suara mereka foreword main the moment teropong INSW pojok regulasi perspektif oase

suara mereka foreword Kata sambutan dari kepala PP INSW selaku Pemimpin Umum INSW Magz

03

48

Menampilkan opini beberapa tokoh yang patut disimak: Mochamad Ardi, Soekarwo, dan Benny Soetrisno

main portal Bicara INSW berarti juga bicara Indonesia Single Risk Management (ISRM). Karena dari sinilah percepatan layanan dan efisiensi biaya ditentukan.

@ the moment

04

52

teropong INSW LARTAS, Yang jelas, Larangan yang dikeluarkan, harus tetap diawasi dan dapat memberikan manfaat bagi negara.

Mozaik galeri yang merangkum peristiwaperistiwa yang terjadi di lingkungan PP INSW

pojok regulasi

26

60

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

perspektif INSW mulai diterapkan secara mandatory di Pelabuhan Belawan sejak tahun 2009. Sistem INSW telah membantu percepatan proses impor-ekspor.

oase

40

64

Jendela wawasan yang membagikan pengetahuan, inspirasi dan ide-ide yang akan memperkaya khazanah wawasan.

PE M IM P IN U MU M: Djadmiko P EMIMP IN R EDA K S I : Harmen Sembiring WA K I L P E M I M PI N R E DA K S I : Andrie Kriesniawan RE DAKTUR: Maulana Ali, Ali Manshur, Damar Wijayanto, Tatiana JP F OTO G R AF E R : Ibrahim Ghozi S E K R E TAR I AT: Budiyanti AL AMAT RE DA K S I: PP INSW, Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. 021-2148 0000 / 2148 0001 / 2148 0002 (Hunting). Majalah Ini dapat diakses melalui www.insw.go.id

DJADMIKO Kepala PP INSW

waktu edikasi sebuah negeri bisa dilihat bagaimana negeri

itu menggunakan waktunya untuk membangun peradaban bangsa. Waktu menjadi indikator paling penting untuk mengetahui seberapa besar dedikasi diberikan. Di sinilah Presiden JOKO WIDODO sejatinya ingin berdiri. Dwelling time yang berhasil diturunkan dari 5 hari ke 3 hari dirasakan masih belum memadai bagi sebuah dedikasi. Presiden meminta waktu sandar di pelabuhan dalam kegiatan ekspor impor lebih dipersingkat lagi menjadi 2 hari. Ketika waktu dipertaruhkan sebagai indikator utama maka efisiensi menjadi kata kunci berikutnya. INSW telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga yang bekerja dengan jargon efisiensi, transparansi, konsistensi dan simplifikasi. Itu artinya pertaruhan berikutnya adalah bagaimana INSW bekerja secara sistemik agar dapat ikut berperan menciptakan efisiensi untuk menurunkan dwelling time dari 3 hari menjadi 2 hari.

Di sinilah Indonesia Single Risk Management (ISRM) bukan hanya dibutuhkan tetapi akan menjadi salah satu pijakan penting menuju efisiensi tersebut. Sistem pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi akan menjadi sebuah keniscayaan untuk menekan dwelling time menjadi lebih singkat lagi. Penerapan manajemen risiko bukan kali ini saja dilakukan. Sebagai contoh, di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerapan manajemen risiko sudah menjadi kewajiban dalam kegiatan sehari-hari. Pelaku usaha yang berisiko rendah akan mendapatkan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat dibandingkan dengan pelaku usaha yang punya risiko ringgi. Manajemen risiko akan mengenali dan mengetahui secara presisi tingkat risiko setiap pelaku usaha. ISRM akan mengelola semua risiko aktivitas ekspor impor secara nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga secara sistematis dan terintegrasi.

Indonesia tak akan berhenti membangun bangsa dan negara ini. Dengan sekuat tenaga, dengan berbagai sumber daya, beragam cara dan terobosan. Juga komitmen dan kesungguhan yang besar.

f ore word

D

ISRM sesungguhnya adalah sebuah dedikasi untuk membangun negeri ini dengan cara mengenali, mengetahui dan memahami berbagai risiko dan mengelolanya agar terhindar dari dampak risiko tersebut. Dedikasi inilah yang sedang diterapkan dalam mengelola risiko dalam kegiatan ekspor impor. Edisi kali ini, redaksi menyuguhkan bagaimana sesungguhnya ISRM didefiisikan dan diterjemahkan dalam pelaksanaan. Sejumlah ahli dan praktisi serta regulator dimintai pendapatnya untuk memberi gambaran lebih lengkap dan komprehensif. Selamat membaca.

PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3

Oleh:

Hari S. Noegroho Deputi I PP INSW, Kementerian Keuangan

ISRM:

Kendali Risiko

4

DWELLING TIME masih menjadi isu penting tim ekonomi di bawah kendali Presiden JOKO WIDODO. Sebagai pintu gerbang pertama, di sinilah sejatinya, wajah Indonesia dipertaruhkan. Upaya peningkatan level Indonesia sebagai negara yang mudah dalam melakukan kegiatan bisnis tidak lepas dari bagaimana arus keluar-masuk barang ditangani dengan cepat. Bicara DWELLING TIME tidak bisa tanpa membicarakan INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW). Bicara INSW berarti juga bicara INDONESIA SINGLE RISK MANAGEMENT (ISRM). Karena dari sinilah percepatan layanan dan efisiensi biaya ditentukan.

ISRM

ma in porta l

di Satu Pintu menawarkan single identity bagi pelaku usaha untuk menjalani proses bisnis. Identitas tunggal ini

memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi layanan dan efektivitas pengawasan dalam proses ekpor-impor. Sebelum ISRM dioperasikan, masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki aturan sendiri, yang seringkali tumpang tindih, redundant, atau duplikatif. ISRM adalah pintu bagi penyederhanaan prosedur dan perizinan, dimana sinergitas adalah anak kuncinya. Dalam setiap transaksi perdagangan selalu memunculkan risiko. Risiko bukan untuk dihindari tetapi dikelola. Manajemen risiko adalah kegiatan identifikasi area risiko, dan mengukur nilai setiap area risiko yang ada di balik suatu kegiatan. Identifikasi ini akan mempermudah pencegahan risiko yang tidak dikehendaki, atau mencapai tujuan kegiatan dengan risiko sekecil mungkin. Kegiatan Manajemen risiko sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-sehari yang kerap dilakukan siapa saja. Hanya saja, tidak disadari bahwa tindakannya merupakan bagian dari manajemen risiko.


5

Perkembangan ilmu manajemen

Dalam melaksanakan INSW,

layanan tanpa membedakan

telah mendorong manfaat

mengintegrasikan seluruh

tingkat risiko yang dihadapi.

manajemen risiko untuk

layanan ekspor-impor, banyak

mengamankan proses manajemen.

ditemukan perbedaaan tata

Untuk menyetarakan proses

Dengan memanfaatkan informasi

kelola layanan di antara instansi

layanan tersebut diperlukan

historis sebagai dasar untuk

pemerintah peserta INSW.

peningkatan kesetaraaan

melakukan analisa risiko,

Perbedaan ini mengakibatkan

kualitas dan kecepatan layanan

manajemen risiko mampu

pada ketidaksetaraan kualitas

dengan menerapkan perbedaan

mencegah kemungkinan terjadinya

dan kecepatan layanana di antara

prosedur layanan dan percepatan

risiko ataupun mempersiapkan

instansi peserta INSW. Umumnya

pembuatan keputusan. Pembedaan

solusi pencegahan kerugian apabila

ketidaksetaraan terjadi akibat

berdasarkan hasil integrasi terapan

risiko terjadi. Berkembangnya

proses layanan tidak membedakan

manajemen risiko dari instansi.

pengunaan Teknologi Informasi

siapa yang dilayani dan risiko

dan Komunikasi (TIK) dalam

transaksi yang diproses. Akibatnya,

Untuk menerapkan manajemen

manajemen, menyebabkan

semua eksportir-importir, atau

risiko di semua instansi peserta

terapan manajemen risiko bisa

setiap jenis transaksi berlaku

INSW diakui tidak mudah. Banyak

dipermudah. Otomasi proses

standar proses dan pembuatan

batasan yang harus diatasi agar

manajemen risiko menyatu dalam

keputusan yang sama. Kinerja

manajemen risiko di semua instansi

Manajemen Sistem Informasi.

layanan akan sama untuk semua

peserta INSW dapat dilaksanakan.

Manajemen risiko yang semula lebih dimanfaatkan sebatas untuk menilai kemungkinan risiko suatu kegiatan usaha— diperlukan untuk pencegahan risiko dan mempersiapkan solusi apabila risiko terjadi—akhirnya berkembang menjadi solusi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan keputusan. Percepatan pembuatan keputusan bisa diotomasi dengan memanfaatkan informasi basis pengetahuan (knowledge base) yang dihasilkan dari proses identifikasi dan penilaian risiko dalam Management Information System (MIS). Dengan terbentuknya knowledge base, proses pembuatan keputusan akan dapat dipercepat dengan mutu keputusan yang standar. Ini dapat membantu percepatan layanan dengan kualitas standar.

6

"Diperlukan integrasi manajemen risiko agar diperoleh hasil penilaian risiko yang bisa disepakati oleh seluruh instansi." — H a r i S . N oeg r oh o

Batasan-batasan yang sering dijumpai di antaranya terkait SDM yang tidak paham tentang manajemen risiko. Satuan kerja pelaksana manajamen risiko agar dikelola secara berkeinambungan juga tidak utuh dimengerti. Instansi peserta INSW memiliki fokus (concern) berbeda dalam menerapkan manajemen

INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO

risiko di setiap instansi. Hal ini terjadi karena masing-

I

masing instansi memiliki tugas dan fungsi berbeda.

ntegrasi manajemen risiko akan menjadi mudah bila dilaksanakan untuk kepentingan satu entitas dengan concern yang sama. Sebab,

manajemen risiko berjalan

concern yang sama. Dengan begitu, akan diperoleh nilai risiko yang

optimal, tindakan yang harus

sama untuk digunakan oleh semua pihak. Namun, dengan INSW

dilakukan adalah melengkapi

yang terdiri dari banyak entitas K/L, sementara concern berbeda,

semua instansi dengan SDM

diperlukan integrasi atas hasil manajemen risiko di masing-maing

dan organisasi kerja pelaksana

entitas dengan knowledge base yang dihimpun di setiap entitas.

ma in porta l

untuk semua entitas dapat dikembangkan satu knowledge base dengan

Untuk menjamin pelaksanaan

menajemen risiko. Kemudian, mempersiapkan manajamen

Dengan integrasi hasil penilaian risiko, maka hasil integrasinya dapat

risiko di masing-masing

mewakili tingkat risiko dari semua K/L berdasar pertimbangan dari banyak

instansi, sesuai dengan concern

sudut analisa dengan concern yang berbeda. Untuk dapat mengintegrasikan

masing-masing instansi.

manajemen risiko di INSW diperlukan tiga tahapan proses ISRM, yaitu:

Perbedaan concern yang ada dari masing-masing







instansi akan menyebabkan kemungkinan perbedaan hasil analisa. Karenanya, diperlukan integrasi manajemen risiko agar diperoleh hasil penilaian risiko yang bisa disepakati oleh seluruh instansi untuk dipergunakan sebagai acuan bersama. Ini penting agar tercapai kesetaraan perlakuan, proses layanan dan kecepatan pembuatan keputusan berdasar data yang akurat di semua instansi peserta INSW.

Implementasi manajemen risiko di setiap K/L peserta INSW. Agar bisa diintegrasikan, diperlukan penggunaan sumber data sama untuk dianalisa sesuai dengan concern masingmasing. Sehingga bila kemudian hasilnya diintegrasikan dapat dijamin berasal dari objek risiko yang sama.

Menghimpun semua nilai atas setiap area risiko yang menjadi concern dari semua K/L ke Portal INSW, untuk digabungkan sebagai single risk reference atas setiap area risiko.

Melakukan normalisasi/ harmonisasi berdasar risk variance atas nilai risiko antar K/L dari setiap area risiko, untuk dapat menjadi nilai risiko bersama.


7

terapan INSW, secara institusi, setiap K/L dapat menentukan sendiri tingkat risiko layanan maupun prosedur yang berlaku. Sayangnya, kesetaraan layanan di semua instansi peserta INSW memerlukan penyetaraan penilaian risiko agar ada kesetaraan layanan, oleh karenanya diperlukan

"Atas dasar nilai risiko, setiap transaksi layanan dapat dilaksanakan segmentasi prosedur untuk penyesuaian proses layanan dengan nilai risiko yang berlaku."

integrasi nilai risiko bersama. Dalam layanan INSW, ada tiga kelompok layanan yang memerlukan dukungan hasil integrasi manajemen risiko atau ISRM. Yaitu, jasa layanan dokumen

Dengan ketiga tahap ISRM tersebut

terjadi—maka, nilai risiko pelaku

eksport-impor, jasa pemeriksaan

akan diperoleh nilai risiko bersama

usaha tidak lagi dipergunakan dan

yang dapat dipermudah dengan

yang menjadi dasar bagi semua

dijalankan. Analisa risiko transaksi

memperhatikan nilai risiko

K/L untuk menetapkan jenis

nilainya bisa berbeda dengan nilai

berdasar profile pelaku ekspor-

segmentasi proses dan keputusan

risiko pelaku ekspor-impor.

impor. Dan, pergerakan barang,

agar layanan bisa dipercepat

yang sangat tergantung pada risiko

bagi Penerima Layanan dan

Terapan manajemen risiko

komoditi yang dipindahkan. Fase

Transaksi yang berisiko rendah.

dalam layanan INSW hanya dapat

ini tidak memerlukan integrasi

dilaksanakan oleh K/L peserta

risiko karena diselenggarakan

Dalam melaksanakan layanan

ISRM, bila terapan ISRM sudah

oleh satu entitas sejenis yaitu

dikenal adanya dua kelompok

menghasilkan area dan nilai

operator pelabuhan. Dengan

pemanfaatan nilai risiko: Risiko

risiko bersama hasil analisa

memperhatikan profile transaksi

yang melekat pada pelaku ekspor-

risiko. Lantas, bagaimana

sama dengan profile historis dari

impor dan risiko transaksi eksport-

manajemen Risiko, yang umumnya

pelaku ekspor-impor, maka berlaku

impor. Risiko pelaku ekspor-impor

dipergunakan dalam minimalisasi

nilai risiko hasil integrasi. Bila tidak

dibuat berdasar historical profile

risiko usaha atau merencanakan

diperlukan analisa risiko transaksi,

pelaku ekspor-impor. Untuk itu,

solusi bila risiko terjadi, dapat

berdasar rumusan yang ditentukan

diperlukan data profile pelaku

dipergunakan dalam layanan?

untuk menilai risiko transaksi

ekspor-impor sebagai pelengkap

yang hasilnya bisa berbeda dengan

nilai risiko yang melekat pada

Relasi antara risiko dan layanan

masing-masing pelaku usaha.

bisa diawali dari sudut pandang

Risiko transaksi merupakan

“bahwa tidak semua kegiatan

Atas dasar nilai risiko, setiap

kombinasi area risiko yang akan

yang dilayani mengandung risiko”.

transaksi layanan dapat

berlaku sama dengan risiko

Sebenarnya bagi kegiatan yang

dilaksanakan segmentasi prosedur

pelaku usaha. Ini terjadi bila profile

diketahui berisiko rendah dapat

untuk penyesuaian proses layanan

transaksi, sama dengan profile

meminimalisir prosedur dan

dengan nilai risiko yang berlaku.

risiko yang tercatat dalam data

kemudahan proses pembuatan

Sehingga seluruh tindakan

pelaku usaha. Jika ditemukan

keputusan. Dengan begitu layanan

petugas atau otomasi proses

perbedaan profile atau ada faktor

menjadi efisien, cepat dan bisa

dilaksanakan dan dilindungi

dari area risiko lain—sesuai

dipertanggung-jawabkan karena

sesuai ketentuan dengan sistem

dengan transaksi layanan yang

didukung dengan data. Dalam

dan prosedur yang berlaku.

8

nilai risiko pelaku ekspor-impor.

RENCANA JANGKA PANJANG

M

elaksanakan ISRM secara lengkap tidak mungkin bisa

mungkin dilaksanakan lengkap

dilaksanakan dengan cepat. Banyak batasan yang harus

dalam waktu singkat, sementara

diselesaikan agar ISRM dapat dijalankan secara profesional di semua

kebutuhan ISRM untuk layanan harus

K/L. Namun, mengingat kebutuhan terapan ISRM sangat penting

bisa dilaksanakan segera. Untuk itu

bagi peningkatan layanan ekspor-impor saat ini, maka tidak mungkin

diperlukan adanya cetak biru sebagai

implementasi awal ditunda dan harus bisa dilaksanakan secepatnya.

panduan pelaksanaan ISRM jangka panjang di semua K/L dan INSW. Dan,

Agar tidak lepas dari tujuan ISRM,

untuk diolah menjadi satu penilaian

untuk memenuhi kebutuhan sesuai

diperlukan cetak biru atau Road Map

risiko bersama di semua K/L

rencana kerja tahunan diperlukan

ISRM lengkap untuk pelaksanaan

peserta ISRM. Dengan adanya nilai

strategi dan kebijakan sebagai

jangka panjang. Supaya ISRM segera

risiko bersama maka K/L pengguna

panduan pelaksanaan yang segera

dapat diterapkan, diperlukan strategi

ISRM bisa menetapkan segmentasi

dpaat dilakukan, tanpa terikat pada

percepatan implementasi dengan

prosedur yang berlaku dibagi setiap

keterbatan yang diketemukan.

solusi inovatif yang bisa dijalankan.

peringkat risiko, sehingga semua Untuk implementasi ISRM jangka

Dari ketiga tahapan terapan ISRM,

layanan oleh petugas terlindungi

pendek, maka batasan data dan

ada dua hal yang sulit dipenuhi

secara hukum.

terapan manajemen risiko internal

dalam jangka pendek, yaitu :

K/L diatasi sementara dengan terapan Agar tujuan akhir pelaksanaan

analisa kualitatif. Makudnya agar

ISRM berjalan secara profesional,

segera diperoleh kesepakatan risiko

perencanaan jangka panjang dalam

bersama antar K/L. Untuk dapat

cetak biru ISRM diperlukan sebagai

mempercepat layanan—berdasar

panduan implementasi ISRM

pada tingkatan risiko dalam terapan

tahunan. ISRM sebagai terapan

ISRM—diperlukan pengaturan

Integrated Risk Management antar

prosedur layanan dan pemeriksaan

SDM dengan kemampuan melaksanakan analisa risiko dan organisasi pelaksana kegiatan rutin operasional dalam menjalankan manajemen risiko ditingkat K/L, yang belum dimiliki oleh banyak K/L.

K/L/ pemerintah sangat diperlukan

yang berlaku sesuai tingkat risiko.

untuk menjadi dasar penentuan

Selanjutnya, hal ini menjadi menjadi

sistem dan prosedur dalam layanan

dasar hukum atas tindak layanan dan

maupun pemeriksaan pada proses

pemeriksaan yang harus dilaksanakan

ekspor-impor. Percepatan dan

oleh Petugas berdasar peringkat

efisiensi layanan diperoleh dari

Risiko transaksi hasil ISRM

Untuk solusi cepat terapan ISRM,

dengan tingkat risiko bersama

Untuk memenuhi rencana jangka

kedua keterbatasan tersebut

hasil ISRM. Semakin rendah risiko

panjang, dalam perencanaan kerja

dapat dihindari sementara waktu.

yang diijalankan, prosedur semakin

tahunan perlu dibuat realisasi dari

Caranya, dengan menjalankan

minimal agar layanan bisa dipercepat.

tahap-tahap implementasi sesuai

proses analisa risiko kualitatif bagi

Semakin tinggi risiko, dapat dilakukan

cetak biru. Sehingga, secara bertahap

pelaku ekspor-impor yang bisa

pengawasan yang lebih ketat.

ISRM akan di implementasikan

Penyediaan data realisasi ekspor-impor nasional secara time series, terstruktur siap untuk dipergunakan sebagai analisa risiko oleh seluruh K/L, berikut fasilitas pendukung kemudahan analisa risiko bagi seluruh K/L.

adanya segmentasi prosedur sesuai

diberikan prioritas berdasar tingkat kepatuhan dan profil kegiatannya.

sesuai kaidah standar manajemen Dengan terapan ISRM dan

risiko yang berlaku. Mengingat ISRM

segmentasi prosedur layanan

hanya bisa dijalankan pada sistem

Hasil analisa risiko kualitatif berikut

maupun pembuatan keputusan

elektronik, maka semua K/L peserta

profile pelaku usaha yang dibuat

dalam proses ekspor-impor,

INSW harus ikut melaksanakan

oleh semua K/L peserta ISRM

maka percepatan layanan dapat

proses secara elektronik, walaupun

(BPOM, Karantina dan Bea Cukai)

terlaksana tanpa mengurangi unsur

bila terpaksa mempergunakan web-

diperlakukan sebagai hasil tahap

pengawasan dan keamanannya.

entry di Portal INSW. Karena tanpa

pertama. Selanjutnya, disatukan

Kompleksitas dan batasan dalam

data elektronik maka ISRM tidak

dalam Single Stakeholder Information

terapan ISRM sebenarnya tidak

mungkin dijalankan.


9

ma in porta l

upaya mempercepat kegiatan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Diperlukan Antisipasi Risiko dari Gerakan Produk yang Dinamis 10

T

antangan berat yang dihadapi Indonesia saat berkompetisi di lingkungan global adalah persoalan inefisiensi. Hal ini dapat

berdampak pada buruknya persepsi investor yang ujungnya adalah keputusan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam laporan survei terakhir Bank Dunia, Oktober 2016, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ease of Doing Business/EODB) berada pada posisi 91. Posisi ini naik 15 peringkat dari sebelumnya 106. Kenaikan terbesar dalam sejarah penilaian EODB di Indonesia. Sebuah prestasi yang layak disyukuri. Namun begitu, tidak berarti lantas berpuas diri. Indonesia saat ini masuk jajaran top reformers bersama Kazakhstan. Kedua negara ini dinilai sukses mereformasi tujuh indikator, yaitu: starting a business, getting electricity, registering property, getting credit, paying taxes, trading cross borders, dan enforcing contracts. Di tengah prestasi itu, Presiden JOKO WIDODO malah menargetkan Indonesia harus dijawab oleh Kementerian/Lembaga. Sejumlah rencana aksi harus segera disiapkan, tidak terkecuali INSW yang bertopang pada kesuksesan dari pelaksanaan Indonesia Single Risk Management (ISRM). Tujuan akhir dari ISRM adalah membentuk pola pengelolaan risiko bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L). Pada titik ini, masing-masing K/L dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya secara harmonis dan terintegrasi. Sehingga menjadi jelas, siapa melakukan apa, siapa bertanggungjawab terhadap apa. Proses ISRM dapat dianalogikan seperti proses produksi ban berjalan. Hasil pekerjaan (output) satu

DR Ir. Rina Msi. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)

K/L akan menjadi bahan (input) bagi K/L lain dalam satu rangkaian sistem IT INSW. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) DR. IR. RINA Msi kepada INSWMagz mengatakan, BKIPM telah membentuk tim internal untuk penerapan manajemen risiko di BKIPM. Selain itu, BKIPM juga tengah menyusun Peraturan Menteri terkait penerapan manajemen risiko. Bahkan, 20 Unit Pelaksana Tugas (UPT) Karantina Ikan saat ini sudah menggunakan sistem INSW dan memanfaatkan informasi yang ada di INSW. Penerapan manajemen risiko, menurut Rina, dalam operasional sebenarnya sudah berjalan di Karantina Ikan. “Karena fokus utama kita di produk, maka kita melakukan pengelompokan produk menjadi yang low risk dan high risk. Mekanisme pengawasannya dilakukan sejak awal melalui analisa perusahaan dan pemanfaatan instalasi karantina di 20 UPT tersebut,” tegas Rina.


