KATA PENGANTAR
FOREWORD
Dalam upaya pencapaian Visi Jawa Barat, yaitu “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera”, diperlukan upaya keras untuk melaksanakan semua Misi yang telah ditetapkan. Salah satu Misi utama tersebut adalah Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Faktor penting yang mendorong perlu dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan adalah rusaknya lingkungan sebagai dampak negatif dari pembangunan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran, berkurangnya areal hutan dan kawasan konservasi, kelangkaan air, banjir, dan sebagainya, akan sangat merugikan kesinambungan roda pembangunan.
In order to support the vision of West Java, " The Achievement Of The Independent, Dynamic And Prosperous Community Of West Java ", efforts are required to carry out all the missions that had been established. One of the main mission is Improving Environmental Capability and Capacity in Support of Sustainable Development. The important factor that encourages the need for implementation of sustainable development is the damage of the environment as the negative impact of development. Environmental damage such as pollution, decrease of forest and conservation areas, water scarcity, floods, etc, would be very detrimental to the sustainability of the development process.
Implementasi pembangunan berkelanjutan menyangkut spektrum yang luas dan mengandung pengertian yang komprehensif, dimana menuntut keterpaduan perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan lingkup lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk implementasi pembangunan berkelanjutan serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Implementation of sustainable development involves a wide spectrum and contains a comprehensive understanding, which requires the integration of planning, programs and activities as well as the involvement of all stakeholders including the public. Dissemination of information relating to the scope of the environment is one form of implementation of sustainable development and is in line with the Act No. 32 Year 2009 on the Protection and Management of the Environment.
Sehubungan dengan hal ini, Saya menyambut baik dengan diterbitkannya Buku Status Lingkungan Tahunan (ASER) Provinsi Jawa Barat tahun 2012 ini, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi lingkungan yang memegang peranan penting dalam mensosialisasikan permasalahan dan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat serta merupakan salah satu langkah menuju Good Environmental Governance yang menuntut kemudahan untuk mendapatkan informasi secara transparan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi termasuk informasi lingkungan hidup.
Related to this, I welcome the publication of the Annual State of Environment Report (ASER) of West Java province 2012, and is expected to be one of the information resources that holds important role in socializing environmental problems and policies in the context of sustainable development in West Java, and also to be one step towards Good Environmental Governance which requires facilities to obtain information in a transparent manner to all parties who are in need for information, including environmental information.
Semoga Buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera dengan lingkungan hidupnya yang lestari.
Bandung,
Desember 2013
Hopefully this book may provide useful information, in an effort to create a prosperous civil society with a sustainable living environment.
PROFIL JAWA BARAT
PROFIL OF WEST JAVA
Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota; 520 kecamatan; 5.245 desa dan 626 kelurahan. Sedangkan secara geografis, terletak pada posisi 5o50’ - 7o50’ Lintang Selatan dan 104o48’ 108o48’ Bujur Timur.
Administratively, the province of West Java consists of 18 regencies and 9 cities with 520 districts, 5245 villages and 626 Urban Villages. While geographically, it’s located at 5o50’ - 7o50’ south latitude and 104o48’ 108o48’ East Longitude.
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas ± 3,7 juta hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0–10 m dpl. Proses geologi yang terjadi jutaan tahun lalu menyebabkan Provinsi Jawa Barat dengan luas 3,6 juta hektar, terbagi menjadi sekitar 60 % daerah bergunung dengan ketinggian antara 500–3.079 meter dpl dan 40 % daerah dataran yang memiliki variasi tinggi antara 0–500 meter dari permukaan laut.
The total area of West Java Province covers land area of ± 3,7 million hectares and a coastline of 755.829 km. the land of West Java can be divided into the region of steep mountains (9.5% of the total area of West Java) located in the south with an altitude over 1,500 m above sea level (asl), region of gently sloping hillside (36.48%) located in the central part with a height of 10 – 1,500 m above sea level, and the vast plains (54.03%) located in the north with a height of 0 - 10 m above sea level. Geologic processes that occurred millions of years ago cause West Java province with an area of 3.6 million hectares, about 60% is divided into a mountainous area with a height between 500-3079 meters above sea level and 40% lying areas that have high variation between 0-500 meters above sea level.
Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia seperti yang tertuang pada Jabar Dalam Angka Tahun 2012, penduduk Jawa Barat berjumlah 45.826.775jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1232,77 jiwa/km2dan fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
West Java Province is a province that has the largest population in Indonesia as contained on Jabar In Numbers 2012, the population of West Java is 1232.77 people/ km2 and the facts show that the population of West Java always increase every year.
PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP JAWA BARAT Strategi Pengelolaan Lingkungan Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional, dikaitkan dengan kepedulian wilayah (Provinsi) setempat, dimaksudkan untuk memberi arahan kebijakan umum kepada pemerintah daerah agar dapat menindak lanjutinya kedalam kerangka program pengelolaan lingkungan. Tujuan penyusunan Strategi Lingkungan Provinsi Jawa Barat adalah untuk menunjang perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat pencemaran melalui pengkajian kembali penyiapan instrumen kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh masingmasing daerah dalam mengatasi masalah lingkungannya. Proses penyusunannya adalah dengan melakukan identifikasi dan pengkajian ulang kondisi lingkungan regional dan lingkungan perkotaan terhadap permasalahan (issues I concerns) yang terjadi dalam konteks regional - lokal yang dilakukan bersama dengan stakeholders untuk kemudian merumuskan strategi penangananlingkungan dan perolehan kesepakatan terhadap rencana tindak yang akan dilakukan mendatang. Isu lingkungan global, regional, dan nasional dijadikan titik tolak untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang telah muncul di Jawa Barat. Berdasarkan permasalahan (issue) lingkungan tersebut yang kemudian disebandingkan dengan kebijakankebijakan yang ada, baik pada tingkat nasional (Propenas, RTRW, Renstranas, Sarlita) maupun Provinsi (Pola Dasar, Rencana Strategi Pembangunan, RTRWP, Propeda) sebagai rujukan, sehingga strategi yang disusun dapat berkesinambungan tanpa kesenjangan dengan kebijakan-kebijakan tersebut.
ENVIRONMENTAL ISSUES OF WEST JAVA Environmental Management Strategy of West Java Province is developed by referring to national policies, is associated with a concern for the region (province) local, intended to provide general policy guidance to local authorities to be able to follow up into the framework of environmental management program. The objective of West Java Province Environmental Strategy is to support the improvement and enhancement of environmental quality by enhancing the ability of local governments in controlling pollution levels through re-assessment preparation of policy instruments, strategies and measures to be implemented by each region in addressing environmental issues.
The process of preparation of the Environmental Strategy of West Java Province is to identify and review of environmental conditions on regional and urban environment issues (issues I concerns) that occur within a regional context - conducted in conjunction with local stakeholders to formulate strategies and environmental management and acquisition agreement to the action plan to be performed next. Environmental issues of global, regional, and national levels to be used as a starting point to identify environmental problems that have emerged in West Java. Based on the environment problem (issue) which is then compared to existing policies, both at national and provincial levels (Basic Pattern, Strategy Development Plan, RTRWP, Propeda) as a reference, so that strategies can be drawn continuously without gaps between those policies.
Sumberdaya Lahan
Land Resources
Berdasarkan hasil interpretasi citra landsat tahun 2012, diperoleh gambaran bahwa pemanfaatan lahan di Provinsi Jawa Barat yang dominan adalah berupa lahan kering sebesar 44,47%, sawah (27,47%), hutan (8,44%)perkebunan (8,61%) dan non pertanian (6,48%) seperti gambar di bawah ini
Based on the results of interpretation of Landsat imagery in 2012, it is indicated that the dominant use of land in the province of West Java is as dry land at 44.47%, rice fields (27.47%), forest (8.44%), plantation (8.61% ) and non-agriculture (6.48%) as shown below
Perubahan fungsi guna lahan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat ditandai dengan berkurangnya hutan primer (92%), perkebunan (36%) dan hutan sekunder (35%), yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang terus meningkat, terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya tingkat arus migrasi yang telah melahirkan sejumlah persoalan lingkungan yang rumit, terutama akibat berkurangnya kawasan hutan baik itu hutan primer maupun hutan sekunder. Hal tersebut dapat dilihat dari konversi lahan di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 1994 hingga Tahun 2012, seperti terlihat pada Gambar di atas. Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat selain memiliki sumber-sumber air permukaan juga memiliki sumber air tanah yang cukup banyak akan tetapi dengan cepatnya kenaikan permintaan dan kebutuhan akan air dan lahan telah berdampak besar terhadap ketersediaan air dan mengakibatkan rusaknya lingkungan. Terlebih-lebih dengan curah hujan yang besar dan jatuh di wilayah hulu daerah tangkapan (upper catchment) dan dengan tutupan hutan yang rusak dan atau telah dikonversi ke fungsi lain maka pada musim penghujan mengakibatkan berlimpahnya aliran air permukaan yang berakibat aliran air di musim kemarau menjadi sangat terbatas. Dewasa ini, permintaan air untuk kebutuhan domestik, konsumsi industri dan irigasi pertanian diperkirakan sebesar 17,5 milyar m3 pertahunnya dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar satu persen pada tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari angka permintaan air irigasi yaitu sekitar 80% dari total permintaan air meskipun angka ini diperkirakan berkurang dalam jangka panjang namun mengingat kebutuhan domestik, perkotaan dan industri akan tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu keberlanjutan penyediaan air dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan industri bagi Jawa Barat merupakan masalah utama yang dihadapi pada dekade mendatang.
Land function changes that occurred in West Java Province is characterized by reduced of primary forests (92%), plantation (36%) and secondary forests (35%), which is caused by increasing population density, lack of employment and high levels of migration flows which has given rise to a number of environmental complicaterd problems, especially due to reduced forest area both primary forests and secondary forests. This can be seen from land conversion in West Java province of Year 1994 to the Year 2012, as shown in the picture above.
Water Resources West Java province besides having surface water sources also have a considerable groundwater source but with the rapid increase in demand and the need for water and land have a major impact on the availability of water and causing damage to the environment. Particularly with large rainfall fell in the upstream catchment area (upper catchment) and the damage of forest cover and or has been converted to another function then in the rainy season resulted in an abundance of surface water flow which resulted in water flow in the dry season became very limited. Nowadays, water demand for domestic, industrial consumption, agriculture and irrigation is estimated at 17.5 billion m3 per year, and is expected to rise about one percent per year. It can be seen from the number of irrigation water demand which is about 80% of total water demand though this number is expected to decrease in the long term but considering the needs of domestic, urban and industry will grow faster. Therefore sustainability of water supply with a sufficient amount and good quality for domestic, agriculture and industrial for West Java is the main problem faced for the next decade.
Sumber Daya Hutan Pengaruh keberadaan hutan lokal terhadap lingkungan global, akhir-akhir ini banyak dibicarakan terutama dalam kaitannya dengan isu pemanasan global (global warming). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan merupakan penyerap karbon di atmosfer (carbon sink) sehingga dikarenakan penyebab fenomena pemanasan global adalah meningkatnya emisi karbon di atmosfer sementara pada saat bersamaan sumberdaya hutan menyerap karbon, maka keberadaan hutan akan membantu mengurangi konsentrasi karbon di atmosfer dan dengan demikian mengurangi pemanasan global.
