

elektronik tersebut sudah dapat

luas terhadap keberlangsungan

tahap pertama di Pelabuhan

dijadikan dasar untuk mengklaim

sistem NSW di Indonesia.

Tanjung Priok pada 17 Desember

pengurangan atau penghapusan

2007. Sistem INSW tahap kedua

bea masuk dalam kerangka

untuk penerapan di Pelabuhan

ASEAN Free Trade Agreement. Ini

6XPEHUǩ$UWLNHOSejarah INSW 5LGN\,UIDQ:LUDXWDPD ǩ$UWLNHO Pidato Kepala PP-INSW-DNDUWD 2NWREHU


13

ma in porta l

Tanjung Priok dan Tanjung Emas

Babak Menuju Gen-2 Oleh: Fachry Rozy Oemar Indonesia National Single Window (INSW) merupakan role model layanan publik berupa sistem elektronik yang transparan, handal, dan mengintegrasikan informasi dan sistem informasi pelayanan dan pengawasan, dalam rangka menciptakan kepastian layanan, transparansi dan daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional. INSW adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (Single Submission of Data and Information), integrasi informasi, dan memadukan alur proses bisnis antara sistem kepabeanan, perijinan ekspor-impor, kepelabuhan/ kebandarudaraan, pembayaran, pengangkutan barang dan logistik, serta sistem lain yang terkait dengan penanganan lalulintas barang ekspor-impor. INSW sebagai salah satu instrumen reformasi di birokrasi (Nawacita) di bidang perekonomian dikembangkan dengan tujuan untuk: a. Menjaga kepentingan nasional dalam hal kegiatan perdagangan internasional melalui pemanfaatan sistem penanganan kegiatan impor-ekspor yang transparan dan handal. b. Mendukung upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan dapat dipercaya. Tahapan awal pengembangan dan implementasi sistem NSW di Indonesia yang telah dilakukan secara berkesinambungan sejak tahun 2007 dilakukan seluruhnya oleh anak bangsa dan berpijak pada dua pilar utama, yaitu Trade System (Intergrasi Sistem Kepabeanan dengan Sistem Perijinan) dan Port System (Integrasi Sistem Kepabeanan dengan Sistem Kepelabuhan/Kebandarudaraan). Keberadaan sistem INSW sebagai wakil Indonesia (National Flag System) dalam kerangka ASEAN Single Windows, merupakan sistem nasional yang menjadi tumpuan harapan dalam upaya mengubah paradigma layanan dan pengawasan di bidang

14

perdagangan lintas negara, dimana sistem INSW dituntut untuk dapat melakukan perbaikan konsep sistem layanan publik yang mengedepankan kecepatan serta kepastian layanan melalui Service Level Arrangement yang terpercaya, transparan, konsisten, efisien dan sederhana (simpel). Untuk lebih memenuhi kepentingan nasional yang lebih luas, maka pada saat ini, sistem INSW sedang dalam tahapan awal untuk pengembangan INSW Generasi Kedua (INSW Gen-2) melalui perluasan integrasi terhadap beberapa sistem utama yang terkait dengan kelancaran arus barang ekpsor dan impor seperti: a. Trade Sytem (Sistem Pelayanan Perijinan Perdagangan) b. Port System (Sistem Pelayanan Kapal/Pesawat dan Barang) c. Payment System (Sistem Pembayaran) d. Logistic System (Sistem Logistik) e. Transportation/Trucking System (Sistem Angkutan di Palebuhan) Upaya pengembangan INSW Gen-2 tidak saja membutuhkan dukungan teknis dalam hal arsitektur sistem informasi, namun lebih dari itu, dalam tahap penerapannya membutuhkan komitmen yang kuat terutama dalam hal proses simplifikasi dan sinergi proses bisnis di setiap kementerian/ lembaga yang terkait kegiatan ekspor dan impor. Sebagai contoh. penerapan single submission pada layanan INSW menuntut adanya penyesuaian proses bisnis serta kebijakan internal di tingkat kementerian/ lembaga yang terkait, karena single submission menghadirkan suatu bentuk layanan publik satu awan (one cloud public service) yang lebih efisien daripada layanan satu atap serta memperkecil kemungkinan pelaku usaha untuk bertatap muka dengan pejabat publik sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungli dalam hal pengajuan perijinan serta pemberitahuan kepabeanan serta pemberitahuan kepabeanan. Melalui one cloud public service ini, pelaku usaha tidak perlu lagi

mengakses dan menginput ulang data-data yang sama berulang kali (seperti data NPWP, alamat, dsb). Ke setiap in house system dari masingmasing kementerian/lembaga perijinan maupun kepabeanan, karena pelaku usaha dapat dengan mudah menyampaikan seluruh elemen data tersebut dalam kerangka single submission pada layanan INSW Gen-2. Dengan mempertimbangkan kompleksitas kebutuhan nasional akan layanan INSW dalam rangka mendukung kelancaran arus barang dan kelancaran arus dokumen terkait kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri Indonesia, serta dengan mempertimbangkan rekomendasi dan cara terbaik (best practices) yang berlaku global dan relevansinya terhadap pemenuhan kebutuhan nasional, maka telah disepakati bahwa proses pengembangan INSW Gen-2 akan dilakukan bertahap selam tiga tahun. Pada semester II – 2016 dilakukan empat kegiatan utama: penyusunan kajian awal desain teknis, workshop/ FGD kajian awal desain teknis, lelang jasa konsultan desain teknis dan penyusunan (Swadaya) Mapping Existing TIK NSW di KL, NSW, dan Provider. Pada semester I – 2017, dilakukan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan desain teknis. Dan, lelang jasa konsultan pengoperasian dan pembiayaan. Di semester II – 2017, dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengoperasian dan pembiayaan. Serta, diteruskan dengan lelang jasa konsultan pengawas pekerjaan pengembangan. Di akhir tahun diadakan lelang pengembangan INSW Gen–2. Memasuki semester I – 2018, dilakukan pelaksanaan konsultan pengawas pekerjaan pengembangan INSW Gen–2. Kemudian diteruskan dengan pelaksanaan pengembangan di semester II. Di akhir tahun pengembangan, pada semester I – 2019, dilakukan peluncuran INSW Gen–2. Dan periode pengakhiran dari INSW Gen–1. Implementasi penuh Gen–2 dan pengakhiran total penggunaan Gen–1 dilakukan pada semester II .

Milestone INSW Gen-2

Penyusunan Kajian Awal Desain Teknis INSW Gen-2 meliputi: a. Perencanaan b. Pengembangan c. Pengoperasian d. Pembiayaan

Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Desain Teknis

Workshop / FGD Kajian Awal Desain Teknis INSW Gen-2 (dengan Experts) Lelang Jasa Konsultan Desain Teknis

Lelang Jasa Konsultan Pengoperasian dan Pembiayaan

Penyusunan (Swadaya) Mapping Existing TIK NSW di KL, NSW, dan Provider

Semester II 2016

INSW Gen-2

Semester I 2017

Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengoperasian dan Pembiayaan INSW Gen-2 Lelang Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengembangan INSW Gen-2

te ropong I NS W

Pelaksanaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengembangan INSW Gen-2 Pelaksanaan Pengembangan INSW Gen-2

Semester II 2017

Semester I 2018 Pelaksanaan Pengoperasian INSW Gen-2

Lelang Jasa Pengembangan INSW Gen-2

Launching INSW Gen-2 Last Period Operation of INSW Gen I

Lelang Jasa Pengoperasian INSW Gen-2

Semester II 2018

INSW Gen-2 Full Implementation INSW Gen I Cut Off

Semester I 2019

Semester II 2019


15

6LQJOH6XEPLVVLRQ

Satu Pengajuan, Beres! Oleh: Fachry Rozy Oemar

Pemrosesan dokumen menjadi faktor penentu terhadap kelancaran proses bongkar muat kegiatan ekspor–impor. Agar peti kemas dapat ke luar pelabuhan, semua perijinan yang diperlukan harus terpenuhi bahkan sebelum peti kemas tersebut tiba di pelbuhan. Hal ini berlaku untuk semua komoditi dan khususnya untuk komoditi yang menjadi objek pengaturan Larangan dan Pembatasan (Lartas). Berdasarkan evaluasi terakhir dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), saat ini ada lebih dari 51 persen komoditi yang masuk kategori lartas.

untuk proses pengurusan perizinan.

Lembaga maupun pada saat

Akibatnya, pelaku usaha harus

menyampaikan pemberitahuan

melakukan pengajuan permohonan

pabean. Misal, perbedaan alamat

izin secara terpisah ke masing-

perusahaan atau perbedaan

masing in house system dari

standar beberapa elemen data

Kementerian/Lembaga teknis yang

referensi di INSW, seperti negara

berbeda. Bila beres, importir dapat

asal, pelabuhan, satuan barang,

menyampaikan pemberitahuan

dan masih banyak lagi. Akibatnya,

pabean melalui modul kepabeanan.

proses rekonsiliasi dokumen perizinan dengan dokumen

Kondisi ini tentu saja menimbulkan

pemberitahuan pabean terhambat.

inefisiensi. Sebab, ada kemungkinan ditemui kesamaan

Dengan kehadiran single

elemen data, baik pada dokumen

submission, penghambat tersebut

pengajuan permohonan izin dari

dapat diminimalisir. Single

Kementerian/Lembaga teknis yang

submission merupakan mekanisme

berbeda maupun pada dokumen

penyampaian pengajuan dokumen

pemberitahuan pabean. Contoh:

perizinan dan pemberitahuan

NPWP, No Container, dan Informasi

pabean secara tunggal ke

Sarana Pengangkut. Pelaku

Kementerian/Lembaga teknis

usaha harus menginformasikan

terkait dengan menggunakan

beberapa data dan informasi

format Super Set Data Element

yang sama, berulang kali ke

yang disediakan oleh INSW.

Setiap kegiatan pemasukan

masing-masing Kementerian/

(impor) komoditi lartas,

Lembaga melalui setiap in

Single submission menggunakan

sekurang-kurangnya harus

house system yang berbeda.

standar elemen data berdasarkan

dibekali satu izin dari

best practice international (UN


Kemungkinan lain yang muncul

CEFACT). Salah satu keuntungan

terkait. Namun, ada juga impor

justru perbedaan informasi yang

dari penerapan single submission

yang membutuhkan lebih dari

disampaikan importir untuk elemen

adalah mekanisme verifikasi

satu izin dari Kementerian/

data yang sama. Peluang itu terjadi

elektronik yang dilakukan secara

Lembaga. Masing-masing

saat pelaku usaha memasukkan

tunggal terhadap data dan


data dalam proses pengajuan

informasi yang disampaikan oleh

ini memiliki in house system

permohonan izin ke Kementerian/

pelaku usaha. Sehingga pekerjaan

16

validasi elemen data serta verifikasi dokumen yang saat ini masih dilakukan berulang di Kementerian/Lembaga teknis dapat dipangkas. Hebatnya, penerapan single submission akan mendorong ketersediaan data dan informasi antar Kementerian/Lembaga teknis dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Langkah ini sejalan dengan tugas dan fungsi INSW sebagai single reference kegiatan perekonomian nasional. Mekanisme single submission mengembalikan tanggung-jawab validitas dan integritas masingmasing elemen data format Super Set Data Element kepada ‘melahirkan’ elemen data tersebut. Meski masuk dalam satu pintu dan elemen data digunakan oleh banyak pihak, namun hanya Kementerian/ Lembaga yang “melahirkannya” yang dapat melakukan perubahan, sesuai kebutuhan proses bisnis. Misalnya, perubahan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data ini hampir digunakan sebagian besar proses bisnis pada Kementerian/Lembaga. Dan yang dapat melakukan perubahan adalah Direktorat Jenderal Pajak, dimana Kementerian Keuangan selaku Kementerian/Lembaga teknis yang “melahirkan” data NPWP nasional. Pendekatan single reference dalam single submission menjadi salah satu kerangka utama dalam melaksanakan IT Governance pada layanan publik berbasis elektronik (e-Government). Harapannya adalah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas baik nasional maupun internasional guna mendorong competitiveness Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional.


17

te ropong I NS W

masing-masing K/L teknis yang

2015

Semester II

Ì Identifikasi kebutuhan informasi dokumen pelengkap pemenuhan syarat perijinan serta persyaratan registrasi user pada K/L (BPOM, Barantan, Karantina Ikan dan DJBC) guna penyelarasan/ sharing informasi untuk digunakan bersama Ì Melakukan identifikasi kebutuhan data referensi guna menciptakan database tunggal atas referensi yang dibutuhkan bersama seperti : identitas perusahaan, kode pelabuhan, kode negara dsb Ì Pengembangan purwarupa (prototype) layanan SSM Impor berdasarkan hasil identifikasi proses bisnis dan pemetaan kebutuhan data dari setiap proses pengajuan permohonan perijinan dan penyampaian pemberitahuan pabean pada K/L teknis terkait

2016

Milestone Single Submission

Semester I

PILOTING SSM SSM IMPOR Ì Sosialisasi prototype SSM kepada Pelaku Usaha yang diusulkan oleh K/L terkait untuk sebagai peserta Implementasi SSM Tahap I (Hotel Lumire, Jakarta, 10 Mei 2016) Ì Pengujian Satu Siklus proses bisnis SSM oleh Tim Teknis INSW dan Tim Teknis K/L terkait dengan menggunakan data dummy meliputi: Ê Uji pengiriman pengajuan dokumen perijinan di 3 Kementerian / Lembaga: Ê BPOM Ê Badan Karantina Pertanian (Hewan dan Tumbuhan) Ê Badan Karantina Ikan Ê Uji pengiriman pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan dokumen BC 2.0 di DJBC Ê Pengusulan 12 Perusahaan peserta Implementasi Tahap I SSM sbb: Ê PT Nestle Indonesia; Ê PT. Kabulinco Jaya; Ê PT. Sukanda Djaya; Ê PT. Prambanan Kencana; Ê PT. Anta Tirta Kirana; Ê PT. Grobest Indomakmur;

IMPLEMENTASI SSM TAHAP I SSM IMPOR Ì Simulasi prototype SSM Impor (BC 2.0) dengan data dummy Ì Implementasi terbatas Pengajuan Permohonan Perijinan dan Penyampaian PIB Ì Pengembangan lanjutan layanan SSM Impor untuk proses bisnis yang melibatkan pihak Customs Broker (PPJK)

Ê PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills;

SSM EKSPOR

Ê PT. Fonterra Brand Indonesia;

Ì Identifikasi kebutuhan teknis pengembangan layanan SSM Ekspor

Ê PT. Pasific Indo Dairy; Ê PT. Unilever Indonesia; Ê PT. Yamaha Music Manufacture Indonesia; Ê PT. Yamaha Indonesia. Ê Pengembangan lebih lanjut protoype SSM untuk menyesuaikan dengan rencana perubahan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di DJBC

18

2016

Semester II

Ì Pengembangan prototype SSM Ekspor dengan target Peserta Piloting SSM Ekspor adalah perusahaan yang terkait proses bisnis Devisa Hasil Ekspor (DHE - BI)

2017

Semester I

2018

Semester I

2019

Semester I

IMPLEMENTASI SSM TAHAP II

(IMPLEMENTASI SSM TAHAP IV)

IMPLEMENTASI SSM TAHAP VI

SSM IMPOR

SSM IMPOR

SSM IMPOR

Ì Perluasan Implementasi SSM Impor (BC 2.0) dengan melibatkan seluruh K/L yang telah terintegrasi dengan INSW;

Ì Implementasi terbatas Pengajuan Permohonan Perijinan dan Penyampaian PIB dengan dokumen BC 2.3 dan PLB

Ì Full implementasi layanan SSM Impor pada INSW Gen 1

Ì Pengembangan SSM untuk perluasan cakupan proses bisnis impor dengan dokumen impor lainnya (BC 2.3, PLB) serta melibatkan Customs Broker (PPJK)

SSM EKSPOR

2017

Semester II

IMPLEMENTASI SSM TAHAP III

SSM EKSPOR Ì Full mandatory layanan SSM Ekspor untuk proses bisnis DHE di seluruh KPPBC yang sudah mandatory NSW Ì Perluasan Implementasi SSM Ekspor dengan melibatkan KPPBC lainnya Ì Penyesuaian SSM Ekspor untuk dapat disesuaikan dengan INSW Gen-2 yang mulai dikembangkan

2018

Semester II

Ì Uji coba SSM Impor dengan dokumen BC 2.3 dan PLB, serta melibatkan (PPJK)

SSM EKSPOR Ì Implementasi terbatas Pengajuan Permohonan Perijinan dan Penyampaian PEB yang terlibat dalam proses bisnis DHE dengan menggunakan data sebenarnya (live data) yang direncanakan selambat-lambatnya akhir Oktober 2017

Ì Full implementasi layanan SSM Ekspor pada INSW Gen 1 Ì Layanan SSM Impor dijalankan dalam INSW Gen-2 (Beta Version)

2019

Semester II

IMPLEMENTASI SSM TAHAP VII SSM IMPOR Ì INSW Gen 1 Offline Ì INSW Gen-2 Live

SSM IMPOR Ì Full mandatory layanan SSM Impor untuk dokumen BC 2.0 dengan seluruh K/L yang sudah terintegrasi dengan INSW di seluruh KPPBC yang sudah mandatory NSW

SSM EKSPOR

IMPLEMENTASI SSM TAHAP V

Ì Layanan SSM Impor berjalan pada INSW Gen-2

SSM IMPOR

SSM EKSPOR

Ì Full Mandatory layanan SSM dengan dokumen BC 2.3 dan PLB di seluruh KPPBC yang sudah mandatory NSW

Ì INSW Gen 1 Offline

Ì Uji coba layanan SSM Impor pada purwarupa (prototype) INSW Gen2 yang sedang dikembangkan

Ì INSW Gen-2 Live Ì Layanan SSM Ekspor berjalan pada INSW Gen-2

SSM EKSPOR Ì Full mandatory layanan SSM Ekspor di seluruh KPPBC yang sudah mandatory NSW Ì Uji coba layanan SSM Ekspor pada prototype INSW Gen-2 yang sedang dikembangkan


19

te ropong I NS W

Ì Uji coba satu siklus layanan SSM oleh Tim Teknis INSW dan Tim Teknis K/L terkait proses bisnis DHE dengan menggunakan data dummy

Ì Penyesuaian SSM Impor untuk dapat disesuaikan dengan INSW Gen-2 yang mulai dikembangkan

Ì Layanan SSM Impor dijalankan dalam INSW Gen-2 (Beta Version)

,QGRQHVLD1DWLRQDO 7UDGH5HSRVLWRU\,175

Segudang Manfaat dalam Satu Fitur Oleh: Tri Haryono Suhud

"INTR berisi ribuan aturan yang terkait eksporimpor, dan dengan mudah akan memunculkan nomor HS (harmonize system) untuk setiap item komoditas, serta instansi yang harus dihubungi. Jadi semua informasi sudah ada di situ. Ini adalah trade repository pertama di dunia," tutur Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady, Jumat (23/12/2011) di Jakarta Ȏ680%(5.203$6&20ȏ

Kualitas layanan publik telah

Kemudahan akses informasi

Untuk tujuan single-reference itulah,

lama menjadi prioritas program

dan transparansi dalam

sejak tahun 2011, Tim Persiapan

pemerintah. Secara internal,

keseluruhan proses memegang

National Single Window (NSW)

layanan publik dapat mendorong

peranan penting. Fitur yang

melakukan program pembuatan

pelaksanaan prinsip-prinsip

disediakan harus mampu

fitur Indonesia National Trade

good governance yang dapat

menyuguhkan seluruh informasi

Repository (INTR). Dengan INTR,

mendongkrak daya saing nasional

yang diperlukan semua entitas.

ada solusi sistem yang dapat

dan berujung pada penerimaan

Sehingga, pihak-pihak yang

memanfaatkan teknologi informasi

keuangan negara. Upaya itu dapat

berkepentingan dan berkaitan

untuk melakukan integrasi

ditempuh dengan mengoptimalkan

dengan proses tersebut akan

seluruh informasi. Sehingga,

pemanfaatan Teknologi

menjadikan fitur sebagai satu-

mampu menciptakan transparansi

Informasi dan Komunikasi

satunya referensi bersama

dan kejelasan proses kegiatan

dalam pelayanan kepada

yang disepakati. Inilah yang

ekspor, impor dan transit.

publik. Dua keuntungan didapat

disebut single-reference: sebuah

sekaligus: transparansi dan

referensi dan pedoman dalam

INTR didesain untuk dapat

menekan biaya ekonomi tinggi.

menjalankan seluruh aktifitas.

menjadi satu fitur pada Portal

20

INSW yang berfungsi sebagai rujukan

sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan

tunggal (single reference) dari seluruh

dengan peraturan perundang-undangan.

aktivitas dan proses bisnis yang terkait dengan ekspor–impor. Harapannya, tidak

Selain ketentuan di atas, pengembangan INTR

hanya mendorong percepatan layanan,

selaras dengan mandat yang ditetapkan di

namun juga menciptakan kepastian

dalam Artikel XII dan Artikel XIII dari ASEAN

proses bagi seluruh entitas yang terkait.

