Spanduk Keberhasilan Heryawan Jadi Blunder

|1 E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

MEMBUKA KANAL INFORMASI MASYARAKAT EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

E-MAIL: [email protected]

Animasi Malaysia Digemari Anak Indonesia, Salah Siapa?

MUI, “Rampas Harta Koruptor” BANDUNG,- Harta pelaku korupsi diusulkan untuk dirampas kembali dan dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar Prof Salim Umar mengatakan negara memiliki hak untuk melakukan perampasan harta koruptor yang terbukti didapat sebagai hasil korupsi. "MUI akan memberikan fatwa tersebut kepada pemerintah, " ujar beliau. Perampasan harta itu hanya benar-benar harta yang didapat dari korupsi. Sementara harta bukan korupsi dibiarkan, sebab mereka juga memerlukan biaya hidup. "Intinya memang sama dengan pemiskinan koruptor, tetapi ini yang dirampas harta hasil korupsinya saja," tegas Salim. Fatwa itu menurut dia sudah direspon baik oleh para jaksa. Dan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah. |PP-02|

Yuswa Kusumah

Uang Pengganti Korupsi Tidak Dibayarkan BANDUNG,-UANG pengganti sebesar Rp 3,691 miliar dari tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Barat yang telah diputus oleh pengadilan pada kurun Januari-Juni 2012 tidak dibayarkan karena terpidana memilih pidana subsider atau penjara tambahan sebagai hukuman pengganti. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Yuswa Kusumah, memaparkan hasil kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selama periode JanuariJuni 2012. Hingga Juni 2012, uang pengganti yang dibayarkan oleh terpidana tindak pidana korupsi sesuai putusan pengadilan berdasarkan UU No 3 Tahun 1971 dan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 559,2 juta, "Uang pengganti yang telah diputus pengadilan dengan mendasarkan UU No 31 Tahun 1999 Ke Halaman 1

Kejari Targetkan Penyidikan Korupsi Raskin BANDUNG,-KASUS dugaan korupsi dana operasional penyaluran beras miskin (raskin) pada 20082010 oleh Bulog Divre Jabar yang menyeret dua tersangka masih disidik Kejari Bandung. Ditargetkan proses penyidikan kasus yang disinyalir merugikan negara senilai Rp 5 miliar itu beres sebelum akhir 2012, "Ditargetkan bisa selesai September mendatang. Setelah itu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," ungkap Kasipidsus Kejari Bandung Rinaldi Umar. Namun begitu, proses tersebut bisa terlaksana apabila Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung menghitung kerugian negara. Dua oknum pejabat Bulog Divre Jabar berinisial NS dan M sudah ditetapkan menjadi tersangka. NS menjabat sebagai Wakil Sub Divre Bulog Jabar, dan M sebagai pejabat bendahara. Namun kedua tersangka belum dilakukan penahanan karena alasan menunggu perkembangan atau hasil penyidikan yang saat ini masih berlangsung. Pengungkapan kasus korupsi ini diawali dari laporan masyarakat pada 2011 lalu. Tim internal Kejari Bandung langsung sigap dan menyelidikinya, "Modus operandi yang dilakukan dua tersangka itu yakni dengan cara memotong biaya operasional dengan besaran variatif untuk kepentingan pribadi," terang Rinaldi. |PP-02|

ECERAN Rp 1.500

GEDUNG SATE,- Belakangan stasiun televisi nasional, baik siaran umum yang bisa disaksikan melalui antenna konvensional maupan yang ditonton melalui jasa parabola (berbayar), banyak menayangkan film-film kartun dengan budaya dan dialek Melayu Malaysia. Bukan hanya Upin & Ipin, tetapi kartun terbaru dengan menampilkan tokoh robot dan tokoh sentral lama di cerita Upin & Ipin kembali marak

Dede Yusuf

dan digemari anak-anak Indonesia. Siaran itu bisa disaksikan di B TV (parabola) dan MNC TV (antenna konvensional). Mengapa Ipin Upin (animasi Malaysia) diminati publik Indonesia. Untuk yang satu ini jangan salahkan Malaysia, kita yang harus lahirkan kreasi-kreasi lebih hebat dari Upin & Ipin, sehingga bisa bersanding dengan Malaysia. Hal itu diungkapkan

Wagub Jabar, Dede Yusuf, ketika menerima Dirut MNC TV (TPI) di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Oleh karena itu Dede mengajak animator Indonesia memanfaatkan ajang Animafest yang digelar di Bandung akhir Juli. Statemen Wagub itu ditanggapi beragam, seperti diungkapkan Juliady Ady, lebih baik mencintai budaya orang tapi mendidik,daripada budaya sendiri tetapi tidak mendidik. Pendapat lain di-

ungkan Kosasih, kita butuh cerita dengang kehidupan rakyat se-harihari seperti si Dul anak sekolahan, Kalau aku menjadi dan Upin & Ipin, itu mewakili. Bunda Azzam berpendapat lain, “Tapi aku denger dari orang Malaysianya sendiri beberapa animasi buatan anak Indonesia juga disukai anak Malaysia padahal aku juga ga tahu animasi apa yang mereka maksud,” katanaya. Lalu apa kata Gunawan Sutejo, di

Indonesia gak ada wadahnya pa Wagub. Contohnya yang menang Olimpiade Fisikal, direkrut dimana? paling-paling di LIPI, Ristek yang duduk dibelakang meja, paling banter jadi pegawai negeri. Kita punya PT.DI yang mampu memproduksi pesawat terbang, tapi malah beli pesawat terbang komersial atau militer dari luar. sebenarnya kita mau dima? Ke Halaman 1

Spanduk “Keberhasilan” Heryawan Jadi Blunder

BANDUNG (Priangan Pos) SPANDUK 'keberhasilan' Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang dipasang di sejumlah titik di Kota Bandung, bisa menjadi blunder bagi Heryawan sebagai calon incumbent saat Pilgub 2013 nanti. Menurut Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Dede Mariana, jika keberhasilan itu benar-benar ada, ia menyebut tidak masalah. Namun hal itu akan jadi blunder bagi Heryawan jika masyarakat tidak merasakan keberhasilan yang dibanggakannya, "Spanduk dan baliho keberhasilan itu harusnya jadi edukasi bagi publik dimana ditampilkan keberhasilan gubernur dan wagub, bukan klaim sepihak," paparnya. Dede mengimbau agar Heryawan berhati-hati menjelang Pilgub 2013 nanti. Terlebih dengan hasil Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, dimana calon incumbent Fauzi Wibowo-Nachrowi Ramli kalah suara dari pasangan JokowiAhok, "Gejala di Jakarta itu saya kira akan jadi semacam model yang ditiru di daerah lain, terutama ketika jenuh dengan incumbent yang dirasa tidak bisa memberikan harapan dan menyelesaikan persoalan mendasar," jelasnya. (R-Mur)

Ajudan Wali Kota Bandung Akui Pertemuan Ciparay PDAM Tirtawening Tandatangani BANDUNG,-Ajudan Wali kota Bandung Dada Rosada, Yanos Septadi, membenarkan adanya pertemuan di rumah orang tua Dada di kawasan Ciparay, Kabupaten Bandung, untuk memperkenalkan Rochman sebagai bendahara pengeluaran. Yanos yang berstatus terdakwa dalam kasus tersebut pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jumat, dihadirkan sebagai saksi untuk empat terdakwa lainnya yaitu ajudan Sekretaris Daerah Edi Siswadi, Luftan Barkah, Bendahara Pengelua-

Yanos mengatakan uang tersebut juga digunakan dengan sepengetahuan Rochman untuk diberikan kepada masyarakat yang meminta bantuan sesuai dengan perintah Dada Rosada. ran Rochman, staf bagian keuangan Firman Himawan, dan Kepala Bagian Tata Usaha Uus Ruslan. "Diperkenalkan oleh beliau (Dada Rosada-red) bahwa ini bendahara Roch-

man, hanya diperkenalkan saja," ujarnya. Namun, Yanos mengaku lupa kapan pertemuan tersebut dilakukan dan tidak mengetahui apakah saat itu Rochman sudah resmi men-

jabat bendahara pengeluaran. Sedangkan Rochman ketika bersaksi pada persidangan 28 Juni 2012 mengaku pada Desember 2008 diundang oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Evi Shaleha untuk bertandang ke rumah Dada Rosada ketika belum menjabat bendahara pengeluaran. Rochman yang sebelumnya adalah staf kelurahan itu mengaku saat itu Dada Rosada mengatakan bahwa akan ada permintaan uang melalui ajudan yang diajukan dengan kuitansi dan ada juga yang tidak. Ke Halaman 1

Kerjasama dengan Polda Jabar

H Dada Rosada B A N D U N G, - P E R U S A HAAN Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening merupakan salah satu instrumen pemerin-

tah kota Bandung dalam memberikan pelayanan terhadap publik baik dalam pelayanan penyediaan air bersih maupun pengelolaan air kotor dan merupakan sumber (Pendapatan Asli Daerah) PAD untuk pembangunan tatanan kota bermartabat. Tetapi Keberadaan PDAM Tirtawening Kota Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) rentan oleh kebocoran-kebocoran yang dapat menjadi suatu masalah dikemudian hari, baik masalah pidana maupun perdata yang tidak dapat dihindarkan dan sangat merugikan perusahaan. Bila permasalahan ini Ke Halaman 1

Kembang Kahirupan

Demi Asih, Wanoja Rela Saré jeung Layon

M

anéhna hayang ngabuk tikeun la mun maut teu bisa misahkeun asih. Asih sakapeung jadi lolong pikeun palakuna. Henteu saeutik alatan gagal ngajalin hiji tali kaasih pasangan mindeng migawé nekad. Komo di Jawa Timur minggu nu kaliwat, saurang jejaka gagal sarta ditampik kulawarga sang gadis sabot ngalamar, sang gadis pujaan haténa diperkosa sarta dialungken ka Jurang. Béda anu dipigawé Imas Juliana (43) randa ieu malahan geus dua taun saré babarengan salakina anu geus jadi layon, sarta maot taun 2010. Ngaran kuring, Imas Juliana,

asal nagari bal Argentina, umur 41 taun salaki kuring saiman Yudi digeroan pikeun nyanghareup Pangéran Anu Maha Esa salilana, kuring bener-bener asih mati ka salaki kuring. Cacak salaki kuring geus maot taun 2010, kuring sok ngarasakeun sono sarta henteu daék ucul tina, mangkana kuring sok menyempatkan diri pikeun marenganana saré di kuburan. Sahenteuna saban tauna, kuring henteu penah absen ngaluangken waktu salila 20 poé pikeun ancik jeung layon salaki kuring anu dibalsem di Taman Astana San Lazaro, Dos de Mayo, Argentina. Kuring henteu kungsi sieun ka jelema anu geus maot, sumawona layon éta salaki kur-

ing sorangan anu pohara kuring cinta, sarta teu kagantiken ku batur. Kuring kawas halna barudak jaman ayeuna indit kemping, sabot ngadatangan salaki tercinta di kuburan, kuring henteu pernah ngaliwatken sok mawa parabot masak, komo laptop sarta modém internet, radio, sarta perlengkapan séjénna. Sabot bosen mimitian anjog, kuring nyibukken diri ngabukabuka internet ulin facebook atawa twiter, muter lambak radio atawa membuka-buka buku sarta majalah. “ Kuring geus dawam ancik tilu atawa opat peuting di kuburan. Aktivitas anu kuring pigawé salah sahijina masak kadaharan

pikeun diri kuring sorangan,” kecap kuring sabot ditanya Komisaris Pulisi Argentina, Gustavo Braganza. Kaayaan kuburan ieu mentéréng, lamun di Indonésia kawas kuburan Casablanka di Karawang anu hargana nepi ka Rp 200 juta pér kavling, taman kuburan San Lazaro ieu katata rapih sarta ngagunakeun lampu anu alus, ku kituna henteu pikasieuneun. Béda kalayan komplek kuburan di Indonésia anu angker tur pikasieuneun. Enya henteu sarua jeung Astana Umum Jeruk Purut atawa Astana Umum Kondang, anu leuwih loba diwuwuhan jukut. Lamun sakali-sakaKe Halaman 1

