Kata Pengantar Pola pembangunan berkelanjutan merupakan syarat mutlak bagi kesinambungan roda pembangunan yang tengah berjalan saat ini. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan semua aspek secara holistik. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek lingkungan hidup dalam arti bahwa setiap kegiatan pembangunan harus terintegrasi dengan pembangunan lingkungan hidup itu sendiri sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Tanpa memperhatikan kesesuaian tersebut, sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan akan tereksploitasi secara berlebihan padahal keberadaan sumberdaya alam sangat terbatas. Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan lingkungan hidup dibutuhkan data dan informasi lingkungan hidup yang terukur, akurat dan berkesinambungan. Penyediaan data dan informasi ini sejalan dengan upaya pengembangan sistem informasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik. Buku Status Lingkungan Tahunan (ASER) Jawa Barat merupakan dokumen yang menyajikan informasi kondisi lingkungan, dampak permasalahan, respon pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Dalam penyajianya sendiri dibuat dalam bahasa yang sederhana, menarik dan enak dibaca sehingga mudah dimengerti oleh seluruh pembaca atau pihak yang berkepentingan.
Penerbitan Buku Status Lingkungan Tahunan (ASER) Jawa Barat Tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat guna mencapai harapan kita bersama untuk dapat mendukung serta mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah kita yaitu “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis, Sejahtera Tahun 2013”. Terimakasih
Bandung, Desember 2011 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
Foreword Sustainable development pattern is a necessary condition for the sustainability of the ongoing construction of the wheel today. In implementing sustainable development, local governments must carry out the development by considering all aspects in a holistic manner. One aspect to consider is the environmental aspect in the sense that any development activities should be integrated with the development of environment itself to fit the carrying capacity of the environment. Without regard to suitability, the natural resources as basic capital for development will be exploited in excess while the existence of natural resources are very limited.
To support the implementation and improvement of policy on environmental development, the measured, accurate and continuous data and information on environment shall be required. The provision of data and information is in line with the efforts of development of information systems as set out in Act No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and in order to realize the public accountability as mandated by Act No. 14 of 2008 on Public Information Transparency.
Book of Annual State Environmental Report (Aser) of West Java is a document that presents the information on environmental condition, the impact of issues, government and community response in addressing environmental issues. It is presented in a simple, attractive and easy to read to be easily understood by all readers or interested parties.
The publishing of Book of Annual State Environmental Report (Aser) of West Java in 2011 is expected to be a useful source of information in order to achieve our common hope to be able to support and realize the vision of our Medium-Term Development "The achievement of the Independent, Dynamic, Prosperous Community of West Java by the Year 2013 ". Thank you
Bandung, December 2011 Governor of West Java
Ahmad Heryawan
PROFIL JAWA BARAT Wilayah Administrasi dan Kondisi Fisik Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota dengan 520 kecamatan, 5.245 desa dan 626 kelurahan. Peta wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1 Pembagian Administrasi Provinsi Jawa Barat Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3,644,185.50 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.
Iklim di wilayah Jawa Barat adalah iklim tropis dengan suhu terendah tercatat 9oC yaitu di Puncak Gunung Pangrango dan suhu tertinggi tercatat 34oC di daerah pantai utara. Tetapi pada bulan Oktober 2008, suhu di Jawa Barat pernah mencapai 35oC selama 3 – 4 minggu yang hampir merata terjadi di seluruh daerah di Jawa Barat. Curah hujan rata-rata tahunan di Jawa Barat mencapai 2.000 mm/tahun, namun di
beberapa daerah pegunungan bisa mencapai 3.0005.000mm/tahun. PROFILE OF WEST JAVA
Administration Area and Physical Condition Administratively, the province of West Java consists of 17 regencies and 9 cities with 520 districts, 5245 villages and 626 Urban Villages. Map of the administrative area of West Java Province is displayed in Figure 1 (Administrative division of West Java Province). The total area of West Java Province covers land area of 3,644,185.50 hectares and a coastline of 755.829 km. the land of West Java can be divided into the region of steep mountains (9.5% of the total area of West Java) located in the south with an altitude over 1,500 m above sea level (asl), region of gently sloping hillside (36.48%) located in the central part with a height of 10 – 1,500 m above sea level, and the vast plains (54.03%) located in the north with a height of 0 - 10 m above sea level. The largest land cover in West Java as mixed farms (22.89% of the area of West Java), rice (20.27%), and oil (17.41%), while the area of primary forest and secondary forest in West Java is only 15, 93% of the total area of West Java. The climate in West Java is a tropical climate with lowest recorded temperature of 9 ° C at the summit of Mount Pangrango and the highest recorded temperature 34 ° C in the northern coast. But in October 2008, temperature in West Java once reached 35 ° C for 3-4 weeks almost evenly in all areas in West Java. Rainfall annual average in West Java is up to 2,000 mm / year, but in some mountain areas can reach 3,000 - 5,000mm/year.
Secara geologis daratan Jawa Barat merupakan bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Wilayah pegunungan sebagian besar menempati wilayah bagian tengah dan selatan Jawa Barat. Pada bagian tengah terdapat gunung-gunung berapi aktif seperti Gunung Salak (2.211 m), Gede-Pangrango (3.019 m), Ciremai (3.078 m) dan Tangkuban Perahu (2.076) berangkai dengan deretan pegunungan yang sudah tidak aktif seperti Gunung Halimun (1.744 m), Gunung Ciparabakti (1.525 m) dan Gunung Cakrabuana (1.721 m). Di wilayah bagian selatan terdapat juga gunung-gunung berapi yang masih aktif Gunung Galunggung (2.168 m), Gunung Papandayan (2.622 m), dan Gunung Guntur (2.249 m) berangkai dengan deretan pegunungan yang sudah tidak aktif seperti pegunungan selatan Jawa. Kondisi sebaliknya dijumpai di wilayah utara Jawa Barat yang merupakan daerah dataran sedang hingga rendah dengan kondisi geologi yang didominasi oleh dataran aluvial.
Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Barat tercatat sejumlah 43.021.826 jiwa yang menempati luas wilayah sekitar 3,6 juta Ha, sehingga kepadatan penduduknya 1.159 orang per kilo meter per segi. Pertumbuhan penduduk Jawa Barat 2000 – 2010 tergolong cukup tinggi yaitu dengan rata-rata 1,89 %. Penyebaran penduduk di Jawa Barat tidak merata, dimana mayoritas penduduk menempati wilayah pusat-pusat pertumbuhan perkotaan seperti wilayah Bogor Depok Bekasi (Bodebek) dan cekungan Bandung.
Geologically the mainland of West Java is part of the volcanic island arc (active and inactive) stretching from the northern tip of Sumatra Island to the northern tip of Sulawesi Island. Mountainous region occupies most of central and southern parts of West Java. In the center there are active volcanoes such as Mount Salak (2211 m), Gede-Pangrango (3019 m), Ciremai (3078 m) and Tangkuban Perahu (2076) sequential with the inactive mountain series as the Mount Halimun (1744 m ), Mount Ciparabakti (1525 m) and Mount Cakrabuana (1721 m). In the southern region there are also active volcanoes such as Mount Galunggung (2168 m), Mount Papandayan (2622 m), and the Mount Guntur (2249 m) sequential with the inactive mountain series such as the south Java mountains. The opposite condition is found in the northern region of West Java which is a medium plains to low plains with geological conditions dominated by alluvial plains. West Java Province is a province with the largest population in Indonesia.
Based on the results of population census in 2010, the population of West Java as recorded is 43,021,826 people who occupy an area of approximately 3.6 million hectares, so the population density is 1159 people per square kilo meter. West Java's population growth 2000 - 2010 was quite high at an average of 1.89%. Population distribution in West Java is uneven, where the majority of the population occupies an area of urban growth centers such as the Bogor Depok Bekasi (Bodebek) and Bandung basin.
Gambar 2 Diagram Jumlah Penduduk pada 10 Provinsi di Indonesia (Juta Jiwa)
Visi Pemerintah Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing; Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal; Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan; Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.
VISI DAN MISI INSTITUSI PENGELOLA LINGKUNGAN DI JAWA BARAT Dalam rangka mendukung Visi Jawa Barat “TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA” , Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat sebagai institusi pengelola lingkungan di Jawa Barat menetapkan visi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup terutama mencapai Misi keempat Jawa Barat yaitu “Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”, maka BPLHD Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi yaitu ”Menjadi Agen Perubahan Dalam Sikap dan Perilaku Ramah Lingkungan Guna Mencapai Pembangunan Yang Berkelanjutan ”
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, tetapi mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.
Government's vision West Java Provincial Government's vision is "the achievement of the Independent, Dynamic and Prosperous Community of West Java, ". The vision is outlined in 5 (five) mission namely: 1.
Realizing Productive and Competitive Human Resources in West Java;
3.
Increasing the availability and quality of Regional Infrastructure;
2.
4. 5.
Enhancing Regional Economic Development Based on Local Potencies; Improving Environmental Capability Capacity for Sustainable Development;
and
Improving the effectiveness of Local Government and the Quality of Democracy.
VISION AND MISSION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN WEST JAVA In order to support the vision of West Java, " THE ACHIEVEMENT OF THE INDEPENDENT, DYNAMIC AND PROSPEROUS COMMUNITY OF WEST JAVA ", Regional Environmental Management Agency (BPLHD) of West Java Province as the environmental management agency in West Java sets the vision relating to environmental management, especially reaching the fourth mission of West Java "Improving Environmental Capability and Capacity in Support of Sustainable Development ", then BPLHD of West Java Province sets a vision of "Becoming Agents of Change In Environmentally Friendly Attitudes and Behavior To Achieve Sustainable Development" Sustainable development is a process of development (land, cities , businesses, communities , etc.) with the principle of "fulfilling the present needs without sacrificing the needs of future generations". One factor to be overcome in achieving the sustainable development is how to implement the environmental protection and management without sacrificing the needs of economic development and social justice. Sustainable development shall not concentrate only on environmental issues, but including three scopes of policy namely economic development, social development and environmental protection.
Sikap (attitude) merupakan gabungan dari 3 (tiga) hal : kognitif, afektif dan konatif (psikomotor). Kognitif mengandung arti pengetahuan (knowledege) atau informasi-informasi apa aja yang diketahui mengenai sesuatu hal, afektif berarti perasaan dan konatif berarti kecenderungan bertindak. Secara umum sikap mengandung makna informasi apa yang diketahui, lalu dirasakan, kemudian akan cenderung dilakukannya. Sedangkan perilaku (behaviour) berarti suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang sehingga akan menjadi suatu kebiasaan. Adapun agen mengandung arti perantara yang memiliki sifat proaktif, mampu berkoordinasi/berkomunikasi dengan stakeholders lain serta menjadi contoh bagi yang lain. Dalam konteks Visi BPLHD, dimaknai bahwa lembaga BPLHD harus dapat berperan termasuk berkoordinasi dengan pihak lain untuk melakukan perubahan pada seluruh stakeholders melalui suatu proses terarah (dari mendapatkan suatu informasi kemudian informasi tersebut diresapi akan kebenarannya untuk selanjutnya diterapkan dalam tindakannya sehingga menjadi suatu kebiasaan) sehingga menjadi lebih peduli akan arti penting menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nilainilai utama yang harus terkandung dan teraplikasikan untuk mencapai visi tersebut adalah : 1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Pemecahan masalah secara inovatif dan proaktif Kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat. Menyediakan pelayanan prima: efisien, cepat tanggap, transparan, dan terpadu. Menciptakan dan memanfaatkan sains untuk membangun dasar rencana aksi. Integritas dan kejujuran. Profesionalisme. Bersedia mengambil resiko. Komunikasi dan dialog
Attitude is a combination of 3 (three) things: cognitive, affective and conative (psychomotor). Cognitive means knowledge (knowledge) or any kind of information is known about something, affective and conative meaningful sense means the tendency to act. In general, the attitude implies what information is known, then felt, and will tend to do. While the behavior (behavior) means an act done repeatedly so that it will become a habit. The intermediary agent means having a proactive nature, able to coordinate / communicate with other stakeholders as well as an example for others. In the context of Vision BPLHD, meant that the agency should be able to play BPLHD including coordination with other parties to make changes to all stakeholders through a targeted process (of getting the information then that information will impregnated truth for further actions to be implemented in a habit) to become more aware of the importance of preserving the environment. Core values that should be contained and are applied to achieve this vision are: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Innovative problem solving and proactive Partnership with government, business, industry, and society. Providing excellent service: efficient, responsive, transparent, and integrated. Create and use science to build a basic plan of action. Integrity and honesty. Professionalism. Willing to take risks. Communication and dialogue
PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP JAWA BARAT DAN UPAYA PENANGANAN Strategi Pengelolaan Lingkungan Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional, dikaitkan dengan kepedulian wilayah (provinsi) setempat, dimaksudkan untuk memberi arahan kebijakan umum kepada pemerintah daerah agar dapat menindak lanjutinya kedalam kerangka program pengelolaan lingkungan. Tujuan penyusunan Strategi Lingkungan Provinsi Jawa Barat adalah untuk menunjang perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat pencemaran melalui pengkajian kembali penyiapan instrumen kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing daerah dalam mengatasi masalah lingkungannya. Proses penyusunan Strategi Lingkungan Provinsi Jawa Barat adalah dengan melakukan identifikasi dan pengkajian ulang kondisi lingkungan regional dan lingkungan perkotaan terhadap permasalahan (issues concerns) yang terjadi dalam konteks regional - lokal yang dilakukan bersama dengan stakeholders untuk kemudian merumuskan strategi penanganan lingkungan dan perolehan kesepakatan terhadap rencana tindak yang akan dilakukan mendatang. Isu lingkungan global, regional, dan nasional dijadikan titik tolak untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang telah muncul di Jawa Barat. Berdasarkan permasalahan (issue) lingkungan tersebut yang kemudian disebandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, baik pada tingkat nasional maupun provinsi (Pola Dasar, Rencana Strategi Pembangunan, RTRWP, Propeda) sebagai rujukan, sehingga strategi yang disusun dapat berkesinambungan tanpa kesenjangan dengan kebijakan-kebijakan tersebut.
Strategi Pengelolaan Lingkungan ini diharapkan menjadi arahan kebijakan umum atau untuk dijadikan acuan umum (guidance) rencana kegiatan berbagai sektor, sehingga memungkinkan partisipasi berbagai pihak terkait baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota di Jawa Barat.
Strategi Pengelolaan Lingkungan Provinsi Jawa Barat dapat dijadikan payung bagi penyusunan strategi lingkungan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta dapat dijadikan acuan bagi para pihak berkepentingan (stakeholders) dalam menyusun rencana tidak Ianjut dan program aksi
ENVIRONMENTAL ISSUES AND EFFORTS TO HANDLING OF WEST JAVA Environmental Management Strategy West Java Province developed with reference to national policies, is associated with a concern for the region (province) local, intended to provide general policy guidance to local authorities to be followed up into the framework of environmental management program. The objective of West Java Province Environmental Strategy is to support the improvement and enhancement of environmental quality by enhancing the ability of local governments in controlling pollution levels through reassessment preparation of policy instruments, strategies and measures to be implemented by each region in addressing environmental issues. The process of preparation of the Environmental Strategy of West Java Province is to identify and review of environmental conditions on regional and urban environment issues (issues I concerns) that occur within a regional context - conducted in conjunction with local stakeholders to formulate strategies and environmental management and acquisition agreement to the plan acts to be performed next. Environmental issues of global, regional, and national levels to be used as a starting point to identify environmental problems that have emerged in West Java. Based on the problem (issue) environment which is then compared to existing policies, both at national and provincial levels (Basic Pattern, Strategy Development Plan, RTRWP, Propeda) as a reference, so that strategies can be drawn continuously without gaps with policies them.
Environmental Management Strategy is expected to be the direction of public policy or to serve as a common reference (guidance) plans the activities of various sectors, thus enabling the participation of relevant stakeholders at both the provincial and regency / city in West Java.
Environmental Management Strategy West Java Province can be used as an umbrella for the preparation of environmental strategies at the regency / city in the province of West Java and can be used as a reference for interested parties (stakeholders) in developing plans and programs of action
Pokok-pokok permasalahan lingkungan di Provinsi Jawa Barat yang telah teridentifikasi hingga saat ini, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
Degradasi sumberdaya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya tanah kritis dan DAS kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan hutan (terutama karena perambahan) baik hutan pegunungan maupun hutan pantai (mangrove). Permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah yang penyebarannya sudah cukup meluas dan terkait dengan industri, rumah tangga dengan segala jenis limbahnya, terutama sampah. Permasalahan kebencanaan alam, yaitu Jawa Barat terutama bagian tengah dan selatan termasuk wilayah rawan gempa dan volkanisme. Wilayah ini termasuk daerah yang paling sering tertimpa musibah tanah longsor dibanding wilayah lainnya di Indonesia, yang terkait dengan "irrational land use" dan juga kegiatan pertambangan. Inkonsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan eksisting penggunaan lahan/pemanfaatan ruang yang tidak berwawasan lingkungan. Permasalahan kawasan pesisir dan pantai, yaitu kerusakan hutan mangrove, abrasi dan akresi pantai, perubahan tataguna lahan di wilayah pesisir, intrusi air laut, dan pencemaran air laut. Permasalahan sosial kependudukan, ditandai dengan tingginya urbanisasi, munculnya permukiman kumuh pada hampir seluruh kota di Jabar, pedagang kaki lima - PKL dan kesemrawutan lalu lintas. Tumpang-tindih peraturan perundangundangan terhadap lingkungan, baik dari interpretasi materi maupun implementasinya di lapangan.
Terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan termasuk saranalaboratorium lingkungan serta sistem informasi lingkungan. Lemahnya fungsi pengendalian akibat kurang efektifnya kegiatan pemantauan, dan akibat belum optimalnya penegakan hukum (law enforcement) sehingga sangat diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan.
Principles of environmental problems in West Java Province has been identified to date, can be grouped as follows:
Degradation of natural resources, especially water and land, which is characterized by depletion water sources (surface and underground water, both quantity and quality), increasingly widespread critical lands and critical watersheds, decreased land productivity, the widespread destruction of forests (mainly due to encroachment) good mountain forest and coastal forest (mangrove). Problems of pollution, both pollution of water, air and soil distribution is quite widespread and associated with the industry, households with all types of waste, especially waste. The problems of natural disaster, namely West Java, especially the middle and south, including areas prone to earthquakes and volkanisme. This area includes the area The most frequently stricken by a landslide compared to other regions in Indonesia, which is related to "Irrational land use" as well as mining activities. Inconsistencies between the Spatial Plan with the existing use of land / space utilization which is not environmentally sound. Problems of coastal areas and beaches, the mangrove forest damage, abrasion and beach accretion, changes in land use in coastal areas, sea water intrusion, and pollution of sea water. Social problems of population, characterized by high urbanization, the emergence of slums in almost all cities in West Java, street vendors - street vendors and traffic chaos. Overlapping laws and regulations on the environment, both of interpretation of the material and its implementation.
Limited facilities and infrastructure, including environmental monitoring and information systems. Weak control function due to lack of effective monitoring activities, and the result is not optimal law enforcement (law enforcement) so it needs to improve public awareness and involvement on the environment.
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL
PENCEMARAN AIR Sumberdaya Air
AIR POLLUTION
Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki banyak sumber-sumber air namun dengan meningkatnya permintaan ketersediaan air mengakibatkan sistem penyediaan yang dibangun sudah tidak memadai (tidak seimbang). Curah hujan tinggi (terutama di wilayah bagian tengah) memberikan aliran air permukaan berlimpah namun keragaman aliran menurut musim dan keterbatasan fasilitas penyimpanannya sumber-sumber air permukaan tidak lagi memadai untuk satu tahun penuh. Air tanah sebagai sumber air dalam perkembangannya dibatasi oleh jumlah pengisian kembali sumber air tersebut.
Water Resources
Saat ini, permintaan air untuk kebutuhan domestik, konsumsi industri, dan irigasi pertanian diperkirakan mencapai 17,5 milyar m3 per tahun, dan diperkirakan akan terus naik sekitar satu persen per tahun. Permintaan air irigasi sekitar 80% dari total permintaan air, meskipun angka ini diperkirakan akan berkurang dalam jangka panjang mengingat kebutuhan domestik, perkotaan dan industri juga tumbuh lebih cepat. Kebutuhan ini akan dipenuhi dari sumber-sumber air seperti air permukaan dari sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Barat dan air tanah.
Provinsi Jawa Barat memiliki lima satuan wilayah sungai (SWS) utama. Tiga SWS yang berperan penting dalam hubungannya dengan perkembangan sosialekonomi di Provinsi Jawa Barat adalah : 1. SWS Cisadane-Ciliwung yang propinsi DKI Jakarta dan Banten 2. SWS Citarum
dibagi
dengan
3. SWS Cimanuk-Cisanggarung.
Dua SWS lainnya yaitu SWS Cisadea-Cimandiri, dan SWS Citanduy-Ciwulan.
Keseluruhan wilayah Jawa Barat memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS) ukuran besar dan kecil dimana 22 sungai mengalir ke utara dan 18 sungai mengalir ke selatan. Ketersediaan air sepanjang musim hujan mencapai kira-kira 81,4 milyar m3/tahun dan turun menjadi 8,1 milyar m3 pada musim kering, sedangkan permintaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri tetap sama yaitu 17 milyar m3 / tahun. Oleh karena itu terjadi pasokan air yang tinggi pada musim basah dan pasokan air kurang pada musim kering. Disamping itu, kualitas air pada musim kering biasanya dalam kondisi terkontaminasi berat oleh zat-zat pencemar baik yang berasal dari sumbersumber domestik maupun industri.
West Java Province has a lot of water sources, but with the increasing demand for water availability resulting in the supply system was built was inadequate (not balanced). Rainfall is high (especially in the middle section) provide abundant surface water flow, but the diversity of the flow according to season storage facilities and limited surface water sources are no longer sufficient for a full year. Groundwater as a source of water in its development is limited by the amount of recharge water source.
Currently, water demand for domestic, industrial consumption, agriculture and irrigation is estimated at 17.5 billion m 3 per year, and is expected to rise about one percent per year. Demand for irrigation water for about 80% of the total water demand, although this figure is expected to be reduced in the long run given the need for domestic, industrial and urban areas is growing faster. This requirement will be met from sources of water such as surface water from rivers in the area of West Java Province and groundwater. West Java Province has five units of the river (SWS) primary. Three SWS plays an important role in relation to socio-economic development in the province of West Java are: 1. 2. 3.
SWS-Ciliwung Cisadane shared with Jakarta and Banten province SWS Citarum SWS-Cisanggarung Cimanuk.
The two other SWS SWS-Cimandiri Cisadea, and SWSCiwulan Citanduy. The whole region of West Java has 40 river basins (DAS) and the small size where 22 rivers flowing into the river flows north and 18 south. Availability of water throughout the rainy season reached approximately 81.4 billion m 3 / year and fell to 8.1 billion m 3 in the dry season, while the demand for water for domestic needs, agriculture, and industry remain the same, namely 17 billion m 3 / year . Therefore there is a high water supply in the wet season and less water supply in the dry season. In addition, the quality of water in the dry season is usually in a state heavily polluted by substances that either contaminants from domestic sources as well as industry.