Forest Resource Influence of local forests to the global environment, lately much discussed, primarily in relation to the issue of global warming (global warming). The results showed that the forest is a carbon sink in the atmosphere (carbon sinks) so that because of the global warming phenomenon is the rising carbon emissions in the atmosphere while at the same time forests absorb carbon, then the existence of the forest will help reduce the concentration of carbon in the atmosphere and thus reducing global warming.
Luas dan kondisi hutan di Jawa Barat yang masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan harus mencapai minimal 30 % dari luas wilayah. Dari luas dan kondisi hutan seperti ini kemudian muncul berbagai permasalahan lingkungan seperti:
Bencana banjir dan kekeringan yang mengakibatkan gagal panen. Tanah longsor Terganggunya keseimbangan ekosistem dan kenekaragaman hayati
Adapun upaya dalam pengelolaan lingkungan mengenai masalah hutan ini diantaranya dengan mengadakan program tahunan penghijauan dan reboisasi di kawasan hutan dan lahan kritis di Jawa Barat. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, luas kawasan hutan di Jawa Barat adalah sekitar 791.519 ha atau 22% dari total areal Jawa Barat. Seperti dilaporkan oleh kantor ini, areal hutan merupakan kawasan hutan, sedangkan areal hutan yang nyata (cadangan hutan yang ada) kurang dari 9% total wilayah Jawa Barat. Areal hutan produksi sekitar 472.303 ha, hutan lindung 203.106 ha, dan hutan konservasi adalah sekitar 116.110 ha. Masalah kegiatan pertambangan Aktifitas dari sektor pertambangan yang merupakan sumber tekanan adalah aktifitas penambangan. Bentuk tekanan yang ditimbulkan adalah perubahan kontur lahan dan kerusakan lahan. Selain itu dari proses pengolahan menyebabkan pencemaran limbah cair terutama pencucian bahan galian dan pengikatan mineral logam pada proses amalgamasi. Beban pemulihan lingkungan pun sulit dilakukan mengingat selama pemulihan lingkungan tidak dilakukan untuk merehabilitasi lahan pasca tambang maka akan terjadi akumulasi beban pemulihan di tahun-tahun yang akan datang.
Area and condition of forest in West Java which still does not meet the criteria laid down in Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning stating that the forest area should be at least 30% of the total area. From the forest area and condition like this then appears environmental issues such as:
Flood and drought that resulted in harvest failure. Landslides Disruption of the ecosystem balances and biodiversity
As for the efforts in environmental management regarding forest issues by holding a program such as yearly afforestation and reforestation in the forests and critical land in West Java. According to the Forest Department of West Java Province, forest area in the West Java is about 791.519 ha or 22% of the total area of West Java. As reported by this office, the forest is a forest area, while the real forest (forest reserve) less than 9% of the total area of West Java. Production forest area about 472.303 ha, 203.106 ha of protected forests and conservation forests is about 116.110 ha. The problem of mining activities Activities from mining sector, which is a source of pressure is the mining activity. Form of pressure is the generation of contour change and land degradation. Also those processing cause environmental liquid waste pollution primarily the leaching of minerals and mineralbinding metals in the the amalgamation process. The load of recovery was difficult to do given the fact that as long as environmental restoration is not carried out to rehabilitate land after mining, there will be accumulation of load recovery in the the years to come.
Jenis bahan galian yang ditambang di pertambangan rakyat di Jawa Barat sebagian besar adalah batu kapur dengan produksi sebesar 19.384.988,95 ton/tahun, sementara untuk jenis bahan galian lainnya antara lain andesit, bentonit, feldspar, marmer, pasir, sirtu, pasir kuasa, tanah liat, pasir/tanah urug, trass, zeolit dan emas. Permasalahan lingkungan pantai dan wilayah pesisir Berdasarkan karakteristiknya kondisi lingkungan laut/pesisir Jawa Barat dapat dibedakan antara wilayah pantai utara (Pantura) dan pantai selatan (Pansela). Wilayah utara yang dikenal dengan Pantura merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh Laut Jawa dan pantai selatan dipengaruhi oleh Samudera Hindia/Indonesia. Wilayah Pantura perairan lautnya landai sedangkan di selatan umumnya curam dan dinamika lautnya yang berombak/bergelombang lebih besar dari dinamika laut di Pantura. Wilayah Pantura mempunyai hutan mangrove sedangkan wilayah selatan mangrove sangat jarang. Panjang pantai Pantura 365,05 Km sedangkan Pansela memiliki panjang 398,05 Km. Masalah-masalah umum yang dihadapi wilayah pesisir dan pantai Jawa Barat adalah degradasi hutan bakau, gerusan (abrasi) dan sedimentasi, pencemaran pantai karena kegiatan-kegiatan industri dan domestik serta intrusi air laut.
Types of minerals mined in the artisanal mining in the West Java is mostly limestone with amount of production 19,384,988.95 tons/year, while for other types of minerals among others andesite, bentonite, feldspar, marble, sand, gravel, sand power , clay, sand/soil urug, trass, zeolite and gold. Environmental problems beaches and coastal areas Based on the characteristics of the condition of the marine environment / coastal West Java can be distinguished between the north coast (coast) and south coast (Pansela). The northern region is known as the North Coast region affected by the Java Sea and the southern coast is influenced by the Indian Ocean / Indonesian. The North Coast region has ramps sea, while in the southern are generally steep and dynamics of the sea is choppy with much more greater waves than the northern coast. Pantura has Mangrove forest area while the southern region mangrove are very rare. The Length
Permasalahan bencana alam Dengan letaknya yang sedikit berada di selatan garis katulistiwa, tanah yang subur beriklim tropis, curah hujan tinggi, dengan angin sepoi-sepoi dari laut dan pegunungan, maka Jawa Barat selayaknya mampu menjadi wilayah yang indah dan makmur. Namun kenyataan yang ada saat ini, alam lingkungan Jawa Barat telah sedemikian berubah, dan bencana rutin seperti banjir, tanah longsor dan gempa bumiyang silih berganti dengan kekeringan telah menjadi langganan rutin setiap tahun. Ternyata dibalik kesuburan dan keindahan alam Jawa Barat terkandung sifat yang sensitif, mudah sekali berubah menjadi wilayah bencana apabila kawasan lindungnya terganggu atau dialihfungsikan. Keberadaan gunung berapi aktif yang tersebar di wilayah Jawa Barat dapat menyebabkan bahaya potensial terhadap kehidupan manusia di wilayah-wilayah sekitarnya. Dampak-dampak dari letusan gunung berapi tidak hanya kehilangan jiwa dan kerusakan dan harta benda, tapi juga dapat menjadi sumber polusi alami. Akan tetapi, perlu juga diingat bahwa kegiatan gunung berapi memberikan keuntungan yang sangat besar seperti tanah-tanah subur, bahan baku yang berlimpah, bijih besi, energi geothermal, dan pemandangan yang indah (pariwisata). Dengan kata lain, kegiatan gunung berapi selain menimbulkan dampak-dampak negatif, tapi juga memberikan kontribusi aspek-aspek positif untuk kemakmuran manusia. Jawa Barat terletak di suatu wilayah kegiatan gempa bumi yang tinggi. Dalam dekade terakhir beberapa gempa bumi berat terjadi di Jawa Barat, misalnya di selatan Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya. Kemungkinan kejadian gempa bumi di Jawa Barat, terutama di wilayah bagian selatan relatif tinggi, sedangkan getaran gempa bumi tersebut berkisar antara 4.7 - 5.6 skala Reichter. Udara Masalah pencemaran udara terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Pencemaran udara dari sumber bergerak terutama disebabkan oleh jumlah kendaraan roda 4 baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan kendaraaan roda 2 (sepeda motor). Parameter-parameter yang melebihi baku mutu di beberapa kota di Jawa Barat adalah O3, CO, SO2, Debu, NO2, PM10. Penegakan Hukum Upaya penegakan hukum lingkungan yang konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan. Selama ini pemerintah harus memberikan sanksi administrasi yang merupakan suatu upaya hukum yang dapat dikatakan sebagai upaya preventif dan oleh karena itu sanksi administrasi perlu ditempuh dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan. Disamping sanksi-sanksi lainnya yang dapat diterapkan seperti sanksi pidana.
of north coast beach is 365.05 Km while Pansela has 398.05 Km length. The common problems faced by coastal areas and beaches of West Java is the degradation of mangrove forests, scouring (erosion) and sedimentation, coastal pollution due to industrial activities and domestic as well as sea water intrusion. Problems of natural disasters With the location is slightly south of the equator, tropical fertile soil, high rainfall, with a gentle breeze from the sea and the mountains, the West Java region should be able to become beautiful and prosperous. But the fact is that now the natural environment of West Java has been such a significant change, and routine disasters such as floods, landslides and earthquakes are occuring with drought has been a routine happening every year. It turns out that behind the fertility and natural beauty of West Java there is a sensitive nature, easily turned into a disastrous area if its protected areas are disturbed or converted. The existence of active volcanos that spread all over the area of West Java can cause potential danger to human life in the surrounding areas. The effects of a volcanic eruption is not only the loss of life and property and damage, but also can be a source of natural pollution. However, it should also be remembered that the volcanic activity provides enormous advantages such as fertile soils, abundant raw materials, iron ore, geothermal energy, and a beautiful view (tourism). In other words, aside from volcanic activities cause negative impacts, but also contributed to the positive aspects of human welfare. West Java is located in an area of high earthquake activity. In the last decade several severe earthquakes occurred in West Java, for example, in the southern district of Sukabumi and Tasikmalaya. Probability of occurrence an earthquake in West Java, primarily in the southern part of the region is relatively high, while the earth tremors ranged between 4.7 - 5.6 Reichter scale. Air Air pollution problems continue to shown to increase from year to year. Air pollution from mobile sources especially due to the number of four-wheeled vehicles either private or public, and the two-wheeled vehicle (motorcycle). Parameters which exceeded the quality standard in a some cities in West Java are O3, CO, SO2, Dust, NO2, PM10. Law Enforcement Consistent effort of Environmental law enforcement will provide a strong foundation for the implementation of development, both in the economic, political, social, cultural, defense and security. But in reality, to create the supremacy of law still requires a process and time in order for the supremacy of law to be really able to provide comprehensive implications towards development improvements. So far the government should give administrative sanction in a form of a legal action that can be regarded as preventive efforts and therefore administrative sanctions need to be taken in the context of carry out the environmental law enforcement. In addition to other sanctions that may be applied as criminal sanctions.
VISI DAN MISI INSTITUSI LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA BARAT
VISION AND MISSION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN WEST JAVA
Jawa Barat bertekad menjadi provinsi hijau (green province) dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas yang tidak semata-mata dengan cara menanam pohon, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya perubahan fungsi lahan hijau menjadi areal perumahan maupun bentuk-bentuk lainnya. Semua ini harus mendapatkan dukungan terutama dari para bupati dan walikota di Jawa Barat yang semakin mematuhi tata ruang yang sudah dibuat lewat peraturan daerah masingmasing.
West Java province is committed to become a green province with the support of the general public which is not merely by planting trees, but also to raise public awareness to prevent changes in the function of green land into residential areas as well as other forms. All of this should get support, especially from district heads and mayors in West Java that abide the space planning rules that have been created in each area.
Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Pembangunan Daerah dengan didukung oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat sebagai institusi pengelola lingkungan hidup di Jawa Barat jangka panjang dengan yaitu: a.
b.
c.