Trade in Good Agreement (ATIGA) dan juga selaras dengan Article X GATT/WTO yang menetapkan persyaratan dan peraturan terkait, untuk mendukung transparansi proses kegiatan ekspor, impor dan transit. Tujuan utama dibentuknya INTR adalah mengurangi biaya dan pembatasan perdagangan dengan menyederhanakan dan memperlihatkan seluruh peraturan, prosedur dan dokumen perdagangan secara transparan. Turunan dari tujuan itu, INTR melakukan lima fungsi. Pertama, interpretasi tunggal dari pembatasan tarif dan non tarif. Kedua, interpretasi yang akurat dan jelas terhadap batasan tarif dan non-tarif yang akan datang. Ketiga, menggambarkan alur perdangan internasional secara jelas. Keempat, memberitahukan perkembangan peraturan baru secara reguler. Kelima, mengkoordinasikan INTR dan sistem yang telah ada sebagai wadah penyimpanan informasi atas pembatasan tarif dan non-tarif. Melalui sistem ini, seluruh pelaku usaha

Saat ini, melalui Pengelola Portal Indonesia

atau pengguna jasa/traders, investor, instansi

National Single Window (PP-INSW) yang

terkait lainnya, dan Direktorat Jenderal

telah terbentuk, dilakukan pengembangan

Bea dan Cukai (DJBC) akan menggunakan

dan pemutakhiran data informasi, fitur,

sumber informasi yang sama (single-reference)

maupun tampilan dalam INTR. Keberadaan

dalam menginterpretasikan peraturan yang

Portal INSW memiliki posisi strategis

terkait perdagangan ekspor – impor. Sistem

dalam hubungannya dengan informasi

ini juga akan menghubungkan secara teknis

kepada pelaku usaha dan pengambilan

sistem pada masing-masing Kementerian/

keputusan pejabat teknis di lapangan.

Lembaga dengan sistem di DJBC untuk memastikan keakurasian klasifikasi tarif.

Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden RI nomor 35 tahun 2012 tentang

INTR akan menyediakan seluruh peraturan

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

dan ketentuan yang terkait dengan ekspor –

10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem

impor secara jelas dan memberikan informasi

Elektronik dalam Indonesia National

perubahan secara up to date. Siapapun yang

Single Window, Pasal 4 ayat (1) butir (1a).

memerlukan informasi terbaru dari regulasi,

Di sana disebutkan, Portal INSW menjadi

aturan, ketentuan dan SOP dari semua proses

acuan utama (single reference) dalam

bisnis terkait ekspor – impor, hanya cukup

pelaksanaan ekspor dan impor yang berlaku

mengakses fitur INTR melalui Portal INSW.


21

te ropong I NS W

"INTR akan menyediakan seluruh peraturan dan ketentuan yang terkait dengan ekspor – impor secara jelas dan memberikan informasi perubahan secara up to date."

Web-Based Application Web based application adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi

Begini Cara Kerja INTR

web atau browser. Sistem INTR ini merupakan aplikasi yang berbasis web sehingga aplikasi ini dapat diakses dimana saja sepanjang ada koneksi internet yang mendukung, tanpa perlu melakukan peng-install-an di komputer masing-masing seperti pada aplikasi desktop. Cukup dengan membuka browser untuk mengakses Sistem INTR. Keunggulan menggunakan web-based application untuk Sistem INTR ini antara lain: Ì Dapat menjalankan aplikasi Sistem INTR dimana pun (anywhere) dan kapan pun (anytime), tanpa harus melakukan instalasi sistem; Ì Dapat dijalankan di sistem operasi apapun dengan koneksi Internet dan Internet-browser didalamnya; Ì Dapat diakses lewat banyak media seperti: komputer, handheld dan handphone yang sudah sesuai dengan standar WAP; Ì Tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk dapat menggunakan aplikasi INTR yang berbasis web ini.

Integrated Content Management System (CMS) Mekanisme updating informasi dari seluruh entitas terkait (15 Kementerian/Lembaga dan 3 unit penerbit perijinan) yang tergabung dalam Portal INSW sudah mulai di operasikan sejak tahun 2009, dimana fitur update konten data ini

Agar fitur INTR ini dapat diakses dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja yang membutuhkan informasi, maka teknologi yang akan digunakan adalah menggunakan web-based application. Fitur-fitur standar yang secara umum tersedia pada sistem INTR antara lain:

merupakan bagian dari sub sistem Portal INSW dalam bentuk CMS (Content Management System). Dengan fungsi ini, seluruh entitas, apabila ada perubahan peraturan atau informasi lainnya, diwajibkan untuk melakukan updating secara reguler kedalam sistem INSW melalui user profiling atas Kementerian/Lembaga dimaksud. User Kementerian/ Lembaga hanya dapat melakukan penambahan informasi aturan atau perubahan atas Kementerian/ Lembaga-nya saja. Portal INSW yang kemudian akan melakukan integrasi dan linkage ke sistem

Sumber: $UWLNHOǤ6LVWHP,QGRQHVLD1DWLRQDO7UDGH 5HSRVLWRU\,175 0HQGXNXQJ7UDQVSDUDQVL 3URVHV.HJLDWDQ(NVSRUGDQ,PSRUǥ7UL+6

22

NSW secara keseluruhan. Kesuksesan sistem ini sangat tergantung kepada keaktifan Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan CMS ini.

hukum sebagai dasar implementasi ASW, ditandatanganilah the Protocol of Legal Framework to Implement ASEAN Single Window pada 4 September 2015 di Kuala Lumpur,

Tonggak Awal ASW Dimulai Oleh: Ali Manshur

Pertukaran e-Form D sangat penting untuk percepatan perdagangan di kawasan ASEAN. Saat ini kegiatan ekspor dan impor seringkali terkendala karena menunggu pengiriman hardcopy dokumen CO Form D. Contoh, barang impor dari Singapura ke Pelabuhan Belawan seringkali sampai lebih dulu dari dokumen yang menyertainya. Akibatnya, proses pengeluaran barang dari pelabuhan yang mendapatkan preferential duty harus tertunda, menunggu datangnya dokumen CO Form D. Dengan pertukaran data e-Form D, kelak, kendala ini bisa diminimalisir. Dengan begitu, proses ekspor–impor di

kawasan ASEAN dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Dalam pertukaran data elektronik, ASW menggunakan mekanisme gateway to gateway. Artinya, data transaksi akan tersimpan dalam server National Single Window (NSW) masing-masing negara. Adapun, regional server hanya berisi data referensi yang dibutuhkan dalam proses transaksi. Kesepakatan soal penempatan data transaksi dalam server NSW masing-masing negara berjalan alot. Ini karena data tersebut dinilai cukup strategis. Sehingga, tidak dicapai kata sepakat mengenai penempatan regional server, bila server tersebut menyimpan juga data transaksi. Regional server—yang hanya berisi data referensi—disepakati untuk ditempatkan di Jakarta. Sebab, secara prinsip server ASW merupakan tanggungjawab ASEAN Secretariat. Namun, karena kantor ASEC tidak cukup memadai untuk mengelola regional server ASW, server akan ditempatkan pada perusahaan private hosting di Jakarta. Perjalanan Komiten ASW cukup panjang. Sejak kesepakatan Desember 2005, agreement itu, diperdalam dengan the Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window pada 20 Desember 2006 di Siem Reap, Kamboja. Dalam rangka memberikan kerangka

Sayangnya, implementasi ASW masih terkendala aspek legal. Semestinya, proyek ini bisa dimulai pada 2016. Saat ini, amandemen Operational Certification Procedure (OCP) ATIGA—yang akan melegalkan penggunaan dokumen elektronik CO Form D—telah di-endorse oleh semua negara anggota ASEAN. Sedangkan dokumen protocol of legal framework to implement ASW (PLF) yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan semua negara anggota ASEAN, baru diratifikasi oleh tujuh negara yakni Myanmar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, Brunei dan Kamboja. Sedangkan empat negara tersisa termasuk Indonesia masih dalam proses penyelesaian ratifikasi. Ratifikasi PLF, sebagai tindaklanjut kesepakatan yang dituangkan saat ASEAN Finance Minister Meeting, 5 September 2015 di Kuala Lumpur itu, direncanakan selesai pada akhir tahun 2016, sehingga implementasi ASW secara efektif dapat dilakukan mulai awal tahun 2017. Setelah pertukaran e-Form D dapat diimplementasikan, selanjutnya ASW direncanakan mempertukarkan dokumen ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) dan Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS). Sumber: $UWLNHOǤ3HUNHPEDQJDQ,PSOHPHQWDVL $VHDQ6LQJOH:LQGRZǥ$OL0DQVKXU


23

te ropong I NS W

Sejak ditandatanganinya dokumen Agreement to Establish and Implement ASW pada tanggal 9 Desember 2005, komitmen ASEAN Single Window (ASW) memasuki tonggak baru. Negara anggota ASEAN telah menyepakati pertukaran dokumen certificate of origin (CO) Form D secara elektronik (e-Form D) yang merupakan dokumen dasar pemberian keringanan bea masuk (preferential duty) dalam kerangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Saat ini, ada lima negara anggota ASEAN yang telah memiliki sistem NSW yakni Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Lima negara ini telah melakukan uji coba pertukaran data e-Form D (testing environtment). Dari lima negara ini, tiga diantaranya—Indonesia, Singapura dan Thailand—telah berhasil mempertukarkan data live e-Form D (production environment).

ISRM Hadir untuk Efisiensi Kebijakan Oleh: Kukuh S. Basuki Sekretaris PP-INSW

Tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam menggerakkan perekonomian dan daya saing adalah inefisiensi. Ini dapat ditemui, misalnya, pada indeks kemudahan berbisnis yang masih rendah di Indonesia. Selain itu juga rendahnya nilai logistic performance index, dwelling time yang terlalu lama. Serta, regulasi yang kerap dianggap tumpang tindih.

mengenalkan pola manajemen

di pelabuhan menjadi bagian

risiko yang digunakan oleh Ditjen

dari evaluasi. Laporan surveyor

Bea Cukai kepada Kementerian/

kini dipercepat, tanpa menunggu

Lembaga lain sebagai referensi.

dokumen pengangkutan atau

Pada tahap pertama, lembaga

pengapalan yang diserahkan oleh

yang terlibat adalah Ditjen Bea

importir. Kemudian, kerjasama

Cukai dan Badan Pengawas Obat

instansi karantina antar negara—

dan Makanan (BPOM). Selanjutnya

untuk saat ini Belanda—dan

diikuti oleh Karantina Tumbuhan

penerapan pemeriksaan selektif

dan Hewan, serta Karantina Ikan

oleh Karantina. Sehingga tidak

dan Kementerian Perdagangan.

semua importasi barang wajib karantina harus diperiksa fisik

Lembaga-lembaga tersebut Indonesia National Single Widow

bersama-sama mengkaji ulang data

Berbagai upaya itu terbukti dapat

(INSW) hadir sebagai jawaban atas

para pelaku usaha dengan tujuan

menurunkan waktu pre-clearance.

tuntutan memangkas inefisiensi

untuk menetapkan pola layanan

Ini juga sekaligus menjawab

ekonomi itu. Sebagai bagian dari

yang paling sesuai. Pengusaha

tuduhan bahwa 18 Kementerian/

wujud kesepakatan dengan negara

yang dinilai baik kemudian didaftar

Lembaga adalah pihak yang

anggota ASEAN lainnya—dengan

untuk dijadikan sebagai referensi

bertanggung jawab terhadap

membentuk jaringan sistem Asian

bersama. Di tahap berikutnya,

lamanya pre clearance. Tahap

National Window (ASW)—INSW

melibatkan Kementerian/Lembaga

berikutnya adalah mengevaluasi

bertugas mengkoordinasikan upaya

lain yang terkait, bergantung pada

perijinan yang terkait dengan

peningkatan efisiensi kebijakan

urutan prioritas kepentingannya.

rekomendasi dan pengecualian.

risk management. Sistem ini

Mengenai upaya untuk memperbaiki

Ke depan, tentu diperlukan

terintegtrasi antar Kementerian/

dwelling time ada beberapa langkah

sinergi dan koordinasi yang lebih

Lembaga dalam rangka menekan

yang ditempuh. Diantaranya, izin

kuat lagi agar keinginan untuk

dwelling time. Hasilnya diharapkan

impor untuk pengusaha yang dinilai

menjadikan INSW sebagai referensi

dapat terlihat pada tahun 2017.

baik oleh Ditjen Bea Cukai dan

tunggal yang mampu memangkas

pemerintah melalui penerapan

BPOM sudah dapat diselesaikan

inefisiensi ekonomi bisa terwujud.

Dalam rangka merintis Single

sebelum barang tiba di pelabuhan.

Karena itu Kementerian/Lembaga

Refference of Identity itu, langkah

Terhadap izin impor yang baru

yang membutuhkan data sama,

yang telah ditempuh adalah

bisa dipenuhi setelah barang tiba

didorong untuk berbagi dan

24

Kementerian/Lembaga lain yang

masing Kementerian/Lembaga

data yang ada. Data harus dijadikan

memberikan rekomendasi impor,

dapat mengambil peran sesuai

sebagai referensi tunggal untuk

seperti Kemenperin dan Kementan.

tugas dan fungsinya secara

memberikan gambaran risiko

Dengan begitu, pola penanganan

harmonis dan terintegrasi. Sehingga,

perusahaan. Dimulai dari Dijten

risiko bisa diselesaikan satu

menjadi jelas, siapa melakukan

Pajak (NPWP), Kemendag (API) dan

siklus, sejak rekomendasi

apa. Siapa bertanggung-jawab

Ditjen Bea Cukai (NIK), berbagai

diberikan hingga pengawasan

terhadap apa. Proses ISRM dapat

data lainnya akan terus melibatkan

terhadap realisasi impornya.

dianalogikan seperti proses

Kementerian/Lembaga, terutama

produksi menggunakan ban

yang mempunyai perhatian

Proses Indonesia Single Risk

berjalan. Bahwa hasil pekerjaan

terhadap keberadaan perusahaan.

Management (ISRM) tidak berhenti

(output) satu Kementerian/Lembaga

Saat ini data masih fokus pada

hanya pada perlakuan atau layanan

akan menjadi bahan (input) bagi

perusahaan importir atau eksportir.

pada saat impor saja, tetapi juga

Kementerian/Lembaga lain, dalam

selanjutnya akan dikembangkan

melakukan review terhadap

satu rangkaian sistem IT pada INSW.

pada perusahaan lain yang terlibat

proses bisnis yang berlaku

dalam proses penyelesaian barang

berdasarkan regulasi yang ada

Dalam melaksanakan tugasnya,

di pelabuhan, seperti Pengusaha

saat ini. Hasil review itu, nanti

tentu saja Pengelola Portal INSW

Pengurusan Jasa Kepabeanan

akan dijadikan dasar penyusunan

dituntut untuk berhati-hati dalam

(PPJK), ekspeditur dan lainnya.

proses bisnis yang terintegrasi.

mengkoordinasikan kepentingan

Serta, meminimalisasi overlapping

bisnis semua Kementerian/

Bagaimanapun, single refference

atauran antar Kementerian/

Lembaga, berdasarkan kewenangan,

yang dihasilkan akan dianalisis

Lembaga untuk komoditas

tugas dan fungsinya. Sasarannya

dan disandingkan dengan kinerja

tertentu. Pola penananganan

bersama Kementerian/Lembaga

masing-masing perusahaan

risiko yang paling sesuai juga

adalah jelas: menghadirkan

untuk menetapkan profil risiko

ditetapkan, apakah sebelum

efisiensi dalam implementasi

perusahaan. Sehingga, tingkat

barang tiba pada saat proses

kebijakan pemerintah di bidang

layanan yang diberikan bisa

clearance dilakukan atau bahkan

ekonomi, khususnya yang terkait

disetarakan antara Kementerian/

pengawasan di peredarannya.

dengan proses ekspor–impor.

lainnya. Sinkronisasi ini sudah

Tujuan akhir dari ISRM adalah

diujicobakan antara Ditjen Bea

membentuk pola pengelolaan

Cukai, BPOM dan Karantina.

risiko bersama antar Kementerian/

Sumber: 0DWHUL3RZHU3RLQWǤ,650'DODP 3DNHW.HELMDNDQ(NRQRPL;,ǥ

Setelah ini, segera menyusul

Lembaga. Pada titik ini, masing-

Lem,baga yang satu dengan


25

te ropong I NS W

bersama-sama menjaga validitas

3HODEXKDQ 7DQMXQJ(PDV

Oleh: Damar Wj & Maulana Ali

INSW Dukung Penuh Kegiatan Ekspor-Impor

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah mempunyai peranan strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tidak mengherankan, sejak abad ke-18 pemerintah Kolonial Belanda berupaya mengembangkan pelabuhan di Kota Semarang untuk kegiatan ekspor dan impor, yang saat ini dikenal dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Sebagai salah satu pelabuhan utama di Pulau Jawa, pelabuhan Tanjung Emas mempunyai fasilitas yang lengkap dengan 6 (enam) zona terminal bongkar muat yang dikelola oleh Pelindo III. Komoditas yang diekspor utamanya adalah komoditas hasil pertanian dan perkebunan, furniture, tekstil, alas kaki, elektronik, makanan dan minuman olahan. Untuk impor, Pelabuhan Tanjung Emas menjadi pintu masuk bahanbahan modal dan baku untuk industri serta barang jadi terutama produk elektronik dan kontruksi.

merupakan komoditas tumbuhan, hewan, dan ikan yang harus melalui pemeriksaan karantina. Sistem Indonesia National Single Window (INSW) mulai diterapkan secara mandatory di Pelabuhan Tanjung Emas sejak tahun 2012. Keberadaan sistem INSW membantu percepatan proses ekspor dan impor karena pelaku usaha tidak harus menunggu hardcopy dokumen perijinan dikirimkan dari Kementerian/ Lembaga dari Jakarta. Data elektronik dokumen tersebut telah dapat diterima Bea dan Cukai

Kapasitas pelabuhan belum

Tanjung Emas melalui sistem

terpakai secara maksimal

INSW sehingga proses customs

meskipun volume ekspor dan

clearance berjalan lebih cepat.

impor cukup besar, rata-rata hanya

26

sekitar 37 persen yang terpakai

Kepala KPPBC Tipe Madya

dari kapasitas total. Salah satu

Pabean Tanjung Emas, Ahmad

penyebabnya adalah intensitas

Wahyudi, menyampaikan bahwa

pemeriksaan Bea dan Cukai

pada awal-awal penerapan

dan Karantina untuk komoditas

sistem INSW secara mandatory,

ekspor dan impor di Pelabuhan

sempat terjadi kendala karena

Tanjung Emas yang relatif kecil

pelaku usaha belum paham

mengingat sekitar 5 persen dari

bahwa walaupun mereka sudah

kontainer ekspor dan impor yang

memegang hardcopy ijin, namun

perlu diperiksa fisik oleh Bea dan

data elektronik ijin tersebut harus

Cukai, sedang 10 persen kontainer

tersedia di Portal INSW agar produk

sistem off line, serta belum

Selanjutnya, dalam rangka

dapat diijinkan keluar dari

adanya fasilitas call center INSW

pertukaran data Surat

pelabuhan oleh Bea dan Cukai.

untuk berkoordinasi mengenai

Keterangan Asal (SKA) form

permasalahan di daerah.