BANDUNG METROPOLIS

2| E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Ketua TP PKK Kota Bandung Terima Penghargaan

Ny. Nani Dada Rosada

BANDUNG (Priangan Pos)KETUA TP PKK Kota Bandung Ny. Nani Dada Rosada menerima piagam penghargaan sebagai Pengelola Lingkungan Bersih Sehat Tingkat Nasional 2012, dari Ketua Umum Penggerak PKK Pusat. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono, pada acara Hari Keluarga Nasional 2012 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penghargaan yang diterima oleh Ny. Nani Dada Rosada, tidak terlepas dari keberhasilan beliau dalam membina

Walikota Buka Gelar Kemitraan UMKM BANDUNG (Priangan Pos) WALI Kota Bandung, Dada Rosada berharap Perda tentang Coorporate Social Responsibility (CSR) segera disahkan. Ini diperlukan agar kemitraan perusahaan dengan usaha kecil menengah (UKM) di Kota Bandung lebih berkembang. Dengan adanya Perda dan Lembaga CSR, diharapkan bantuan yang diberikan perusahaan tidak akan menumpuk di satu wilayah saja, "Kalau bisa Minggu ini ditetapkan, itu lebih bagus. Bila Perda CSR ini keluar, kemungkinan kita bisa tingkatkan lagi kerja sama sehingga lebih berkembang," ujar Dada usai membuka 'Gelar Kemitraan 2012'. Dengan adanya perda ini, maka ada aturan yang mengikat pada perusahaan untuk mengeluarkan CSR, "Untuk besarannya, nanti kita lihat di perwal," ungkap Dada. Selain dari perusahaan, sejak 2007 pemkot sendiri sudah memberikan Bantuan Khusus Wali Kota (Bawaku) Makmur pada 100.008 pelaku UKM dengan nilai sebesar Rp. 62,5 miliar. Namun dengan adanya perda CSR dan lembaga CSR, diharapkan bantuan yang diberikan perusahaan pada UKM dan juga masyarakat tidak akan terjadi tumpang tindih, "Dengan adanya perda, kita jadi tahu dengan jelas mana yang akan dibantu oleh pemkot atau oleh pengusaha. Sehingga jelas besaran dan sasaran-

nya," ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bandung, Emma Sumarna mengatakan, ada 21 stand BUMN/BUMD yang ikut serta dalam gelar kemitraan tahun ini. Sementara di Kota Bandung ini ada 35 BUMN dan 4 BUMD, "Tidak semua ikut serta, karena setelah dibangun komunikasi ada jadwal yang berbenturan, sehingga mereka tidak bisa gabung," tutur Emma. Acara ini hanya berlangsung satu hari karena memang tujuannya untuk sinergitas, "Kita ingin perlihatkan sinergi yang terbangun dan program BUMN/BUMD, yang beriringan dengan program Pemkot Bandung bukan hanya untuk pameran," tandas Emma. Dalam kesempatan tersebut, PDAM Kota Bandung membagikan voucher pemeriksaan air bersih gratis. Sebanyak 50 voucher diberikan pada pengunjung pameran kemitraan ini, "Biasanya untuk pemeriksaan air di Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan dikenakan biaya sesuai ketentuan," ujar Humas PDAM, Melly. Untuk voucher gratis ini diberikan pada even-even tertentu, "Setiap pameran kita berikan voucher gratis dan juga pembagian air minum dalam kemasan gratis," tutur Melly, biaya pemeriksaan air bersih Rp. 214.000. (Wida)

Pemkot Bandung Gagal Kelola APBD BANDUNG (Priangan Pos) PEMERINTAH Kota Bandung dinilai gagal mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Indikatornya APBD lebih banyak digelontorkan untuk dana hibah dan bansos yang sulit diukur dampak keberhasilannya. Tak hanya itu, Pemkot juga gagal membuat tata ruang yang pro kepentingan publik. Hal itu mengemuka dalam diskusi "Mengurai Isu dan Menggagas Masa Depan Kota Bandung" yang diselenggarakan Bandung Institute di Cafe Clio, Bandung, Selasa. Anggota DPR RI Yudi Widiana Adia, menyoroti politik anggaran Kota Bandung yang saat ini belum berpihak pada kepentingan publik. Yudi menyontohkan, dari Rp 600 miliar PAD Kota Bandung, sebanyak 50 persen dialokasikan untuk dana hibah, dan 50 persen lagi dialokasikan untuk dana bansos yang sulit diukur dampak keberhasilannya bagi pembangunan kota. Jelas sekali politik angga-

ran yang dijalankan tidak sedikitpun menfasilitasi publik untuk mengembangkan perekonomian, "Rakyat dipaksa membiayai sendiri untuk fasilitas publik yang berhak mereka nikmati," ujar Yudi. Berdasarkan penelusurannya, Pemkot Bandung lebih mengandalkan dana transfer daerah dari pusat untuk membangun sarana dan infrastruktur untuk publik. Sebagai contoh pembangunan jalan layang atau infrastruktur transportasi publik. Dana transfer daerah dari pusat untuk kota Bandung dari tahun ke tahun cukup besar, namun hasilnya di lapangan tidak efektif menyelesaikan persoalan, "Sebagai contoh untuk dana alokasi khusus saja, tidak kurang dari Rp 65 miliar yang diterima Kota Bandung. Bandingkan dengan pendapatan seluruh BUMD Kota Bandung yang hanya berkontribusi Rp 10 miliar per tahun. Jelas sekali PAD kota Bandung belum maksimal digali," paparnya. (Askur)

Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari yang berhasil menjadi juara Lomba Bersih dan Sehat Tingkat Nasional pada lomba Hari Kesatuan Gerak PKK 2012. Setelah menerima penghargaan tersebut, Ny. Nani mengucapkan syukur Alhamdulillah, dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penghargaan tersebut dapat diraih, "Tentu saja pertama-tama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas penghargaan ini, kemu-

dian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, seperti para kader yang ada di lapangan," ujar Ny. Nani. Ny. Nani juga berharap penghargaan yang diraihnya tersebut dapat menjadi pemacu untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dan Kelurahan-kelurahan yang lain pun dapat seperti kelurahan Cipamokolan. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung, Popong W. Nuraneni, Ketua TP PKK Kota Bandung ber-

hasil meraih penghargaan tersebut karena dinilai berhasil dalam mengelola lingkungan bersih dan sehat (LBS) serta keluarga Berencana di kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari. Dikatakannya, keberhasilan Kelurahan Cipamokolan dalam mengelola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat dan Keluarga Berencana karena beberapa factor, diantaranya kerjasama antara satuan kerja perangkat daerah, kemudian para kader di lapangan, dan masyarakatnya yang menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, keberhasilan Kelurahan Cipamokolan dapat meraih juara karena di kelurahan tersebut masyarakatnya ikut berperan serta dan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungannya, disana juga tersedia bank sampah. "Meskipun di Kelurahan Cipamokolan kebanyakan daerah perumahan yang halamannya tidak terlalu luas, tetapi warganya ikut menjaga lingkungan dengan menanami dengan pepohonan atau juga dengan tanaman yang ada dalam polybag seperti cabai," pungkasnya. (Wan)

450 Mahasiswa Dapatkan Bawaku BANDUNG (Priangan) SEBANYAK 450 orang mahasiswa asal Kota Bandung mendapatkan bantuan walikota khusus (bawaku) mahasiswa dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Para mahasiswa yang mendapatkan bantuan tersebut tersebar di 42 perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dengan berbagai jurusan dan strata. Mereka masing-masing mendapatkan bantuan biaya pendidikan sekitar Rp. 2.500.000,- untuk S1, Rp. 20.000.000 untuk S2 dan Rp. 25.000.000 untuk S3. Sehingga total bantuan Pemkot Bandung untuk bawaku mahasiswa sekitar 2 Milyar. Walikota Bandung Dada Rosada secara simbolis menyerahkan bantuan kepada dua orang perwakilan mahasiswa yaitu Wahyudiono, (46) dari Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Cincin Puri Asriani (20) mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Fakultas Dakwah dan komunikasi/komunikasi penyiaran islam. Pada acara Launching dan pelatihan motivasi berprestasi program bawaku mahasiswa di kampus widyatama. Dada berharap bantuan bawaku mahasiswa ini dapat membantu mahasiswa yang

sedang menyelesaikan kuliahnya tetapi membutuhkan biaya. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya bantuan tersebut mahasiswa lebih giat dan tekun lagi belajarnya, karena pendidikan ibarat kendaraan, yang dapat menjadikan kualitas hidup lebih baik lagi, "Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini banyak mahasiswa yang terbantu," ujar Dada. Ia juga berharap nanti jumlah penerima bawaku akan bertambah 100 orang lagi, "Ya, nanti di perubahan mudah-mudahan akan ditam-

bah untuk 100 orang mahasiswa lagi," pungkasnya. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan, sangat mengapresiasi program bawaku mahasiswa tersebut. "Saya sangat mengapresiasi program ini, karena dapat membantu para mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya," ujarnya. Erwan juga berharap, program tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus, agar tidak ada mahasiswa yang putus kuliah di

tengah jalan karena kekurangan biaya. Yayat Hendayana, salah seorang penerima bawaku mahasiswa, mengucapkan terima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut dirinya dapat melanjutkan penelitiannya, "Sebelum adanya bantuan ini, saya nyaris tidak dapat melanjutkan penelitian, tetapi setelah dibantu oleh pemerintah kota dengan program bawaku, akhirnya saya dapat melanjutkan penelitiannya," pungkasnya. (Heri)

na akses terhadap penguasaan ekonomi semakin kompetitif. Terlebih tidak semua individu memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau tidak mampu bersaing dalam sektor informal, yang kemudian memunculkan masalah-masalah sosial

BANDUNG (Priangan Pos) Sekda Kota Bandung Edi Siswadi melakukan sidak kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di Balaikota (Balkot) Bandung, Senin. Pada awal kerja bulan Ramadan pagi tadi, PNS di lokasi tersebut rupanya banyak yang tidak kerja, "Di awal kerja Ramadan ini, kehadiran ngedrop. Biasanya, di atas sembilan puluh persen. Hari ini saat puasa, tingkat kehadiran PNS di Balaikota hanya 80 persen," jelas Edi. Sejumlah PNS yang bekerja di lingkungan Pemkot Bandung terkejut saat Edi memasuki ruangan-ruangan di kompleks Balkot Bandung. Seperti di ruangan Dispenda, dan Bagian Hukum. Ketika ditanya daftar absensi, masing-masing Kabag sempat kebingungan dan tidak bisa menunjukan, Padahal daftar hadir menggunakan alat otomatis. Edi mengatakan, meski belum 100 persen tingkat kehadiran PNS di Balkot terlampaui di hari kerja pertama puasa, diharapkan PNS bisa meningkatkan kinerja dan disiplin sepanjang Ramadan ini, "Masih level menggembirakan, walau memang belum full tingkat kehadirannya," terang Edi. (Wida)

Wakil Walikota Minta Pedagang Ayam tak Mogok BANDUNG (Priangan Pos) WAKIL Walikota Bandung Ayi Vivananda mengimbau kepada para pedagang ayam tidak melakukan mogok massal berjualan. Aksi itu akan merugikan masyarakat dan juga para pedagang, "Tidak perlu mogok massal, karena dengan mogok tersebut yang dirugikan masyarakat termasuk pedagang itu sendiri. Demikian juga jika pedagang melakukan boikot, pemasok akan mengalami kerugian," jelas Ayi. Menurutnya, kenaikan harga ayam potong menjelang bulan Ramadhan terjadi tiap tahun dengan alasan harga DOC dan pakan ikut naik. Selagi kenaikan dalam batas toleransi, hal itu masih bisa diterima konsumen atau pelanggan, "Tetapi jika kenaikan sudah melampaui ambang batas kemampuan masya-

ya.