11

ma in porta l

masuk 40 besar dunia dalam kemudahan berusaha. Sebuah tantangan yang

Kegiatan di BKIPM sekitar 90 persen pengawasan Karantina Ikan adalah terkait dengan ekspor. Sedangkan, impor hanya 10 persen. Kegaitan tersebut, dilakukan dengan proses yang tergolong cepat, yakni rata-rata hanya sekitar 0,03 hari. Saat ini, K/L yang relatif paling maju dan terstruktur dalam menerapkan manajemen risiko adalah Bea dan Cukai. Menanggapi keraguan yang muncul, apakah pendekatan manajemen risiko di Bea dan Cukai dapat diadopsi di BKIPM, Rina mengakui, tidak semua yang dipakai Bea dan Cukai cocok dengan BKIPM. Pasalnya, BKIPM memiliki spesifikasispesifikasi yang menjadi fokus pengawasan BKIPM. Pendekatan manajemen risiko Bea Cukai menggunakan ERNA (EXISTANCE, RESPOSIBILITY, NATURE OF BUSINESS). Sedangkan, pendekatan BKIPM harus dimulai dari komoditasnya, yakni ikan atau memenuhi SJMKHP atau tidak hasil perikanan. “Apakah komoditas tersebut legal atau tidak, apakah ikannya boleh nggak dikeluarkan dari Indonesia, memenuhi SNI atau tidak. Itu concern kita untuk ekspor. Sedangkan untuk impor, ikan invasive otomatis tidak boleh diimpor. Artinya, risikonya sangat tinggi,” terang Rina. Intinya, lanjut Rina, komoditas, kualitas, legalitas dan baru kemudian perusahaanya. Indikator risiko bergerak di aspek-aspek tersebut. Bea dan Cukai berfokus pada penerimaan negara, sedangkan karantina ikan mengutamakan keberlanjutan dan kualitas. Dari sini dapat

12

disimpulkan: semua instansi memiliki indikator risiko, walaupun starting-nya berbeda satu dengan lainnya. Karena perbedaan inilah, menurut Rina, justru dibutuhkan kerjasama antar K/L. Jika semua informasi yang dibutuhkan sesuai concern (fokus) dan kemudian dapat diintegrasikan dan selalu terupdate, akan sangat berguna bagi kesuksesan ISRM dan pelaksanaan di masing-masing K/L. Mengenai kemungkinan BKIPM menggunakan profil pelaku usaha yang saat ini cukup lengkap tersedia di Bea Cukai, menurut Rina, saat ini belum diperlukan. Dalam diskusi-diskusi yang telah dilakukan, awalnya memang mengarah pada penggunaan profil pelaku usaha yang tersedia di Bea Cukai. Namun, belakangan muncul kekhawatiran, yakni terlalu bergantung pada Bea Cukai dalam hal updating. Atas dasar itu, kemudian BKIPM memutuskan untuk membangun profil pelaku usaha sendiri. Profil ini nantinya tetap bisa diintegrasikan dan dibagi dengan K/L lainnya. Seperti pada instansi lainnya, BKIPM yang merupakan bagian dari INSW menginginkan setiap informasi yang dibutuhkan untuk pengawasan dapat terlihat dalam satu jendela INSW. BKIPM menginginkan, selain company profile, ada poin-poin tentang perikanan. Misal, grade perusahaan menurut perspektif Karantina Ikan dan mutu hasil perikanan. Jika semua tersedia di INSW, maka proses pengawasan Karantina Ikan dapat lebih cepat. Sayangnya, saat ini INSW belum memiliki semua itu. Karena itulah, sekali lagi, diperlukan koordinasi dengan K/L untuk menjamin

kelengkapan data. Selain itu, profil perusahaan juga harus update. Untuk itulah, mekanisme perlu diatur. Informasi mengenai regulasi juga harus ada sehingga dapat diketahui mana barang yang boleh keluar dan yang tidak boleh. Rina berpendapat, parameter pengambilan keputusan di BKIPM pada dasarnya sama dengan ERNA di Bea Cuka. Hanya saja, BKIPM ada tambahan faktor-faktor terkait keamanan pangan, serta sumber daya hayati. Jika informasi yang relevan dengan parameterparameter tersebut tersedia, maka akan mempermudah. Hal yang penting lainnya adalah soal historical data transaksi. Umpama ada konsumen prioritas di BPOM, tapi ternyata historical transaksi di Karantina Ikan pernah melakukan ketidakpatuhan, maka status prioritas itu dapat dipertimbangkan ulang. Peran INSW-lah yang menjembatani pembagian informasi tersebut. Keterbukaan antar K/L menjadi sangat penting. Sebab boleh jadi, ada perusahaan yang selain impor ikan, juga impor komoditas lainnya. Pada kasus lainnya, satu produk, namun pengawasannya beririsan lebih dari satu K/L, misal susu yang mengandung minyak ikan. Sesuai amanat Paket kebijakan, sasaran ISRM adalah menurunkan dwelling time. Menurut Rina, bila ISRM berjalan secara lengkap untuk semua komoditas, pengaruh pada dwelling time akan signifikan. Untuk di perikanan, kontribusi Karantina Ikan terhadap dwelling time tidak terlalu besar. Pasalnya, saat ini proses pemeriksaan Karantina Ikan sudah cepat jadi tidak berpengaruh signifikan ke dwelling time.

Pendekatan Karantina Ikan tidak hanya di border, tetapi dari hulu ke hilir sudah dilakukan pangawasan. “Kita ada instalasi karantina ikan. Pengawasan secara rutin bahkan per bulan. Kita punya UPT di seluruh Indonesia yang melakukan pengawasan tersebut. Jadi pada saat pelaksanaan ekspor-impor, beban pengawasannya sudah berkurang, minimal setengah,” terang Rina. Sehingga tidak disadari, BKIPM telah menjalankan risk management. Misalnya, BKIPM sudah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara lain. Ini tak lain adalah pelaksanaan konsep risk management. Sebab, konsep risk management adalah bagaimana membantu pelaku usaha untuk mempermudah pelaksanaan ekspor-impor dengan tidak memperlemah pengawasannya, meski diakui tidak semua produk dapat periksa. Ia memberikan gambaran, jika semua dikategorikan sebagai high risk,

maka prosesnya akan lama. Ada beberapa hal yang tidak disadari sebagai bagian dari manajemen risiko. Pengawasan sebelum barang dikirim dapat dikategorikan sebagai pengurangan/pengelolaan risiko, walaupun tidak dinyatakan eksplisit sebagai manajemen risiko. Selama ini pengertian manajemen risiko dipahami hanya sebatas tindakan di border. Mengenai kemungkinan BKIPM menggunakan profil pelaku usaha yang saat ini cukup lengkap tersedia di Bea Cukai, menurut RIna, itu dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan. BKIPM sendiri memiliki spesifikasi risiko yang juga harus diperhatikan, khususnya risiko komoditas yang erat kaitannya dengan risiko profil pelaku usaha. Sejauh seluruh risiko yang ada dapat dilihat secara menyeluruh tanpa mengabaikan satu sama lain, maka tingkat risiko yang ada dapat dilihat secara menyeluruh tanpa mengabaikan satu sama lain, maka tingkat

risiko dari suati K/L tentu sangat membantu bagi penilaian tingkat risiko di K/L yang lain. Prasyarat pertukaran data tingkat risiko antar K/L tentunya diperlukan keterbukaan dan validitas data yang baik dan transparan dalam tatanan level yang sama antar K/L. “Jadi ini mempermudah pekerjaan petugas di lapangan,” tandas Rina. INSW merupakan bentuk aktualisasi dari good governance karena semua transaksi pelayanan kegiatan ekspor dan impor bisa terstruktur, terukur, terekam dan transparan. Namun dari perspektif Karantina Ikan, pergerakan produk Ikan saat ini sudah sangat mobile. Misal, udang di Perancis, dibudidayakan di Tarakan, dibenihkan di Situbondo, induknya masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dari hasil pembudidayaan di Florida. Sehingga, risiko-risiko dari produk tersebut sangat besar dan tantangan pengawasannya sangat besar. Karena itu, BKIPM berharap PP INSW mampu menyediakan sistem yang bisa mengantisipasi risiko-risiko yang muncul akibat pergerakan produk perikanan yang sangat dinamis tersebut. (ALI MANSHUR & MAULANA ALI) 


13

ma in porta l

"INSW merupakan bentuk aktualisasi dari good governance karena semua transaksi pelayanan kegiatan ekspor dan impor bisa terstruktur, terukur, terekam dan transparan." — D R I r . R i n a M s i .

Wawancara Khusus Kepala Badan Karantina Pertanian

Ir. Banun Harpini MSc

"Yang Paling Utama itu Komitmen Menjalankan ISRM"

I

ndonesia Single Risk Management (ISRM) tidak hanya perlu

INSWmagz: Artinya ISRM mampu

diketahui oleh semua Kementerian/Lembaga (K/L) tetapi juga harus

meningkatkan efisiensi pelayanan dan

diterapkan. Penerapan ini dimaksudkan sebagai upaya meminimalisasi

pengawasan lebih efektif. Bagaimana

risiko terkait kegiatan ekspor impor dan kepabeanan. Bagaimana

output implementasi ISRM ini?

Badan Karantina Pertanian (Barantan) memahami ISRM ini? Apa yang akan dilakukannya sesuai mandat Paket Kebijakan Ekonomi ke-XI? Berikut ini wawancara majalah INSW Magz dengan Kepala Badan Karantina Pertanian, Ibu IR. BANUN HARPINI, MSI (IBH) INSWmagz: Indonesia Single Risk Management (ISRM) merupakan salah satu poin penting yang disebutkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI. Bagaimana Ibu memahami ISRM ini ? IBH: Indonesia Single Risk Management (ISRM) merupakan pengelolaan risiko pada kegiatan ekspor impor barang dalam sistem INSW yang dilakukan berdasarkan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha. ISRM menjadi landasan profil risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan di Kementerian/Lembaga (K/L). Outcome dari penerapan ISRM adalah penurunan dwelling time dan biaya logistik.

14

IBH: Outputnya dapat dilihat pada dua hal besar yaitu: ISRM harus mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan dalam semua proses impor dan ekspor ISRM harus dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan perlakuan dan pelayanan yang sama serta jaminan kepastian penyelesaian proses impor dan ekspor.

INSWmagz: Barantan menjadi

tersebut. Di samping itu catatan

penerapan ISRM, Barantan

salah satu lembaga yang menjadi

histori pasca komoditas diintroduksi

telah memiliki Permentan No 5

sasaran uji coba penerapan

pertama kali ke Indonesia, sehingga

Tahun 2017 sebagai revisi dari

ISRM. Apa komentar Ibu?

diharapkan penyakit-penyakit

Permentan Nomor 12 tahun

yang belum eksis keberadaanya

2015. Permentan tersebut telah

di Indonesia akan dapat dicegah

dilengkapi dengan terbitnya

melalui mitigasi risiko ini.

Keputusan Kepala Badan

IBH: Saat ini sistem ISRM memang tengah diujicobakan di 4 (empat) K/L yaitu BC, BPOM, Barantan

Karantina Pertanian mengenai

dan BKIPM sebagai piloting

Pada 2015 lalu guna bersinergi

dalam pengimplementasiannya.

dengan K/L lain yang

Saya justru berterima kasih

dikoordinasikan di dalam

kepada PP INSW yang berperan

sistem INSW khususnya dalam

aktif dalam piloting proyek

pengaturan pengawasan BTKI

INSWmagz: Salah satu

pengembangan sistem ISRM ini dan

2012, telah diterbitkan pula

kendala terbesar saat ini untuk

mengotomasikan proses clearance

Permentan No 12 tahun 2015.

mewujudkan ISRM adalah karena

Karantina melalui sistem INSW.

Salah satu substansinya adalah ada

masing-masing Kementerian/

kategorisasi tingkat risiko komoditas

Lembaga memiliki tingkat

berdasarkan kode HS yang ada.

kematangan yang berbeda dalam

kementerian dan lembaga ini

Kategorisasi itu dibagi menjadi

menjalankan risk management

akan melancarkan proses ekspor

3 kelompok, yaitu: tingkat risiko

komoditas pertanian serta proses

tinggi dengan lama layanan

impor dengan tanpa mengabaikan

paling lama 21 hari, risiko sedang

mengatasi kendala ini?

tugas dan fungsi perkarantinaan.

dengan lama layanan 1-3 hari

IBH: Yang paling utama adalah

dan tingkat risiko rendah dengan

komitmen. Komitmen untuk

lama layanan maksimal 1 hari.

memperbaiki kondisi yang ada.

Saya berharap dengan adanya sistem yang terintegrasi antar

ISRM. Salah satu konsep yang

Pada tahun 2017 ini, sebagai

cukup mengemuka, menyebutkan

legal formal berkenaan dengan

dalam kerangka ISRM.

di internal instansinya. Menurut

ma in porta l

INSWmagz: Ada beberapa konsep

Pelayanan Karantina Pertanian

Ibu bagaimana solusi untuk

Dan kemauan untuk terlibat dalam koordinasi antar K/L, guna

bahwa ISRM dapat diterapkan dengan mempertukarkan informasi risiko antar Kementerian/Lembaga, sehingga keputusan tingkat risiko terhadap suatu pelaku usaha oleh suatu Kementerian/ Lembaga dapat dipengaruhi oleh informasi risiko dari Kementerian/ Lembaga lainnya. Bagaimana penerapan risk manajemen di Barantan sejak diuji coba? IBH: Sebenarnya, jauh sebelum diterapkannya ISRM ini, tugas karantina adalah melakukan mitigasi risiko. Risiko dari masuk dan menyebarnya hama penyakit khususnya bagi produkproduk pertanian impor. Faktor-faktor utama mitigasi risiko karantina adalah jenis komoditasnya serta daerah asal komoditas

"Saya berharap dengan adanya sistem yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga ini akan melancarkan proses ekspor komoditas pertanian serta proses impor dengan tanpa mengabaikan tugas dan fungSi perkarantinaan."


15

mereview regulasi-regulasi yang

memanfaatkan profile risiko yang

OPTK) di negara asal merupakan

dapat mengakselerasi kondisi ideal

saat ini ada di Bea dan Cukai?

prasarat untuk penerapan

tersebut tercapai. Selanjutnya PP INSW harus memastikan bahwa tingkat kematangan masingmasing K/L dalam menjalankan risk management di internal instansinya telah diukur dan dipetakan dengan indikator dan tata cara yang tepat sesuai dengan tugas, fungsi dan karakteristik

IBH: Dalam konteks ISRM, tentu

ISRM Karantina Pertanian.

diharapkan Indonesia akan

Pemanfaatan Profile risiko

memiliki satu instrumen filtering

yang saat ini ada di Bea dan

yang sama di dalam menilai

Cukai, seharusnya dapat

tingkat risiko guna memperoleh

dilakukan untuk kepentingan

single profilling identity bagi para

penerapan manajemen risiko

importir kita dengan grade yang

yang disesuaikan dengan

telah disepakati dalam ISRM.

tugas, fungsi dan karakteristik pada masing-masing K/L.

masing-masing K/L entitas INSW.

Profil resiko yang dimiliki oleh Bea

Pengukuran tingkat kematangan

dan Cukai sekarang tentu akan

di masingmasing K/L dalam

sangat bagus untuk Bea dan Cukai

INSWmagz: INSW berencana

menjalankan risk management

namun belum tentu sesuai untuk

mengembangkan single submission

berdasarkan indikator kematangan

instansi lainnya. Contoh jalur hijau

yang menjadi platform untuk

agar dilakukan secara berkala.

yang ditetapkan Bea dan Cukai

penerapan ISRM, di samping

belum tentu berbanding lurus

informasi risiko yang dapat diakses

dengan tingkat risiko rendahnya

oleh Kementerian/Lembaga.

karantina. Untuk itu dengan ISRM

Single Submission nantinya

ini, kita bersama akan memiliki

akan menggantikan form-form

IBH: Masing-masing K/L harus

parameter-parameter yang

pengajuan perijinan di Kementerian/

menyusun roadmap dan action

lebih jelas yang lebih baik dalam

Lembaga.Bagaimana pendapat

plan peningkatan kapasitas

bersinergi antar KL dalam single

Ibu terkait rencana tersebut?

di masing-masing K/L dalam

profiling pelaku usaha di Indonesia.

INSWmagz: Apa yang harus dilakukan maaing-masing K/L?

rangka mempercepat terwujudnya

IBH: Harus ada advantages

Concern utama dalam penentuan

bagi pelaku-pelaku usaha yang

tersebut tidak hanya melulu pada

telah memperoleh profilling

pertimbangan faktor fiskal saja,

baik melalui ISRM. Termasuk

namun turut mempertimbangkan

salah satunya penerapan single

pula jenis komoditasnya serta

submission sebagai interface

negara asal komoditas tersebut,

dalam bertransaksi, dengan

sehingga ISRM akan menjadi

demikian mereka tidak perlu

instrumen penting dalam

lagi mengajukan impor deklarasi

perekonomian Indonesia ke depan

ke tiap-tiap K/L, cukup sekali

INSWmagz: Sejauh ini manajemen

tanpa mengabaikan tugas fungsi

saja melakukan permohonan

risiko sudah cukup maju diterapkan

melakukan pencegahan penyebaran

dan sistem harus sanggup

oleh Bea dan Cukai, namun demikian

hama penyakit dan pembangungan

mendistribusikannya secara

faktor risiko yang dinilai oleh Bea

pertanian yang berkelanjutan.

elektronik ke tiap K/L yang terlibat.

dan Cukai tentunya berbeda dengan

Penerapan manajemen risiko pada

Dengan demikian peran single

Badan Karantina Pertanian, selain

submission menjadi penting dalam

berdasarkan profil importir/pelaku

konteks ini. Tentu harus ada

usaha, juga sangat dipengaruhi oleh

perubahan dalam sistem yang

tingkat risiko dari media pembawa/

telah eksis selama ini di setiap K/L,

barang yang akan diimpor serta

termasuk bagi Barantan. Untuk itu

dinamika perkembangan status

Tim INSW segeralah melakukan

penyakit di negara pengimpor.

pendekatan-pendekatan terkait

Bahkan status penyakit (HPHK/

perubahan ini, baik aspek legal

ISRM menuju pada kondisi yang ideal. Agar dilakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring & evaluasi dalam mengembangkan ISRM kepada entitas INSW (K/L, Pelaku usaha dan stakeholder lainnya).

Kementerian/Lembaga lainnya. Jadi perusahaan dengan tingkat risiko rendah di Bea dan Cukai tidak serta merta dapat memperoleh treatment khusus dalam proses pengurusan perijinan di Kementerian/ Lembaga. Menurut Ibu, bagaimana seharusnya Kementerian/Lembaga

16

maupun aspek TI-nya, yang membutuhkan waktu di dalam proses penyempurnaannya.

INSWmagz: Peran apa yang diharapkan dari sistem INSW untuk mendukung penerapan ISRM? IBH: Seperti yang selama ini kita ketahui bahwa Sistem INSW adalah sistem yang berfungsi melakukan single proses, single keputusan dan single submission. Tentu sudah

kontainer saja, karena hal itu

INSWmagz: Apa yang

sangat jelas perannya, bukan hanya

sudah bisa diatasi misalnya dengan

perlu dilakukan?

sekedar sebagai “hub”. Dengan kata

pengenaan tarif progresif bahkan

lain sistem INSW harus mampu

secara internal pun karantina

menjadi integrator antar sistem

sudah melakukannya dengan

yang ada sehingga 3 fungsi yang

penerapan Permentan 12 tahun

saya sebutkan itu dapat berjalan

2015 diseluruh pelabuhan impor

optimal. Dalam konteks ISRM,

utama. ISRM harus menjadi rujukan

engine ISRM harus berada di INSW

instrumen bersama baik bagi K/L,

sehingga konkretnya setiap pelaku

pelaku usaha serta pihak terkait

usaha dapat melakukan registrasi

menerus. Setelah itu integrasikan

dalam pemetaan tingkat kepatuhan

engine tersebut dengan aplikasi

perusahaan berdasarkan tingkat

single submission. Dengan demikian

risiko dan menjadi trigger menuju

rangkaian dari hulu sampai hilir

sistem yang lebih efesien,

telah diakomodir dalam sistem

transparan dan akuntabel dalam

INSW. Langkah terakhir adalah

pelayanan ekspor impor, tata kelola

sosialisasi pada dunia usaha

pelabuhan, iklim investasi, serta

dan secara bertahap dilakukan

parameter yang ditetapkan ISRM melalui sistem INSW. Grade hasil penilainya dapat diakses oleh K/L dan publik. Selanjutnya bagi pelaku usaha dengan 2 grade terbaik, (misal sangat patuh dan patuh) secara otomatis akan

pengelolaan logistik di tanah air.

dilayani transaksinya via Single Submission. Begitu seterusnya.

concern tiap K/L pada paket ISRM ini, lalu memfasilitasi dengan sistem aplikasi di Portal INSW, lakukan ujicoba dan trial terus

pemberlakuannya. Setelah itu mari kita lihat bersama, dievaluasi

INSWmagz: Apakah pemerintah

INSWmagz: Pada akhirnya, ISRM

ISRM ini dan seberapa optimis?

diharapkan dapat mempercepat

IBH: Sekali lagi, bahwa ini soal

penanganan kontainer ekspor dan

komitmen dan telah ditetapkan

impor sehingga mempersingkat

pada paket kebijakan ekonomi

dwelling time melalui penerapan

yang lalu, tidak ada pesimistis.

manajemen risiko secara terintegrasi

Kita sudah memulainya dengan

baik dalam proses pabean

sharing profil perusahaan dan

maupun perijinan. Menurut Ibu

tingkat resiko di tiap K/L. Beberapa

mencapai tujuan tersebut?

parameter mandatory yang menjadi

untuk penyempurnaan ke depan. dapat bersama-sama menerapkan

apakah ISRM akan efektif untuk

segera menetapkan parameter-

rangkaian pertemuan sudah kita lakukan guna menerapkan ISRM.

INSWmagz: Bagaimana pengalaman penerapan NSW di negara lain? IBH: Kita tentu sudah belajar penerapan NSW dari berbagai negara, namun menurut pandangan Barantan, sistem NSW Jepang-lah yang sesuai dan lebih memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia khususnya pada model integrasi sistem teknologi

IBH: Mungkin terlalu sempit

Jadi kita optimis bahwa sistem

bila melihat ISRM hanya sebatas

informasi dari sejumlah K/L

ISRM ini dapat diterapkan bersama-

mempercepat penanganan

dan 3 aspek tujuan NSW seperti

sama dalam entitas INSW;

yang saya sebut di atas tadi. (*)


17

ma in porta l

dan dinilai dengan parameter-

IBH: Yang perlu dilakukan adalah

Wawancara Khusus Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, SE, LLM

Sinergi Sistem Permudah Tugas dan Percepat Layanan 18

I

ndonesia Single Risk Management (ISRM) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW). Melalui

ISRM, risiko yang tersebar di Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dipadukan, dengan satu tujuan: mempercepat layanan. Tetapi, mengintegrasikan sistem yang di dalamnya terdapat banyak kepentingan dan aturan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di beberapa K/L, tidak selalu mudah. Lalu bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai institusi yang paling berpengalaman dan terdepan dalam urusan lalu-lintas dagang? Berikut pandangan Dirjen Bea Cukai HERU PAMBUDI kepada Ali Manshur dan Maulana Ali dari INSWMagz saat diwawancara beberapa waktu lalu.

INSWMagz: Bagaimana ide awal ISRM itu muncul? Heru Pambudi: Indonesia Single Risk Management (ISRM) sebenarnya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rangka efisiensi biaya logistik nasional, termasuk juga mempercepat dwelling time. Untuk mencapai tujuan tersebut,

ma in porta l

lalu diadakan diskusi dengan tiga instansi, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Dari sana kami sepakat ada langkah-langkah yang harus diambil. INSWMagz: Langkah apa yang disepakati paling penting untuk dilakukan ketika itu? Heru Pambudi: Simplifikasi prosedur dan perizinan. Langkah ini sudah dilakukan di Paket-Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dirilis pemerintah, termasuk di dalamnya untuk memotong rantai birokrasi. Namun demikian, langkah tersebut dinilai belum cukup

Heru Pambudi Dirjen Bea Cukai

karena Presiden menargetkan agar kegiatan ekspor dan impor lebih efisien lagi. Dwelling time yang sebenarnya sudah turun dari sekitar lima hari menjadi saat ini sekitar tiga hari, diminta dipercepat lagi menjadi dua hari. Oleh karena itu, perlu ada langkah lanjutan, yaitu efisiensi dan simplifikasi secara sistem. INSWMagz: Konkritnya seperti apa? Heru Pambudi: ISRM intinya bagaimana mengintegrasikan sistem. Kalau bicara mengenai sistem yang mengintegrasikan Kementerian/Lembaga, yang berperan di sini tentu saja INSW. Tetapi, Ditjen Bea dan Cukai juga berbagi pengalaman atas pengelolaan manajemen risiko. Mengapa? karena dari awal tuntutan terhadap Bea dan Cukai sudah tinggi. Di satu sisi harus memperlancar perdagangan, di sisi lainnya menjamin pengawasan terkendali. Sejak tahun 90-an Bea dan Cukai telah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan proses klasifikasi pelaku usaha. Kalau pelaku usaha dinilai baik atau berisiko rendah akan diberikan layanan cepat.