D melalui ASEAN Single

Hal senada disampaikan oleh

KPPBC Tanjung Emas berharap

Window (ASW), Harianta juga

Wharnomo Fauzi, Kepala

kedepan PP-INSW lebih maju dan

menyatakan kesiapannya,

Seksi Pengolahan Data dan

mampu mewujudkan 4 pilarnya

“penerbitan SKA secara

Administrasi Dokumen, “Sebelum

“Transparansi, Konsistensi,

elektronik melalui sistem

mandatory INSW, importir datang

Simplisiti dan Efisiensi”.

e-SKA telah dilaksanakan sejak

langsung ke kantor KPPBC

p e rspe k tif

yang diimpor atau diekspor

tahun 2012 dengan dibantu

dengan membawa hardcopy ijin/

“Selain di pelabuhan, penerapan

sepuluh petugas operator dan

rekomendasi untuk dicocokkan

mandatory INSW diharapkan

verifikator”. Pertukaran data

dengan lartasnya yang dibantu

dapat juga diimplementasikan ke

SKA melalui ASW diharapkan

oleh Seksi Penindakan dan

instansi penerbit ijin/rekomendasi

segera diimplementasikan

Penyidikan untuk memonitoring

di daerah” kata Kepala Seksi

sehingga eksportir dapat

lartas, namun setelah mandatory

Ekspor, Dinas Perindustrian

memproses fasilitas preferensi

INSW hal tersebut tidak ada

dan Perdagangan Provinsi

(pengurangan atau pembebasan

lagi, petugas Analyzing Point

Jawa Tengah, Harianta. Hal

bea masuk) di negara tujuan

cukup mengecek lartas di

tersebut akan mempercepat dan

ekspor menjadi lebih cepat dan

sistem INSW’. Penerapan

mengontrol perijinan di daerah

terjamin. Hal tersebut membawa

mandatory INSW sangat

sehingga data ekspor impor

dampak positif bagi peningkatan

dirasakan maanfaatnya oleh

akan terekonsiliasi dan dapat

pergerakan barang serta ekspor

KPPBC Tanjung Emas dimana

dimanfaatkan sebagai salah

dan impor di kawasan ASEAN.

sangat membantu percepatan

satu instrumen pengambilan

PP-INSW sebagai lead agency

proses customs clearance.

kebijakan pembangunan daerah.

untuk ratifikasi Protocol Legal

Namun demikian, mandatory

Saat ini perbitan perijinan di

Framework to Implement the

INSW masih terdapat beberapa

daerah dilaksanakan melalui

ASEAN Single Window (PLF

kendala, seperti dokumen

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ASW) diharapkan dapat terus

hardcopy ijin/rekomendasi yang

(PTSP) sehingga data ekspor

mengkoordinasikan dengan

belum terupload di sistem INSW

dan impor masih diperoleh

Kementerian/Lembaga terkait

walaupun sudah terbit, adanya

dari Badan Pusat Statistik

guna mendorong implementasi

ganguan jaringan sehingga

(BPS) yang belum real time.

ASW pada awal tahun 2017.


27

3HODEXKDQ 7DQMXQJ(PDV

Secuil Masukan Jika "Urat Nadi" INSW Terganggu Oleh: Damar Wj & Maulana Ali Implementasi INSW di sejumlah pelabuhan Indonesia memberikan manfaat penting bagi para pelaku usaha ekspor dan impor. Tak terkecuali di Semarang, Jawa Tengah. INSW menjadi urat nadi para pelaku usaha. Bgaimana jika sang "urat nadi" ini mengalami gangguan? Inilah suara pengusaha dari Semarang.

Dia mengusulkan agar setiap terjadi

mengenai lartas dan ganguan

gangguan sistem, perlu dibuat

sistem INSW," ungkap Kusumo

Standart Operasional Prosedur

dari PT. Segara Mas selaku

(SOP). Ini penting dilakukan

importir mesin dan konstruksi.

untuk mengatasi hambatan kegiatan ekspor dan impor.

Di masa depan, pengembangan sistem INSW sangat ditunggu

Apalagi, saat ini sistem INSW juga

pelaku usaha. Selain kegiatan

digunakan sebagai rujukan pelaku

ekspor dan impor, sektor logistik

usaha dalam mencari informasi

juga diminta menjadi perhatian.

tentang ketentuan Larangan dan

Pelaku usaha berharap Single

Pembatasan atas produk yang akan

Submission (SSM) di INSW

Pelaku usaha di Semarang telah

diekspor. Layanan ini tersedia pada

generasi kedua (Gen-2) segera

merasakan manfaat sistem INSW

menu Indonesia National Trade

terwujud sehingga tracking

dalam kegiatan ekspor dan impor.

Repository (INTR) di Portal INSW.

posisi dokumen perijinan

Karena begitu pentingnya, para

Dengan informasi tersebut pelaku

dan barang semakin lengkap

pengusaha menaruh harapan besar

usaha dapat mempersiapkan

dari mulai proses penerbitan

agar INSW tak bisa sakit agar tidak

rekomendasi/perijinan yang

perijinan di K/L sampai dengan

mengganggu proses ekspor-impor.

diperlukan Kementerian/

proses pengeluaran barang di

Lembaga (K/L) terkait.

pelabuhan menjadi lebih cepat,

"Saya merasakan jaringan INSW

sederhana, dan transparan. Hal

terkadang masih mengalami

Pelaku usaha mengharapkan

ini tentunya akan berdampak pada

gangguan. Haari Kamis terkadang

tersedianya media atau call

meningkatnya kemudahan dalam

sistem mengalami gangguan.

center agar dapat berkomunikasi

melakukan bisnis/usaha (ease of

Padahal hari Kamis banyak

dengan petugas INSW secara real

doing business). Saat ini Indonesia

pelaku usaha mengakses

time terkait ijin maupun teknis

masih menempati peringkat

portal INSW," kata Diah dari

yang membuat kegiatan ekspor

91 dunia sehingga masih perlu

CV. Anugerah Alam salah satu

dan impor terhambat. ‘’Kami

didorong agar dapat bersaing

eksportir asal Semarang.

kesulitan ketika berkonsultasi

dengan negara-negara lain.

28

p e rspe k tif


29

3HODEXKDQ 0DNDVVDU

Oleh: Ali Manshur & Maulana Ali

INSW Berikan Kelancaran dan Keterbukaan

Pelabuhan Soekarno–Hatta Makassar merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Kawasan Timur Indonesia. Setiap tahun Pelabuhan Makassar rata-rata melayani 6.000 Twenty–foot Equivalent Unit (TEUS) kontainer ekspor dan impor. Komoditas ekspor utama adalah hasil pertanian dan perkebunan daerah Sulawesi dan sekitarnya, seperti biji kakao.

proses customs clearance berjalan lebih cepat. “Sistem INSW bermanfaat untuk kelancaran ekspor dan impor di Makassar,” kata perwakilan PT. Eastern kepada Tim PP-INSW, baru-baru ini. Pengakuan sama dikatakan perwakilan PT. Semen Bosowa.

Sedangkan hasil industri yang

relatif kecil. Sebab, hanya 5 persen

Menurutnya, Portal INSW banyak

diekspor dari Pelabuhan Makassar

dari kontainer ekspor dan impor

dimanfaatkan perusahaan untuk

terutama pakan ternak produksi

yang perlu diperiksa fisiknya

mencari informasi tentang

PT. Eastern Pearl Flour Mills.

oleh Bea dan Cukai. Sedang 10

ketentuan Larangan dan

Perusahaan ini memiliki pabrik

persen kontainer merupakan

Pembatasan (lartas) atas produk

cukup besar, berlokasi di sekitar

komoditas tumbuhan, hewan,

yang akan diekspor. Pelaku

pelabuhan. Untuk impor, Pelabuhan

dan ikan sehingga harus melalui

usaha dapat dengan mudah

Makassar menjadi pintu masuk

pemeriksaan Karantina.

mengaksesnya di menu Indonesia

gandum dan bahan-bahan penolong

Trade Repository (INTR) pada

lainnya, seperti untuk industri

Sejak tahun 2014, Sistem Indonesia

Portal INSW. Kedua perusahaan

semen terbesar di Kawasan Timur

National Single Window (INSW)

ini mengaku telah memiliki user

Indonesia, PT. Semen Bosowa.

mulai diterapkan secara mandatory

ID di Portal INSW. Sejak itulah,

Pelabuhan Makassar dibangun

di Pelabuhan Makassar. Ini jelas

proses ekspor dan impor diurus

sejak tahun 1917, memiliki

membantu percepatan proses

sendiri tanpa menggunakan

6 dermaga dan 13 lapangan

ekspor dan impor, karena pelaku

Pengusaha Pengurusan

penumpukan yang diantaranya

usaha tidak harus menunggu

Jasa Kepabeanan (PPJK).

telah dibangun sejak tahun 1985.

hardcopy dokumen perizinan

Meski volume ekspor dan impor

dari Kementerian/Lembaga

Pada kesempatan berbeda, Kepala

yang dikirimkan dari Jakarta.

KPPBC Tipe Madya Pabean B

cukup besar, namun intensitas

Makassar, Gusmiadirrahman

pemeriksaan Bea dan Cukai dan

Melalui INSW, data elektronik

mengakui, di awal penerapan

Karantina untuk komoditas ekspor

dokumen telah dapat diterima Bea

sistem INSW—yang berlaku

dan impor di Pelabuhan Makassar

dan Cukai Makassar. Sehingga,

secara mandatory—sempat terjadi

30

Gusmiadirrahman Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar

meng-entry nomor izinnya untuk

awal penerapan mandatory INSW.

sudah dimiliki, pelaku usaha

proses clearance di CEISA, in-

Pasalnya, barang yang mereka

umumnya belum memahami

house system Bea dan Cukai.

impor tertahan karena data izin

bahwa agar produk yang diimpor

p e rspe k tif

kendala. Walaupun hardcopy-nya

dari Kementerian Perdagangan

dapat keluar dari pelabuhan oleh

Penggunaan PDE internet

belum ada di Portal INSW

Bea Cukai, data elektronik izin

mengakibatkan fungsi sistem INSW

meskipun hardcopy izinnya telah

harus tersedia di Portal INSW.

tidak dapat berjalan maksimal

diterima. Perusahaan PPJK

karena masih adanya sentuhan

itu mengaku kesulitan untuk

“Kami disiplin dan taat ketentuan.

petugas yang rawan terjadi

berhubungan dengan pihak terkait

Walaupun pelaku usaha sudah

kesalahan entry. “Kami berharap

di Kementerian Perdagangan guna

menunjukkan dokumen izin,

PP–INSW dapat menyelenggarakan

mengkonfirmasikan hal tersebut.

tapi datanya harus ada di Portal

PDE secara penuh di Pelabuhan

INSW. Apalagi untuk impor produk

Makassar sehingga proses

Para pelaku usaha

strategis seperti gula, kami perlu

rekonsiliasi izin di Portal INSW

umumnya berharap dengan

memastikan validitas izinnya.

dapat berjalan otomatis,”

dikembangkannya INSW Gen-

Sistem INSW sangat membantu

terang Gusmiadirrahman.

2, tracking posisi perizinan

untuk proses validasi tersebut,” terang Gusmiadirrahman.

semakin lengkap. Dengan begitu Instansi teknis dan pelaku usaha

“perjalanan” dokumen akan

di Pelabuhan Makassar juga

mudah dipantau mulai dari

Sayangnya, penerapan sistem

mengharapkan tersedia forum atau

proses penerbitan perizinan di

INSW di Pelabuhan Makassar

media untuk dapat berkomunikasi

Kementerian/Lembaga hingga

berbeda dengan pelabuhan-

real time dengan Kementerian/

penggunaanya untuk proses

pelabuhan di Pulau Jawa

Lembaga di Jakarta. Permintaan

customs clearance di Bea dan

umumnya. Pelabuhan ini masih

ini muncul karena pelaku usaha

Cukai. Hal ini tentunya akan

menggunakan Pelayanan Data

masih menemui kendala dalam

memaksimalkan transparansi

Elektronik (PDE) internet, dimana

kegiatan ekspor dan impornya, baik

dan fasilitasi yang disediakan

proses rekonsiliasi perizinan

terkait izin maupun teknis sistem.

oleh sistem INSW.

tidak dapat dilakukan secara otomatis di Portal INSW. Petugas

Perwakilan PPJK, PT. Andhika

Bea dan Cukai harus menarik

Celebes Transportama, menyatakan

data izin dari Portal, atau bahkan

sempat mengalami masalah ketika

6XPEHU $UWLNHOǤ6LVWHP,16:)DVLOLWDVL .HJLDWDQ(NVSRUGDQ,PSRUGL 3HODEXKDQ6RHNDUQR+DWWD0DNDVVDUǥ $OL0DQVKXUGDQ0DXODQD$OL


31

3HODEXKDQ 0DNDVVDU

Resep Karantina Makassar Pangkas Dwelling Time Oleh: Ali Manshur & Maulana Ali Pemeriksaan fisik barang pada proses ekspor dan impor sering dituding sebagai penyebab lambannya dwelling time. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dua institusi: Bea Cukai dan Karantina. Berbeda dengan Bea dan Cukai yang pemeriksaan fisiknya hanya dilakukan untuk kontainer yang berisiko tinggi (Jalur Merah), pemeriksaan fisik oleh Karantina dilakukan terhadap semua kontainer yang membawa produk yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau ikan.

masyarakat dari wabah penyakit

selanjutnya, dikeluarkan KT9 dan

yang dibawa oleh produk yang

KH12 sebagai dokumen yang

masuk ke wilayah Indonesia.

menyatakan suatu komoditas telah

Menghadapi tantangan ini,

selesai clearance. Dokumen ini

Karantina mutlak harus melakukan

akan diterbitkan setelah proses

inovasi guna mempercepat dwelling

pemeriksaan fisik benar-benar

time, sesuai target pemerintah,

selesai sesuai ketentuan yang

yakni di bawah tiga hari. Balai

umumnya memakan waktu lebih

Besar Karantina Pertanian

dari 1 hari.

(BBKP) Makassar melakukan penyederhanaan prosedur tindakan

Dalam menerbitkan dokumen

karantina. Dokumen pelepasan

karantina, pihak Karantina Makassar

KT3/KH5 dan KT2/KH7 dikeluarkan

juga mensyaratkan importir untuk

hanya dalam waktu 1–4 jam

menyampaikan dokumen izin dari

setelah unloading. Data elektronik

Kementerian/Lembaga terkait.

KT dan KH tersebut kemudian

“Kami harus ikut memastikan

dikirimkan melalui sistem INSW

bahwa clearance yang kami berikan

ke Bea dan Cukai. Sehingga,

nantinya adalah benar-benar untuk

dapat segera diproses lanjutan

produk impor yang telah diizinkan

untuk mendapatkan SPPB dan

pemerintah” jelas Hermansyah.

dikeluarkan dari pelabuhan. Saat ini, dokumen izin yang jadi Meski begitu, Kepala BBKP

syarat tersebut masih diserahkan

Dari rata-rata 6.000 Twenty–

Makassar Hermansyah

dalam bentuk hardcopy. Namun

foot Equivalent Unit (TEUS)

menjelaskan, tindakan

demikian, ke depan kebutuhan data

kontainer ekspor dan impor

pemeriksaan fisik karantina tetap

izin lintas Kementerian/Lembaga

di Pelabuhan Makassar, 10

dilakukan. Namun pelaksanaanya

ini diharapkan dapat juga difasilitasi

persen di antaranya merupakan

di gudang milik importir. Tentu

oleh sistem INSW sehingga

kontainer yang wajib diperiksa

hanya gudang importir yang telah

prosesnya bisa lebih cepat lagi.

oleh Karantina setiap tahunnya.

diverifikasi dan ditetapkan

Sumber: $UWLNHOǤ5HVHS.DUDQWLQD0DNDVVDU 3HUVLQJNDW'ZHOOLQJ7LPHǥ$OL0DQVKXU GDQ0DXODQD$OL

kelayakannya oleh Karantina Hal ini terkait dengan tugas

Makassar yang dapat fasilitas

Karantina untuk menjaga

percepatan ini. Pada proses

32

5HIRUPDVL%LURNUDVL

INSW Wujud Pelayanan Modern

p e rspe k tif

Oleh: Andrie Kriesniawan, Tatiana JP Indonesia berhasil memanfaatkan kesepakatan ASEAN Single Window (ASW) untuk melakukan penataan sistem layanan ekspor–impor dan logistik dengan mengembangkan Indonesia Nasional Single Window (INSW). Sistem berbasis elektronik ini merupakan bagian dari kesepakatan ASEAN untuk menyambut pasar bersama di tingkat kawasan. Bahkan, Indonesia merupakan satusatunya negara yang berhasil mengoperasikan NSW tepat waktu, yakni pada 2008.