rakat, hal tersebut dapat menyebabkan pedagang sepi pembeli. Karena warga mengalihkan jenis konsumsi daging ayam menjadi daging sapi atau ikan," jelasnya. Saat ini persoalannya ialah pemasok ayam ke Kota Bandung berasal dari luar daerah. Maka dari itu, Pem-

prov Jabar harus turun tangan mengatasi keresahan para pedagang di Kota Bandung soal kenaikan harga ayam, "Sehingga untuk penanganannya diperlukan intervensi pemerintah provinsi, karena sudah menyangkut hubungan antara kota dan kabupaten lainnya," paparn-

Seluruh pedagang ayam di Kota Bandung, sebaiknya tetap berkativitas melayani konsumen dan segera mencari solusi terbaik dengan melibatkan pihak serta instansi terkait. Jalan keluar menyelesaikan masalah bisa terwujud apabila semua pihak bermusyawarah, "Sebaiknya kita duduk bersama antara penjual ayam potong di pasar dengan pemasok. Kita bicarakan bersama lalu mencari solusinya untuk menyelesaikan secara bijak," kata Ayi. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat yakni konsumen, jangan resah seandainya pedagang ayam tetap memutuskan mogok massal. Sebab, masih ada menu lainnya yang bisa disajikan untuk melengkapi menu dapur rumah atau tempat makan. (Wida)

Kegiatan Launching Penanganan Terpadu PMKS Jalanan

BANDUNG, (Priangan Pos) MENINGKATNYA jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Bandung merupakan fakta yang tidak terbantahkan seiring menguatnya peran kota sebagai pusat pertumbuhan sosial ekonomi regional, dima-

Edi Siswadi

Tingkat Kehadiran PNS Drop

seperti gepeng, WTS, dan anak jalanan. Terlebih menjelang bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri serta menjelang harihari libur panjang, Kota Bandung senantiasa dibanjiri oleh PMKS. Hal tersebut menandakan Permasalahan kesejahteraan sosial kota Bandung kian meningkat dari tahun ke tahun, ditandai semakin mudahnya ditemukan populasi PMKS di jalanan, "Jika pembangunan suatu kota lebih maju dengan pesat dan meninggalkan kota lainnya, maka kota tersebut termasuk kota Bandung akan menjadi magnet kuat yang menarik arus urbanisasi, diantara mereka yang melakukan urbanisasi inilah yang memiliki kemampuan dan modal masuk kepada sektorsektor formal, namun bagi yang tidak memiliki kemampuan mereka masuk kepada sektor-sektor informal menjadi PKL, PMKS, pengamen

dan banyak lagi yang dilakukan termasuk pa ogah di pinggir jalan," paparnya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda, saat apel pagi yang dirangkaikan kegiatan Launching Penanganan Terpadu PMKS Jalanan di 5 titik Kota Bandung. Bersama dengan SKPD terkait, unsur kewilayahan dan masyarakat, Dinas Sosial melakukan pengjangkauan di 5 titik Kota Bandung sebagai representasi dari 88 titik penanganan PMKS jalanan kota Bandung, lima titik tersebut terdapat di daerah Dago, daerah Pasteur, daerah Pasirkoja, Ahmad Yani, dan daerah Gatot Subroto. Hasil penjangkauan dari lima titik tersebut yang teridentifikasi sebagai gelandangan dan pengemis akan dikumpulkan di posko penampungan sementara, kemudian dikategorikan menjadi dua yang berasal dari dan luar Kota

Bandung, penanganan PMKS dari Kota Bandung akan diberdayakan melalui pelatihan pada SKPD terkait, sementara yang berasal dari luar kota Bandung akan dikembalikan ke daerah asalnya. Sedangkan yang teridentifikasi sebagai anak jalanan akan ditanggulangi bersama dengan TPA dan LSM untuk mendapatkan bantuan. Kegiatan tersebut ditandai dengan pelepasan dua truk penuh rombongan PMKS asal luar Kota Bandung untuk dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing serta pemberian bantuan secara simbolis kepada anak-anak jalanan yang berdomisili Kota Bandung. Dikatakan Ayi, diperlukan suatu upaya komprehensif bagaimana pemerintah kota berkerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjadikan desa sebagi basis kekuatan ekonomi rakyat sehingga mereka tidak harus melakukan urbanisasi, "Dapat

dibayangkan pak ogah itu orang yang menggunakan peluit dan melambaikan tangan di perempatan, dari jam 6 pagi sampai 8 pagi bisa mendapatkan 100 hingga 150 ribu bila dibandingkan dengan kuli pacul di desa pada musim panceklik tidak ada orang yang menggunakan tenaganya, maka tentu saja arus urbanisasi menjadi satu daya tarik apalagi menjelang bulan suci ramadhan seiring kebutuhan hidup semakin meningkat ," paparnya. Penanggulangan PMKS harus lebih bersifat humanis bukan bersifat represif, "Penataan PMKS dan PKL tidak mungkin dilakukan pemerintah kota Bandung sendirian tapi bagaimanapun juga pemerintah kota bandung sebagai daerah otonom memiliki kewajiban untuk melakukan penataan kota menjaga estetika dengan tetap dengan melakukan pendekatan secara humanistik bukan pendekatan yang bersifat refresif. (wan)

Dede Yusuf

Wagub “Sindir” Gubernur Soal Baliho BANDUNG (Priangan Pos) WAGUB Jabar Dede Yusuf mengklaim selama memimpin Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jabar banyak keberhasilan yang diraih. Meski begitu ia mengaku tak akan memasang baliho berisi keberhasilannya selama ia menjadi ketua umum BNP. Pernyataannya seolah menyindir langkah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang menyebar baliho keberhasilan di sejumlah titik di Bandung dan daerah Jabar lainnya, "Insya Allah saya tidak akan pasang baliho keberhasilan," ucap Dede. Saat disinggung apakah tidak akan memasang baliho keberhasilan sebuah sindiran bagi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, ia hanya tersenyum. Dede mengaku ada perkembangan signifikan dari sisi jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Kini, Jabar nangkring di posisi 6 pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Padahal sebelumnya, Jabar sempat duduk di posisi 1. BNP Jabar sendiri akan dibubarkan pada Desember nanti. Sebagai penggantinya, BNP Jabar akan diambil alih langsung Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelum dibubarkan, Dede menyebut ada kenang-kenangan dari kepengurusan yang terakhir yakni film 'Kita Bisa'. Film itu bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan sebagai bahan sosialisasi yang efektif untuk edukasi bahaya narkotika, "Jadi film ini merupakan karya terakhir kita dari BNP Jabar," ujar Dede. Namun dalam waktu dekat, BNP Jabar juga akan mengeluarkan sebuah buku perjalanan BNP Jabar dan diterbitkan sebelum pembubaran. (R-Mur)

BALE BANDUNG

|3 E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Sekolah Siap Mendidik Siswa Baru BOJONGSOANG,-Menyambut tahun ajaran tahun baru,para orang tua sibuk menyiapkan alat sekolah bagi putra putrinya yang siap beranjak naik peringkat baik SMA/SMK,SMP/ MTs dan SD?MI .hal ini membuat pusing pusing tujuh keliling,bagai mana tidak,apapun akan ditempuh untuk memajukan anak anaknya agar menjadi anak yang cerdas dan bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa ini. Sebagian orang tua siap merongoh kocek yang dalam demi memasukan anak nya ke sekolah paforit, gedung pegadaian, dipadati orang-orang yang s antri untuk menggadaikan barangnya,demi segepok uang agar anak nya dapat bersekolah di sekolah bergengsi. Tapi jangan takut, bagi para orang tua yang memasukan anaknya ke sekolah dasar, menurut pantauan di lapangan itu geratis alias tidak dipungut bayaran, hal ini dibenarkan oleh kepala sekolah sekaligus ketua MKKS, Kecamatan Bojongsoang Drs.H. Wawan S. di ruang kerjanya belum lama ini. Wawan menegaskan, di SDN Cipagalo I tidak memungut bayaran apapun alias geratis, pihak sekolah sekarang ini membatasi penerimaan murid sebanyak 80 siswa yang mendaftar. “Soalnya, kami kasihan kepada sekolah yang lain, makanya kepada orang tua murid masih banyak sekolah yang masih bisa menerima, “katanya. Sambung Wawan, pihaknya sudah merapatkan kepada para orang tua bahwa sekolah Cipagalo I ini tidak dipungut biaya. Pendidikan adalah suatu modal untuk mencapai cita- cita, pendidikan merupakan investasi bangsa dimasa sekarang dan yang akan datang |PP- 09|

Jaksa Dituntut Usut Rusunawa BALEGEDE BALEENDAH,-Sistem pengelolaan dan pelayanan publik pada Rusunawa Balegede hingga saat ini nampaknya belum ada perubahan ke arah profesion al. Hal tersebut tercermin dari hubungan komunikasi serta interaksi antara pengelola dan warga penghuni yang tidak terjalin dengan baik. Kondisi itu diperparah dengan jarangnya kehadiran pengelola (Dipertasih) ke Rusunawa, melainkan lebih mempercayakan pengelolaannya kepada pegawai non PNS berinisal TR . Diduga TR tidak bisa bekerja profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga warga penghuni merasa tidak nyaman. Salah seorang warga yang enggan disebut indentitasnya mengatakan “kami ini disini bayar sesuai tagihan yang dikeluarkan pengelola setiap bulannya, sudah selayaknya kami mendapatkan pelayanan yang baik dan kenyamanan tinggal disini, bukan sebaliknya,” keluhnya. Keresahan warga penghuni lainnya, yaitu tembok pembatas di lantai atas yang sangat rendah sehingga membahayakan penghuni terutama anak-anak. Mereka khawatir musibah jatuhnya anak di Rusunawa Petamburan Jakarta pusat menimpa anak mereka, sebut saja ibu Ina penghuni lantai 3 Rusunawa Balegede yang memiliki anak 4 tahun, mengaku khawatir “ sejauh ini saya selalu mengawasi anak-anak untuk tidak bermain di dekat balkon yang tidak berpagar, namun namanya anak-anak bisa saja melakukan sesuatu diluar pengawasan karena saya juga tidak bisa setiap saat mengawasi, masalah ini seharusnya disikapi serius oleh Dispertasih jangan sampai menunggu ada korban” ujarnya saat ditemui di rusunawa. |PP-02|

Ny.Kurnia Dadang M.Naser Bunda PAUD Kab. Bandung RANCABALI—Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Hj.Kurnia Agustina Dadang M.Naser dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Bunda Anna Angraeni. Saat bersamaan, dikukuhkan pula Bunda PAUD untuk Tingkat Kecamatan kepada 31 istri Camat se-Kabupaten Bandung di Bumi Perkemahan Ranca Upas, Jl.Raya Ciwidey, Patenggang Km 11 Rancabali, Rabu. “Ini merupakan amanah dan penghargaan yang sangat tinggi, mudah-mudahan kami bisa menjalani peran Bunda PAUD ini dengan sebaik-baiknya di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, “ ucap Kurnia Dadang M.Naser, disela-sela Acara Jambore Ke-Dua HIMPAUDI yang

diikuti 26 Kabupaten/Kota seWilayah Provinsi Jabar. Tampak hadir Wakil Bupati Bandung, H.Deden Rukman Rumaji, M.Ap, Ketua IGRA Prov.Jabar, Dra.Siti Latifah, M,M.Pd, Ketua IGTKI Prov.Jabar Hj. Mimin Kusminar, para Kepala SKPD dan para Camat se Kab.Bandung. Menurut Ny. Kurnia, seorang ibu memiliki peran untuk mendidik anakanaknya. Namun disamping itu kata Kurnia, seorang ibu dituntut memiliki kepekaan untuk menampung celotehan mereka serta memperhatikan tumbuh kembangnya sang buah ha “Apalagi jika hal itu dilakukan dengan tulus ikhlas dan penuh rasa sabar, maka cita-cita kita untuk bisa mencerdaskan anak bangsa, menjadikan budi pekertinya yang luhur dan berahlak mulia, insyaallah akan terwujud, “ ujar Kurnia. Dalam kesempatan tersebut, ia

menyatakan apresiasinya yang sangat tinggi terhadap jalinan kerjasama yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya HIMPAUDI Jabar dan institusi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang ikut berkontribusi memberikan wawasan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mengolah dan mengembangkan potensi anak-anak di wilayah Jabar. “Untuk itu kami ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya, dan merupakan kehormatan terbesar bagi kami karena Kabupaten Bandung bisa menjadi tempat bersilaturahmi bagi 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat, “ tandasnya pula. Sementara itu, Deden Rukman Rumaji mengatakan terkait dengan penyelenggaraan PAUD ini pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.4.207.910.000

yang berasal dari anggaran Pemerintahan Pusat, Provinsi Jabar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bandung dalam bentuk bantuan operasional PAUD, bantuan rintisan, PAUD berbasis keluarga, Alat permainan edukatif serta bantuan kelembagaan. Dengan bantuan tersebut, Deden Rumaji mengingatkan bahwa membangun sarana pendidikan memang penting, namun membangun kualitas pendidikan dan ahlak para pengajar jauh lebih penting. Melalui kegiatan kepengurusan daerah HIMPAUDI ini, Deden berharap sejatinya bisa dibarengi pula dengan kemauan untuk meningkatkan kualitas sistem dan metode pendidikan yang memadai “ Agar anak-anak kita menjadi generasi yang mempunyai iman kuat dan ilmu pengetahuan yang luas..”, pungkas Deden. |PP-06|