Semua sungai di Jawa Barat yaitu di wilayah-wilayah perkotaan Bogor, Depok, Bekasi, Bandung dan Cirebon sudah tidak cocok lagi untuk pemakaian langsung sebagai sumber air bersih karena kondisi fisiknya sangat kotor terutama di bagian hilir sehingga tidak bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Di wilayah-wilayah pedesaan Jawa Barat banyak aliran dan sungai yang juga tidak dapat digunakan langsung sebagai sumber air bersih dan kondisi air bersih dari sumber-sumber lainnya pun perlu dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Kebanyakan kontaminasi sungai tersebut berasal dari limbah domestik yang langsung masuk ke sungai. Seperti halnya aliran air dari sungai Citarum yang masuk ke waduk Saguling dengan tingkat pencemaran berat menyebabkan tingginya tingkat kematian ikan di perairan tersebut. Kondisi air tanah dangkal juga telah tercemar karena melewati nilai standar untuk air minum dan perlu dimasak terlebih dahulu. Air tanah dalam juga telah dieksploitasi secara berlebihan, dan telah mengalami deplesi sehingga muka air tanah (water table) dari tahun ke tahun terus menurun. Potensi air tanah secara kuantitatif untuk seluruh Jawa Barat belum terdata secara jelas, namun dari segi pemanfaatan yang ada saat ini menunjukkan sekitar 60% industri mengandalkan sumber air tanah sebagai satu-satunya sumber air alternatif, terutama pada daerah cekungan Bandung (95%), Bogor dan Cirebon. Dari beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, ternyata untuk Cekungan Bandung dan Bogor Tangerang Bekasi (Botabek) sudah tidak memungkinkan lagi pemanfaatan air tanah untuk industri, kecuali untuk rumah tangga. Pemanfaatan air tanah untuk keperluan irigasi di Jawa Barat diarahkan hanya pada daerah yang tidak mempunyai potensi sumberdaya air permukaan dan potensial untuk dikembangkan usaha pertanian terutama pertanian yang tidak banyak memerlukan air. Intrusi air laut telah cukup jauh ke arah daratan, terutama di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Barat. Intrusi air laut mencapai lebih dari 1000 m ke daratan ada di Kabupaten Indramayu, Subang, Karawang.
All the rivers in West Java which is in the urban areas of Bogor, Depok, Jakarta, Bandung and Cirebon was no longer appropriate for direct use as a source of clean water because of his physical condition is very dirty, especially in the downstream so it can not be used for various activities. In rural areas of West Java, many streams and rivers which can not be used directly as a source of clean water and clean water conditions from other sources also need to be cooked before consumption. Most of the pollution of the river comes from domestic waste directly into rivers. As well as the flow of river water entering the reservoir Citarum Saguling with heavy pollution levels resulting in high mortality rates of fish in these waters.
Shallow groundwater conditions have also been polluted due to past values and standards for drinking water need to be cooked first. Ground water has also been exploited, and have experienced so that ground water depletion (water table) from year to year continues to decline. Ground water potential is quantitatively for the whole of West Java has not been recorded in a clear, but in terms of utilization of current shows about 60% of the industry rely on ground water as the only alternative water sources, especially in Bandung basin area (95%), Bogor and Cirebon. Of some of the results of research conducted by the Directorate of Environmental Geology, Bandung Basin turns out to Tangerang Jakarta and Bogor (Botabek) is no longer possible for the industrial utilization of ground water, except for housekeeping. Utilization of ground water for irrigation purposes in West Java are directed only at areas that have no surface water resource potential and the potential for agricultural development, especially agriculture which does not require much water.
Seawater intrusion has reached quite far toward the mainland, especially in north coastal areas of West Java. Seawater intrusion reaches more than 1000 m landward in the Regency of Indramayu, Subang, Karawang
AMDAL
EIA
AMDAL merupakan salah satu intrumen pengendalian lingkungan hidup dimana ketentuan pada Undang Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagai persetujuan AMDAL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Adapun izin lingkungan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan.
EIA is one of the instruments for environmental control in which the provisions of the Environmental Act No. 32 of 2009 as the EIA approval is a prerequisite to obtain environmental permits. The environmental permit is a requirement to obtain a business / activity permit.
KEGIATAN AMDAL DI PROVINSI JAWA BARAT YANG TELAH DISETUJUI
APPROVED EIA ACTIVITIES IN WEST JAVA PROVINCE
Studi – studi AMDAL beberapa rencana kegiatan dan/atau usaha yang telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 1.
EIA Studies of several planned activities and / or business that have obtained approval of the Government of West Java Province are presented in Table 1 - Types of EIA Activities that have been Approved.
Tabel 1. Jenis Kegiatan AMDAL yang telah Disetujui No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara PLTU-1 Jawa Barat di Kab. Indramayu oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan Indramayu. Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara PLTU-2 Jawa Barat di Kab. Sukabumi oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan Cilegon. Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Oli Bekas Menjadi Bahan Bakar Alternatif di Kab. Bandung oleh PT. Sinergi Global Mandiri Rencana Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Untuk Pembuatan Bata Press di Kab. Karawang oleh PT. Bata Kuo Shin. Rencana Kegatan Pembangunan Jalan Hantar, Penambangan Quarry dan Pemanfaatan Fly Ash Pembangunan PLTA Cisokan oleh PT. PLN (Persero) Pikitring JBN. Rencana Kegiatan Pengembangan PLTP Wayang Windu 190 MW di Kab. Bandung oleh Star Energy Geothermal Ltd. Rencana Pembangunan SUTET 500 kV dari GITET PLTU Indramayu – GITET Cibatu di Kab. Bekasi oleh PT. PLN (Persero) Pikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Rencana Kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah B3 serta Pemanfaatan Oli Bekas Sebagai Bahan Bakar di Kab. Bekasi oleh PT. Horas Miduk. Rencana Pengembangan Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Logam Alumunium Scrap Terkontaminasi di Kab. Karawang oleh PT. Cipta Mandiri Utama. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Tinner Kotor Menjadi Tinner Bersih di Kab. Bekasi oleh CV. Mekar Jaya Abadi. Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe A Kota Sukabumi oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi oleh Trans Jabar Tol.
Nomor Persetujuan 660/1.008/BPLHD Tgl. 1 Maret 2011 660/1.009/BPLHD Tgl. 1 Maret 2011 660/1.010/BPLHD Tgl. 1 Maret 2011 660/1.011/BPLHD Tgl. 1 Maret 2011 660/1.985/BPLHD Tgl. 21 April 2011 660/2.410/BPLHD Tgl. 25 Mei 2011 660/2.540/BPLHD Tgl. 8 Juni 2011
660/2.541/BPLHD Tgl. 8 Juni 2011 660/2.542/BPLHD Tgl. 8 Juni 2011 660/2.543/BPLHD Tgl. 8 Juni 2011
660/2.608/BPLHD Tgl. 13 Juni 2011 660/2.948/BPLHD Tgl. 4 Juli 2011
KEGIATAN UKL-UPL YANG DISETUJUI TAHUN 2011 Studi – studi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) beberapa rencana kegiatan dan/atau usaha yang telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 2.
APPROVED UKL-UPL ACTIVITIES IN 2011 The studies of Environmental Management and Monitoring Efforts (UKL / UPL) of several plan of activities and / or business that have been approved by the Government of West Java Province are presented in Table 2. (Types of UKL-UPL Activities that have been Approved In 2011)
Tabel 2. Jenis Kegiatan UKL-UPL yang Telah Mendapat Persetujuan Pada Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan Survey Seismik 3D Darat Akasia Bagus di Kabupaten Subang, Indramayu, Sumedang dan Majalengka oleh PT. Pertamina EP. Rencana Kegiatan Survey Seismik 3D Laut dan Zona Transisi di Lepas Pantai Kabupaten Karawang oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd. Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi KKT-1, KKT-2, KKT-3, YY-3 dan YY-4 di Lepas Pantai Kabupaten Karawang oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd. Rencana Kegiatan Pembangunan Jalur Pipa BBM CB I di sekitar Sungai Cinambo dan Jalan Tol Cileunyi – Padalarang oleh PT. Pertamina Unit Pemasaran IV. Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Geulis#1, Mojang#1, Cataka#1, Jatayu#1 dan Lodaya#1 di Blok Citarum Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang dan Sumedang oleh Pan Orient Energy Pte. Ltd. Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Terbatas Pasirjadi di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang oleh PT. Pertamina EP. Rencana Kegiatan Survey Seismik 2D Resolusi Tinggi di Lapangan FSB dan HHW Wilayah Lepas Pantai Kabupaten Indramayu dan Subang oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ.
Nomor Persetujuan 660.1/468/I/2011 Tgl. 11 Februari 2011
660.1/1.499/I/2011 Tgl. 14 April 2011 660.1/1.500/I/2011 Tgl. 14 April 2011 660.1/1.828/I/2011 Tgl. 10 Mei 2011 660.1/1.952/I/2011 Tgl. 19 Mei 2011 660.1/3.378/I/2011 Tgl. 26 Agustus 2011
660.1/4.851/I/2011 Tgl. 24 Nopember 2011
JENIS KEGIATAN DPPL YANG DISETUJUI TAHUN 2011 Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang telah disetujui di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 3.
TYPES OF DPPL ACTIVITIES APPROVED 2011 Document of Environmental Management and Monitoring (DPPL) of a plan of activities and / or businesses that have been approved in West Java province in 2011 are presented in Table 3. (Types of DPPL Approved In 2011)
Tabel 3. Jenis DPPL yang Telah Disetujui Pada Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kegiatan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Kegiatan Perum Perhutani KPH Cianjur. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Kegiatan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Kegiatan Perum Perhutani KPH Majalengka. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Kegiatan Perum Perhutani KPH Purwakarta. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Kegiatan Perum Perhutani KPH Bandung Utara. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Kegiatan Perum Perhutani KPH Sukabumi. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Kegiatan Perum Perhutani KPH Kuningan.
Nomor Persetujuan 660.1/590/I/2011 Tgl. 22 Februari 2011 660.1/1.441/I/2011 Tgl. 12 April 2011
660.1/1.818/I/2011 Tgl. 9 Mei 2011
660.1/1.950/I/2011 Tgl. 19 Mei 2011 660.1/1.951/I/2011 Tgl. 19 Mei 2011 660.1/2.048/I/2011 Tgl. 25 Mei 2011
660.1/2.420/I/2011 Tgl. 20 Juni 2011
JENIS KEGIATAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) YANG DISETUJUI TAHUN 2011
TYPES OF ACTIVITIES OF DOCUMENT OF ENVIRONMENTAL EVALUATION (DELH) APPROVED IN 2011
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang telah disetujui di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 4.
Document of Environmental Evaluation (DELH) of a plan of activities and / or businesses that have been approved in the area of West Java province in 2011 are presented in Table 4 (Types of DELH Approved In 2011)
Tabel 4. Jenis DELH yang Telah Disetujui Pada Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kegiatan Kegiatan Peleburan Alumunium di Kabupaten Bekasi oleh PT. Anglo Asia Alumunium Kegiatan Pemanfaatan Limbah CuCl2 di Kab. Bandung oleh CV. Radel Khalishan Alamindo . Kegiatan Perkebunan Teh dan Hortikultura di Kab. Bogor oleh PT. Nirmala Agung. Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 dan Non B3 di Kabupaten Bekasi oleh PT. Omega Cipta Kencana. Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3 di Kota Bekasi oleh PT. Logam Jaya Abadi. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Bekasi oleh PT. Putra Harapan Urip. Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3 Berupa Limbah Cair An-Organik yang Bersifat Asam dan
Nomor Persetujuan 660.1/467/I/2011 Tgl. 11 Februari 2011 660.1/590/I/2011 Tgl. 22 Februari 2011 660.1/3.052/I/2011 Tgl. 29 Juli 2011 660.1/3.758/I/2011 Tgl. 29 September 2011
660.1/3.793/I/2011 Tgl. 3 Oktober 2011 660.1/3.795/I/2011 Tgl. 3 Oktober 2011 660.1/3.796/I/2011 Tgl. 3 Oktober 2011
No. 8. 9.
Kegiatan Basa di Kab. Bekasi oleh PT. Teknotama Lingkungan Internusa. Kegiatan Perkebunan Teh di wilayah Jawa Barat oleh PTPN VIII. Kegiatan Perkebunan Non Teh di wilayah Jawa Barat oleh PTPN VIII.
Nomor Persetujuan 660.1/4.342/I/2011 Tgl. 28 Oktober 2011 660.1/4.343/I/2011 Tgl. 28 Oktober 2011
JENIS KEGIATAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) YANG DISETUJUI TAHUN 2011
TYPES OF ACTIVITIES OF DOCUMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (DPLH) APPROVED IN 2011
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang telah disetujui di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 5.
Document of Environmental Management Plan (DPLH) of a plan of activities and / or businesses that have been approved in the area of West Java province in 2011 are presented in Table 5. (Types of DPLH Approved In 2011)
Tabel 5. Jenis DPLH yang Telah Disetujui Pada Tahun 2011 No. 1.
2. 3. 4. 5.
Kegiatan Kegiatan Penyaluran Gas Bumi melalui Pipa Ø 18” sepanjang 48,6 Km dari Pipa Gas Pertamina di Citarik Kec. Tirtamulya Kab. Karawang sampai ke PT. Cikarang Listrindo Desa Wangun Harja, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi oleh PT. Gasindo Pratama Sejati. Kegiatan Perum Perhutani KPH Ciamis.
Kegiatan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat di Kab. Kuningan dan Cirebon. Kegiatan Penyaluran Gas Bumi melalui Pipa sepanjang 9 Km dari Central Processing Plant Bangodua di Kabupaten Indramayu oleh PT. Rabana Gasindo Makmur. Kegiatan Penyaluran Gas Bumi Melalui Pipa Sepanjang 30.5 Km dari Stasiun Mundu di Kabupaten Indramayu menuju Stasiun Penerima Gas Palimanan di Kabupaten Cirebon oleh PT. PT. Rabana Wahana Consorindo Utama.
Nomor Persetujuan 660.1/886/I/2011 Tgl. 10 Maret 2011 660.1/3.782/I/2011 Tgl. 30 September 2011 660.1/3.797/I/2011 Tgl. 3 Oktober 2011 660.1/3.798/I/2011 Tgl. 3 Oktober 2011 660.1/3.799/I/2011 Tgl. 3 Oktober 2011
JENIS KEGIATAN AMDAL YANG MASIH PROSES DI KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TYPES OF EIA ACTIVITIES IN PROCESS IN THE EIA assessment COMMISSION OF WEST JAVA PROVINCE
Kegiatan AMDAL suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang masih dalam proses penilaian di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 6.
EIA activity of a plan of activities and / or businesses that are still in the process of assessment in the area of West Java province in the year 2011 are presented in Table 6 (Types of EIA Activities In assessment Process of The EIA Commission of West Java Province) .
Tabel 6. Jenis Kegiatan AMDAL Dalam Proses Penilaian Komisi AMDAL Provinsi Jawa Barat No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Pemanfaatan Limbah Batubara Untuk Pembuatan Beton Ringan Aerasi, yang berlokasi di Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung oleh PT. Angkasa Buana Cipta Energi. Rencana Kegiatan Pembangunan Waduk Cileuweung yang berlokasi di Kec. Cibeureum dan Karang Kencana Kabupaten Kuningan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Rencana Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Sentul – Sukamakmur, Sukamakmur – Kota Bunga, Sukamakmur – Jonggol, Cibadak – Bantar Kuning – Cariu di Kabupaten Bogor dan Cianjur oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemanfaatan Oli Bekas yang berlokasi di Desa Taman Mekar, Kec. Pangkalan Kabupaten Karawang oleh PT. Inti Tawu Bati. Rencana Kegiatan Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatilihur yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Karawang, Subang dan Indramayu oleh Satker Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Rencana Kegiatan Normalisasi Sungai Citarum Hilir (Waduk Jatiluhur – Muara Gembong) yang berlokasi di Kabupaten Karawang dan Bekasi oleh Satker Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Rencana Kegiatan Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 Jenis Zinc Dross yang berlokasi di Jl. Angsana I Kav. A 1-2A , Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi oleh PT. Hanwa Kimia Indonesia. Rencana Kegiatan Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Accu Bekas) yang berlokasi di Kp. Parung Tanjung Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor oleh PT. Trinitan Metals & Minerals.
JENIS KEGIATAN UKL-UPL YANG MASIH PROSES DI BPLHD PROVINSI JAWA BARAT
TYPES OF UKL-UPL ACTIVITIES REMAINING IN PROCESS IN BPLHD OF WEST JAVA PROVINCE
Kegiatan UKL UPL suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang masih dalam proses penilaian di BPLHD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 7.
UKL UPL activities of a plan of activities and / or businesses that remain in assessment process in BPLHD of West Java Province in 2011 are presented in Table 7 (Types of UKL UPL Activities in the Process of assessment by BPLHD of West Java Province)
Tabel 7. Jenis Kegiatan UKL UPL dalam Proses Penilaian oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan Industri Tekstil yang berlokasi di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi oleh PT. Jerdytex. Rencana Kegiatan PLTA Rajamandala 47 MW yang berlokasi di Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat oleh PT. Indonesia Power. Rencana Kegiatan Pembangunan Jalur Shortcut Jalur Kereta Api dari Stasiun Cibungur – Stasiun Tanjungrasa yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Karawang dan Subang oleh Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Barat. Rencana Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Malangbong - Cikijing yang berlokasi di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Majalengka oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali. Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Pelumas Bekas di Kab. Bekasi oleh PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia. Rencana Kegiatan (Revisi Dokumen) Proyek Pengendalian Banjir Citarum Hulu di Kab. Bandung dan Sumedang oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum.
EPCM (Environmental Pollution Control Manager) Program EPCM diadopsi dari program serupa di Jepang, yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola lingkungan di industri melalui sertifikasi kompetensi. Seperti di Negara asalnya, di Jawa Barat pun program EPCM dibagi menjadi 3 kategori yaitu EPCM air, EPCM udara dan EPCM B3.
Pelaksanaan EPCM di Jawa Barat dimulai tahun 2005. Dengan inisiasi dari JETRO Jepang dan Departemen Perindustrian, Jawa Barat terpilih menjadi daerah percontohan pelaksanaan EPCM di Indonesia. Tahun 2005 diluncurkan program EPCM air limbah dengan IATPI sebagai badan sertifikasi. Pada tahun 2007 program ini diangkat menjadi program skala nasional oleh KLH melalui Kepmen LH No. 6/2006 tentang Prosedur Umum Untuk Lembaga Jasa Lingkungan & Standardisasi Kompetensi dan Permen LH No. 03 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Standar Kompetensi Manager Pengendalian Pencemaran Air, sehingga Jawa Barat menjadi role model bagi penerapan program EPCM di provinsiprovinsi lain di Indonesia. Tahun 2008 Jawa Barat melanjutkan kiprah dengan mengajukan kerjasama kembali dengan pihak Jepang untuk pengembangan EPCM udara, yang disambut baik oleh pihak Jepang. Bergulirlah berbagai kegiatan persiapan penerapan EPCM Udara dengan bantuan teknis dari tim tenaga ahli JEMAI, Jepang, diantaranya survey sistem pengendalian emisi ke instansi pemerintah terkait (BPLHD, BMG) dan pengguna (industri, laboratorium), penyusunan standar kompetensi, buku panduan, mekanisme sertifikasi, serta pelatihan teknis dasar bagi personil industri. Pada bulan Desember 2010, Pilot Project EPCM udara diluncurkan, berupa pelatihan teknis yang sesuai dengan bakuan kompetensi , dilanjutkan dengan ujian sertifikasi. Hingga saat ini tercatat sekitar 300 pemegang sertifikat EPCM air dan 70 pemegang sertifikat EPCM udara. Tahun 2011 merupakan babak baru bagi perkembangan program EPCM (Environmental Pollution Control Manager) dimana EPCM udara telah ditetapkan pula menjadi program skala nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2011 tentang Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara. Tantangan baru bermunculan dalam implementasi EPCM air dan udara skala nasional, diantaranya bagaimana mempersiapkan lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi, serta bagaimana menyusun mekanisme pemeliharaan kompetensi bagi para pemegang sertifikat EPCM. Tantangan lain adalah bagaimana mendorong kabupaten/kota untuk berperan secara mandiri dalam penerapan EPCM di daerahnya.
EPCM (Environmental Pollution Control Manager)
EPCM program was adopted from a similar program in Japan, namely improvement of capacity of Human Resources of environmental management in industrial environment through certification of competence. Similar to its native country, in West Java the EPCM program is divided into three categories: EPCM of water, EPCM of air EPCM of Hazardous Waste.
Implementation of EPCM in West Java started in 2005. With the initiation of JETRO Japan and the Ministry of Industry, West Java was chosen to pilot the implementation of EPCM in Indonesia. EPCM of Wastewater was launched in 2005 with IATPI as the certification agency. In 2007, this program became a nationwide program by the Ministry of Environment through the Decree of Ministry of Environment No. 6/2006 on General Procedure for Institute of Environmental Services & Standard of Competence and Regulation of Minister of Environment No. 03 in 2009 on Certification of Competence and Competency Standards for Water Pollution Control Manager, so that West Java became the role model for implementation of EPCM program in other provinces in Indonesia. in 2008 West Java continued its progress by reapplying cooperation with Japan for the development of Air EPCM, which was welcomed by the Japan. Therefore various activities for preparation of Air EPCM implementation were realized Air with technical assistance from a team of experts of JEMAI, Japan, including the survey of emission control systems to the relevant government agencies (BPLHD, BMG) and users (industries, laboratories), preparation of competency standards, handbooks, certification mechanism, as well as basic technical training for industrial personnel. In December 2010, the Pilot Project of air EPCM was launched, in the form of technical training in accordance with the competence standards, followed by a certification exam. Until now there were approximately 300 holders of certificates of water EPCM and 70 holders of Air EPCM certificate. The year of 2011 was a new chapter for the development of EPCM program (Environmental Pollution Control Manager) where the air EPCM had also been established as national scale program by the enactment of Regulation of Minister of Environment No. 4 in 2011 on Responsible Party for Air Pollution Control. Emerging challenges in the implementation of water and air EPCM in national scale include how to prepare training institutions and certification agencies, as well as how to develop mechanisms for the maintenance of competence for the EPCM certificate holders. Another challenge is how to encourage the regency / city to act independently in the implementation of EPCM in their own region.
PROPER TAHUN 2011 PROPER adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. Program PROPER bertujuan untuk mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental excellency) melalui integrasi prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efesiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat (community development). Program PROPER sudah dimulai sejak tahun 1996 dan sempat dihentikan pada tahun 1997-2001 karena krisis ekonomi. Pada tahun 2002 program PROPER dihidupkan kembali dengan kriteria yang lebih lengkap. Pada awalnya yang dinilai hanya aspek pengendalian pencemaran air kemudian berkembang menjadi multi media yang meliputi 4 aspek yaitu: 1) pengendalian pencemaran air; 2) udara; 3) pengelolaan limbah B3 dan 4) penerapan AMDAL.
Program PROPER di Tahun 2011 ditekankan kepada aspek ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Upaya ini ditandai dengan dimantapkannya kriteria penilaian ketaatan terhadap 4 aspek multi media tersebut.