33

Dalam keterangan persnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan INSW adalah wujud nyata pelayanan birokrasi modern yang dalam waktu singkat dapat melaksanakan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diumumkan Presiden pada tanggal 9 September 2015. Portal ini mengintegrasikan semua pelayanan perizinan ekspor/ impor secara elektronik pada 15 Kementerian/Lembaga yang meliputi 18 Unit Perizinan. “INSW merupakan salah satu bentuk fasilitasi perdagangan yang saat ini memegang peran kunci, tidak saja dalam mendukung kelancaran perdagangan intra ASEAN dan cross border trade Indonesia dengan negara lain, tetapi juga sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan, dan kepelabuhanan,” ujar Darmin. Menurut Darmin, dengan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik, INSW diharapkan dapat meningkatkan kepastian usaha dan efisiensi dalam kegiatan ekspor, kebutuhan industri dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari kegiatan perdagangan internasional. "Mengingat pentingnya peranan INSW sebagai bagian dari ASEAN Single Window yang menjaga kepentingan nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan efisiensi pelayanan publik, maka semua pihak perlu secara tegas ikut menjaga independensi dan penguatan kelembagaan INSW yang berkelanjutan, walaupun secara administrasi INSW berada di bawah Kementerian Keuangan," imbuh Darmin. Selain itu, tambah Darmin, kapasitas dan integritas Sumber Daya Manusia di INSW juga perlu

34

ditingkatkan agar sistem pelayanan publik ini bisa dioperasikan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Tak kalah penting, menurut Darmin, adalah menjamin kecepatan pelayanan birokrasi, akurasi data dan informasi yang diberikan oleh INSW. Itu semua diperlukan untuk meningkatkan reputasi lembaga ini agar tetap menjadi andalan dunia usaha dan diakui masyarakat internasional. NSW yang diterapkan Indonesia berbeda dengan NSW pada umumnya. INSW dirancang sebagai integrasi layanan publik antar Kementerian/Lembaga. Portal INSW merupakan simpul transaksi yang ditunjang dua tirai sistem aplikasi. Yakni, tradenet atau sistem layanan perijinan serta rekomendasi ekspor–impor. Dan, portnet yang merupakan sistem layanan pergerakan sarana angkut dan barang. Insiatif INSW dari Indonesia ini telah menginspirasi beberapa negara ASEAN untuk melakukan pola terapan NSW yang sama. Thailand adalah negara pertama yang memberlakukan sistem NSW cara Indonesia. Di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri, NSW di Negari Gajah Putih itu dipandang tidak saja sebagai solusi layanan Bea Cuka semata, tetapi juga logistik. Hal sama juga dilakukan Malaysia, yang berada di bawah kendali Ministry of International Trade & Industry. INSW sendiri bagi Indonesia menempati posisi penting. Program reformasi birokrasi di Indonesia umumnya dijalankan melalui penertiban aparatur dengan fokus kepada pengawasan kinerja Sumber Daya Manusia– nya. Pada sistem INSW, justru mendorong terjadinya reformasi birokrasi melalui penataan sistem layanan yang berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

INSW mampu mencegah penyimpangan, yang sangat mudah terjadi pada proses manual. Karena itu INSW bukan hanya sekedar mengintegrasikan layanan dan informasi, tetapi juga melengkapi sistem integrasi dengan banyak proses otomasi. Ini tentu dapat mencegah penyimpangan prosedur dan kinerja layanan. Selain itu, melalui terapan standar 3 single—sesuai kesepakatan teknis ASW—sistem ASW secara tak langsung memangkas mengurangi sekat ego–sektoral antar Kementerian/Lembaga. Dengan menjalankan prinsip single submission, single & synchronous processing dan single decision making, INSW berhasil menjalankan integrasi layanan melalui simpul antar Kementerian/ Lembaga. Portal INSW diposisikan sebagai transaction and information hub.” Melalui sistem ini, semua jejak kegiatan antar Kementerian/ Lembaga dicatat. Begitu pun, alur penyebaran informasi diatur otomatis, sesuai prosedur antar Kementerian/Lembaga. Otomasi banyak terjadi dalam proses transaksi. Dalam Portal INSW,

,QVLDWLI,16:GDUL ,QGRQHVLDLQLWHODK PHQJLQVSLUDVL EHEHUDSDQHJDUD $6($1XQWXN PHODNXNDQSROD WHUDSDQ16: \DQJVDPD

Untuk mencapai optimalisasi terapan INSW, ditempuh beberapa strategi reformasi birokrasi berbasis TIK. Di antaranya, penyelenggaraan layanan publik dengan banyak fungsi otomasi yang bisa dijalankan dan mengurangi kebutuhan tatap muka dengan petugas. Otomasi yang dilakukan antara lain otomasi verifikasi data dan pencatatan jejak proses secara daring (dalam jaringan). Otomasi akses layanan oleh pelaku usaha, otomasi proses bisnis, otomasi pembuatan keputusan, otomasi pelaporan, dan banyak hal lainnya. Yang jelas, sejak awal dioperasikan, berbagai terapan itu membuat INSW berbeda dengan e-Gov di Indonesia pada umumnya. Misal, para proses otomasi verifikasi tidak ada lagi dokumen

elektronik “aspal” alias asli tapi palsu yang bisa lolos dari proses verifikasi di INSW. Sebab, proses elektronik akan layak hukum hanya bila isinya bisa dibuktikan sama dengan isi database dari sistem pemrosesnya. Selain itu, isi harus bisa dipertanggungjawabkan berdasar dari jejak proses yang disediakan. Tujuannya agar mampu menceritakan seluruh rangkaian proses elektronik yang pernah terjadi. Pada otomasi proses layanan langsung oleh pelaku usaha atau single sign-on, pengguna INSW yang terdaftar dapat mengakses melalui internet, sehingga bisa memperoleh layanan cepat satu langit: dimana saja, tanpa datang ke loket layanan. Untuk otomasi proses bisnis atau automated workflow processing, dapat menghapus kemungkinan salah prosedur, tertahan atau ditahan. Hambatan proses biasanya diakibatkan karena ketergantungan pada kurir, kesalahan penyampaian dokumen, atau proses tertahan karena harus menunggu orang tertentu yang menguasai proses untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan otomasi ini, jejak proses layanan tersedia

secara elektronik. Dengan begitu dapat menghapus pola penggunaan time stamp yang selama ini dipergunakan sebagai pengukur kinerja yang potensial mengandung banyak kesalahan analisa.

p e rspe k tif

semua transaksi dan informasi antar instansi Kementerian/ Lembaga telah berhasil disatuan dan dihubungkan dengan proses. Sayangnya, hingga tahun 2016 masih banyak proses dan informasi yang diperlukan untuk pergerakan barang belum berhasil disajikan.

Dalam implementasi otomasi proses bisnis, terkandung otomasi penjaluran proses dan otomasi pembuatan keputusan. Fasilitas tersebut menghilangkan kemungkinan salah proses karena diterima oleh petugas yang salah atau tidak berhak. Bisa juga karena kesalahan petugas dalam membuat keputusan. Otomasi proses bisnis dapat diterapkan di beberapa Kementerian/ Lembaga peserta INSW. Dengan begitu, service level layanan Kementerian/Lembaga dapat dipantau setiap saat, termasuk siapa yang sering berindikasi menghambat proses layanan. Berbagai terapan otomasi sistem berbasis TIK ini, menjadikan INSW sebagai kebutuhan nasional untuk memenuhi pelaksanaan layanan Kementerian/Lembaga secara daring bagi pelaku usaha yang tersebar di seluruh tanah air tanpa harus datang ke Jakarta.


35

INSW beroperasi sejak tahun 2007. Keberadaannya ketika itu di bawah tanggungjawab dan koordinasi Kantor Menko Perekonomian, dengan dibentuk satu tim khusus yang dinamai Tim Persiapan INSW. Tim ini menjalankan fungsi koordinasi, pengembangan sistem dan pelaksanaan operasi portal transaksi INSW yang telah mengintegrasikan layanan antara Kementerian/Lembaga. Di masa itu, pelaksanaan teknis operasional hub transaksi pada Portal INSW dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2015, dibentuklah satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan sebagai pelaksana koordinasi operasi nasional, yang kemudian dikenal dengan nama Pengelola Portal INSW (PP–INSW). Awalnya, yang ingin dibentuk adalah badan baru, yang tugas dan fungsinya mengambil alih seluruh peran koordinasi kebijakan, pengembangan dan pengoperasian INSW dari Tim Persiapan INSW. Namun, hal ini sulit dilakukan karena belum dikenal dalam tata organisasi kelembagaan negara yang sudah ada. Dengan kondisi seperti itu, praktis PP–INSW hanya mengembangkan dan mengoperasikan secara teknis Poral INSW. Fungsi supervisi sebagai koordinator kebijakan dan operasi antar Kementerian/

36

Kelembagaan INSW

Oleh: Deden & Indry Widiyasari

Lembaga yang menjadi komponen dalam sistim INSW sesuai mandat, ternyata tidak mudah dilaksanakan oleh PP–INSW. Dengan tugsa dan fungsi yang ada, sulit bagi PP–INSW menjaga kelancaran operasi INSW. Sebab, sebagian besar komponen sistem INSW berada di Kementerian/Lembaga lain. Namun, PP–INSW harus dapat menjalankan fungsi supervisi dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan operasi layanan INSW. Karena itu, tugas, fungsi, dan kewenangan PP–INSW perlu segera diperbaiki. Penguatan lembaga mutlak dilakukan agar sistem layanan ekspor–impor dan logistik yang telah dirintis oleh Tim Persiapan INSW dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Sebab, dari sinilah reformasi birokrasi dalam layanan publik di Indonesia dapat direalisasikan. Keberadaan badan INSW yang memiliki kewenangan mengatur standar kebijakan, sistem dan layanan di semua Kementerian/ Lembaga, sangat diperlukan agar manfaat INSW bisa segera terwujud dan berkembang. Selain itu, untuk peningkatan manfaat INSW diperlukan segera kelengkapan data dan informasi layanan pergerakan sarana angkut nasional dan pergerakan barang di border area (bandara, pelabuhan dan gerbang lintas batas antar negara). Padahal, sejak INSW dioperasikan, telah beberapa kali dibuat fasilitas pendukung INSW dan sistem yang diperlukan untuk melengkapi

cetak biru. Sayangnya, hingga saat ini hal tersebut belum tuntas.

Dalam jangka pendek, yang sangat diperlukan INSW adalah data pergerakan barang di pelabuhan dan bandara. Contoh: dalam menghitung dwelling time pelabuhan, ada dua unsur yang menentukan. Yaitu pergerakan barang yang lama waktu layanan ditentukan oleh kegiatan komunitas pelabuhan (otorita, operator angkut, Bea Cukai dan Karantina), dan pergerakan dokumen yang ditentukan Ditjen Bea Cukai bersama semua Kementerian/ Lembaga penerbit rekomendasi dan izin. Kedua unsur ini merupakan proses independen yang berjalan paralel, kecuali apabila dalam proses dokumen disimpulkan perlu pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai dan atau Karantina. Karenanya, dwelling time tidak hanya

Dengan kebijakan deregulasi yang mereformasi tatakelola layanan, maka seluruh dokumen syarat ekspor–impor wajib diselesaikan sebelum barang ekspor–impor tiba di pelabuhan. Dengan demikian, proses dokumen yang bisa mempengaruhi dwelling time hanyalah importasi dengan dokumen perizinan yang isinya tidak sesuai, dan atau pelaku usaha yang tidak taat saja. Bila ternyata jumlah waktu proses pergerakan barang lebih lama dari waktu yang diperlukan dalam pergerakan dokumen sesudah proses bongkar muat, maka lamanya dwelling time tidak lagi ditentukan oleh proses dokumen, tetapi ditentukan oleh pergerakan barang dan pemeriksaan fisik oleh Ditjen Bea Cukai dan atau Karantina dalam hal diperlukan. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah mengatasi dampak tatakelola INSW yang sudah bertahun-tahun hanya dikelola oleh tim yang berasal dari banyak Kementerian/Lembaga dan relawan secara ad-hoc. Kondisi ini menyebabkan anggota tim mudah sekali berganti-ganti. Akibatnya, sistem INSW kurang dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis dan informasi semua Kementerian/ Lembaga secara lengkap dan cepat. Masalah dalam pengelolaan sistem menjadi semakin besar dengan akan diterapkannya ISRM. Sistem yang mengintegrasikan manajemen risiko bagi seluruh Kementerian/ Lembaga itu memerlukan dukungan data bersama yang

akurat sebagai single reference bagi banyak Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha. Kebutuhan informasi bersama itu kurang dapat optimal dipenuhi dengan aplikasi INSW yang ada saat ini. Hal ini perlu segera dipenuhi dengan pola tumbuh kembang. Sebelum memiliki single reference data untuk analisa risiko, maka proses manajemen risiko hanya bisa dijalankan dengan mempergunakan basis data masing-masing Kementerian/Lembaga. Untuk menyempurnakan ISRM diperlukan penyediaan data bersama yang memenuhi persyaratan manajemen risiko profesional. Proses pengelolaan kurang optimal dengan mempergunakan sistem INSW generasi pertama yang ada saat ini. Dengan kebutuhan yang berkembang, akan lebih efisien bila disiapkan generasi baru dari sistem dan aplikasi INSW sesuai kebutuhan.

p e rspe k tif

Ketiadaan informasi pergerakan sarana angkut dan barang nasional menyebabkan analisa pendukung pembuatan kebijakan logistik nasional tidak memiliki data yang lengkap dan akurat. Padahal, hampir semua operator (swasta) pelaksana layanan logistik nasional maupun proses bongkar muat dan angkutan dalam pelabuhan/ bandara telah memiliki sistem informasi elektronik dan data yang memadai. Seharusnya, penegasan agar data dan informasi nasional dapat disusun sesuai standar informasi logistik yang terintegrasi secara elektronik. Sebagaimana dilakukan INSW yang mengintegrasikan data dan informasi pada Kementerian/ Lembaga, sistem integrasi pemerintah dalam portnet dapat dibangun sesuai kebutuhan, tanpa harus membangun sistem baru yang sangat besar dan tidak diperlukan.

ditentukan oleh waktu lamanya proses dokumen atau lamanya proses customs—sebagaimana perhitungan dwelling time—saat ini, tapi juga ditentukan oleh waktu terlama dari pergerakan barang atau pergerakan dokumen.

Yang terpenting dan sangat mempengaruhi pencapaian INSW adalah perubahan prosedur kerja dan payung hukum di semua Kementerian/Lembaga. Sebab, perubahan yang terjadi menyebabkan prosedur manual yang pernah ada hanya layak menjadi prosedur keadaan darurat. Prosedur elektronik sangat berbeda jauh dengan prosedur manual sehingga harus disusun ulang. Dengan perubahan prosedur, sistem pengawasan kinerja juga harus disesuaikan, karena audit tidak bisa dilakukan secara manual dan layak hukum, dimana mencapainya diperlukan kerja keras yang terkoordinir antar Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan payung hukum yang mewadai. 6XPEHU$UWLNHOǤ5HIRUPDVL %LURNUDVL%HUVDPD,16:ǥ


37

,16:PHQMDGLinnovationGDQchampionXQWXNGDSDW GLNHPEDQJNDQWLGDNKDQ\DVLVWHPHNVSRULPSRU QDPXQMXJDDSOLNDVLSURJUDP\DQJGDSDWGLMXDONH SHUXVDKDDQDWDXQHJDUDODLQ

38

Wawancara Khusus Deputi Menko

BANGUNLAH JIWANYA, BANGUNLAH BADANNYA

Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Edy Putra Irawady

Untuk Indonesia Raya INSWmagz:

Kini, Edy Putra menjabat sebagai Deputi V di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi ini mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

Bagaimana

INSW, bisa dijelaskan intisari 4

menerapkan 4 nilai itu

nilai itu dalam melaksanakan

dalam setiap gerak dan

tugas dan fungsi INSW?

aktivitas INSW?

Edy Putra:

Edy Putra:

Sebelum saya

INSW dibangun

menjelaskan mengenai empat

dan dikembangkan lebih luas

pilar tersebut, saya akan jelaskan

dari pada yang diharapkan oleh

terlebih dahulu latar belakang

ASW. INSW dibangun dengan

pendirian INSW. Latar belakang

1 (satu) jendela/Window dan

berdirinya INSW dipicu karena

2 (dua) tirai yaitu, pertama

kebutuhan nasional dalam rangka

sistem loket elektronik tunggal

efisiensi pelayanan perijinan

yang mempunyai tradenet

ekspor dan impor, kepabeanan,

untuk flow of document dan

pelabuhan, efektivitas pengawasan,

kedua, portnet untuk flow

optimalisasi penerimaan negara

of good. Selanjutnya peran

dan devisa. Berdasarkan pemicu

INSW tidak sebatas untuk

tersebut INSW kemudian dipacu

ASEAN tetapi penerapannya

dengan kerjasama di kawasan

lebih luas dari itu, yang

ASEAN melalui kesepakatan

diutamakan untuk kepentingan

penggunaan system ASEAN

nasional dan kerjasama

Single Window (ASW). Pendirian

perdagangan internasional.

INSW telah dirintis sejak tahun 1996 dengan pertukaran data interchange ekspor impor antara Kementerian Perdagangan dan

Berikut ini wawancara awak redaksi Majalah INSW Magz Damar Wj dan Maulana Ali, dengan Edy Putra.

INSWmagz:

s u a ra me re k a

Nama Edy Putra Irawady bukan nama biasa dalam sejarah berdirinya INSW. Sebagai "bidan" kelahiran INSW, Edy Putra banyak mengukir bagaimana INSW bekerja dan berjalan melaksanakan mandat pemerintah, sejak satu dasawarsa silam.

Sebagai badan

Ditjen Bea dan Cukai. Berdasarkan hal tersebut INSW didirikan dengan prinsip transparansi, konsistensi, simplisiti dan efisiensi.