19

"INSW mengharmonisasi pelaksanaan peraturan Kementerian/Lembaga,

Juga sebaliknya. Kalau pelaku

Bagi pelaku usaha, sebenarnya

lebih cepat dinilai/dilayani di Bea

usaha dianggap berisiko tinggi

ia tidak terlalu peduli apakah

dan Cukai. Kalau sistem integrasi

maka dilakukan pengawasan

sedang menghadapi Ditjen Bea

manajemen risiko sudah semakin

secara mendalam. Untuk bisa

Cukai, BPOM, Karantina atau

terpadu dan semakin terpercaya,

menentukan tingkat risiko tersebut,

Kementerian/Lembaga lainnya,

bila ada perusahaan yang dinilai

maka diterapkan pengelolaan

mereka menganggap sedang

berisiko rendah oleh Kementerian/

dengan prinsip manajemen

sedang berhadapan dengan

Lembaga lainnya, maka Bea dan

risiko. Hal ini merupakan best

pemerintah. Oleh karena itu,

Cukai akan mempertimbangkan

practice yang berlaku secara

layanan Kementerian/Lembaga

untuk menilai berisko rendah juga,

internasional. Manajemen

sebagai representasi pemerintah

dan memberikan layanan dengan

risiko ini sudah berjalan secara

tersebut perlu dipadukan.

lebih cepat. Contoh lain, integrasi

terstruktur di Bea dan Cukai.

penilaian risiko adalah kerja sama INSWMagz: Dengan integrasi,

antara Bea dan Cukai dengan

INSWMagz: Berdasarkan

apa sebenarnya keuntungan yang

BKPM. Setelah mendapat ijin dari

pengalaman inikah yang membuat

didapat dari Kementerian/Lembaga?

BKPM, suatu perusahaan langsung dapat jalur hijau. Perlakuan ini

Ditjen Bea Cukai menjadi Heru Pambudi: Secara teknis,

karena BKPM sudah melakukan

dengan integrasi manajemen risiko,

verifikasi secara mendalam mulai

Heru Pambudi: Setidaknya,

banyak sekali keuntungan yang

dari rencana investasi, rekomendasi

saat ini Bea dan Cukai sudah

didapat. Kalau manajemen risiko

dari Kementerian/Lembaga

memiliki profile pelaku usaha yang

dilaksanakan secara terpisah,

teknis. Jadi, kalau BKPM sudah

diklasifikasikan menurut tingkat


memberikan ijin, artinya pemerintah

risikonya. Dengan profile tersebut,

Lembaga akan merasa penilaian

telah melakukan assessment.

maka diberikan treatment khusus

risikonya akurat menurut versi

kepada kelompok perusahaan

masing-masing. Tetapi, begitu

INSWMagz: Apakah semua

sesuai dengan tingkat risikonya.

manajemen risiko tersebut

risiko di Kementerian/Lembaga

Pengalaman tersebut yang di-share

diintegrasikan, belum tentu

bisa diintegrasikan?

ke Kementerian/Lembaga lainnya,

penilaian tersebut akurat. Contoh,

kemudian bersepakat untuk

perusahaan yang dianggap

Heru Pambudi: ISRM itu kalau

menerapkan manajemen risiko

baik oleh Bea dan Cukai belum

digambarkan seperti lingkaran-

secara nasional. Manajemen risiko

tentu demikian di BPOM. Atau

lingkaran. Manajemen risiko di Bea

secara nasional atau ISRM perlu

sebaliknya. Bila di BPOM suatu

dan Cukai, BPOM, Karantina dan

diterapkan karena saya meyakini

perusahaan dianggap baik

lain-lain yang selama ini terpisah

setiap Kementerian/Lembaga

karena sudah establish lama

terus disatukan, sehingga muncul

telah menjalankan manajemen

meskipun hanya bergerak di

irisan dari lingkaran-lingkaran

risiko sesuai dengan versi masing-

market domestic, namun ketika

tersebut. Saya menyadari tidak

masing. Yang diperlukan adalah

perusahaan tersebut hendak

semua risiko bisa diintegrasikan

menyatukan yang berbeda-beda

melakukan kegiatan ekspor dan

karena ada hal-hal yang secara

tersebut menjadi satu kesatuan

impor maka Bea dan Cukai menilai

spesifik menjadi concern dari

pengelolaan risiko. Tujuannya

perusahaan ini berisiko tinggi

Kementerian/Lembaga namun

adalah agar secara nasional

karena baru mulai melakukan

tidak menjadi concern bersama.

pemerintah dapat memberikan

kegiatan ekspor dan impor.

Misalnya, ketentuan teknis di

acuan pelaksanaan ISRM?

layanan yang cepat, bukan layanan

BPOM, Pertanian, dan sebagainya.

menurut versi Kementerian/

Dengan integrasi menajemen

Namun, saya meyakini banyak

Lembaga masing-masing.

risiko, perusahaan tersebut akan

sekali yang bisa diintegrasikan.

20

sehingga tidak tumpang tindih, redundant, atau duplikatif." —

h er u pa m b u di

Kalau ISRM sudah berjalan, layanan

INSWMagz: Jadi, tahapan apa yang

INSWMagz: Apa peran INSW yang

bisa dipercepat kepada pelaku

dilakukan untuk membangun ISRM?

diharapkan dalam pelaksanaan ISRM?

kepada pelaku usaha yang dinilai

Heru Pambudi: Untuk mewujudkan

Heru Pambudi: INSW harapannya

berisiko tinggi, pengawasannya

ISRM, langkah pertama yang perlu

bukan hanya sebagai tempat

dapat dilakukan secara bersama-

dilakukan adalah membuat profile

penyimpanan atau media pertukaran

sama juga. Kalau sebelumnya,

bersama supaya Kementerian/

data. Lebih dari itu, INSW sebagai

pengawasan dilakukan sendiri-

Lembaga dapat saling menilai

manajer bisnis proses layanan dan

sendiri. Pelaku usaha masih bisa

terhadap pelaku usaha yang sama.

pengawasan kegiatan ekspor dan

berkelit. Tapi kalau pengawasan

Pada awalnya pasti ada perbedaan-

impor antar Kementerian/Lembaga.

dilakukan bersama-sama

perbedaan, namun apabila terus

Karena fungsinya sebagai manager,

tentunya akan lebih efektif.

saling berkomunikasi secara

INSW tidak hanya menyediakan

usaha yang dinilai baik ataupun

tempat/media penyimpanan data,

yang lebih terpadu. Profile tersebut

tetapi juga mengatur pelaksanaan

mengelola perbedaan-perbedaan

nantinya ditempatkan di INSW.

bisnis proses ekspor dan impor

concern tersebut?

Langkah kedua adalah dilakukan

di antara Kementerian/Lembaga.

penilaian bersama terhadap

Namun demikian, disadari INSW

Heru Pambudi: Masing-masing

dokumen yang masuk secara

tidak akan mengatur konten dari

K/L memiliki Tupoksi berbeda dan

transaksional. Langkah ketiga

peraturan yang menjadi Tugas Pokok

menjalankan amanat peraturan

adalah memberikan treatment

dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian/

perundangan masing-masing.

bersama-sama yang terintegrasi.

Lembaga. Sebagai manager, INSW

Tetapi dalam rangka menjalankan

Secara teknis untuk mempercepat

mengharmonisasi pelaksanaan

tupoksi yang berbeda-beda

proses ini maka perlu diterapkan

peraturan Kementerian/Lembaga,

tersebut, banyak sekali irisan-irisan

single submission dan single identity.

sehingga tidak tumpang tindih,

kepentingan yang dapat dijalankan

Single Submission artinya pelaku

redundant, atau duplikatif.

secara bersama-sama. Kita harus

usaha cukup sekali mengirim

berusaha keras mencari irisan-

dokumennya ke INSW untuk

INSWMagz: Apakah ada

irisan tersebut. Dengan mencari

pengurusan kepabeanan di Bea

pengalaman negara lain dalam

kesamaan area kepentingan

dan Cukai dan perijinan di K/L.

menjalankan integrasi manajemen

dan dikerjakan secara lebih

Selama ini dilakukan terpisah-

risiko secara nasional?

terintegrasi, maka pelaksanaan

pisah. Untuk single identity, ini

tugas tersebut akan dapat lebih

penting supaya teknis otomasi

Heru Pambudi: Indonesia

mudah dan akurat. Perbedaan

dapat lebih mudah. Sistem ID di

sebenarnya relatif maju dalam

tersebut tidak perlu dibikin


integrasi sistem layanan eskpor

sama, karena kalau disamakan

Lembaga itu berbeda-beda, maka

dan impor. Di beberapa negara,

akan menjadi satu entity. Dengan

perlu ada converter. Dengan single

integrasi manajemen risiko

ISRM, kita dapat mempermudah

ID, proses akan berjalan lebih

sudah jalan, beberapa negara lain

pelaksanaan tupoksi masing-

cepat dan murah karena system

sedang tahap pengembangan.

masing. Dengan berjalannya ISRM


Kami berbicara dengan Australian

dan dengan semakin meningkatnya

Lembaga tidak perlu mengelola

Border Force, kami berdiskusi

kesamaan cara pandang, trust,

data ID yang bermacam-macam.

mengenai model integrasi. Kami

maka irisan pekerjaan bersama

Contoh API, NIK, Nomor Industri,

berbicara juga dengan Hongkong,

antar Kementerian/Lembaga

itu elemen datanya relatif sama jadi

Amerika. Pada prinsipnya sama

akan semakin besar walaupun

sangat mungkin untuk disatukan.

karena semua mengikuti guideline

tidak mungkin semua tugas

WCO dan WTO Trade Facilitation

Kementerian/Lembaga masuk

Agreement on Risk Management.

dalam satu irisan tugas bersama.

(ALI MANSHUR & MAULANA ALI) 


21

ma in porta l

intensif maka akan terwujud profile INSWMagz: Lalu, bagaimana

Wawancara Ketua Pelaksana Harian ISRM di DJBC dwi teguh wibowo,se

iSRM Dibangun dengan Kepercayaan K

ontribusi Indonesia National Single Window (INSW) dalam peningkat peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia cukup besar.

Sumbangan itu-- terutama terkait indicator trading across border—yang mengalami kenaikan 15 peringkat, diakui oleh Bank Dunia. Pada laporan EODB 2017, Bank Dunia menyebutkan bahwa peningkatan peringkat Indonesia dikarenakan Indonesia telah berhasil membuat proses ekspor dan impor semakin mudah melalui perbaikan layanan kepabeanan dan pengajuan dokumen yang telah difasilitasi oleh sistem INSW. Prestasi gemilang ini tentu saja tidak terlepas dari unsur-unsur yang mendukung kinerja INSW, termasuk keberadaan Indonesia Single Risk Management (ISRM). Sistem pengawasan dan penanganan risiko satu pintu, terbukti mampu memangka kerumitan prosedur dan perizinan yang seringkali tumpang tindih. Lantas, bagaimana ISRM ke depannya, terutama peranannya mendorong (EODB) Indonesia masuk jajaran 40 besar dunia. Berikut wawancara INSWMagz dengan Ketua Pelaksana Harian ISRM, Ditjen Bea dan Cukai DWI TEGUH WIBOWO, baru-baru ini.

22

INSWMagz: Peringkat Indonesia

INSWMagz: Bentuk konkrit

memakai itu. Tapi, ini sifatnya masih

dalam EODB naik dari 106 menjadi

integrasi data seperti apa?

sementara. Kalau semua K/L sudah benar-benar yakin, baru nantinya

91, salah satunya karena Indonesia Dwi Teguh Wibowo: Saat ini, Ditjen

database-nya disatukan dan dikelola

Apakah ini peran dari ISRM?

Bea dan Cukai telah melakukan

bersama-sama melalui INSW.

pemblokiran NIK terhadap sekitar

Tantangan saat ini adalah terkait

Dwi Teguh Wibowo: Saya tidak

674 importir yang tidak patuh

kepercayaan, khususnya menyangkut

langsung menjawab pertanyaan

dalam pelaporan SPT-nya. Ini baru

kerahasiaan data. Hal ini sebenarnya

itu (pengaruh ISRM ke dwelling

pemanfaatan single identity dalam

yang kita harapkan dari INSW.

time-red). Tetapi, bagaimana

konteks intergrasi antara Ditjen

Bagaimana INSW dapat meyakinkan

kita membangun ISRM benar-

Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak. Ke

semua K/L bahwa data tersebut

benar sebagai solusi dalam

depan kita berencara untuk integrasi

aman dalam pengelolaan INSW.

pengawasan maupun pelayanan

dengan data kependudukan, di

secara keseluruhan dan lebih

Kementerian Dalam Negeri dan

INSWMagz: Apa langkah lanjutan

komprehensif. Kementerian/

data Angka Pengenal Impor (API)

setelah single identity terbentuk?

Lembaga (K/L) banyak mengalami

di Kementerian Perdagangan.

masalah terkait pengelolaan data.

Kalau single identity telah menyatu

Dwi Teguh Wibowo: Berikutnya

Karenanya, langkah pertama ISRM

dalam data base besar, maka

adalah menerapkan single submission

adalah membuat single identity.

bagaimana PP INSW mengelolanya.

(SSM). Saya setuju sekali dengan

Saat ini single identity telah masuk

Ini suatu hal yang saya kira

programnya INSW yang akan

dalam inisiatif program reformasi

pekerjaan yang besar sekali.

menerapkan SSM, dan diharapkan

Direktorat Jenderal Bea dan

Suatu prestasi, juga loncatan dari

dapat memenuhi kepentingan

Cukai (DJBC) dengan Direktorat

negara kita adalah bagaimana

seluruh K/L. Dalam arti, SSM

Jenderal Pajak (DJP). Pada kuartal

kita, K/L, tadinya berdiri masing-

digunakan bersama-sama untuk

pertama tahun ini sudah ada wujud

masing kemudian mengelola

penyampaian data dari pelaku usaha.

konkritnya yaitu, data Nomor Induk

risiko secara bersama-sama.

Setelah itu, mekanisme penggunaan datanya oleh masing-masing K/L.

Kepabeanan (NIK) yang sudah terintegrasi dengan data NPWP. Dengan integrasi tersebut,

INSWMagz: Integrasi data NIK

Artinya kalau diawalnya seluruh

dengan data Kependudukan

data dan informasi terkait importasi

apakah sudah dimulai?

dan sebagainya itu di-SSM-kan, maka semua variable data yang

pengelolaan data antara pajak dan beacukai dapat lebih efisien

Dwi Teguh Wibowo: Sudah.

diinginkan itu sudah masuk semua

dan efektif termasuk juga sharing

Kita sudah koordinasi dengan

di INSW. Sehingga, seluruh K/L bisa

informasi, bagaimana wajib pajak

Kementerian Dalam Negeri,

memanfaatkan data tersebut sesuai

berkegiatan di Bea dan Cukai dan

sebenarnya. Walaupun saat ini

yang diperlukan. Kemudian informasi

sebaliknya bagaimana kepatuhan

belum sampai tahap MoU, namun

lanjutan dari K/L seperti tentang

eksportir-impor dalam pelaporan

kerja sama integrasi data NIK

adanya ketidakpatuhan, under value,

SPT, pembayaran pajaknya, dan

(kepabeanan) dengan NPWP dan

dll sifatnya hanya response/feedback

sebagainya. Sehingga integrasi

NIK sudah dimulai. Tepatnya, kita

yang mekanisme akan diatur nanti.

tersebut membuat pengawasan

sudah melaksanakan cleancing

saling berkait antar K/L, bahkan

data-data tersebut. Saat ini, kita

Jadi informasi feedback tersebut

saling menutup celahnya.

masih belum menjadi satu link,

belum akan disatukan dalam

belum dijadikan satu database.

database. Kita akan lakukan itu

Tetapi memverifikasi data NIK

secara bertahap karena saya tidak

memakai data NPWP, atau data

tidak yakin semua K/L saat ini siap

Kependudukan. Konsepnya masih

agar datanya melebur jadi satu


23

ma in porta l

mampu memangkas dwelling time.

semua di database INSW. Jadi penting diketahui bahwa SSM itu mekanisme penyampaian data, belum menjadi dokumen secara resmi. Hanya nanti ketika data tersebut sudah sampai K/L yang dituju, misal Bea dan Cukai, Karantina, BPOM, maka K/L tersebut memberi feedback ke SSM-nya INSW. INSWMagz: Apakah itu saja sudah cukup? Dwi Teguh Wibowo: Langkah berikutnya, INSW harus membuat risk engine menjadi bagus. Dengan begitu, feedback yang masuk dari K/L, baik yang positif maupun negatif, dapat diolah untuk menilai risiko suatu eksportasi/importasi. Yang sebelumnya saya jelaskan

"Yang terpenting adalah membangun TRUST/kepercayaan antar K/L. Artinya, masing-masing harus saling terbuka. Semua pertimbangan pemberian tingkat risiko juga harus didukung data HISTORICAL-nya." — Dwi T eg u h

tadi prosesnya masih dalam tahap membentuk atau membangun ISRM dalam bentuk single profile melalui

importir MITA dan AEO tersebut. K/L

Jadi pelaku usaha merasa ketika

single identity dan SSM. Selanjutnya

juga dapat memberikan masukan

melakukan kegiatan ekspor-

adalah proses pematangan. Ketika

apabila ternyata perusahaan

impor berhadapannya dengan

sudah masuk proses pematangan

MITA dan AEO tersebut memiliki

Pemerintah keseluruhan, bukan

maka akan dapat diberikan single

history yang kurang baik di K/L

lagi terpisah-pisah Bea dan Cukai,

treatment. Tetapi kembali lagi,

tersebut, sehingga Bea dan Cukai

Karantina, BPOM, dll. Semuanya

single profile sangat penting untuk

dapat mempertimbangkan untuk

memberikan fasilitasi dengan

dapat memberikan single treatment

dilakukan penyesuaian. Di Bea

standar yang sama dan melakukan

dalam kegiatan ekspor dan impor.

cukai sendiri terdapat beberapa

pengawasan secara bersama-sama.

mekanisme penyesuaian status INSWMagz: Bisa dijelaskan

perusahaan, bisa di-punish, di-drop,

INSWMagz: Jadi, itu

lebih lanjut, seperti apa?

di-downgrade, dan sebagainya.

sebenarnya tujuan ISRM?

Bahkan, kalau memang melanggar, Dwi Teguh Wibowo: Bea dan Cukai

dapat juga dipidana. Penerapan

Dwi Teguh Wibowo: Ya. Dengan

saat ini telah memilki importir

pinalti dan denda sudah menjadi

begitu ada efisiensi dan efektivitas

prioritas yang tergabung dalam

hal biasa di Bea dan Cukai.

dalam pelayanan ekspor dan

MITA atau AEO. Penentuan layanan

Tetapi kalau di K/L, pemberian

impor, cost of logistic dapat lebih

prioritas tersebut salah satunya

treatment seperti ini barangkali

murah. Sehingga, ketika berbicara

juga setelah mempertimbangkan

belum biasa dilakukan. Hal ini

mengenai dwelling time, pengaruh

history transaksi ekspor-impor

yang perlu disepakati, sehingga

ISRM tidak hanya terhadap waktu

perusahaan tersebut. K/L lainnya

bisa mencapai single treatment.

penanganan kontainer di dalam

dapat menggunakan data profil dari

24

pelabuhan, tetapi proses pelayanan

ekspor-impor secara keseluruhan.

sangat berat dan membutuhkan

terintegrasi, saya kira perusahaan

Sebenarnya yang paling penting bagi

pembahasan panjang antar K/L.

yang telah mendapatkan fasilitas

pelaku usaha itu kepastian. Kalau

Jadi ISRM ke depan ditujukan

prioritas akan berpikir dua tiga

pemerintah dapat memberikan

untuk menyelesaikan masalah

kali untuk melakukan kecurangan.

kepastian mengenai waktu layanan,

yang lebih besar dibanding

Sangat berisiko buat bisnis

maka mereka dapat melaksanakan

sekedar masalah dwelling time.

mereka. Untuk itu, penting sekali

kegiatan usahanya secara lebih

untuk meyakinkan K/L bahwa

terencana, dengan begitu biaya

INSWMagz: Bagaimana

produksi dapat diefisienkan. Jadi,

mengenai concern di setiap

kepentingan kita sebenarnya sama. Yang terpenting adalah

katakan ISRM itu supporting, dan

membangun trust/kepercayaan

tidak bisa head to head secara

antar K/L. Artinya, masing-masing

langsung dengan dwelling time.

harus saling terbuka. Semua

Oleh karena itu, kalau ditanyakan

pertimbangan pemberian tingkat

gimana sih dwelling time apa

risiko juga harus didukung data

akan terpengaruh dengan adanya

historical-nya. Jadi jangan cuma

ISRM? Saya kira kalau secara

mengatakan concern-nya beda-

langsung mungkin pengaruhnya

beda, tetapi apakah concern tersebut

tidak signifikan, tetapi secara tidak

sudah diverifikasi. Bagaimana

langsung tetap berpengaruh.

hasil verifikasi tersebut. Karenanya kita harus fair, saling terbuka.

INSWMagz: Bisa dielaborasi lebih dalam?

Dwi Teguh Wibowo

INSWMagz: Jadi ISRM akan

Ketua Pelaksana Harian ISRM

berkembang sesuai meningkatnya

Dwi Teguh Wibowoh: Jadi begini, Lartas kita, dengan memakai HS

tingkat kepercayaan antar K/L? K/L yang berbeda-beda? Dwi Teguh Wibowo: Iya betul.

2017, itu sudah sampai 49 persen. Kalau dilakukan harmonisasi dan

Dwi Teguh Wibowo: Iya, tapi saya

sederhananya ya, ayo kita gabung

sinkronisasi regulasi antar K/L,

kira hampir sama. Kalau menurut

dulu. Kalau sudah gabung kita

prosesnya akan memerlukan waktu

saya, misal terkait komoditi,

sama-sama melihat, saling diskusi.

sangat panjang. Tapi kalau ISRM

beberapa K/L concern terhadap

Anda bisa mengoreksi kita, kita

diterapkan, misal K/L menggunakan

komoditi, Bea Cukai juga punya

bisa mengoreksi anda juga. Begitu

standar MITA atau AEO untuk

concern terkait komoditi. Dengan

seharusnya ISRM dibangun.

pelayanan dan pengawasan maka

ISRM, justru akan diperoleh

Bea Cukai sudah menunjukkan

prosesnya akan lebih cepat. Karena

informasi yang lebih lengkap karena

bahwa kita tidak menutup diri.

MITA dan AEO itu mencakup sekitar

semua K/L memberi feedback.

Pemblokiran 674 Wajib Pajak dari

40 persen dari total importasi.

Masing-masing akan saling

kegiatan ekspor dan impor adalah

Sehingga walaupun Lartas-nya 49

melengkapi. Misal, Kementerian

bentuk keterbukaan antara Ditjen

persen, tetapi karena kontribusi

Perdagangan akan memberikan

Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak.

40 persen importasi diberikan

izin terhadap suatu distributor.

Artinya kan ini sesuatu yang positif

pelayanan prioritas, maka proses

Mereka bisa memanfaatkan data

untuk mengefektifkan pengawasan

pemeriksaanya akan lebih cepat

intelijen dari Bea dan Cukai. Begitu

dalam konteks pemerintah secara

mengingat jumlah yang diperiksa

juga sebaliknya, Bea Cukai bisa

keseluruhan, tidak terkotak-

berkurang. Bayangkan kalau kita

memanfaatkan hasil pengawasan

kotak antar K/L. (ALI MANSHUR,

hanya fokus memotong Lartas

pasar yang dilakukan Kementerian

MAULANA ALI & BUDIYANTI 

yang 49 persen menjadi 17 persen

Perdagangan. Dengan demikian,

seperti Malaysia, effort-nya akan

kalau sudah informasi sudah


25

ma in porta l

dari konsep tersebut maka saya

Melongok Mekanisme Pengelolaan Lartas INSW A

da yang membuat Presiden JOKO WIDODO tak nyaman.