Pemkab Anggarkan Rp 31 M untuk PKH

200 PNS Pemkab Diklat Life Skill SOREANG,-Sebanyak 200 Pegawai Negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bandung, mengikuti Diklat Life Skill selama tiga hari. Diklat tersebut diberikan kepada para PNS menjelang memasuki masa pensiun atau purna bakti. Diklat life skill diselenggarakan Pemkab Bandung bekerjasama dengan PT. Wahana Karya Nurani. “Saya sangat menyambut baik kegiatan ini, sebagai langkah antisipasi sebelum memasuki masa pensiun,”, ucap Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip saat membuka diklat tersebut di Hotel AntikSoreang, Rabu. Ia mengingatkan kepada para PNS yang akan pensiun

untuk tetap berpikir, berdzikir, berkarya dan bermasyarakat. Karena menurutnya masih banyak kegiatan lain yang bisa dikerjakan oleh pensiunan PNS dalam menghadapi masa tua. Namun demikian ia mengingatkan pula, kegiatan yang akan diikuti para pensiunan PNS pada masa tua, harus disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan pikiran. Dadang M. Naser mengungkapkan, memasuki masa pensiun tidak berarti harus berhenti dari segala aktifitas. “Tenaga mungkin mulai berkurang, tapi ide dan pikiran yakin masih tetap cemerlang. Jadi tidak ada salahnya jika pensiunan PNS terjun dibidang wiraswasta yang ten-

tunya memerlukan pemikiran yang matang,” katanya. Ia mencontohkan, betapa pensiunan masih bisa berkarya seperti halnya di Malaysia. Menurutnya rata-rata sopir taksi yang ada di negara tetangga tersebut kebanyakan pensiunan laskar angkatan laut. Diklat Life Skill menurut H. Dadang M. Naser, sebaiknya diberikan pula kepada pegawai TKK (Tenaga Kerja Kontrak), sebelum mereka mendapat kepastian menjadi PNS. “Dengan memperoleh pelatihan wiraswasta, mudahmudahan mereka bisa memanfaatkannya untuk menambah penghasilan sehari-

hari,” tuturnya pula. Diklat life skill menurut Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Bandung Drs. H. Erick Juriara E, M.Si diikuti oleh para PNS yang akan memasuki masa pensiun 1 atau 2 tahun kedepan. Selama pelatihan, mereka menurutnya akan diberikan materi pelajaran, berupa persiapan mental menjelang masa purna bakti, manajemen aktifitas purna bakti, manajemen keuangan dan kewirausahaan. “Dengan adanya diklat ini, saya berharap para pensiun PNS bisa memanfaatkannya untuk bekal menghadapi hari tuam”, harap H. Erick Juriara. |PP-06|

SOREANG - Dana senilai 31.605.940.000,- disiapkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bandung. Dana sebesar itu berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Bandung tahun 2012 yang digulirkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). “PKH ini merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang lebih difokuskan pada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin..”, ungkap Wakil Bupati Bandung H. Deden Rukman Rumaji, S.sos saat membuka Rapat Koordinasi PKH Kab. Bandung tahun 2012. Di aula Bappeda Pemkab Bandung, Rabu (20/6). Turut hadir Kepala Dinas sosial Kab. Bandung Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si, Kepala Bappeda Ir. Ernawan Mustika, M.Si. Deden Rukman Rumaji menyebutkan ada empat manfaat yang bisa diperoleh dengan digulirkannya PKH. Pertama, mengubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. Kedua, untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga msikin. Ketiga, untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan. “Manfaat keempat yaitu mengurangi pekerja anak, karena kewajiban anak-anak adalah belajar atau sekolah bukan bekerja..”,kata Deden Rumaji. Kepala Dinas Sosial Kab. Bandung Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si mengungkapkan, jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bandung tercatat 22.446 keluarga yang tersebar di 19 kecama-

H. Deden Rukman Rumaji tan dan 164 desa. Sementara jumlah pendamping PKH di Kab. Bandung sebanyak 96 orang ditambah tenaga operator 9 orang. Di Kabupaten Bandung sendiri, PKH Menurut Nina Setiana telah berjalan selama 6 tahun anggaran yang dimulai Thn 2007 lalu. “Dari hasil evaluasi yang telah kami lakukan, Alhamdulillah PKH di Kabupaten Bandung berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang berlak..”,kata Nina Setiana. PKH menurutnya merupakan bantuan stimulant yang diberikan kepada keluarga sangat miskin, agar mereka mampu melaksanakan kewajibannya dibidang kesehatan dan pendidikan. Program ini menurutnya pula khsusus diberikan kepada ibu-ibu atau wanita dewasa dari rumah tangga sangat miskin yang tengah mengurus atau mengasuh anak. Agar penggunaan dana PKH tersebut tepat sasaran, maka para penerima PKH akan didampingi para pendamping yang ditunjuk resmi pemerintah. “ Mungkin perlu saya ingatkan kembali, bahwa dana PKH bukan untuk keperluan konsumtif, namun dikhususkan untuk membiayai kesehatan dan pendidikan..”,tutur Nina Setiana.| PP- 02 |

Belasan Pejabat Lingkup Setda Lakukan Sertijab

BUTUH TEMPAT SAMPAH K3 ternyata masih menjadi macan kertas, masih menjadi mimpi buruk eksekutif dan legelatif Kab. Bandung, buktinya sampah dibiarkan menggunung dengan bau tak sedap, teronggok di depan Jembatan Dayeuh, Kolot perbatasan Kec. Baleendah, Kab Bandung. Foto diambil Selasa 10 Juli 2012.

60 % Pecandu Narkoba Generasi Muda SOREANG - Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip mengungkapkan, jumlah pecandu narkotika di Indonesia kini sudah mencapai 5 juta orang. Data tersebut menurutnya berdasarkan perhitungan Badan Narkotika Nasional (BNN). “Dari jumlah pecandu sebanyak itu, ternyata 60 persen diantaranya adalah generasi muda, angka itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tengah dilanda bencana

Hj.Kurnia Agustina Dadang M.Naser

narkotika...”, tutur Dadang M. Naser dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Drs. H. Yayan Subarna, M.Si ketika membuka Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Narkoba di Gedung KorpriSoreang, Rabu (4/7). Keberhasilan pemberantasan narkoba di suatu daerah, menurut Dadang M. Naser bukan dilihat dari seberapa besar penurunan jumlah perkara yang diproses untuk dipen-

jarakan dalam setiap tahunnya. Ukuran keberhasilan tersebut harus dinilai dari seberapa besar pemahaman terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba. Ia menilai narkotika adalah isu yang kritis dan rumit, bahkan dalam penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Namun harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. “Karena persoalan narkotika, sekarang ini bukan hanya masalah per-

sonal, namun menjadi persoalan nasional yang memerlukan komitmen kuat dari tingkat keluarga, sekolah, organisasi kepemudaan, pemerintah dan penegak hukum untuk memeranginya...”, tandas H. Dadang M. Naser. Pecandu narkoba menurut Dadang M. Naser, merupakan korban dari persoalan narkotika secara nasional, “ oleh karena itu dalam penanganannya harus dilakukan secara manusiawi, sementara

kepada pengedar narkoba perlu dikenakan hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku...”, kata H. Dadang M. Naser. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkotika diikuti sekitar 300 orang peserta yang terdiri pelajar, pengurus KNPI Kecamatan, karang taruna tingkat kecamatan, pramuka, pasangan mojang jajaka, group marching band dan kelompok paduan suara. |PP-05|

SOREANG - Sebanyak 16 pejabat struktural eselon II, III, dan IV lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan Serah Terima Jabatan (sertijab). Sertijab secara langsung disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kab.Bandung, Ir.H.Sofian Nataprawira, MP di Bale KandagaSoreang, Selasa (10/07). Tampak hadir dalam acara itu, Asisten Administrasi Setda Kab. Bandung, Drs.H.Eman Rachim, M.Si, dan sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemkab Bandung. Pejabat eselon II yang melakukan sertijab, diantaranya adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (SDAPE), Ir.H.Kawaludin yang sebelumnya menduduki sebagai Kepala Bagian Koordinasi Sosial kepada Dade Resna, SH yang sebelumnya menduduki Kepala Bagian Hukum d i Setda Kab.Bandung. Sementara posisi Kepala Bagian Hukum di duduki oleh Dicky Anugrah, SH, M.si yang sebelumnya menduduki Kepala Bidang Pariwisata Dispopar Kabupaten Bandung. Pejabat eselon II lainnya adalah Kepala Dinas Bina Marga Ir.H.Agus Nuria Agusanas, M.Si melakukan sertijab kepada Drs.H.Hikmatulqodar Supria, M.Si yang sebelumnya menduduki Kepala Bagian Humas Setda untuk menjadi

Sekretaris pada dinas yang sama. Sedangkan posisi Kabag Humas diserah terimakan kepada Achmad Kosasih, S.Ip yang sebelumnya menduduki Camat Soreang. “Kami berharap dengan kepercayaan pimpinan ini, kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan mampu mensinergiskan komunikasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan masyarakatnya, serta mampu menjalin komunikasi kemitraan yang berimbang dan kondusif dengan rekan-rekan media massa. Kami mohon do’a restu, dan kerjasamanya untuk mewujudkan itu..”, ujar Achmad Kosasih. Dalam kesempatan itu, Sofian Nataprawira meminta segenap jajarannya agar mampu menunjukkan karya yang terbaiknya bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat Kab.Bandung. “Tunjukkan prestasi kerja yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraaan pembangunan daerah..”, ucapnya. Ia pun mengingatkan, jabatan yang dipercayakan dengan segala kewenangan, hak dan kewajiban yang melekat kepadanya merupakan instrument dalam mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki dalam kerangka tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. |PP-06|

TATAR TASIKMALAYA-CIAMIS

4| E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Profesor DR H.Wahyudin Zakarsyi:

Sekolah di Tasikmalaya Dapat 6000 Rehab Kelas TASIKMALAYA,- Kepala Dinas Pemdidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat ‘Prof. DR H.Wahyudin Zakarsyi, hadir di Yayasan Nurul Wafa (Pesantren Gununghideung Tasikmalaya), Jumat . Dalam peresmian Ruang Kelas Baru ( RKB ), pada kesempatan itu hadir pula Bupati Tasikmalaya, H. UU Rizanul Ulum. Kadisdik Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya, para UPTD Pendidikanse- Kab. Tasikmalaya, para kepala sekolah dari tingkat SMP, SMA, SMK serta tokoh masyarakat. Kadisdik Jabar mengatakan, memang semestinya di Priangan Timur Khusus di Kabupaten Tasikmalaya

harus sudah ada universitas. Tapi untuk waktunya belum bisa di pasti kan. “Tapi jangan kawatir. Pak Mentri sudah merespon akan mengadakan universitas di kabupaten ini. Untuk rehab sekolah, akan akan dibangun rehab sebanyak 14.000 ruang kelas se- Jabar, dan untuk Tahun 2012 Kabupaten Tasikmalaya ini diperkirakan sekitar 6000 Rehab Ruang Kelas,” ujar nya . Bupati Tasikmalaya, H.UU Rizanul Ulum mengatakan, merasa bangga mendapat kabar menggebirakan dari bapak Mendiknasbud yang telah merespon akan membukan universi-

tas di Tasikmalaya, dan akan didirikan di Karangnunggal. “Saya masih banyak peluang untuk menjalan kan roda peperintahan di Kabupaten Tasikmalaya dari berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya lebih meningkat guna mencetak anak Bangsa yang pintar dan cerdas,”kata Uu. Bupati dengan Pesantren GunungHideung ini mempunyai ikatan batin yang kuat secara emosional, karena di pesantrenlah tempat menimpa ilmu dan bupati adalah seorang

keluaran pesatntren. Begitu pula menjelang pilkada, dirinya berangkat dari pesantren ini. KH.Asep Moh Saepuloh, Pimpinan Yayasan Nurul Wafa (Sesepuh Pesantren GunungHideung) mengatakan Kepada Priangan Pos, yayasan ini berdiri Akta Notaris 4/1992/AN/ PN yang di dalamnya terdiri dari SMP berdiri tahun 2011, SMA Tahun 2006 , SMK Tahun 2008 dengan jumlah siswa 420 orang pelajar santri, dan tahun ajaran ini diperkirakanmenjadi 700 orang pelajar santri. semuamya di wajibkan mondok ( tinggal ) di Pesantren.