INSWmagz:

Bagaimana

posisi dan peran INSW saat dilahirkan dan saat ini, terutama dalam mensinergikan perijinan terkait ekspor impor dari 18 K/L dan mencapai target dwelling time seperti keinginan presiden


39

Edy Putra:

masih banyak perijinan belum

Edy Putra:

dengan melibatkan inhouse

lengkap sehingga barang

contoh, sebelum tahun 2012,

system di 15 kementerian/

belum dapat dilakukan proses

Dwelling Time Tanjung Priok

lembaga dengan 18 Unit

karantina atau kepabeanan

masih 9 hari. INSW melakukan

perijinan. Prinsipnya INSW

(customs clearance). Peran INSW

berbagai proses otomasi seperti

tidak mempunyai kewenangan

melakukan proses otomasi

otomasi laporan untuk Kemendag

mereka (K/L) dalam mengatur

sehingga mempersingkat dan

yang sebelumnya manual, selain

perijinan ekspor dan impor dan

menyederhanakan proses

itu juga menyatukan proses

penyelesaian proses kepabeanan.

perijinan tersebut, misalkan

rekomendasi (COA untuk BPOM)

Seluruhnya diintegrasikan dengan

suatu barang memerlukan 4

yang datanya dapat diambil

satu induk sistem otomasi dan

perijinan, jika masih manual

di INSW untuk rekomendasi

diselesaikan dengan proses

maka harus mengurus di

lainnya. Sehingga pada tahun

kepabeanan (SPPB). Langkah

4 instansi sehingga akan

2014 Dwelling Time menurun

awal adalah yaitu dengan

memperlambat. Begitu juga saat

menjadi 6,7 hari. Kemudian

mengharmonisasikan ketentuan

masuk ke proses pabean, INSW

INSW menyarankan kepada tim

K/L yang ditranformasikan dalam

dapat memilah dan mendeteksi

Sislognas untuk menghapuskan

data elemen. Contohnya misalkan

jalur hijau atau merah yang

rekomendasi/perijinan yang

Kemendag mengeluarkan aturan

dapat membantu petugas PFPD

berulang (duplikasi), membangun

Label sebagai syarat impor,

dan AP. Ketiga, INSW dapat

auto gate system di pelabuhan,

maka harus ditranformasikan

mempercepat post clearance

merekomendasikan tempat

dengan HS, jenis barang dan

dengan mengidentifikasi pada

pemeriksaan bersama (terpadu),

proses bisnisnya. Selanjutnya

TPS mana letak barang sehingga

melakukan uji coba cargo link

saat ini dilakukan integrasi

transaksi pembayaran tracking

di Koja. Pada tahun 2014, arahan

resiko pelaku usaha. Resiko harus

dapat dilakukan lebih cepat.

Presiden Dwelling Time diturunkan

INSW kita bangun

diputuskan pada hulu, apakah low risk, medium risk atau high risk. Semua K/L harus mempunyai pandangan yang sama.

menjadi 3 hari. Untuk itu INSW

INSWmagz:

Mengapa Dwelling

Time ini sangat penting dan harus dicapai targetnya. Di mana peran INSW dalam Dweling Time?

INSWmagz:

Apa yang

melakukan penyederhanaan lartas dengan mengunakan sistem flag, dimana hanya 1 instansi yang mengatur. Pada akhir tahun 2016, target Dwelling Time untuk INSW

harus dilakukan PP-INSW dalam mencapai target Dwelling Time seperti yang diinstruksikan Presiden?

Edy Putra:

Pelabuhan

pada hakikatnya merupakan tempat bongkar muat barang, bukan tempat transaksi atau menyimpan barang sehingga arus barang harus cepat dan efisien. Paling banyak kontribusi Dwelling time adalah pada saat preclearance, sekitar 65 persen kontribusinya. Artinya

40

Saya berikan

,16:GDSDWPHPSHUFHSDW post clearanceGHQJDQ PHQJLGHQWLȌNDVLSDGD 736PDQDOHWDNEDUDQJ VHKLQJJDWUDQVDNVL SHPED\DUDQtrackingGDSDW GLODNXNDQOHELKFHSDW

bertanggung jawab pada Presiden.

3,2 hari. Namun target Dwelling

seluruh data tercatat. Ketiga

Time tidak dapat di bawah itu

kompetensi kelembagaan

karena ada berbagai unsur yang

yang mempunyai kewenangan

Edy Putra:

terlibat, yaitu Totoleksono (INSW),

melakukan negosiasi trade facility

INSW tidak harus menjadi

Totonegoro (kebijakan tata ruang),

(TF), namun kewenangan ini

lembaga struktural, namun

dan Totokromo yaitu sinergi

belum dimiliki INSW. Keempat

harus tetap dilindungi/dijaga di

antar instansi di pelabuhan (JICT,

sebagai pengaturan lartas yang

bawah Menko Ekonomi yang di

perusahan pelayaran, Otoritas

saat ini hanya menggunakan flag

support oleh Kemenkeu. Saat ini

Pelabuhan, Karantina, Pelindo,

oleh INSW sehingga terkadang

saya melihat banyak lembaga

Bea Cukai). Selain itu ditambah

dapat menimbulkan friksi-friksi

di bawah Presiden namun tidak

permasalahan keterbatasan

di lapangan. INSW hanya menjadi

jalan sehingga yang terpenting

kapasitas pelabuhan yang didesain

tumpuan kesalahan jika terjadi

adalah independency fungsi

maksimal 2,7 juta Theus. Pada paket

penyelundupan, peningkatan

bukan independency struktural.

Ekonomi XI, untuk mengurangi

Dwelling Time, barang tidak keluar,

Dwelling Time, maka dilakukan

karena INSW tidak mempunyai

tranformasi kebijakan kedalam

kewenangan mengharmoniskan

sistem INSW dengan Indonesia

pelaksanaan teknis dan tanggung

Single Risk Management (ISRM).

jawab daripada kegiatan ekspor

Pre clearance dan customs clearance,

impor. Kelima, INSW tidak

sharing terhadap Dwelling Time

mempunyai integrasi dengan

trennya sudah menurun, namun

Bank Indonesia dalam rangka

sharing post clearance semakin

optimalisasi penerimaan devisa.

meningkat. Untuk itu INSW harus

Terakhir adalah kelemahan

Edy Putra:

segera dilakukan integrasi dengan

KELEMBAGAAN, INSW merupakan

keinginan saya INSW sebagai garda

sistem inaportnet. Peran INSW yang

salah satu bentuk reformasi

perniagaan dan dapat menjadi

paling penting adalah memberikan

birokrasi dan non negotiable

leading serta Greater Indonesia dan

kepastian waktu, tidak hanya

commitment untuk INSW, Its

ASEAN sebagai bagian Indonesia

cepat, karena ada perlakuan khusus

is Must!! Hal ini diungkapkan

Raya. Kita mempunyai kelebihan

untuk barang-barang tertentu.

Ibu Sri Mulyani pada saat

geoekonomi dan geopolitik di

menjadi Menko Ekonomi dan

kawasan ASEAN sehingga kita

Menkeu. INSW harus menjadi

harus memanfaatkan kelebihan

lembaga independen dalam

tersebut. Selanjutnya INSW menjadi

hal fungsi, integrasi, anggaran

innovation dan champion untuk

dan sumberdaya manusia.

dapat dikembangkan tidak hanya

Apa kelemahan,

tantangan, dan hambatan INSW saat ini dan apa solusinya, bagaimana menghadapinya,

INSWmagz: INSW seharusnya

sebagai garda perniagaan, yang berfungsi Pertama sebagai otomasi perijinan ekspor impor akan tetapi INSW tidak punya kewenangan peraturan di K/L. Kedua pengawasan perijinan 15 K/L dimana INSW hanya di 21 pelabuhan sehingga tidak

INSWmagz:

Ke depan,

bagaimana peran INSW dan seperti apa idealnya, terutama di era FTA ? Bagaimana impian atau bayangan Bapak terhadap INSW 10 atau 100 tahun ke depan? Sejak awal,

sistem ekspor impor namun juga

mencari jalan keluarnya?

Edy Putra:

Menurut saya,

Melihat besarnya

tugas dan fungsi INSW terutama

aplikasi/program yang dapat dijual ke perusahaan atau negara lain.

dalam ketepatan waktu dwelling time (serta turut menjaga neraca

INSWmagz:

ekspor impor, menjaga kesehatan

Bapak kepada INSW?

Apa pesan

dan keselamatan konsumen, dll) ada keinginan meningkatkan status kelembagaan INSW dari pengurus portal menjadi sebuah badan yang langsung

Edy Putra:

Pesan saya

untuk INSW Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya untuk Indonesia Raya.


41

s u a ra me re k a

INSWmagz:

Bagaimana pandangan Pak Edy?

Memberikan Terobosan Kebijakan

3HQXUXQDQdwelling timeGLKDUDSNDQEHUGDPSDN ODQJVXQJWHUKDGDSSHQXUXQDQELD\DORJLVWLNGDQ VHFDUDWLGDNODQJVXQJWHUKDGDSHȌVLHQVLSURGXNVL GDQSHUGDJDQJDQ

42

Wawancara Khusus Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Heru Pambudi

Percepatan dwelling time menjadi mandat dan target Presiden Joko Widodo kepada semua institusi yang terlibat dalam pelayanan yang terkait dwelling time khususnya Bea dan Cukai. Bagaimana Dirjen Bea Cukai menjawab persoalan ini, berikut penuturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara tertulis kepada Majalah INSW.

khusus Pelabuhan Tanjung Priok saat ini berkisar 0,25 hari.

INSWmagz:

Apa dampak

langsung (dan dampak tidak langsung) yang diharapkan dari terpenuhinya target dwelling

INSWmagz:

Dalam beberapa

kali kunjungan ke pelabuhan mengapa Presiden Joko Widodo sangat concern dengan dwelling

kepedulian pemerintah atas kinerja logistik di pelabuhan, khususnya terkait dengan kecepatan pelayanan logistik

Mengapa dwelling time yang menjadi perhatian utama (bukan faktor lain)? Apakah ekspor dan impor sangat bergantung

barang impor maupun ekspor.

pada dwelling time?

Dari sudut pandang Bea Cukai,

Heru Pambudi:

kecepatan pelayanan kepada

penyelesaian barang impor di

pengguna jasa yaitu importir

Indonesia secara umum terdiri

Heru Pambudi:

atau eksportir merupakan

dari proses kedatangan sarana

Sebelumnya kita terlebih

salah satu program prioritas

pengangkut di pelabuhan, sandar

dahulu menyamakan persepsi

dalam menjalankan fungsi

dan pembongkaran, penumpukan

tentang apa yang dimaksud

DJBC sebagai trade fasilitator

ke container yard, customs clerance,

dengan dwelling time. Ditinjau

dan industrial assistance. Hal

container handling, pengeluaran

dari pengertiannya, dwelling

ini tentu sejalan dengan tujuan

barang di gate serta pengiriman

time adalah waktu berapa

percepatan dwelling time dalam

ke warehouse/bounded/factory

lama petikemas (barang

rangka menciptakan efisiensi

storage. Dengan terpenuhinya

impor) ditimbun di Tempat

dan efektivitas proses impor.

target dwelling time, pemerintah

time? Dari sisi Bea dan Cukai, apa yang dikejar dan dituju dari target dwelling time?

Penimbunan Sementara (TPS)

Proses

tentu berharap adanya perbaikan

di pelabuhan sejak dibongkar

Sedangkan dari sisi Bea

dan optimalisasi pelayanan pada

dari kapal sampai dengan

Cukai, target dwelling time

masing-masing proses tersebut.

barang impor keluar dari TPS.

merupakan efisiensi proses

Dwelling Time terbagi menjadi

Customs Clearance. Saat ini

Adanya kebijakan pemerintah

tiga, yaitu Pre-Customs Clearance,

kegiatan Customs Clearance di 5

ini diharapkan juga dapat

Customs Clearance, dan Post-

Pelabuhan Besar yaitu Tanjung

menumbuhkan kesadaran

Customs Clearance. Perhatian

Priok, Tanjung Perak, Tanjung

seluruh stakeholder di pelabuhan

khusus presiden atas dwelling

Emas, Belawan, dan Makassar

untuk dapat berkoordinasi,

time merupakan gambaran

rata-rata 0,29 hari. Namun

memberikan terobosan kebijakan


43

s u a ra me re k a

time (oleh pemerintah)?

melalui perubahan peraturan,

karena akan meningkatkan daya

dan percepatan pelayanan

saing berusaha di Indonesia (Ease

untuk perbaikan dwelling time.

Of Doing Bussiness) karena tercipta

Dampak lebih luas lagi yaitu

cost effective yang kompetitif.

ada perbaikan kinerja logistik Indonesia yang bermanfaat bagi pelaku industri, pelaku usaha dan memberikan daya tarik bagi investor asing untuk

INSWmagz:

Apa saja

yang sudah dikerjakan Bea dan Cukai dalam memenuhi

menanamkan modal di Indonesia.

target dwelling time?

Penurunan dwelling time

Heru Pambudi:

diharapkan berdampak langsung

Presiden Joko Widodo

dari pemilik barang atau importir

terhadap penurunan biaya logistik

memberikan target dwelling

untuk segera melakukan pengurusan

dan secara tidak langsung terhadap

time 4,7 hari pada akhir tahun

atas barang yang diimpornya.

efisiensi produksi dan perdagangan.

2015, kami segera memetakan

Dwelling time menjadi perhatian

proses bisnis pelayanan impor

Khusus untuk proses customs

utama pada kegiatan impor dan

yang dapat disempurnakan

clearance, langkah-langkah Direktorat

ekspor, mengingat pada saat

mekanisme pelayanannya. Dari

Jenderal Bea dan Cukai dibagi menjadi

dapat dilakukan efisiensi dan

hasil pemetaan tersebut kami

dua yaitu langkah operasional

tercipta kepastian waktu, maka

menyadari bahwa diperlukan

dengan menerbitkan enam

industri dan perdagangan dapat

sinergi dari seluruh stakeholder di

Peraturan Menteri Keuangan untuk

melakukan perencanaan rantai

pelabuhan termasuk Direktorat

percepatan proses pemeriksaan fisik,

pasok secara tepat dan lebih

Jenderal Bea dan Cukai. Selain

perluasan pre-notification, otomasi

efisien. Hal ini menjadi penting

itu, dibutuhkan juga kesadaran

penelitian larangan dan pembatasan,

Setelah

mengakomodasi penerapan MPN G2 untuk pembayaran Bea Masuk dan PDRI secara 24/7, perluasan dan pengembangan AEO dan MITA kepabeanan melalui locomotive facility dan member get member. Disamping langkah operasional tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meliputi penerapan ISRM (Indonesia Single Risk Management), pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB), pengembangan otomasi pelayanan melalui CEISA, TPS Online, pengembangan single submission, pengembangan advance manifest system, termasuk mengusulkan penerapan DO Online 24/7 kepada Kementerian Perhubungan,

44

Integrasi Sistem Logistik Nasional melalui penguatan INSW dan single identity dan optimalisasi konsep hub and spoke.

INSWmagz:

Apakah

ada peran PLB dalam menurunkan dwelling time?

Heru Pambudi:

Pendirian

Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan salah satu pengembangan dari konsep hub and spoke disamping dryport. Peraturan Menteri Keuangan

hambatannya, seberapa besar

hub untuk arus lalu lintas barang

Nomor 272/PMK.04/2016 tentang

resources yang diperlukan

impor atau ekspor, sedangkan

Pusat Logistik Berikat pasal

dan apa hasilnya saat ini?

PLB atau dryport berfungsi

3 ayat (9) yang mengatur

sebagai spoke untuk pusat logistik

tentang kegiatan sederhana

Heru Pambudi:

barang impor dan ekspor.

yang dilakukan di dalam PLB

menyadari bahwa setiap perubahan

diantaranya adalah pemeriksaan

kebijakan dan proses bisnis

Dengan optimalisasi fungsi

terkait barang lartas oleh

pelayanan akan menimbulkan

pelabuhan sebagai hub untuk

instansi terkait dan pemeriksaan

implikasi dalam penerapannya,

arus lalu lintas barang impor atau

terkait Surat Keterangan Asal

baik kepada pengguna usaha dan

ekspor berarti mengembalikan

(SKA) oleh instansi terkait.

industri serta kepada pegawai

fungsi utama pelabuhan yang

Kami

bea dan cukai yang menjalankan

akan berdampak pada penurunan

Berdasarkan sumber Logistics

proses pelayanan kepabeanan.

dwelling time. Disamping itu,

Performance Index tahun 2014

Oleh karena itu setiap perubahan

dengan penerapan PLB dan dryport

waktu clearance di pelabuhan

kebijakan selalu disosialisasikan

selaku spoke atau pusat logistik

dengan disertai pemeriksaan fisik

kepada pengguna jasa dan

dengan pengembangan konsep

barang memakan waktu sampai

seluruh pegawai bea dan cukai.

multimoda akan mendekatkan

dengan 5 hari, dan diharapkan

Selain perubahan proses bisnis

pusat logistik ke pusat industri

dengan adanya PLB proses

dalam rangka percepatan

atau ke pengguna jasa, sehingga

pemeriksaan tersebut bisa langsung

pelayanan untuk impor dan

dapat menurunkan biaya logistik.

dilakukan di PLB dan Barang dari

ekspor, menurunkan dwelling time

Pelabuhan bongkar tidak perlu lagi

mengakibatkan perubahan pada

Berdasarkan data per Oktober

menginap di TPS. Bisa diangkut

sistem aplikasi kepabeanan (CEISA)

2016, barang impor dengan tujuan

lanjut ke PLB, dengan demikian

dan modul importir atau eksportir

PLB secara efektif menurunkan

bisa menekan cost demmurage di

yang membutuhkan penyesuaian

dwelling time hingga 1,02 hari

pelabuhan dan dwelling time.

sehingga penerapannya

untuk Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mengurangi dwelling time, DJBC juga menetapkan strategi yang tercantum dalam

dilaksanakan secara bertahap.

INSWmagz:

Bagaimana proses

perubahan di Bea dan Cukai itu dilakukan? Apa tantangannya,

Pada saat implementasi perubahan kebijakan tatalaksana impor dengan penerapan Perdirjen


45

s u a ra me re k a

Fungsi pelabuhan adalah sebagai

BC Nomor 16/BC/2016 memang

time rata-rata sebesar 3,2 hari.

Heru Pambudi:

terdapat beberapa kritik

Hal ini memang masih berada di

Nasional Single Window (INSW)

khususnya dari pengguna jasa

bawah target yang diharapkan

memiliki peran vital untuk

terkait dengan perubahan

yaitu 2,5 hari. Kendala yang masih

mensinergikan ketentuan larangan

sistem aplikasi. Namun dengan

terjadi karena masih tingginya

pembatasan atau lartas dan

upaya persuasif dan sosialisasi

angka Pre-Customs Clearance

mendorong pemenuhan lartas

kepada pengguna jasa dengan

dan Post Customs Clearance.

sebelum kedatangan barang impor.

penjelasan bahwa perubahan

Indonesia

Proses customs release and clearance

tersebut demi perbaikan logistik

Kendala utama dalam proses

of cargoes melibatkan banyak

nasional dan percepatan pelayanan

penurunan dwelling time adalah

instansi terkait, sehingga salah satu

dengan perbaikan dwelling time,

belum adanya integrasi antar

faktor kunci adalah tersedianya

akhirnya pengguna jasa dapat

stakeholder terkait dalam proses

portal yang memungkinkan

menerima dan mendukung

pelayanan kepelabuhanan yang

terjadinya pertukaran data dan

perubahan kebijakan tersebut.

menjadi salah satu poin utama

informasi, dimana masing-masing

dalam rangka menciptakan

instansi akan menyediakan

Perubahan paradigma pengawasan

efisiensi dan efektivitas proses

dan mengakses informasi yang

yang semula mengandalkan

impor. Untuk itu diperlukan sinergi

dibutuhkan. Untuk pertukaran

cara-cara manual diubah menjadi

dan koordinasi antar stakeholder

data tersebut diperlukan integrasi

pendekatan modern, meliputi

untuk terus mendorong upaya

antar sistem dari masing-masing

manajemen risiko, IT Inventory dan

penurunan dwelling time. Antara

instansi yang terkait melalui INSW.