Tahun 2008 – 2013 : Menjadi Agen Perubahan dalam Sikap dan Perilaku Ramah Lingkungan Guna Mencapai pembangunan yang Berkelanjutan Tahun 2014 – 2019 : Memantapkan Perubahan dalam Sikap dan Perilaku Peduli Lingkungan secara Menyeluruh Menuju Green Province Tahun 2020 – 2025 : Mencapai Keunggulan Masyarakat Peduli Lingkungan (Green Society) yang Selaras dengan Pencapaian Green Province.
West Java Province adopted the Plan of Regional Development, supported by the Environmental Management Agency (BPLHD) West Java Province as an environmental management institutions in West Java with a long-term, namely: a.
b.
c.
Year 2008 - 2013: Becoming Agents of Change in Attitudes and Behavior To Achieve Sustainable development Sustainable Year 2014 - 2019: Strengthening Changes in Attitudes and Behaviour Towards Comprehensive Environmental Care in Green Province Year 2020 - 2025: Reaching Communities for Environmental Excellence (Green Society) Achieving Consistent with Green Province.
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL
PEMANTAUAN KUALITAS AIR
WATER QUALITY MONITORING
Menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah, terutama disebabkan oleh pencemaran air akibat limbah industri, juga limbah rumah tangga, penambangan, dan lain-lain. Pencemaran ini hampir terjadi di 7 DAS utama di Jawa Barat, yaitu DAS Cimanuk, Citanduy, Ciliwung, Citarum, Cilamaya, Cileungsi-Bekasi, Cisadane. Pencemaran terburuk terjadi di DAS Citarum, dimana industri-industri berada hampir di sepanjang sungai, mulai dari hulu di daerah Kabupaten Bandung sampai di daerah Cikarang Kabupaten Bekasi.Dalam mengatasi masalah air ini diadakan upaya kegiatan normalisasi sungai, pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran air permukaan melalui program AMDAL, penyuluhan dan perbaikan fisik lingkungan.
The reduction of surface water and groundwater quality, mainly due to water pollution caused by industrial waste, as well as household waste, mining, and others. This contamination almost occurs in 7 major watershed in West Java, ie watershed Cimanuk, Citanduy, Ciliwung, Citarum, Cilamaya, Cileungsi-Bekasi, Cisadane. The worst pollution occurred in Citarum watershed, where the industries are located almost along the river, from the headwaters in Bandung regency until Cikarang Bekasi area. In overcoming this issue of water, activities such as river normalization, development and monitoring of surface water pollution through the EIA program, extension and improvement of the physical environment are conducted.
Dalam upaya mengendalikan pencemaran air permukaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan dan melaksanakan program-program antara lain Prokasih dan Superkasih. Program Prokasih direncanakan dilaksanakan terhadap seluruh sungai di 17 DAS yang ada di Jawa Barat, akan tetapi dengan keterbatasan anggaran maka pelaksanaan Prokasih saat ini baru dilaksanakan terhadap sungai di 7 (Tujuh) DAS Utama, yaitu Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Cisadane, Cileungsi/Kali Bekasi, Cilamaya dan Citanduy. Pemilihan ke-7 DAS dengan pertimbangan bahwa beban sungai di tujuh DAS itu cukup berat dan kompleks, begitu pun dengan aktivitas manusianya cukup tinggi.
In an effort to control the pollution of surface water, West Java Provincial Government has developed and implemented programs which, among others, are Prokasih and SUPERKASIH. Prokasih program is planned to be implemented in 17 watershed across the river in West Java, but with a limited budget, the implementation of new Prokasih currently held on the rivers in 7 (Seven) Main watershed, ie Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Cisadane, Cullinan / Kali Bekasi, cilamaya and Citanduy. The choosing of those seven watersheds is on the consideration that the load at those seven rivers in the watershed are quite heavy and complex, along with the high activity of the population around them.
Status Mutu Air
Status of Water Quality
Kualitas air sungai Citarum, Ciliwung, Cisadane, Citanduy, Cimanuk, Cilamaya, dan Cileungsi-Bekasi periode bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober 2012 tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya industri dan padatnya permukiman, namun juga sifat air sungai sangat dipengaruhi pula oleh faktor-faktor alam seperti topografi dan komposisi geologis lahan yang dilalui oleh sungai serta kerusakan lahan di hulu sungai.
Water quality of the rivers Citarum, Ciliwung, Cisadane, Citanduy, Cimanuk, Cilamaya, and Cileungsi-Bekasi during the periods of June, July, August, September, and October 2012 is not only influenced by the high number of industry and crowded settlements, but also the nature of the river water is very influenced by natural factors such as topography and geological composition of the land traversed by the river also by land degradation in the river upstream.
Status Mutu DAS Citarum
Status of Citarum River Water Quality
Status mutu air sungai Citarum bila dievaluasi dengan metode Storet di seluruh lokasi pemantauan, status mutunya adalah cemar berat (D). Namun bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B), cemar sedang (C), sampai cemar berat (D). Kondisi cemar berat lebih didominasi di daerah Citarum hulu, hal ini membuktikan bahwa beban pencemaran Sungai Citarum yang paling berat adalah di daerah hulu.
Citarum river water quality status when evaluated using the Storet method throughout the monitoring location, the quality status is stated as heavily polluted (D). However, when evaluated by the Pollution Index method in all monitored sites, the quality is stated as varies from lightly polluted (B), moderately polluted (C), to heavily polluted (D). The “heavily polluted” condition dominates the Citarum upstream region, which proves that the highest pollution level are in the upstream area of Citarum River.
Status Mutu DAS Cilwung
Status of Ciliwung River Water Quality
Status mutu air sungai Ciliwung bila dievaluasi dengan metode Storet seluruh lokasi pemantauan cemar berat (D). Bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran hampir seluruh lokasi pemantauan juga cemar berat (D), tetapi ada juga yang status mutunya cemar sedang (C) yaitu di lokasi Pondok Rajeg pada pemantauan ke-1 (bulan Juni) dan ke-2 (bulan Juli), serta di lokasi Jembatan Panus pada pemantauan ke-5 (bulan Oktober).
Ciliwung river water quality status when evaluated with the Storet method, the whole monitored location is stated as heavily polluted (D). If evaluated with the Pollution Index method, almost whole monitoring site is also stated as heavily polluted (D), while the other areas stated as moderately polluted (C) i.e. in the monitoring areas of Pondok Rajeg in the first monitoring (in June) and the second monitoring (in July) and in the monitored site of Panus Bridge in the fifth monitoring (in October).
Status Mutu DAS Cisadane
Status of Cisadane River Water Quality
Status mutu air sungai Cisadane bila dievaluasi dengan metode Storet di seluruh lokasi pemantauan, status mutunya adalah cemar berat (D). Bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran hampir seluruh lokasi pemantauan status mutunya cemar berat (D), tetapi ada juga lokasi yang status mutunya cemar sedang (C) yaitu di lokasi Karihkil pada pemantauan ke-3 (bulan Agustus dan ke-4 (bulan September).
Cisadane river water quality status when evaluated using the Storet method throughout the whole monitoring location, status of quality is stated as heavily polluted (D). When evaluated with the Pollution Index method, almost all monitoring location is stated as heavily polluted (D), while the rest of the site is stated as moderately polluted (C) i.e. in the monitoring location of Karihkil in the third monitoring (in August) and fourth monitoring (in September).
Status mutu DAS Citanduy
Status of Citanduy River Water Quality
Status mutu air sungai Citanduy bila dievaluasi dengan metode Storet di seluruh lokasi pemantauan juga status mutunya adalah cemar berat (D). Namun bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B) yaitu di lokasi Panumbangan pada pemantauan ke-5 (bulan Oktober), lokasi Pataruman dan Tunggilis pada pemantauan ke-3 (bulan Agustus) sampai dengan pemantauan ke-5 (bulan Oktober), cemar sedang (C) di lokasi Pataruman pada pemantauan ke-1 (bulan Juni), dan sampai cemar berat (D) untuk periode pemantauan lainnya.
Citanduy river water quality status when evaluated across whole location using Storet method is also stated as heavily polluted (D). However, when evaluated by the Pollution Index method, the quality varies from lightly polluted (B) i.e. in the monitoring location of Panumbangan in the fifth monitoring (in October), the monitoring location of Tunggilis and Pataruman in the third monitoring (in August) to the fifth monitoring (in October), moderately polluted (C) in the monitoring location of Pataruman in the first monitoring (in June), and heavily polluted (D) in other monitoring periods.
Status Mutu DAS Cimanuk
Status of Cimanuk River Water Quality
Status mutu air sungai Cimanuk bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran dan Storet di seluruh lokasi pemantauan status mutunya adalah cemar berat (D).
Cimanuk river water quality status when evaluated using the Storet and Pollution Index method in all monitoring location, the quality is stated asheavily polluted (D).
Status Mutu DAS Cilamaya
Status of Cilamaya River Water Quality
Status mutu air sungai Cilamaya bila dievaluasi dengan metode Storet di seluruh lokasi pemantauan juga status mutunya adalah cemar berat (D). Namun bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari memenuhi baku mutu di lokasi Jembatan Wado (bulan Agustus) cemar ringan (B) yaitu di lokasi Jembatan Tomo pada bulan Agustus, lokasi Jatibarang pada pemantauan bulan Agustus dan Oktober sampai, cemar sedang (C) di lokasi Jembatan Tomo pada pemantauan bulan Juni dan Oktober, lokasi Jatibarang pada pemantauan bulan Juni, dan sampai cemar berat (D) untuk periode pemantauan lainnya.
Cilamaya river water quality status when evaluated across whole location using Storet method is also stated as heavily polluted (D). However, when evaluated using the Pollution Index method, the quality varies among some locations, such as “meets quality standards” in Wado Bridge (in August), lightly polluted (B) in the location of Tomo Bridge in August and in the monitoring location of Jatibarang (in August and October), moderately polluted (C) in the monitoring location of bridge Tomo in June and October and the monitoring location of Jatibarang in June, until heavily polluted (D) in other monitoring periods.
Status Mutu DAS Cileungsi-Bekasi
Status of Cileungsi-Bekasi River Water Quality
Pengambilan sampel air di DAS Cileungsi ini dilakukan di 8 lokasi, yaitu Pekapuran, Cileungsi, Jonggol, Cikeas/Citeureup, Cikeas Hilir sebelum Bekasi, Cikarang, Babelan, dan Marga Jaya. Status mutu air sungai Cileungsi-Kali Bekasi bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran dan Storet di seluruh lokasi pemantauan status mutunya adalah cemar berat (D).
Water sampling was conducted at watershed Cileungsi at 8 locations, i.e. Pekapuran, Cileungsi, Jonggol, Cikeas / Citeureup, Cikeas Hilir before Bekasi, Cikarang, Babelan, and Marga Jaya. River water quality status of Cileungsi-Kali Bekasi when evaluated using the Storet and Pollution Index method is stated as heavily polluted (D).
PEMANTAUAN KUALITAS UDARA
AIR QUALITY MONITORING
Polusi udara kota di beberapa kota besar di Jawa Barat telah cukup memprihatinkan. Di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70 persen. Sedangkan kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15 persen, sisanya berasal dari sumber pembakaran lain, misalnya dari rumah tangga, pembakaran sampah, dan lain-lain.
Urban air pollution in major cities in West Java has been quite apprehensive. In big cities, the contribution of motor vehicle exhaust as a source of air pollution reached 60-70 percent. While the contribution of the flue gas from industrial chimney is only about 10-15 percent, the rest comes from other combustion sources, such as from household waste incineration, and others.