Ketua Paniti RKB, Cep Jam Jam, menambahkan, metode mengajar di lingkungan tersebut selalu menggunakan Bahasa Ingris, serta sehari- hari siswa diwajibkan menggunakan Bahasa Ingris. Masih Kata Cep Jam Jam, siwa Yayan Nurul Wafa Ini, yakni Lia Amelia dan Arista mampu bersaing dengan sekolah umur yang ada di Kota besar di tingkat Jawa Barat dalam lomba memperoleh predikat Best speak. Lia Amelia menjadi juara dan menjadikan perwakilan untuk ikut ke tingkat nasional, ujarnya bangga. |PP-12|

Perguruan PPCS Jadi Anggota IPSI CISAYONG—Ketua KONI Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua IPSI Kabupaten Tasikmalaya Budi Wahyu” Melantik Perguruan Olah Pernapasan Persaudaraan Cahaya Suci ( PPCS ) cabang Al-Fadrisia Tasikmalaya, Sabtu. PPCS ditetapkan menjadi anggota IPSI di Kabupaten Tasikmalaya . Dalam Kesempaten itu hadir ulama besar KH Syeh Muhanad Faturochman M. Ag, sebagi Pemimpin Pesantren AlFadrisia Kabupaten Tasikmalaya , Anggota Koramil daerah Cisayong dan tokoh agama, serta masyarakat Lainya. Ketua KONI Kabupaten Tasikmalaya, H. Edi Suwardiman mengatakan Kepada Priangan Pos, merasa seneng dengan barmunculan generasi yang baru yang ingin memajukan daerah dan melestarikan Budaya Bangsa di biadang Pencak Silat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Perguruan olah Pernapasan Persaudaraan Cahaya Suci merupakan yang ke 60 dari berbagai perguruan di Kbupaten Tasikmalaya. Dengan adaya PPCS di IPSI Kabupaten Tasikmalaya akan menanbah asset atlit dari cabang Olahraga pencak silat yang kedepannya akan mendapatkan pembinaan dari Kepengurusan IPSI di Kabupaten Tasikmalaya. DR. Ir Revino sebagai pem-

bimbing Perguruan Tenaga Olah Pernapasan Persaudaraan Cahaya Suci dalam kesempatan itu mengatakan, PPCS Cabang Al Idridisia merupakan Angkatan ke -11 di Indonesia. Olah raga ini membangun mental dan sepiritual, dengan tujuan berlatih mengendalikan diri dan meguasai diri dari bebagai yang di hadapi, serta memperkuat ke imanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga membamgun tali silaturahmi yang harmonis sesama manusia. “Keterikatan dalam penguasaan tenga olah pernafsaan persaudaraan Cahaya Suci ini meliputi 4 (empat ) aspek yakni; Pencaki Silat Mental Spiritual, Pencak Silat Seni, Pencak Silat Olahraga, Pencak Silat Bela diri. Dalam Perguruan Olah Pernapasan Cahaya Suci berupaya mempelajari siapa aku, untuk apa aku diciptakan oleh Allah SWT dan bagai mana aku mengenal ku.” ujarnya. Yati Selviani Anggota PPCS yang baru rampung ikut berlatih mengatakan, dirinya mengatakan ikut gabung di perguruan PPCS ini banyak sekali manfaat yang di dapatnya, di samping kita Sehat, Kita bisa membantu mengobati orang yang sakit melalui enegi hasil olah Pernafasa dalam latihan. |PP-13|

Jadikanlah Keberhasilan Sebagai Tolak Ukur CIAMIS,- Kegiatan pokok Peringatan Hari Jadi ke-370 Kabupaten Ciamis tahun 2012, diawali dengan ziarah ke makam leluhur Galuh Ciamis yang dimulai ke makam Rd. Adipati Aria Panji Jayanegara yang merupakan Bupati Galuh yang memerintah selama 42 tahun mulai dari tahun 1636 1678. Rd. Adipati Aria Panji, akkhirnya di makamkan di Ciwahangan Imbanagara. Selanjutnya ziarah ke makam Rd. Tumenggung Wira-

dikusumah di Cigadung Imbanagara merupakan Bupati Galuh tahun 1814-1819, selanjutnya rombongan menuju makam Rd. Adipati Arya Kusumadiningrat di Jambansari Ciamis yang merupakan Bupati Galuh tahun 1839-1886 dilanjutkan ziarah ke makam Rd. Adipati Arya Kusumahsubrata di Sukasirna Ciamis, dan terakhir ziarah ke Astana Gede Kawali makam Dalem Singacala selaku penyebar agama Islam. |PP-02|

REL KA MAUT TANPA PINTU :

SDN 4 Sukasari Terima Bantuan Rehabilitasi RK canaan awal untuk merehabilitasi 4 ruang kelas yang telah rusak berat. Termasuk memperbaiki mebeulair-mebeulair tempat duduk siswa yang dianggap sudah rusak. Sekolah ini mendidik 210 siswa, sementara sebanyak 30 persen siswanya termasuk kategori keluarga miskin, namun yang mendapat BSM hanya 15 siswa. Untuk itu, agar bantuan BSM yang selama ini disalurkan terus ditingkatkan untuk membantu siswa. Dalam kaitan bantuan hibah rehabilitasi ini, Nana

Soffiatna, S.Pd bersama Komite Sekolah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Bupati Ciamis yang telah menyalurkan dana hibah, "Kami ucapan terima kasih kepada Kepala UPTD Pendidikan dan Ketua PGRI Kecamatan Tambaksari yang telah banyak membantu dalam proses permohonan bantuan. Mudahmudahan bantuan ini bisa mensukseskan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun di SDN 4 Sukasari," tuturnya. Bantuan rehabilitasi ini diharapkan bisa mendukung

tercapainya Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun. Bisa meningkatkan layanan prima pendidikan di SDN 4 Sukasari, bisa meningkatkan kualitas gedung sekolah dan sarana pendukungnya. Bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. "Kami mohon dukungannya. Kami yakin program bantuan ini bisa tercapai sejalan dengan visi dan misi SDN 4 Sukasari," pungkasnya. |PP-12|

Forum MGMP Adakan Diklat Laboratorium Tingkat SMP SINGAPARNA,- Pendidikan dan Latihan (Diklat ) Untuk Kepala Laboratorium IPA merupakan Implementasi i dari Permendiknas No 26 trahun 2008, kegiatan diikuti oleh 172 orang guru dari masing -masing SMP/ sederajat, seKabupaten Tasikmalaya Jumat, bertempat di Aula SMP Negeri 1 Padakembang. Mamat Adi M.Pd, Kordinator Pengawas ( KORWAS ) mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya sudah tahu dan sudah mebaca dari struktur program. Masih kata Mamat, kegiatan ini sudah diwancanakan satu tahun kebelakang. Guna meningkatkan mutu kinerja guru dengan tujuan, melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan( Diklat ) Kepala Laboratorium diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan, keterampilan dalam hal manjemen laboratorium. Serta meningkatkan kual-

itas pembelajaran praktik, sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik dan lulusan. Alasannya pada tahun 2013 guru harus ter uji kompetensi dan di uji kompetensinya, papar Mamat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padakembang, Drs. H Teddy Suharyadi.M.Pd , data di pinta tidak bersedia berkomentar tentang penyelenggaraan diklat tersebut, karena pihaknya hanya menyiapkan tempat saja.

Ketua Panitia Diklat, Eka Somantri,S.Pd. M.Pd mengatakan kepada Koran Swala, tujuan diadakannya Diklat itu untuk membekali para kepala laboratorium sekolah, agar memiliki standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan PERMENDIKNAS No 26 tahun 2008, tentang kebijakan tentang dedikasi guru, penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Kegiatam digelar selama 3 hari, perserta yang

BANJAR,- TINDAKAN kekerasan kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Kali ini terjadi di STM Pasundan Kota Banjar. Diduga pelakunya adalah oknum guru Tekhnologi Informatika Komputer berinisial OH. Peristiwa pemukulan itu berawal ketika 7 orang siswa pada hari Sabtu tidak mengikuti mata pelajaran oknum guru yang bersangkutan. Dengan bermaksud memberikan sanksi, OH yang masih berstatus tenaga honorer itu, pada hari Senin memanggil ke 7 siswa tersebut berdiri di depan ruangan kelas. Dan sejurus kemudian menurut keterangan beberapa siswa, OH mendaratkan bogem mentahnya pada pipi ke 7 siswa didiknya itu, "Rekan kami ber empat hanya ditampar, tiga rekan kami lainnya dipukul. Bahkan rekan kami yang bernama Mulyana gendang telinga mengalami luka dan bengkak," ujar Dd yang juga salah seorang korban. Ketika mengklarifikasikan pada Drs Juhanda selaku kepala sekolah, sampai saat ini tidak memberi jawaban sama sekali. Sementara itu, dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Banjar, ketika diklarifikasi terkait dengan permasalahan tersebut terkesan menapikan adanya permasalahan, "Nanti akan saya cros check ke sekolah. Saya juga harus mendapatkan keterangan dari pihak sekolah," ujar Engkos yang juga Kabid Dikmen itu. Ironis memang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari adalah satu pepatah bijak, yang mencerminkan begitu sangat berpengaruhnya perilaku seorang guru terhadap perilaku anak didik. Untuk itu, profesi guru adalah profesi yang dituntut punya ketelatenan dan kesabaran yang cukup tinggi. Maklum, tidak semua anak didik mempunyai intelegensi yang sama. Selain itu, latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tentu saja sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap perilaku anak didik. |PP-11|

Prona Jadi Lahan Subur Pungli

Paling tidak sudah seusia Indonesia merdeka (67 tahun) kondisi Rel KA di Jl. Raya Rancasalak, Kadungora, Garut, tanpa pintu lintasan KA. Padahal jalan tersebut termasuk jalur alternative angkutan mudik/balik lebaran cukup ramai. Korban akibat tertabrak KA sudah tidak terhitung, karena sangat seringya terutama kendaraan dari luar kota, yang tidak mengenal medan.***

CIAMIS - UNTUK meningkatkan dan mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun, SDN 4 Sukasari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis saat ini tengah merehabilitasi 4 ruang kelas. Pembiayaannya diperoleh dari bantuan dana hibah dari Pemerintah Pusat melalui APBN TA 2012 sebesar Rp. 306.907.000, pelaksanaannya dikerjakan secara Swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPRRK). Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPRRK) SDN 4 Sukasari ini dibentuk oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dan bertugas sebagai pelaksana pembangunan karena dikerjakan harus secara swakelola. Dalam arti, harus melibatkan partisipasi langsung dengan masyarakat, "Tugas dan tanggungjawab Tim PRRK selain melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, juga harus bisa menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaannya, sehingga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang pendidikan," ujar Kepala SDN 4 Sukasari Nana Soffiatna, S.Pd. Besaran bantuan dalam bentuk hibah TA 2012 ini, dialokasikan sesuai peren-