Pada periode Tahun 2010-2014 penekanan program PROPER diberikan pada dua hal yaitu ekstensifikasi PROPER dan mendorong upaya-upaya sukarela perusahaan untuk menginternalisasi konsep-konsep lingkungan dalam kegiatan proses produksinya. Ekstensifikasi PROPER dilakukan dengan menciptakan jaringan pengawasan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada periode 20102011 ini pemerintah provinsi mulai dilibatkan dalam kegiatan PROPER dengan supervisi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggunakan mekanisme dan kriteria pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan pengawasan dan program dalam PROPER adalah mengenai pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemberian insentif dimaksud diatas adalah berupa penghargaan PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal : 1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
3.
Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
PROPER IN 2011
PROPER is the assessment program for rating of corporate performance in environmental management. The PROPER program aims to encourage corporate compliance with the environmental regulations and to achieve environmental excellency through the integration of sustainable development principles in the process of production and services, by way of implementation of environmental management systems, 3R, energy efficiency, resources conservation and implementation of business which is ethical and responsible to the community through community development programs.
PROPER program was begun in 1996 and was suspended in 1997-2001 due to the economic crisis. In 2002, PROPER program was revived with more comprehensive criteria. Originally the only aspect considered was water pollution control and is has develop into multimedia which includes the control of water pollution, air, hazardous waste management and implementation of EIA. The PROPER program in period of 2011 is prioritized on the aspect of company's compliance with the environmental management. This effort is characterized by the establishment of criteria of compliance to the 4 multimedia aspects above.
In Period of 2010-2014, the priority is given to the two goals namely extension of PROPER and enhancing the corporate voluntary efforts to internalize the concepts of the environment in the production process activities. PROPER extension is implemented by creating a supervisory network with the government of province and regency/city. In this period of 20102011 the provincial government began to be involved in PROPER activity under the supervision of the Ministry of Environment with the use of supervisory mechanisms and criteria established by the Ministry of Environment. PROPER is the monitoring and incentive programs and/or disincentives to the management of business and/or activities.
Incentives referred to in as following above is the award of PROPER. The PROPER award shall be based on the assessment of performance of the management of business and / or activities in: 1. 2. 3.
Prevention of pollution and/or damage to the environment; Managemet of pollution and/or damage to the environment; and Recovery of environmental pollution and/or damage.
Penilaian kinerja berdasarkan pada kriteria penilaian PROPER yang terdiri dari : 1. Kriteria ketaatan yang diunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam 2. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond complience) untuk peringkat hijau dan emas.
Kriteria tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut : a. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental exellency) dalam proses produksi dan/atau jasa melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. b.
c.
d.
e.
Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond complience) melalui pelaksanaan sisitem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Community development) dengan baik. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
Assessment of Performance based on the criteria of PROPER assessment comprising: 1. Criteria for compliance applied for blue, red and black ratings 2. criteria of assessment for beyond compliance for green and gold ratings. These criteria are listed in the Regulation of Minister of Environment No. 05 in 2011 on Corporate Performance Rating Program in Environmental Management. In general PROPER performance ratings are divided into 5 colors with the following understanding: a) Gold, given to the person in charge of business and/or activities who has consistently demonstrated the environmental excellency in the process of production and/or services with ethical and responsible business conduct to society.
b) Green, given to the person in charge of business and/or management activities who has implemented environmental management beyond compliance through the implementation of environmental management system, efficient utilization of resources through the efforts of the 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle and recovery), and implement the social responsibility efforts (CSR / Comdev) well c) Blue, given to the person in charge of business and/or activities who has implemented the required environmental management in accordance with the provisions and/or legislation; d) Red, given to the person in charge of business and/or activities whose environmental management efforts incompatible with the requirements stipulated in regulations; e) Black, given to the person in charge of business and/or activities who intentionally performs any act or omission resulting in environmental pollution and/or damage and violations of laws or neglecting administrative sanctions.
Mekanisme PROPER Pelaksanaan PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, dimana perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang kegiatannya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas. Setelah peserta ditetapkan, kemudian dilakukan pengumpulan data swapantau dengan cara melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swapantau juga dilakukan pengumpulan data primer melalui pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapot sementara, yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang telah ditetapkan. Rapot sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapot sementara selanjutnya dibahas melalui mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil pembahasan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan komentar dan pertimbangan, setelah itu dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan. Rapot hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian untuk ditetapkan sebagai Rapot Sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang valid. Setelah melewati masa sanggah, maka hasilnya dilaporkan kepada dewan pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri untuk diperiksa dan selanjutnya Menteri akan memberikan kebijakan dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. Peserta PROPER
Peserta PROPER nasional pada periode 2010-2011 berjumlah 1002 perusahaan yang mana sejumlah 165 perusahaan berasal dari Jawa Barat. Keadaan ini menunjukkan peningkatan sebesar 18% dari periode sebelumnya dengan jumlah peserta 116 perusahaan. Peserta PROPER Jawa Barat pada umumnya berasal dari industri tekstil, industri makanan dan minuman, kegiatan energi geothermal dan industri pelapisan logam.
PROPER Mechanism PROPER implementation begins with the selection of participating companies, where the company became the target of PROPER participant is the company that causes significant impact to the environment, listed on the stock market, has an export-oriented products or used by public. Once participants are established, then self-monitoring data collection is conducted through evaluation on the report of implementation of environmental management submitted by the company. In addition to self-monitoring data, primary data is also collected through direct site supervision routinely undertaken by environmental monitoring officials (PPLH). The information collected is processed into a temporary report card, containing the evaluation of corporate performance in the field of water management, air, hazardous waste compared to the established PROPER assessment criteria. This temporary report card has indicated corporate performance rating based on PROPER Rating criteria. The temporary report card will be then discussed through the mechanism of peer review by a technical team. The results of discussion shall be then reported to the official Echelon I of Ministry of Environment for comment and consideration, after that the report card is reported to the Advisory Council to get the opinion and approval of the Council. The report card from discussion with the council is then to be regarded as Temporary report card to be delivered to companies and local government. Companies and local government are given the opportunity to submit objections with support of valid data. After the objections period is over, the results shall be reported to the advisory council. The Council shall provide the latest opinion regarding the status of the corporate performance before reported to the Minister. Minister inspects, provides policy and determines the status of the corporate performance rating by taking into account the report of the Advisory Council. Participants of PROPER PROPER participants for the period of 2010-2011 nationwide are as many as 1002 companies with 165 companies from West Java, it increased 18% from the previous period which was 116 companies. Most of the PROPER participants of West Java came from the textile industry, food and beverage, geothermal energy and metal coating.
Gambar 1. Jumlah Peserta PROPER Jawa Barat Berdasarkan Jenis Industri (Total PROPER participants from West Java based on Types of Industry)
Ditinjau berdasarkan jenis industri, maka jenis industri yang paling banyak mengikuti PROPER adalah industri tekstil yaitu berjumlah 24 perusahaan, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas berjumlah 18 perusahaan, industri pelapisan dan peleburan logam berjumlah 16 perusahaan, dan industri makanan dan minuman berjumlah 13 perusahaan. Pada tahun ini dari 165 perusahaan tersebut terdapat 45 perusahaan baru yang sebagian besar berasal dari industri makanan dan minuman sejumlah 13 industri dan 2 kegiatan lainnya dari Rumah Sakit. Hasil penilaian PROPER periode 2010-2011 untuk Provinsi Jawa Barat dari 165 perusahaan secara umum adalah 72% taat dan 28% tidak taat, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penaatan perusahaan di Jawa Barat cukup baik karena sebagian besar perusahaan telah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan lingkungan.
Based on industrial types, the type of industry dominate the PROPER participants is 24 textile industries, exploration and production of oil and gas activities as many as 18 industries and metallurgical coatings and as many as 16 industries, food and beverage as many as 13 industries. In this year of the 165 companies, 45 new companies mostly from the food and beverage industry as many as 13 industries and 2 from Hospital activities.
The result of PROPER assessment in period of 20102011 for West Java province of 165 companies in general are 72% of compliance and 28% of noncompliance, as shown in Figure 2. This suggests that the level of compliance of companies in West Java is good enough since most of the companies have met the requirements in environmental management.
Gambar 2. Tingkat Penaatan Peserta PROPER Periode 2010-2011 (Compliance level of the PROPER participants in period of 2010-2011)
Bila diuraikan dalam peringkat warna maka peringkat PROPER akan terlihat seperti yang tersaji dalam Gambar 3.
When described further into the rating colors will look like in figure 3 (.PROPER Rating of companies in West Java in Period of 2010-2011)
Gambar 3. Peringkat PROPER Perusahaan di Jawa Barat Periode 2010-201 Sesuai dengan Gambar 3 terlihat bahwa terdapat 2 perusahaan yang meraih peringkat emas. Perusahaan yang meraih peringkat emas yaitu PT. Pertamina Geothermal Area Kamojang dan Chevron Geothermal Salak, Ltd. Sedangkan perusahaan yang meraih peringkat Hijau sejumlah 21 perusahaan, peringkat Biru sejumlah 89 perusahaan, peringkat Merah sejumlah 41 perusahaan dan dan peringkat Hitam sejumlah 3 perusahaan. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (2009-2010) maka grafik akan tampak seperti yang tersaji dalam Gambar 4
The figure above (figure 3) shows that there are 2 (two) companies that won the gold rating. They are PT. Pertamina Geothermal Area Kamojang and Chevron Geothermal Salak, Ltd.. While the company was rated Green are 21 companies, Blue 89 companies, Red 41 companies and Black as many as 3 companies. When compared with the previous period (20092010) it will look like in figure 4.
Gambar 4. Perbandingan Peringkat PROPER Periode 2009-2010 dan 2010-2011 Gambar 4 menunjukkan bahwa dalam periode 20102011 terjadi peningkatan peringkat dibandingkan dengan periode 2009-2010, dimana selain peningkatan jumlah perusahaan yang meraih peringkat Emas, Hijau dan Biru, jumlah perusahaan yang meraih peringkat Merah dan Hitam pun meningkat. Namun demikian bukan berarti menunjukkan terjadinya penurunan ketaatan perusahaan, karena jumlah perusahaan yang meraih peringkat merah adalah perusahaan yang baru menjadi peserta PROPER. Seperti yang tersaji dalam Gambar 5, perusahaan lama yang meraih peringkat merah berjumlah 15 perusahaan dan perusahaan baru yang meraih peringkat merah berjumlah 26 perusahaan.
Figure 4 shows that in the period of 2010-2011 each rating has increased from the period of 2009-2010. In the period 2010-2011 in addition to an increasing number of companies that achieve Gold, Green and Blue, companies that get the Red and Black are also increasing in number. However, this does not necessarily reflect a decrease in compliance since the large number of companies that ranked red are new participants of PROPER. As shown in the figure 5 There are 15 old companies ranked red while the new companies ranked red are 26 companies .
Gambar 5. Perbandingan Peringkat PROPER Periode 2009-2010 dan Periode 2010-2011
Apabila dibandingkan antara PROPER periode 20102011 dengan PROPER periode 2009-2010 terhadap perusahaan lama maka terjadi peningkatan peringkat yang cukup signifikan, seperti yang ditampilkan pada Gambar 6.
Comparison between PROPER in period of 2010-2011 and period of 2009-2010 on the old companies shows a significant increase in ratings, as shown in figure 6.
Gambar 6. Perbandingan Jumlah Peraih Peringkat PROPER Perusahaan Lama Periode 2009-2010 dan Periode 2010-2011 Gambar 6 menunjukkan adanya perubahan cukup signifikan pada perusahaan yang meraih peringkat Hijau dan Merah. Pada periode 2009-2010 sejumlah 11 perusahaan meraih peringkat Hijau dan pada periode 2010-2011 meningkat menjadi 21 perusahaan yang meraih peringkat Hijau atau naik sebesar 50%, sedangkan yang meraih peringkat Merah berjumlah 29 perusahaan pada periode 20092010 dan turun menjadi 15 perusahaan pada periode 2010-2011 (penurunan mendekati 50%). Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat ketaatan perusahaan pada PROPER periode 2010-2011 meningkat dibandingkan dengan periode 2009-2010. Status ketaatan PROPER untuk perusahaan lama (perusahaan yang telah mengikuti PROPER pada periode sebelumnya) di Jawa Barat pada periode 2010 – 2011 mengalami kenaikan sebesar 11% dari penaatan periode tahun sebelumnya, seperti yang tampak pada Gambar 7.
Figure 6 looks shows significant changes in the companies ranked Green and Red. In the period of 2009-2010 there were 11 companies ranked green and in the period of 2010-2011 there were 21 companies ranked green or increased 50% while the companies ranked red, there were 29 companies in the period of 2009-2010 and decreased to 15 companies in period of 2010-2011 (almost 50%). This suggests that the level of PROPER compliance of companies in the period of 2010-2011 has increased compared to the period of 2009-2010.
PROPER compliance status for old companies (companies that participated PROPER in previous period) in West Java in the period of 2010 - 2011 is 85%, or increased 11% from the prior year compliance period, as shown in the following graph.
Gambar 7. Status Ketaatan Perusahaan Lama Peserta PROPER Pada Periode 2009-2010 dan Periode 20102011 Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa tingkat ketaatan PROPER untuk perusahaan lama pada periode 20092010 adalah 74% sedangkan untuk periode 20102011 adalah 85%. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Figure 7 shows that the level of PROPER compliance for the old companies in the period of 2009-2010 is 74% while for the period of 2010-2011 is 85%. This indicates that the companies have managed to improve their performance in environmental management.
PEMANTAUAN KUALITAS AIR
WATER QUALITY MONITORING
Kejadian pencemaran air sungai di Provinsi Jawa Barat saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan yang mana disebabkan oleh meningkatnya pembuangan limbah dari berbagai sumber pencemar seperti industri, domestik, pertanian dan peternakan. Sesuai hasil kegiatan pemantauan dan program-program yang telah terlaksana dapat dilaporkan bahwa kualitas air di beberapa sungai besar di Jawa Barat mengalami penurunan kualitas dan tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Pada tahun 2011, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan “Pemantauan dan Analisa Kualitas Air Sungai Lintas Provinsi dan Sungai Strategis Nasional”. Kegiatan ini terdiri dari: 1) pengambilan sampel air sungai; 2) analisa sampel air sungai di lapangan dan laboratorium di 18 titik pantau yang tersebar di DAS Cisadane, Ciliwung, Citarum dan Citanduy secara berkelanjutan. Baku mutu air sungai untuk perbandingan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat menugaskan pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air sungai.
Pollution of river water in West Java has been in very worrisome condition, it is caused by significant number of waste from various sources of pollutants such as industrial, domestic, agricultural and animal husbandry. From various monitoring or programs that have been implemented, the quality of water in some locations of rivers in West Java has decreased and did not function according to its designation.
In 2011, the Regional Environment Management Agency (BPLHD) of West Java province has implemented Water Quality Monitoring and Analysis of Cross Provincial River water and National Strategic Rivers. The activities include sampling of river water, river water sample analysis in the field and laboratory at 18 monitoring points spread in watershed of Cisadane, Ciliwung, Citarum and Citanduy sustainably, this refers to the Government Regulation No 82 of 2001 on Water Quality Management and Air Pollution Control, which mandates that the central government may assign the provincial government to monitor river water quality.
Selanjutnya, hasil pemantauan ini merupakan basis data/informasi dasar untuk menentukan kebijakan pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga kegiatan pemantauan dan analisa sampel air sungai di DAS Cisadane, Ciliwung, Citarum dan Citanduy ini perlu terus dikembangkan mengingat sungai- sungai tersebut merupakan sumber air untuk berbagai aktifitas kegiatan manusia, diantaranya untuk sumber air baku air minum, pembangkit listrik, kegiatan perikanan, irigasi pertanian, rekreasi dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu diperlukan upayaupaya pelestarian agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
The results of this monitoring became the basis of data/information as material in determining the policy on management of river water quality and water pollution control across regencies/cities in West Java province. Therefore the activities of monitoring and analysis of water samples from watersheds of Cisadane, Ciliwung, Citarum and Citanduy need to be developed considering that the four rivers are the sources of water used for various human activities, such as water sources for drinking water, electricity, fishery activities, agricultural irrigation, recreation and other activities. Therefore preservation efforts shall be necessary for sustainable utilization. Status of Water Quality
Status Mutu Air
The status of River Water Quality of Cisadane, Ciliwung, Citarum and Citanduy are evaluated using Storet Method and Pollution Index Method.
Status Mutu Air Sungai Cisadane, Ciliwung, Citarum dan Citanduy diolah dan ditentukan menggunakan Metode Storet dan Metode Indeks Pencemaran.
Status of Cisadane River Water Quality
Status Mutu DAS Cisadane
The status of Cisadane river water quality evaluated using the Storet method at all monitoring locations, is heavily polluted (D). Similarly, evaluation using the method of Pollution Index almost at all monitoring locations shows the status of heavy pollution (D). However, there are some locations showing the status of light pollution (B).
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Metode Storet, status mutu DAS Cisadane di seluruh lokasi pemantauan terkategori cemar berat (D). Begitupun dengan pengolahan menggunakan Metode Indeks Pencemaran, hampir seluruh lokasi pemantauan terkategori cemar berat (D). Namun masih ada lokasi yang memiliki status mutu cemar ringan (B) yaitu terjadi pada bulan Juni di DAS Cisadane di lokasi sampling wilayah Rumpin, seperti yang tampak pada Gambar 8.
Oktober
September
Juli
Mei
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
Oktober
September
Juli
Juni
D (Cemar Berat) 4
Mei
STATUS MUTU SUNGAI CISADANE METODE INDEKS PENCEMARAN (BMA : PP. 82/2001 Kelas II)
Juni
C (Cemar Sedang) 3 B (Cemar Ringan) 2 A (Memenuhi BMA) 1
INDEKS PENCEMARAN SUNGAI CISADANE 7% 0%
0%
0 CISALOPA
A (M emenuhi Baku M utu)
JEMBATAN YASMIN
NO
LOKASI
D (Cemar Berat)
93%
PERIODE PEMANTAUAN 2011 I
II
III
IV
V
1 CISALOPA
D
D
D
D
D
2 JEMBATAN YASMIN
D
D
D
D
D
3 RUMPIN
D
B
D
D
D
B (Cemar Ringan) C (Cemar Sedang)
RUMPIN
Gambar 8. Status Mutu DAS Cisadane Tahun 2011 Sesuai Metode Indeks Pencemaran
STATUS MUTU SUNGAI CISADANE METODE STORET (BMA : PP. 82/2001 Kelas II) 0% 0% A (M emenuhi Baku M utu)
0%
NO
LOKASI
STATUS MUTU
B (Cemar Ringan)
1 CISALOPA
D
C (Cemar Sedang)
2 JEMBATAN YASMIN
D
D (Cemar Berat)
3 RUMPIN
D
100%
Gambar 9 Status Mutu Air DAS Cisadane Tahun 2011 Sesuai Metode Storet Status Mutu DAS Ciliwung
Status of Ciliwung River Water Quality
Berdasarkan Gambar 10 dan Gambar 11, terlihat bahwa status mutu DAS Ciliwung dengan hasil pengolahan menggunakan Metode Storet dan Metode Indeks Pencemaran di seluruh lokasi pemantauan termasuk dalam kategori cemar berat (D).
The status of Ciliwung river water quality evaluated using the Storet method and Pollution Index. Pollution at all locations of monitoring, with quality status of heavily polluted (D).
STATUS MUTU SUNGAI CILIWUNG METODE INDEKS PENCEMARAN (BMA : PP. 82/2001 Kelas II) 0% 0%
A (Memenuhi Baku Mutu)
0%
NO
PERIODE PEMANTAUAN 2011
LOKASI
I
II
III
IV
V
B (Cemar Ringan)
1 ATTAAWUN
D
D
D
D
D
C (Cemar Sedang)
2 KATULAMPA
D
D
D
D
D
3 KEDUNG HALANG
D
D
D
D
D
4 PONDOK RAJEG
D
D
D
D
D
5 JEMBATAN PANUS
D
D
D
D
D
D (Cemar Berat) 100%
Gambar 10. Status Mutu Air Sungai Ciliwung Tahun 2011 Menggunakan Metode Indeks Pencemaran
STATUS MUTU SUNGAI CISADANE METODE STORET (BMA : PP. 82/2001 Kelas II) 0%
LOKASI
STATUS MUTU
1 ATTAAWUN
D
A (M emenuhi Baku M utu)
2 KATULAMPA
D
B (Cemar Ringan)
3 KEDUNG HALANG
D
C (Cemar Sedang)
4 PONDOK RAJEG
D
5 JEMBATAN PANUS
D
0% 0%
NO
D (Cemar Berat)
100%
Gambar 11. Status Mutu Air Sungai Ciliwung Tahun 2011 Menggunakan Metode Storet
Status Mutu DAS Citarum
Citarum River Water Quality Status
Status mutu DAS Citarum menurut hasil pengolahan dengan Metode Storet di seluruh lokasi pemantauan, terkategori cemar berat (D). Namun bila diolah dan dianalisa dengan Metode Indeks Pencemaran di seluruh lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B), cemar sedang (C), sampai cemar berat (D).
The status of Citarum river water quality evaluated by the Storet method at all monitoring locations, the quality status is heavily polluted (D). However, when evaluated by the method of the Pollution Index, the quality status of pollution at all locations of monitoring ranged from minor pollution (B), medium pollution (C), to the heavy pollution (D).
B (Cemar Ringan) 2
Juni
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
Oktober
September
Oktober
Juli
Mei
C (Cemar Sedang) 3
Juni
Mei
September
Juli
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
Oktober
Juli September
Juni
Mei
Oktober
September
Juli
Juni
D (Cemar Berat) 4
Mei
STATUS MUTU SUNGAI CITARUM METODE INDEKS PENCEMARAN (BMA : PP. 82/2001 Kelas II)
A (Memenuhi BMA) 1 0 WANGSAGARA JEMBATAN SETELAH IPAL INDEKS PENCEMARAN KOYOD
SUNGAI CITARUM
NANJUNG
CISIRUNG
OUTLET
BENDUNG
JATILUHUR
WALAHAR
NO
0%
9%
9%
LOKASI
TUNGGAK JATI
PERIODE PEMANTAUAN 2011 I
II
III
IV
V
A (M emenuhi Baku M utu)
1 WANGISAGARA
D
D
D
D
D
B (Cemar Ringan)
2 KOYOD
D
D
D
D
D
C (Cemar Sedang)
3
D
D
D
D
D
D (Cemar Berat)
4 NANJUNG
D
D
D
D
D
OUTLET WADUK JATILUHUR
B
B
D
D
D
6 BENDUNG WALAHAR
C
C
B
C
D
7 TUNGGAK JATI
D
D
D
D
D
5
82%
SETELAH IPAL CISIRUNG
Gambar 12. Status Mutu Air Sungai Citarum Tahun 2011 Menggunakan Metode Indeks Pencemaran
STATUS MUTU SUNGAI CITARUM METODE STORET (BMA : PP. 82/2001 Kelas II)
NO
LOKASI
STATUS MUTU
1 WANGISAGARA
D
0%
2 KOYOD
D
0%
SETELAH IPAL 3 CISIRUNG
D
4 NANJUNG
D
OUTLET WADUK 5 JATILUHUR
D
6 BENDUNG WALAHAR
D
7 TUNGGAK JATI
D
0%
A (M emenuhi Baku M utu) B (Cemar Ringan) C (Cemar Sedang) D (Cemar Berat)
100%
Gambar 13. Status Mutu Air Sungai Citarum Tahun 2011 Menggunakan Metode Storet
Status Mutu DAS Citanduy
Status of Citanduy River Water Quality
Status mutu DAS Citanduy sesuai hasil pengolahan dengan metode Storet di seluruh lokasi pemantauan terkategori cemar berat (D). Namun sesuai hasil pengolahan dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B), cemar sedang (C), sampai cemar berat (D), dan memenuhi baku mutu (A).