CCTV online. Tantangan perubahan

lain penurunan Pre Customs

ini justru mengefisiensikan jumlah

Clearance dapat dilakukan dengan

Integrasi antar sistem tersebut juga

SDM yang diperlukan dengan

melakukan sinergi dengan instansi

diperlukan untuk merealisasikan

perbaikan kualitas SDM melalui

teknis yang mengatur barang-

prinsip single point of data

pelatihan dan diklat terutama

barang yang terkena tata niaga

submission, data processing, and

kemampuan meningkatkan analisis.

dalam wadah INSW, mendorong

decision making for customs

pemberlakuan manajemen risiko

release and clearance of cargoes,

tunggal (ISRM) dan perbaikan

yaitu dalam bentuk penyediaan

sarana dan prasarana untuk proses

“repositori” tunggal secara

bongkar muat barang dari sarana

virtual melalui INSW. Melalui

pengangkut. Penurunan Post

repository ini setiap stakeholder

Customs Clearance dapat dilakukan

yang terkait dalam dwelling time

dengan mendorong pemberlakukan

dapat mengambil, memproses, dan

DO Online, pemanfaatan konsep

menyelesaikan proses bisnisnya

hub and spoke, pelayanan 24/7,

melalui INSW sehingga tercipta

pengembangan infrastruktur dan

konsep pelayanan tunggal.

INSWmagz:

Apakah target

dwelling time saat ini sudah sesuai seperti yang ditargetkan Presiden? Kalau belum, mengapa belum bisa? Apa saja kendalanya? Mengapa kendala tersebut bisa terjadi ? Bagaimana mengatasinya?

Heru Pambudi:

Untuk proses

Customs Clearance, target yang

fasilitas pelabuhan serta akses jalan ke dan dari pelabuhan.

ditetapkan Presiden sebesar 0,5 hari telah tercapai. Untuk periode Oktober 2016, waktu proses customs clearance telah mencapai rata-rata 0,29 hari untuk 5 pelabuhan besar seperti yang telah saya sebutkan tadi. Namun secara keseluruhan, angka dwelling

46

INSWmagz:

Sejauh ini,

apakah peran itu sudah sejalan

INSWmagz:

Menurut Bapak,

dengan keinginan Presiden? Jika

apa peran penting INSW dalam

diperlukan peran lain, peran

memegang kendali pemenuhan

apakah yang seharusnya dilakukan

target dwelling time?

INSW? Jika perlu kewenangan, kewenangan apa yang harus dilaksanakan PP-INSW?

'XNXQJDQ\DQJ GLSHUOXNDQDGDODK NRPLWPHQVHOXUXK .HPHQWHULDQ GDQ/HPEDJD GDQVWDNHKROGHU XQWXNPHQGXNXQJ NHZHQDQJDQ 33,16:

Heru Pambudi:

PP-INSW

Kementerian dan Lembaga dalam

sudah dalam jalur yang benar (on

satu wadah ISRM (Indonesia

the track). Namun kedepannya

Single Risk Management).

INSW butuh kewenangan yang lebih besar untuk mensinergikan seluruh stakeholder yang terkait dengan proses logistik sehingga tidak terbatas hanya mengelola persyaratan impor atas barang larangan dan pembatasan dan tidak

INSWmagz: Bagaimana seharusnya INSW ini di masa depan? Bagaimana posisinya, perannya, fungsinya? dan apa yang seharusnya dilakukan

sekedar mengelola barang lartas.

pemerintah/negara (siapapun

Kewenangan PP-INSW dapat

INSW ini? Apa mimpi Bapak

diperluas sebagai koordinator

rezim penguasanya) terhadap tentang INSW di masa depan?

integrasi pelayanan, pengawasan

Heru Pambudi:

tidak sekedar berbentuk integrasi

saya di masa depan, PP-INSW

teknis sistem informasi, namun

tidak hanya bertindak selaku

lebih diutamakan integrasi proses

pengelola logistik impor dan

bisnis yang harmonis, simple

ekspor, tetapi PP-INSW dapat

serta standar untuk seluruh

bermetamorfosa menjadi institusi

kegiatan logistik yang terkait

yang menaungi seluruh sistem

dengan proses impor dan ekspor.

informasi di Indonesia dengan

Harapan

suatu integrated system mulai

INSWmagz:

Jika diperlukan

dukungan, dukungan seperti apa yang harus diberikan kepada INSW sehingga PP-INSW mampu menjadi sebuah institusi yang betul-betul spartan dalam mengurus sistem INSW ini dan betul-betul menjadi single window-nya Indonesia dalam hal ekspor impor?

dari sistem logistik, sistem perdagangan, sistem moneter/ keuangan, sistem kependudukan, sistem keamanan negara, sistem kepelabuhanan, sistem bandara, perminyakan dan pertambangan, statistik dan sebagainya. Kedepannya PP-INSW dapat menjadi jembatan untuk mempercepat dan

Heru Pambudi:

Dukungan

menyederhanakan alur informasi

yang diperlukan adalah komitmen

antara pemerintah, pihak swasta,

seluruh Kementerian dan

dan masyarakat. PP-INSW juga

Lembaga dan stakeholder untuk

diharapkan untuk menetapkan,

mendukung kewenangan PP-

menyederhanakan, melakukan

INSW dalam mengkoordinasikan

standardisasi dan menciptakan

proses logistik, proses perijinan

lingkungan sistem yang terintegrasi

dan pemenuhan persyaratan

antara pemerintah, pihak swasta,

impor. PP-INSW juga diberikan

dan masyarakat guna menciptakan

kewenangan mensinkronisasi

layanan yang konsisten, transparan,

kriteria risiko dari masing-masing

simple, dan efisien.

Ȏ7,0ȏ


47

s u a ra me re k a

antar stakeholder di bidang logistik,

Bersandar pada Dua Pilar INSW

.LWDLQJLQDJDU,16:GDSDWLGHDOVHVXDL GHQJDQHNVSHNWDVLNLWDVHPXD8QWXNLWXXQWXN VDDWLQL\DQJGDSDWNLWDODNXNDQDGDODKSHQHJDVDQ NHZHQDQJDQGDQSHQJXDWDQNHOHPEDJDDQQ\D 6HWHODKLWXNLWDDNDQPHQXMX,16:*HQ\DQJ GDSDWPHPHQXKLVHPXDHNVSHNWDVL\DQJDGD WHUKDGDS,16:

48

Wawancara Khusus Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi

INSWmagz:

INSWmagz:

Sejak dilahirkan, INSW telah

Apa cakupan dan pilar

banyak memberikan kontribusi

INSW ke depan?

penting bagi kegiatan eksporimpor di negara ini. Bagaimana

Susiwijono:

latar belakang, fungsi dan

mulai dikembangkan pada tahun

peran INSW di masa depan?

2006, cakupannya lebih banyak

Informasi

Salah satu bidan yang menangani kelahiran INSW adalah Susiwijono Mugiarso. Kini pria berkacamata itu menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Kepada Majalah INSW Magz (Ali Manshur & Maulana Ali), selepas bermain sepak bola, Susiwijono memaparkan "rahasia" penting bagaimana INSW ini akan diposisikan dan ditempatkan.

untuk keperluan kepabeanan

Susiwijono:

(customs) dan perijinan ekspor dan

Saya ingin membahas fungsi

impor dari Kementerian/Lembaga.

dan peran INSW secara umum.

Namun demikian, INSW dapat

Saat pertemuan dengan Menko

juga dikembangkan sesuai dengan

Perekonomian beberapa waktu

kepentingan dan kebutuhan

lalu, saya menyampaikan bahwa

nasional. Untuk itu, INSW

sebenarnya single window

memiliki dua pilar utama yaitu:

merupakan insiatif semua

Trade Net dan Port Net. Banyak

negara karena single window

orang berfikir karena namanya

system itu ada di banyak negara.

National Single Window maka

Dalam konteks regional ASEAN,

semua sistem dapat dicangkokkan/

Negara Anggota telah sepakat

diintegrasikan ke sistem INSW.

untuk mengembangkan ASEAN

Padahal tidak demikian, sistem

Single Window (ASW).

yang dapat diintegrasikan ke INSW harusnya dalam cakupan

Untuk itu, masing-masing dari 10

tugas INSW yang ada 4 kelompok,

Negara Anggota ASEAN diminta

yaitu:

untuk membangun National Single

disini INSW dapat terkait dengan

Window (NSW) yang nantinya

dwelling time;

akan diintegrasikan kedalam ASW.

ekspor dan impor,

Pembangunan ASW sendiri sudah

kepelabuhanan dan kebandar

ada acuan atau reference-nya,

udaraan, baik untuk layanan

yaitu ASW Agreement dan untuk

barang maupun layanan kapal; dan

proses kepabeanan, proses perijinan proses

teknisnya ada ASW Protocol. Oleh

proses-proses lainnya untuk

karena itu, pembanguan Indonesia

mendukung kinerja pelayanan dan

National Single Window (INSW)

pengawasan ekspor dan impor,

harus sesuai acuran tersebut.

contoh payment system, Devisa Hasil Ekspor (DHE), sistem logistic, supply chain, transportation, dsb.


49

s u a ra me re k a

Susiwijono Mugiarso

INSW itu sejak

Secara elemen data dan informasi, INSW juga mengacu pada standar internasional, yaitu: UN/EDIFACT dan WCO data model. Pada dasarnya INSW mengintegrasikan informasi dan menginterkoneksikan sistem dari semua entitas yang terkait ekspor dan impor, seperti Kementerian/ Lembaga, pelaku usaha, dll.

INSWmagz: Apa sebenarnya tujuan INSW?

Susiwijono: Tujuan INSW juga ada 4, yaitu: meningkatkan efisiensi pelayanan, efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan, dan meningkatkan validitas dan akurasi data. Pelayanan dan pengawasan itu trade-off makanya harus balance, kalau pelayanan dipercepat pengawasananya bisa

mengalami hambatan regulasi /

dan Industri dan Pak Dirjen Bea

longgar, tetapi kalau pengawasan

kepentingan nasional, sehingga

dan Cukai ditugaskan oleh Menko

diperketat pelayanannya juga

kecepatan perkembangan

Perekonomian untuk menyusun

dapat tidak maksimal. Pimpinan

setiap negara berbeda-beda.

revisi perpres 76/2014 tersebut.

di tingkat nasional dalam pengambilan keputusan perlu data

INSW saat ini sudah memasuki

yang valid dan akurat, di sini INSW

usia satu dekade, untuk itu

seharusnya berperan. Jadi, INSW itu

perlu di-review kembali peran

cakupannya ada empat, tujuannya

dan fungsinya karena saat ini

juga ada empat. Oleh karena

sudah banyak sekali ekspektasi

itu, tidak semua insiatif dapat

nasional terhadap INSW, baik dari

Susiwijono:

diintegrasikan dalam INSW harus

Kementerian/Lembaga maupun

Semua berharap di tingkat

memenuhi 4 cakupan dan untuk

kalangan swasta, namun INSW

nasional harus ada yang lead, ada

kepentingan 4 tujuan tersebut.

belum mendapat dukungan

yang mengkoordinasikan antar

yang semestinya. Oleh Karena

Kementerian/Lembaga. Kalau ditunjuk

Diantara 10 Negara Anggota ASEAN,

itu, kami mengusulkan 2 hal

Kementerian/Lembaga yang ada saat

Indonesia relatif paling cepat dalam

untuk INSW, yaitu: penegasan

ini, akan terbatas pada otoritas yang

membangun sistem NSW dan

kewenangan INSW dan penguatan

dimiliki sesuai dengan peraturan

paling siap untuk diintegrasikan

kelembagaannya. 2 hal tersebut

perundang-undangan yang memberi

kedalam ASW. Namun demikian,

hanya dapat dilakukan dengan

mandate pada Kementerian/Lembaga

pengembangan ASW tidak berjalan

merevisi Perpres 76/2014.

tersebut. Akan lebih bagus kalau

mudah, idealnya sekarang ASW

Untuk itu, saya, bersama

ditunjuk lembaga yang memang

sudah mulai diimplementasikan.

Kepala PP-INSW, Deputi Menko

sejak lahir diberikan kewenangan

Tetapi beberapa negara

Perekonomian Bidang Perniagaan

untuk mengkoordinasikan. INSW

50

INSWmagz: Kewenangan seperti apa yang akan diperkuat?

mengintegrasikan sistem antar Kementerian/Lembaga. Dulu itu sulit mewujudkan sitem seperti itu. INSW ini realtime digunakan untuk pelayanan di seluruh Indonesia. Semakin kesini semakin banyak ekspektasi terhadap INSW, saat ini

'LDQWDUD1HJDUD $QJJRWD$6($1,QGRQHVLD UHODWLISDOLQJFHSDWGDODP PHPEDQJXQVLVWHP 16:GDQSDOLQJVLDS XQWXNGLLQWHJUDVLNDQ NHGDODP$6:

ketergantungan terhadap INSW sudah sangat tinggi. Sekarang ini akan sulit sekali dibayangkan pelayanan ekspor dan impor tanpa INSW. Oleh karena itu, harus balance antara ekspektasi dan apa yang perlu diperkuat dari kelembagaan INSW. Untuk itu, saya mendorong untuk mereview sistem INSW dan sudah pantas untuk digulirkan sistem INSW Gen-2.

s u a ra me re k a

INSWmagz: Apakah pengembangan INSW perlu dukungan DPR? tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

INSWmagz: Apakah INSW nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden?

INSWmagz: Kewenangan tersebut tetap dalam koridor 4 cakupan dan 4 tujuan tadi ya Pak?

Susiwijono: Belum, ini domain pemerintah. Kalau dukungan DPR dalam arti pengawasan dan anggaran, itu memang tugas dan fungsi

Susiwijono:

Itu masalah

DPR untuk mendukung

teknis, nanti akan disesuikan.

kita dari segi anggaran dan

Tapi intinya, ekspektasi

mengawasi kita semua.

stakeholders memang

Susiwijono: Iya,

menginginkan ada penguatan

cakupannya tetap 4 tersebut,

kelembagaan, penegasan

dan harus sesuai dengan

kewenangan dan mandat yang

tujuan yang 4 tersebut.

jelas INSW akan seperti apa.

INSWmagz: Apa mimpi Bapak selaku inisiator INSW?

Harus comply dengan standar internasional dan protokol yang ada. Kita harus berpikir sistematis, tidak boleh kita asal niatnya baik tujuannya baik, terus prosesnya tidak diperhatikan. Kita harus tetap

INSWmagz: Terkait usia INSW yang sudah satu dekade, apa yang telah dilakukan INSW dalam satu dekade ini?

mengacu pada cakupan,

Susiwijono: Kita pengen agar INSW dapat ideal sesuai dengan ekspektasi kita semua. Untuk itu, untuk saat ini yang dapat kita lakukan adalah penegasan kewenangan dan penguatan kelembagaannya.

tujuan, dan standar yang

Susiwijono:

Setelah itu, kita akan menuju

sudah kita tentukan diawal

INSW faktanya itu merupakan

INSW Gen-2 yang dapat memenuhi

dalam membangun dan

bukti bahwa ada satu sistem

semua ekspektasi yang ada

mengembangkan INSW.

tingkat nasional yang dapat

terhadap INSW.

Ȏ7,0,16:0$*=ȏ


51

INSW Harus Diperkuat .....

Wawancara Khusus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA)

Yukki Nugrahawan

Suara para pelaku usaha, pengguna INSW, akan menjadi "vitamin" yang menyehatkan perjalanan INSW. PP-INSW mengelola sistem INSW dengan 2 (dua) pilar, TradeNet untuk flow of documents (perijinan) dan PortNet untuk pergerakan barang. Saat ini sistem yang dijalankan baru TradeNet. Majalah INSWMagz mencoba menggali lebih dalam suara-suara lapangan untuk mengetahui secara lebih "otentik" bagaimana sistem TradeNet ini berjalan. Rona-rona dan dinamika lapangan yang dialami para pelaku usaha diharapkan menjadi bagian penting penyempurnaan sistem INSW ke depan. Awak redaksi, Ali Manshur dan Maulana Ali, mewawancarai Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan berikut ini.

INSWmagz: Sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan sistem INSW, bagaimana pandangan Anda tentang INSW?

Yukki N.: Saya mengapresiasi INSW yang sudah dijalankan sejak tahun 2007. Di level ASEAN, INSW termasuk yang terdepan.

52

Selama ini INSW dikelola dengan cara sangat independen. Semoga semakin baik ke depan. Sebab, tantangan ke depan di bidang perdagangan sangat kompleks. Persaingan antarnegara sangat tinggi, sehingga dibutuhkan sistem untuk memproses barang ekspor dan impor secara otomatis, seperti INSW ini.

framework ASEAN untuk transportasi dan cross border trade sampai tahun 2025. Saya baru saja kembali dari pertemuan UN-ESCAP dan memang di sana disampaikan bahwa belum semua negara siap menerapkan ASW. Justru ini saatnya kita untuk membenahi dan mempersiapkan diri.

Untuk itu, mau tidak mau performa INSW harus ditingkatkan seperti kecepatannya, servernya juga harus cukup karena transaksi ekspor dan impor ke depan akan semakin besar. INSW juga akan diintegrasikan dengan ASEAN Single Window (ASW). Kami di ALFI yang merupakan anggota dari ASEAN Federation of Forwarder Association (AFFA), bahkan saya sendiri baru saja terpilih sebagai Chairman AFFA, akan selalu mendukung pengembangan INSW.

Secara geografis di ASEAN posisi kita paling bawah sehingga kita hanya menjadi negara tujuan akhir dari rantai kegiatan ekspor dan impor. Padahal kita inginnya dapat menjadi hub dalam perdagangan internasional. Ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah seperti PP-INSW tetapi juga seluruh stakeholders termasuk private sectors. Ke depan kita juga harus mulai fokus pada transportasi udara, saat ini fokusnya masih di transportasi laut.

INSWmagz: Secara teknis,

INSWmagz:

PP-INSW telah siap menerapkan ASW. Namun implementasi ASW saat ini masih terkendala aspek legal yaitu ratifikasi Protocol ASW yang belum selesai. Bagaimana pendapatnya tentang ASW?

Yukki N.: Kita tak perlu khawatir karena memang

Kontribusi apa yang diharapkan dari INSW untuk mendukung bisnis logistik dan forwarder?

Yukki N.: Ruang lingkup trade industry sangat luas mencakup banyak pelaku usaha seperti eskportir, importir, freight forwarder, haulier, transport

operator, shipping liner, ocean carrier, airline, terminal operator, container depot, bank, insurance provider, dll. Untuk itu, kami mengharapkan layanan INSW dapat menjangkau itu semua. Tadi disampaikan bahwa saat ini INSW baru TradeNet, untuk itu kami juga mendorong agar PortNet-nya dapat segera dialankan sehingga layanannya untuk seluruh proses ekspor dan impor dapat maksimal.