Menteri Keuangan SRI

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresiden Bogor,

MULYANI INDRAWATI

Jawa Barat, Senin (29/5) lalu, ia meminta jajarannya untuk

sebelumnya pernah

meninjau kembali tujuan dan fungsi larangan terbatas (Lartas).

mengingatkan, larangan impor terbatas pada beberapa

“Apakah masih diperlukan larangan terbatas? Apakah langsung

produk dinilai menjadi

kita masuk? Langsung penggantian dari kuota, langsung masuk

salah satu hambatan dalam

ke tarif?” tanya Presiden sore itu dihadapan para jajarannya.

kemudahan berusaha di Indonesia.

Menurut Presiden, jika basis larangan barang dapat menggunakan tarif akan lebih memudahkan dalam pengawasan

“Ini yang membuat sehingga

dan dapat menaikkan sisi penerimaan negara. Yang jelas,

susah mengadministrasi

Larangan yang dikeluarkan, harus tetap diawasi dan dapat

secara online dan perlu dilihat

memberikan manfaat bagi negara.

secara fisik,” kata Sri Mulyani.

26

yang ditentukan itu bertujuan

bahan baku yang dibutuhkan oleh

NASUTION merespon dengan

untuk melindungi keamanan

industri pengolahan di dalam negeri.

melakukan pembahasan di

nasional atau kepentingan

jajaran Kementerian untuk

umum, termasuk sosial, budaya

Pembatasan juga penting untuk

penanganan masalah ini. Besar

dan moral masyarakat.

melindungi kelestarian sumber

kemungkinan larangan terbatas menggunakan aturan tarif.

daya alam, meningkatkan nilai Barang larangan dan atau

tambah ekonomi bahan mentah

pembatasan dapat disimpulkan

dan/atau sumber daya alam, serta

“Larangan terbatas itu, lebih baik

sebagai barang yang dilarang

mengantisipasi kenaikan harga

pakai tarif saja daripada orang

dan atau dibatasi dan

yang cukup drastis dari komoditas

harus datang, minta izin, malah

pengatirannnya ditetapkan

ekspor tertentu di pasaran

tidak terukur,” tegas Darmin

dengan peraturan kementerian

internasional. Yang tidak kalah

selaku instansi teknis penerbit.

pentingnya, larangan dimaksudkan

Bagaimanapun larangan

untuk menjaga stabilitas harga

terbatas tetap diperlukan, meski

Pelarangan juga dimaksudkan

membicarakan persoalan ini seperti

untuk melindungi hak kekayaan

tidak berujung-pangkal. Boleh jadi

intelektual dan melindungi

Sementara, alasan utama dilakukan

ini karena banyaknya peraturan

kesehatan dan keselamatan

pembatasan impor adalah untuk

dan ketentauan barang Lartas,

manusia, hewan, ikan,

membangun, mempercepat,

atau bisa juga memang rumitnya

tumbuhan, dan lingkungan

dan melindungi industri tertentu

permasalahan Lartas itu sendiri.

hidup. Barang yang dilarang

di dalam negeri. Serta, untuk

komoditas tertentu di dalam negeri.

dan/atau dibatasi ditetapkan

menjaga neraca pembayaran

Yang pasti, pemerintah

dengan Peraturan Menteri,

atau neraca perdagangan.

melarang impor-ekspor barang

selaku instansi teknis penerbit.

dimaksudkan untuk kepentingan

Amanat dalam ratifikasi perjanjian

nasional. Berdasarkan Undang-

Kepentingan nasional sebagai

World Trade Organization (WTO),

Undang Nomor 7 Tahun

tujuan utama dari Lartas, memiliki

khususnya dalam GATT WTO

2014 tentang Perdagangan,

dimensi luas dalam perlindungan,

Article XX-XXI 1994, dalam bidang

pelarangan dan pembatasan.

seperti pada pembatasan ekspor.

perdagangan terkait tata niaga atau

pengendalian perdagangan

Pemerintah ingin menjamin

Lartas juga cukup jelas dan mengikat

luar negeri yang dilakukan

terpenuhinya kebutuhan dalam

bagi negara anggota yang telah

melalui perizinan dan standar

negeri dan menjamin ketersediaan

meratifikasinya, termasuk Indonesia.


27

te ropong I NS W

Menko Perekonomian DARMIN

MEKANISME DAN PENGAWASAN

T

eknis pelaksanaan pengawasan barang impor-

ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor-

ekspor yang terkena ketentuan Lartas di Indonesia

ekspor barang larangan dan/atau pembatasan.

berlandaskan pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

(PMK) nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap impor-ekspor Barang Larangan dan/

Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional,

atau Pembatasan. Aturan ini menyebutkan,

pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau

barang impor-ekspor yang dilarang atau dibatasi

keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi

merupakan jenis barang yang tercantum dalam

pabean. Agar pelaksanaan pengawasan peraturan

peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/

larangan dan/atau pembatasan menjadi efektif dan

atau pembatasan impor-ekspor, yang disampaikan

terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan

oleh instansi teknis kepada Menteri (Keuangan)

wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada

untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat

Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan

Jenderal Bea dan Cukai.

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Instansi teknis yang menetapkan peraturan Untuk penyederhanaan pemberlakuan ketentuan

larangan dan/atau pembatasan atas impor-ekspor

terhadap impor-ekspor barang larangan dan/atau

wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada

pembatasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan

Menteri Keuangan dengan ditujukan kepada

barang larangan dan/atau pembatasan, perlu diatur

Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Prosedur Penyampaian Ketentuan Lartas



 INSTANSI PENERBIT LARTAS



Penyampaian ketentuan Lartas yang diterbitkan oleh Instansi Teknis terkait disampaikan ke Menteri Keuangan u.p. Dirjen Bea dan Cukai;

28

 PORTAL INSW

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Dirjen Bea dan Cukai kemudian melakukan penelitian administrasi dalam rangka menentukan pemenuhan untuk kebutuhan pengawasan;



Setelah peneltian selesai dilakukan dan telah ditetapkan, maka akan disampaikan ke PP INSW untuk dicantumkan dalam portal INSW sebagai referensi tunggal ketentuan Lartas

Untuk memastikan ketentuan Lartas dari instansi penerbit, Ditjen Bea dan Cukai melakukan sejumlah penelitian, terutama pada aspek kejelasan jenis barang yang dilarang atau dibatasi. Kemudian, kejelasan jenis dan format dokumen elektronik yang dipersyaratkan. Kejelasan satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal

tanggal berlakunya penetapan

Saat ini, pencatuman ketentuan

Menteri yang ditandatangani oleh

Lartas dalam portal INSW

Direktur Jenderal atas nama

adalah pada portal Indonesia

Menteri. Pengawasan ketentuan

National Trade Reporsitory

larangan dan/atau pembatasan

(INTR) dan sistem smart engine

dilakukan berdasarkan

INSW. Pencatuman ini tidak

Pemberitahuan Pabean dan/

sekadar melakukan upload

atau Dokumen Pelengkap

atau update data pada sistem,

Pabean yang disampaikan

namun lebih kompleks karena

oleh importir atau eksportir.

demi kepentingan validasi dan

diatur kuotanya. Serta, tersedianya

Peraturan Presiden Nomor 35

instrumen administrasi yang

Tahun 2012 tentang Perubahan

dapat digunakan oleh Direktorat

atas Perpres Nomor 10 Tahun

Jenderal Bea dan Cukai untuk

2008 tentang Penggunaan Sistem

melakukan pengawasan.

Elektronik dalam Kerangka

Instrumen administrasi bisa berupa Harmonized System Code, uraian jumlah dan jenis importir atau eksportir, dan/atau keterangan/pernyataan lainnya dalam Pemberitahuan Pabean. Serta, dokumen pelengkap pabean berupa dokumen

Window (INSW), mengamanatkan bahwa Portal INSW menjadi acuan utama (single reference)

banyak hal strategis khususnya

perundang-undangan.

teknis kepabeanan. Sebab,

menerima penetapan Menteri Keuangan tentang barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor dari Ditjen Bea dan Cukai.

INSTANSI PERIZINAN FINAL (penerbit ketentuan Lartas dan penerbit perizinan impor-ekspor)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bank Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ketentuan Lartas tersebut.

bertentangan dengan peraturan

dari importir atau eksportir.

Kementerian Kesehatan

penerjemahan atas penetapan

proses kepabeanan menuntut

dalam portal INSW setelah

Badan Pengawas Obat dan Makanan

kebutuhan sistem dalam proses

entry point pertama dalam

pembatasan atau pernyataan

Kementerian Perdagangan;

kodefikasi dan parameter untuk

belum diatur atau tidak

pencantuman ketentuan Lartas

pembatasan terhitung sejak

diperlukan serangkaian

impor yang berlaku sepanjang

ketentuan larangan dan/atau

ketentuan larangan dan/atau

sistem INSW. Karenanya,

Posisi sistem INSW sebagai

PP INSW melakukan proses

Cukai melaksanakan pengawasan

pabean secara otomasi di

dalam pelaksanaan ekspor dan

yang dipersyaratkan sesuai

Direktorat Jenderal Bea dan

dengan dokumen pemberitahuan

Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perindustrian Kementerian Pertanian Kepolisian Republik Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

te ropong I NS W

barang secara spesifik, identitas

Indonesia National Single

rekonsiliasi dokumen perizinan

permasalahan Lartas lebih banyak menyangkut proses bisnis kepabeanan, implementasi di sistem INSW, dan kebijakan pengaturan Lartas itu sendiri sehingga peran INSW saat ini sebagai salah satu garda depan membutuhkan aktualisasi kelembagaan.

INSPECTION GOVERNMENT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Karantina Hewan di Badan Karantina Pertanian Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


29

INSTANSI PENERBIT REKOMENDASI IMPOR-EKSPOR Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Badan Pengawas Obat dan Makanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Perhubungan

Badan Narkotika Nasional Kepolisian Republik Indonesia

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mabes TNI

Gubernur Kepala Daerah

Kementerian Pertahanan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kementerian Hukum dan HAM Badan Intelijen Negara (update terakhir, kewenangan sudah di limpahkan kepada Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu)

Penerbit Sertifikasi KPCS Intan Kasar Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan

Nantinya—saat ini dalam tahap pengembangan—semua rekomendasi impor-ekspor dan perizinan final dapat diproses secara otomasi pada sistem Kementerian/Lembaga dan terintegrasi dalam sistem INSW. Dengan begitu, proses satu siklus kegiatan impor-ekspor sejak penerbitan rekomendasi impor-ekspornya sampai dengan realisasi perizinannya dapat diketahui, dijamin tingkat kevalidannya, digunakan dalam proses validasi dan rekonsiliasi perizinan dalam kegiatan kepabeanan dalam sistem INSW, dan dapat di monitoring oleh Kementerian/Lembaga penerbitnya.

ARAH PENGEMBANGAN

PP

INSW melihat pengelolaan Lartas dan perizinan impor-

ekspor sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Hal ini mutlak dilakukan karena terkait dengan berbagai aspek. Yaitu, mengenai kebijakan teknis dalam pengaturannya, operasional teknis dalam bidang kepabeanan dan operasional teknis dalam proses otomasi dan sistemik baik pada sistem Kementerian/ Lembaga maupun sistem INSW. Tidak sekedar integrasi teknis sistem inhouse dari masing-masing Kementerian/Lembaga(K/L) dengan sistem INSW, yang lebih penting adalah mengharmonisasikan pengelolaan Lartas dan perizinan, melakukan standarisasi dan simplifikasi, baik kebijakan dalam pengaturan merupakan hal yang juga harus diperhatikan.

30

"Harmonisasi, simplifikasi, dan standarisasi merupakan kunci dari pegelolaan kebijakan tata niaga. "

Simplifikasi mekanisme pengaturan ketentuan Lartas tidak terlepaskan dari keberhasilan koordinasi dan harmonisasi antar K/L teknis. Penyederhanaan ini mulai dari proses penerbitan perizinan sampai dengan mekanisme pengawasan atau implementasinya. Skema simplifikasi dan standarisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah atau upaya, sebagai langkah awal. Seperti, evaluasi dampak risiko dan urgensi kepentingan pengaturan

bisnis keseluruhan dari skema

atas suatu ketentuan tata niaga yang

dalam INSW membutuhkan

pengelolaan Lartas. Meski begitu,

pada akhirnya akan diketahui arah

kode HS (Harmonized System

pengembangan mutlak diperlukan

kebijakan dan implementasinya.

Code) atas komoditi yang terkena

core proses bisnis yang dapat

ketentuan Lartas. Kode HS

mengharmonisasikan kegiatan

Hasil evaluasi tersebut dapat

merupakan salah satu parameter

dan memberikan kepastian proses

disimpulkan suatu skema

untuk memenuhi kebutuhan

bisnis, aspek kecepatan dan

pengaturan pengawasan Lartasnya.

awal sistem validasi dalam

kevalidan (keakuratan) data, aspek

Misalnya, apakah pengawasannya

sistem INSW. Ketepatan dalam

hukum, dan aspek terkait lainnya.

diterapkan di border/entry point

pengklasifikasian kode HS mutlak

atau sebaliknya (pengawasan

diperlukan. Terlebih, perlakuan

Harmonisasi, simplifikasi, dan

di post border atau pengawasan

dan mekanisme penggunaan data

standarisasi merupakan kunci dari

sebelum peredaran). Konsep-

dalam implementasi di lapangan

pegelolaan kebijakan tata niaga.

konsep pengelolaan kebijakan

sangat penting, sebab terkait

Adanya koordinasi dan konsolidasi

tata niaga seyogyanya juga sejalan

kesamaan data yang dipakai

antar K/L maupun unit pelaksana

dengan konsep pengembangan

dan kesamaan persepsi. Ini

teknis yang berkepentingan

implementasi dan kebijakan lainnya,

merupakan konsep pendekatan

dari awal perumusan suatu

seperti konsep Indonesia Single Risk

teknis dalam pengembangan

kebijakan Lartas atau tata niaga

Management (ISRM) dan sistem

sistem Indonesia National Trade

merupakan hal yang mendasar.

Single Submission (SSM) yang saat

Repository (INTR), yaitu konsep

Sehingga saat implementasi

ini dalam pengembangan INSW.

single reference, sebagaimana

tidak akan menimbulkan

Sebab, kepentingan dan manfaat

diamanatkan dalam Peraturan

friksi atau permasalahan.

dari pengelolaan yang tepat ini akan

Presiden Nomor 35 Tahun 2012.

lebih berdaya guna apabila dapat Koordinasi dan konsolidas

dintegrasikan dan dimplementasikan

Pengembangan sistem yang

membutuhkan suatu instansi atau

dengan serangkaian proses yang lain.

dilakukan oleh PP INSW,

satuan tugas yang mempunyai

dilakukan dengan dua tahap

mandat yang kuat dalam

Kondisi-kondisi harmonis yang

pengembangan. Pertama,

memegang kontrol. Sebab,

dinamis dalam pengelolaan

pengembangan sistem aplikasi

rangkaian harmonisasi yang

kebijakan Lartas ini diharapkan dapat

pengelolaan Lartas antara DJBC

cukup kompleks, tidak hanya

memperbaiki lebih baik lagi tingkat

dengan PP INSW sebagai target

berbicara kebijakan, namun

waktu tunggu penyelesaian barang

awal dalam waktu dekat. Kedua,

juga sistem operasional, aspek

(dwelling time), menurunkan tingkat

pengembangan yang melibatkan

hukum. Maka, diperlukan

biaya logistik, serta meningkatkan

seluruh K/L, terintegrasi

rangkaian skema dan kesepakatan

peringkat Ease of Doing Business

pada tahap selanjutnya.

bersama yang seyogyanya

(EoDB) dan Logistic Performance Index

Pengembangan sistem ini

dapat diimplementasikan

(LPI) Indonesia. (TRI HARYONO SUHUD) 

hanya bagian kecil dari proses

bersama pada akhirnya.


31

te ropong I NS W

Implementasi kententuan Lartas

S

ebagai urat nadi jalur perdagangan, kesuksesan pelaksanaan Indonesia National Singgle

Window (INSW) menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Pada sistem yang terintegrasi, operasional INSW membutuhkan sinergi kuat antar unit dan kementerian, dimana Pengelola Portal INSW (PP INSW) sebagai leader-nya. Salah satu unit kerja penting yang diajak diskusi adalah Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan. Isu-isu strategis terkait dengan Daglu adalah mengenai implementasi Single Submission (SSM), penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM), sinkronisasi dan validasi Indonesia

Oke Nurwan

National Trade Repository (INTR), rencana otomasi

Dirjen Daglu

pemotongan kuota, serta penyampaian data realisasi.

SINERGI MEMENANGKAN ISU STRATEGIS INSW "kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun rencana kerja dan program kerja, serta mengidentifikasi potensi hambatan dan solusi yang dapat ditempuh dalam mempercepat penerapan ISRM."

32

Isu ini menjadi begitu penting

“Namun sudah diajukan

akhir. Sebagai solusi sementara, PP

sebagai landasan yang harus

permohonan perizinan final ke

INSW mengharapkan Kemendag

dilaksanakan pada program

sistem Inatrade sejak 1 Maret

dapat menggunakan kartu kendali

kerja PP INSW Tahun 2017. Pada

2017,” tegas Oke.

realisasi untuk melakukan cross

pertemuan yang berlangsung akhir

check dengan data realisasi di

Februari 2017 bersama Kepala

Selain Dirjen Daglu, hadir pula

PP INSW, Dirjen Daglu OKE

Direktur Fasilitasi Ekspor dan

NURWAN tegas menyebutkan

Impor serta perwakilan Direktorat

Pada diskusi yang berjalan

akan mendukung program kerja PP

Ekspor Produk Pertambangan

hangat itu, Dirjen Daglu setuju

INSW. Kongkritnya, secara internal

dan Industri, Direktorat Produk

dengan konsep Indonesia Single

Oke akan melakukan koordinasi

Pertanian dan Kehutanan, serta

Risk Management (ISRM) yang

untuk menindaklanjuti isu strategis

Direktorat Impor.

dipaparkan Djadmiko. Bahkan,

terkait INSW.

sistem INSW.

akan segera menganalisa profile risiko perusahaan yang

Oke menyebut, implementasi Buku

Terbatas (Lartas) di sistem INSW,

dikombinasikan dengan komoditi.

Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)

Kemendag menginginkan PP INSW

PP INSW mengharapkan Kemendag

2017 di Kemendag berjalan cukup

bisa menyusun Standard Operating

untuk memulai menerapkan pada

lancar. Namun begitu, di beberapa

Procedur (SOP) tentang aktivasi

perusahaan yang taat terhadap

unit di Kementerian/Lembaga

Lartas sebagai acuan K/L dalam

aturan perdagangan. Sebagai

(K/L) penerbit rekomendasi

melakukan update pada in house

bahan acuan, PP INSW juga

masih dihadapkan pada beberapa

sistem masing-masing. Agar K/L

akan berkoordinasi lebih lanjut

kendala dalam melakukan revisi

dapat memperoleh data realisasi

dengan pihak Direktorat Jenderal

rekomendasi ke Harmonized System

secara lengkap, Oke mengharapkan

Bea dan Cukai (DJBC) terkait

(HS) 2017 yang diterbitkan sebelum

PP INSW dapat mengkoordinasikan

penggunaan data perusahaan

1 Maret 2017.

integrasi pengiriman data

yang ada di Direktorat Jenderal

rekomendasi dan perijinan pada

Bea dan Cukai (DJBC).

sistem INSW. Perkembangan diskusi lainnya,

Djadmiko Kepala INSW

Atas hal ini, Kepala PP INSW

mengenai uji coba Single Submission

DJADMIKO mengharapkan

(SSM) yang telah mulai dilakukan

Kemendag dan K/L penerbit

di tiga K/L. “Untuk itu Kemendag

rekomendasi untuk menstandarkan

diharapkan untuk dapat ikut

satuan komoditi. Sedangkan

bergabung. Kemendag diharapkan

terhadap pengecualian atas

agar dapat merumuskan legal

perizinan, Kemendag diharapkan

formal terkait SSM tersebut

mendefinisikan pengecualian

sehingga pelaku usaha dapat

dengan jelas sehingga dapat

mengajukan permohonan perizinan

digunakan dalam proses validasi di

melalui Inatrade dan portal INSW

sistem INSW.

yang berbasis SSM,” ujar Djadmiko.

Terkait realisasi pemotongan

Dari diskusi ini, kedua belah pihak

kuota otomatis, disebutkan

sepakat untuk segera menyusun

belum sepenuhnya dapat

rencana kerja dan program kerja,

diimplementasikan. Ini disebabkan

serta mengidentifikasi potensi

karena masih diperlukan

hambatan dan solusi yang dapat

pembahasan lebih mendalam

ditempuh dalam mempercepat

dengan pihak Ditjen Bea dan Cukai

penerapan ISRM.

terkait pengiriman data realisasi

(DAMAR WIJAYANTO) 


33

te ropong I NS W

Mengenai aktivasi Larangan

Pertemuan PP INSW & Ditjen Bea dan Cukai

Posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi terdepan dalam rangkaian sistem penyelenggaraan INSW begitu penting. Pelaksanaan program Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) tidak dimungkiri memerlukan dukungan dan institusi ini. Atas alasan inilah, PP INSW mengajak DJBC melakukan dialog intensif membahas isu-isu strategis seputar INSW.

Beberapa topik penting yang

menegaskan, pihaknya mendukung PP

memerlukan dukungan dan

INSW dalam melaksanakan program

kesepahaman bersama adalah

kerjanya. Dalam dialog tersebut,

mengenai implementasi Single

Dirjen BC didampingi Sekretaris DJBC,

Submission (SSM), penerapan

Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur

Indonesia Single Risk Management

Kepabeanan Internasional dan Antar

(ISRM), sinkronisasi dan validasi

Lembaga, Tenaga Pengkaji Bidang

Indonesia National Trade Repository

Penegakan Hukum Kepabeanan dan

(INTR), perluasan mandatory INSW,

Cukai, perwakilan Direktorat Informasi

penambahan SDM, Anggaran PP

Kepabeanan dan Cukai.

INSW, pengelolaan data sistem INSW dan ASEAN Single Window.

Ditegaskan Heru, bentuk dukungan itu akan ditindaklanjuti dengan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

melakukan koordinasi internal untuk

HERU PAMBUDI pada pertemuan

menindaklanjuti ke delapan isu

yang digelar 10 April 2017 itu

strategis.

34

PERTAMA, program ISRM yang

penambahan disclaimer pada

dengan Badan Pusat Statistik

telah direspon baik oleh Presiden,

INTR yang menyatakan bahwa

(BPS) membahas manajemen

harus segera ditindaklanjuti untuk

keputusan final setiap aturan ada

pengelolaan data nasional

mencapai target pelaksanaan

pada masing-masing K/L penerbit

sehingga penyampaian data dapat

pada Agustus 2017. ISRM terbukti

Larangan Terbatas (Lartas). Posisi

lebih akurat dan real time.

sangat bermanfaat. Terbukti,

INTR hanya sebagai referensi. KETUJUH, penambahan SDM.

penetapan 308 Perusahaan Jalur Prioritas (PJP) berhasil

KEMPAT, mandatory INSW di

DJBC akan mengadakan rapat

mengurangi penumpukan 13 ribu

seluruh KPPBC agar segera

khusus internal terkait permintaan

kontainer. Karenanya, terhadap

direalisasikan dan diperluas,

penambahan pegawai di PP INSW,

308 perusahaan ini diupayakan

tidak hanya untuk BC 2.0 dan

mengingat saat ini DJBC juga

mendapatkan perlakuan sama di

BC 3.0 saja. Karenanya, PP

masih memerlukan SDM di 4

Kementerian/Lembaga (K/L) lain.

INSW akan membuat translator

Kanwil.

untuk sinkronisasi sistem CEISA dan sistem INSW. Pembuatan

KEDELAPAN, ASEAN

program ISRM, dibutuhkan perintah

translator diperkirakan selesai

Single Window (ASW). Untuk

langsung dari Menko Perekonomian

dalam waktu sebulan. Mandatory

keperluan ini, Dirjen BC akan

kepada para Menteri terkait agar

INSW diprioritaskan pada

mempersiapkan sistem agar dapat

para K/L melaksanakan ISRM.

pelabuhan ekspor komoditi migas,

menerima e-SKA Form D yang

Bentuk perintah tersebut berupa

barang tambang dan holtikultura.

akan mulai diimplementasi setelah PLF diratifikasi semua anggota

Surat Menko Perekonomian untuk meminta K/L melaksanakan ISRM,

KELIMA, anggaran PP INSW

yang akan segera dipersiapkan.

sampai dengan tahun 2018 masih

ASEAN.

berada pada anggaran DJBC.