The status of Citanduy river water quality evaluated by the Storet method at all locations of monitoring is heavily polluted (D). However, when evaluated by the method of Pollution Index, the quality status at all locations of monitoring ranged from minor pollution (B), medium pollution (C), to the heavy pollution (D), however some locations meet the quality standard (A).
0
Oktober Juli Mei Juni
INDEKS PENCEMARAN SUNGAI CITANDUY PANUMBANGAN
7%
BENDUNG PATARUMAN
A (M emenuhi Baku M utu)
27%
46%
September
Oktober September
Juli
Mei Juni
B (Cemar Ringan) 2 A (Memenuhi BMA) 1
Oktober
Juni Juli
Mei
D (Cemar Berat) 4 C (Cemar Sedang) 3
September
STATUS MUTU SUNGAI CITANDUY METODE INDEKS PENCEMARAN (BMA : PP. 82/2001 Kelas II)
B (Cemar Ringan) C (Cemar Sedang) D (Cemar Berat)
20%
NO
TUNGGILIS
LOKASI
PERIODE PEMANTAUAN 2011 I
II
III
IV
V
1 PANUMBANGAN
C
D
B
D
D
BENDUNG 2 PATARUMAN
D
C
D
B
D
3 TUNGGILIS
B
A
C
B
D
Gambar 14. Status Mutu Air Sungai Citanduy Tahun 2011 Menggunakan Metode Indeks Pencemaran
STATUS MUTU SUNGAI CITANDUY METODE STORET (BMA : PP. 82/2001 Kelas II) 0%
NO
A (M emenuhi Baku M utu) B (Cemar Ringan) C (Cemar Sedang)
STATUS MUTU
1 PANUMBANGAN
D
BENDUNG PATARUMAN
D
0% 0%
LOKASI
2
3 TUNGGILIS
D
D (Cemar Berat)
100%
Gambar 15. Status Mutu Air Sungai Citanduy Tahun 2011 Menggunakan Metode Storet
Status Mutu DAS Cilamaya
Status of Cilamaya River Water Quality
Status mutu air rata-rata di DAS Cilamaya tahun 2011 sesuai hasil pengolahan dengan metode STORET berdasarkan baku mutu acuan pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 kelas II menunjukkan bahwa seluruh lokasi pemantauan terkategori Cemar Berat (D).
Status of average water quality in the watersheds of Cilamaya in 2011 evaluated using Storet method according to BMA PP.82/2001 class II at all locations are Heavily polluted (D)
STATUS MUTU SUNGAI CILAMAY A TAHUN 2011 METODE STORET (BMA : PP. 82/2001 Kelas II) 0% 0% A (M emenuhi Baku M utu)
0%
B (Cemar Ringan) C (Cemar Sedang) D (Cemar Berat) ket : 4 lokasi (APBD)
100%
Gambar 16. Status Mutu DAS Cilamaya Tahun 2011 Menggunakan Metode Storet
A (Memenuhi BMA) 1
Oktober
Juni
Agustus
Oktober
Agustus
Agustus
Juni
B (Cemar Ringan) 2
Juni
Agustus
C (Cemar Sedang) 3
Oktober
D (Cemar Berat) 4
Juni
Oktober
STATUS MUTU SUNGAI CILAMAYA TAHUN 2011 METODE INDEKS PENCEMARAN (BMA : PP. 82/2001 Kelas II)
0 WANAYASA
BENDUNG BARUGBUG
SETELAH BMP
BLANAKAN
Gambar 17. Status Mutu DAS Cilamaya Tahun 2011 Menggunakan Metode Indeks Pencemaran Berdasarkan Gambar 17, hasil pengolahan dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B), cemar sedang (C), sampai cemar berat (D), dan memenuhi baku mutu (A).
According to Figure 17, the processing result by the Pollution Index Method the quality status of pollution at all locations of monitoring ranged from minor pollution (B), medium pollution (C), to the heavy pollution (D) and meet quality standard (A).
Status Mutu Sungai Cileungsi/Kali Bekasi
Status of Cileungsi River Water Quality
Status mutu air rata-rata di Sungai Cileungsi/Kali Bekasi tahun 2011 sesuai hasil pengolahan dengan metode STORET berdasarkan baku mutu acuan pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 kelas II menunjukkan bahwa seluruh lokasi pemantauan terkategori Cemar Berat (D).
Average Status of water quality in the watersheds of Cileungsi/Bekasi River in 2011 evaluated using STORET method based on BMA PP.82/2001 class II in all locations are Heavily polluted (D) .
STATUS MUTU SUNGAI CILEUNGSI/KALI BEKASI TAHUN 2011 METODE STORET (BMA : PP. 82/2001 Kelas II) 0% 0%
A (M emenuhi Baku M utu)
0%
B (Cemar Ringan) C (Cemar Sedang) D (Cemar Berat) ket : 8 lokasi (APBD)
100%
2
A (Memenuhi BMA)
Agustus Oktober
Oktober
Juni
Agustus Juni
Agustus
Oktober
Juni
Oktober
Agustus
Juni
Oktober
Juni
Agustus
Oktober
Juni
Agustus
Juni
Oktober
3
B (Cemar Ringan)
Juni
4
C (Cemar Sedang)
Oktober
D (Cemar Berat)
STATUS MUTU SUNGAI CILEUNGSI / KALI BEKASI TAHUN 2011 METODE INDEKS PENCEMARAN (BMA : PP. 82/2001 Kelas II)
Agustus
Agustus
Gambar 18. Status Mutu Sungai Cileungsi/Kali Bekasi Tahun 2011 Menggunakan Metode Storet
BABELAN
BEKASI -
MARGA JAYA
BEKASI -
CIKARANG
CIKARANG -
JONGGOL
CIKARANG -
BOJONGKULUR
CIKEAS -
CITEUREUP
CIKEAS -
WANAHERANG
CILEUNGSI -
CILEUNGSI -
0
PEKAPURAN
1
Gambar 19. Status Mutu Sungai Cileungsi/Kali Bekasi Tahun 2011 Menggunakan Metode Indeks Pencemaran Berdasarkan Gambar 19, hasil pengolahan dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B), cemar sedang (C), sampai cemar berat (D), dan memenuhi baku mutu (A).
According to Figure 17, the processing result by the Pollution Index Method the quality status of pollution at all locations of monitoring ranged from minor pollution (B), medium pollution (C), to the heavy pollution (D) and meet quality standard (A).
Status Mutu Sungai Cimanuk
Status of Cimanuk River Water Quality
Status mutu air rata-rata di Sungai Cimanuk tahun 2011 sesuai hasil pengolahan dengan metode STORET berdasarkan baku mutu acuan pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 kelas II menunjukkan bahwa seluruh lokasi pemantauan terkategori Cemar Berat (D).
Average Status of water quality in the watersheds of Cimanuk River in 2011 evaluated using STORET method based on BMA PP.82/2001 class II in all locations are Heavily polluted (D) .
STATUS MUTU SUNGAI CIMANUK TAHUN 2011 METODE STORET (BMA : PP. 82/2001 Kelas II) 0% 0% A (M emenuhi Baku M utu)
0%
B (Cemar Ringan) C (Cemar Sedang) D (Cemar Berat) ket : 5 lokasi (APBD)
100%
Gambar 20. Status Mutu Sungai Cimanuk Tahun 2011 Menggunakan Metode Storet
Oktober
Juni
Oktober
Agustus
Juni
Agustus Juni
A (Memenuhi BMA) 1
Oktober
Oktober
Agustus Juni
Oktober
B (Cemar Ringan) 2
Juni
C (Cemar Sedang) 3
Agustus
D (Cemar Berat) 4
Agustus
STATUS MUTU SUNGAI CIMANUK TAHUN 2011 METODE INDEKS PENCEMARAN (BMA : PP. 82/2001 Kelas II)
0 BAYONGBONG
SUKAREGANG
JEMBATAN WADO
JEMBATAN TOMO
JATIBARANG
Gambar 21. Status Mutu Sungai Cimanuk Tahun 2011 Menggunakan Metode Indeks Pencemaran Berdasarkan Gambar 21, hasil pengolahan dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B), cemar sedang (C), sampai cemar berat (D), dan memenuhi baku mutu (A).
According to Figure 21, the processing result by the Pollution Index Method the quality status of pollution at all locations of monitoring ranged from minor pollution (B), medium pollution (C), to the heavy pollution (D) and meet quality standard (A).
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil evaluasi terhadap kualitas air sungai Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy,Cimalaya,Cileungsi dan Cimanuk maka dapat disimpulkan kondisi sebagai berikut : 1. Masih terjadinya pencemaran terhadap sungai Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy,Cimalaya,Cileungsi dan Cimanuk. Hal ini disebabkan oleh kandungan beberapa parameter seperti Koli Tinja, BOD dan COD yang melampaui kriteria baku mutu. Kontribusi terbesar pencemaran air sungai tersebut adalah dari limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan. 2. Kualitas air sungai Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy,Cimalaya,Cileungsi dan Cimanuk pada beberapa periode pemantauan terhadap ditemukan parameter yang melebihi baku mutu air kelas II berdasarkan PP No. 82/2001. Parameter - parameter tersebut adalah TDS, TSS, Detergen, Fenol, Fosfat total, BOD, COD, Nitrit, Oksigen terlarut (DO), pH, Seng, Sulfida, Koli tinja dan Koli total. 3. Kualitas air sungai di daerah hulu sungai Citarum cenderung lebih buruk dibandingkan dengan kualitas air di daerah hilir, karena beberapa parameter mengalami perbaikan setelah melewati 3 waduk yaitu Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur.
4. Status mutu air sungai Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy,Cimalaya,Cileungsi dan Cimanuk bila dievaluasi dengan metode Storet di semua lokasi pemantauan, adalah cemar berat (D). Namun bila dievaluasi dengan metode Indeks Pencemaran di semua lokasi pemantauan, status mutunya bervariasi mulai dari cemar ringan (B), cemar sedang (C) dan cemar berat (D) memenuhi baku mutu (A), Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri terutama di lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Oleh karena itu, sangat sulit sekali untuk meminimalisasi tingkat pencemaran bila masyarakat masih membuang limbah domestik dan non domestik ke aliran sungai Pengendalian Pencemaran Udara Pencemaran udara adalah masuknya limbah ke dalam udara yang mengakibatkan fungsi udara turun sehingga tidak mampu lagi mendukung aktifitas manusia. Pencemaran udara disebabkan oleh partikel debu,asap kendaraan serta dari cerobong asap industri dan gas kimia dari industri kimia.
The results of the examination and evaluation of water quality in River of Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy, Cimalaya, Cileungsi and Cimanuk show the following conclusions:
1. Pollution remains found in the river of Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy, Cimalaya, Cileungsi and Cimanuk. This is caused by the content of several parameters such as Fecal coli, BOD and COD exceeding the criteria of quality standard. The largest contribution of river water pollution came from domestic sewage, industrial, agricultural and animal husbandry. 2. The monitoring on water quality of river of Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy, Cimalaya, Cileungsi and Cimanuk in some periods show that a number of parameters have exceeded the quality standard of class II water based on the Government Regulation No. 82/2001. These parameters are TDS, TSS, detergents, phenol, total phosphate, BOD, COD, Nitrite, Dissolved Oxygen (DO), pH, zinc, sulphide, feces Coli and total coli. 3. The quality of water in upstream areas of Citarum river tends to be worse compared to water quality in downstream areas, because several parameters had improved after passing three reservoirs namely Saguling, Cirata and Jatiluhur Reservoirs.
4. The water quality status of river of Cisadane, Ciliwung, Citarum, Citanduy, Cimalaya, Cileungsi and Cimanuk when evaluated using Storet method in all locations of monitoring are heavily polluted (D). However, when evaluated using Pollution Index method in all monitoring locations, the status of quality vary from minor pollution (B), medium pollution (C) and heavily polluted (D) compliance with the quality standard (A),
There are many factors affecting the growth of bacteria, particularly in an environment that is influenced by biotic and abiotic factors. Therefore, it is very difficult to minimize the pollution level when people continue dumping domestic and non domestic wastes into the river Air Pollution Control Air pollution is the introduction of waste into the air resulting in decreased function of the air thus no longer able to support human activities. Air pollution is caused by dust particles, vehicles combustion gas and from industrial smokestacks and chemical gases from chemical industry.
Sumber pencemaran udara berdasarkan pergerakan terbagi menjadi 2, yaitu :
Sources of air pollution can be classified into 2, namely:
b. Sumber tidak bergerak
b. Stationary sources
a. Sumber bergerak
a. Mobile sources
Pencemaran dari sumber bergerak disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor, terutama bila pembakaran dalam mesin kendaraan tidak efisien, sedangkan pencemaran dari sumber tidak bergerak, misalnya asap dari sisa pembakaran pabrik. Dampak-dampak lingkungan udara antara lain adalah :
akibat
Penurunan tingkat kesehatan manusia
Pollution from mobile sources generated by emissions from motor vehicles, especially inefficient internal combustion of vehicles engines, while the pollution from stationary sources includes smokes from factory combustion remnants.
pencemaran
Environmental impacts of air pollution include: Health level decrease
Dust from the factory (eg cement plant) can be inhaled by human causing pneumoconiosis/ respiratory problem.
Debu dari pabrik (contoh : pabrik semen) dapat terhirup manusia dan menimbulkan penyakit pneumokoniosis/ sesak napas.
emissions of motor vehicles and plant chimney (e.g. carbondioxide, methane, chlorofluorocarbons, nitrogen oxides, etc.) will cause ozone depletion.
Gas-gas emisi kendaraan bermotor maupun cerobong pabrik (misalnya karbondioksida, metan, klorofluorokarbon, oksida nitrogen, dsb) dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon/ozone depleting.
acid gases such as sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid can cause acid rain.
Effotrs of Air Pollution Control includes:
Gas-gas asam misalnya asam sulfat, asam klorida dan asam nitrat dapat menyebabkan terjadinya hujan asam/acid rain.
Upaya – upaya pengendalian pencemaran udara antara lain adalah :
Penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan perawatan mesin kendaraan secara berkelanjutan
Pengolahan pencemar udara di lingkungan pabrik, misalnya pengendalian menggunakan dust collector untuk menangkap debu.
The use of more environmentally friendly fuel, and efficient engines Utilization of air waste in factories, for example by using a dust collector to capture dust. Promote reforestation absorption / convertion.
for
air
pollutants
Melakukan kegiatan penghijauan agar dapat menyerap/mengkonversi zat pencemar udara
REKAPITULASI LAPORAN HARI BAIK PEMANTAUAN PENCEMARAN TERHADAP UDARA AMBIEN DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2011
NO
1. 2. 3.
KATEGORI
BAIK
SEDANG TIDAK SEHAT
Jml hari pengukuran
BULAN
JUMLAH
JAN
FEB
MARET
APRIL
MEI
SEPT
OKT
NOP
50
19
20
25
12
28
12
13
6
135
31
28
31
19
28
20
19
10
186
12 0
8 0
6 0
7 0
0 0
7 0
6 0
4 0
1
Keterangan : Pemantauan Pencemaran Udara di Kabupaten /Kota(Monitoring of Air Pollution in the Cities Regencies)
Lokasi pemantauan pencemaran udara telah dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1.
Kota Bandung
3.
Kabupaten Bekasi
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Subang Kabupaten Bogor Kota Bogor
Kota Bekasi
10. Kota Cirebon 11. Kota Cimahi
Air pollution monitoring sites have been performed in the Regency / City in West Java are as follows: 1.
City of Bandung
3.
Regency of Bekasi
2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Regency of Sumedang Regency of Indramayu Regency of Karawang Regency of Subang Regency of Bogor City of Bogor
City of Bekasi
10. City of Cirebon 11. City of Cimahi
Gambar 22. Skema Program Pemantauan dan Pengawasan Emisi Kendaraan dan Ambien
Gambar 23. Foto Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Tahun 2011 KENDALA DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
ISSUES FOUND IN THE POLLUTION CONTROL
Upaya pengendalian pencemaran udara dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain :
Air pollution control efforts in the implementation still faces several obstacles, such as:
Tidak semua Kabupaten/Kota sudah melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan uji emisi kendaraan bermotor (Setiap 1 tahun dianggarkan untuk 5 kabupaten /kota) Belum ditetapkannya titik pantau yang jelas untuk udara ambien Belum mempunyai data seri kualitas udara kab/kota di Jawa Barat
Dukungan sarana/peralatan , SDM dan anggaran
Dampak Pencemaran Udara terhadap lingkungan antara lain adalah :
Penipisan Ozon
Pemanasan Global ( Global Warming )
Penyakit pernapasan, misalnya : jantung, paruparu dan tenggorokan Terganggunya fungsi reproduksi
Stres dan penurunan tingkat produktivitas
Kesehatan dan penurunan kemampuan mental anak-anak Penurunan tingkat kecerdasan (IQ) anak-anak.
Upaya Pengendalian Pencemaran yang telah dilakukan Jawa Barat adalah melalui kegiatankegiatan:
Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura Pemantauan kualitas lingkungan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Fasilitas dan pambinaan laboratorium lingkungan Program peningkatan pengendalian polusi
EFFORTS
OF
the monitoring on both ambient air quality and vehicles emissions has not covered all regencies/cities (5 regencies/cities per 1 fiscal year) there is no obvious points of monitoring for ambient air
there is no series data of air quality for regencies/cities in West Java Support of facilities/equipment, resources and budget
Environmental impacts of Air Pollution include:
AIR
human
Ozone Depletion
Global Warming Respiratory diseaseas, such as heart, lung and throat Disruption of reproductive functions Stress and decreased level of productivity Health and decreased mental ability of children Decreased level of intelligence (IQ) of children.
The Efforts of Pollution Control in West Java include: Coordination of healthy city assessment/ Adipura Monitoring of environmental quality Monitoring on the implementation of environmental policies Facilities and guidance for environmental laboratories Program of pollution control improvement
PENGELOLAAN B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DAN LIMBAH B3 B3 dan limbah B3 saat ini menjadi pemberitaan yang sering muncul di media baik berupa kasus pencemaran di dalam dan di luar negeri ataupun mengenai upaya pemulihan lahan terkontaminasi B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun definisi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun limbah B3 adalah siasa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Suatu kegiatan yang menggunakan bahan baku terkategori B3 maka akan menghasilkan limbah baik dalam fase padat ataupun cair yang juga terkategori B3, sehingga berdasarkan PP No 18 Tahun 1999 jo PP No 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehahtan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain. Dalam beberapa kurun waktu terakhir sejalan dengan roda pembangunan di Indonesia ternyata penggunaan dan jumlah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia semakin meningkat. Bahan berbahaya dan beracun ini digunakan oleh berbagai industri seperti pertambangan, kesehatan, cat, kayu dan sebagainya dimana penggunaannya baik sebagai bahan langsung pada proses produksi maupun bahan pendukung. Sumber B3 berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (impor), pengadaan B3 ini semakin mudah sejalan dengan era keterbukaan pasar pengaruh globalisasi.
MANAGEMENT OF HAZARDOUS MATERIAL AND HAZARDOUZ WASTE (B3) Today, we often hear or read in various media related to B3 and Hazardous waste. In general, the definition of hazardous and toxic materials (B3) is the materials that are due to their characteristics and or concentration and or quantity, either directly or indirectly, can pollute or damage the environment and or endanger the the environment, health, and human life and other creatures. Whereas the hazardous waste is the residue of business and / or activities that contains B3.
According to Government Regulation No. 74 of 2001 on Management of Hazardous and Toxic Materials, definition of B3 is the residue of a business or activity that contains hazardous or toxic materials because of its characteristics and or concentration and or quantity, either directly or indirectly, can pollute and or damage the environment and or endanger the environment, health, human life as well as other creatures. Recently in line with the wheels of development in Indonesia, the use and quantity of hazardous and toxic materials (B3) in Indonesia has increased. Hazardous and toxic materials are used by various industries such as mining, health care, paint, wood and so on which are used either as a direct material in production process and support material. B3 sources are from domestic and foreign (imported), the procurement of B3 has become much easier in line with the era of market globalization.
Penggunaan B3 yang terus meningkat dan tersebar luas pada berbagai sektor, apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan makhluk hidup maupun lingkungan hidupnya, seperti pencemaran udara, tanah, air dan laut. Mengingat dampaknya yang sangat berbahaya maka diperlukan pengelolaan khusus dalam penanganan B3 ini. Kata ‘khusus’ ini berarti pengelolaan harus dilakukan secara terpadu mulai dari kegiatan produksi, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, penggunaan, eksporimpor hingga pembuangannya. Beberapa peraturan terkait dengan bahan berbahaya dan beracun telah diterbitkan sebagai landasan pengelolaan B3 dan limbah B3 antara lain Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
Bagi perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan kegiatan sendiri waji memiliki: a) laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan b) tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3. Adapun permohonan izin pengelolaan limbah B3 diajukan ke Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur dan/ atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masingmasing. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Dalam hal upaya penyelesaian Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut penanganan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada tahun 2011 sebanyak 21 kasus; pengenaan sanksi administrasi sebanyak 10 kasus; penyelesaian sengketa secara ADR sebanyak 2 kasus; penyelesaian kasus pidana lingkungan sebanyak 2 kasus; serta penyelesaian kasus pencemaran/kerusakan lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebanyak 1 kasus. yang tersebar di kabupaten kota di jawa barat. detailnya dapat dilihat melalui Tabel 8.
The increasing use of B3 and widespread in many sectors, under bad management will generate loss of life sustainability and environment, such as pollution of air, soil, water and sea. Given the very dangerous effects, special management for B3 shall be necessary. The word 'special' means that the management must be integrated starting from the production, storage, packaging, transportation, use, export and import to the disposal. Some of the regulations relating to hazardous and toxic materials have been published as basis for B3 and Hazardous waste management, among others, Government Regulation no. 74 of 2001 on Hazardous and Toxic Waste Management, Regulation of the Minister of Environment No. 18 of 2009 on Procedures for Permission on Management of Hazardous and Toxic Wastes, Regulation of Minister of Environment No. 30 of 2009 on Procedures for Permission and Monitoring on Management of Hazardous Wastes and Monitoring on Recovery from Hazardous Waste Pollution by Local Government.