Secara umum kualitas udara di Jawa Barat khususnya di 15 kota/kabupaten (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi) hasil pengukuran BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 menunjukkan 75% dari hari yang dipantau memiliki kualitas udara baik sedangkan sisanya masuk dalam kategori sedang.
Generally air quality in West Java, especially at 15 cities / counties (Indramayu regency, West Bandung Regency, Subang regency, Purwakarta regency, Karawang regency, Sumedang regency, Bekasi regency, Bekasi, Bogor regency, Bogor, Sukabumi, Sukabumi, Banjar, Cirebon, and Cimahi) measurement results from BPLHD of West Java Province in 2012 showed that 75% from the days monitored had good air quality while the remaining in the category of medium quality.
Upaya Pengendalian Pencemaran yang telah dilakukan Jawa Barat adalah melalui kegiatan: -
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Fasilitas dan pembinaan laboratorium lingkungan Program peningkatan pengendalian polusi
PENGELOLAAN B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DAN LIMBAH B3 Limbah B3 yaitu limbah bahan berbahaya dan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut : -
mudah meledak mudah terbakar bersifat reaktif beracun menyebabkan infeksi bersifat korosif limbah lain yang jika diuji dengan metoda toksikologi termasuk limbah B3.
Kegiatan industri merupakan salah satu kegiatan utama yang dapat menimbulkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Selain limbah B3 dalam sektor industri, juga terdapat limbah B3 dalam rumah tangga yang berbahaya bagi kesehatan. Produk seperti insektisida, pembersih porselen, kaca, lantai dan anti sumbat adalah beberapa contoh dari produk rumah tangga yang mengandung B3. Total volume limbah yang dihasilkan di Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar 6.806 ton. Dimana jenis limbah B3 terbesar yang dihasilkan yaitu spent catalyst sebesar 5000 ton.
Pollution Control Efforts in West Java that has been carried are through the following activities: -
Coordination of healthy city assessment / Adipura Monitoring of environmental quality -Monitoring the implementation of environmental policies Facilities and coaching environmental laboratory Pollution control improvement program
MANAGEMENT OF HAZARDOUS MATERIAL (HAZ-MAT) AND IT’S WASTE Haz-Mat waste is the waste from hazardous material which has the following characteristics: - Explosive - Flammable - Reactive - toxic - Causing infection - corrosive - Other kinds of waste which when tested by the toxicology method is classified as haz-mat waste. Industrial activities is one of the main activities that produce hazardous and toxic waste (B3). In addition to the B3 waste in the industrial sector, there is also B3 in the household waste that is harmful to health. Products such as insecticides, porcelain, glass, and floor cleaner, and anti-stoppers are a few examples from household products that contain B3. The total volume of waste generated in West Java in 2012 amounted to 6,806 tons. Where the greatest B3 waste types ever generated is spent catalyst amounted to 5000 tons.
Pengelolaan limbah B3 meliputi penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan pemusnahan limbah B3. Setiap usaha yang mengelola kegiatan tersebut baik secara terpisah maupun rangkaian kegiatan harus memiliki izin. Jenis izin yang telah dipunyai oleh kegiatan/perusahaan di Jawa Barat adalah izin penyimpanan dan pemanfaatan. Terdapat 49 izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada perusahaan untuk masalah pengangkutan limbah B3.
B3 waste management includes storage, transportation, utilization, processing and disposal of B3 waste. Every effort to manage these activities, either separately or in a series of activities must have a license. Type of license that is already held by the activities / companies in West Java are storage and utilization permit. There were 49 permits issued by the Ministry of Environment (MOE) to the company to B3 waste transportation problems. EPCM (Environmental Pollution Control Manager)
EPCM (Environmental Pollution Control Manager) Program EPCM (Environmental Pollution Control Manager) Air atau dikenal juga dengan istilah MPPA (Manager Pengendalian Pencemaran Air) merupakan salah satu program andalan di Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di industri, berkaitan dengan pengelolaan lingkungan melalui sertifikasi kompetensi dari para penanggung jawab atau manager lingkungan khususnya instalasi pengolahan air limbah. Program ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang mengeluarkan limbah cair harus memiliki penanggung jawab instalasi pengolahan air limbah yang bersertifikat atau dikenal juga dengan EPCM. Saat ini ketentuan dalam Perda No.3 Tahun 2004 termasuk program EPCM, telah memasuki masa mandatory, sehingga program EPCM telah berlaku wajib di wilayah Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2007. PROGRAM TRAINING EPCM KE JEPANG : 200-AN PESERTA (GRANT) 335 PEMEGANG SERTIFIKAT UPSCALING TINGKAT NASIONAL (2007)
EPCM program (Environmental Pollution Control Manager) Water or also known as MPPA (Water Pollution Control Manager) is one of the flagship programs in the province of West Java which aims to improve the capacity of human resources in industry, related to environmental management through certification of competencies from the person in charge or environmental manager especially waste water treatment plant. This program is a mandate from the West Java Provincial Regulation No.3 of 2004 on the Management of Water Quality and Water Pollution Control, in which one of the articles mentioned that every company that produces wastewater is mandated to have a manager responsible in wastewater treatment plants who are certified or recognized by the EPCM. Current provisions in Regional Regulation No.3 of 2004 including EPCM program, has entered a period of mandatory, thus EPCM program has been in effect compulsory in the province of West Java beginning in 2007. EPCM TRAINING PROGRAM TO JAPAN: About 200 PARTICIPANTS (GRANT) 335 CERTIFICATE HOLDERS NATIONAL upscaling (2007)
Penilaian Pihak Jepang (JETRO) Terhadap Pelaksanaan EPCM di Jawa Barat
Pada tahun 2010 telah dilaksanakan Pilot Activity EPCM Udara mencakup pelatihan teknis selama 5 hari sesuai bakuan kompetensi EPCM Udara, dilanjutkan dengan ujian sertifikasi oleh IATPI sebagai lembaga sertifikasi. Kegiatan ini kembali dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012.Seperti halnya EPCM Air yang telah diangkat menjadi program berskala nasional oleh KLH melalui Permen LH no. 3/2009 tentang MPPA, EPCM Udara juga telah diangkat menjadi program nasional melalui Permen LH No. 4/2011. EPCM Air dan Udara juga sudah menjadi syarat bagi perusahaan yang ingin mencapai PROPER hijau/emas (kategori beyond compliance).
In the year 2010 EPCM Air Pilot Activity there have been conducted that includes technical training for 5 days corresponding to standard of competence EPCM Air, followed by a certification test by IATPI as a certification body. This activity was held again in 2011 and 2012. As well as EPCM Water that has been appointed as a national program by the Ministry of Environment through the Minister of Environment Regulation no. 3/2009 on the MPPA, EPCM Air has also been appointed as a national program through MOE Regulation No. 4/2011. EPCM Water and Air also has been a requirement for companies who want to reach PROPER green / gold (beyond compliance category).
PROPER TAHUN 2012
PROPER IN 2012
PROPER adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. Program PROPER bertujuan untuk mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency).
PROPER is the assessment program for rating the corporate performance in environmental management. The PROPER program aims to encourage corporate to comply with the environmental regulations and to achieve environmental excellency
Penilaian kinerja berdasarkan pada kriteria penilaian PROPER yang terdiri atas : 1.
2.
Kriteria ketaatan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan penerapan AMDAL yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond complience) untuk pemeringkatan hijau dan emas.
Mulai tahun 2010-2011 Pemerintah Propinsi mulai dilibatkan dalam kegiatan PROPER dengan supervisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggunakan mekanisme dan kriteria pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan mulai tahun 2011-2012 Pemerintah Provinsi diberi kewenangan sampai pada pemberian peringkat Hitam, Merah dan Biru. Peserta PROPER untuk periode 2011-2012 secara nasional adalah sebanyak 1317 perusahaan dan perusahaan dari Jawa Barat sebanyak 184 perusahaan sedangkan jumlah perusahaan yang merupakan kewenangan BPLHD Prov. Jawa Barat adalah sebanyak 104 perusahaan . Sebagaian besar peserta PROPER dari Jawa Barat berasal dari industri tekstil, makanan dan minuman, energi geothermal dan pelapisan logam.
Apabila diuraikan dalam aspek ketaatan maka 81% perusahaan masuk dalam kategori taat dan 19 % perusahaan masuk dalam kategori tidak taat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penaatan perusahaan di Jawa Barat cukup baik karena sebagian besar perusahaan telah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan lingkungan.
Performance assessment is based on PROPER assessment criteria consisting of: 1. 2.
Compliance criteria in the aspect of water pollution control, air pollution control, B3 waste management and the application of EIA which is used for ranking the blue, red and black rating. Aspects of the assessment criteria more than required (beyond complience) for ranking the green and gold rating.
Starting in 2010-2011 the provincial government is beginning to be involved in PROPER activities with supervision from the Ministry of Environment using mechanisms and criteria set by the Ministry of Environment and starting 2011-2012 Provincial Government is to be authorized for the grading up to ratings of Black, Red and Blue. PROPER participants for the period 2011-2012 nationally is 1317 companies and companies from West Java are as many as 185 companies, while the number of companies under the authority BPLHD Prov. West Java is as much as 104 companies. A large part of West Java PROPER participants came from the textile industry, food and beverage, geothermal energy and metal plating.
If described in the compliance aspects then about 81% companies are in the category of obedient and 19% of companies are in the category of disobedient, this suggests that the level of compliance of companies in West Java is quite good because most companies have met the requirements for environmental management.
LABORATORIUM
LABORATORY
Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup adalah keberadaan laboratorium yang dalam hal ini adalah laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan,serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam permen LH No. 06 Tahun 2009 adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid, baik yang dipergunakan untuk mengetahui atau memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.
One important aspect that can affect the effectiveness and efficiency of environmental management is the existence of laboratories which, in this case, is an environmental laboratory that is able to produce valid and reliable data, undeniable, and can be justified scientifically and legally. Therefore, the role and functions of environmental laboratories within the meaning of LH ministerial regulations No.06 The year 2009 is very vital in supporting the tasks of government, especially the authorities in environmental management, particularly in providing accurate and valid environmental quality data, both as a means to determine or monitor the presence or absence of environmental pollution in a certain region as well as evidence in enforcement of environmental law.
Di Jawa Barat sampai saat ini, sebaran laboratorium lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam permen LH No. 06 Tahun 2009 berjumlah 7 laboratorium. Dari 26 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat terdapat 20 laboratorium Instansi Lingkungan Hidup kab/kota yang sudah mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai namun baru 12 laboratorium yang dapat dikatakan sudah operasional dan satu laboratorium yang sudah terakreditasi dan teregistrasi.
In West Java, until now, the distribution of environmental laboratories within the meaning of regulation LH minister. No.06 of 2009 are in total 7 labs. From 26 regencies / cities that exist in the West Java province there are 20 laboratories Environment Agency regencys / cities that already have sufficient infrastructure and facilities only 12 laboratories that can be said already operational and one laboratory that have been accredited and registered. Fostering Environmental Laboratory activities in order to improve environmental monitoring in West Java Year 2012 budget include:
Kegiatan Pembinaan Laboratorium Lingkungan dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan di Jawa Barat Tahunanggaran 2012 antara lain:
1. Penyusunan Mapping Potensi Laboratorium Lingkungan di Jawa Barat yaitu di 5 Kab/kota di Jawa Barat (cluster C) dilakukan untuk memetakan seluruh laboratorium lingkungan yang ada di 5(lima) Kab/Kota di Jawa Barat sehingga dapat diketahui potensi, kapasitas, dan kekuatan laboratorium lingkungan yang ada di wilayah tersebut agar dapat menjadi baseline data dalam mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi laboratorium lingkungan di Jawa Barat. Dari lima kab/kota yaitu Lab. BPLH Kab. Bekasi, Lab. BPLH Kab. Karawang, Lab. KLH Kab. Garut, Lab. BPLH Kota Bogor dan Lab. KPLH Kota Tasik. Hasil evaluasi potensi laboratorium yang sudah dilakukan terdapat 2 lab yang belum operasional, lab. Siap akreditasi sebanyak 1 lab dan 2 pengembangan laboratorium.