INSW, baik pelaku usaha maupun pemerintah, kalau proses ekspor dan impor lebih cepat maka kegiatan ekonomi lebih efisien dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pola perdagangan dunia juga saat ini sudah berubah dengan kemunculan e-commerce seperti amazon.com, alibaba.com yang pola pengirimannya berbeda, lebih cepat dan dinamis. Dalam kondisi demikian, kita harus bisa mendukung perusahaan e-commerce nasional untuk meningkatkan ekspor.

INSWmagz: Bapak baru saja terpilih sebagai Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA), boleh di-update perkembangan di forum tersebut?

Yukki N.: Posisi ASEAN di dunia sangat penting saat ini karena secara perdagangan masuk dalam 7 besar dunia dan 3 besar di Asia. Perdagangan intra ASEAN sendiri saat ini nilainya mencapai USD 1 triliun. Sedangkan Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN dan nomor 3

memang tantangan Indonesia ini jauh lebih besar daripada negara lain karena kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan dengan jumlah pelabuhannya sangat banyak. Untuk itu, sekali lagi INSW harus didukung dengan anggaran yang besar dan sumber daya yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efisiensi ekspor dan impor.

INSWmagz: Bagaimana anggota

INSWmagz: Bagaimana pelaku

ALFI merespon beberapa kendala yang masih terjadi di sistem INSW selama ini seperti system down?

usaha bidang logistik menghadapi liberalisasi sektor logistik di ASEAN yang sudah mulai berjalan.

Yukki N.: Tentunya banyak

Yukki N.: Kami tidak khawatir

keluhan ya dari anggota. Seharusnya 1 jam setelah system down, prosedur manual diterapkan. Namun dalam prakteknya kan tidak bisa sepenuhnya berjalan seperti itu. Anggota keluhannya lebih banyak ke dampak dari system down tersebut, karena dapat mengakibatkan biaya tambahan akibat kontainer tertahan di pelabuhan. Namun demikian, sejauh ini setiap kami sampaikan keluhan responnya cukup cepat. Saya juga mewanti-wanti agar anggota benar-benar clear dengan keluhannya jangan sampai permasalahan pada jaringan di kantornya tapi menyampaikan keluhan bahwa system down.

dengan liberalisasi logistik ASEAN, walaupun saya sendiri pada dasarnya tidak setuju sektor logistik dibuka, karena pada dasarnya all the big players logistik dunia sudah ada di Indonesia sejak lama, mungkin sejak 10 – 15 tahun yang lalu. Kita juga melihat walaupun terbuka, tetapi tetap ada aturan misalnya terkait dengan jumlah board of directors dari perusahaan asing yang investasi. Pengaturan ini juga dilakukan di negara lain seperti Singapura.

Oleh karena itu, INSW ini harus didukung Pemerintah sepenuhnya. Anggaran harus ditingkatkan, servernya diperbesar kapasitasnya. Acuannya seperti perusahaan e-commerce besar yang daya tahannya sudah teruji walapun yang akses sangat banyak. INSW harus diperkuat sehingga pada saat frekuensi ekspor impor tinggi, kapasitas sistem tetap mampu melayani dengan baik dan cepat. Tidak ada salahnya kita juga bisa belajar dari negara-negara yang sudah maju dari segi IT. Tetapi

Kompetisi juga bagus untuk memacu kinerja perusahaan. Ini saya pikir juga akan meningkatkan daya saing nasional. Namun demikian, kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan seperti layanan dari BUMN di bidang pelabuhan dan kebandaraan. Misalnya dari segi biaya, kita lebih mahal dari negara lain. Logistic Performance Index (LPI) kita tahun ini turun, tapi saya kira itu bukan karena kita tidak melakukan perbaikan, tetapi lebih karena negara lain upaya perbaikannya lebih cepat. Jadi semangat persaingan ini yang terus kita tumbuhkan. Ini tugas bersama-sama baik Pemerintah maupun sektor swasta.


53

s u a ra me re k a

Untuk mewujudkan hal tersebut, DPP ALFI sejak awal mengusulkan dan mendukung agar INSW dikelola oleh lembaga independen, walaupun INSW lahirnya dari Bea Cukai atau Kemenko Perekonomian. Semua pihak sangat berkepentingan terhadap

di dunia. Artinya ini secara bisnis merupakan opportunity untuk Indonesia. Apakah Indonesia mau berperan sebagai pemain atau hanya sebagai penonton pada kondisi seperti ini. Keberadaan saya di AFFA sebagai Chairman bertujuan agar Indonesia semakin berperan aktif memanfaatkan opportunity di ASEAN.

dibahas ada 4 dokumen prioritas untuk dipertukarkan, yaitu Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS), Booking Confirmation, Loading Confirmation, dan Pre-Departure Cargo Report. Pada pertemuan tersebut, lanjut Harmen, Indonesia telah menyampaikan hasil parallel testing pertukaran e-CO secara live antara Indonesia dan Singapura. Berdasarkan hasil parallel testing tersebut, Indonesia telah mengirim 944 data live CO sedangkan Singapura tidak ada mengirim data sama sekali. Ȏ$/,0$16+85ȏ

Lewat Sistem ASW Semua Data Dapat Dipertukarkan Secara Elektronik Ini Hasil Agenda Pertemuan TWGASW Malaysia Dalam pertemuan ke-35 Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW) Indonesia menyampaikan ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) seharusnya dihasilkan dari ekstraksi data PEB guna menjamin keakuratan data tersebut dari eksportir yang menyampaikan. Untuk proses di Indonesia, ekstraksi akan dilakukan oleh INSW setelah menerima elemen data PEB dari Bea dan Cukai untuk kemudian dikirim ke ASW gateway untuk dipertukarkan dengan Negara Anggota ASEAN lainnya dalam kerangka ASW. Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP-INSW Harmen Sembiring yang menghadiri pertemuan TWG-ASW pada 26-29 April 2016, di Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. "Rencana pertukaran data ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) saat ini telah pada tahap

54

perumusan process flow, dimana USAID-ACTI mengusulkan agar proses dimulai dari pengiriman ACDD dari Customs melalui NSW masing-masing negara," kata Harmen, Selasa (26/4). Pertemuan ke-35 Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW) dihadiri oleh delegasi seluruh Negara Anggota ASEAN, dan ASEAN Secretariat (ASEC) serta USAID – ACTI Project, kecuali Brunei Darussalam, Kamboja, dan Filipina. Harmen menjelaskan, pertemuan TWG-ASW juga telah membahas sejumlah agenda antara lain: ASW Regional IT Operation and Staffing Cost; e-ATIGA Form D Message Implementation Guideline; ASW Pilot Project Component-2 untuk pertukaran CO ATIGA Form D; rencana pertukaran ASEAN Customs Declaration Document (ACDD). Selain itu,

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP-INSW Harmen Sembiring menghadirii pertemuan ke-36 Working Group on Technical Matters for ASW (TWG-ASW) di Phnom Penh, Kambajo pada 26 – 29 Juli 2016. Dalam pertemuan yang dihadiri tiga negara Indonesia, Singapura, dan Thailand tersebut berhasil sukses mempertukarkan data live Certificate of Origin (CO) Form D melalui sistem ASEAN Single Window (ASW). Selain perkembangan pertukaran data CO Form D, pertemuan TWG-ASW juga membahas beberapa agenda lain

seperti rencana pertukaran ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) dan Electronic Sanitary and Phyto-Sanitary (e-SPS) serta pembentukan Project Management Office (PMO) untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan ASW. "Kedepan semua data atau dokumen yang terkait ekspor impor antar negara anggota ASEAN akan dipertukarkan secara elektronik melalui sistem ASW," ujar Harmen, Jumat (26/7).

Ratifikasi Protocol of Legal Framework to Implement ASW (PLF) dan endorsement terhadap amandemen Operational Certification Procedure (OCP) oleh semua negara anggota ASEAN diperlukan agar data live CO Form D yang secara teknis sudah berhasil dipertukarkan tersebut secara efektif dapat dipakai sebagai dasar untuk memberikan bea masuk preferential. Ȏ$/,0$16+85ȏ

Delegasi Pemerintah Mesir Kunjungi INSW Kepala PP-INSW Djadmiko menerima kunjungan delegasi Pemerintah Mesir, Senin (14/3), di Kantor PP-INSW, Gedung Sumatera Lantai 5, Kantor Pusat

"Kunjungan delegasi Pemerintah Mesir ke INSW kali ini menunjukkan perluasan hubungan kedua negara ke bidang fasilitasi perdagangan. Dalam bidang single window, Indonesia relatif lebih maju dari Mesir," kata Djadmiko. Oleh karena itu, kata Djadmiko, pemerintah Mesir berkepentingan untuk bertukar pengalaman dengan Indonesia mengenai upaya pengembangan sistem INSW dalam rangka meningkatkan fasilitasi dan efektivitas pegawasan ekspor/ impor di negara tersebut. Selama kunjungan di Indonesia 14-18 Maret 2016 delegasi Pemerintah Mesir yang dipimpin oleh General Eng. Mohamed Alaa Abdel-Karim, Deputy Minster of Trade and Industry / Chairman of the General Organization for Import and Export Control (GOEIC) membawa 14 pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Industri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Selain itu, lanjut Ketua PPINSW, delegasi Pemerintah Mesir dijadwalkan untuk melakukan kunjungan lapangan ke beberapa

fasilitas ekspor-impor yang ada di Jakarta dan sekitanya seperti fasilitas bea dan cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, fasilitas Karantina di Bandara Sukarno-Hatta, fasilitas Dryport Cikarang dan data center INSW yang dikelola oleh PT. Electronic Data Interchange Indonesia

@ th e mome nt

Harmen menjelaskan, data live CO Form D merupakan data elektronik dari CO Form D yang selama ini pengirimannya masih secara manual menggunakan hardcopy yang dimanfaatkan oleh importir untuk mendapatkan pengurangan / penghapusan bea masuk sesuai perjanjian Free Trade Agreement (FTA) antar Negara Anggota ASEAN. Dengan pengiriman data secara elektronik, maka proses pemberian bea masuk preferential tersebut dapat lebih cepat sehingga mempercepat pula proses ekspor dan impor antar negara anggota ASEAN.

Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta. Kunjungan delegasi Mesir tersebut dalam rangka mempelajari dan bertukar pikiran tentang pengalaman Indonesia dalam membagun sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Pada hari pertama kunjungan 14 Maret 2016, delegasi Pemerintah Mesir akan bertemu pimpinan Ditjen Bea dan Cukai dan PP-INSW. Pertemuan tersebut difokuskan pada penjelasan mengenai bagaimana sistem INSW dioperasikan untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan Kementerian/Lembaga secara elektronik, termasuk juga inhouse system Bea dan Cukai (CEISA) dalam rangka percepatan proses penyelesaian kepabeanan (customs clearance). Selain itu, pertemuan juga membahas concern Delegasi Pemerintah Mesir mengenai pengalaman Indonesia dalam mengatasi masalah illegal export-import (penyelundupan) termasuk juga mengenai peran sistem teknologi informasi seperti INSW da CEISA dalam mencegah illegal export/import dimaksud. Menurut data tahun 2015, nilai perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 1,4 miliar, dimana Indonesia mencatatkan surplus perdagangan bilateral senilai USD 954 juta. Ȏ$/,0$16+85ȏ


55

Customs UNI-PASS Internastional Agency (CUPIA) di Seoul, dan Ministry of Trade, Industry, and Energy (MOTIE) di Sejong.

Penerapan NSW Harus Merata di ASEAN Pada Selasa (1/3) bertempat di Hotel Aston Jambi, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady, selaku Dewan Pengarah Indonesia National Single Window (INSW) membuka pertemuan ke-16 ASEAN Single Window Steering Committee (ASW-SC). Pertemuan itu delegasi dari semua negara Anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan United State Agency for International Development (USAID). Pertemuan itu dihadiri delegasi dari semua negara Anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan United State Agency for International Development (USAID). Dalam pertemuan tersebut akan membahas beberapa isu seperti pembiayaan dan instrumen legal yang diperlukan untuk penerapan ASW. Edy menjelaskan, ASEAN Single Window (ASW) adalah sebuah infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran dan pengintegrasian data dan informasi secara elektronik diantara National Single Window (NSW) Negaranegara Anggota ASEAN. Pada tahap awal, ASW akan mempertukarkan dokumen electronic certificate of origin (Surat Keterangan Asal / SKA) diantara negara anggota ASEAN. "ASW direncanakan akan mempertukarkan ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) dan dokumen-dokumen logistik seperti

56

Ocean Booking Confirmation, Loading Confirmation; dan Pre-Departure Export Manifest Summary serta dokumen karantina yaitu Sanitary and PhytoSanitary (SPS)," ungkap Edy. Pertemuan ASW-SC ke-16 membahas beberapa isu, antara lain: ratifikasi the Protocol of Legal Framework to Implement ASW (PLF), Post Implementation Review (PIR), ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), Sanitary and Phyto-Sanitary Certificate (SPS), Project Management Office (PMO), dan pembiayaan ASW setelah bantuan USAID berakhir pada Maret 2017. "Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan posisi bahwa kontribusi negara anggota ASEAN harus merata/equal, sehingga dapat mendorong negara yang NSW-nya belum siap untuk mempercepat pembangunan NSWnya," jelas Edy. Ȏ$/,0$16+85ȏ

NSW Menuju Gen-2, Buah Tangan Dari Korea Delegasi Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem PP-INSW Muwasiq M Noor melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada 1-2 September 2016. Pada kesempatan tersebut delegasi melakukan pertemuan dengan empat intitusi yang terkait dengan implementasi single window di Korea Selatan, yaitu Korea Trade Network (KT-Net) di Seoul, Korea Customs Services (KCS) di Daejon,

Muwasiq, Kamis (1/9) menjelaskan, maksud dari kunjungan ke Korea Selatan tidak lain karena sudah lebih lama memulai pembangunan single window bersamaan dengan kampanye paperless trade, pada tahun 1991. Inisiatif dibentuknya single window berasal dari pemerintah, yaitu MOTIE dan KCS. Sistem single window diimplementasikan menggunakan platform TradeHub yang dioperasikan oleh KT – Net mulai tahun 2007. "Keterlibatan langsung Prime Minister Korea Selatan sangat besar dalam efisiensi perizinan perdagangan ini," ungkapnya. Muwasiq menjelaskan, alur proses perizinan perdagangan internasional Korea Selatan berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, izin final ekspor dan impor berada dalam kewenangan Kementerian Perdagangan, sedangkan di Korea Selatan berada di masingmasing kementerian/lembaga, kecuali untuk special case seperti ekspor atau impor senjata. Tugas MOTIE, kata Muwasiq, hanya menerbitkan general regulation dan menlakukan trade promotion. Sama halnya dengan di Indonesia, permasalahan dalam menerapkan single window antara lain kurangnya promosi mengenai sistem single window, sedikitnya kementerian yang berpartisipasi karena kendala hukum dan regulasi, serta kekhawatiran pada kementerian bahwa dengan adanya single window akan mengambilalih kewenangan mereka, dan beberapa kementerian belum menerapkan otomasi dalam pengurusan perijinan.

Solusi yang dilakukan Korea Selatan dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan mencari hubungan antar kementerian, tetap menggunakan sistem yang sudah ada, tidak terburu-buru dalam menambah kementerian yang terhubung ke sistem single window, membangun single window sistem sebagai sistem yang independen, harmonisasi data dengan koordinasi bersama, membuat sebuah tim yang bertugas untuk mengkoordinasikan bisnis proses dan format data.

Sementara itu, rencana PPINSW untuk membangun single submission mechanism dengan menggunakan superset data element pada INSW Gen–2 perlu dipertahankan. Sebagaimana telah dipaparkan, penggunaan superset data element bahkan belum diterapkan oleh Korea Selatan. Ȏ7$7,$1$-$75,1$35$6$67,ȏ

Pemerintah Yordania Belajar Sistem Single Window

Kunjungan delegasi Pemerintah Jordania yang dipimpin oleh Col. Ahmed El Alem, IT Director, Jordan Customs tersebut difasilitasi oleh United Nation Development Program (UNDP), yang menilai sistem INSW sudah cukup maju sehingga patut untuk dijadikan tujuan study visit dari negara-negara yang mendapat bantuan dari UNDP. Sebelumnya, pada bulan Maret 2016, UNDP juga telah memfasilitasi kunjungan delegasi Pemerintah Mesir ke INSW. "UNDP melihat sistem Portal INSW sudah cukup maju, sehingga Indonesia ini banyak mendapat kunjungan delegasi beberapa negara untuk belajar dalam pengelolaan sistem portal," kata Harmen, Senin (29/8). Dalam kunjungan ke Indonesia delegasi Pemerintah Yordania melakukan courtesy call dengan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady, selaku Wakil Sekretaris Dewan Pengarah PP-INSW. Deputi Menko seperti dikutif Harmen, menekankan pada hubungan bilateral kedua Negara yang berjalan baik selama ini dalam berbagai bidang, mulai dari budaya, pertahanan dan ekonomi. Diharapkan hubungan ekonomi kedua negara dapat dikembangkan lebih dalam salah satunya melalui pertukaran pengalaman dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk kegiatan ekspor dan impor, seperti sistem single window yang sudah berjalan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut delegasi juga dijelaskan mengenai pelaksanaan manajemen resiko pada Ditjen Bea dan Cukai, termasuk rencana penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM)

yang dinilai sebagai inisiatif yang sangat bagus untuk mempercepat proses customs clearance dan memperpendek waktu dwelling time. Harmen mengatakan, delegasi juga melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat pelaksanaan prosedur ekspor dan impor secara elektronik melalui sistem INSW dan meninjau fasilitas monitoring and control room yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam kesempatan tersebut Barantan menawarkan kerjasama dengan pemerintah Jordania untuk dapat mempertukarkan data sertifikat secara elektronik (e-certificate), sebagaimana saat ini telah dilakukan antara Indonesia dengan Belanda, Selandia Baru dan beberapa negara lainnya. Pada roundtable consultation dihadiri oleh perwakilan dari PP-INSW, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan BPOM membahas berbagai isu teknis dalam operasional sistem INSW termasuk tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sistem INSW. "Kunjungan delegasi Pemerintah Jordania kali ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan hubungan ekonomi dan peningkatan volume perdagangan kedua Negara," harap Harmen. Ȏ$/,0$16+85ȏ

Pertemuan ke-17 ASWSC di Manila, Filipina

"Forum Sosialisasi ASW Difokuskan Pada UMKM" Indonesia mengikuti Pertemuan ke-17 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) diselenggarakan, 6 – 8 September 2016, di Sofitel Hotel, Manila, Filipina. Pertemuan tersebut Mr. Vincent Philip Maronilla, Attorney 3, Assessment of Coordination Group, Philippines Bureau of Customs. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP-INSW Harmen Sembiring yang memimpin delegasi Indonesia, Selasa (6/9) mengatakan,


57

@ th e mome nt

Berdasarkan pertemuan tersebut, beberapa hal dari single window Korea Selatan dapat diadopsi oleh Indonesia yaitu adanya political will yang kuat dari kepala pemerintahan, mekanisme penganggaran ruti pengoperasian sistem, adanya partnership untuk menjamin kelangsungan operasional sistem, adanya sistem reward and punishment, serta terawasinya aktivitas infrastruktur oleh Customs maupun operator single window.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP-INSW Harmen Sembiring mengatakan, pengelolaan portal Indonesia National Single Window (INSW) sudah cukup maju, sehingga banyak negara yang yang mau mempelajari. Kali ini Pemerintah Yordania mengirimkan delegasi untuk belajar INSW.