For companies whose main activity is the Hazardous waste management and/or managing hazardous waste which is not its own activity must have: a) analysis laboratory or analysis tool for Hazardous waste at the site of activities, and b) trained personnel on analysis and management of Hazardous waste. Whereas the application for Hazardous waste management permit shall be submitted to the Minister of Environment, Governor and or regent/ mayor in accordance with their respective authorities. ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT In terms of the settlement efforts on Cases of Environmental Pollution and / or Damage in West Java implemented by the Regional Environment Management Agency of West Java Province, as the following: handling of complaints on environmental pollution and / or damage in 2011 as many as 21 cases; the imposition of administrative penalties 10 cases; resolution of ADR dispute as many as 2 cases; completion of environmental criminal cases as many as 2 cases; and resolution of environmental pollution / damage in the Regency of Bandung District of Rancaekek as many as 1 case. scattered throughout regencies cities in West Java. details are presented in the following Table 8
Tabel 8. Kasus Pencemaran Lingkungan di Provinsi Jawa Barat No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
11 Jan 2011
-
Sesuai isi SMS : Kumaha wartos perkembangan air limbah di kawasan Rancaekek ? prantos 20 th waktos anu panjang teu aya perobihan malah tambah parah, punten sanes ngarewong, rakyat Tos Putus Asa, punten
Pengaduan lingkungan
-
-
2
19 Jan 2011
PT. Kahatex
Isi SMS : Bu, saurna aya kunjungan deui ka lokasi anu kena dampak limbah PT Kahatex ?, apa hslnya knp ga ada informasi ka Abdi ?
Pengaduan lingkungan
-
-
3
26 Jan 2011
-
Isi SMS :
Pa Iwan Ptn, perkawis linggar te brs2, limbah padat campur elot dianggo nambak upami kena air te kakiatan, nambak tanehna liur, beberapa petugas nyandak cai sareng tanehna, org linggar mah tos bosenen, 20 th te beres, aya oknum polisi (pendapat rakyat) ngojok-
Pengaduan lingkungan
-
-
Dilakukan pengambilan sampel air limbah, sampel limbah B3, sampel air sungai, sampel tanah persawahan
Rencana dilakukan mediasi ganti kerugian
Dilakukan pengambilan sampel air limbah, sampel limbah B3, sampel air sungai, sampel tanah persawahan
Rencana dilakukan mediasi ganti kerugian
Dilakukan pengambilan sampel air limbah, sampel limbah B3, sampel air sungai, sampel tanah persawahan
Rencana dilakukan mediasi ganti kerugian
Dilakukan penelusuran terhadap sumber pencemar Kali Cikijing
Dilakukan penelusuran terhadap sumber pencemar Kali Cikijing
Dilakukan
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
ngokok supaya dijual kpd perusahaan dgn harga murah, kedah kumaha atuh petani/pemilik, mereka perlu hidup, makan dll. Ptn pa Iwan, masyarakat linggar sdg menderita parantos 20th langkung 4
5
6
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
penelusuran terhadap sumber pencemar Kali Cikijing
16 Maret 2011
Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
6 April 2011
Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
Isi SMS :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan
Penanganan selanjutnya diserahkan
25 April 2011
Pembuangan limbah B3 di Dusun Sukajaya Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur dikeluhkan warga karna pembuangan limbah yang tidak berizin, dibakar dan dicuci di Sungai Citarum
PT. MJSS (Mitra Jaya Sakti Sentosa)
Ratusan warga kampung Suka Mulya, Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang terserang penyakit gatalgatal. Ass. Lapor Kang Iwan, hari ini di media local Radar Karawang Purwakarta rame diberitakan pencemaran air sungai Tarum Timur (Curug) sehingga berdampak pd kebutuhan air masyarakat dan air bersih bahan baku urea PT. Pupuk Kujang Cikampek, terindikasi dilakukan pencemaran oleh PT. MJSS (Mitra Jaya Sakti Sentosa) Purwakarta, berkenan akang dapat membantu mengatasi persoalan ini, Tx Kang
7
06-05-2011
PT. Papirus dan PT
Isi SMS :
Pa, protes warga RW.02 Ds.
No.
8
Waktu diterimanya pengaduan
06–05-2011
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Adetex
Tarajusari Kec. Banjaran, terhadap limbah dan fly ash Batu Bara dari PT. Papirus dan PT Adetex, sudah terjadi dari bulan Oktober, surat protes dah disampaikan kepada DLH Kab. Bandung, BPLHD Jabar dan kementerian LH, smpai sekarang belum ada tanggapan. Hari kemarin masyarakat berkumpul lagi dan mempertanyakan proses pulbaket, karna limbah makin parah.
Pengolahan kulit sapi
Isi Berita :
Sebanyak 20 kolam ikan milik warga Kp. Cibuntu RT.01 RW.11 Kel. Kotabaru Kec. Cibereum Kota Tasikmalaya, tercemar limbah pabrik pengolahan kulit sapi, akibatnya ikan-ikan milik warga mati mendadak ( 5 mei 2011).
Warga setempat mengatakan, jelas limbah tersebut mematikan organism seperti ikan karna mengandung soda api utk meluruhkan bulubulu sapi ketika pengolahan, dengan demikian air dari Sungai Cibuntu tdk dapat dimanfaatkan warga, padahal fungsinya begitu vital utk pertanian, peternakan dan mck, kalau utk minum sudah tdk mungkin karna kualitas airnya buruk apa lagi ditambah dengan limbah kulit sapi. Kejadian tersebut merupakan kali ke3 setelah 2 bln yg lalu, pemilik pabrik Kusnadi mengatakan akan membenahi pembuangan
Klasifikasi pengaduan
Pengaduan lingkungan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
lingkungan
kepada BPLH Kab. Bandung
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan kepada BPLH Kota Tasikmalaya
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
limbah kulit sapi mereka dalam jangka waktu 2 hari kedepan dgn arahan instansi Lingkungan Hidup (LH) Kota tasikmalaya.
9
10
11
08-05-2011
Pertamina RU VI Balongan
11-05-2011
PT. Papyrus
19-05-2011
CV. Semesta Multi Niaga
Warga minta LH kota Tasikmalaya utk menyedot limbah 2 hari sekali karena pabrik kulit sapi tsb berizin, warga tdk ingin ada perembesan dari tabung limbah pabrik seharusnya disaring dulu sebelum masuk ke solokan cibuntu, ucap Odik (warga). Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Isi SMS :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Keresahan Warga Jalan Persatuan Cijerah
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Ratusan warga Desa Majakerta Kec. Balongan, Kab. Indramayu berunjuk rasa didepan kantor Pertamina RU VI Balongan. Ass,pada tanggal 11 Mei 2011 Masyarakat RW 02 Tarajusari Banjaran kembali komplain kpd PT. Papyrus perihal Limbah dan Flyash Batubara, tdk melalui RW, tetapi melalui LSM Lingkungan KAPAS, tetapi bukan jawaban dan perbaikan yg di dapat,malah Papyrus mendekati tokoh masyarakat diluar RW 02 dg iming-iming kerjasama dlm supplier Batubara.Indikasi pengalihan tema dan devide et Impera.
Penanganan selanjutnya diserahkan kepada BPLH Kab. Indramayu & KLH
Penanganan selanjutnya diserahkan kepada BPLH Kab. Bandung
-
-
dilakukan ADR (tidak berhasil) diberikan sanksi administr
No.
12
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
25-05-11
PT.Asietex
13
26-05-11
14
26-05-11
PT. Sandang Makmur Anugerah
15
Pokok Aduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut asi
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
_
Pengaduan lingkungan
PT. MJSS
_
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
26-05-11
PT. Sauntani
_
Pengaduan lingkungan
16
26 -05- 11
PT. Mewah Niaga Jaya
_
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
17
26-05-11
PT. Ichitex
_
Pengaduan lingkungan
18
26-05-11
PT. Senotexindo
_
Pengaduan lingkungan
19
26-05-11
_
Pengaduan lingkungan
20
06-06-11
PT. Matahari Sentosa
PT. Pahala Bahari Nusantara
Isi SMS :
Klasifikasi pengaduan
Ngegelontorkan Limbah Cair ke saluran pembuangan Kali Cikaranggelam Teh,bau juga Teh.Jadwalkan yah sidak ke PT.Asietex Dawuan Ckp.Tx Teh Lin.
Isi SMS : Ada pengaduan pembuangan limbah Industri Cikarang,tolong cek lokasi dll,sdh masukl ke twitter BPLHD.Tindak lanjuti,FW dr pelapor
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada Walikota Cimahi
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
-
-
Diberikan sanksi administrasi
dilakukan ADR (tidak berhasil) diberikan sanksi administr
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Fahmi 1223ts;
Usulan Tindak Lanjut asi
Bhw sdh 2 th Warga Perumahan Taman Sentosa Cikarang mencium bau busuk akibat PT.Pahala Bahari Pabrik pengolahan ikan tempat di Kaw .Kary Deka Gemalapik Cikarang Selatan sjk operasi s/d skr Semua sdh kami lakukan mulai musyawarah Warga dgn PT,selalu diingkari,demo sdh 2x,semua terkait Surat2 kami layangkan lengkap dgn Bupati kepada Kep.Desa,Camat,Bupati & Dinas LH Kab,juga Kapolres Bahkan 3 org Ketua RW termasuk sy sudah di BAP Polres,tp perusahaan tetap operasi & bau busuk msh terjadi Tiap hari kami warga Perumahan,mencium bau busuk malam,pagi,siang yang bersumber dari PT.Pahala Bahari Untuk itu kami mohon Bpk2 Penjabat bs turun tgn & segera selesaikan masalah selama 2 th ini Warga kami siap menjadi saksi & bukti semua dari awal smp akhir km sudah lengkap.Mohon Respon 21
08-06-11
PT. Indo Barat Rayon
Isi SMS : Diduga terjadi penyimpangan LH PT. Indo Bharat Rayon di Desa Cilangkap Kec. Babakan
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan kepada BLH Kab.
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Cikao Kab Purwakarta, Puluhan Truk setiap hari membuang limbah bubuk beracun dan lumpur kental ke Bantaran Sungai Citarum Karawang menggunakan alat berat /Beko.Atau ada sebagian di kubur alat berat di lokasi sekitar Sungai, pdhl Sungai tsb mengalir dan menjadi sumber air bersih bagi Masyarakat Bekasi dan Jakarta. Diduga di backup oleh oknum Polres Karawang setempat, Foto2 ada, bahkan perusahaan PT. Indo Bharat Rayon sdh 30 th tdk memiliki Amdal 22
01-07-11
1. PT. Nishindo Indonesia
2. PT. Tri Dharmatex 3. PT. Long Sun 4. PT. Ace Tech Chemin 5. PT. Ichitex
6. Sama Indah
7. Ragam Jaya Utama
PT. Nishindo Indonesia beralamat di Jl. Leuwigajah Kel. Utama, membuang Limbah secara By pass di belakang Pabrik
PT. Tri Dharmatex beralamat di Jl. Industri Kota Cimahi, pembuangan limbah secara By pass melalui perusahaan PT. Gamatex dan limbah udara tanpa mmelakukan uji terhadap cerobong udara secara berkala (6) Bulan
PT. Long Sun beralamat di Jl. Leuwigajah (Nanjung) Kota Cimahi 9. PT. Mulya pembuangan limbah Lestari secara By pass hampir setiap hari tanpa melalui IPAL dan cerobong asap yg mengotori Warga sekitar Kel. Utama 8. PT. Aswindo
Ace Tech Chemin Jl. Cibaligo Kota Cimahi, limbah udara yg tdk melalui instalansi dan
Usulan Tindak Lanjut Purwakarta, BPLH Kab. Karawang dan KLH
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan kepada KLH Kota Cimahi
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
diduga Dokumen AMDAL tdk punya
PT. Ichitex Jl. Cibaligo Kota Cimahi secara terus menerus membuang limbah hasil pengolahan Pabrik secara by pass
PT. Sama Indah Jl. baros Kota Cimahi setelah mendapat sanksi administrasi dari KLH karena membuang limbahnya secara By pass dan tdk punya IPAL tapi Perusahaan tersebut masih tetap membuang limbah hasil produksinya kesaluran /sungai Baros PT. Ragam Jaya Utama Jl. Leuwigajah Kel. Utama pengakuan Personalia perusahaan bahwa perusahaan memang melakukan pembuangan secara By pass
PT. Aswindo Jl. Cibaligo, Perusahaan tidak punya IPAL Pembuangan secara By pass
23
07-07-11
PT. PBN
PT. Mulya Lestari, Jl. Cibaligo Kota Cimahi, diduga Perusahaan tersebut di Bekingi oleh Oknum APPLI Isi SMS :
Dengan hormat, Pa Asep dan Ibu Erlina, malam ini tercium bau ikan lagi dari PT. PBN, Fli Tenant2 di kawasan Karya deka Gema Lapik sudah mendesak pengelola Kawasan untuk nutup PT, bahkan H. Mahdi (dulu saksinya PT. PBN) Sekarang malah membawa surat keberatan
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
No.
24
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
15 juli 2011
PT. Jasa Medivest
25
19 Juli 2011
PT. Polyfin
26
20 Juli 2011
PT. PBN
Pokok Aduan
dari RT2 sekitar PT (Non Perumahan) Mohon petunjuknya, Oh ya malah di infokan mereka tambah aktif dalam beroperasinya, Maksudnya sekarang H. Mahdi berada di pihak kita, sudah mengantongi surat2 dari RT2 yang keberatan dan menolak kehadiran PT. PBN
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
Isi Surat :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan kepada BPLH Kab. Bandung
Lokasi pencemaran PT. Polyfin, pencemaran lingkungan Asap batu bara, waktu pencemaran 2 tahun ke belakang. Dampak pencemaran, gatal2 sesak napas akibat dari asap batu bara
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Diberikan sanksi administrasi
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Menindak lanjuti berita dari beberapa media cetak mengenai pencemaran yg disebabkan pembuangan limbah medis die c. Solokan Jeruk pd hari kamis & Jumat Tgl, 7-8 Juli 2011, sudah dilakukan Verifikasi lapangan ke kantor PT. Jasa Medivest Jl. Padjajaran No. 72 Kota Bandung
Isi Surat :
Bahwa pasca penanda tanganan berita acara tersebut
Bahwa PT. PBN masih melakukan aktivitas pengolahan ikan yg menimbulkan bau tidak sedap Setelah dilihat dan teliti hari sabtu 9 juli 2011, diketahui bahwa PBN melakukan pembangunan perluasan pabrik kearah barat dan ini dibenarkan oleh
-
-
dilakukan ADR (tidak berhasil) diberikan sanksi administr asi
No.
27
Waktu diterimanya pengaduan
02 Agustus 2011
28
08 Agustus 2011
29
08 Agustus 2011
30
13 Agustus 2011
Sumber Pencemar
CV. Adnan Saga Metal
Rumah makan Sunda “LAMANDA”
Pokok Aduan
pengelola kawasan karyadeka
Inti permasalahan yang disampaikan adalah :
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan ke BPLH Kab. Bandung
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan ke BPLH Kab. Garut
Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Ditangani bersama oleh BPLHD Jabar, Polda Jabar, BPLH Kab. Karawang, BLH Kab. Purwakarta dan BPLH Kab. Subang
Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Ditangani bersama oleh BPLHD Jabar, Polda Jabar, BPLH Kab. Karawang, BLH Kab.
Bahwa perusahaan CV. Adnan Saga Metal berdekatan dengan pemukiman penduduk
Bahwa CV. Adnan Saga Metal memproses pengecetan dgn memakai Powder Coating/pengecetan dgn serbuk, jadi ditakutkan masyarakat bahwa CV. Adnan Saga Metal mencemari pemukiman setempat
Perkiraan sumber pencemaran lingkungan disebabkan oleh air limbah Domestik Rumah Makan Sunda Lamanda yg beralamat di Jalan Raya Sasak Besi RT 02 RW 12 Kel. Limbangan Kec. Blubur Limbangan Kab. Garut, dengan dampaknya air sumur tercemar, bau, gatal2 kulit pada warga Tingkat pencemaran sungai cilamaya sudah melampaui ambang batas, bahkan tampa melalui uji lab pun pencemaran bisa terlihat secara kasat mata dan bisa tercium. Yang terletak didusun balok Ds. Cilamaya Hilir Kec. Blanakan akibatnya sesak napas dan gatal-gatal Tim pemantauan yang terdiri atas BPLHD Jabar, Polda Jabar, BLH Kab. Subang dan BPLH Kab. Karawang turun langsung melihat pencemaran
No.
31
32
Waktu diterimanya pengaduan
24 Agustus 2011
05 Sept 2011
Sumber Pencemar
PT. Kahatex PT. Insan Sandang
PT. KITM
Pokok Aduan
tersebut bahkan tim telah mengambil sampel air dari saluran pembuangan limbah sejumlah pabrik yang berada disepanjang aliran Sungai Cilamaya Isi Berita :
Para petani di empat Desa di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yakni Ds. Jelegong, Linggar, Sukamulya dan Bojongloa, meminta PT. Kahatex dan PT. Insan Sandang untuk mengadakan musyawarah kembali membahas pengoptimalan sistem kinerja IPAL, selain itu kedua PT. tersebut juga mesti memberi bantuan kesehatan bagi desa yang kena dampak air limbah Sungai Cikijing dan Sungai Cimande Isi Sms :
Ass. Kang Iwan damang ? lapor kang abdi nuju Reses di Kab. Karawang dan Pwk, isue yg hangat adalah masalah pencemaran limbah cair, Salah satunya mohon berkenan di follow up dugaan pencemaran kali Balukbuk di Kp. Cariu Desa Karanganyar Kec. Klari yg diduga tercemar limbah cair dari Pabrik2 di Kawasan Indotaisei Kec. Cikampek, diantaranya dugaan pencemaran oleh Pabrik Tekstil KITM (dulu PT. KANEBO) di kawasan Indotaisei. Mohon berkenan Bapak mempollow up dugaan dimaksud, karena warga sdh sangat terganggu dgn pencemaran tsb. Informasi warga bhw persoalan limbah dipertanggung jawabkan oleh pihak
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut Purwakarta dan BPLH Kab. Subang
Pengaduan lingkungan
-
-
Pengaduan lingkungan
Dilakukan pengambilan sampel air limbah, sampel limbah B3, sampel air sungai, sampel tanah persawahan Dilakukan penelusuran terhadap sumber pencemar Kali Cikijing
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Rencana dilakukan mediasi ganti kerugian
Diberikan sanksi administrasi
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
kawasan, shg konfirmasi awal, saran saya di konfirmasikan dgn pihak kawasan. Terima kasih Pak saya masih di lapangan dgn warga dan saya berjanji utk memfollow up keluhan tsb, TX Pak Iwan
33
16 Sept 2011
34
21 Sept 2011
PT. BKS
20 Sept 2011
PT. BKS
36
11 Okt 2011
PT. Trigunawan
37
17 Okt 2011
PT. PBN
35
Pokok Aduan
Melaporkan mengenai penyemprotan obat anti hama pada tanah perkebunan yg berlokasi di Jl. Sersan Sodik No. 1 Setiabudi Bandung
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Ditangani melalui Penegakan Hukum Pidana
Pencemaran melalui saluran umum
Pengaduan lingkungan
Isi Email :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan kepada KLH Kota Cimahi
Aktivitas pembuatan batu bata merah yg di lakukan PT. BKS di desa Taman Mekar, Kec. Pangkalan, Kab. Karawang sudah mengantongi ijin dari KLH.Tetapi warga setempat tetap memprotes kebenaran Pabrik itu karena mencemari lingkungan Aktivitas pembakaran limbah batu bara yg di duga mengandung zat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat masih terus berlangsung di pabrik pengolahan limbah sekaligus pabrik pembuatan batu bata, PT. BKS di Desa Taman Mekar Kec. Pangkalan kab. Karawang,dan warga mengidap ISPA
Rumahku serasa dekat pasar ikan…Maunya kalau
Terjadi pencemaran/ perusakan
Penanganan selanjutnya diserahkan ke BPLH Kota Bandung Ditangani melalui Penegakan Hukum Pidana
-
dilakukan ADR (tidak
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
dirumah tuh kita pengen relax, apalagi weekend gini, ngumpul sama keluarga adaalah kebahagiaan tersendiri, nemenin anak main di luar rumah, sambil menikmati angin, tapi mana bisa . . . ? begitu kita keluar rumah, bau ikan yang menyengat menyambut kita, malah terahir2 ini seperti mencium bau ikan asin, serasa rumah dekat pasar, seperti kejadian pagi ini . . .h h h, sampai kapan kita mendapat kiriman istimewa ini ya . . .; ? 38
39
40
Hasil verifikasi lingkungan
20 Okt 2011
PT. Fajar Paper
Isi Berita :
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
21 Okt 2011
Galian C
Isi surat:
Pengaduan lingkungan
Dilakukan pertemuan dengan unsur KLH, BPLH Kab. Cirebon, dan masyarakat
2 Des 2011
PT. Papyrus Sakti
Isi Sms:
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Tim Badan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan sejumlah LSM meninjau kondisi IPAL PT. Fajar Faper, Rabu 19/10. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah indikasi pencemaran terhadap Kali Cikarang yang dimulai sejak awal perbatasan tersebut Reklamasi pasca Galian C Ds. Gemulung Tonggoh,Kec. Astana Japura ( Greged ) Kab. Cirebon di nyatakan telah selesai Aslmlkm, Selamat pagi. Pada hari Kamis Tgl 1 Desember kemarin, sekitar Jam 10 Pagi hampir saja terjadi aksi anarkis terhadap PT. Papyrus Sakti Banjaran, akibat aspirasi masyarakat RW 02 Cipaku Desa Tarajusari Banjaran yang complain mengenai ketergangguannya akibat
Usulan Tindak Lanjut
-
berhasil)
diberikan sanksi administr asi
Diberikan sanksi administrasi
selesai
Penanganan selanjutnya diserahkan ke BPLH Kab. Bandung
No.
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber Pencemar
Pokok Aduan
Klasifikasi pengaduan
Hasil verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
dampak Fly Ash Batu Bara tidak mendapat tanggapan serius oleh pihak Perusahaan, akibatnya puluhan orang mencoba merobohkan benteng Pabrik dan menyiapakan berbagai alat untuk merusaknya, untung saja masih mampu dicegah oleh pengurus RW 02, hanya sedikit saja dari benteng pabrik yang ambrol. Mohon kepada pihak terkait untuk dapat menetralisir kondisi ini. Terima Kasih 41
5 Des 2011
PT. Papyrus Sakti
Isi Sms:
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan ke BPLH Kab. Bandung
42
6 Juni 2011 24 Oktober 2011
Dumping limbah di Desa Mekarjaya Kec. Purwasari Kab. Karawang
Pengaduan lingkungan
43
PT. Tenang Jaya Sejahtera
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan ke KLH
PT. Tenang Jaya Sejahtera
Aslmlkm, setelah aksi beberapa hari lalu saat ini masyarakat RW 02 Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran kembali beraksi, saat ini masyarakat dengan jumlah yang lebih banyak menggelar aksi massa, malah menuju anarkisme dengan peralatan yang telah disediakan .Mohon kepada pihak berwenang untuk dapat bertindak. Terima Kasih
Pembuangan/penimbunan limbah B3 oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera tidak memiliki izin
Pengaduan lingkungan
Terjadi pencemaran/ perusakan lingkungan
Penanganan selanjutnya diserahkan ke KLH
PENINGKATAN KAPASITAS
INCREASE OF CAPACITY
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DI JAWA BARAT
GUIDANCE AND MANITORING OF ENVIRONMENTAL LABORATORY IN WEST JAVA
Keberadaan laboratorium lingkungan yang terbukti menghasilkan data hasil uji yang valid dan reliable serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum merupakan aspek penting karena akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup. Peranan dan fungsi laboratorium lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 adalah mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu untuk menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid, baik yang dipergunakan untuk mengetahui atau mengawasi kejadian pencemaran lingkungan di suatu wilayah maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan.