1. Preparation of Potential Mapping of Environmental Laboratory in West Java (cluster C) to map all existing environmental laboratories in 5 (five) regencies / cities in West Java so that the potential, capacity, and power of the environmental labs in the region can be known so that it can be used as baseline data in issuing appropriate policy in development of the potential of environmental laboratories in West Java. Of the five regencies / cities, they are Lab. BPLH Kab. Bekasi, Lab. BPLH Kab. Karawang, Lab. KLH Kab. Garut, Lab. BPLH Bogor and Lab. KPLH Tasik City. Results of the evaluation of the labs potential that has been done show that there are two labs that have not been operational yet, one accreditation-ready lab and two development laboratories.
2. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Laboratorium Lingkungan di Jawa Barat (Pra Akreditasi dan Pemeliharaan Kompetensi Laboratorium Lingkungan Serta Koordinasi) ditujukan untuk Laboratorium instansi lingkungan hidup yang dinilai sudah siap untuk mengajukan akreditasi yang terdiri dari : a) UPTB Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi dengan hasil evaluasi penilaian: Persyaratan Manajemen : 57,8%, Persyaratan Teknis : 43,7% Total Penilaian : 48,6% b) UPTB Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang dengan hasil evaluasi penilaian: Persyaratan Manajemen : 8%, Persyaratan Teknis : 17% Total Penilaian : 14% c) UPTB Laboratorium Lingkungan DKPPLH Kota Banjar dengan hasil evaluasi penilaian: Persyaratan Manajemen : 28,43%, Persyaratan Teknis : 15,76% Total Penilaian : 20,28% d) Laboratorium Lingkungan KLH Kota Cimahi dengan hasil evaluasi penilaian: Persyaratan Manajemen : 21,6%, Persyaratan Teknis : 15,76% Total Penilaian : 17,83% e) Laboratorium Lingkungan Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dengan hasil evaluasi penilaian: Persyaratan Manajemen : 20,59%, Persyaratan Teknis : 16,85% Total Penilaian : 19,77%
2. Facilitating Development and Monitoring of Environmental Laboratory in West Java (PreAccreditation and Maintenance of Competence And Coordination Of Environmental Laboratory) intended for laboratory from environmental agencies which are considered to be ready to apply for accreditation which consists of: a) UPTB Environmental Laboratory of Environmental Management Agency (BPLH) Bekasi with evaluation ratings: Management Requirements: 57.8%, Technical Requirements: 43.7% Total Rate: 48.6% b) UPTB Environmental Laboratory of Environment Agency (BLH) Sumedang regency with assessment evaluation: Management Requirements: 8%, Technical Requirements: 17% Total Rate: 14% c) Environmental Laboratory of DKPPLH UPTB Banjar with evaluation ratings: Management Requirements: 28.43%, Technical Requirements: 15.76% Total Rate: 20.28% d) Environmental Laboratory KLH Cimahi with evaluation ratings: Management Requirements:21.6%, Technical Requirements: 15.76% Total Rate: 17.83% e) Environmental Laboratory of Environmental Management Office of Tasikmalaya with evaluation ratings: Management Requirements: 20.59%, Technical Requirements: 16.85% Total Rate: 19.7
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL DAMAGE CONTROL
PLATFORM LINGKUNGAN HIDUP (PEMBAGIAN EKOREGION JAWA BARAT)
PLATFORM ENVIRONMENT (DIVISION OF WEST JAVA ECOREGION)
Ekoregion adalah suatu konsep pewilayahan yang didasarkan pada ekosistem, karena itu juga disebut sebagai geografi ekosistem. Konsep pewilayahan yang disebut dengan ekoregion, dikembangkan dari bidang studi biogeografi. Sedangkan biogeografi sendiri merupakan paduan biologi geografi (geographical biology) yang dikembangkan oleh ahli bilogi dengan geografi biologi (biological geography) yang dikembangkan ahli geografi. Biologi geografi mempelajari sifat tanaman dan hewan dalam kaitannya dengan ruang. Sedang geografi biologi mempelajari pembagian wilayah atau identifikasi satuan ruang berdasarkan kesamaan atau berbedaan spesies, sistematika taxom dan ekosistem.
Ecoregion is a zoning concept that is based on ecosystems, therefore it is also referred to as ecosystem geography. The zoning concept called ecoregions is developed from the field of biogeography studies. While biogeography itself is a combination of geographical biology developed by biologist with biological geography developed by geographers. Geographical biology studies the nature of plants and animals in relation to areas or regions. While biological geography studies zoning or region unit identification based on similarities or differences in species, taxom systematics, and ecosystems.
Penetapan ekoregion adalah dalam rangka penyusunan RPPLH. Maksud disusunnya RPPLH adalah untuk digunakan sebagai acuan pengendalian sumberdaya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk Jawa Barat dipertimbangkan agar pengendalian sumber daya alam muatan RPPLH lainnya terfokus pada pengelolaan air permukaan. Karena sumberdaya alam yang menentukan kehidupan seluruh masyarakat Jawa Barat dan yang menghadapi masalah adalah air permukaan. Secara garis besar aliran sungai di Jawa Barat dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu yang mengalir ke pantai utara dan yang mengalir ke pantai selatan.
Ecoregion determination is within the order of the preparation of RPPLH. The purpose of RPPLH formulation is to be used as a reference of control over natural resources, environmental protection and management, mitigation, and climate change adaptation. For West Java it is considered so that the control of natural resources contained in RPPLH is more focused on the management of surface water. Because the natural resource that determine the lives of all people of West Java and the one with the biggest problem is the surface water. Broadly speaking, the flow of the river in West Java can be divided into two categories: the one flowing to the north coast and the one to the south coast.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan pendekatan ekoregion, yang kemudian di Jawa Barat dirinci menjadi ekodistrik, memang tidak akan sesuai dengan pendekatan wilayah administratif. Ekodistrik bisa berada dalam lintas wilayah tetapi bisa juga berada dalam satu wilayah. Pendekatan ekoregion untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, kawasan hutan dan satuan lingkungan lainnya lebih tepat, mengingat tidak sama dengan wilayah administrasi. Pengelolaan dan perlindungan berbasis ekodistrik mempunyai dua keunggulan yaitu pertama suatu aksi pengendalian atau pemulihan lingkungan menjadi lebih jelas efek berantainya. Kedua dengan berbasis ekodistrik menjadi jelas juga dasar koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Protection and environmental management done by the approach of ecoregion, which is then in West Java has been broken down into ecodistrict, in fact would not fit with the approach of the administrative area. Ecodistrict could be located in the cross-region but could also be within an area. Ecoregion approach for environmental protection and management through the landscape, watershed, climate, forests and other environmental units are more appropriate, given the discrepancies with the administration area. Management and protection based on ecodistrict has two advantages. First, the chain effect from an act of environmental control or recovery to become more obvious. Second, by basing on ecodistrict, the foundation of inter-regional coordination and cooperation in environmental protection and management would also become clearly unmistakable.
AMDAL
Environmental Impact Assessment (EIA)
AMDAL merupakan salah satu instrumen pengendalian lingkungan hidup dimana ketentuan pada UndangUndang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagai persetujuan AMDAL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Adapun izin lingkungan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan.
EIA is one of the instruments for environmental control in which the provisions of the Environmental Act No. 32 of 2009 as the EIA approval is one of the prerequisites to obtain environmental permits. An environmental permit is a requirement to obtain a business / activity permit.
EIA Recomendation 2012
No.
Jenis Dokumen
Kegiatan
1
ANDAL, RKL / RPL
Pengendalian Banjir Citarum Hilir
2
ANDAL, RKL / RPL
Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur
3
ANDAL, RKL / RPL
4
ANDAL, RKL / RPL
5
ANDAL, RKL / RPL
Pemb. Jaringan Transmisi Sutt 150 Kv Dari Pltp Karaha Bodas Kab. Tsk Ke Gi Cilawu Kab. Grt Rehabilitasi Saluran Tarum Barat (Bendung Curug-Bendung Bekasi) Pembangunan Ruas Sentul Sukamakmur, Sukamakmur-Kota Bunga (Cianjur), SukamakmurJonggol, Cibadak-Bantar Kuning-
Pemrakarsa BBWS SUNGAI CITARUM, KEMEN PU BBWS SUNGAI CITARUM, KEMEN PU PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY BBWS SUNGAI CITARUM, KEMEN PU DINAS BINA MARGA PROV. JABAR
No.
Jenis Dokumen
Kegiatan
Pemrakarsa
6
ANDAL, RKL / RPL
7
ANDAL, RKL / RPL
8
ANDAL, RKL / RPL
9
ANDAL, RKL / RPL
10
ANDAL, RKL / RPL
11
ANDAL, RKL / RPL
12
ANDAL, RKL / RPL
13
ANDAL, RKL / RPL
14
ANDAL, RKL / RPL
Cariu Pengumpulan Dan Pengangkutan Limbah B3 Dan Non B3 Pt. Jaya Mukti Mandiri Pengumpulan Limbah B3 Dan Pemanfaatan Logam Terkontaminasi (Peleburan) Pt. Agiel Karya Gemilang Revisi Rkl-Rpl Bendungan Serbaguna Jatigede Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh Pln Industri Alas Kaki (Pabrik Sepatu) Dan Fasilitas Pendukungnya Pt. Changshin Reksa Jaya Pemanfaatan Limbah Oli Bekas, Pt. Tawu Inti Bati Pembangunan Jaringan Sutet 500 Kv Mandirancan-Indramayu, Pt. Pln Pemanfaatan Limbah Batubara Untuk Batako Aerasi Ringan Cikancung Kab. Bandung Pengumpulan Dan Pemanfaatan Limbah B3 Di Kab. Bekasi Oleh Cv. Mekarjaya Pembangunan Waduk Kuningan
15
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan Bendungan Cipanas
BBWS CIMANUKCISANGGARUNG
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan Kawasan Perdagangan Dan Pertokoan (Pengalihan Dari Komisi Kota Tasikmalaya)
PT. JAKARTA INTILAND
16
Selama tahun 2012 terdapat 16 dokumen AMDAL yang disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, tetapi di lain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan UKL UPL suatu rencana kegiatan pada tahun 2012 disajikan pada tabel di bawah ini.
PT. JAYA MUKTI
PT. AGIEL KARYA GEMILANG
PT. PLN (PERSERO) UNIT PEMBANGKIT HIDRO
PT. CHANGSHIN REKSA JAYA PT. TAWU INTI BATI PT. PLN (PERSERO) PT. ANGKASA BUANA CIPTA ENERGI CV. MEKARJAYA BBWS
During 2012 there were 16 EIA documents approved by the EIA Commission of West Java Province. Development conducted by Indonesian nation aims for improving the welfare and quality of life of the people. In the implementation of development processes, on one hand, the nation is facing a problem of a large population with a high population growth rate, but on the other hand it is facing a problem of the availability of limited natural resources. UKL UPL activities of an activity plan in 2012 are presented in the table below.