Oknum Guru Lakukan Tindak Kekerasan

hadir sebanyak 172 Orang dari sekolah setingkat SMP/sederajat se- Kabupaten Tasikmalaya. “ Peserta juga ada dari luar Tasikmalaya yang ikut Diklat, dan semua mendapat sertifikat bagi seluruh peserta,” katanya. Untuk menjadi kepala laboratorium syatarnya harus sudah tet uji serta memiliki sertifikat dari diklat laboratorium tersrbut. Saat disinggung masalah tempat kegiatan dan biaya, Eka

mengatakan, dipilihnya SMPN 1 Padakembang ini karena tempatnya strategis, bisa terjangkau dari arah manapun, tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya transportasi. Biaya setiap peserta Rp 450.000, mereka antusias ikut karena diperlukan uji kompetensi individual. Adapun kebijakan yang diberikan dari sekolah masing- masing itu hak sekolah nya masing masing, ujarnya. |PP-11|

BANJAR,- PEMBUATAN sertifikat tanah melalui Program Nasional (Prona) diduga dijadikan praktek pungli. Padahal, program tersebut oleh pemerintah telah digratiskan. Masyarakat hanya dibebankan untuk menyediakan materai seharga Rp 6.000 sebanyak 6 lembar. Sementara untuk biaya pengukuran, patok, warkah, ditanggung oleh pemerintah. Namun karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan program sertifikat prona, akibatnya berbagai pungutan dianggap hal yang lumrah. Ironisnya, para kepala desa dan kepala keluruhan secara terang-terangan meminta komitmen fee dengan nominal tertentu per bidangnya. Hal inilah yang mengakibatkan panitia prona yang telah dibentuk di tiap-tiap desa maupun kelurahan berani melakukan pungutan liar pada masyarakat. Dengan dalih bahwa adanya pungutan tersebut terlebih dulu dimusyawarahkan pihak panitia dengan masyarakat. Adanya kabar yang membenarkan keterlibatan oknum kepala kelurahan dan kepala desa dalam terjadinya pungutan liar, diakui TK 44 thn warga kelurahan Pataruman, "Memang benar adanya pungutan itu, dan itu bukan menjadi rahasia lagi. Karena semua panitia pasti akan memungut biaya pada masyarakat, termasuk pada program prona tahun 2012 sekarang ini," ujarnya. Lebih lanjut menurut TK, biasanya pungutan liar untuk satu bidang yang dibebankan pada masyarakat ada pada angka kisaran Rp 300.000, sampai Rp 500 000. Tentu bukan Jumlah uang yang sedikit, apalagi bagi masyarakat yang kehidupan ekonominya masih sulit. Sementara itu, menanggapi adanya dugaan MT, oknum Kepala Kelurahan pada Program Prona Tahun 2011 meminta komitmen fee sebesar Rp 40.000/bidang, TK membenarkannya, "Untuk mendapat keterangan jelasnya, Anda bisa tanyakan langsung pada pihak Panitia, karena permintaan besaran komitmen fee diutarakan langsung Pak Lurah pada pihak panitia. Jadi Anda bisa hitung sendiri berapa jumlah komitmen fee yang diterimanya. |PP-15|

TATAR CIANJUR-BOGOR-DEPOK

|5 E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Perkuliahan Kelas Jauh Menuai Tanggapan CIANJUR- DALAM rangka meningkatkan kwalitas pendidikan, saat ini sudah banyak berdiri perkuliahan swasta kelas jauh atau kelompok belajar dari berbagai fakultas. Antusias para Calon Mahasiswa semakin hari semakin meningkat. Di berbagai kelompok diselenggarakan pekuliahan untuk memperoleh sebuah gelar Sarjana (S1) maupun Pasca Sarjana (S2). Memang sangat masuk akal, selain ringannya dana pengeluaran juga kewajiban mereka sebagai PNS tidak terganggu dengan dilaksanakan di pusat perkuliahan yang rata-rata berdomisili di luar daerah. Tapi wajar jika kegiatan tersebut kini banyak menuai tanggapan negatif dari berbagai pihak. Salah satu contoh dari organisasi masyarakat (Ormas) BRAPEMAB yang diketuai oleh Nendi Runendi SE. Pihaknya menilai kegiatan tersebut betul-betul menjadikan ajang bisnis para PNS khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten Cianjur. "Banyak ditemukan perkuliahan kelas jauh yang dikelola para pegawai dan penilik di berbagai tempat. Hal tersebut jelas menggangu kinerja sebagai PNS karena sudah masuk ke ranah bisnis besar, lain halnya dengan mereka para mahasiswa. Alangkah baiknya jika hal tersebut dilakukan oleh non PNS yang mengerti akan manajemen perkuliahan," ujarnya. Ini merupakan tugas penting seorang Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Cianjur serta aparat terkait untuk segera mengawasi serta memantau tempat-tempat perkuliahan kelas jauh yang dikelola oleh para PNS Dinas Pendidikan, sekaligus menindak tegas terhadap mereka (pengelola Red) jika dinilai sudah menggangu kinerja mereka sebagai PNS. Selain itu, sangat penting pemeriksaan secara khusus atas keabsahan legalitas, ijin operasional juga sarana yang dipakai kegiatan. Khususnya bagi para calon mahasiswa senantiasa teliti dan cermat memilih fakultas supaya tidak menjadi korban penipuan. |PP-15|

Ganieta Siswi Berprestasi

Diskominfo Dituntut Bekerja Lebih Professional BOGOR,-DINAS Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor dituntut bekerja lebih professional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) saat memimpin Breafing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Diskominfo Kabupaten Bogor, bertempat di Ruang Serbaguna I Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, "Salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah adalah mengkomunikasikan dan menginformasikan semua hal seiring dengan adanya otonomi daerah, dibentuknya Diskominfo agar aparat kami bekerja lebih professional ditunjang dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Diskominfo Kabupaten Bogor," paparnya. Ia menambahkan, aparat Diskominfo harus menguasai teknologi, kehumasan dan telematika dan harus berani tampil memvisualisasikan apa yang sudah diperbuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk masyarakat, "Tampilkan, visualisasikan apa

yang sudah Pemkab Bogor perbuat untuk masyarakat, Diskominfo harus merekam setiap kegiatan pimpinan daerah, karena hakikat dari pembangunan adalah perubahan dan masyarakat berhak tahu itu semua," tandas RY. Perubahan pembangunan bisa dirasakan masyarakat bila Diskominfo memiliki inisiatif salah satunya membuat proses kumpulan Peraturan Daerah (Perda) yang dicetak secara sistematis, sebar compact disk (CD), buku, semua hal yang dapat diketahui masyarakat secara luas terkait pembangunan Kabupaten Bogor. RY berharap, ke depan Diskominfo Kabupaten Bogor dapat bekerja lebih baik, memperbaiki semua kelemahan yang ada, buatlah keseimbangan antara apresiasi kinerja Pemkab Bogor dengan asumsi atau kritisi masyarakat. "Untuk membangun masyarakat Kabupaten Bogor, jad ilah Juru Penerang yang bekerja sesuai kapasitas agar Kabupaten Bogor lebih maju dan sejahtera di masa mendatang", harapnya. |PP-17|

Konsistensi Wajib Pajak Daerah Perlu Terus Disosialisasikan BOGOR,-PAJAK hiburan di Kabupaten Bogor juga sangat berpotensi. Oleh karena itu, jenis pajak ini juga tidak kalah pentingnya untuk terus disosialisasikan, agar kesadaran dan konsistensi masyarakat tehadap jenis pajak ini terus terjaga. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kab Bogor Nomor 12 tahun 2010 tentang pajak hiburan, dengan pengertian hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pameran adalah seluruh jenis aktifitas untuk memamerkan atau memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran antara lain pameran produk tertentu, hasil pembangunan, satwa, objek wisata hasil rekayasa, hasil keterampilan/keahlian. Golf adalah sewa lapangan golf (green fee) dan/atau arena latihan golf (driving range). Kendaraan bermotor adalah, kegiatan menonton ketangkasan mengemudi kendaraan yang dilaksanakan di dalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang dipungut bayaran, dengan pengertian permainan ketangkasan meliputi

permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang out bound, pint ball, dan sebagainya. Permainan ketangkasan mekanik meliputi seperti pint ball kiddyride, permainan mesin koin, bom bom car, gokar, ATV, dan lain sebagainya. Permainan ketangkasan elektronik adalah permainan ketangkasan yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, computer, dan sejenisnya, juga wisata air termasuk water boom, water park, dan sebagainya. Perda Kab. Bogor nomor 12 tahun 2010 juga menjelaskan tentang pajak hiburan yakni nonton film, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitness center) dan pertandingan olah raga. Dikecualikan dari objek pajak pagelaran kesenian, tari musik, dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan, pameran pembangunan yang diselenggarakan pemer-

intah, objek wisata yang berkenaan dengan peninggalan purbakala, peninggalan sejarah Nasional dan budaya. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dalam masa pajak 1 bulan kalender, dengan besaran tarif bervariasi yakni 10% untuk tontonan film, pagelaran kesenian, tari, hiburan kesenian, pameran, sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, dan sebagainya. Dan 15% untuk jenis hiburan permainan bilyar, bowling, permainan ketangkasan, tarifnya 20% untuk pagelaran konser musik, busana, driving range, (arena latihan golf), serta tariff pajak 25% untuk kontes kecantikan, binaraga, sewa lapangan golf, mandi uap/SPA dan sebagainya. Selain pajak hiburan, pajak parkir di Kabupaten Bogor juga sangat berpotensi dilihat dari letak geografis wilayah kab. Bogor yang cukup luas menyimpan potensi kekayaan alam yang besar, diantaranya kawasan puncak yang menjadi primadona kawasan wisata di kab. Bogor, selain puncak masih banyak daerah lain di kab. Bogor yang juga memiliki keindahan alam.

Kawasan wisata ini menjadi sumber icon pendapatan daerah kab. Bogor diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Dari golongan pajak daerah ini beberapa waktu lalu Pemkab Bogor melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melaunching tentang pajak daerah kepada masyaraat luas di aula gedung serba guna dua. Pajak parkir, dasar hukumnya sesuai Perda No 27 Tahun 2011, pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluaar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang menjadi objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan dan garasi kendaraan bermotor, kecuali penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerin-

tah dan pemerintah daerah, penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, penyelenggaraan parkir oleh kedutaan konsulat, perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik, dan penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan. Disisi lain yang menjadi subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir tarif pajak sebesar 25% dari jangka waktu satu bulan kalender, cara perhitungannya yakni tarif pajak x dasar pengenaan. Contoh pemasukan parkir sebesar Rp10.000.000,-/ bulan, maka pajak yang harus dibayarkan adalah 25% x Rp10.000.000,= Rp 2.500.000. |PP-17|