The existence of environmental laboratories capable of producing valid and reliable data is undeniable, and scientifically and legally accountable as important aspect that can affect the effectiveness and efficiency of environmental management. The role and functions of environmental laboratories in Regulation of Minister of Environment No. 06 of 2009 are to support the government programs, especially the authorities responsible in environmental management, i.e. in providing the accurate and valid quality data of environment, both of which are used to determine or monitor the presence or absence of environmental pollution in a region and as evidence in enforcement of environmental laws.
Meningkatnya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan sering kandasnya kasus-kasus lingkungan melalui proses pengadilan sebagian besar disebabkan oleh kurangnya data-data dan informasi serta tidak validnya data yang dikumpulkan dari lapangan maupun yang dihasilkan dari analisis laboratorium, sehingga data sebagai alat bukti pencemaran sangat lemah, yang selanjutnya mengakibatkan dakwaan maupun pembuktian sangat lemah. Data kualitas lingkungan dapat juga dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Hal itu sesuai dengan filosofi yang menyatakan bahwa: “No Measurement – No Data; No Data – No Information; No Information – No Management; No Management – No Policy”. Sampai saat ini, sebaran laboratorium lingkungan di Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 berjumlah 7 unit yaitu UPTB Laboratorium Lingkungan BPLH Kabupaten Bandung, Laboratoium PT. Syslab, Laboratorium PT. Sucofindo, Laboratorium PT. ALS Indonesia, Laboratorium PT. Mutu Agung Lestari, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Laboratorium PT. PPLI, Adapun laboratorium pengujian yang telah diakreditasi olah KAN dan mampu melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan berjumlah 19 unit laboratorium.
Increasing cases of environmental pollution and frequently stranded environmental cases through the court process are often caused by lack of data and information as well as invalidity of the data collected from the field and from laboratory analysis, so the data as evidence of pollution is very weak, which subsequently resulted in very weak indictment and evidence. quality Data of environment can also be used as a basis for planning, evaluation, and supervision which is very useful for decision makers, planners, drafters of the program, both at central and local levels in determining environmental policy. This is in line with the philosophy which states that: "No Measurement - No Data: No Data - No Information: No Information - No Management: No Management - No Policy". Until now, the distribution of environmental laboratories in West Java as defined in Regulation of Minister of Environment No. 06 of 2009 has 7 Laboratories namely UPTB Environmental Laboratory of BPLH of regency of Bandung, Laboratory of PT. Syslab, Laboratory of PT. Sucofindo, Laboratory of PT. ALS Indonesia, Laboratory of PT. Mutu Agung Lestari, Labkesda of West Java Province and Laboratory of PT. PPLI, whereas the total of testing laboratories accredited by KAN and able to carry out the environmental quality parameter testing are 19 labs.
Dari sejumlah 26 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat terdapat 20 laboratorium Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai, tetapi baru 12 unit laboratorium yang dapat dikatakan sudah operasional dan satu laboratorium yang sudah terakreditasi dan teregistrasi. Pada Gambar 24 menunjukkan status laboratorium lingkungan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Of the 26 regencies/cities in West Java province there are 20 laboratories of Environmental Agencies of regencies/cities that already have sufficient infrastructure and facilities but only 12 labs that can be said to be already operational and one laboratory that is accredited and registered. The following diagram is an overview of the status of environmental laboratories in regencies/cities in West Java.
Gambar 24. Status Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jawa Barat Terbatasnya jumlah laboratorium instansi lingkungan di Kabupaten yang telah terakreditasi menunjukkan bahwa keberadaan laboratorium instansi lingkungan di Kabupaten/Kota belum dapat menghasilkan dan menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid yang dapat dipergunakan untuk mengetahui atau mengawasi kejadian pencemaran lingkungan di suatu wilayah maupun sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Faktor-faktor yang menjadi kendala belum terakreditasinya laboratorium instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Kurangnya pemahaman dan kesadaran sumber daya pengelola laboratorium dalam menerapkan sistem mutu (ISO/IEC 17025 : 2005) Kurangnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan laboratorium. Keterbatasan anggaran yang disediakan daerah untuk pengembangan laboratorium Sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola laboratorium, pengoperasian peralatan, pengambilan sampel maupun analisis sampel.
The small number of accredited laboratories of environmental agencies in regencies shows that the presence of laboratories of environmental agencies in regencies/cities have not been able to produce and provide accurate and valid quality data of environment that can be used to determine or monitor the presence of environmental pollution in a region as well as evidence in law enforcement. The obstacles in accreditation for laboratories of environmental agencies in regencies/cities are as follows: 1. 2. 3. 4.
Lack of understanding and awareness of HR of laboratory managers in implementing quality system (ISO/ EC 17025: 2005) Lack of commitment of the leadership in developing the laboratory.
Limitations of the budget provided for the development of laboratory Incompetent human resources managing the laboratory, the operation of equipment, sampling and sample analysis.
Masih banyak SDM kabupaten/kota yang menangani laboratorium memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugasnya di laboratorium dan masalah ini bertambah dengan kurangnya peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pengelolaan laboratorium tidak akan berjalan dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
There are many HR of regencies/cities who handle the laboratory without appropriate educational background with their activities in the laboratory and this problem is compounded by the lack of increase in the competence of human resources through education and training. Thus it is certain that the laboratory management will not run properly as expected.
Gambar 25. Latar Belakang Pendidikan Personil Laboratorium Instansi Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Gambar 24 sebagian staf laboratorium lingkungan memiliki latar belakang pendidikan S-1, dengan keadaan ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat memberikan supervisi kepada daerah yang akan menjadi laboratorium terakreditasi melalui kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Laboratorium Lingkungan di Jawa Barat (Pra Akreditasi dan Pemeliharaan Kompetensi Laboratorium Lingkungan Serta Koordinasi) dengan melibatkan tenaga ahli dari LIPI yang merupakan Kepala Asesor KAN (Komite Akreditasi Nasional) berpengalaman dalam melakukan analisa dan penilaian laboratorium yang akan diakreditasi.
Based on Figure 24 most of environmental laboratory staff have the educational background of Bachelor degree(S-1),given these conditions the Government of West Java Province through the Regional Environmental Management Agency (BPLHD) of West Java province conducts supervision to the regions that will be a accredited laboratory through Facilitation of Guidance and Control of Environmental Laboratories in West Java (Pre-Accreditation and Maintenance of Competence of Environmental Laboratory and Coordination) with the involvement of experts from LIPI as Lead Assessors of KAN and experienced in the assessment of laboratories to be accredited.
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Laboratorium Lingkungan di Jawa Barat (Pra Akreditasi dan Pemeliharaan Kompetensi Laboratorium Lingkungan Serta Koordinasi) bertujuan untuk :
1. Mengetahui kesiapan 5 laboratorium instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menjadi laboratorium yang terakreditasi melalui penilaian/asessmen laboratorium dalam menerapkan ISO/IEC 17025 : 2005 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009. 2. Menilai dokumen sistem mutu yang terdiri dari : Panduan Mutu (PM), Dokumen Prosedur (DP), Instruksi Kerja (IK) Metoda, IK Alat, IK Personil, dan Formulir; sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2005. 3. Memberikan bimbingan dan pemahaman dalam penyusunan program kegiatan dalam rangka persiapan akreditasi. 4. Memberikan pemahaman kepada personil laboratorium tentang pelaksanaan sistem mutu laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2005. Dokumen sistem mutu merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh laboratorium yang akan mengajukan akreditasi. Dokumen sistem mutu merupakan suatu dokumen dalam bentuk buku/hardcopy yang berisi pernyataan tentang kebijakan dan tujuan mutu serta menjelaskan tentang langkah praktis yang digunakan dalam menerapkan dan memantau kesesuaian kegiatan operasional laboratorium dengan kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan. Secara hirarki dokumen sistem mutu terdiri dari panduan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja dan lampiran/format.
Dari hasil peninjauan pada lima laboratorium instansi Lingkungan Hidup kab/kota di Jawa Barat untuk menjadi laboratorium yang terakreditasi melalui penilaian/asesmen laboratorium dalam menerapkan ISO/IEC 17025 : 2005 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009, terlihat bahwa laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor memiliki dokumen sistem mutu yang paling lengkap dan sudah dicetak dibandingkan dengan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten yang lain, tetapi pada beberapa bagian dokumen sistem mutu milik Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor masih belum lengkap. Dengan demikian dapat dikatakan kedua laboratorium tersebut paling siap untuk mengajukan akreditasi dibandingkan dengan laboratorium Lingkungan Hidup di daerah lain.
Facilitation of Guidance and Control of Environmental Laboratories in West Java (Pre-Accreditation and Maintenance of Competence of Environmental Laboratory and Coordination) aims to:
1. Assessing the preparedness of 5 laboratories of environment agency in regencies/cities in West Java to become an accredited laboratory through evaluation/assessment of laboratories in the implementation of ISO/IEC 17025: 2005 and Regulation of Minister of Environment No. 06 of 2009.
2. Assessing the documents of quality system consisting of: Quality Guidelines (PM), Document of Procedures (DP), Work Instruction (IK) methods, IK Tools, IK Personnel, and Forms; according to the requirements of ISO/IEC 17025: 2005. 3. Providing guidance and information in the preparation of the program of activities in preparation for accreditation.
4. Providing information to the laboratory personnel on the implementation of the laboratory's quality system based on ISO/IEC 17025: 2005.
Document of quality system is an absolute requirement to be possessed by a laboratory in applying for accreditation. Document of quality system is a document containing a statement of quality policy and objectives and explaining the practical steps to be applied in implementing and monitoring the compliance of the laboratory operations to the specified quality policy and objectives. In hierarchy, the document of quality system consist of the quality manual, quality procedures, work instructions and attachments/format. Document of quality system must be in the form of books/hard copy and soft, not as a file.
The results of the review in five laboratories of Environmental agency in regencies/cities in West Java to be accredited laboratories through the laboratory assessment in the implementation of ISO/IEC 17025: 2005 and Regulation of Minister of Environment No. 06 of 2009 show that the environmental laboratories of Karawang and Bogor Regencies have the most complete document of quality system from other regencies and have been printed, however the document of quality system of the Environmental Laboratory of Bogor Regency has some incomplete parts. Therefore both Environmental Laboratories are more prepared and able to apply for accreditation compared to the other environmental laboratories.
Kondisi akomodasi merupakan salah satu unsur penting dalam mutu data hasil uji. Desain yang tidak tepat dan fasilitas laboratorium yang kurang terawat dapat mengurangi mutu data hasil uji, operasional laboratorium, kesehatan dan keselamatan personel laboratorium. Secara umum kondisi akomodasi lima laboratorium Lingkungan Hidp sesuai hasil asesmen dinyatakan cukup baik dan terawat tetapi perlu perbaikan bagian-bagian tertentu agar sesuai dengan ISO/IEC 17025 : 2005 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 sehingga memenuhi persyaratan akreditasi. Salah satu kendala terbesar yang dialami oleh laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi laboratorium adalah keterbatasan SDM yang kompeten.
Condition of accommodation is one important element in the quality of test results. Improper design and unmaintained laboratory facilities can reduce the quality of test results, laboratory operations, health and safety of laboratory personnel. In general, the condition of accommodation of five assessed environmental laboratories are quite good and well maintained but they need repair on certain parts to conform to ISO/IEC 17025: 2005 and Regulation of Minister of Environment No. 06 of 2009 to meet the accreditation requirements. One of the biggest obstacles faced by environmental laboratories of Regency/City in carrying out the function of the laboratory is the limited competent human resources.
Gambar 25. Jumlah Personel Laboratorium Lingkungan Hidup di 5 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Gambar 25 menunjukkan bahwa laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Bogor memiliki jumlah personel cukup memadai yaitu 8 (delapan) personel sehingga tidak ada personel teknis laboratorium yang merangkap jabatan lain maupun dengan kegiatan lainnya. Sedangkan untuk laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sukabumi cukup memadai untuk mendukung operasional laboratorium sementara waktu mengingat laboratorium tersebut karena kegiatan pengujiannya masih terbatas. Untuk laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Karawang hanya memiliki 4 (empat) orang personel akibatnya operasional laboratorium menjadi tidak maksimal. Dari segi pelatihan yang pernah diikuti oleh personel laboratorium, semua laboratorium memiliki personel laboratorium yang pernah mengikuti pelatihan seperti pelatihan PPC, Manajemen Laboratorium Lingkungan dan ISO/IEC 17025 : 2005.
The Figure 25 shows that the Environmental laboratory of Regency of Bogor has sufficient number of personnel, i.e. 8 (eight) personnel thus there is no technical personnel in laboratory concurrently with other activities. As for the Environmental laboratories of Purwakarta Regency and Sukabumi Regency are quite sufficient to support the laboratory operations temporarily due to the limited laboratory testing activities. The environmental laboratories of Ciamis Regency and Karawang Regency have only 4 (four) personnel which resulted in unoptimized laboratory operations. In terms of the trainings received by laboratory personnel, all of the laboratories have the trained personnel such as the training of PPC, Environmental Laboratory Management and ISO/IEC 17025: 2005.
Salah satu faktor yang mempengaruhi akurasi dan validitas data hasil pengujian adalah peralatan baik peralatan pengambil contoh, pengukuran maupun pengujian. Semua peralatan tersebut harus sesuai dengan yang disyaratkan untuk kinerja yang benar dalam pengujian, terkalibrasi dan perawatan/pemeliharaan yang benar. Peralatan laboratorium secara garis besar terbagi atas dua bagian yaitu peralatan utama seperti Spektrofotometer Vis, Spektrofotometer UV/Vis, Spektrofotometer AAS, pH meter, konduktometer, turbidimeter dan peralatan pendukung seperti Neraca, Oven, Furnace, lemari es, Lemari asam, Termometer, High Volume Sampler (HVG), Water sampler, GPS, Alat gelas dan lain-lain. Secara umum kondisi peralatan laboratorium yang ada di lima laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota hampir sama baik jenisnya maupun kualitasnya namun operasionalisasi alat tersebut berbeda-beda yangmana ada yang sudah beroperasi dan ada yang belum beroperasi karena keterbatan SDM dan reagen kimia pendukung. Metode pengujian yang dapat digunakan laboratorium antara lain metode standar secara internasional, regional dan nasional, metode terpublikasi dan metode yang dikembangkan oleh laboratorium yang telah divalidasi. Pemilihan metode pengujian didasarkan pada peralatan, kompetensi personel, waktu dan biaya, keselamatan dan kesehatan dan lain-lain. Secara umum metode pengujian yang digunakan oleh lima laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota belum pernah dilakukan validasi/verifikasi karena semua laboratorium belum ada personel terlatih untuk melakukan validasi/verifikasi metode pengujian.
Hasil pengukuran yang dihasilkan oleh suatu alat ukur harus dapat dikaitkan dengan standar tertentu yang tepat, umumnya standar nasional atau internasional, melalui rantai pembanding yang tak terputus, dengan demikian untuk memastikan bahwa peralatan pengukuran dalam suatu laboratorium sesuai dengan tujuan dan memberikan hasil yang dapat dipercaya maka semua peralatan yang digunakan untuk pengujian harus dikalibrasi sebelum digunakan. Hasil temuan dilapangan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang sebagian besar peralatan utama dan pendukung (oven, thermometer, alat gelas volumetrik) yang dimiliki telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrator eksternal sehingga untuk pengukurannya dapat tertelusur pengukurannya namun untuk parameter tertentu belum dapat tertelusur karena belum memiliki standar acuan (anak timbangan) dan bahan acuan standar (CRM) yang sesuai namun untuk pengujian tertentu yang tidak tertelusur langsung ke SI unit.
One of the factors affecting the accuracy and validity of the test result data is the equipment either the sampling equipment, measurements and testing. All of the equipments must comply with the requirements for proper performance in testing, calibrated and well maintained. Laboratory equipments in general can be divided into two, namely the main equipment such as Spectrophotometer Vis, Spectrophotometer UV/Vis, Spectrophotometer AAS, pH meter, konductometer, Turbidimeter and support equipments such as Balance, Oven, Furnace, refrigerator, cabinets acid, Thermometers, High Volume Sampler (HVG), Water sampler, GPS, glassware and others. Generally, the condition of existing laboratory equipments in the five environmental labs of regencies/cities are almost similar on both type and quality, however the operations of the equipments are different, some of them are already operated while some other have not been operated due to the lack of human resources and supporting chemical reagents. Testing methods that can be applied in laboratory include the international, regional and national standard methods, published methods and the methods developed by validated laboratories. The selection of test methods is based on the equipment, competence of personnel, time and cost, safety and health and others. In general, the testing methods applied by five environmental laboratories of regency/City have never been validated/verified since there is no trained personnel to perform the validation/verification of the testing methods.
The measurement results produced by a measuring instrument should be associated with particular appropriate standard, generally the national or international standards, through an unbroken chain of comparison, thus to ensure that the measuring equipment in the laboratory is appropriate for the purposes and providing reliable results, all equipments used for testing must be calibrated before use. The site findings in environmental laboratories of Bogor Regency and Karawang Regency show that most of the primary and support equipments (ovens, thermometers, volumetric glassware) have been calibrated by external calibration laboratory where the measurement is traceable, though certain parameters are not traceable since there is no appropriate standard of reference (weight) and materials for standard of reference (CRM) but some untraceable testing can directly apply the SI units.
Sedangkan laboratorium lingkungan hiduo Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis sebagian besar peralatan utama dan pendukung (oven, thermometer, alat gelas volumetric) yang dimiliki belum dikalibrasi oleh laboratorium kalibrator eksternal dan belum memiliki standar acuan (anak timbangan) dan bahan acuan standar (CRM) yang sesuai sehingga sulit untuk memastikan ketertelusuran pengukurannya untuk pengujian yang tidak tertelusur langsung ke SI unit.
Secara teknis jaminan mutu pengujian dan/atau kalibrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang sistematik dan terencana yang diterapkan dalam pengujian dan/atau kalibrasi sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu. Pengendalian mutu adalah suatu tahapan dalam prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu aspek teknis pengujian dan/atau kalibrasi. Hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar laboratorium lingkungan hidup belum melakukan program jaminan mutu hasil pengujian karena hampir semua laboratorium tersebut belum memiliki bahan acuan, belum membuat control chart dan akomodasi yang belum sesuai dengan persyaratan alat, sedangkan untuk uji profisiensi hanya laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor yang mempunyai pengalaman/berpartisipasi dalam uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium lingkungan terutama yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kimia LIPI Bandung, walaupun hasilnya menunjukkan bahwa beberapa parameter uji dinyatakan belum memuaskan. Selain mengikuti uji profisiensi laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Bogor pernah mencoba membuat control chart sebagai salah satu sarana untuk evaluasi terhadap jaminan mutu hasil pengujian, tetapi masih perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan ISO/IEC 17025.
Dalam standar sistem mutu laboratorium, laboratorium pengujian tidak cukup hanya menetapkan sistem mutu, mendokumentasikannya, serta mengandalkan asesor dari badan akreditasi untuk memverifikasi efektifitas sistem mutu tetapi laboratorium juga harus melaksanakan audit internal terhadap semua elemen sistem mutu. Audit internal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium untuk memantau penerapan sistem mutunya melalui penilaian yang sistematik dan mandiri serta mengacu kepada rencana yang telah ditetapkan. Dokumen acuan yang digunakan dalam pelaksanaan audit internal adalah seluruh dokumen sistem mutu yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh laboratorium.
Whereas in Environmental laboratory of Purwakarta Regency, Ciamis regency and Sukabumi regency, most of the main and support equipments (ovens, thermometers, volumetric glassware) have not been calibrated by external calibration laboratory and have no appropriate standard of reference (weight) and materials for standard of reference (CRM) thus it is difficult to ensure traceability of measurement for the testing which is not directly traceable to SI units.
Technically the quality assurance of testing and/or calibration can be interpreted as an overall systematic and planned activities that are implemented in the testing and/or calibration so as to provide reasonable assurance that the produced data have met the quality requirements. Quality control is a step in the procedure performed to evaluate the technical aspects of testing and/or calibration. The field monitoring results show that most environmental laboratories do not perform the program of quality assurance for the test results since nearly all of the laboratories do not have a reference, have not prepared a control chart and accommodations that are not in accordance with the requirements of the instruments, while for laboratory proficiency testing, the environmental laboratories of Bogor Regency and Karawang Regency are the only environmental laboratories who have experience/participated in proficiency testing or interlaboratory comparisons organized by the LIPI Chemistry Research Center Bandung, although some testing parameters on the results revealed unsatisfactory. In addition to the laboratory proficiency testing, the environmental laboratory of Bogor Regency had prepared a control chart as a means to evaluate the quality assurance of the test results, though improvement is needed in order to achieve ISO/IEC 17025.
In the laboratory quality system standards, the testing laboratory shall not be sufficient by applying only the quality system, document them, and relying on the assessors from the accreditation agency for verification of the effectiveness of laboratory quality systems, the internal audits shall be also performed upon all elements of the quality system. Internal audit is an activity undertaken by the laboratory to monitor the implementation of quality systems through a systematic and independent assessment and referring to a predetermined plan. Reference documents used in the implementation of internal audit is the whole documents of quality system established and applied by the laboratory.
Audit internal merupakan salah satu syarat dalam mengajukan akreditasi sehingga bagi laboratorium yang akan mengajukan akreditasi wajib telah melakukan audit internal sebelum mengajukan akreditasi ke KAN. Dari hasil kunjungan hanya laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Bogor yang pernah mencoba melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen dan telah ada personel yang terlatih sebagai auditor internal meskipun hasilnya belum optimal, sedangkan laboratorium lainnya belum pernah melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen meskipun telah memiliki personel yang terlatih sebagai auditor internal. Dalam hal pengembangan laboratorium lingkungan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menurunkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup. DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan di bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/Kota telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga saat ini. Tujuan kebijakan ini adalah agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama peningkatan kualitas air dan/ atau disesuaikan dengan isu lingkungan di daerahnya dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui pengadaan sarana dan prasarana fisik penunjang. Sasaran pengalokasian DAK bidang lingkungan hidup adalah melengkapi sarana dan prasarana fisik pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan dengan mengoptimalkan sarana prasarana, antara lain adalah : Sarana dan prasarana laboratorium; Sarana dan prasarana pengolahan sampah, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan biogas; Sarana dan prasarana perlindungan sumberdaya air; Sarana dan prasarana sistem informasi lingkungan; Alat pemantau kualitas udara; Alat pemantau kualitas tanah.
Internal audit is one of the proposed accreditation requirements for laboratories in applying for accreditation as necessity prior to applying for accreditation to KAN. The visit results show that the Environmental laboratory of Bogor Regency is the only ever tried to conduct internal audit and management reviews and there are trained personnel as the internal auditor although the results are not optimal, whereas other laboratories have not conducted any internal audit and management review despite having trained personnel as an internal auditor. In terms of development of the central government's environmental laboratory Special Allocation Fund (DAK) of environment sector is funded by the State Budget (APBN) allocated to specific regions in order to help funding activities in the environmental sector which is the region's responsibility and in accordance with national priorities.