Pengawasan UKL UPL
No.
Waktu (tgl/bln/thn)
1 2
Januari 2012 2012
3 4
2012 2012
5
Periode Juli Desember 2012 Triwulan IV 2012 2012 2012
6 7 8
Nama Perusahaan/Pemrakarsa
Hasil Pengawasan UKL
UPL
PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills-1 PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Perkebunan Rancabali PT. Perkebunan Nusantara VIII Perkebunan Gunung Mas PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Perkebunan Rancabali
PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
PT. PLN (persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali Sektor Pengendalian Pembangkitan Indramayu PT. Megapolis Manunggal Industrial Develpooment CV. Cipta Karya Utama
No. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Waktu (tgl/bln/thn) 2012 Juli 2012 2012 Oktober 2012 Semester I, 2012 Periode Juli Desember 2012 2012 2012 2012 Oktober Desember 2012 Januari 2012 Juli - Desember 2012
Nama Perusahaan/Pemrakarsa
Hasil Pengawasan UKL
UPL
PT. Miyasaka Indonesia PT. Delta Hulane Pacific PT. Intan Prima Kalorindo PT. PLN (Persero) UIP Transmisi Interkoneksi Sumatera Jawa
PT. Holcim Beton
PT. IK Precision Indonesia
PT. Perkebunan Nusantara VIII Perkebunan Wangunreja PT. Perkebunan Nusantara VIII Perkebunan Wangunreja
PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Kebun Cikumpay
PT. Hirose Electric Indonesia
CV. Purnama Tirtatex
PT. Adira Semesta Industry
Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Development activities to fulfill the needs of the population will increase the demand for natural resources, which raised the pressure on natural resources. Therefore, utilization of natural resources for improvements of the well-being and quality of life of the present and future generations should be accompanied by efforts to conserve the environment. Thus, the development for the improvement of the welfare and quality of life of the present and future generations is a environmentally sustainable development.
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
CONVERSION OF NATURAL RESOURCES
Taman Keanekaragaman hayati (Kehati)
Biodiversity Parks (Kehati)
Keanekaragaman hayati (Kehati) merupakan aset bagi pembangunan daerah dalam penyediaan pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Kehati juga berfungsi sebagai penopang kelestarian jasa lingkungan seperti pengatur tata air, pengendali iklim mikro, habitat makhluk hidup, jasa ekowisata, serta fungsi sosial budaya bagi masyarakat setempat (lokal). Berdasarkan data pustaka, Jawa Barat memiliki tumbuhan endemik dengan jumlah tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 33,7%. Namun, saat ini kondisi keanekaragaman hayati Jawa Barat telah mengalami penurunan yang tinggi akibat tekanan berbagai kegiatan pembangunan yang berorientasi jangka pendek, tekanan jumlah penduduk, eksploitasi flora-fauna secara berlebihan, konversi kawasan hutan menjadi areal lain, dan lain-lain. Hal tersebut tentu saja akan mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan.
Biodiversity (Kehati) is an asset for regional development in providing supply of food, clothing, shelter, medicines, and industrial raw materials. Biodiversity also serves as the support of environmental services such as water regulator, microclimate controller, habitats, eco-tourism services, as well as social and cultural functions for the local community. Based on literal data, West Java has the highest number of endemic plants in comparison with other provinces, amounting to 33.7%. However, the current condition of biodiversity in West Java has been highly decreased due to the high pressures of development activities short term oriented, the pressure of population, excessive exploitation of flora and fauna, conversion of forest areas into non-forest areas, and others. This of course would threaten the sustainability of ecosystems and the environment.
Taman Keanekaragaman Hayati
Salah satu program penyelamatan tumbuhan lokal, langka, dan endemik dari ancaman kepunahan adalah pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati. Program ini diinisiasi oleh KLH RI pada tahun 2008 dan Jawa Barat membangun Taman Kehati sejak tahun 2010 di Kiara Payung Kabupaten Sumedang seluas + 15 Ha dengan SK Gubernur Jawa Barat No 593/Kep.821BPLHD/2011 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat dan SK Gubernur Jawa Barat No 660.1/Kep.1085/Yansos/2012 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat. Rencananya Taman Kehati Jawa Barat mempunyai koleksi jenis tanaman lokal, langka dan endemik di sebanyak 89 jenis dan akan diikuti Taman Kehati Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pembangunan Taman Kehati diprioritaskan pada lahan di luar kawasan hutan untuk kawasan konservasi ek-situ. Adapun maksud dari pembangunan Taman Kehati adalah Melestarikan keanekaragaman hayati jenis endemik, lokal, langka di wilayah Jawa barat dalam rangka menopang kehidupan masyarakat yang keberlanjutan. Dan Tujuannya adalah 1) Membangun dan mengembangkan taman keanekaragaman hayati sebagai kawasan konservasi ek-situ. 2) Menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan lokal dari ancaman kepunahan. 3) Mengoleksi contoh hidup jenis-jenis tumbuhan lokal. 4) Mengembangkan sarana pendidikan, penelitian, dan praktek pengenalan jenis-jenis tumbuhan lokal. 5) Menyediakan sumber benih dan bibit jenis-jenis tumbuhan lokal (gen bank). 6) Mengembangkan Sarana rekreasi alam (ekowisata). 7) Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.
One of the programs of local, rare, and endemic plant species rescue from extinction is Biodiversity Park development. This program was initiated by the Ministry of Environment of Indonesia in 2008 and West Java built Kehati Parks since 2010 in Kiara Payung, Sumedang Regency with an area of + 15 hectares with West Java Governor Decree No. 593/Kep.821-BPLHD/2011 about Location Determination of Biodiversity Parks West Java and West Java Governor Decree No.. 660.1/Kep.1085/Yansos/2012 about business Biodiversity Park in West Java. The Kehati Park in West Java has a collection of local, rare and endemic plant species as many as 89 and will be followed by Kehati Parks District / town in West Java. Kehati Parks development is prioritized on land outside the forest for ek-situ conservation. The purpose of the construction of Kehati Parks is to preserve biodiversity of endemic, local, rare in West Java in order to support the sustainability of community life. And the goals are: 1) To build and to develop biodiversity parks as ek-situ conservation. 2) To save the variety of local plant species from extinction. 3) To collect living examples of local plant species. 4) To develop means of education, research, and practice of introduction of the local plant species. 5) To provide a source of seeds and seedlings of local plant species (gene bank). 6) To develop means of outdoor recreation (ecotourism). 7) To increase the area of urban green open space.
Pusat Mangrove
Mangrove Center
Kerusakan ekosistem dan degradasi area mangrove di Jawa Barat khususnya di pantura (pantai utara) Jawa Barat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Penyebab utama terjadinya Kerusakan ekosistem dan degradasi area mangrove di Jawa Barat khususnya di pantura Jawa Barat adalah akibat adanya pemanfaatan atau peningkatan kegiatan konversi hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti pembukaan tambak, pengembangan kawasan industri dan pemukiman baik di wilayah pesisir maupun di luar pesisir yang tidak mempertimbangkan aspek berkelanjutan.
Damage to ecosystems and degradation of mangrove areas in West Java, especially on the north coast (north shore) of West Java has reached a worrying level. Major cause of ecosystem destruction and degradation of mangrove areas in West Java, especially in the north coast of West Java is due to the utilization or increased activity of mangrove forest conversion into other uses such as opening farms, development of industrial and residential areas both within coastal areas and outside the coastal areas that do not consider sustainable aspects.
Dampak dari kerusakan ini adalah hilang dan berkurangnya fungsi jasa lingkungan dari mangrove. Salah satu dampak yang sudah dirasakan adalah terjadinya pengikisan pantai atau abrasi. Dampak lainnya yaitu penurunan kualitas sumberdaya alam pesisir seperti ikan dan erosi pantai. Penurunan kualitas lingkungan ini diantaranya banyak tambak tidak berfungsi dengan baik, rusaknya tempat pemijahan ikan, berkurangnya populasi benur dan nener, terjadinya intrusi air laut serta berkurangnya daerah asuhan perikanan. Permasalahan di area mangrove timbul melalui tekanan-tekanan terhadap lingkungan yang tidak berdiri sendiri tapi saling terkait.
The impact of this damage is the lost and reduction of the functions of the mangrove ecosystem services. One of the effects that are already been felt is the occurrence of coastal erosion or abrasion. Other impacts are the decline in the quality of coastal natural resources such as fish and coastal erosion. This environmental degradation, among others are ponds which are not functioning properly, damage to fish-breeding facility, fry and milkfish population decline, the intrusion of sea water and the reduction of areas for breeding fish. Problems in the mangrove areas are caused through the pressures on the environments which are interrelated one and another.
Gambar 3D Pusat Wisata Mangrove
Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya penjagaan kawasan mangrove disertai dengan penyediaan benih atau pohon mangrove siap tanam untuk upaya penanaman kembali hutan/kawasan mangrove. Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan di atas, maka perlu adanya suatu pusat mangrove untuk Provinsi Jawa Barat. Diman pusat mangrove ini akan memiliki fungsi sebagai perbaikan kawasan mangrove melalui kegiatan pembibitan, wisata-edukasi, bahkan penelitian. lokasi percontohan awal pusat mangrove di Jawa Barat ada di Kabupaten Indramayu yang terbagi atas : 1. 2. 3.
Kecamatan Pasekan, Desa Pabean Ilir sebagai pusat riset mangrove Kecamatan Indramayu, Desa Karongsong sebagai pusat wisata mangrove Kecamatan Cantigi, Desa Lamaran Tarung sebagai pusat pembibitan mangrove
Efforts to increase awareness of the importance of preservation of mangrove areas are needed, accompanied by the provision of mangrove seeds or ready-to-plant mangrove trees for reforestation / mangrove areas recovery efforts. Based on the problems and needs mentioned above, it is necessary for the establishment of a mangrove center for West Java Province. Where this mangrove center will have a function of mangrove areas recovery through seeding activities, education-tourism, and even research. Initial pilot mangrove central location in West Java is in Indramayu Regency, which is consisted of: 1. Pasekan districts, Pabean Ilir village as the mangrove research center 2. Indramayu districts, the Karongsong village as the mangrove tourism center 3. Cantigi districts, Lamaran Tarung village as the mangrove nurseries center
Gambar 3D Pusat Riset Mangrove
PERUBAHAN IKLIM Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tetapi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Posisi relatif wilayah terhadap wilayah lain dalam menoleransi bencana.
DAS Citarum berada pada beberapa wilayah administrasi kabupaten dan kota. Anak sungai Citarum sebagian besar mengalir melalui wilayah Kabupaten Bandung dan terkumpul pada Waduk Saguling dan Waduk Cirata. Aktivitas penduduk di sepanjang daerah aliran anak sungai banyak menimbulkan limbah domestik perkotaan, pedesaan, industri dan persawahan sehingga kualitas airnya dipengaruhi oleh kegiatan tersebut, khususnya pada wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Banjir merupakan kondisi yang terjadi tiap tahun pada musim hujan namun, debit sungai selama musim kering sangat rendah dengan tingkat pencemaran yang sangat tinggi, terutama di wilayang induk Sungai Citarum Hulu.
CLIMATE CHANGE Climate change is the change in the physical condition of the earth's atmosphere such as temperature and rainfall distributions with a devastating impact on many sectors of human life. These physical changes occur not only for a few moment, but in a fairly long period of time. Position relative to other regions in the area of disaster tolerate.