Delapan isu esensial itu akan

KEDUA, sebagai persiapan atas

Hal ini berdampak pada pagu

dilanjutkan dengan sejumlah

terjadinya perubahan mendasar

anggaran PP INSW menjadi

tindakan. Yakni meminta Deputi

dalam teknis dan proses bisnis

terbatas dan kurang fleksibel.

Bidang Pengembangan dan

pengajuan dokumen di K/L maka

Mengingat pentingnya keberadaan

Operasional Sistem PP INSW

diperlukan sejumlah langkah,

PP INSWA, Dirjen BC mendukung

membuat translator untuk

yaitu rapat tingkat tinggi dengan

kemandirian anggaran PP INSW.

sinkronisasi sistem CEISA dan

pimpinan K/L untuk menyamakan

Sambil menunggu Perpres

sistem INSW, yang diharapkan

pemahaman terhadap SSM.

penguatan kelembagaan, PP

akan selesai dalam waktu 1

Penyusunan time frame

INSW bersama DJBC sepakat

sampai dengan 2 bulan. Kemudian,

pelaksanaan SSM dan penunjukan

melakukan persiapan bersama.

PP INSW bersama dengan DJBC

PP INSW sebagai koordinator.

Targetnya adalah pada tahun 2019

akan menyiapkan bahan dan

Kemudian, perlunya perintah dari

anggaran PP INSW sudah dapat

berkoordinasi untuk pelaksanaan

Presiden ke Menteri (K/L) untuk

mandiri.

rapat terbatas dengan K/L yang dihadiri Menko Perekonomian

melaksanakan SSM. KEENAM, mengenai pengelolaan

dan Menkeu untuk membahas

KETIGA, agar INTR tetap update,

data di INSW. PP INSW dapat

SSM, ISRM, dan Peraturan Lartas.

maka perlu ada delegasi wewenang

memberikan data realisasi Lartas

Dan, PP INSW mempersiapkan

yang diberikan kepada DJBC untuk

kepada K/L terkait dalam bentuk

perluasan mandatory system INSW

meng-upload sendiri aturan-

data agregat. Dirjen Bea dan Cukai

keseluruh pelabuhan yang terbuka

aturan baru, sedangkan PP INSW

di kesempatan itu mengusulkan

untuk perdagangan internasional.

menyiapkan sistemnya. Disepakati

dilaksanakan rapat koordinasi

(DAMAR WIJAYANTO) 


35

te ropong I NS W

Untuk menjamin keterlaksanaan

Arahan dari

  

Menteri Dwelling Time menjadi tolok ukur penting untuk melihat pelayanan kecepatan arus keluar-masuk barang. Sebagai sebuah proses, lama waktu bongkar muat perlu mendapatkan pengawasan ketat. Salah satunya yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan sistem Trade System dan Port System dengan salah satu fitur yang dihasilkan Dashboard. Integrasi ini vital sebagai pemantauan dwelling time.

T

iga menteri hadir ke PP-PNSW. Ini perhelatan istimewa. Menteri Keuangan SRI MULYANI, Menteri Koordinator Perekonomian DARMIN NASUTION dan Menteri Perhubungan BUDI KARYA SUMADI kompak hadir. Sejumlah pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga juga tak mau ketinggalan. Para pelaku usaha di bidang logistik juga merapat. Ini memang momen spesial untuk memastikan pentingnya manajemen risiko ISRM dalam kegiatan ekspor impor. Semua sepakat ISRM dapat menjadi faktor penting untuk mencukur waktu dwelling time dari 3,3 menjadi 2 hari. Itu artinya diperlukan integrasi sistem pendukung dashboard. Sri Mulyani mengatakan Dwelling Time menjadi tolok ukur penting untuk melihat pelayanan kecepatan arus keluar-masuk barang. "Sebagai sebuah proses, lama waktu bongkar muat perlu mendapatkan pengawasan ketat. Salah satunya yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan sistem

36

Trade System dan Port System dengan salah satu fitur yang dihasilkan Dashboard. Integrasi ini vital sebagai pemantauan dwelling time. Sedangkan penerapan ISRM harus dapat mempercepat proses penyelesaian formalitas ekspor impor." tegas Sri. Sesuai amanat Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IX tentang sinergi pergerakan barang dan dokumen dalam rangka efisiensi logistik kepabeanan, PP INSW bekerja sama dengan Kementerian BUMN (Pelindo I, II, III, dan IV) melakukan integrasi sistem tersebut. Dengan adanya ketersediaan data pada dashboard nantinya diharapkan dapat membantu menganalisa dan penyelesaian masalah oleh stakeholders terkait guna menurunkan waktu dwelling time. Dashboard akan menjamin pemantauan lama waktu penanganan kontainer impor sejak bongkar dari kapal (staking) sampai dengan keluar dari pelabuhan (gate out) atau lebih dikenal dengan dwelling time.

Baik Menko Perekonomian, Menkeu maupun Menhub menginginkan PP INSW dapat melakukan harmonisasi peraturan di K/L tanpa menunggu terbitnya Perpres penguatan kelembagaan. "PP INSW tidak perlu menunggu perpres terbit untuk melakukan harmonisasi di semua K/L. Kemenko akan mendukung dan membantu mengkoordinasikan K/L terkait, ujar Darmin Nasution. PP INSW juga diminta untuk segera melaporkan evaluasi hasil kerja selama 10 (sepuluh) tahun sejak berdiri sampai dengan saat ini. Soal keberadaan pelabuhan, PP INSW diminta untuk membenahi dan mengoptimalkan 21 Pelabuhan Mandatory INSW sehingga dapat memantau dokumen perizinan, Kepabeanan, data pergerakan barang. Sesuai dengan amanat Paket Kebijakan XI, PP INSW diharapkan dapat menjadi lead dan mendorong implementasi ISRM sesuai target pada bulan Agustus 2017. (DAMAR WIJAYANTO) 

te ropong I NS W

Berembuk Bangun Dashboard Upaya pembuatan DASHBOARD DWELLING TIME sebagai bagian dari kelancaran pelaksanaan INSW melibatkan berbagai pihak. Sinergi teknis dilakukan antara PP INSW, baik Kepala maupun para Deputi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Laut-Kementerian Perhubungan, Direktorat Informasi dan Kepabeanan Cukai-DJBC, PT. Pelindo I, II, III, dan IV, Otorita Pelabuhan Tanjung Priok, dan KPU BC Tanjung Priok, dan perwakilan masing-masing Terminal Operator.

K

oordinasi yang dilakukan

dipilih dan prostrain-costrain

Pelindo II juga menilai, legal

akhir April hingga awal

dari masing-masing opsi.

formal penunjukan Person In

Mei itu untuk menentukan opsi

Charge (PIC) untuk pengaliran

model aliran data yang akan

Pelindo II menanggapi. Saat

data dari terminal ke Pelindo

digunakan dalam pembangunan

ini sedang dibangun acuan

diperlukan surat dari Dirjen

dashboard dwelling time. Selain

legal bentuk kerja sama antara

Perhubungan Laut, Kementerian

itu untuk koordinasi pengaliran

Pelindo II dan Indonesia Logistics

Perhubungan kepada Pelindo I,

data dan membangun komitmen

Community Service (ILCS)

II, III, dan IV. PP INSW diharapkan

dari pihak-pihak yang terlibat.

sehubungan dengan kegiatan

dapat membuat SOP pengaliran

pembangunan dashboard

data dwelling time dari terminal

PP INSW sebagai lead dari

dwelling time. Diakui, validasi

Pelindo dan dilanjutkan dari

pelaksanaan INSW membutuhkan

data dari terminal-terminal

Pelindo ke PP INSW.

data pembanding dari Pelindo I,

belum dilakukan oleh Pelindo II.

III dan IV untuk menjamin data

Karenanya, Pelindo II meminta

Sementara, Pelindo I mengaku,

yang disajikan oleh Pelindo II. PP

waktu paling lama satu bulan

selama ini aliran data dari

INSW juga mengajukan berbagai

untuk menjamin data yang

Transaction Processing System

opsi model aliran data yang dapat

dialirkan ke PP INSW valid.

(TPS) ke Pelindo I tidak


37

mengalami kendala. Bahkan, Pelindo I mengklaim

Kemenhub juga menegaskan agar validitas data

bertanggung-jawab dan menjamin validitas data yang

dashboard dwelling time harus mencapai 100%,

dikirimkan. Sebaliknya, sejumlah kendala masih

karena hasil perhitungan dwelling time tersebut akan

ditemui pada Pelindo III. Diakui masih terdapat data

dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan

hilang karena terkendala masalah pengiriman data.

kebijakan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga.

Namun, saat ini telah ditemukan solusi model aliran data dengan CSV. Pelindo IV memandang perlunya

Sementara, Ditjen Bea Cukai (DJBC) mengungkapkan,

penyamaan persepsi soal perhitungan dwelling time.

sistem TPS dalam jaringan (daring) yang digunakan

Disebutkan, saat ini empty container oleh Pelindo IV

DJBC dikelola masing-masing Kantor Pelayanan.

tidak dimasukkan ke dalam perhitungan dwelling time.

Adapun data yang dialirkan sebagian masih dilakukan manual. Cakupan TPS daring terbatas pada pelabuhan

Kementerian Perhubungan menyampaikan sejumlah

tertentu, yakni Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung

kemajuan. Seperti, proses pembangunan Inaportnet

Emas, dan Soekarno Hatta. Diungkap pula, proses

dalam hal pergerakan barang baru dimulai tahun

bisnis kepabeanan yang berhubungan dengan

2017. Piloting Inaportnet untuk pergerakan barang

pengeluaran barang belum semua tercakup dalam

akan dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok,

TPS daring. Terdapat perbedaan hitungan dwelling

karena dianggap telah memiliki fasilitas paling

time antara Bea Cukai dan terminal, kurang lebih

lengkap dalam hal monitoring pergerakan barang.

0,6 hari (data 2015). Untuk itu, DJBC mendukung

"Kemenhub juga menegaskan agar validitas data dashboard dwelling time harus mencapai 100%, karena hasil perhitungan dwelling time tersebut akan dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga."

38

opsi yang digunakan untuk pengiriman data dashboard dwelling time. DJBC menyarankan untuk penyeragaman perhitungan dwelling time dapat mengacu pada buku putih yang telah diterbitkan. Sejumlah hasil urun rembuk berbagai instansi disepakati. Antara lain, sambil menunggu kesiapan Inaportnet untuk menjadi konsolidator data, sementara tetap melanjutkan pelaksanaan opsi 2, yaitu Pelindo II berfungsi sebagai konsolidator data dari semua sistem PT. Pelindo (I, II, III, dan IV). Atas keputusan ini, Pelindo II mengaku memerlukan waktu maksimal satu bulan untuk menjamin validitas data yang diterima dan dikonsolidasikan, baik dari terminal-terminal

te ropong I NS W

di bawahnya maupun dari Pelindo I, III dan IV. sepakat untuk memantau data pada dashboard Di sisi lain, PP INSW menampilkan data sesuai

penerimaan data di INSW setiap hari, untuk

yang diterima dari PT. Pelindo II. Dalam rangka

dibandingkan dengan data masing-masing

evaluasi validitas data yang dikirim Pelindo

terminal yang dikirim ke Pelindo II. Pelaksanaan

II, PP INSW dapat meminta data langsung

tersebut dilaksanakan mulai 10 Mei 2017 lalu.

dari terminal dan juga Pelindo I, III, dan IV sebagai data pembanding. Untuk menjamin

Evaluasi hasil pemantauan dilaksanakan

keterlaksanaan, disepakati review validitas

per minggu—7 hari kalender—dengan

data secara rutin mingguan. Jika kemudian

tiga mekanisme. Pertama, masing-masing

ditemukan masalah validitas data, perbaikan data

terminal/Pelindo I, III, IV akan mengirimkan

dilakukan oleh PIC sumber data terkait, baik dari

email yang berisi informasi jumlah kontainer

terminal maupun dari Pelindo I, II, III dan IV.

gate out per hari yang dikirim ke Pelindo II. Bila terminal/Pelindo I, III, IV tidak mengirim

Atas permintaan aspek legal pengelolaan

email dimaksud, maka dianggap telah

dashboard dwelling time secara menyeluruh

menyetujui data seperti yang ditampilkan

termasuk SOP segera dibahas lebih lanjut oleh

pada dashboard pemantauan tersebut.

pihak terkait di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Hasil pengecekan terhadap

Selanjutnya apabila ditemukan perbedaan antara

data dari 10 terminal oleh konsolidator data

data yang dikirim oleh terminal/Pelindo I, III,

untuk bulan April 2017 menghasilkan validitas

IV dengan data yang diterima INSW, Pelindo II

94,81%. Selanjutnya, ILCS akan melanjutkan

berkewajiban menjelaskan perbedaan tersebut.

pengecekan terhadap data dari 10 terminal

Mekanisme pemantauan ini dilakukan juga

untuk bulan Maret 2017 dan Mei 2017 dan

untuk data bulan Maret 2017 dan Mei 2017

akan dikomunikasikan dengan PIC masing-

(tanggal 1 s/d 9 Mei 2017) sebagai salah satu

masing entitas melalui Whats App Group.

bahan rapat tanggal 22 Mei 2017 dan seterusnya sampai dirumuskan mekanisme baru untuk

Hasil lainnya, INSW menyediakan dashboard

menjamin validitas data. Pelindo I, III dan IV

pemantauan penerimaan data kontainer gate out

mengirimkan data langsung ke INSW untuk

per hari dari Pelindo II di laman apps3.insw.go.id.

data pembanding dengan tiga mekanisme yang

Selanjutnya, Para PIC terminal dan Pelindo I, III, IV

dirumuskan lebih lanjut. (ANDRIE KRIESNIAWAN) 


39

Pelaksanaan INSW Pelabuhan Belawan, Medan

Senyum Manis Petugas dan Kepuasan Pengguna Jasa Kemudian pada awal tahun 1980

dalam menjalankan kegiatan

pemerintah mulai menyusun

impor-ekspor, serta menjadi

rencana pembangunan terminal

penghubung muatan yang diangkut

peti kemas. Pada tanggal 10

oleh sarana pengangkut laut dan

Februari 1985, terminal peti

sarana pengangkut darat.

kemas Belawan mulai beroperasi.

S

Pelabuhan Indonesia I terus

Kegiatan lainnya, Pelabuhan

mengembangkan Pelabuhan

Belawan melayani bongkar—muat

Belawan. Sehinggal awal tahun

peti kemas untuk perdagangan

udah sejak lama Pelabuhan

2013, Pelabuhan Belawan mampu

domestik dan Internasional.

Belawan, Medan, menjadi

melayani arus bongkar muat peti

Komoditas utama yang dilayani

pelabuhan terpenting di Sumatera.

kemas hingga 1,2 juta twenty-

pada perdagangan internasional

Pelabuhan Belawan yang

foot equivalent units (TEUs) per

diantaranya karet, Crude Palm Oil

menyandang kelas utama bernaung

tahun dan akan meningkat secara

(CPO), kopi, besi, sparepart, barang

di bawah PT. Pelabuhan Indonesia

bertahap hingga mencapai 2 juta

elektronik, ban, dan pakan ternak.

I. Belanda membangun dermaga

TEUs per tahun.

Negara mitra dagang utama

Belawan lama untuk bersandar

ekspor dan impor adalah Malaysia,

berbagai jenis kapal, baik kapal

Saat ini Pelabuhan Belawan

Singapura, Australia, Cina, Negara-

kargo maupun kapal panumpang.

menjalankan fungsinya sebagai

negara Timur Tengah dan Eropa.

Pada tahun 1938, Pelabuhan

Pintu Gerbang (Gateway) yang

Belawan menjadi pelabuhan

merupakan sarana perlintasan

Sistem Indonesia National Single

terbesar di wilayah Hindia Belanda.

masuknya kapal/pengangkut laut

Window (INSW) mulai diterapkan

Aktivitas Pelabuhan Belawan

ke wilayah Republik Indonesia.

secara mandatory di Pelabuhan

dalam perkembangannya kian hari

Pelabuhan Belawan juga berperan

Belawan sejak tahun 2009.

semakin meningkat.

sebagai penghubung antar negara

Sistem INSW nyata-nyata telah

40

membantu percepatan proses

hanya dapat dilihat petugas Bea

petugas karantina melakukan

impor-ekspor, karena pelaku usaha

Cukai tetapi tidak dapat dikirim

pengawasan terhadap barang

tidak harus menunggu hardcopy

kembali kepada pelaku usaha.

karantina impor. Bila sebelum

dokumen perijinan dikirimkan

Sering juga ditemui jaringan yang

mandatory INSW petugas harus

dari Kementerian/Lembaga dari

terkadang down dan tidak ada call

aktif meminta laporan kepada

Jakarta. Data elektronik dokumen

center INSW, sehingga pelaku

pelaku usaha, maka setelah

tersebut telah dapat diterima oleh

usaha tidak dapat mengkonfirmasi

mandatory INSW petugas cukup

Bea dan Cukai Belawan melalui

dan memperoleh kepastian waktu.

mengecek melalui sistem. Di balik

sistem INSW. Proses customs clearance bisa berjalan lebih cepat.

kabar baik itu, petugas juga sering Terkait Larangan Terbatas (Lartas),

mengeluhkan beberapa kendala

INSW KPPBC TMP Belawan

dalam pelaksanaan mandatory

memberikan sejumlah catatan.

INSW. Seperti, listrik yang sering

Pertama, masih adanya jeda

mati, SDM di bidang IT masih

waktu pengaktifan Lartas di sistem

terbatas, dan pemasalahan hak

INSW, rata-rata sekitar satu bulan.

akses untuk aplikasi internal

Kedua, adanya peraturan Lartas

Barantan yang masih multi user.

yang belum update. Ketiga, belum Balai Karantina Medan

INSW. Terhadap hal ini, Direktorat

menginginkan supaya sistem

Jenderal Bea Cukai (DJBC)

INSW dapat berperan dan

sepakat hanya akan mengacu

dikembangkan lebih luas.

kepada sistem INSW sebagai single

Hal-hal yang perlu mendapat

reference. Dengan begitu, bila

pengembangan adalah mandatory

Lartas belum tersedia di sistem

sistem INSW untuk ekspor produk

INSW, maka barang impor-ekspor

karantina, penambahan data

tidak akan diperiksa dan akan

manifest, dan data pergerakan

memperoleh izin untuk keluar/

barang/container di pelabuhan.

masuk wilayah pabean. Ke depan,

Dari sisi pengguna jasa Balai

Kementerian/Lembaga penerbit

Karantina Medan, apa yang

perizinan dapat memperoleh hak

dilakukan INSW sangat positif dan

akses untuk memperbarui Lartas

mendapat sambutan baik karena

di sistem INSW secara lebih mudah

sangat membantu mempercepat

dan cepat.

dan menyederhanakan proses

p e rspe k tif

semua Lartas masuk ke sistem

pertukaran data terutama antara Hal senada disampaikan Balai

sistem Karantina dengan sistem

Dari sisi petugas, seperti diakui

Karantina Medan, yang menilai

Ditjen Bea dan Cukai. (DAMAR

Kantor Pengawasan dan Pelayanan

mandatory INSW telah membantu

WIJAYANTO & MAULANA ALI) 

Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan, sistem INSW sangat membantu pekerjaan, terutama berfungsi sebagai acuan (single reference) pemeriksaan perizinan ekspor dan impor yang disampaikan oleh pelaku usaha. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti response reject. Artinya, data ‘gagal’

"... Dari sisi pengguna jasa Balai Karantina Medan, apa yang dilakukan INSW sangat positif dan mendapat sambutan baik karena sangat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses pertukaran data ..."


41

Pelaku Usaha Medan Berharap Perbaikan Sistem INSW Oleh: Damar

Wijayanto & Maulana Ali

Manfaat sistem INSW dalam rangka kegiatan ekspor-impor diakui telah dirasakan oleh pelaku usaha di Medan. Namun begitu, masih diperlukan beberapa perbaikan, seperti jaringan INSW terkadang masih mengalami gangguan.

“T

erkadang sistem INSW

perizinan maupun sistem dan

tentang ketentuan Larangan dan

mengalami gangguan,

jaringan yang dapat membuat

Pembatasan atas produk yang

kegiatan ekspor-impor terhambat.

akan diekspor atau diimpor yang

padahal kami perlu mengakses portal INSW.” curhat CV.

tersedia melalui menu Indonesia

Indomakmur Sentosa salah satu

‘’Kami kesulitan untuk

National Trade Repository (INTR)

importir keramik asal Medan.

berkonsultasi mengenai lartas dan

pada Portal INSW. Dengan informasi

Jika terjadi gangguan jaringan

ganguan sistem INSW”, ungkap

tersebut pelaku usaha dapat

pada sistem INSW, menyebabkan

perwakilan PT. Lancier Transport

mempersiapkan rekomendasi/

dokumen PIB dan/atau PEB tidak

selaku eksportir kayu, kopi, dan

perizinan yang diperlukan dari

dapat diproses dengan cepat.

ikan. Ia menceritakan, dokumen

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Pelaku usaha berharap ada solusi

perizinan SPEK (Surat Persetujuan

Sayangnya, peraturan dari K/L terkait

dan kepastian waktu yang jelas

Ekspor Kopi) yang diterbitkan

terkadang terlambat diunggah pada

untuk mengatasi hal tersebut.

oleh Dinas Pedagangan setempat

Portal INSW. Hal ni menyebabkan

Sehingga, kegiatan ekspor-impor

yang diunggah pada Portal INSW

timbulnya permasalahan dalam

bisa berjalan lancar.

tidak mencantumkan informasi

pelaksanaannya di lapangan.

detail barang, sehingga petugas

Dengan adanya perbaikan dan

Untuk kelancaran lainnya, pelaku

masih meminta dokumen asli dari

penyempurnaan sistem INSW

usaha juga berharap ada media

dokumen perizinan tersebut.

tersebut maka diharapkan akan

atau call center untuk dapat

terwujud 4 pilar INSW, yaitu:

berkomunikasi dengan petugas

Sistem INSW juga digunakan pelaku

Transparency, Consistency, Simplicity,

INSW secara real time terkait

usaha untuk mencari informasi

Efficiency yang sangat ditunggu oleh pelaku usaha di Medan. 

42

p e rspe k tif


43

Implementasi INSW di KPPBC Tanjung Perak – Surabaya

Kawalan Langsung dari Tim Persiapan

S

ejak Oktober 2008, sistem

penggunaan sistem INSW dapat

INSW, terutama terkait komunikasi.

Indonesia National Single

mengefisienkan Sumber Daya

Ketika terjadi permasalahan sistem

Window (INSW) telah beroperasi

Manusia karena beban petugas

(down), misalnya, perizinan yang

secara mandatory di Pelabuhan

analyzing point menjadi berkurang.

telah dikirimkan oleh Kementerian/

Tanjung Perak, Surabaya. Di awal

Selain itu, terjadi efisiensi waktu

Lembaga namun belum masuk

penerapannya, sistem INSW sudah

dan biaya layanan karena sebagian

ke sistem INSW, Petugas Bea dan

dapat berjalan lancar. Hal ini

pemenuhan perizinan ekspor dan

Cukai tidak mendapatkan kejelasan

dimungkinkan karena pelaksanaan

impor diverifikasi dan diputuskan

mengenai status penyelesaian

operasionalnya mendapat kawalan

melalui sistem. Sebelum penerapan

permasalahan. Saat ini, sistem

langsung dari Tim Persiapan NSW.

sistem INSW, masih mungkin

INSW yang baru dua tahun dikelola

Terlebih, ketika itu, seluruh petugas

terjadi kasus pemalsuan dokumen

oleh lembaga permanen, PP INSW,

Bea dan Cukai mendapat pelatihan

perizinan.

hanya sebatas mengembangkan

penggunaan sistem INSW sebelum terjun langung di lapangan.

sistem help-desk yang menjadi “Saat ini, hal tersebut nyaris

contact point, apabila terjadi

mustahil terjadi karena perizinan

permasalahan penerapan

Keberadaan INSW dirasakan

disampaikan secara elektronik dan

sistem termasuk di daerah. Oleh

betul manfaatnya oleh pengguna

telah divalidasi oleh sistem,” tegas

karena itu, permasalahan terkait

sistem ini. Seperti diakui oleh

Efrizal.

komunikasi tersebut banyak

Kepala Kantor Pengawasan dan

ditemui di berbagai daerah yang

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

Namun demikian, Efrizal mengakui,

telah menerapkan sistem INSW

Tipe Madya Pabean Tanjung

dalam perkembangannya terdapat

secara mandatory.