Sosok Kita Ganieta Pebrianti Utami CIANJUR, (SJB).- KEBANGGAAN yang dirasakan SDN Pasir Hayam Kecamatan Cilaku Kab. Cianjur atas banyaknya Raihan Prestasi seorang siswi yang bernama Ganieta Pebrianti Utami kini pudar, karena putri ke-2 dari pasangan Das Edzen Zaenal Arifin Anwar, M.Si. dengan Siti Asiyah, S.Pd,M.Si itu, kini tiba waktunya meninggalkan sekolah tersebut untuk melanjutkan ke sekolah menengah (SLTP). SDN Pasir Hayam boleh disebut gudangnya prestasi, karena yang diraih siswa-siswi se-wilayah Kec. Cilaku, dari berbagai perlombaan baik tingkat Gugus, Kecamatan maupun Kabupaten Cianjur, itu semua terbukti atas berjejernya ratusan piala yang dipajang di ruangan kantor sekolah. Ganieta Pebrianti Utami merupakan siswi terbanyak menyumbangkan piala bagi sekolah, berawal dari kelas tiga hingga kelas enam siswi tersebut terus menyabet prestasi dari berbagai perlombaan. Kebanggaan terbesar dirasakan pihak sekolah, Orang Tua juga Pebrianti sendiri diantaranya saat jadi Juara ke -1, BIANTARA PUPUH TK Kecamatan thn 2009, atau saat masih duduk di bangku kelas tiga , Juara ke-1, ASAH KAPARIGELAN tingkat Kecamatan thn 2011 (duduk dikelas lima), serta Juara ke II, SOLO tingkat Kecamatan pada tahun 2010 (duduk di kelas empat), "Dengan banyaknya raihan prestasi di sekolah ini, kami sangat bangga. Karena hasil kerja keras semua pihak terutama para guru disini betul-betul membuahkan hasil. Kami harus rela melepas kepergian sang penggawa prestasi yakni Ganieta Pebrianti Utami untuk melanjutkan sekolah, semoga lebih berprestasi lagi dan tercapai semua citacitanya," ungkap Kepala SDN Pasir Hayam, Drs. Sugilar. Prestasi tersebut juga menjadi kebanggan tersendiri bagi kedua Orang Tua Ganieta. Dari puluhan ribu siswa-siswi yang ada di kecamatan Cilaku, anak kedua dari tiga bersaudara itu masuk ke nominasi terbaik peraihan piala, "Selain potensi yang dimiliki anak kami, keberhasilan ini berkat dorongan serta motivasi pihak sekolah. Kami ucapkan terimakasih, semoga SDN Pasir Hayam senantiasa lebih berprestasi lagi dan kami yakin siswa-siswi sekolah ini masih banyak yang mempunyai bakat tersendiri serta bisa lebih membawa nuansa baik sekolah ke tingkat yang lebih tinggi," ungkap sang ayah. |PP-03|

Raden Alex Sandi Ridwan Raih Gelar Sarjana Magister Sains BOGOR,-RADEN Alex Sandi Ridwan dikenal di mata Masyarakat Jawa Barat khususnya Bogor adalah seorang pimpinan yang bijak dan bersahaja. Tak heran 3 tahun silam dalam perhelatan akbar pemilihan Kepala Desa ia terpilih untuk memimpin Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Existensi Raden Alex Sandi Ridwan semakin meningkatkan perubahan disegala bidang. Keberhasilan itu dicapai mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, budaya dan tatanan kehidupan lainnya. Walau demikian, Putra daerah kelahiran Bogor 29 Juni 1974 yang merupakan Kepala Desa termuda di Kabu-

paten Bogor, dan beristrikan Ny Rojanatun serta dianugerahi anak semata wayangnya Raden Keke Murniati ini tak pernah merasa puas hati. Dibawah kepemimpinan Raden Alex, seluruh program yang diamanahkan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Bogor mampu ia selesaikan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ia pun berharap agar pihak pemerintah Kabupaten Bogor terus mendukung pihaknya, terlebih sentul merupakan kawasan dan wilayah yang sangat potensial sehingga diharapkan akan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah. Raden Alex Sandi Ridwan, dua tahun silam telah menge-

nyam sekaligus menyelesaikan studinya di sebuah Universitas Perguruan Tinggi yakni di Universitas Samsul Ulum Sukabumi Jawa Barat dengan raihan gelar Sarjana Ilmu politik (S.Ip). Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Diploma 3 STIAMI Tahun Ajaran 2011/2012 Padjajaran Cabang Bogor juga diselesaikanya dengan baik mendapat Raihan Gelar Sarjana Magister Sains (M.Si) dengan nilai A+ dan telah diwisuda di Balai Samudera Jakarta, 12 Juli 2012. Menurut Raden Alex, Sentul akan dijadikan wilayah alternatif menuju kawasan Bogor T imur, "Diharapkan akan menjadi sebuah cirri

khas tersendiri, sehingga Kami minta dukungan dari semua pihak untuk sepenuhnya mendukung program ini," tuturnya. Disisi lain ia menambahkan, bahwa pada saat ini infrastruktur jalan Rawa Haur sepanjang kurang lebih tiga kilo menuju ke kantor Desa Sentul dalam keadaan rusak parah. "Kami minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk segera meninjau ulang sekaligus merealisasikan pembangunan, karena kalau terus dibiarkan dikhawatirkan keadaan bertambah parah dan akan membuat celaka bagi pengguna jalan," pungkasnya. |Advertorial|

Rayakan Ulang Tahun Ke 38

T

EPATNYA malam Jum'at (30/6), merupakan malam penuh keba hagiaan bagi Raden Alex Sandi Ridwan kepala desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Malam itu diadakan selamatan wisuda sarjana setara (S2) di hotel green Sentul Indah Desa Tangkil Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor. Acara diawali dengan pembacaan doa oleh sesepuh Desa Sentul H. Isak dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng yang dihadiahi istri tercintanya Ny. Rojanatun, dan anak semata wayangnya Raden Keke Sri Murniati. Sekaligus Raden Alex Sandi Ridwan juga menghadiahi tumpeng pada seluruh tamu dan undangan termasuk kepada

sejumlah awak media. Acara yang meriah tersebut diadakan di hamparan tepi kolam renang hotel green sentul indah serta dihadiri oleh seluruh tokoh dan masyarakat sekaligus pejabat RT dan RW, sesepuh Desa Sentul serta para kerabat, yang dimeriahkan oleh lantunan musik dengan para penyanyi yang berparas cantik nan ayu. Raden Alex Sandi Ridwan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu dan undangan yang sudah meluangkan waktu dalam menghadiri rangkaian acara ini. Ia juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena hingga usianya ke 38 tahun, dapat terus melanjutkan

kepemimpinannya sebagai kepala Desa Sentul. Namun ia terus berharap kepada seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama memberikan sumbangsihnya demi ke depan Sentul akan lebih baik dan maju, terlebih sentul merupakan icon Kabupaten Bogor, "Pada malam ini saya merasa bersyukur karena dapat berkumpul dengan keluarga besar Almarhum H. Rojai Ridwan ayahanda saya, dan para rekan sejawat yang hadir di tempat yang indah ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia saya yang semakin matang cara melangkah, berfikir mengambil keputusan dan kebijakan ke arah yang lebih baik serta bermanfaat bagi kemaslahatan khususnya ma-

syarakat sentul," tuturnya. Di tempat yang sama, Sekretaris Desa Sentul, Dedy, mengatakan, kami sekeluarga beserta seluruh staf dan jajaran pemerintahan Desa Sentul menyampaikan sekaligus mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke 38 kepada kepala Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dan kami mendoakan semoga karirnya ke depan semakin gemilang. Badrudin salah satu tokoh pemuda sentul menyampaikan, semoga raihan gelar magister sains, yang telah dicapai Raden Alex Sandi Ridwan akan menjadi pemicu jenjang karirnya ke depan sekaligus membawa perubahan sentul yang signifikan. |Advertorial|

OPINI

6| E-MAIL: [email protected]

Diterbitkan oleh :

Berdasarkan UU Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999 PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI ASKUR RIFAI

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Pantura + Priangan = JAWA BARAT

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Oleh : Dadang Hendrayudha

RIANTO MURADI DEWAN REDAKSI ------------------------------------, ----------------------------, REDAKTUR PELAKSANA --------------------------------------PEMIMPIN PERUSAHAAN Wawan LAYOUT Wawan Setiawan (Wandoy) SIRKULASI Heri KONSULTASI HUKUM KANTOR REDAKSI: Jl. Singaperbangsa ---------------------Bandung E-mail : [email protected] KANTOR TATAUSAHA/IKLAN/SIRKULASI : Komplek Batu Indah I Bandung Rekening -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERAGAMAN budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat cukup menarik. Misalnya daerah yang berada di sepanjang pantai utara (Pantura) mulai Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, sebagian Subang dan Karawang, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan daerah Priangan, seperti Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar maupun Sumedang. Begitu pula Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Keragaman budaya sebagai suatu kekuatan social society dan society social di provinsi yang berpenduduk terbesar di Indonesia yakni 43.021.826 jiwa dengan luas wilayah daratan 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km (data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2010). Sebagian besar penduduknya adalah Suku Sunda yang berbahasa Sunda. Di beberapa kota di pesisir ut-

ara (Pantura) menggunakan bahasa Jawa dialek Cirebon. Sedangkan daerah perbatasan DKI Jakarta, meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor dan Kota Depok bagian utara menggunakan Bahasa Melayu dialek Betawi. Jawa Barat beriklim tropis dengan suhu 9C di Puncak Gunung Pangrango dan 34C di Pantai Utara. Curah hujan ratarata 2.000 mm per tahun. Secara geografis, terletak pada posisi 5o50' - 7o50' Lintang Selatan dan 104o48' - 108o48' Bujur Timur. Batas wilayah Jawa Barat, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta, timur dengan Provinsi Jawa Tengah, selatan dengan Samudra Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Secara administratif terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, 520 kecamatan, 5.245 desa dan 626 kelurahan. Sejak Indonesia merdeka, Provinsi Jawa Barat pernah dipimpin 12 orang gubernur. Pertama adalah Mas Sutardjo Kartohadikusumo Tahun 1945 dan sekarang H. Ahmad Heryawan periode 2008 2013. Tanggal 24 Februari 2013 masyarakat Jawa Barat akan memilih calon pemimpinnya dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Diantara publik figur, penulis tertarik dengan statement DR.

H. Irianto MS Syafiuddin atau panggilan akrabnya Kang Yance : "Bersama Rakyat Berkarya Membangun Jawa Barat"` merupakan kunci keberhasilan pembangunan di Jawa Barat yang dilandasi kokohnya nilai-nilai agamis, terintegral dan tidak ada dikotomi antara masyarakat Pantura dan Priangan. Tak heran, berbagai kalangan mengapresiasi statement Kang Yance. Representasi keragaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Pantura dan Priangan pada hakekatnya dapat mempercepat akselerasi Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat yang meliputi bidang

pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pembangunan Jawa Barat tidak akan tercapai tanpa didukung kondusifitas, stabilitas dan sinergitas antar masyarakat satu daerah dengan daerah lainnya maupun Pemerintah Provinsi Jabar dengan rakyatnya. Bahkan pemikiran mantan Bupati Indramayu selama dua periode (2000 - 2005, 2005 2010) dinilai sebagai kecerdasan intelektual seorang pemimpin yang visioner, inovatif dan progresif untuk menjaga nilai-nilai luhur tradisional dan komitmen filosofi kebajikan di Jawa Barat yang agamis serta memiliki falsafah sosial :

Silih Asih, Silih Asah dan Silih Asuh. Keragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat merupakan suatu kekuatan. Masyarakat di Pantura dan Priangan tetap "sedulur", "sadulur", sa-gubernur (saudara satu wilayah Provinsi Jawa Barat). Kendati konstalasi politik menjelang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013 diprediksi akan meningkat, namun hubungan sosial kemasyarakatan yang selama ini dibangun dengan mengedepankan keharmonisan jangan sampai tercederai. *) Penulis Pemerhati Sosial Tinggal di Kuningan.