Citarum watershed is within some areas of the administrative regency and the city. Creeks of Citarum river flow through most of the Bandung regency and collected on Saguling and Cirata water reservoir. Population activity along the creek streams generated a lot of urban, rural, industrial and rice fields domestic sewage that the water quality is affected by these activities, particularly in the area of West Bandung Regency, Bandung Regency, and the cities of Bandung and Cimahi. Flood has become an annual ocurrence during the rainy season, however, streamflow during the dry season becomes very low with very high levels of pollution, especially in the main area Citarum Hulu.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kategori Kerentanan di Kabupaten DAS Citarum
PENINGKATAN KAPASITAS
CAPACITY BUILDING
PPNS dan PPLH
PPNS and PPLH
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang cenderung mengalami degradasi lingkungan yang cukup signifikan, yang salah satunya disebabkan perencanaan pembangunan tidak seimbang disamping belum terintegrasinya/ mengarus-utamakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap setiap aspek pembangunan.
West Java Province is one of the provinces that are subject to significant environmental degradation, one of which is caused by unbalanced development planning in addition to unintegrated management and protection of the environment in every aspect of development.
Meluasnya berbagai dampak lingkungan semakin mengancam keberlanjutan fungsi ekosistem. Agar dampak negatif tersebut tidak semakin memburuk, perlu dilakukan berbagai langkah pencegahan, di antaranya melalui penegakan hukum. Atas amanat UU No. 23 Tahun 1997, kementerian Negara Lingkungan Hidup mengadakan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup baik ditingkat Pusat maupun daerah (PPLH dan PPLHD) dan bagi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS-LH).
Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diperlukan setelah tahapan inventarisasi lingkungan dan penetapan wilayah ekoregion. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional, dikaitkan dengan kepedulian wilayah (propinsi) setempat, dimaksudkan untuk memberi arahan kebijakan umum kepada pemerintah daerah agar dapat menindak lanjutinya kedalam kerangka program pengelolaan lingkungan.
Widespread environmental impacts increasingly threaten the sustainability of ecosystem functions. So that negative impacts are not getting worse, necessary preventive measures are needed, including through law enforcement. On the mandate of Act. 23 In 1997, the Ministry of Environment provided education and training for Environmental Monitoring Officers at both central and regional (PPLH and PPLHD) levels and for Investigation of Civil Servants (PPNS-LH).
In the Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, Protection and Environmental Management Plan (RPPLH) is required after the stage of environmental inventory and ecoregion zoning. Protection and Environmental Management Plan (RPPLH) of West Java Province is developed based on national policy, is associated with concern of the local region (province), and is intended to provide general policy guidance to local authorities to be able to follow up into the framework of environmental management programs.
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Jawa Barat telah melakukan diklat dengan jumlah peserta seperti tertera pada tabel di bawah di atas. Pada tahun 2008 terdapat 12 kabupaten kota memiliki PPLH dan 7 kabupaten kota memiliki PPNS. Terjadi peningkatan SDM pada tahun 2012 yaitu sebanyak 24 kabupaten kota memiliki PPLH dan 15 kabupaten kota memiliki PPNS.
In order to improve human resource in environmental management and protection, West Java has conducted training with the number of participants as indicated in the table below in the above. In 2008 there were 12 regencies that have PPLH and 7 cities that have PPNS. An increase in human resources in the year 2012 is as many as 24 regencies that already have PPLH and 15 cities that already have PPNS.
ADIWIYATA DAN SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN (SBL)
ADIWIYATA and ECO-SCHOOL Adiwiyata
Adiwiyata Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan hidup. PLH di Jawa Barat diimplementasikan dalam program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) dan Adiwiyata. Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif.
Environmental Education (PLH) is an attempt to change the behavior and attitudes conducted by various parties or elements of society that aims to improve the knowledge, skills, and awareness of environmental values. EE in West Java is implemented in Environmentally Cultured School (Eco-School) programs and Adiwiyata. Adiwiyata program is one of the programs by the Ministry of Environment in order to promote the knowledge and awareness of the school community in environmental protection. It is expected that each school community to get involved in school activities towards a healthy environment and avoid negative environmental impacts.
Tujuan program Adiwiyata adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Terlihat di Jawa barat terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2012 dalam jumlah sekolah peraih Adiwiyata.
Adiwiyata program’s goal is to create responsible school community in the efforts of protection and management of environment through sophisticated school governance to support sustainable development. Seen in west Java there is a significant increase of the number of Adiwiyata-winning schools in 2012.
Jumlah Sekolah Peraih Adiwiyata 12
Jumlah Sekolah
10 8 6 4 2 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tahun
Sekolah Berbudaya Lingkungan
Eco-School
Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) adalah pengelolaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman atas kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar saat ini sebagai satu unit lingkungan terkecil, dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup saat ini dan yang akan datang.
Environmentally Cultured School (SBL) is the management of formal education at primary and secondary education, which is based on the awareness and understanding on conditions of school environment and the surrounding environment at present time as the smallest unit of environment, in order to develop creativity, feeling, willing, and works to maintain, improve and enhance the environmental quality of today and the future.
Mekanisme pelaksanaan SBL di Provinsi Jawa Barat
Tujuan SBL di Provinsi Jawa Barat adalah menyediakan wahana yang mampu mendukung dan berperan nyata dalam upaya menumbuhkembangkan sumber daya manusia yang berbudaya lingkungan. Visi SBL di provinsi Jawa Barat adalah terbentuknya generasi yang peduli lingkungan dan mampu mengimplementasikan kepeduliannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan signifikan jumlah sekolah penerima penghargaan SBL di Jawa Barat.
The objective of SBL in West Java is to provide means that can support and contribute to the effort to develop a environmentally cultured human resources. SBL Vision in West Java is the formation of a generation with environmental consciousness and capability to implement care in daily life. In 2012 there was an significant increase in the number of schools receiving the SBL award in West Java.
ADIPURA
ADIPURA
Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih dan teduh yang menuju kepada Kota Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
Adipura is a tribute to cities in Indonesia that are successful in the field hygiene and urban environmental management. Adipura is organized by the Ministry of Environment. The program’s goal is to improve the performance of local government and encourage public participation in creating a clean and quiet town that leads towards the Environmental and Sustainable Cities.
Penilaian Adipura terbagi dalam empat kategori yakni kota metropolitan (berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.001-1.000.000 jiwa), kota sedang (100.001-500.000 jiwa), dan kota kecil (kurang dari 100.000 jiwa). Adapun indikator penilaiannya terdiri dari sektor fisik 75 persen dan nonfisik sebesar 25 persen.
Adipura assessment is divided into four categories namely metropolitan cities (population of more than 1 million inhabitants), large cities (500.001-1.000.000 inhabitants), medium cities (100.001-500.000 inhabitants), and small towns (fewer than 100.000 inhabitants). The assessment indicator consists 75 percent of the physical sector and 25 percent of non-physical.
KAMPANYE LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL CAMPAIGN
Kampanye lingkungan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan menjaga lingkungan agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya serta menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beberapa kampanye lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu HCPSN, Earth Hour, Kampanye kawasan bebas asap rokok, dan Budaya Cinta Lingkungan (BCL).
Environmental campaign is one of the strategies to improve community development also as increased efforts to protect the environment in order to keep the environment to continue to function according to their appropriation and to keep the environmental supporting and carrying capacity. Some environmental campaigns conducted in 2012 include HCPSN, Earth Hour, smokefree area Campaign, Environment-Loving Culture (BCL).
HCPSN (Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)
HCPSN (National Animal and Flower Love Day)
Tujuan utama penyelenggaraan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) adalah untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, dan pelestarian puspa dan satwa nasional juga guna menumbuhkan dan mengingatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan kita. Peringatan HCPSN Jabar digelar pada tanggal 22-23 November 2012 di Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat.
The main objective of the implementation of National Animal and Flower Love Day (HCPSN) is to raise awareness, protection, and preservation of the national flower and animal also to grow and to remind the know of importance of flowers and animals in our lives. Tne Anniversary of HCPSN Jabar was held on 22 to 23 November 2012 at the Office of Environmental Management Agency (BPLHD) West Java.
Kampanye Kawasan Bebas Rokok
Smoke-free Area Campaign
Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok. Selain merusak kesehatan, rokok juga secara ilmiah sangat berpengaruh merusak lingkungan, baik itu pencemaran melalui udara, tanah, dan air.Selain memberi dampak kepada lingkungan, asap rokok juga memberi dampak polusi terhadap tanah dan air.
Cigarettes is a toxic thing that gives relaxed effect and suggestion to feel more manly. Behind the very little amount of usefulness or benefits from it, a cigarette contains a very enormous danger for people who smoke and those around smokers although they don’t smoke. Besides damaging health, smoking is also very influential scientifically in damaging the environment, be it as air pollution, soil, and water. In addition to the environmental impact, cigarette smoke also have an impact on soil and water pollution.
Gerakan anti rokok di Indonesia perkembangannya sejalan dengan perkembangan di tingkat dunia. Untuk menanggulangi bahaya merokok, pemerintah atas desakan WHO mengeluarkan beberapa peraturan mengenai kandungan nikotin dan tar yang terus-menerus masih didiskusikan. Selain itu juga mengatur iklan dan promosi rokok.
Anti-smoking movement in Indonesia is growing in line with developments at global level. To overcome the dangers of smoking, the government at the urging of WHO issued a regulation on the content of nicotine and tar that is constantly under discussion. It also regulate cigarette advertising and promotion.
BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai Instansi pemerintah juga melakukan gerakan kampanye kawasan bebas rokok di daerah Ciamis dan Bogor. Kampanye tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengenalkan bahaya rokok bagi lingkungan hidup dan masyarakat khususnya kalangan remaja. .
BPLHD West Java Province as a Government institution is also in line in the smoking-free area campaign movement in Ciamis and Bogor. The campaign was carried out in an attempt to introduce the dangers of smoking for the environment and the community, especially among teenagers.
Budaya Cinta Lingkungan (BCL)
Love Culture Environment (BCL)
Kegiatan Budaya Cinta Lingkungan (BCL) merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam rangka memberikan sosialisasi bagi pedagang yang ada di Gasibu mengenai cara pengelolaan sampah di area Gasibu. Kegiatan BCL dilaksanakan setiap hari minggu di area Gasibu dimana kegiatan ini tidak hanya diikuti dari BPLHD Jawa Barat saja, tetapi diikuti pula oleh OPD lain dan instansiinstansi non pemerintah, seperti universitas, Bank dll.
Environment Loving Culture Events (BCL) is one form of campaigns conducted by BPLHD West Java province in order to provide socialization for existing traders in Gasibu about waste management in the Gasibu area. BCL activities are held every Sunday at Gasibu area where this activity is not only followed from BPLHD West Java alone, but followed by another OPD and non-government institutions, such as universities, Bank, etc..
Kegiatan BCL ini dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan sore. Pada shift pagi rekan-rekan BPLHD dan OPD di bandung dibantu oleh teman-teman mahasiswa di bandung melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada para pedagang. Kegiatan Pada shift sore terlihat bahwa dari sosialisasi yang dilakukan pada pagi harinya kepada para pedagang, tumpukan sampah yang biasanya masih banyak sekarang sudah berkurang. Tidak terlalu banyak terjadi penumpukan sampah, sehingga bisa sedikit membantu dinas kebersihan dalam pembersihan area Gasibu yang setiap minggu digunakan oleh pedangang untuk berjualan dari pagi sampai siang hari.