Perak EFRIZAL. Menurutnya,

kendala pada penggunaan sistem

44

Efrizal Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

"penggunaan sistem INSW dapat mengefisienkan Sumber Daya Manusia karena beban petugas analyzing point menjadi berkurang. Selain itu, terjadi efisiensi waktu dan biaya layanan karena sebagian pemenuhan perizinan ekspor dan impor diverifikasi dan diputuskan melalui sistem." — ef r i z a l p e rspe k tif

Ke depan, Efrizal berharap

Jasa Kepabeanan (PPJK) yang

Kalangan PPJK mengusulkan,

perizinan yang dimasukkan

beroperasi di wilayah Pelabuhan

ke depan, surat dispensasi yang

dalam sistem INSW dapat

Tanjung Perak mengakui adanya

dikeluarkan oleh Kementerian/

ditambah. Seperti, surat

perbedaan layanan yang signifikan.

Lembaga dapat dimasukkan ke

registrasi kendaraan untuk

Sebelum ada INSW, semua proses

sistem INSW sehingga proses

ekspor yang dikeluarkan oleh

ekspor-impor bisa cepat karena

lebih cepat. Sejauh ini perizinan

Polri. Baru-baru ini, Bea dan

masih dapat “seenaknya”. Seperti,

yang sudah masuk sistem INSW

Cukai mengalami kesulitan

validasi pemenuhan ketentuan

memang baru izin final yang secara

dalam mengidentifikasi mobil

peraturan dan perizinan tidak

resmi telah ditetapkan dalam

ilegal, karena surat registrasi

dilakukan dengan ketat. Tetapi,

peraturan Kementerian/Lembaga.

yang diterbitkan oleh Polri belum

ini menimbulkan kegelisahan,

Sedangkan surat dispensasi yang

masuk dalam sistem INSW

karena dikemudian hari dapat

sifatnya incidental belum masuk

sebagai perizinan Larangan dan

menjadi masalah setelah dilakukan

sistem INSW. KPPBC mendukung

Pembatasan (LARTAS) ekspor.

audit oleh Bea dan Cukai. Namun,

usulan ini. Sebab, dengan begitu

Karenanya, KPPBC TMP Tanjung

setelah sistem INSW diterapkan,

validasi surat dispensasi lebih

Perak menginginkan, semakin

kepatuhan terhadap peraturan

akurat dan cepat.

banyak perizinan, seperti surat

dan perizinan dilakukan secara

registrasi kendaraan tersebut

ketat karena dokumen divalidasi

Usulan lainnya, semua peraturan

yang masuk dalam sistem INSW.

secara sistem sehingga benar-

ekspor dan impor, walaupun

Sehingga, dapat meminimalisir

benar dapat dibuktikan keasliannya.

tidak terkait langsung dengan

terjadinya “kebocoran” ekspor-

Terlebih lagi, sistem INSW juga

LARTAS, seperti Peraturan Menteri

impor karena validasi perizinan

memfasilitasi penyampaian

Keuangan tentang Anti Dumping,

telah lebih baik melalui proses

dokumen perizinan yang

juga dimasukkan dalam INTR/

yang tersistem.

dikeluarkan oleh Kementerian/

INSW. Sehingga apabila pelaku

Lembaga di Jakarta secara lebih

usaha membutuhkan informasi

Apresiasi atas kehadiran sistem

cepat karena dilakukan secara

semua peraturan terkait barang /

INSW juga datang dari pihak

elektronik. Tetapi, bila semua

HS tertentu, semua dapat tersedia

pengguna jasa. Perwakilan

proses dilalui, importir maupun

di INTR/INSW. (ALI MANSHUR &

dari Perusahaan Penyedia

eksportir dapat lebih tenang dan

MAULANA ALI) 

tidak khawatir


45

Bersama Jatim Bangun Dashboard "Impor harus dikendalikan agar barang yang diimpor benar-benar aman dikonsumsi masyarakat dan tidak membahayakan kesehatan," — so e k a rwo

S

ebagai bentuk implementasi

yang diimpor benar-benar

sistem INSW di daerah,

aman dikonsumsi masyarakat

Pengelola Portal Indonesia

dan tidak membahayakan

National Single Window (PP

kesehatan,” tegas Soekarwo.

INSW) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa

Menurut Soekarwo kerjasama

Timur sepakat mengembangkan

pembangunan dashboard karena

pengaliran data ekspor-impor

Pemprov Jawa Timur kesulitan

untuk keperluan pengembangan

dalam memperoleh data kinerja

dashboard peningkatan ekspor

ekspor dan impor secara real time.

dan pengendalian impor. Kerja

Soekarwo Gubernur Jawa Timur

sama itu tertuang dalam Nota

Seperti diakui Dinas Perindustrian

Kesepahaman/Memorandum

dan Perdagangan Jawa Timur,

of Understanding (MoU) yang

sebelum ada sistem elektronik,

ditandatangani Kepala PP INSW

Pemprov Jawa Timur, dalam

dengan Sekreteris Daerah Provinsi

hal ini Dinas Perindustrian dan

Jawa Timur pada 27 Oktober 2016

Perdagangan, sebelumnya telah

di Surabaya.

melakukan kerja sama dengan Bea dan Cukai untuk mendapatkan

46

Gubernur Jawa Timur

salinan formulir Pemberitahuan

SOEKARWO menegaskan,

Ekspor Barang (PEB) dan

Pemprov Jawa Timur tidak

Pemberitahuan Impor Barang

anti impor. “Impor harus

(PIB). Atas dasar kerja ama ini,

dikendalikan agar barang

Disperindag dapat mengolah data

perumusan kebijakan penendalian

tidak layak untuk menanggung

ekspor dan impor secara real time.

harga dan perlindungan konsumen.

biaya tambahan.

Sayangnya, penyampaian salinan

Dalam konteks perlindungan

formulir tersebut berhenti setelah

konsumen, berdasarkan data dari

Disperindag berharap data

penyampaian PEB/PIB dilakukan

dashboard, Pemprov Jawa Timur

final PEB/PIB dapat masuk ke

secara elektronik. Pemprov Jawa

melakukan pengawasan pasar

sistem INSW. Sehingga, data

Timur tidak dapat mengandalkan

bekerjasama dengan Balai POM.

yang dihasilkan sistem INSW

data ekspor dan impor dari BPS

Pelanggaran yang ditemukan

lebih akurat dan perbedaanya

karena umumnya data BPS

dari hasil pengawasan oleh

dengan data yang dirilis oleh

memiliki jeda satu bulan.

Pemprov Jawa Timur umumnya

BPS semakin minimal. Sistem

diteruskan ke Balai POM untuk

INSW diharapkan juga dapat

Aliran data yang diterima INSW

dilakukan penindakan mengingat

meng-cover data perdagangan

berupa data agregat. Dashboard

Pemprov tidak memiliki wewenang

antar pulau/ antar daerah.

mengkompilasi data dari daerah,

penindakan.

Selama ini neraca perdagangan

seperti data Surat Keterangan Asal

s u a ra me re k a

untuk mendapatkan data kinerja

Provinsi Jawa Timur sering

(SKA), laporan realisasi impor,

Terkait evaluasi pelaksanaan

defisit. Padahal, ini terjadi karena

dan data dari instansi vertikal

dashboard, saat ini ada keluhan

impor tujuan daerah lain dicatat

di daerah, contohnya, kantor

dari pelaku usaha ekspor impor

sebagai impor Provinsi Jawa

Karantina dan Balai POM. Saat ini

terkait sistem INSW yang sering

Timur. Dengan adanya data

dashboard telah terwujud namun

bermasalah. Ini mengakibatkan

perdagangan antar daerah maka

tidak dipublikasikan karena sifatnya

adanya biaya yang harus

hal-hal semacam ini diharapkan

untuk internal pengambilan

ditanggung pelaku usaha seperti

semakin dapat diminimalisir. (ALI

kebijakan Pemerintah Provinsi

biaya demurrage. Mereka menolak

MANSHUR & MAULANA ALI) 

Jawa Timur, misalnya untuk

dibebankan kesalahan, sehingga


47

Wawancara Khusus Wakil Ketua KADIN Indonesia

Benny Soetrisno

ISRM Bukan Mimpi Indonesia Single Risk Management (ISRM), sebagai bagian penting dari mega program Indonesia National Single Window (INSW) seringkali dikaitkan dengan dwelling time. Pelaku usaha sebagai pihak paling terdampak dari program ini tentu memiliki pandangan sendiri tentang ISRM: bagaimana dan apa manfaatnya. Serta, mungkinkan ISRM benarbenar dapat diwujudkan, apa aja kendalanya. Berikut wawancara INSWMagz dengan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Benny Soetrisno.

48

INSWMagz: Menurut Anda, apakah benar ISRM dapat menjadi solusi dalam pengawasan maupun pelayanan? Benny Soetrisno (BS): Saya

menjelaskannya tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Tetapi bagaimana kita membangun ISRM benar-benar sebagai solusi dalam pengawasan maupun pelayanan secara keseluruhan lebih komprehensif. Banyak kendala kita dalam pengelolaan data di masingmasing institusi. Maka, dalam konsep pertama kita adalah single identity. Bagaimana kita menuju single identity. Sampai hari ini, single identity kita kuatkan dengan program reform Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Itu juga dimasukkan dalam salah satu inisiatif program, joint program. Salah satu programnya adalah membentuk single identity,

dan ini sudah terlaksana. Quick win di kuartal yang sekarang ini sudah terlaksana. Data NIK itu sudah sama dengan data NPWP-nya pajak. Jadi, cukup menggunakan data NPWP. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sebenarnya bagaiman kita mengelola data antara Pajak dan Bea Cukai. Sehingga, dengan data yang single ini, kita melihat Bea Cukai melayani dengan WP, termasuk dari WP-nya pajak. Tentu pajak juga berkepentingan bagaimana sih mengawasi WP-nya dalam berkegiatan di Bea Cukai. Sebaliknya, Bea Cukai ingin juga mengetahui kepatuhan si WP ini dalam pelaporan SPT, pembayaran pajaknya, dan sebagainya. Sehingga tentu ini saling mengaitkan. Jadi kalau seperti Dirjen bilang link-nya itu seperti ini erat, bukan link yang hanya asal nyambung. Tapi adalah link yang saling keterkaitan kemudian saling menutup celahnya.

INSWMagz: Dengan NIK Kemendagri bagaimana perkembangannya?

BS: Begini. Saat ini kita juga telah melakukan pemblokiran dan sebagainya. salah satu quick win kita adalah bagaimana kita memanfaatkan data Pajak atau Pajak memanfaatkan Bea Cukai meminta bantuan untuk memblokirkan atas importir yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan baik. Itu sudah dua tahun kita lapor SPT dan sebagainya. Sehingga, direkomendasi pajak untuk kita blokir. Itu baru pemanfaatan single identity. Bisa dikembangkan ke arah sana. Oleh karenanya, ini tentu akan memengaruhi profile dari si WPnya. Ke depan, tentu kita lihat bagaimana mengembangkannya. Walaupun secara tidak tertulis kita join dengan NIK-nya kependudukan tetapi secara data itu sudah diakomodir dari Dukcapil. Jadi data kependudukan itu dari Kemendagri sudah diatur pengelolaan NIK dan NPWP, sudah jadi satu. Oleh karena itu ke depan bagaimana menggandeng lagi dengan API-nya dari Perdagangan. Sehingga itu akan menyatu dalam single identity. Sehingga, identitas-identitas dari NPWP atau WP ini otomatis sebenarnya dapat dipakai dari seluruh K/L. Kalau sudah menyatu menjadi satu database besar, selanjutnya tinggal bagaimana PP INSW mengelolanya. Ini suatu hal yang saya kira pekerjaan yang besar sekali. Suatu prestasi juga loncatan dari negara kita adalah bagaimana kita tadinya berdiri masing-masing kemudian mengelola risiko secara bersama. Itu sebenarnya tujuan besar, makanya kita membayangkan bagaimana sih ISRM ini akan mengelola itu, mencapai itu. Saya yakin bisa, dan ini telah kita buktikan. Bahwa Bea Cukai dengan pajak sudah jadi satu. Untuk pengelolaan risikonya.

BS: Kita sudah cleancing ke sana sebenarnya. Walaupun kita belum memakai MOU. Kerja sama antara data NIK dengan NPWP dan NIK, tapi kita sudah melaksanakan cleancing itu. Data Dukcapil itu. Saat ini, kita modelnya masih belum menjadi satu link, belum. Tetapi, memverifikasi data kita itu memakai data dukcapil (NIK). Masih dipakai seperti itu. Ini kan hanya antara. Artinya kalau meraka memang sudah bisa benar-benar diyakinkan untuk dikelola bersama. Terbenturnya soal kerahasiaan. Kita berharap juga nanti, ini harapan kepada PP INSW, bagaimana PP INSW meyakinkan seluruh K/L supaya bahwa dia-save, aman datanya dalam pengelolaan PP INSW. Bagaimana pun juga PP INSW juga akan mengembangkan aplikasinya.

INSWMagz: Kalau mengenai program single submission (SSM), tanggapan Anda? BS: Saya setuju sekali. Justru di sinilah. SSM ini diharapkan dapat memenuhi kepentingan seluruh K/L. Kalau prinsip awalnya, single sub mission digunakan bersama-sama, saya sangat sependapat. Tetapi bagaimana kalau setelah dia SSM, mengelola, nah nanti mekanismenya tinggal diatur setelah proses masingmasing K/L. Itu sangat berbeda. Artinya, kalau diawal informasi seluruhnya bahwa importasi dan sebagainya itu di-SSM-kan, variable datanya yang diinginkan itu sudah masuk semua di dalam sana. Kepentingan K/L, Bea Cukai, dan sebagainya sudah masuk. Saya kira seluruh K/L itu akan bisa memanfaatkan apa yang diperlukan.

Tapi nanti setelah diproses di Bea Cukai, ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa diinformasikan. Misalnya, sebatas mem-feeding data, bahwa ada yang melakukan pelanggaran. Atau, cheating, under value, atau sebagainya. Itu informasi feedback yang diatur nanti. Tapi tidak an-sich seluruh data itu akan dijadikan satu di dalam database, itu menghambat. Saya kira itu harus bertahap. Kalau tidak malah reluctant ya. Saya tidak terlalu yakin bahwa seluruh K/L langsung saat itu juga, dia melebur jadi satu di dalam database PP INSW. Tetapi dikembalikan lagi. Kalau SSM-kan artinya pemberitahuan, belum menjadi dokumen secara resmi. Hanya nanti feedback-nya. Kalau Bea Cukai ada pemeriksaan, Karantina ada pemeriksaan, feedback-nya hanya report. Itu akan membuat risk engine menjadi bagus. Karena apa, tidak an sich yang negatif, tapi yang positif juga diberikan masukan. BPOM dan Kementerian Perdagangan melakukan operasi pasar, memberikan masukan. Misalnya, perusahaan ini melakukan pelanggaran dan sebagainya. Sehingga risk enginenya yang akan berkerja. Bagaimana profile itu akan menghasilkan suatu profile yang bersama-sama.

INSWMagz: Seberapa penting profile, dalam proses ini? BS: Semua ini adalah proses

membentuk, membangun. Sehingga kalau dalam perjalanannya, tentu ada proses mematangkan. Pematangan dari sebuah konsep manajemen risiko dari masing-masing K/L. Dalam proses pematangan, arahnya adalah memang benar-benar akan menjadi single profile dan single treatment. Karena salah satu contoh ya, kenapa kita bersikeras bahwa kenapa kok profile importir atau WP itu, sangat penting?


49

s u a ra me re k a

INSWMagz: Artinya, dari data yang sama bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lebih luas?

karena inilah awal bagaimana kita melakukan treatment terhadap sebuah kegiatan. Iya kan. Nah suatu contoh. Kenapa MITA AEO? Kita lihat saja, saat ini katakanlah, ketika K/L lain belum menerapkan hal yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai, kalau memang dinyatakan bahwa MITA atau penerima AEO ini tidak pantas untuk menjadi AEO atau MITA, itu akan direspon langsung ke Bea Cukai. Sehingga mereka memang harusnya diturunkan. Tetapi kalau memang mereka di dalam pelayanan atau pengawasan K/L lain atau di dalam bea cukai sendiri saja ada mekanisme, di-punish, didrop, di-downgrade, dan sebagainya bahkan kalau memang salah harus dipidana ya dipidana. Pinalti denda ya didenda, hal yang biasa itu.

INSWMagz: Jadi, poinnya adalah pemeriksaan? BS: Begini. Kalau hanya submit

SSM itu sebenarnya hal yang lumrah semua harus diajukan, ya kan? Tetapi tidak an sich bahwa dia harus melakukan verifikasi. Sehingga sebenarnya kalau memang Bea Cukai memberikan sebuah fasilitas itu harus tepat juga dinilai oleh K/L yang lain. Kalau memang tidak tepat, harus kita pertimbangkan juga. Bea Cukai harus mempertimbangkan ulang. Benar tidak ini sama dengan profile yang dikehendaki oleh masing-masing K/L. Nah dari arah itu kalau kita melihat tadi ya history tidak harus itu. Sehingga apa? pemerintah itu negara. Kita kan pertanyaannya bukan bea cukai atau K/L lain, tetapi pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih pemerintah memperlakukan kegiatan fasilitasi bisnis, impor ini dan sebagainya. Nah itulah dengan penerapan ISRM, sehingga kita sama, satu suara. Pajak pun demikian, tidak sama. Kalau memang ada pengusaha

50

orientasinya ekspor kita dukung untuk ekspor. Sehingga tidak ada gangguan hambatan apapun di situ. Sehingga bisnis ini akan berjalan seoptimal mungkin. Ya kan? Tetapi kalau memang melanggar, ya kita ramai-ramai harus mem-punish dia. Memang tidak pantas dia diperlakukan seperti itu. Tujuan besarnya itu ke sana. Sehingga, efisiensi akan berjalan, efektivitas, cost logistic, dan sebagainya. Sehingga bicaranya terkait dwelling time tidak an sich waktu yang selesai di dalam pelabuhan.

"Saya kira bukan mimpi. ISRM itu adalah tujuan. Kita memang harus mempunyai ISRM. Bukan mimpi lagi." — b enn y s oet r i s n o

INSWMagz: Kenapa ada kesan tidak ada perencanaan yang tepat? BS: Misalnya, begini. Kenapa yang

jalur hijau BPOM, prioritasnya BPOM, Prioritas Bea Cukai, Prioritas Karantina, katakanlah, lama di pelabuhan karena sebenarnya tidak an sich masalah pelayanan. Tetapi dulunya, historical-nya bagaimana dapat memastikan ketepatan waktu di dalam proses pengadaan. Pengadaan barang sampai distribusi dan sebagainya atau produksinya. Itu bisa diprediksi oleh perusahaan. Kalau kita waktunya belum bisa tepat. Dia menggunakan ya, mungkin beberapa waktu ya. Yang di-lead time-nya mereka. Saya pastikan kalau barang ini bisa satu hari. Mungkin ya, satu hari bisa dipastikan. Tetapi kalau ternyata satu hari diperkirakan untuk mendukung industrinya, ternyata seminggu, ya tutup. Itu cost-nya lebih tinggi untuk menghentikan mesin dan sebagainya.

INSWMagz: Kesimpulannya, apakah ISRM memengaruhi dwelling time? BS: Dari konsep itulah makanya

ISRM itu supporting. Memang tidak head to head secara langsung untuk dwelling time. Karena apa, kalau dilihat gimana sih dwelling time

apa terpengaruh oleh ISRM? Saya kira secara langsung mungkin kalau dikatakan langsung ya akan mengurangi. Ya saya bisa mengatakan antara ya atau tidak. Saya kasih contoh. Larangan Terbatas (Lartas) kitakan sangat tinggi ya. Lartas kita yang kena HS 2017 ini, itu bahkan sudah sampai 51 persen. Nah proses harmonisasi, sinkronisasi untuk regulasi dan aturan Lartas itu kan masih cukup panjang. Kalau seluruh K/L menggunakan ISRM sebagai mekanisme pengawasan dan pelayanannya, katakanlah, pakai jalur MITA atau AEO, kita plototin bareng-bareng. Porsi AEO dan MITA itu hampir kurang lebih di atas 40 persen seluruh total importasi. Kalau di Tanjung Priok itu dia bisa mencapai di atas 40 persen. Artinya kan porsinya tidak 51% lagi. Bisa hampir separuhnya kan? Berartikan sekian persennya 25 atau lebih dari itu, yang seakan-akan Lartasnya. Bayangin kalau kita memotong 51% menjadi 17% seperti Malaysia. Nah maka konsep itu bukan an

BS: Saya kira bukan mimpi.

INSWMagz: Kementerian/ Lembaga memiliki perhatian (fokus) yang berbeda terhadap risiko. Menurut Anda? BS: Iya, saya kira hampir sama

ya. Kalau Bahasa saya sih, kita juga mengelola komoditi. Karena informasinya tadi mereka terputus putus. Pertanyaannya, kenapa Kementerian Perdaganan masih mewajibkan si importirnya melaporkan? Setelah impor, dia melakukan pelaporan. Padahal kalau SSM dia sudah

dapat informasinya. Feedbacknya adalah hasil pemeriksaan Bea Cukai. Karantina itu ada feedback. Ya kan? Sehingga mekanisme itu bisa dipotong.

INSWMagz: Kalau begitu apa yang sangat penting harus dibangun? BS: Ya, sekarang kita harus

membangun trust ya. Mereka harus membuka juga trust-nya. Fair. Artinya kita fair, kita samasama mengungkap ya kan? An sich apakah mereka melakukan itu, kita lihat historical-nya. Kita samasama, jadi kita jangan dikembalikan lagi mengerucut ke egonya masing-masing. Kita membuka diri. Secara sederhananya ya, ayo kita gabung dulu. Kalau saya gabung saja dulu, nanti kan sama-sama melihat. Anda bisa mengoreksi kita, kita bisa mengoreksi mereka.

INSWMagz: Menurut Anda, membangun ISRM apakah sebuah mimpi?

INSWMagz: Bagaimana dengan periode evaluasi Kementerian/ Lembaga yang berbeda-beda? BS: Tidak apa-apa. Itu namanya

maturity. Orang itu butuh kematangan di dalam proses. Ada yang bisa jalan cepat. Kalau kita kan memang ada beberapa treatment. Loh, kita ada surveillance loh. Surveillance, audit, itu mekanisme yang kita kembangkan terus. Tidak sich ya. Problemnya itu sebenarnya pemerintah itu menyatakan, kita semua perlu tidak sih barang yang itu diaduk-aduk di pelabuhan. Boleh saja diperiksa tapi, setelah datang, setelah dia di gudang, atau dua bulan sekali, tiga bulan sekali, atau audit, atau apa pun itu. Tapi tidak an sich setiap barang datang diimpor oleh seseorang itu dikeroyok di situ di tempat. Ini menjadi tidak menarik buat industri. Gitu. (DAMAR WIJAYANTO & MAULANA ALI) 


51

s u a ra me re k a

sich, tidak berarti ISRM tidak dapat menyelesaikan seperti itu. Justru bisa menyelesaikan lebih ke depan itu jauh lebih besar dari sekedar hanya masalah dwelling time. Pertnyaan saya sebenarnya malah tidak sekecilnya masalah dwelling time tapi masalah besarnya kena. Apakah dia akan diperiksa secara priodik ya kan? Apakah dia akan hanya diaudit, post audit-nya oleh K/L itu dan sebagainya. Itu satu. Itu adalah mimpi besarnya ISRM.

ISRM itu adalah tujuan. Kita memang harus mempunyai ISRM. Bukan mimpi lagi. Saya ketua pelaksanaan harian di internal ISRM Bea Cukai. Saya berani menyatakan di rapat saya yang pertama, bahwa saya harus piloting ISRM dengan BPOM. Sekarang ISRM itu harus tool atau sebenarnya tujuan? Kalau tujuannya membangun tool, ya harusnya anggarannya dulu, segala macam. Tetapi kalau keterbatasan, bisa sambil paralel. Kalau kita mendorong industri segala macam, kita dorong bareng-bareng. Jangan masingmasing. Untuk mengurangi itu kembangkan manajemen risiko. Gitu. Pertukaran data dan sebagainya. Ya di situ. Ini sudah paket loh ya. Jadi kalau paket ini mestinya kita barengbareng menuju ke sana. Kalau tidak, ya salah kita bersama ini.