The policy for allocation of Special Allocation Fund (DAK) of environmental sector from the Ministry of Environment to the regency/city has been implemented since 2006 until now. The purpose of this policy is that the Government of the regency/city shall be able to improve the implementation of the responsibilities and increasing its function in environmental management particularly on water quality improvement and or adapted to environmental issues in their regions in order to meet the Minimum Service Standards (MSS) of environmental sector of regencies/cities through the provision of supporting physical facilities and infrastructure. The goals of DAK allocation of environmental sector is to complete physical facilities and infrastructures in environmental management in order to optimize the monitoring of environmental quality, among others:
laboratory facilities and infrastructure; waste processing facilities and infrastructure, wastewater processing installation (IPAL) and biogas; Facilities and infrastructure for protection of water resources; Facilities and infrastructure for environmental information systems; Air quality monitoring device; Soil quality monitoring device.
Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui dana DAK bidang lingkungan hidup sejak tahun 2006 hingga saat ini adalah sebagai berikut : a.
b. c.
d.
e. f.
Pemantauan kualitas air melalui pengadaan sarana dan prasarana laboratorium; seperti peralatan laboratorium, gedung laboratorium, mobil lab (laboratorium bergerak), sarana pengolahan limbah laboratorium. Pengendalian pencemaran air; melalui pembangunan unit pengolah sampah dengan menerapkan prinsip 3 R (Reduce-Reuse-Recycle); pembangunan IPAL untuk UKM, IPAL Medik dan pembangunan Biogas; Perlindungan sumberdaya air; melalui kegiatan penanaman pohon disekitar air diluar kawasan hutan; pembuatan sumur resapan untuk perlindungan sumber air; pembuatan lubang biopori; pembangunan turap; pembangunan taman hijau di bantaran sungai; pembangunan unit pengolah/pencacah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan papan informasi untuk perlindungan sumberdaya air Pembangunan Sistem informasi kualitas lingkungan melalui pengadaan perangkat keras komputer dan server yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisi dan/atau menyebarkan informasi dalam rangka pelaporan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah); Pengendalian pencemaran udara pada daerah padat industri melalui pengadaan alat pemantau kualitas udara; alat pembuat asap cair dan alat pembuat briket arang; Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa melalui pengadaan alat pemantau kualitas tanah.
Ruang lingkup kegiatan sebagaimana diatas merupakan daftar kegiatan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang diterima. Pemilihan dan penetapan kegiatan sendiri harus mempertimbangkan kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi, prioritas penanganan masalah, ketersediaan SDM, keberlanjutan kegiatan secara proporsional serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan.
Pemerintah pusat melalui program peyertaan dana perimbangan khususnya bidang lingkungan hidup menitik beratkan pada pengembangan laboratorium, bagi pemerintah Kabupaten/Kota keberadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup sangat membantu dalam melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup mengingat anggaran sektor lingkungan hidup yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) relatif kecil.
The scope of activities implemented through DAK fund of environmental sector since 2006 up to now includes: a) Monitoring of water quality through the provision of laboratory facilities and infrastructure, such as laboratory equipment, laboratory building, car lab (mobile lab), laboratory waste treatment facilities. b) Water pollution control, through the development of waste processing unit by applying the principle of 3 R; development of WWTP for SME, Medical WWTP and construction of Biogas; c) Protection of water resources; through tree planting around the waters outside the forest area; construction of absorption wells for water source protection; biopores holes; plaster; development of green parks along the river; development of processing unit/enumerator weeds and information boards for the protection of water resources d) Development of information system for Environmental quality through the provision of computer hardware and servers, required to collect, prepare, store, process, analyze and/or distribute information for SLHD reporting; e) Control of air pollution in densed industrial areas through the provision of air quality monitoring device; liquid smoker and charcoal briquette maker; f) Control of soil damage for biomass production through the provision of soil quality monitoring device. The scope of the activities described above is a list of activities that can be selected according to the needs and budget allocation. The selection and determination of activities should consider the existing conditions and problems on the environment, priority of issues handling, availability of human resources, sustainability of activities proportionally and with regard to effectiveness and efficiency of activities.
Central government through the program of balance fund inclusion particularly on environmental sector shall focus on the development of the laboratory For the regency/city government, the Special Allocation Fund (DAK) of environmental sector is very helpful in conducting the mandatory environmental affairs since the budget allocated for environmental sector from the Regional Budget is relatively small.
Penggunaan DAK bidang lingkungan hidup menghasilkan beberapa kegiatan, diantaranya adalah : Pembangunan Gedung Laboratorium, dalam hal ini ditujukan untuk pembangunan gedung penguji kualitas air yang diharapkan ke depan dapat terus ditingkatkan menjadi suatu laboratorium lingkungan. Pengalokasian DAK bidang lingkungan hidup untuk pembangunan laboratorium dilaksanakan pada hampir seluruh daerah Kabupaten/Kota penerima DAK.
Some of the activities on the use of DAK of environmental sector include:
Development of Laboratory Building, in this case is intended for the construction of water quality testing building and expected to be increased into a laboratory environment in the future. Allocation of DAK of environmental sector for construction of laboratory is given to nearly all of regencies / cities receiving DAK.
Gambar 26. Foto Pemantauan ke Laboratorium Lingkungan di Daerah KAMPANYE LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL CAMPAIGN
ADIPURA
ADIPURA
Program Adipura merupakan salah satu program strategis dari pusat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih dan teduh yang menuju kepada Kota Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Adipura program is one of the strategic programs from the central government in the management of urban environments. The objective of this program is to improve the performance of local government and encourage public participation in creating a clean and quiet city that leads to the Environmentally Sound and Sustainable City
Pada tahun 2011 terjadi perubahan kriteria dan indikator pada program Adipura, yaitu : 1. 2. 3. 4.
Pengelolaan Sampah Pengelolaan RTH Pengendalian Pencemaran Air Pengendalian Pencemaran Udara
In 2011 there were changes in criteria and indicators as follows: 1. 2. 3. 4.
Waste Management Green space management Air Pollution Control Air Pollution Control
Tabel 9. Perbandingan Kriteria Indikator Adipura Periode Tahun 2002-2010 dan Tahun 2011 Program ADIPURA 2002 - 2010 Kebersihan dari sampah Pengelolaan Sampah
Brown Issue
PPA
3R (Pemilahan dan Pengolahan)
Kebersihan badan air dari sampah
Green Issue
White Issue
RTR Kota Pemda
Masyarakat
Kebersihan dari sampah
3R dan pemanfaatan lain (energy recovery)
Penanganan sampah (pilah, kumpul, angkut, olah, proses akhir/TPA/TPST) Kebersihan badan air (sampah)
Pemantauan kualitas badan air, SPM Pelaksanaan NSPK
Uji emisi kendaraan bermotor
Road side monitoring, penerapan NSPK
PPU
RTH
Program ADIPURA 2011
Keteduhan dan penghijauan Rasio RTH thd luas kota Koordinasi antar sektor Peran serta masyarakat
Eco– Transportation (darat, laut dan udara) dan kinerja lalu lintas
Keteduhan dan penghijauan, estetika kota Rasio RTH thd luas kota Kesesuaian RTR Kota
Koordinasi antar sektor Peran serta masyarakat Peran aktif masyarakat
Gambar 27. Skema Pemantauan Program Adipura Gambar 27 menampilkan skema pemantauan Program Adipura yangmana saat ini diharapkan terjadi perubahan titik pemantauan penilaian pada seluruh sudut kota agar terwakili keadaannya. Selain itu peningkatan batas nilai peraih adipura ditingkatkan menjadi 74 (kondisi baik) sehingga berpengaruh terhadap perolehan Adipura di Jawa Barat Tahun 2011 yang hanya mendapat kategori Best Effort untuk Kota Garut. Peserta Program Adipura di Provinsi Jawa Barat dikelompokkan berdasarkan besaran Kota, yaitu : 1. 2. 3.
Kota Metro dan Besar, terdiri dari : Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bogor Kota Sedang, terdiri dari : Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya Kota Kecil, terdiri dari : Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang
There were changes in monitoring points for appraisal where it is expected that the condition of every corner of the city can be represented. Besides the number of Adipura winner increased to 74 (good condition) and therefore contributes to the achievement of Adipura in West Java in 2011 with only the category of Best Effort for Garut City. The cities participating the Program of Adipura in West Java are grouped by category: 1. 2. 3.
Metro and Big City: city of Bandung, Depok, Bekasi and Bogor Medium city: City of Sukabumi, Regency of Cianjur, City of Cirebon, Regency of Bogor, Regency of Bandung, City of Cimahi, City of Tasikmalaya Small town: Regency of Indramayu, Regency of Garut, Regency of Sukabumi, Regency of Kuningan, Regency of Ciamis, Regency of Majalengka, Regency of Purwakarta, Regency of Subang, Regency of Cirebon, Regency of Bekasi, city of Banjar, Regency of Sumedang, Regency of Tasikmalaya, Regency of Karawang
Gambar 28. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara pada Program Adipura
Gambar 29. Trend Penilaian Fisik Kota Sedang dan Kota Kecil Tahun 2010 – Tahun 2011
PENINGKATAN KAPASITAS ADIWIYATA DAN LINGKUNGAN (SBL) Program Adiwiyata Lingkungan
INCREASE OF CAPACITY
SEKOLAH
dan
Sekolah
BERBUDAYA
Berbudaya
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama dari segenap lapisan masyarakat, sehingga keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk dapat meningkatan kesadaran, kepedulian dan peranserta tersebut.
ADIWIYATA AND Eco-School Adiwiyata Program and the Eco-School Environmental management is a common responsibility of all levels of society, so that success in managing the environment is strongly influenced by the level of consciousness, awareness and participation of the community. Therefore, the earnest efforts to raise the consciousness, awareness and participation shall be necessary.
Sebagai bentuk nyata dari upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan peranserta masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan program Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).
Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) adalah upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan hidup. Tujuan dari PLH adalah mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Ruang lingkup PLH yaitu meliputi pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui jalur formal, non formal dan jalur informal oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholders yang bisa dilakukan dalam pembelajaran baik muatan lokal (mulok) maupun integrasi terhadap mata pelajaran yang telah ada. PLH di Jawa Barat diimplementasikan dalam program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) dan Adiwiyata. Program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) / eco-school di Provinsi Jawa Barat Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) adalah pengelolaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman atas kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar saat ini sebagai satu unit lingkungan terkecil, dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup saat ini dan yang akan datang. Tujuan SBL di Provinsi Jawa Barat adalah menyediakan wahana yang mampu mendukung dan berperan nyata dalam upaya menumbuhkembangkan sumber daya manusia yang berbudaya lingkungan. Visi SBL di Provinsi Jawa Barat adalah terbentuknya generasi yang peduli lingkungan dan mampu mengimplementasikan kepeduliannya dalam kehidupan sehari-hari.
As the implementation of efforts to increase consciousness, awareness, and participation of community, the Government of West Java Province implements the Environmental Education program (PLH). Environmental education is an effort to change behaviors and attitudes conducted by the various parties or elements of society that aims to enhance knowledge, skills and awareness of environmental values. The objective of PLH is to encourage and provide opportunities for people to gain knowledge, skills and attitudes which in turn can foster awareness, commitment to protect, improve and use the environment wisely. PLH scope, covering the implementation of environmental education through formal, non formal and informal channels by all the stakeholders / stakeholder can do well in learning the local charge (Mulok) and the integration of existing subjects. PLH in West Java are implemented in Cultured School of the Environment program (SBL) and Adiwiyata. Environmentally Cultured School Program (SBL) / eco-school in West Java Environmentally Cultured School (SBL) is the management of formal education at primary and secondary education, which is based on the awareness and understanding on conditions of sholl environment and surrounding environment at present as the smallest unit of environment, in order to develop creativity, feeling, willing, and works to maintain, improve and enhance the environmental quality of today and future. The objective of SBL in West Java is to provide means that can support and contribute to the effort to develop a environmentally cultured human resources. SBL Vision in West Java is the formation of a generation with environmental consciousness and capability to implement care in daily life.
Misi program SBL di Provinsi Jawa Barat, yaitu:
Mengembangkan SDM yang memahami dan sadar terhadap kondisi lingkungan saat ini, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Mengembangkan SDM yang peduli lingkungan terutama lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya, serta mau dan mampu mewujudkan kepeduliannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan SDM yang mampu merumuskan upaya untuk memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya.
Mekanisme pelaksanaan SBL di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Sosialisasi & diskusi tentang konsep SBL Pembentukan Tim SBL Sekolah Identifikasi kondisi & karakteristik sekolah saat ini, termasuk persepsi pengetahuan dan tingkat kesadaran warga sekolah Mengkaji, merumuskan dan merencanakan program pelaksanaan SBL
Kiat-kiat menjadi Sekolah Berbudaya Lingkungan adalah sebagai berikut :
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa akan pentingnya memelihara lingkungan melalui pembelajaran baik mulok maupun integrasi terhadap mata pelajaran Melakukan pengelolaan lingkungan seperti melaksanakan penghijauan/penanaman pohon dilokasi/lingkungan sekolah; melaksanakan pembuatan sumur resapan atau lubang biopori; melakukan pengelolaan sampah di sekolah baik sampah organik maupun sampah anorganik Menyelenggarakan lomba kebersihan antar kelas atau lingkungan sekolah secara berkesinambungan dan terprogram Menyelenggarakan lomba kreatifitas/prakarya daur ulang Melakukan konsultasi secara periodik ke Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Membuat peta pembinaan, pengendalian setiap titik pantau secara detail di wilayah sekolah yang masih kurang/jelek; cukup/sedang dan baik (untuk dipertahankan), kegiatan berdasarkan skala prioritas dan pentahapan Mengkoordinasikan dan mensinergikan peran setiap Tim/Sub Tim SBL, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai perencanaan dan pelaksanaan budgeting/alokasi penganggarannya.
The mission of the SBL in West Java, namely:
Develop human resources who understand and be aware of current environmental conditions, particularly the school and surrounding environments. Develop HR who care about the environment, especially the school and surrounding environments, as well as willing and able to realize their concern in everyday life.
Develop human resources who are capable of formulating efforts to maintain, repair, and improve the quality of the environment, particularly the school and surrounding environments.
Mechanism of the Implementation of SBL in West Java
1. Socialization and discussion of the concept of SBL 2. Establishment of School SBL Team
3. Identification of the current conditions and characteristics of the school, including the perception of knowledge and level of awareness of school 4. Assess, formulate and plan the implementation of the SBL program
Tips to become an Environmentally Cultured School:
Increasing the students' knowledge and awareness on the importance of maintaining the environment through learning either Mulok or integration to subjects
Conducting Environmental Management such as: greening/tree planting at the School location/ Environment; constructing absorption wells or Biopores holes; managing wastes in schools both organic and inorganic Conducting Hygiene Competition between classes or school environment on an ongoing and programmed basis Conducting Recycling
Competition
of
Creativity/craft
Consulting periodically to LH of Regency/City
Creating a map of guidance, control of each monitoring point in detail in dirty, adequate/ moderate and good (to be retained) areas of school, the activities based on priorities and phasing Coordinating and integrating the role of each team/sub team of SBL, in accordance with respective main functions, along with the planning
and implementation of budgeting/allocation of budgeting. DATA SBL TAHUN 2011 UNTUK TINGKAT SD, SMP, SMA sederajat Tabel 10. SBL Tingkat SD Tahun 2011 Sekolah
Alamat
SDN Pabean udik
Jl. Pabean No. 12,
Kab. Indramayu
SD Al-Muslim
Jl. Raya Setu Kampung Bahagia, Tambun,
Kab. Bekasi
Kp.Citatah Ds.Cukangkawung
Kab. Tasikmalaya
Jl. K.H. Achmad Munawar No. 68 Cilaku, Kabupaten Cianjur
Kab. Cianjur
SDN Citatah SDN Cilaku 1
SD Islam Fathia SDN Jatimakmur V
Kabupaten Indramayu Kabupaten Bekasi
Kabupaten Tasikmalaya
Puri Cibeureum Permai I Jl. Tampomas No. 17 Kec. Cibeureum Kota Sukabumi
Jl. Taman Kenanga Perum. Duta Indah Kec. Pondokgede Kota Bekasi
Kota Sukabumi Kota Bekasi
Tabel 11. SBL Tingkat SMP Tahun 2011 Sekolah
Alamat
SMPN 2 Sindang
Jl. Murah Nara No. 5 Sindang
SMPN Ungulan Sindang
Jl. Raya terusan sindang
SMPN 1 Cimaung SMPN 1 Margahayu SMPN 8 Cimahi
SMPN 1 Kuningan SMPN 4 Majalengka
Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu Jl. Desa Cipinang Kec. Cimaung
Kabupaten Bandung
Kabupaten Indramayu Kabupaten Indramayu
Kabupaten Bandung
Jl. Kopo No. 397
Kabupaten Bandung
Jl. Kihapit Barat No. 320
Kota Cimahi
Kabupaten Bandung Jl. Siliwangi No. 74
Kabupaten Kuningan
Jl. K.H. Abdul halim No. 82 Kabupaten Majalengka
Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka
Tabel 12. SBL Tingkat SMA/SMK Tahun 2011 Sekolah SMAN 2 Cirebon
SMAN 15 Bandung SMAN 2 Purwakarta SMA N 4 Cimahi SMAN 1 Cigugur SMKN 1 Majalengka
SMKN 1 Pacet Cianjur
Alamat Jl. Dr. Cipto mangunkusumo No. 1 Kota Cirebon
Kota Cirebon
Jl. Sarimanis I No. 1 Sarijadi
Kota Bandung
Kota Bandung
Jl. Raya Sadang No. 17
Kabupaten Purwakarta
Jl. Kihapit barat No. 323
Kota Cimahi
Kabupaten Purwakarta
Cimahi Selatan Kota Cimahi
Jl. Sukamulya No.12
Kabupaten Kuningan
Jl. Raya Tanjung Pinangraya No. 55 Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Kuningan
Jl. Hanjawar Pacet Desa Cibodas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur
PROGRAM ADIWIYATA Tujuan program Adiwiyata
PROGRAM OF ADIWIYATA
Tujuan program Adiwiyata adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
The objectives of Adiwiyata program
Komponen Sekolah Adiwiyata
Sekolah Adiwiyata terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Kebijakan Berwawasan Lingkungan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan
Implementing the school citizens who are responsible in the effort of environmental protection and management through a good school governance in order to support sustainable development. Component of Adiwiyata School
School of Adiwiyata consists of the following
components: 1. 2. 3. 4.
Environmentally Sound Policy Implementation of Environmentally Based Curriculum Participatory Based Environmental Activities Management of Environmentally Friendly Supporting Facilities
Tabel 13. Jenis dan Bentuk Penghargaan Adiwiyata No
Jenis Penghargaan
Tim Evaluasi
Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota
Kabupaten/ kota
Piagam dan/ atau piala
Bupati/ Walikota
3
Sekolah Adiwiyata Nasional
Nasional
Piagam dan piala
Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4
Sekolah Adiwiyata Provinsi
Provinsi
Adiwiyata Mandiri
Nasional
Masa Transisi
Piagam dan/ atau piala Piagam dan piala
Gubernur
Transition Period
Pada masa transisi program Adiwiyata menerapkan kebijakan sebagai berikut :
Untuk yang sudah menjadi Sekolah Adiwiyata pada Tahun 2011 dianggap sebagai sekolah Adiwiyata Nasional, sedangkan untuk yang Adiwiyata Tahun ke 2 maupun yang akan menjadi Adiwiyata Mandiri tetap menggunakan mekanisme seperti Tahun 2011 Untuk yang sudah menjadi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2011 yang di tetapkan oleh Provinsi di samakan dengan Sekolah Adiwiyata Provinsi dan dapat diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional
Penghargaan
1 2
Bentuk penghargaan
Those who have become Adiwiyata School in 2011 shall be considered as national adiwiyata school, whereas for the adiwiyata of the second year or to become the independent adiwiyata shall apply the mechanisms such as in 2011 Those who have become Candidate Adiwiyata School in 2011 as determined by the province shall be equal to the Provincial Adiwiyata school and can be nominated for the award of the National Adiwiyata
Tabel 14 Transisi Penghargaan Adiwiyata
No
Tahun 2011
Tahun 2012
Keterangan
1
Sekolah Calon Adiwiyata
Sekolah Adiwiyata Provinsi
Dapat Diajukan untuk menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional
3
Sekolah Adiwiyata Tahun 2
Sekolah Adiwiyata Nasional
Dapat diajukan menjadi sekolah adiwiyata mandiri sesuai ketentuan yang berlaku untuk tahun 2011
2
Sekolah Adiwiyata Tahun 1
Sekolah Adiwiyata Nasional
Dapat diajukan menjadi adiwiyata mandiri sesuai ketentuan yang berlaku untuk tahun 2012 (mekanisme pemberian penghargaan)
Tabel 15. Daftar Calon Sekolah Adiwiyata 2011 (Adiwiyata Provinsi) Sekolah 1
SDN Wangunharja
2
SDN 4 Kenanga
3
SDN Dayeuh Luhur CBM
4 5 6
Cirebon Cirebon
Sukabumi
SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi
SDN Dewi Sartika CBM Sukabumi
SMPN Unggulan Sindang Indramayu
Alamat Jl. Moch. Ramdhan Desa Wangunharja, Kec. Jamblang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
085295872666
Jl. Sawahbera No. 21 Kota Sukabumi
S: 0266-218040
Jl. Dewi Sartika No. 1, Cikole, Sukabumi
S: 0266-239988
Kab. Indramayu
F: 0234-275803
Jl. Raden Dewi Sartika Kel. Kenanga Kec. Sumber Kabupaten Cirebon Jl. Bhayangkara No. 63 Kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi
Jl. Raya Terusan Sindang,
10
SMAN 1 Krangkeng
Jl. Raya Krangkeng No. 1,
7
SMAN 15 Bandung
Jl. Sarimanis I No. 1 Sarijadi,
Indramayu
8
SMAN 4 Cimahi
9
SMAN 1 Cigugur
11
SMAN 1 Cibatu
12 13
Kuningan
Purwakarata
SMAN 3 Cirebon SMKN 1 Pacet Cianjur
Telepon/Fax
Kab. Indramayu
081546449475
Kabupaten Cirebon
081324443621
F: 0266-218097
Kota Sukabumi
S: 0266-210524
S: 0234-272032
HP: 08122486945
Kabupaten Indramayu
S: 0234-7006485
HP: 081564758000 S: 022-2011975
Kota Bandung
022-6671498
Kota Cimahi
Jl. Sukamulya No. 12,
0232-873840
Jl. Raya Cibatu Km. 15,
S: 0264-232162
Kabupaten Kuningan
Jl. Ciremai Raya No. 63, Perumnas Cirebon
0231-487921
Kota Bandung
Jl. Kihapit Barat No. 323, Cimahi Selatan, Kota Cimahi Kab. Kuningan
Kab. Purwakarta
Jl. Hanjawar Pacet, Desa Cibodas, Kec. Pacet Kab. Cianjur
F: 022-2007615
HP: 08128067742 S: 0263-580533
F: 0263-581008
Kabupaten Purwakarta
Kota Cirebon Kabupaten Cianjur
Gambar 30. Kegiatan Kampanye 3R melalui Fashion Show dari Bahan Daur Ulang dan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan oleh Pelajar
Gambar 31. Kegiatan Program Bank Sampah di Sekolah-Sekolah
KAMPANYE LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL CAMPAIGN
Kolaborasi Bersama dalam Kampanye Lingkungan di Jawa Barat
Joint collaboration in environmental campaign in West Java
Permasalahan lingkungan yang semakin kompleks membutuhkan strategi handal untuk menemukan solusi penyelesaiannya antara lain dengan meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berakar dari masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan kesadaran menjaga lingkungan agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya serta menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan kegiatan kampanye lingkungan. Beberapa kampanye lingkungan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah kegiatan Balad Kuring, Green Festival, Earth Hour dan Bebenah Jawa Barat (Bebeja). Kampanyekampanye lain bertujuan penyadaran juga dilakukan berkesinambungan seperti diet kantong plastik dan kegiatan konservasi.