BCL's activities are divided into two shifts, the morning shift and afternoon. In the morning shift BPLHD colleagues and OPD in Bandung assisted by college student friends to socialize waste management to the traders. In the afternoon shift activities it is seen that after the socialization done in the morning to the traders, the amount of garbage piles that was usually high is much reduced now. Not too much in the accumulation of garbage, so it can help ease the work of the sanitation department workers in the cleanup of Gasibu are which is used by trader to trade from morning till noon every week.
Earth Hour
Earth Hour
Provinsi Jawa Barat mengadakan program EARTH HOUR 2011 & 2012 yaitu PEMADAMAN LISTRIK 1 JAM dengan PENGHEMATAN 660MW dengan pelibatan 48 sponsor. Sampai Tahun 2011, sejumlah 135 negara secara serentak telah berpartisipasi dalam Earth Hour dengan melibatkan 80 Ibukota negara diantara 5.251 Kota yang berkomitmen, serta lebih dari 1.700 ikon Negara/Kota yang dimatikan. Hingga saat ini Earth Hour merupakan gerakan konservasi lingkungan yang terbesar di dunia, berdasarkan tingkat pencapaian partisipasi sebesar 1,8 milyar penduduk dunia.
West Java Province run EARTH HOUR 2011 & 2012 that is 1 HOUR OF TURNING OFF NONESSENTIAL LIGHTS with EXPECTED POWER SAVING OF 660MW with the involvement of 48 sponsors. Until the year of 2011, 135 countries have participated simultaneously in "Earth Hour" involving 80 capital cities of 5251 committed cities and more than 1,700 icons of country / city turned off. Until now the "Earth Hour" is an environmental conservation movement in the world, based on the achievement level of participation of 1.8 billion of world population.
Pada Tahun 2012 ini, Earth Hour mengangkat tema “I Will if You Will” – di Indonesia disampaikan dengan pesan “Ini Aksiku, Mana Aksimu”. Pesan ini meneruskan semangat untuk menggugah kita meneruskan gaya hidup yang ramah lingkungan dan berbuat lebih banyak lagi untuk melestarikan lingkungan.
In this 2012, the "Earth Hour" applies the theme "I Will if You Will" - in Indonesia it is delivered by the message "This is My Action , Where's Yours". This message continues to inspire us to keep the spirit of an environmentally friendly lifestyle and do more to preserve the environment.
PEMANTAUAN BERBASIS MASYARAKAT
COMMUNITY-BASED MONITORING
Pengelolaan SDA cara lama yang dilakukan sendirisendiri atau secara terbatas oleh instansi-instansi pemerintah dan para ahli bidang air sudah tidak dapat secara efektif mengatasi permasalahan memburuknya kualitas air sungai. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan perlu melibatkan banyak pihak di luar instansi pemerintah sehingga masyarakat perlu difasilitasi agar mau dan mampu berpartisipasi dalam upaya mengelola SDA diantaranya dalam upaya pelaksanaan pemantauan kualitas air, yang artinya lingkage antara sungai dengan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai harus dibangun.
The old way of Management of Natural Resources conducted a on their own or be limited by government agencies and water experts have been unable to effectively address the problem of deteriorating water quality of the river. Sustainable management of natural resources needs to involve many parties outside the government agencies so that the public needs to be facilitated in order to will and able to participate in such an effort to manage natural resources in the implementation of water quality monitoring, which means linkage between the river environment with people who live around the river should be built.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XI Pasal 70 bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi kualitas lingkungan hidup sehingga pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Selain itu Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pasal 84 mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.
This is in line with the mandate of Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment Chapter XI of Article 70 that the public has the same rights and opportunities to play an active role in the protection and management of the environment and the public have the right to obtain information of the environment so that the monitoring of environmental quality that involves the active participation society into something that should be implemented. Furthermore Act No. 7 of 2004 on Water Resources Article 84 mandates that citizens have an equal opportunity to participate in the planning, implementation, and monitoring of water resources management.
Untuk itu BPLHD Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pendekatan pemantauan dan pengawasan sungai di DAS Citarum dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat (berbasis masyarakat) yang memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan dengan diiringi pembekalan kemampuan dan keterampilan masyarakat pemantau sungai serta sarana pendukung pelaksanaan pemantauan.
For that BPLHD West Java Province has carried out monitoring and surveillance approaches in Citarum river by involving the active participation of the community (community-based) that are committed to environmental sustainability, accompanied by debriefing capabilities and skills of the people monitoring the river as well as a means of supporting the implementation of the monitoring.
Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan sungai berbasis masyarakat di DAS Citarum adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi awal ke OPD Lingkungan Hidup dan masyararakat peduli lingkungan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. 2. Pembagian segmen DAS Citarum dan kelompok masyarakat di setiap segmen. Kelompok masyarakat DAS Citarum terbagi dalam 9 kelompok (setiap kelompok masyarakat terdiri dari 25 orang), yaitu: 1. Segmen G. Wayang-Wangisagara-Koyod Kab. Bandung 2. Segmen Koyod-Setelah IPAL Cisirung kab. Bandung 3. Segmen Setelah IPAL Cisirung-Sukamukti Kab. Bandung 4. Segmen Sukamukti-Nanjung Kab. Bandung 5. Segmen Nanjung-Margaasih Kab. Bandung 6. Segmen Margaasih-Selacau-Sebelum Waduk Saguling Kab. Bandung Barat 7. Segmen Outlet Waduk Jatiluhur-Bendung Walahar Kab. Purwakarta 8. Segmen Bendung Walahar-Tunggakjati Kab. Karawang 9. Segmen Tunggakjati-Muara Gembong kab. Bekasi 3. Pembuatan SK Kelompok Masyarakat dengan Surat keputusan Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat No. 660.1/410/BPLHD/2012 tentang Kelompok Masyarakat pemantau dan Pengawas Pencemaran pada Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Sosialisasi dan pencanangan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Sungai Berbasis Masyarakat oleh bapak Gubernur (diwakili bapak Asisten II) 5. Focus Group Discussion mekanisme pemantauan dan pengawasan sungai berbasis masyarakat. 6. Pelatihan pemantauan dan pengawasan sungai berbasis masyarakat 7. Pembuatan Buku pedoman pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sungai berbasis masyarakat 8. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan sungai berbasis masyarakat. 9. Pelaporan kegiatan pemantauan dan pengawasan sungai oleh kelompok masyarakat setiap bulan kepada BPLHD Prov. Jabar dan OPD Lingkungan kab/kota setempat.
Stages of the implementation of the monitoring and supervision of community-based river Citarum River Basin are as follows: 1. Early socialization to OPD Environment and community care environment in Bandung district, West Bandung, Purwakarta, Karawang regency, and Bekasi. 2. Citarum segment division and community groups in each segment. Community group Citarum divided into 9 groups (each group consisting of 25 people society), namely: 1. Segment G. Puppet-Wangisagara-Koyod Kab. bandung 2. Segment-After WWTP Cisirung Koyod district. bandung 3. Segment After-Sukamukti Cisirung District WWTP. bandung 4. Segment-Nanjung Sukamukti Kab. bandung 5. Segment-Margaasih Nanjung Kab. bandung 6. Margaasih segment-Before-Selacau Saguling Kab. West Bandung 7. Segment-Weir Outlet Jatiluhur Walahar Kab. Purwakarta 8. Tunggakjati weir segment Walahar-Kab. Karawang 9. Segment Tunggakjati-Muara district kingpin. Bekasi 3. SK-making Community Groups with Chief decree No. BPLHD West Java Province. 660.1/410/BPLHD/2012 of Supervisors of Community and pollution monitoring at Watershed (DAS) 4. Socialization and launching Activity Monitoring and Community-Based Monitoring River by the Governor (represented by the father Assistant II) 5. Focus Group Discussion monitoring mechanisms and community-based supervision. 6. Training monitoring and supervision of communitybased 7. The manual creation of monitoring and supervision of the implementation of community-based 8. Implementation of monitoring activities and community-based supervision. 9. Reporting and monitoring of river monitoring activities by community groups every month to BPLHD Prov. Environment and OPD Jabar district / municipality.
ECO OFFICE
ECO OFFICE
Ekologi adalah ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Dapat juga di definisikan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap makhluk hidup (Indriyanto,2006). Office adalah tempat kita melakukan berbagai aktivitas yang memiliki tujuan tertentu.
Ecology is the science about the relationship between an organism and its environment. Can also be defined that ecology is the study of the influence of environmental factors on living things (Indriyanto, 2006). Office is where we do a variety of activities that have a specific purpose.
Program "Eco Office" merupakan program yang melibatkan setiap personil kantor (PERILAKU) untuk berperan aktif dalam kegiatan mewujudkan lingkungan kantor yang bersih dan efisien dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan energi secara berkelanjutan. Eco Office merupakan refleksi kebijakan kantor yang menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman dan sehat yang melibatkan seluruh aktivitas.
"Eco Office" program is a program that involves every office personnel (BEHAVIOR) to take an active role in the activities to create a clean and efficient office environment in sustainable utilization of natural resources and energy. Eco Office is a reflection of office policies that implement an Environmental Management System (SML) in an effort to create a clean environment, beautiful, comfortable and healthy that involves all activities.
Kontribusi emisi CO2 disektor bangunan terbesar dibanding industri dan transportasi. Konsumsi energi dalam bangunan 30-40%, maka dari itu harus ada effort di sektor bangunan untuk mengurangi pemanasan global dan menghindari kerusakan bumi dimasa datang.
Contribution of CO2 emissions in building sector is the largest compared to the transportation and industry. Energy consumption in buildings is 30-40%, thus there must be effort in the building sector to reduce global warming and to avoid damage to the earth's future.
Tujuan dari program Eco Office adalah Menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman serta menyehatkan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemakaian sumber daya alam dengan sasaran mengubah sikap dan perilaku individu kantor untuk lebih peduli lingkungan dan melakukan penghematan sehingga dapat tercapai semua Kantor OPD Provinsi Jawa Barat sebagai Kantor Bertaraf Internasional.
The purpose of the program Eco Office is to create a clean, beautiful, comfortable and healthy office environment, as well as to improve the effectiveness and efficiency in utilization of natural resources with the goal of changing the attitudes and behavior of individual offices for better care for the environment and make savings that can be achieved all Office OPD West Java as the Office of International Standard.
Tahapan Provinsi Jawa Barat menjadi Eco Office adalah sebagai berikut :
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT
Upaya penegakan hukum lingkungan yang konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan.
Consistent effort of Environmental law enforcement will provide a strong foundation for the implementation of development, both in the economic, political, social, cultural, defense and security. But in reality, to create the supremacy of law still requires a process and time in order for the supremacy of law to be really able to provide comprehensive implications towards development improvements.
Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalan penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai langkah terakhir (ultimum remedium).
Strict and consistent administrative sanctions enforcement efforts by the government in accordance with the authority that will affect the law enforcement in preserving the environment. In connection with this, the enforcement of administrative penalties are the frontline role in environmental law enforcement (primum remedium). If the administrative penalty is assessed to be ineffective, then a means of criminal sanctions as the last attempt is used (ultimum remedium).
Dalam upaya penegakan hukum lingkungan tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah memfasilitasi pengaduan masyarakat tentang dugaan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan baik oleh kegiatan industri, maupun oleh berbagai jenis kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
In the efforts of environmental law enforcement, one of the efforts to take is to facilitate public complaints about alleged ocurrence of pollution or environmental destruction both by industrial activities, as well as by various other activities that impact on the environment.