Sosialisasi Mandatory INSW di KPPBC TMP A: BANDUNG

Implementasi Berujung Perubahan Proses Bisnis dan Sistem

D

Sosialisasi dihadiri oleh pelaku

Sosialisasi dibuka oleh perwakilan

usaha, Perwakilan Ditjen Bea dan

KPPBC TMP A Bandung dan

Cukai (DJBC), Badan Pengawas

dipimpin oleh Deputi Bidang

Obat dan Makanan (BPOM), Badan

Hubangan Antar Lembaga PP

Karantina Pertanian (Barantan),

INSW HARMEN

Kementerian Perdagangan, Dinas

SEMBIRING.

Perindustrian dan Perdagangan

Acara dilanjutkan

alam rangka perluasan

(Disperindag) Provinsi Jawa

dengan

mandatory sistem Indonesia

Barat, Stasiun Balai Karantina

pemaparan

National Single Window (INSW),

Tumbuhan Bandung, Stasiun Balai

Perluasan Mandatory INSW oleh

PP INSW menggelar sosialisasi

Karantina Ikan Bandung, Balai

Kepala Divisi Monitoring dan

Mandatory Sistem INSW pada

POM Bandung, PT. EDI Indonesia,

Evaluasi, Deputi Bidang Proses

Kantor Pengawasan dan Pelayanan

dan pejabat/staf KPPBC Tipe

Bisnis, PP INSW. Selanjutnya,

Bea-Cukai Tipe Madya Pabean

Madya Pabean A Bandung.

pemaparan Asistensi Penerapan

(KPPBC TMP) A, Bandung pada tanggal 6 April 2017. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan rencana implementasi mandatory INSW yang berakibat pada perubahan proses bisnis dan sistem yang diaplikasikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung kepada pelaku usaha dan Kementerian/ Lembaga penerbit lartas.

52

Lartas oleh Kasi Intelejen,

"Sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan rencana implementasi mandatory INSW yang berakibat pada perubahan proses bisnis dan sistem."

Larangan, Pembatasan dan KLN DJBC. Pada bagian lain ada pemaparan dan penjelasan Sistem INSW oleh Kepala Divisi Sistem, Aplikasi dan Operasional, Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem PP INSW. Acara sosialisasi ditutup oleh Sekretaris PP INSW KUKUH S. BASUKI.

legal formal dan pengembangan

peserta uji coba sistem INSW akan

beberapa catatan penting yang

aplikasi. Tahap ketiga akan

diambil dari beberapa eksportir.

disampaikan peserta diskusi.

dilakukan uji coba pertukaran data

Hal ini dikarenakan kegiatan

Disperindag Provinsi Jawa Barat

melalui sistem INSW. Seluruh

ekspor di KPPBC TMP A Bandung

menanyakan dampak mandatory

tahap tersebut diperkirakan akan

lebih dominan dan berkelanjutan

INSW terhadap kelanjutan provider

selesai pada bulan Oktober 2017.

sehingga lebih ideal untuk

yang selama ini menangani

dilakukan uji coba.

operasional sistem penerbitan

Sedangkan, stasiun Karantina

Angka Pengenal Impor (API)

Tumbuhan Bandung menanyakan

Kemudian, barang kiriman

dan Surat Keterangan Asal

cakupan wilayah Implementasi

dari luar negeri segera akan

(SKA) di Kantor Disperindag.

Mandatory Sistem INSW pada

menggunakan aplikasi BC 2.0 yang

Atas pertanyaan ini, Kemendag

KPPBC TMP A Bandung dan

selama ini masih menggunakan

menjelaskan, aplikasi sistem

pengecekan lartas yang telah

Pemberitahuan Impor Barang

yang saat ini ada tetap berjalan

dilakukan di Stasiun Karantina

Tertentu (PIBT). Karenanya,

dan proses pengiriman data dari

Tanjung Priok. PP INSW

diharapkan implementasi

Disperindag ke sistem INSW yang

menyampaikan, cakupan wilayah

mandatory sistem INSW pada

dikoordinasikan melalui Inatrade.

mandatory sistem INSW di Bandung

KPPBC TMP A Bandung sesuai

adalah wilayah kerja KPPBC TMP

dengan jadwal yang telah

Sebaliknya, Kemendag meminta

A Bandung. Diantaranya Dry Port

direncanakan yaitu tanggal 1 Mei

kejelasan jadwal penyediaan

dan Bandara Hussain Sastranegara.

2017 sehingga dapat membantu

fitur realisasi pemotongan kuota

Sedangkan, jika eksportasi atau

petugas AP dalam mengecek lartas

di sistem INSW. Direktorat

importasi dilakukan melalui

untuk barang kiriman tersebut.

Penindakan dan Penyidikan

Tanjung Priok atau pelabuhan lain

DJBC menjelaskan, pembahasan

dan telah dilakukan pengecekan

Ke depan, perlu dilakukan

relisasi pemotongan kuota terbagi

lartas maka K/L tidak perlu

evaluasi teknis terhadap ujicoba

ke dalam tiga tahap. Pada tahap

melakukan pengecekan ulang

sistem INSW pada KPPBC TMP A Bandung untuk memastikan

pertama dilakukan identifikasi komoditi dan standarisasi satuan.

Di ujung pertemuan dihasilkan

kesiapan implementasi mandatory

Tahap kedua adalah perumusan

sejumlah kesimpulan. Yaitu,

INSW. (DAMAR WIJAYANTO) 


53

@ th e mome nt

Diskusi berjalan hangat. Ada

INSW Hadiri Pertemuan TWGASW ke-38 MANILA

D

elegasi PP INSW bersama

bantuan dari USAID-ACTI selaku

secara mandiri. Indonesia yang

perwakilan dari Ditjen Bea

lembaga donor. Pihak Axway yang

selama ini membangun INSW

dan Cukai dan Badan Karantina

dikontrak USAID-ACTI melakukan

secara mandiri kemungkinan

Pertanian mewakili Indonesia

pemeliharaan ASW Gateway

besar akan melakukan

pada pertemuan The Working

menyampaikan perhitungan biaya

pemeliharaan secara mandiri

Group on Technical Matters for

dan technical support. Hasilnya,

mengingat kapasitas sumber

ASEAN Single Window (ASW-

harus disiapkan di level nasional

daya manusia yang dimiliki telah

TWG) ke-38 pada 14 – 17 Februari,

untuk kebutuhan pemeliharaan

dapat melaksanakannya.

di Sofitel Philippine Plaza Manila,

dan lisensi software ASW Gateway.

Filipina. Pertemuan dihadiri

Kelak, ketika ASW Gateway

Terkait pertukaran data e-SPS,

oleh seluruh perwakilan dari

diserahterimakan dari USAID-

ASEAN Secretariat telah melakukan

negara anggota ASEAN dan

ACTI kepada ASEAN Secretariat.

e-SPS Study dan preliminary

ASEAN Secretariat (ASEC).

Selanjutnya, diteruskan ke masing-

report study telah di-workshop-kan

masing negara anggota ASEAN.

pada tanggal 23-24 November

Isu utama yang dibahas pada

Setiap negara dapat memutuskan

2016 di Bangkok, Thailand.

pertemuan tersebut terkait

apakah melanjutkan untuk

Report dari e-SPS Study tersebut

pembiayaan maintenance ASW

menggunakan jasa Axway atau

akan dibahas terlebih dahulu di

Gateway setelah berakhirnya

dapat melakukan pemeliharaan

pertemuan ASEAN Sanitary and

54

kemudian menjadi pedoman dalam pertukaran data e-SPS melalui ASW. Report dari e-SPS study akan dijadikan Message Implementaion Guide and Process Specifications (MIG) untuk pertukaran e-SPS, yang berisi rancangan information flow dan struktur data (elemen data) dari e-SPS.

@ th e mome nt

Phyto-Sanitary Contact Point (ASCP) untuk

Gagal Disepakati di SEOM, Pembiayaan PMO ASW Dibawa ke AEM Retreat

S

enior Economic Official Meeting (SEOM) belum mencapai sepakat soal sumber

pembiayaan untuk kelanjutan pengelolaan PMO ASW. Pembiayaan dengan menggunakan ASEAN

Di tahap awal ini, Badan Karantina Pertanian

Operating Budget akan berakhir pada akhir

di Indonesia telah melakukan pertukaran eSPS

tahun 2017. SEOM sepakat untuk menaikkan

dengan beberapa Badan Karantina di negara lain

masalah ini ke forum tingkat Menteri, yaitu AEM

secara point to point and bilateral understanding

Retreat. Informasi ini didapat setelah delegasi

dengan menggunakan standar yang telah

PP INSW yang dipimpin Deputi Bidang Hubungan

disepakati antara kedua pihak. Sedangkan

Antar Lembaga Harmen Sembiring menghadiri

untuk eSPS yang diterbitkan oleh karantina

pertemuan ASEAN Single Window Steering

ikan masih memerlukan kesepakatan atas

Committee (ASWSC) ke 18 tanggal 28 Februari – 2

standar yang akan digunakan. Menurut timeline

Maret 2017 di Hua Hin, Thailand.

yang disepakati, pertukaran data e-SPS akan dimulai pada Desember 2017. (ALI MANSHUR) 


55

Biaya PMO ASW Gunakan Anggaran ASEAN Secretariat Berkenaan dengan live operation ASW dengan mempertimbangkan kesiapan

A

SEAN Economic Ministers telah telah menyepakati,

biaya pengelolaan PMO ASW

teknis dan legal yang

akan menggunakan Anggaran

dihadapi, Indonesia, Malaysia

Operasional ASEAN Secretariat

dan Singapura sepakat live

(ASEAN Secretariat Operating

operation ASW (penggunaan

Budget/ AOB). Kepastian

e-Form D sebagai dasar

ini didapat dari delegasi

dalam pengambilan keputusan/

untuk pemberian bea masuk

Indonesia yang ikut menghadiri

kesepakatan oleh AEM.

preferensi) akan secara

pertemuan The Working Group

efektif mulai dilakukan satu

on Technical Matters for ASEAN

Terkait rencana pertukaran

bulan setelah semua Negara

Single Window (ASW-TWG) ke-

ASEAN Cutoms Declaration

menyelesaikan ratifikasi PLF.

39 tanggal 28 - 31 Maret 2017.

Documents (ACDD), negara

Sedangkan Thailand masih

Kesepakatan penggunaan

kesepakatan pemahanan

mengalami beberapa kendala

AOB tersebut disertai dengan

terkait pertukaran data ACDD.

teknis. Sehingga, menyatakan

beberapa catatan. Antara lain,

Bahwa elemen data dari ACDD

baru akan siap live operation

implementasi project tidak

mengacu pada informasi

pada akhir tahun 2017. Untuk

boleh dijadikan precedence bagi

terkait kegiatan ekspor dari

persiapan live operation

sektor/pilar AEC karena pada

masing-masing AMS. Selain itu,

ASW tersebut, PP INSW akan

dasarnya ASW bukan project

ertukaran data dari ACDD akan

memastikan kesiapan teknis

namun komitmen fasilitasi

digunakan untuk kebutuhan

berupa pengaliran data e-Form

perdagangan yang harus dijamin

risk management di negara

D ke CEISA dan kesiapan

operasionalnya. Kesepakatan

tujuan (importing countries).

Petugas BC serta kesiapan legal

telah sesuai dengan prinsip-

ACDD Message Implementation

yaitu revisi PMK 205/2015.

prinsip dasar pendanaan di

Guide and Process Specification

ASEAN, diantaranya article 5

(MIG) berisi information flow

Untuk mempersiapkan

ASEAN Charter tentang equal

pertukaran data ACDD dimana

pertukaran ACDD dan e-Phyto

rights and obligations of the AMS

untuk Indonesia data ACDD

yang rencananya mulai pada

dan kesepakatan diambil untuk

akan diekstrak dari data PEB

bulan April 2017 dan bulan

menjamin keberlanjutan jangka

yang diterima oleh INSW

Agustus 2017, akan dilakukan

panjang dari fasilitas ASW.

dari sistem DJBC. ACDD

enhancement pada ASW

Proposal / opsi-opsi sumber

mencakup 54 elemen data,

Gateway. Pertemuan sepakat

pembiayaan yang disampaikan

dimana sebagian besar elemen

biaya enhancement tersebut

ASEAN Secretariat merupakan

data bersifat optional (hanya

akan ditanggung oleh USAID-

bagian tak terpisahkan dan

14 elemen data yang berifat

ACTI. (ALI MANSHUR) 

menjadi bahan pertimbangan

wajib). (ALI MANSHUR) 

anggota ASEAN mencapai

56

Dukungan dari BKIPM

B

Pertemuan yang fasilitasi oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INSW itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan terkait program yang dilaksanakan oleh PP INSW. Dalam pertemuan tersebut Djadmiko memaparkan isu strategis PP INSW yang berkaitan dengan BKIPM untuk mendapatkan tanggapan dari pimpinan BKIPM. Isu-isu yang disampaikan adalah implementasi Single Submission (SSM), penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM), sinkronisasi dan validasi Indonesia National Trade Repository (INTR), pembentukan unit Pengelola INSW di BKIPM, dan penyampaian data realisasi. Terkait isu-isu tersebut, BKIPM menyampaikan beberapa proses yang sedang berjalan. Diantaranya, BKIPM sangat hati-hati dalam menetapkan perusahaan kategori

low risk karena perusahaan perikanan tidak stabil dalam jangka panjang dan ekspor ikan juga terkait dengan impor ikan (sebagai bahan baku). Namun demikian, BKIPM berupaya untuk menyelesaikan kategorisasi pada bulan Agustus 2017. Selama ini BKIPM telah berkoordinasi langsung dengan DJBC dalam penentuan kategorisasi perusahaan perikanan (risk management). Hal tersebut dilakukan karena BKIPM merasa bahwa konsep yang dibangun PP INSW dan DJBC berbeda sehingga timbul petanyaan siapa yang menjadi pedoman. Di BKIPM pelaku uaha dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku usaha yang dikategorikan low risk dan pelaku usaha yang dikategorikan high risk. Untuk pelaku usaha yang dikatagorikan kedalam low risk berjumlah 69 perusahaan berdasarkan selfassessment oleh BKIPM dari total sekitar 13.000 perusahaan yang ada di BKIPM. Terhadap dua kategori pelaku usaha tersebut akan diberikan perlakuan (treatment) tertentu sesuai dengan kategorinya. Untuk kategori pelaku usaha low risk akan mendapatkan kemudahan dalam rangka pelayanan dan pemeriksaan karantina ikan, kecuali jika ada wabah/penyakit dari negara asal maka akan diterapkan perlakuan khusus. Aturan hukum penerapan ISRM telah dimasukan dalam Prolegnas di KKP, terdiri

dari Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Kepala Badan (juknis) yang ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2017; Terkait INTR, PP INSW meminta ketegasan kedudukan BKIPM apakah dikategorikan sebagai inspection body di pelabuhan selain Ditjen Bea dan Cukai, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh BKIPM tidak harus mengikuti proses pada PMK 224. Namun demikian, peraturan yang dikeluarkan oleh BKIPM agar tetap dicantumkan pada INTRINSW, sehingga sistem INSW tetap menjadi single reference. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Rina menegaskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi di internal BKIPM untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dan akan menyampaikan surat resmi kepada PP INSW terkait daftar pelaku usaha yang dikategorikan low risk. Untuk mempermudah koordinasi, Rina juga telah menunjuk pejabat in charge yang akan menjadi counterpart PP INSW dalam membahas isu-isu strategis terkait program kerja PP INSW. Kedua belah pihak sepakat untuk segera disusun bahan-bahan terkait ISRM dan SSM untuk progress jangka pendek yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam implementasi ISRM dan SSM. (DAMAR WIJAYANTO) 


57

@ th e mome nt

adan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mendukung penuh PP INSW dalam melaksankan tugasnya, namun tetap mengacu pada rambu yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala isu-isu strategis terkait PP INSW selalu akan dikoordinasikan secara internal. Penegasan ini disampaikan Kepala BKIPM RINA saat melakukan pertemuan dengan Kepala PP INSW DJADMIKO dalam rangkaian koordinasi program kerja PP INSW medio Mei 2017 lalu.

K

abar gembira buat PP Indonesia National Single Window (INSW). Setelah diperjuangkan cukup lama akhirnya Presiden JOKO WIDODO mengeluarkan mandat untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan PP INSW dengan fungsi yang lebih independen. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian DARMIN NASUTION saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV pertengahan Juni 2017. Mandat baru Presiden ini akan memperkokoh PP INSW dalam mengelola kegiatan ekspor impor sehingga lebih transparan, konsisten, efisien dan sederhana. Darmin Nasution menegaskan penguatan kelembagaan dan kewenangan INSW meliputi empat hal utama. Pertama, memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia. Kedua, mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading. Ketiga, membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time. Keempat, sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA. Kepala PP INSW DJADMIKO menyambut baik mandat baru Presiden ini. Ia sedang menyiapkan berbagai langkah untuk melaksanakan mandat baru ini. “Mandat baru Presiden ini harus kita laksanakan dengan baik,” tegasnya. Menurutnya, sejumlah persiapan sedang dilakukan untuk menata

58

kelembagaan INSW. Berbagai kajian dan pembahasan dilakukan guna mendudukkan PP INSW secara tepat. Apalagi mandat Presiden ini juga menyangkut kesiapan PP INSW dalam Integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

DAYA SAING Paket Kebijakan Ekonomi XV fokus pada upaya Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional. Porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, dan komponen terbesar dari logistik, yaitu 72% adalah ongkos transportasi. “Paket XV difokuskan pada Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional,” tegas Darmin, seperti rilis Humas Kemenko Perekonomian yang diterima redaksi INSWMagz. Selain tentang INSW, Paket kebijakan ekonomi kali ini juga memberi kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha. Kebijakan yang dituju antara lain memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri. Kemudahan berusaha juga menjadi perhatian. Paket kebijakan ekonomi ini memberikan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Kebijakan yang didorong antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi,

menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standardisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas. Penyederhanaan tata niaga juga masuk dalam isi paket kebijakan ekonomi kali ini. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi Lartas dari 49% menjadi sekitar 19% atau mendekati ratarata non tariff barrier negaranegara ASEAN sebesar 17%. Dari sisi regulasi, terdapat 18 kebijakan yang telah dibuat, yaitu: Menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan menteri (12 permen, 2 Surat Edaran, 1 surat Menko) yang dapat mendorong perluasan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik nasional dalam membangun dan mengembangkan Sistem Logistik Nasional. Merevisi 3 Perpres yang disatukan menjadi 1 Perpres menyangkut INSW untuk mempercepat pengembangan dan penerapan pelayanan otomasi perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan Kepelabuhanan melalui penguatan kelembagaan dan kewenangan PP INSW. Menerbitkan 1 Inpres, untuk Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan dalam mengelola kelancaran arus barang dim pelabuhan. Menerbitkan 1 Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor. (HER) 

Joko Widodo Presiden RI

MANDAT BARU PRESIDEN:

Perkuat Lembaga INSW PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

59

HarmonizeD System (HS) 8 Digit & Implementasinya Pojok regulasi kali ini mengambil tema harmonized system (HS). berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017, telah diberlakukan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2017.

60

A. DEFINISI •

•

HARMONIZED SYSTEM

BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat nomenklatur klasifikasi barang

Coding System, yang biasa dikenal sebagai

yang disusun berdasarkan HS dan AHTN.

Harmonized System (HS) adalah “a multipurpose

Indonesia berperan aktif dan senantiasa

international product nomenclature”. Penyusunan

terlibat dalam proses pembahasan AHTN dan

sistem HS adalah berdasarkan konvensi

banyak mengusulkan pos AHTN. BTKI memuat

internasional yang disusun oleh WCO dan

Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi

diratifikasi/digunakan oleh hampir seluruh

Harmonized System (KUMHS), Catatan Bagian,

negara di dunia sejak 1 Januari 1988. Konvensi

Catatan Bab, dan Catatan Sub Pos, serta

internasional tersebut mengatur tentang

Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan

struktur klasifikasi barang perdagangan

Tarif. Besaran tarif bea masuk dan pos tarif

dalam bentuk kelompok-kelompok barang

yang ada dalam BTKI/AHTN ditetapkan oleh

berdasarkan pos dan sub-pos dan dilengkapi

Menteri Keuangan dan disusun berdasarkan

Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi

masukan dari Kementerian dan Instansi

serta Catatan. Indonesia mengesahkan

terkait, antara lain Kementerian Perindustrian,

konvensi tersebut melalui Keppres Nomor 35

Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Tahun 1993 tentang Pengesahan International

Kementerian Pertanian, Badan POM, dan

Convention on Harmonized Commodity Description

instansi pemerintah terkait lainnya.

and Coding System, beserta Protocol-nya. •

ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE

ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada negara anggota ASEAN yang dilaksanakan dengan prinsip Transparency,

GAMBARAN SKEMA HARMONIZED SYSTEM

HS

XXXX.XX.

Consistency, Simplicity, dan Uniformity. Pelaksanaan AHTN mendasarkan pada Protocol Governing The Implementation of AHTN yang disahkan oleh Para Menteri Keuangan ASEAN

AHTN

tanggal 8 Agustus 2003. AHTN disusun dan dibahas berdasarkan masukan dari masingmasing negara ASEAN dalam forum AHTN

XXXX.XX.XX.

Task Force yang beranggotakan classification experts dari negara anggota ASEAN.

BTKI

XXXX.XX.XX. Sumber : Ditjen Bea dan Cukai


61

p ojok re g u l a si

Harmonized Commodity Description and

Harmonized System (HS) secara periodik (setiap 5 tahun) diamandemen oleh World Customs Organization (WCO), sehingga berdampak langsung pada AHTN dan BTKI yang harus disesuaikan dengan struktur HS yang baru sekaligus me-review struktur AHTN. HS bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan pola perdagangan, dan menyesuaiakan dengan situasi dan kondisi di dunia.

B. SISTEM KLASIFIKASI BARANG 2017 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, terhitung mulai tanggal 1 Maret

Pembebanan Bea Masuk termasuk Bea Masuk dengan skema tarif Free Trade Area, Bea Keluar dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya (Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN), Bea Masuk Free Trade Agreement (FTA), BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) dan BMTP (Bea Masuk Tindak Pengaman), Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22), Dokumen perijinan dalam rangka larangan dan pembatasan impor/ekspor) Infrastruktur IT dan sistem komputer terkait proses kepabeanan (sistem Indonesia National Single Window (INSW), sistem CEISA-DJBC, dan sistem Kementerian/Lembaga) Peraturan Instansi Penerbit Peraturan yang terkait dengan HS Code (Peraturan LARTAS, Perijinan, Fasilitas, dsb) Perubahan pada sistem atau aplikasi lain dari Pelaku Usaha yang berbasis (menggunakan) HS code

2017 telah diberlakukan ASEAN Harmonized

Perkembangan struktur HS, AHTN,

Tariff Nomenclature (AHTN) 2017. Dengan

dan BTKI adalah sebagai berikut :

adanya perubahan sistem klasifikasi barang tersebut, maka pembebanan tarif bea masuk atas barang impor juga ditetapkan kembali.