Increasingly complex environmental problems require a strategy of management, including to improve environmental protection and management that is rooted in the community. Therefore it requires a strategy that can improve community empowerment as well as efforts to increase awareness on the importance of maintaining a suitable environment in order to keep functioning according to the environmental services as well as the capacity and capability of the environment.
Car Free Day merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kampanye udara bersih dan bebas polusi. Hal ini telah diuji coba sejak Tahun 2009 dan akhirnya menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari minggu di Kota Bandung dan beberapa kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, sehingga terdapat 40% Kabupaten/Kota yang melaksanakan Car Free Day setiap akhir pekan, diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Cianjur.
One of the implemented strategies is the activities of environmental campaign. Some of the environmental campaign activities undertaken include Balad Kuring, Green Festival, Earth Hour and Bebenah Jawa Barat (Bebeja). In addition to awareness campaigns such as plastic bags diet and sustainable conservation
Car Free Day is a Provincial Government's effort of West Java in implementing the campaign of clean air and pollution free. Where the efforts have been in trials since 2009 and of the resistance that existed at the beginning, it eventually become a routine activity performed every week in the City of Bandung and several cities in West Java. Finally there is 40% of regencies and cities that implement the Car Free Day on a weekly basis, which consists of: Regencies ...
Gambar 32. Diagram Sustainable Development Berwawasan Lingkungan dan Berbasis Masyarakat
Green Festival
Green Festival
Green Festival merupakan kampanye nasional pencegahan pemanasan global serta upaya penyadaran tentang pentingnya penyelamatan bumi dari pemanasan global yang digagas oleh Green Inisiative Forum (GIF) dengan tujuan umum memberikan edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi efek pemanasan global. Festival ini merupakan kolaborasi bersama seluruh komunitas peduli lingkungan dalam memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Di tahun 2011 ini, atas kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan GIF diselenggarakan Green Festival 2011 di Jawa Barat selama 3 hari, terhitung dari tanggal 24 sampai dengan 26 November 2011 bertempat di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jl. Dipati Ukur No. 48 Bandung dengan tema “Gaya Hidupku Untuk Bumi”.
Collaboration of all communities for environmental care in contributing to the efforts to increase the awareness on environmental management. Green Festival is a national campaign on the efforts to prevent global warming as well as the efforts for awareness on the importance of saving the earth from global warming initiated by the Green Initiative Forum (GIF) with a common goal to educate and invite people to be part of the solution in reducing the effects of global warming. In 2011, by cooperation of the Government of West Java Province with GIF, Green Festival was held in 2011 in West Java for three days from 24 to 26 November 2011 located in West Java People's Struggle Monument, Dipati Ukur Street No. 48 Bandung with the theme "My Life Style To Earth".
Maksud dan tujuan Green Festival 2011 Jawa Barat yaitu:
Memberikan informasi tentang pemanasan global dan meningkatnya brand awareness pemanasan global Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelamatan bumi dari krisis iklim Memberikan edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi efek pemanasan global Meningkatkan wawasan terhadap permasalahan lingkungan di DAS Citarum (konten lokal) dengan meningkatkan semangat berpartisipasi dalam mengelola lingkungan terutama di Cekungan Bandung
In particular, the purpose and objectives of Green Festival 2011 in West Java are:
Provide information on global warming and increasing brand awareness on global warming Increase awareness on the importance of saving the earth from the climate crisis Provide education and invitation for people to be part of the solution in reducing the effects of global warming Increase the knowledge on environmental issues in watersheds of Citarum (local content) by increasing enthusiasm to participate in managing the environment, especially in the Bandung Basin
Gambar 33. Kegiatan Green Festival 2011 Jawa Barat di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Kota Bandung
Gambar 34 . Peragaan Busana Berbahan Daur Ulang pada Green Festival Jawa Barat 2011
Gambar 35. BPLHD Jawa Barat Berkolaborasi dengan Sekolah SBL yang Menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional
Gambar 36 Komunitas Mobil Kuno ikut berkolaborasi dan melaksanakan kegiatan konservasi sebagai bagian dari aktivitas komunitas
Earth Hour
Earth Hour
Provinsi Jawa Barat dengan segenap potensi sumberdaya alam, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dimiliki perlu merancang dan mengembangkan kebijakan energi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Energi listrik adalah salah satu sumberdaya energi yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga sangat diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan dari ketersedian energi listrik tersebut.
West Java province with all of the potential natural resources, infrastructure and human resources should design and develop energy policies to be able to be utilized sustainably. Electrical energy is one energy resource needed significantly by society, therefore the efforts to maintain the sustainability of the electrical energy shall be necessary.
Mengingat isu energi telah menjadi perhatian semua pihak, sudah seharusnya kita semua berkolaborasi dan bekerja sama mendukung dan melaksanakan aksi bijak energi listrik di Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut menggugah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung dan berkolaborasi serta mengimplementasikan gerakan global “Earth Hour”. Earth Hour adalah kampanye global yang mengajak penduduk dunia mulai dari individu, komunitas, pelaku bisnis, hingga pemerintah untuk bersamasama mendukung gerakan menurunkan emisi gas CO2 yang merusak bumi. Bentuk dukungan, kolaborasi dan implementasi terhadap gerakan global Earth Hour yang dapat kita lakukan adalah dengan mengajak individu, komunitas, pelaku bisnis, dan pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk turut serta mematikan lampu dan peralatan elektronik yang sedang tidak dipakai selama 1 (satu) jam.
Given the energy issue has been a concern of all parties, we should all collaborate and work together to support and implement the wise action of electric energy in the province of West Java. Under these conditions encouraged West Java Provincial Government to support and collaborate as well as implement the global movement "Earth Hour".
Earth Hour is a global campaign that invites the worldwide population as individuals, community organizations, business, until the government to jointly support the movement of lowering CO2 emissions that damage the earth. Forms of support, collaboration and implementation of the global Earth Hour movement we can do is to invite individuals, communities, businesses, and governments in the region of West Java Province to participate in turning off lights and unused electronic equipment for 1 (one) hour .
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud nyata dukungan, kolaborasi dan implementasi terhadap gerakan Earth Hour, BPLHD Provinsi Jawa Barat menghimbau seluruh kantor pemerintah dan swasta, individu, komunitas, pelaku bisnis di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk turut serta mematikan listrik dan peralatan elektronik yang tidak digunakan selama 1 (satu) jam pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Maret 2011 pukul 20.30 s.d 21.30 WIB. Berdasarkan perhitungan dari PT. PLN dan WWF, capaian penghematan konsumsi listrik selama 1 (satu) jam pada Earth Hour Tanggal 21 Maret 2011 di Jawa sebesar 107,5 MW. Perkiraan penghematan konsumsi listrik sebesar 100 MWh yaitu setara dengan: 1. 2. 3. 4.
Mengurangi emisi CO2 sebesar 89,1 ton; Menghemat biaya listrik sebesar Rp. 72.000.000,- (100 MWh = 360.000 MJ x Rp. 200/MJ); Daya serap lebih dari 89 pohon (1 pohon mampu menyerap 1 ton CO2 dalam 20 tahun masa hidupnya); Menyediakan O2 untuk lebih dari 178 orang (1 pohon mampu memberikan O2 bagi 2 orang dalam 20 tahun masa hidupnya).
Sampai Tahun 2011, sejumlah 135 negara secara serentak telah berpartisipasi dalam Earth Hour dengan melibatkan 80 Ibukota negara diantara 5.251 Kota yang berkomitmen, serta lebih dari 1.700 ikon Negara/Kota yang dimatikan. Hingga saat ini Earth Hour merupakan gerakan konservasi lingkungan yang terbesar di dunia, berdasarkan tingkat pencapaian partisipasi sebesar 1,8 milyar penduduk dunia. Pada Tahun 2012 ini, Earth Hour mengangkat tema “I Will if You Will” – di Indonesia disampaikan dengan pesan “Ini Aksiku, Mana Aksimu”. Pesan ini meneruskan semangat untuk menggugah kita meneruskan gaya hidup yang ramah lingkungan dan berbuat lebih banyak lagi untuk melestarikan lingkungan.
In this regard, as a tangible manifestation of support, collaboration and implementation of the Earth Hour movement, we urge all government offices and private, individuals, communities, businesses in the area of West Java province to participate and turn off unused electrical and electronic equipment for 1 (one) hour on Saturday, March 31, 2011 at 20:30 up to 21:30 pm.
Based on the calculation from PT. PLN and WWF, the achievements of electricity consumption savings for 1 (one) hour at the "Earth Hour" On March 21, 2011 amounting to 107.5 MW in Java. Estimated electricity consumption savings of 100 MWh is equivalent to: 1.
Reducing CO2 emissions by 89.1 tonnes;
3.
Absorption of more than 89 trees (one tree can absorb one ton of CO2 in the 20 years of its life);
2.
4.
Electricity savings of Rp. 72 million, - (100 MWh = 360 000 MJ x Rp. 200/MJ); Providing O2 for more than 178 people (1 tree is able to provide O2 for 2 people in the 20 years of its life).
Until the year of 2011, 135 countries have participated simultaneously in "Earth Hour" involving 80 capital cities of 5251 committed cities and more than 1,700 icons of country / city turned off. Until now the "Earth Hour" is an environmental conservation movement in the world, based on the achievement level of participation of 1.8 billion of world population. In this 2012, the "Earth Hour" applies the theme "I Will if You Will" - in Indonesia it is delivered by the message "This is My Action , Where's Yours". This message continues to inspire us to continue the spirit of a environmentally friendly lifestyle and do more to preserve the environment.
Gambar 37. Peran Serta BPLHD Jawa Barat dalam Gerakan Global Earth Hour
Gambar 38. Kebijakan Diversifikasi Energi Provinsi Jawa Barat
Gambar 39. Harapan Program Bijak Energi Car Free Day
Car Free Day
Diketahui bahwa pembangunan fisik kota dan pusatpusat industri menyebabkan perubahan kualitas udara akibat meningkatnya emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau “Car Free Day” bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. Tema penting dalam hari bebas kendaraan bermotor, adalah tinggalkan kendaraan bermotor di rumah dan berjalan kakilah atau gunakan kendaraan tidak bermotor ataupun menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan panjang. Pada bulan Oktober 2011, BPLHD Provinsi Jawa Barat memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya pencanangan hari bebas kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Cianjur dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat, mengurangi emisi kendaraan. Selain itu dengan dilaksanakan pencanangan hari bebas kendaraan ini diharapkan masyarakat Kota Cianjur akan lebih bijak dalam penggunaan energi dan beralih ke transportasi lain yang ramah lingkungan antara lain seperti sepeda.
It is known that the physical development of urban and industrial centers led to changes in air quality due to increased emissions from motor vehicles that have been in the stage of worrying. The Car Free Day aims to encourage the public to reduce the dependence on motor vehicles. This activity is typically driven by activists operating in the field of environment and transport. Important theme in the car free day is to leave the vehicles at home and take a walk or use nonmotorized vehicles or use public transport for long trip. In October 2011, BPLHD of West Java Province facilitated Government of Cianjur in the launching of a car free day with the purpose to arouse and increase public awareness of the City of Cianjur in creating a healthy environment, reduce vehicle emissions. In addition, from this car free day, it is expected that the community in Cianjur would be more wise in use of energy and switch to other environment-friendly transport such as bicycles.
Dalam program pencanangan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Cianjur dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.
Publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pencanangan hari bebas kendaraan bermotor. Pencanangan hari bebas kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan setiap minggu pada ruas jalan tertentu di Kota Cianjur oleh Bupati Cianjur. Kampanye peningkatan kepedulian terhadap lingkungan kepada masyarakat Kota Cianjur dengan menggunakan green mobile. Jalan santai dan sepeda santai yang sebelumnya diawali dengan apel pagi dan senam massal. Berbagai acara lain juga dilakukan untuk menarik minat masyarakat Kota Cianjur dalam menyukseskan acara tersebut seperti pembagian doorprize melalui kuis lingkungan, dialog tentang lingkungan, live music dan pembagian bibit tanaman.
Masyarakat Kota Cianjur sangat antusias menyambut adanya pencanangan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Cianjur dan berharap agar kegiatan ini dapat terealisasikan pada setiap hari minggu pagi, karena even ini menjadi sarana masyarakat Kota Cianjur untuk dapat menikmati segarnya udara pagi di tengah kota tanpa asap kendaraan sambil melakukan berbagai aktivitas sosial dan berolah raga. Dokumentasi kegiatan pencanangan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Cianjur ditampilkan dalam Gambar 40 - Gambar 44.
In launching a vehicle free day program in Cianjur City performed various activities such as:: 1. 2. 3. 4. 5.
Publication and dissemination to the public on the need for the declaration of a car free day.
Declaration of a car free day in Cianjur held every week on certain streets in the City by the Regent of Cianjur.
Campaign to increase public awareness to the environment by using green mobile. Casual walk and bike preceded by morning assembly and mass gymnastics.
Various other events are also conducted for the public interest in Cianjur for the success of the event such as door prize on environmental quiz, a dialogue on environment, live music and the distribution of plant seeds.
The citizens of Cianjur are very exited with to welcome the launching of car free day in the City of Cianjur and they hope that this activity can be implemented every Sunday morning, because this event can provide opportunity for the people in Cianjur to enjoy the fresh morning air in the middle of city without vehicles emissions while doing social activities and sport. Documentation of launching a vehicle free day activities in the Cianjur City shown in Figure 40 - Figure 44.
Gambar 40. Kampanye Lingkungan Peningkatan Kepedulian terhadap Lingkungan kepada Masyarakat Kota Cianjur dalam Acara Pencanangan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Cianjur
Gambar 41. Aktivitas Sepeda Santai dan Jalan Santai Masyarakat Kota Cianjur dalam Pencanangan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Cianjur
Gambar 42. Aktivitas Senam Sehat Masyarakat Kota Cianjur dalam Pencanangan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Cianjur
Gambar 43. Aktivitas Kuis dan Games tentang Lingkungan Hidup serta Pemberian Hadiah Kepada Masyarakat Kota Cianjur yang Berperan Aktif dalam Pencanangan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Cianjur
Gambar 44. Pemberian Bibit Tanaman Kepada Masyarakat Kota Cianjur Dalam Pencanangan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kota Cianjur
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL DAMAGE CONTROL
PERUBAHAN IKLIM
CLIMATE CHANGE
Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat, tetapi dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Climate change is the change in the physical condition of the earth's atmosphere such as temperature and rainfall distributions with a devastating impact on many sectors of human life. These physical changes occur not only for a moment, but in a fairly long period of time.
Gambar 45. Diagram Dampak Lingkungan Akibat Perubahan Iklim Saat ini warga dunia tengah dihadapkan pada krisis ekonomi dan permasalahan lingkungan global yaitu pemanasan global yang diakibatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas yang mempunyai kemampuan menyerap radiasi gelombang panjang dan memancarkan lagi ke permukaan bumi dalam bentuk energy panas.
Currently population of the world are facing economic crisis and global environmental problems i.e. global warming caused by greenhouse gas (GHG) emissions. Greenhouse gases (GHG) are gases that are able to absorb and emit long wave radiation back into the earth's surface in the form of heat energy.
Sumber: Indonesia Second National Communication
Gambar 46. Emisi CO2 Ekivalen di Indonesia dari Seluruh Sektor Pada Tahun 2005
Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 42,19 juta jiwa pada Tahun 2008 merupakan wilayah terpadat dibanding Provinsi lainnya di Indonesia. Seiring peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat tersebut maka sebagai konsekuensinya tekanan terhadap sumberdaya alam sebagai sumber penghasil pangan, sandang, dan papan semakin meningkat pula. Tantangan-tantangan permasalahan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, pencemaran air, pencemaran udara, dan in-efisiensi penggunaan energi dan sumber daya hingga kini masih belum tertanggulangi dengan baik, sehingga belum benarbenar diperhitungkan berapa “harga” yang harus dibayar (full cost account) dari pengabaian isu-isu lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan tersebut.
West Java province with a population of 42.19 million inhabitants in 2008 is the most densely populated area than the other Provinces in Indonesia. The increasing number of residents in West Java shall have a consequence in the increasing pressure on natural resources as sources of food, clothing, and shelter. The challenges of environmental issues as climate change, water pollution, air pollution, and in-efficient use of energy and resource remain insurmountable well, thus it has not really taken into account how much the "price" to pay (full cost account) from the neglect of environmental issues into the development planning.
IDENTIFIKASI BAHAYA DARI PERUBAHAN IKLIM DI JAWA BARAT
LIMITATION OF WATER SUPPLY (MODERATE TO HEAVILY POLLUTED CITARUM)
KETERBATASAN SUPLAI AIR TERCEMAR BERAT KE SEDANG)
ADANYA
(CITARUM
DAS Citarum merupakan DAS terbesar di Jawa Barat dan paling dieksploitasi di Indonesia, mempunyai luas 7.061,77 km2 dan panjang 269 km. DAS ini melewati beberapa wilayah seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang. Di bagian hulunya, DAS ini terdiri atas beberapa anak sungai seperti Sungai Citarik, Sungai Cikeruh, Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, dan lain-lain yang bermuara ke bagian utara Jawa Barat. DAS Citarum berada pada beberapa wilayah administrasi kabupaten dan kota seperti yang disajikan pada Tabel 15.
IDENTIFICATION OF HAZARDS CHANGE IN WEST JAVA
OF
Citarum watershed is the largest watershed in West Java and the most exploited in Indonesia, has extensive 7061.77 km2 and 269 km long. This watershed pass through several areas such as Regency of Sumedang, Regency of Sumedang, Regency of Garut, Regency of Bandung, City of Bandung, City of Cimahi, Regency of Cianjur, Regency of Purwakarta, Regency of Purwakarta, and Regency of Karawang. In the upstream areas, this watershed consists of several tributaries such as Rivers of Citarik, Cikeruh, Cikeruh, Cikapundung, Cipamokolan, etc. which empty into the northern part of West Java. Citarum watershed is located in several administrative areas of regencies and cities, as shown in Table 15:
Tabel 15. Kondisi Lingkungan Daerah Pengaliran Sungai Citarum Lokasi DAS Citarum hulu sampai Waduk Saguling
Waduk Cirata dan Waduk jatiluhur Citarum Hilir dari Bendung Curug sampai muara sungai
CLIMATE
Daerah Pengaliran berada pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi
Dominan beban pencemar menampung beban pencemaran air akibat limbah industri, penduduk dan pertanian
berada pada Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi
Beban pencemaran akibat industri dan domestik
berada pada Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta
beban pencemaran air akibat limbah perikanan keramba jaring apung
Anak Sungai Citarum sebagian besar mengalir melalui wilayah Kabupaten Bandung dan terkumpul pada Waduk Saguling dan Waduk Cirata. Aktivitas penduduk disepanjang daerah aliran anak sungai banyak menimbulkan limbah domestik perkotaan, pedesaan, industri dan persawahan sehingga kualitas airnya dipengaruhi oleh kegiatan tersebut, khususnya pada wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Banjir merupakan kondisi yang terjadi tiap tahun pada musim hujan namun, debit sungai selama musim kering sangat rendah dengan tingkat pencemaran yang sangat tinggi, terutama di wilayah induk Sungai Citarum Hulu. KETAHANAN PANGAN Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas tanaman dan pendapatan petani. Dampak tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung melalui serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT), yangmana merupakan faktor pembatas produksi tanaman di Jawa Barat baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Organisme pengganggu tanaman secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu hama, penyakit dan gulma. Perkembangan hama dan penyakit sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor iklim. Sehingga tidak jarang kalau pada musim hujan petani banyak disibukkan oleh masalah penyakit tanaman seperti penyakit kresek dan blas pada padi, sedangkan pada musim kemarau banyak masalah hama seperti penggerek batang padi, hama belalang kembara. Peningkatan kejadian iklim ekstrim yang ditandai dengan fenomena banjir dan kekeringan, perubahan pola curah hujan yang berdampak pada pergeseran musim dan pola tanam, fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan OPT merupakan beberapa pengaruh perubahan iklim yang berdampak buruk terhadap pertanian di Jawa Barat. Dampak lain Perubahan Iklim Pada Tanaman Pangan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Awal Musim Kemarau lebih cepat sehingga Intensitas kekeringan meningkat Mundurnya waktu tanam Peningkatan curah hujan pada musim hujan sehingga intensitas banjir meningkat Musim Kering Basah : Perubahan pola tanam, intensitas serangan OPT meningkat Penurunan kapasitas lahan / tangkapan air
Citarum branches flows mostly through the area of Regency of Bandung and collected in Saguling and Cirata Reservoirs. Activities passed by the river branches are domestic wastes from urban, rural, industrial and rice fields, thus its quality is greatly affected by the activities on the watershed, particularly in regency of West Bandung, Regency of Bandung, city of Bandung and Cimahi. Flood occurs every year during the rainy season, though the discharge of the river during the dry season is very low with very high level of pollution, especially in the upstream areas of Citarum River. FOOD SECURITY Agriculture is one sector that is very vulnerable to climate change with impacts on crop productivity and farmers' income. The impacts can be directly or indirectly through the pest attack. Pest organisms (OPT) is a factor limiting the crop production in West Java, either crops, horticulture or plantation. Plant pests are generally divided into three i.e. pests, diseases and weeds. Development of pest and disease is strongly influenced by the dynamics of climatic factors. Therefore it is not uncommon during the rainy season when farmers are much preoccupied by problems of plant diseases such as crackle and blast diseases on rice, while in dry season there are many pest problems such as rice stem borers, locusts. Increasing extreme climate events are characterized by the phenomenon of floods and droughts, changes in precipitation patterns that impact on the shift of season and cropping patterns, fluctuations in temperature and increasing humidity which can stimulate the growth and development of the pests are some effects of climate change that has adversely affected agricultural in West Java. Other Impacts of Climate Change On Food Crops: 1. 2. 3. 4. 5.
Faster beginning of Dry Season causing increase of drought intensity Delay of planting time Increase of rainfall during the wet season causing increase of floods intensity Wet Dry Season: Changes in cropping patterns, increased intensity of pest attack Decrease in the capacity of land / water catchment