Pertemuan membahas beberapa agenda, antara lain: Ratifikasi Protocol on the Legal Framework to Implement the ASW (PLF), Status ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), Pertukaran dokumen Sanitary and Phyto-Sanitary secara Elektronik (e-SPS), dan ASW Work Plan 2017. Berkenaan dengan ratifikasi PLF, Indonesia melaporkan bahwa saat ini draft Peraturan Presiden (PP) sebagai instrument ratifikasi telah selesai dibahas antar Kementerian dan telah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi. "Setelah proses harmonisasi selesai, Menteri Keuangan akan menyampaikan draft Peraturan Presiden tersebut ke Menteri Luar Negeri untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Sekretaris Negara untuk proses penandatanganan oleh Presiden," paparnya.

dokumen e-SPS, dimana studi tentang e-SPS telah dilaksanakan oleh konsultan mulai awal Agustus 2016 dan telah diterbitkan Inception Report, dimana pada laporan tersebut konsultan merekomendasikan untuk menggunakan International Plant Protection Convention’s (IPPC) e-Phyto sebagai basis penentuan persyaratan phyto-sanitary. Studi tersebut akan menghasilkan preliminary report untuk direview oleh ASEAN Sanitary and PhytoSanitary Contact Points (ASCP). Dijelaskan, di dalam preliminary report tersebut juga akan mencakup message implementation guide and process certification pertukaran e-SPS. Preliminary report tersebut akan dibahas terlebih dahulu pada The e-SPS Data Harmonisation Workshop pada tanggal 24 – 25 November 2016 di Yogyakarta, dan selanjutnya dibahas pada pertemuan ASCP pada Maret 2017. Ȏ$/,0$16+85ȏ

PP–INSW Siap Jalankan Misi

Pertemuan ke-17 ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) diselenggarakan pada tanggal 6 – 8 September 2016, di Sofitel Hotel, Manila, Filipina, dipimpin oleh Mr. Vincent Philip Maronilla, Attorney 3, Assessment of Coordination Group, Philippines Bureau of Customs, dengan dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Negara Anggota ASEAN dan ASEAN Secretariat (ASEC). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP-INSW, didampingi oleh Kepala Subdivisi Kerjasama Luar Negeri, PP-INSW. Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, ACTI melaporkan perkembangan rencana pertukaran

58

Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP– INSW) kini telah beroperasi penuh dan siap menjalankan misi. Keberadaannya menggantikan Tim Persiapan INSW yang sudah bekerja sejak 2007. Lembaga ini dibentuk oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 138/PMK.01/2015 tanggal 15 Juli 2015 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window. PP–INSW adalah unit organisasi non–eselon yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Tugas utama PP–INSW adalah melaksanakan pengelolaan Portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen perizinan

dan dokumen lainnya, yang berkaitan dengan aktivitas ekspor, impor dan logistik secara elektronik. Dalam menjalankan tugasnya, PP–INSW mempunyai dua misi utama. Yakni, menjaga sistem INSW yang sudah berjalan selama ini agar tetap dapat beroperasi. Dan, menyiapkan pengembangan sistem INSW Generasi II [INSW– Gen2] dengan target pengoperasian sistem secara penuh pada 2019. Pengembangan INSW-G2 perlu dilakukan mengingat sistem INSW yang ada saat ini belum optimal. Kebutuhan layanan publik di bidang penanganan kegiatan ekspor–impor dan logistik nasional yang terus berkembang perlu diakomodir. Implementasi INSW Gen–2 juga dalam rangka memenuhi komitmen regional maupun internasional. Sistem INSW-G2 yang tengah dipersiapkan PP–INSW lebih fokus pada integrasi proses bisnis antar Kementerian/Lembaga. Dimulai sejak pengurusan perizinan hingga realisasinya. Tak hanya itu. Generasi kedua INSW ini juga mengelola pergerakan barang, sehingga pelaku usaha tidak harus berhadapan dengan banyak Kementerian/Lembaga. Guna mendukung pengembangan INSW G–2 tersebut, Deputi I Bidang Proses Bisnis PP– INSW menetapkan Program Kerja tahun 2016. Salah satunya adalah melakukan pemetaan proses bisnis dokumen perizinan atau dokumen lainnya terhadap 14 instansi terkait dengan kegiatan ekspor–impor. Karena itu, diperlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga untuk melakukan penyesuaian proses bisnis perizinan dan dokumen lainnya, berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik. Kesemuanya itu, nanti, diterjemahkan dan dirumuskan melalui Enterprise Architecture (EA). Rangkaian agenda kegiatan pemetaan (mapping) proses bisnis dokumen perizinan atau lainnya yang telah dilakukan oleh Kedeputian I. Mulai tanggal 16 Agustus 2016

hingga 4 Oktober 2016 dilakukan kegiatan dengan pembagian jadwal, yakni pertama, tanggal 16, 18, dan 19 Agustus 2016: unit Karantina di Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Serangkain kegiatan mapping tersebut diharapkan dapat memberikan beberapa hasil. Yakni, teridentifikasi dan terpetakannya proses penerbitan perizinan ekspor– impor dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik di masingmasing Kementerian/Lembaga. Kemudian, teridentifikasinya Service Level Agreement (SLA) penerbitan perizinan. Teridentifikasinya pola kebijakan perizinan. Serta, tersusunnya rancangan peta proses perizinan.

Penandatanganan serah terima Berita Acara dilakukan antara Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selaku Ketua Pelaksana Harian Tim NSW Edy Putra Irawady dengan Kepala PP–INSW Kementerian Keuangan Djadmiko. Seperti diketahui, sistem INSW sudah beroperasi sejak 2007. Kala itu, pengelolaan dilakukan oleh Tim ad–hoc lintas Kementerian/ Lembaga, yang dikenal dengan Tim Persiapan INSW. Tugas Tim Persiapan berakhir setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014. Prespres tersebut mengamanatkan pembentukan Pengelola Portal INSW, yang merupakan lembaga permanen, bertanggungjawab terhadap pengoperasian dan pengembangan sistem INSW. Djadmiko menambahkan, saat ini PP-INSW sedang

mengembangkan sistem INSW Generasi II (Gen–2 ). INSW generasi terbaru ini diikembangkan untuk menyempurnakan fungsi sistem INSW dalam melayani kegiatan ekspor– impor secara elektronik. “Gen–2 ini menyeluruh mulai dari pengajuan perizinan sampai pelepasan kargo di pelabuhan," ujarnya. Selain itu, sebagai tindaklanjut dari amanat Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah, PP–INSW juga mengkoordinasikan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM). ISRM merupakan mekanisme untuk memberikan treatment yang sama bagi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan di Kementerian/Lembaga sesuai dengan tingkat risikonya. Djadmiko meyakini dengan pengembangan INSW Gen–2 dan ISRM, fungsi sistem INSW akan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha ekspor, impor dan logistik. "INSW Gen-2 juga dirancang untuk dapat menyediakan data perdagangan yang real– time, sehingga bermanfaat untuk proses pengambilan kebijakan Pemerintah," imbuhnya. Sumber: Artikel: “Serah Terima Pengelolaan Sistem Insw Dari Tim Persiapan Nsw Kepada PP–INSW” Ȏ$/,0$16+85ȏ

6XPEHU$UWLNHOǤ.HJLDWDQ3HPHWDDQ 3URVHV%LVQLV.HPHQWHULDQ /HPEDJD'DODP3HQDQJDQDQ 'RNXPHQ3HUL]LQDQ'DQ'RNXPHQ /DLQQ\D
Kepala PP-INSW:

Gen–2 dan ISRM Kunci INSW Kepala PP-INSW Djatmiko mengatakan, Pengelola Portal– INSW siap bekerja keras untuk


59

@ th e mome nt

Kedua, 7 September 2016: Kementerian Pertanian. Ketiga, 8 September 2016: Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. Keempat, 14 September 2016: Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kelima, 15 September 2016: Kementerian Perdagangan. Keenam, 20 September 2016: Kementerian Kesehatan dan BPOM. Ketujuh, 21 September 2016: Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bapeten. Kedelapan, 22 September 2016: Kepolisian RI, Kementerian Pertahanan, dan Bank Indonesia. Dan, kesembilan, 4 Oktober 2016: Ditjen Bea dan Cukai.

melaksanakan tugas dan tanggungjawab guna mempercepat dan memudahkan proses administrasi ekspor–impor. "Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah pengembangan INSW Generasi Kedua (Gen–2) dan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM)," tegas Djadmiko usai serah terima sistem INSW dari Tim Persiapan INSW ke PP–INSW, Rabu (20/7), di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Melawan Ketakutan Proses Elektronik

Sampai saat ini banyak yang berpendapat bahwa proses manual lebih aman dari proses elektronik. Pendapat ini semakin kuat dengan beredarnya tayangan di media sosial yang memperlihatkan bagaimana programmer bisa dipaksa untuk mengubah data dari status blokir menjadi proses dapat dijalankan kembali. Memang, pada masa lalu, perubahan data oleh programmer sangat dimungkinkan. Namun, dengan adanya undang-undang ITE dan peraturan pendukungnya maka perubahan data dan aplikasi

Oleh: Hari S. Noegroho Deputi Bidang Proses Bisnis PP-INSW

60

operasional langsung oleh programmer merupakan pelanggaran hukum. ini dikategorikan sebagai upaya pemalsuan atau perubahan data oleh yang tidak berhak. Peraturan ITE mewajibkan banyak persyaratan dalam pelaksanaan proses elektronik agar layak hukum.

Bagaimana pengamanan akses terhadap data? Transparansi berarti data dan informasi bisa diketahui dan diubah oleh para petugas atau/ pejabat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang pimpinan hanya bisa melihat isi data. Seorang penyelia hanya memberikan persetujuan isi data. Dan, proses entry data atau perubahan hanya bisa dilaksanakan oleh petugas pelaksana atau pemohon layanan. Dengan begitu, setiap perubahan

Bila pemisahan tugas dan tanggung jawab, prosedur pelaksanaan hingga fasilitas dan kelengkapan seluruh jejak proses dilaksanakan sesuai undang-undang, maka kebutuhan proses untuk menjadi

seluruh proses elektronik menjadi

dasar pembuatan program. Dari

proses yang sangat auditable. Tidak

sana programmer mengerjakan

mungkin ada rekayasa tanpa jejak,

di mesin non–operasional. Ketika

sebagaimana pada proses manual .

program selesai, programmer tidak

Dalam terapan proses data untuk

diizinkan langsung memasang

Mengenai tandatangan digital,

program untuk bisa dipergunakan

banyak orang awam salah mengerti

secara operasional. Ada prosedur

dengan maksud tersebut. Banyak

tes kelayakgunaan program oleh

yang berpikir, tanda tangan digital

tim User Acceptance Test (UAT).

adalah hasil scan tanda tangan

mendukung UU ITE dikenal

yang dibubuhkan di dokumen

adanya standar IT–Governance.

Program aplikasi yang lolos test

dalam proses komputer. Anggapan

Artinya, semua proses wajib

UAT selanjutnya diserahkan kepada

awam ini berkonsekuensi pada

diamankan dan dilindungi dengan

petugas Data Center Operation untuk

kekhawatiran dokumen elektronik

jejak elektronik yang memadai.

dipasang di mesin operasional dan

mudah dipalsukan. Padahal,

Untuk itu, data sistem dan

di-backup. Untuk pengamanan

tanda tangan digitial adalah hasil

operasional harus dilindungi

operasional, baik petugas data

serangkaian proses yang tercatat

dengan prosedur dan pembagian

center maupun programmer tidak

untuk memastikan dokumen

tugas agar tidak ada rekayasa data

diperkenankan memiliki password

elektronik bisa diterbitkan setelah

dan informasi dengan mudah.

untuk melakukan perubahan

disetujui secara elektronik oleh

data. Kecuali, menjalankan

pemilik kewenangan. Tentu

Misalnya, ada kebutuhan aplikasi.

tugas proses sesuai prosedur

bukan dalam bentuk hasil

Sebelum digunakan akan dianalisa

tetap yang wajib dipatuhi dan

scan tanda tangan yang bisa

oleh petugas yang paham

menjadi objek pemeriksaan.

dipalsukan oleh siapa saja.


61

o a se

data harus dilaksanakan bersama.

Menguji Kelayakan Bagi layanan publik, banyak cara menguji kelayakan dokumen elektronik. Bisa menggunakan alat khusus maupun sarana yang dimiliki banyak orang, seperti smartphone. Caracara ini perlu perlu disosialisasikan ke publik agar mereka bisa meyakini dokumen yang diterima asli dan layak hukum.

Contoh, untuk mengamankan

rahasia dan makin berharga

e-KTP, digital signature

data yang dikirim, maka standar

dapat dibuktikan dengan

yang diperlukan semakin tinggi.

mempergunakan handphone yang memiliki Near Field

Ketakutan lainnya adalah masih

Communication (NFC) Reader.

banyak yang menganggap

Untuk membuktikannya,

programmer dapat mengakses

antara photo pada KTP dengan

database untuk melakukan

Photo hasil baca NFC Reader

perubahan data tanpa jejak.

di layar HP akan sama. Dan

Bisa jadi ini benar, bila database

banyak cara lain sesuai dengan

dibuat asal jadi tanpa terapan

sistem pengamanan digital

manajemen data. Dengan

signature yang dianut. Tentu

manajemen data, keamanann

sangat memudahkan karena

akses data dapat direncanakan

hanya membutuhkan jaringan

hingga ke data elemen terkecil.

internet, tanpa harus datang

Setiap data elemen mengatur

ke kantor untuk mencetak

siapa saja yang diizinkan

dokumen asli yang layak hukum.

membaca, siapa yang boleh merubah dan siapa yang

Oleh: Hari S. Noegroho Deputi Bidang Proses Bisnis PP-INSW

62

Banyak orang awam yang

boleh melihat. Jadi, seorang

berpikir bahwa penyampaian

programmer bila tidak memiliki

data dari komputer ke komputer

hak akses maka ia tidak akan

melalui jaringan tidaklah aman.

bisa membuka data yang

Umumnya khawatir akan rusak

diinginkan, meski program

karena gangguan jaringan

tersebut hasil buatannya.

maupun gangguan pengintip. Hal ini tidak semuanya benar,

Dalam UU ITE pasal 6 diatur,

tergantung standar pengamanan

data elektronik sah bila isinya

yang dipergunakan dalam

sama dengan isi pada data

pengiriman data. Semakin

base penerbit, dan kelayakan

proses harus bisa dibuktikan dengan semua catatan dan jejak lengkap yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, data dalam proses elektronik merupakan validasi data yang tidak bisa dibantah secara hukum apabila

Ini, memiliki potensi risiko sangat

dilaksanakan. Baik dari pimpinan

sama dengan isi data basenya.

tinggi terhadap keabsahan hukum

sebagai objek sosialisasi

data yang digunakan, kebocoran

maupun pengguna layanan, agar

data strategis negara ke pihak lain.

manfaat TIK menjadi optimal.

terhindari dari dokumen “aspal”.

Di sisi lain, masih banyak pejabat

Jelaslah, ketidakpahaman akan

Melalui validasi elektronik

yang belum paham mengapa

tatakelola dan governance dalam

barikade dibuat berlapis. Jadi,

rekaman data e-KTP setelah di

penggunaan TIK untuk layanan

walaupun formulir asli, hasil print

verifikasi ke Pusat bisa diblokir

transaksi dan informasi merupakan

out komputer dan tanda tangan

untuk tidak bisa dicetak ke

faktor utama lambatnya manfaat

asli, namun bila tidak sama isinya

form e-KTP. Pemblokiran ini

TIK dan terapan UU ITE dalam

dengan yang tercatat di database

sebenarnya menunjukan, data

layanan publik di Indonesia.

penerbitnya, maka dokumen

rekaman dari orang dengan

Dengan tidak adanya sosialisasi

tersebut tidak bisa dipergunakan.

sidik yang sama sudah pernah

yang memadai, bukan hanya

diterbitkan e-KTP di tempat lain.

masalah keamanan informasi

Dengan adanya landasan hukum ini, proses elektronik bisa

o a se

elektronik saja yang tidak diketahui Ketidakpahaman manfaat

pejabat maupun masyarakat.

fasilitas transaksi elektronik

Tetapi, manfaat dari penggunaan

juga menyebabkan banyak yang

ITE atas aplikasi yang adapun

berpikir bahwa komputer hanya

banyak yang tidak dipahami.

menjadi pengganti mesin ketik dan mesin hitung. Banyak yang

Sangat disayangkan bila fungsi

Ketidakpahaman banyak pihak—

tidak paham, sebenarnya laporan

pengawasan terhadap terapan

mulai dari pejabat hingga

tidak perlu lagi dibuat karena bisa

IT – Governance pada tatakelola

masyarakat pengguna—atas

ditampilkan otomatis di komputer

TIK tidak menjadi perhatian.

kewajiban tatakelola Teknologi

setiap saat. Proses tidak lagi

Sebab, terapan e–Government di

Informasi dan Komunikasi (TIK)

diperlukan kurir atau harus tatap

Indonesia masih banyak yang lemah

menjadi penyebab utama tidak

muka, karena data elektronik bisa

dan belum memenuhi syarat layak

optimalnya pemanfaatan TIK

berjalan tanpa batasan lokasi dari

hukum. Memprihatinkan pula jika

dalam layanan publik. Dampaknya

pejabat ke pejabat. Laporan kinerja

para pembuatan kebijakan dan

tampak sekali. Antara lain,

untuk pelaksana layanan tidak

keputusan belum semuanya paham

tidak digunakannya TIK untuk

memerlukan mesin absensi, karena

akan manfaat TIK dan transaksi

perhitungan Pemilu. e-KTP tidak

produktivitas per karyawan datanya

elektronik. Sebab ketidakpahaman

digunakan dalam proses pendataan

tersedia lengkap di komputer.

ini bisa menimbulkan kebijakan yang sangat jauh dari optimalisasi

pemilu, sehingga harus didata ulang oleh pelaksana pemilu. KPU

Banyak peluang yang hilang

manfaat TIK. Semoga dengan

tidak menggunakan data e-KTP

akibat ketidakpahaman tersebut.

pemerataan pemahaman manfaat

Kemendagri secara online. Begitu

Nampaknya, sosialisasi dan

TIK dan keamanan informasi

pun, kebutuhan data penduduk di

publikasi atas manfaat transaksi

semuanya sadar bahwa hari sudah

KPU masih mempergunakan solusi

elektronik yang terencana dan

siang, kita sudah lama tertinggal

pertukaran data antar instansi.

sesuai sasaran sangat penting

gerbong pembangunan.


63

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. 021-2148 0000 / 2148 0001 / 2148 0002 (Hunting)

foreword suara mereka main portal teropong the moment oase perspektif Kata sambutan dari kepala PP-INSW selaku Pemimpin Umum INSW Magz

Recommend Documents