TABEL PERKEMBANGAN STRUKTUR HS

Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menerapkan a single tariff nomenclature dengan pertimbangan : Merupakan rekomendasi AHTN Task Force dan sesuai AHTN Protocol Mendukung AEC (ASEAN Economic Community)

2004 STRUKTUR KLASIFIKASI BAGIAN

10 DIGIT XXXX.XX.XX.XX 21

Sebagai dasar pembentukan ASEAN Single Window (ASW)

BAB

Sebagai embrio penerapan Single Document Export-Import (ASEAN Customs Declaration Document) antar negara anggota ASEAN

POS

1.247

SUB POS WCO

5.225

SUB POS AHTN

10.697

POS TARIF NASIONAL

11.173

Mengingat sistem klasifikasi barang digunakan untuk berbagai keperluan tarif dan non tarif di Indonesia, perubahan dan pemberlakuan BTKI 2017 (kode HS 8 digit sesuai struktur AHTN 2017) berdampak pada berbagai bidang yang terkait dengan pencantuman kode HS, diantaranya adalah :

62

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai

C. IMPLEMENTASI SISTEM KLASIFIKASI BARANG 2017

Dengan adanya perubahan struktur tersebut, dalam struktur AHTN 2017 terdapat perubahan/amandemen untuk pelaksanaannya, diantaranya yaitu :

Sejak bulan Agustus 2016, Pengelola

1. Perubahan struktur klasifikasi

Portal Indonesia National Single Window

a. Penambahan pos/sub pos

(PP INSW) senantiasa berkoordinasi aktif

b. Penghilangan/penggabungan pos/sub pos

dengan Direktorat Jenderal Bea dan

c. Revisi redaksional

Lembaga (K/L) teknis untuk melakukan

Cukai (DJBC) dan seluruh Kementerian/ persiapan dalam pengimplementasian BTKI

2. Perubahan catatan penjelasan

2017 ini. Peran aktif seluruh K/L sangat

a. Catatan Bab dan Catatan Sub Pos

diperlukan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan BTKI 2017.

b. Explanatory Notes to The HS

PP INSW juga telah mengkoordinasikan beberapa rapat pembahasan teknis dengan seluruh K/L teknis terkait dengan konversi kode HS Komoditi Larangan dan/atau Pembatasan (LARTAS) pada BTKI 2012 ke BTKI 2017 sebagai tindak lanjut dalam pemutakhiran

3. Tabel Korelasi (tabel yang berfungsi sebagai referensi untuk membantu menelusuri perubahan pos tarif dari BTKI 2012 ke BTKI 2017 dan sebaliknya)

database peraturan LARTAS pada Indonesia National Trade Repository (INTR). Dalam pelaksanaan implementasi secara teknis pemberlakuan BTKI 2017, PP INSW mengkoordinasikan proses bisnis dan teknis sistem operasional pemberlakuan

2007

2012

2017 8 DIGIT XXXX.XX.XX

21

21

21

BTKI 2017 dengan seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) yang terintegrasi, yaitu mekanisme proses pemberlakuan BTKI 2017 secara sistem dalam sistem INSW terkait mekanisme validasi dan rekonsiliasi perijinan impor/ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor, serta

98 BAB BAB 01-97 DARI WCO, DAN BAB 98 KEBIJAKAN NASIONAL

perlakuan terhadap perijinan impor/ekspor

1.224

1.224

1.222

5.062

5.205

5.387

8.311

9.558

10.826

8.744

10.025

10.826 Sub Pos AHTN = Pos Tarif Nasional

Kementerian/Lembaga dalam sistem INSW. Dalam implementasi BTKI 2017 per tanggal 1 Maret 2017 tersebut, baik dari sisi teknis kebijakan pemberlakuan maupun dari sisi teknis sistem operasional, khususnya pada sistem INSW maupun sistem K/L yang terintegrasi dengan sistem INSW, tidak ada kendala dalam pelaksanannya dan dapat berjalan dengan baik. (TRI HARYONO SUHUD) 


63

p ojok re g u l a si

c. Supplementary Explanatory Notes to The HS atau Catatan Penjelasan Tambahan adalah referensi yang memuat deskripsi, spesifikasi dan penjelasan teknis barang yang termasuk dalam subpos AHTN (8 digit) tertentu yang disusun oleh AHTN Task Force

Oleh:

Harmen Sembiring Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INSW Kementerian Keuangan

Pertukaran e-Form D

Akhir Penantian Panjang

Implementasi ASW

64

dokumen yang diperlukan untuk

sidang Steering Committee ASW

Ekonomi ASEAN (MEA)

kegiatan ekspor dan impor dapat

(SC-ASW), akhirnya berhasil

sejak tahun 2015 telah

dipertukarkan secara elektronik.

disepakat untuk melaksanakan

menjadikan ASEAN sebagai

Dengan begitu, proses ekspor dan

ASW. Implementasi tersebut

kawasan perdagangan

impor dapat berjalan lebih cepat,

direncanakan bergulir pada

bebas bagi sepuluh negara

tepat, mudah dan murah. ASW

pertengahan tahun 2017 atau

anggotanya. Salah satu tujuan

juga bertujuan mengefisienkan

12 tahun setelah gagasan ASW

penting kehadiran pembentukan

prosedur ekspor dan impor di

dicetuskan. Kendala terbesar

MEA adalah meningkatkan

kawasan ASEAN, dimana pelaku

dalam merealisasikan ASW

hubungan perdagangan antar

usaha nantinya tidak harus

adalah sulitnya menemukan

sesama anggota ASEAN,

menyampaikan data dan informasi

kata sepakat, untuk sejumlah

sekaligus meningkatkan

yang sama secara berulang dan

persoalan seperti terkait

minat investasi di dalam

tumpang tindih. Ini dimungkinkan

masalah hukum, teknis

kawasan. Peluang pemanfaatan

karena pembagian data dan

maupun non teknis.

pasar di regional ini cukup

informasi akan difasilitasi secara

fantastis. Total GDP tahun 2015

elektronik melalui sistem ASW.

tercatat USD2.431,6 milIar.

o a se

P

elaksanaan Masyarakat

Sebagaimana diketahui, ASW dirancang sebagai

Gagasan pembangunan ASW

sebuah sistem regional yang

Berbagai kesepakatan

telah disepakati sejak 12 tahun

mengintegrasikan National

untuk mencapai sasaran

lalu melalui penandatanganan

Single Window (NSW) negara-

tersebut diantaranya adalah

Agreement to Establish and

negara anggota ASEAN yang

menurunkan, bahkan

Implement the ASEAN Single Window

telah atau sedang dibangun

menghilangkan tarif. Negara

oleh 10 kepala negara anggota

berdasar kebutuhan dan

anggota ASEAN juga sepakat

ASEAN pada tahun 2005 di Bali.

sistim hukum nasional

menjalankan sejumlah inisiatif

Setelah melalui pembahasan

masing-masing. Pada 2005,

fasilitasi perdagangan, salah

panjang dan berlarut-larut, meliputi

saat ASW dicetuskan, belum

satunya adalah ASEAN Single

39 kali sidang Technical Working

satupun negara anggota

Window (ASW). Melalui ASW

Group (TWG), 24 kali sidang Legal

ASEAN memiliki sistem SW

diharapkan seluruh dokumen-

Working Group (LWG) dan 18 kali

terpadu secara nasional.


65

Pada tahap awal implementasi ASW, anggota ASEAN sepakat untuk pertukaran dokumen SKA form D. Form ini adalah dokumen yang menjadi dasar pemberian keringanan bea masuk (preferential duty) dalam kerangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang akan dilakukan secara elektronik melalui ASW. Pertukaran SKA form D secara elektronik sangat penting untuk percepatan perdagangan di kawasan ASEAN. Yang terjadi saat ini, kegiatan ekspor dan Ketika itu, hanya ada sistim

jawab ASEAN Secretariat. Terkait

impor seringkali terkendala,

pelayanan publik di masing-

kendala legal, ditemui kendala

karena harus menunggu

masing Kementerian/Lembaga.

saat penyusunan prosedur dan

pengiriman hardcopy dokumen

Kondisi ini memerlukan waktu dan

protokol pertukaran data melalui

untuk memastikan keaslian

proses untuk mengintegrasikan,

ASW. Seperti prosedur pertukaran

dokumen yang diterima oleh Bea

baik untuk integrasi internal

dokumen perdagangan ekspor-

Cukai negara tujuan ekspor.

secara nasional maupun integrasi

impor atau OCP yang baru

eksternal secara regional ASEAN.

disepakati dan ditandatangani pada

Perkembangan sistim logistik

Indonesia termasuk negara yang

tanggal 29 Juli 2016. Sedangkan,

dan pertumbuhan perdagangan di

relatif cepat dalam pembangunan

protokol untuk pelaksanaan ASW

kawasan ASEAN—akibat adanya

INSW, hanya dua tahun sejak

atau PLF baru disepakati pada

MEA yang semakin dinamis—

komitmen ASW ditandatangi.

tanggal 4 September tahun 2015.

memerlukan kecepatan dan

Sistem Indonesia National Single

ketepatan pelayanan dokumen dan

Window (INSW) mulai berjalan

Pada pertemuan TWG-ASW akhir

pergerakan barang ekspor-impor.

tahun 2007. Saat ini tercatat hanya

Juli lalu di Brunei Darussalam,

Saat ini pengiriman barang antar

lima negara yang telah memiliki

disepakati bahwa implementasi

negara di kawasan ASEAN melalui

NSW, yaitu Indonesia, Singapura,

ASW akan dilaksanakan lima bulan

transportasi laut memakan waktu

Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

setelah seluruh negara anggota

kurang dari empat hari, bahkan

ASEAN telah menyelesaikan

jika menggunakan transportasi

Salah satu kendala nonteknis

ratifikasi PLF. Dengan penyampaian

udara hanya butuh kurang dari

yang membuat implementasi ASW

instrumen ratifikasi oleh

empat jam. Jadi, jika dokumen

membutuhkan waktu lama, adalah

Filipina, maka saat ini semua

perdagangan seperti SKA form

terkait masalah lokasi penempatan

Negara Anggota ASEAN telah

D masih berbentuk hardcopy

server ASW. Untuk memutuskan

menyelesaikan ratifikasi PLF.

dan dikirim secara konvensional

ini, negara anggota ASEAN sampai

Dengan demikian, implementasi

maka akan menghambat

beberapa kali melakukan putaran

ASW akan dimulai secara efektif

kecepatan perdagangan di ASEAN

perundingan, menentukan di mana

pada bulan Desember 2017

khususnya dalam pemanfaatan

server ASW di tempatkan. Barulah

dengan pemberlakuan Surat

preferensi tarif AFTA.

setelah perundingan yang alot,

Keterangan Asal (SKA) secara

sepuluh negara anggota ASEAN

elektronik untuk mendapatkan

Sebagai contoh, barang yang

sepakat, server ASW ditempatkan

bea masuk preferensi.

diekspor dari Kualanamu, Medan

di Jakarta, di bawah tanggung

66

SKA pada tahun 2016 yang dikirim

Pada tahap selanjutnya, setelah

barang akan tiba dalam dua jam.

ke berbagai negara tujuan ekspor

pertukaran e-SKA Form D, ASW

Sehingga, untuk memanfaatkan

dalam rangka mendapatkan

sepakat akan mempertukarkan

preferensi tarif AFTA, maka SKA

preferensi tarif di negara tujuan

dokumen ASEAN Customs

form D harus sudah diterima Bea

ekspor. Dari jumlah tersebut ada

Declaration Document (e-ACDD)

Cukai Malaysia segera setelah

169.405 SKA. Diantaranya adalah

dan e-Phyto. E-ACDD merupakan

barang tiba. Seandainya tidak,

SKA -D dalam rangka AFTA yang

dokumen semacam deklarasi ekspor

maka proses pengeluaran barang

dikirim ke negara anggota ASEAN.

meskipun tidak mencakup semua

dari pelabuhan termasuk dalam

Jika pengiriman dokumen tersebut

elemen data dalam Pemberitahuan

mendapatkan preferential duty bisa

dilakukan oleh eksportir dengan

Ekspor Barang (PEB). Dengan

terganggu. Dengan pertukaran

menggunakan jasa perusahaan

pertukaran e-ACDD maka Negara

SKA Form D melalui ASW (e-SKA

pengiriman dokumen dengan biaya

pengimpor akan mendapatkan data

form D ), permasalahan ini dapat

rata-rata USD 40 per dokumen,

dan informasi yang sebelumnya

dihindarkan. Proses ekspor dan

total biaya pengiriman akan

telah disampaikan oleh eksportir

impor di kawasan ASEAN dengan

mencapai sekitar USD6,8 juta

ke otoritas kepabeanan di Negara

begitu dapat berjalan secara lebih

pertahun hanya oleh pengusaha di

pengekspor. Hal ini tentunya

cepat dan tidak memerlukan

Indonesia. Bila melalui pengiriman

sangat bermanfaat untuk proses

biaya pengiriman dokumen untuk

dokumen melalui ASW, eksportir

manajemen resiko di Negara

setiap transaksi perdagangan.

tidak perlu mengeluarkan biaya

pengimpor dan dapat mempercepat

dan e-SKA-D akan diterima oleh

pemeriksaan barang. Sementara

Berdasarkan data Kementerian

Bea Cukai negara tujuan ekspor

itu, dokumen e-Phyto merupakan

Perdagangan RI, Indoneia telah

secara “real time” dan terjamin

dokumen karantina tumbuhan yang

menerbitkan sebanyak 1.057.804

keaslian dan kebenarannya.

diterbitkan di negara pengekspor. Dengan pertukaran e-Phyto, maka dapat mempercepat prosedur karantina di negara pengimpor. Dokumen e-Phyto diprioritaskan karena dokumen tersebut relatif lebih mudah, karena telah memiliki standar internasional yang mapan. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan harmonisasi data antar Negara. Dengan kemajuan yang dicapai ASW ini, diharapkan proses dan prosedur kegiatan ekspor dan impor dapat diefisienkan dan dapat menguntungkan bisnis secara keseluruhan. Yang jelas,

"Dengan kemajuan yang dicapai ASW ini, diharapkan proses dan prosedur kegiatan ekspor dan impor dapat diefisienkan dan dapat menguntungkan bisnis secara keseluruhan."

penerapan ASW akan membuat daya saing kawasan ASEAN semakin meningkat. Pada akhirnya, arus investasi masuk ke kawasan sebagai tujuan pembentukan ASEAN dapat tercapai. 


67

o a se

ke Kuala Lumpur, Malaysia

Oleh:

Ali Manshur & Budiyanti

PERAN KUNCI INSW dalam KEMUDAHAN BERUSAHA

I

ndonesia merupakan salah satu

dari segi kuantitasnya. Sehingga,

tanggal 26 Oktober 2016, Bank Dunia

negara berkembang dengan

produk UMKM nantinya dapat

mengumumkan, peringkat EODB

jumlah penduduk sangat besar.

bersaing dan dipasarkan ke luar

Indonesia berada pada peringkat

Saat ini Indonesia menempati

negeri. Kemudahan melakukan

91 dunia, naik 15 peringkat dari

urutan keempat di dunia. Kondisi

usaha pun gencar diberikan oleh

tahun sebelumnya yang berada

ini membuat Indonesia sebagai

pemerintah sebagai insentif bagi

pada peringkat 106. Kenaikan 15

salah satu target pasar yang

para pengusaha dalam menjalankan

peringkat dalam satu tahun tersebut

menarik bagi para produsen di

dan mengembangkan usahanya,

merupakan kenaikan tertinggi dalam

seluruh dunia. Dengan potensi

baik dari proses perizinan sampai

sejarah penilaian EODB Indonesia.

jumlah penduduk yang besar,

dengan penyediaan infrastruktur.

Indonesia dalam catatan Bank

seharusnya membuat Indonesia

Pemerintah menyediakan semua

Dunia masuk jajaran top reformers

menjadi negara penghasil produk-

hingga mempermudah proses.

bersama Kazakhstan. Indonesia dinilai sukses mereformasi tujuh

produk unggulan yang berdaya Tingkat Kemudahan berusaha

indikator, yaitu starting a business,

atau lebih dikenal sebagai Ease of

getting electricity, registering property,

Saat ini pemerintah sedang gencar

Doing Business (EODB) merupakan

getting credit, paying taxes, trading

mendorong para pelaku usaha,

indikator yang diperhatikan oleh

cross borders, dan enforcing contracts.

khususnya usaha mikro, kecil,

para calon investor sebelum

dan menengah (UMKM) untuk

menanamkan modalnya di Indonesia.

Kenaikan peringkat EODB Indonesia

terus meningkatkan kapasitasnya,

Dalam hasil survei OEDB 2017 yang

layak disyukuri. Pun begitu, Presiden

baik dari sisi kualitas maupun

dipublikasikan tahun lalu, tepatnya

Joko Widodo meminta pemerintah

saing di pasar internasional.

68

tidak cepat puas. Presiden telah

November sampai

Window. Survei EODB untuk

menargetkan agar Indonesia mampu

dengan Januari Bank

indikator Trading Across Borders

mencapai peringkat 40 besar dunia

Dunia menyebarkan

dilakukan untuk menilai kecepatan

dalam beberapa tahun mendatang.

kuesioner dengan

Hal ini tentunya tantangan yang cukup

menampung masukan

berat. Oleh karena itu, Kementerian/

dari pihak-pihak terkait.

Lembaga telah diminta untuk

Kemudian kuesioner

menyiapkan rencana aksi (action plan)

diisi oleh responden dan

ekspor yang dinilai adalah

guna mencapai target EODB tersebut.

datanya diverifikasi dan

CPO ke India dan impor

dianalisa oleh Bank Dunia.

Prosedur & Timeline

Proses pengisian, verifikasi dan

waktu dan biaya kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta danTanjung Perak Surabaya. Komoditas

produk spare part otomotif dari Jepang.

analisa data kuesioner tersebut

Bank Dunia memilih

dilakukan mulai bulan Februari

komoditas/produk

sampai dengan Agustus. Dengan

tersebut karena

Laporan Ease of Doing Business

urutan waktu tersebut, maka Bank

(EODB) dari Bank Dunia terbit

Dunia umumnya mengumumkan

pertama kali pada tahun 2003. Pada

hasil survei yang dimuat dalam

waktu itu, EODB baru mencakup 5

Laporan EODB antara bulan

indikator dengan 133 Negara yang

September sampai Oktober.

disurvei. Pada edisi ke-14 yang

Dengan pemahaman terhadap

dipublikasikan tahun lalu, survei

prosedur dan timeline tersebut,

EODB mencakup 190 negara dengan

Pemerintah dapat berperan dalam

hasil survei Bank Dunia, eksportir

10 indikator yang dinilai yaitu: Starting

proses pengembangan kuesioner

membutuhkan waktu rata-rata 48

a business, Dealing with construction

dan penentuan responden yang

jam untuk proses ekspor (border

permits, Registering property, Getting

tepat, sehingga hasil survei

compliance) di Pelabuhan Tanjung

electricity, Paying taxed, Getting credit,

dapat menggambarkan realita

Priok, lebih singkat dari rata-

Protecting minority investors, Trading

bisnis sesungguhnya.

rata waktu di negara Asia Pasifik

dan Resolving insolvency. Survei

Peran INSW

ekspor/impor

o a se

across border, Enforcing contracts,

memiliki volume tertinggi secara nasional. Berdasarkan

selama 57 jam. Namun lebih lama dibanding waktu yang diperlukan di negara maju yang rata-rata

EODB mengukur tingkat reformasi regulasi yang dilakukan oleh suatu

Kontribusi INSW dalam peningkat

12 jam. Sedangkan di Pelabuhan

negara yang berdampak pada

peringkat EODB Indonesia,

Tanjung Perak Surabaya, proses

peningkatan kemudahan berusaha.

khususnya untuk indikator Trading

ekspor rata-rata membutuhkan

Across Border yang mengalami

waktu 72 jam. Sementara itu untuk

Untuk dapat meningkatkan peringkat

peningkatan 5 peringkat, diakui

kegiatan importasi, hasil survei

EODB diperlukan pemahaman

oleh Bank Dunia. Pada laporan

Bank Dunia menunjukkan waktu

prosedur dan timeline Bank Dunia

EODB 2017, Bank Dunia menyebut,

yang dibutuhkan importir rata-rata

dalam melakukan survei yang

peningkatan peringkat Indonesia

80 jam di Pelabuhan Tanjung Priok

dilakukan tiap tahun itu. Survei EODB

dikarenakan Indonesia telah berhasil

dan 168 jam di Pelabuhan Tanjung

dilakukan di dua kota besar masing-

membuat proses ekspor dan impor

Perak, lebih lama dari rata-rata

masing negara dengan responden

semakin mudah melalui perbaikan

negara Asia Pasifik selama 71

para profesional yang memahami

layanan kepabeanan dan pengajuan

jam dan negara maju yang hanya

peraturan dan prosedur terkait

dokumen yang telah difasilitasi oleh

membutuhkan waktu 9 jam.

setiap indikator yang diukur. Pada

sistem Indonesia National Single


69

Untuk mencapai target peringkat

(B/L) diterima oleh Surveyor.

Surabaya, Tanjung Emas Semarang,

EODB Indonesia menjadi 40

Sementara di lain pihak, B/L

Belawan Medan dan Soekarno-

besar dunia, maka untuk

umumnya diterima importir setelah

Hatta Makassar. Dashboard tersebut

indikator Trading Across Borders

barang tiba di pelabuhan. Dengan

menyediakan informasi rincian pada

upaya yang harus dilakukan

rapat koordinasi tersebut, disepakati

setiap tahapan dwelling time, mulai

pemerintah adalah mempercepat

bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2016,

dari discharge, stacking, SPPB, job

waktu dan mengefisienkan

Surveyor tidak akan lagi menunggu

order, truck in, sampai dengan gate

biaya penanganan ekspor dan

dokumen B/L untuk menerbitkan

out. Dengan adanya data dwelling

impor lebih cepat dan lebih

LS. Rakor juga menyepakati, tidak

time yang rinci diharapkan jika terjadi

murah lagi dibanding catatan

diperlukan perubahan peraturan

permasalahan pergerakan barang

Bank Dunia pada survey EODB

untuk melaksanakan penghapusan

di pelabuhan, maka penangannya

2017. Untuk itu, PP INSW

persyaratan B/L dalam penerbitan LS

dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

telah mempersiapkan dan

karena elemen nomor dan tanggal

melaksanakan beberapa rencana

B/L yang selama ini dicantumkan

Sejak tanggal 9 Februari 2017,

aksi sesuai dengan tugas dan

dalam LS tidak diverifikasi oleh

proses tracking dokumen PIB/PEB

fungsi PP INSW sebagai sistem

INSW maupun Bea Cukai dalam

dan Perijinan di Website INSW tidak

elektronik yang mengintegrasikan

proses customs clearance. Dengan

lagi memerlukan User ID INSW.

dan mengharmonisasikan

penyederhanaan prosedur maka

Kebijakan tersebut bertujuan untuk

proses bisnis dan sistem di

proses impor diharapkan akan

mempermudah importir maupun

Kementerian/Lembaga.

berjalan lebih cepat dan efisien.

eksportir agar secara langsung dapat

Pada 10 Oktober 2016, PP

Selanjutnya, pada 6 Februari 2017,

PEB dan dokumen perijinan yang

INSW melaksanakan rapat

PP INSW meluncurkan Dashboard

sedang diproses untuk keperluan

koordinasi dengan Kementerian

Dwelling Time yang berfungsi untuk

customs clearance. Dengan kebijakan

Perdagangan dan KSO Sucofindo–

memonitor lama waktu penanganan

tersebut, maka diharapkan dapat

Surveyor Indonesia untuk

container impor sejak bongkar dari

mengefisienkan biaya ekspor

menyederhanakan prosedur

kapal (discharge) sampai dengan

dan impor serta mempercepat

penerbitan Laporan Surveyor

keluar dari pelabuhan (gate out)

(LS) yang selama ini dinilai

pada setiap terminal di Pelabuhan

menghambat percepatan proses

Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak

memonitor posisi dokumen PIB/

clearance impor. Penyebabnya adalah LS hanya diterbitkan setelah dokumen Bill of Lading

70

pelayanan pabean perijinan karena

Across Borders, maka diharapkan

semua proses berjalan secara

memberikan sinyal positif ke

transparan dan akuntabel.

pelaku usaha bahwa pemerintah serius mengupayakan peningkatan

Serangkaian aksi yang dijalankan

kemudahan proses ekspor dan impor

PP INSW di atas diharapkan dapat

sehingga pada gilirannya hal ini dapat

berkontribusi dalam mempercepat

tereflesikan dalam peningkatan-

waktu dan mengefisienkan biaya

peringkat EODB Indonesia. 

ekspor dan impor. Rencana aksi lainnya juga sedang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga lain seperti Ditjen Bea dan Cukai dan PELINDO. Dengan koordinasi yang baik dan rencana aksi yang dijalankan oleh semua Kementerian/

o a se

lembaga yang menangani Trading

"Serangkaian aksi yang dijalankan PP INSW di atas diharapkan dapat berkontribusi dalam mempercepat waktu dan mengefisienkan biaya ekspor dan impor."


71

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. 021-2148 0000 / 2148 0001 / 2148 0002 (Hunting)

suara mereka foreword main the moment teropong INSW pojok regulasi perspektif oase

Recommend Documents