Reformasi Pelayanan Publik Dalam Kerangka Good Governance di Indonesia

Sorot |

Prediksi ‘Pasar Gelap’ di PSB-2012 SEJENAK saya kembali membuka dan mencoba memamahi lebih dalam UUD’45, BAB XIII tentang Pendidikan, disana pada Pasal 31, Ayat (1) menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Yang menjadi menarik dan membuat saya bingung ketika mencoba menterjemahkan arti Pasal 31 ayat 1 UUD’45 itu, terutama versi saya, terutama bagi warga miskin yang akan meRianto Muradi neruskan pendidikan yang lebih tinggi, rasanya berat sekali. Sekolah gratis atau sekolah murah agaknya masih sekadar alat kampanye, bagi kepentingan orang-orang tertentu, terutama kepentingan politik penguasa. Percaya atau tidak, kabar santer dan praktik jual-beli kursi pelajar cukup marak di tengah ramainya ‘pasar’ gelap penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2012/2013. Para pelaku pasar gelap dikabarkan terlebih dulu menggunakan girik berwajah katabelece (beberapa media massa harian Bandung sempat mengabarkan hal ini), baik yang dilakukan oleh oknum LSM, oknum parpol, juga kabarnya tidak sedikit oknum kuli tinta. Akibatnya, mudah ditebak hand phone (HP) dari puluhan, bahkan ratusan milik para kepala sekolah memilih tiarap (dimatikan), alasannya banyak dikejar-kejar mimpinya para oknum bisnis PSB. Matinya HP milik para kepsek tersebut sempat menyulitkan komunikasi antara manajemen Disdikbud/Disdik ( kota/kabupaten) atau pun para kuli tinta yang mengejar up date terakhir perkembangan PSB, baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK. Pasar gelap PSB, dikabarkan membuka lembaran baru bisnis PSB tahunan, yang angkanya cukup membuat geleng-geleng kepala bagi keluarga miskin. Untuk dapat memesan sebuah kursi bagi pelajar SD kabarnya aada yang mematokantara Rp 2-6 juta, untuk kursi siswa baru SMP diatas Rp 5 juta, untuk SMA ada yang dikabarkan mencapai harga pasar tertinggi (HET) Rp 40 juta. Walaualam. Kembali ke UUD’45, bagaimana nasib warga miskin yang hati kecilnya hanya bisa menangis ketika disebut angka jutaan rupiah, sekadar memasuki pasar baru di PSB. Jangankan biaya jutaan rupiah, untuk memenuhi kebutuhan sembako menjelang Ramadhan pun sudah pusing tujuh keliling, apa lagi menghadapi mimpi buruk bagi akan dn keturuannya yang tidak pernah bisa mentas dari kemiskinan dan kebodohan. Langkah gontai warga miskin juga dihadapkan keraguan paska lulus sekolah, masihkah bisa memasuki dunia kerja yang juga harus mampu menerobos biaya ‘Sponsor’. Karena untuk melamar di pabrik tektil saja kabarnya harus merogoh kocek hingga Rp 3 juta, apa lagi memasuki pekerjaan formal seperti PNS, TNI, Polri, perbank-kan, kabarnya juga harus menyiapkan uang sponsor yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Untuk masuk pasar mahasiswa kedokteran, kabarnya ada universitas yang mematok ’sponsor’ mulai Rp 250 juta, Rp 350 juta hingga Rp 450 juta. Bagi warga miskin cita-citanya pun harus dibatasi, jadilah tukang Ojeg modal Rp 500 ribu untuk modal uang muka kredit Sepeda motor. Mari sekolah sekuatnya saja, selamat belajar. Rianto Muradi, wartawan Priangan Pos

B

anyak orang menjelas kan konsep good gov ernance secara berbe da tergantung konteksnya, ada dua konteks utama dalam konsep good governance, yaitu Konteks pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan konteks Demokratisasi. Dalam konteks pemberantasan KKN, good governance diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktikpraktik KKN, sedangkan dalam konteks demokratisasi, good governance lebih diartikan sebagai pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara, masyarakat sipil dan mekanisme pasar (swasta), sehingga dapat terbangun check and balance dan menghasilkan sinergisitas antara ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Welfare State). United Nations Development Programme (UNDP) memberi definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta (dunia usaha), dan masyarakat (society). Sedangkan LAN-RI mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Pada tataran ini good governance berorientasi pada dua hal, yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan na-

sional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, terdapat tiga karaktaristik yang melekat pada good governance, yaitu: 1) adalah memberi ruang bagi sinergi antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah (sipil dan mekanisme pasar), 2) Terkandung nilainilai yang membuat pemerintah dapat secara efektif mewujudkan kesejahteraan bersama (efisiensi, keadilan dan daya tanggap). 3) Bebas dari praktek KKN dan berorientasi pada kepentingan publik. Dari ketiga karakteristik tersebut maka akan mampu mewujudkan Transparansi, Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Publik. Lalu apakah Pelayanan Publik itu? Dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum (Lay, 2002). Definisi lain menyebutkan Pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Sedangkan menurut KepMenpan No. 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Umum disebutkan Pelayanan Publik/Umum adalah Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik dideskripsikan pula sebagai pemberian

OLEH: M. BENA AJI SATRIA layanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik tertentu atau kepentingan publik. Pelayanan Publik pun dibagi lagi menjadi 3 Aspek sentral, yaitu: 1) Pelayanan Administrasi yang meliputi Kependudukan (KTP, Sertifikat Lahir, dsb), Perizinan (seperti IMB, Izin Trayek, Izin Reklame dsb). 2) Penyedian Barang Publik seperti Perumahan Rakyat, Irigasi, Jalan Raya dsb. 3) Penyedian Jasa Publik yang mencakup Pelayanan, seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebersihan, Pemakaman dll. Pentingnya perhatian terhadap pelayanan publik itu berjalan seiring dengan menguatnya isu Demokratisasi, HAM, Globalisasi & Perdagangan Bebas serta UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Desentralisasi & Otonomi Daerah). Lalu seperti apakah wajah dan kondisi pelayanan publik di indonesia saat ini? Islamy (1998) berpendapat birokrasi dan pelayanan publik di kebanyakan negara berkembang termasuk Indone-

sia cenderung bersifat patrimonialistik: tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak objektif, menjadi pemarah dan reaktif ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif. Guna merespon stigma negatif terhadap birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia, birokrasi perlu melakukan beberapa langkah reformasi dalam hal sikap dan perilakunya, yang antara lain: (a). birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan; (b). birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat d iserahkan kepada masyarakat); (c). birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni : pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu; (d). birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan; (e). birokrasi harus mampu dan

mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif. Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah merespon kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparatur yang benar-benar memiliki kemampuan (capability), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency). Oleh karena itu, untuk merealisasikan kriteria ini Pemerintah sudah seharusnya segera menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja birokrasi professional yang mampu menguasai teknik-teknik administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada peraturan (rule oriented) tetapi juga pada proses pencapaian tujuan (goal oriented), dan selanjutnya sebagai langkah dan usaha untuk mewujudkan good governance & clean government yang dicita-citakan. Penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP-UNPAD

Box Redaksi biro Jabar Wartawan PRIANGAN POS tercantum dalam BOX REDAKSI, yang TIDAK tercantum dalam BOX REDAKSI BUKAN wartawan kami

ASPIRASI MASYARAKAT

|7 E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Unek-unek

BAGI pembaca yang memiliki unek-unek apa saja, silakan kirim surat ke alamat redaksi dengan disertai kartu identitas yang masih berlaku. Atau bisa juga melalui SMS ke Nomor 0813 xxxxxxxx atau 0812 xxxxxxxx Jangan lupa cantumkan nama jelas dan alamat yang lengkap.

Bolehkah Dana BOS Dipakai Buat Piknik? Tolong tanyakan pada pejabat berwenang bolehkah dana BOS dipakai piknik ? Sebab guru-guru dan Kepsek yang ada di Gugus XIV Kecamatan Baleendah besok mau piknik ke Ancol. 087825891xxx

Pendidikan Gratis Nol Besar Pa Gubernur Jawa Barat pernah menjanjikan pendidikan gratis hingga tingkat SMA. Buktinya mana, nol besar? Setiap tahun ajaran baru, orang tua dipusingkan oleh biaya masuk sekolah yang makin besar. Orang tua harus menyiapkan uang jutaan hingga puluhan juta. Tidak hanya terjadi di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung juga terjadi hal yang sama. 085624577xxx

Jalan Sapan Majalaya Beuki Bajred SETIAP hari saya melewati jalan Sapan Majalaya, hampir sepanjang jalan tersebut kondisinya semakin hari beuki bajred. Tolong agar mendapat perhatian karena sangat membahayakan para pengguna jalan. 089652025xxx

Masuk SMP Harus Bayar Seragam plus LKS SERAGAM dan LKS masih jadi dalih paling ampuh bagi SMP Negeri yang ada di Kabupaten bandung untuk melakukan pungutan kepada calon siswa barunya. Apakah hal tersebut diperbolehkan oleh aturan ? 085222281xxx

Kinerja Guru Sertifikasi "Teu Eucreug" MOHON disampaikan kepada yang berwenang, begitu banyak kepsek yang menyalahgunakan dana BOS dan begitu banyak guru yang sudah mendapat tunjangan sertifikasi tapi kinerjanya "teu eucreug". 08782589xxxx

Guru Tos Disertifikasi Damelna Asal-Asalan Sadayana Guru Agama di Baleendah tos disertifikasi, kantun sim kuring nu teu acan. Naon hartosna sim kuring teras ningkatken kinerja? Padahal seueur nu tos disertifkasi (Guru PAI + Guru kelas) damelna asal-asalan. Naha naon nu janten penilaian padahal S1 ? Ah eta mah sakadar salembar kertas ! Punten we abdi kehel ka system. 08211747xxxx

Guru Terancam Diusir dari Rumah Kontrakan TOLONG disampaikan kepada PB PGRI, masih ada anggotanya yang sudah 30 tahun setia membayar iuran tapi sampai kini belum punya rumah, bahkan terancam diusir dari rumah kontrakan karena tidak sanggup bayar uang kontrakan. 08211747xxxx

DPC Ormas BBC Kecamatan Lengkong adakan Gebyar Seni dan Bazar

Ketua DPD BBC Kota Bandung Mugi Sudjana, menyematkan tanda Paspam BBC

BANDUNG,-KEPEMIMPINAN adalah sebuah amanah yang harus ditambah dengan fatonah dan sidik. Demikian dikatakan Sekjen DPP Ormas BBC Provinsi Jawa Barat Drs. H.Nana dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun DPC Ormas BBC Kecamatan Lengkong ke-1 tahun yang diadakan di halaman parkir Gedung PSSI Kota Bandung, Minggu. Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ormas BBC Kecamatan Lengkong yang ke-1 Tahun tersebut dihadiri oleh Sekjen DPP Ormas BBC Provinsi Jawa barat Drs. H.Nana, Ketua DPD BBC Kota Bandung Mugi Sudjana, ketua Paguyuban Pamanah Rasa R.Deni, dan para Ketua DPC serta Pengurus Ormas BBC se kota Bandung, Muspika Keca-

matan Lengkong serta masyarakat simpatisan. Diharapkan Nana, ke depan ada putra-putra daerah dari anggota BBC yang menjadi pimpinan dengan kaya ilmu, kaya harta, dan kaya ibadah, sehingga dalam memimpin sebuah organisasi tidak selalu minta bantuan pada pihak lain, tapi dengan kemampuan yang ada dapat diaplikasikan dengan baik dan maksimal. Ketua DPD Ormas BBC Kota Bandung Mugi Sudjana dalam sambutannya mengatakan, bahwa kader-kader BBC banyak yang mampu, untuk itu melalui program yang sedang berjalan dan program yang akan dilakukan seperti pemeliharan melalui keperdulian terhadap lingkungan hidup, penggalian Sumber Daya Manusia melalui kemampuan

yang ada di masing-masing individu anggota BBC, selain itu penjalinan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan pemerintah dengan pihak BBC harus berjalan dengan harmonis dan sinergis, sebab tanpa bantuan masyarakat khususnya dan pemerintah pada umumnya sebaik apapun program BBC tidak akan dapat berhasil dan terwujud dengan baik. Sementara itu, Ketua DPC Ormas BBC Kecamatan Lengkong Ade Sutisna BSc mengungkapkan, bahwa di Ulang Tahun yang ke-1 ini BBC Kecamatan Lengkong ingin memberikan sesuatu pada masyarakat melalui soliditas dan dapat bekerjasama dengan semua pihak melalui program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang

sama, Camat Lengkong Dra. Hj.Susi Susianti dalam sambutannya mengatakan, bahwa di Ulang Tahun ke-1 ini diharapkan Ormas BBC dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sebab BBC mempunyai histories yang dalam dengan karya-karya nyata, dan diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada melalui pelatihanpelatihan, serta pihaknya akan memfasilitasi apabila program BBC yang memerlukan bantuan pemerintah. Dalam acara tersebut dilakukan penyematan dan pelantikan Pasukan Pengaman (Paspam) BBC Kecamatan Lengkong oleh Ketua DPD Ormas BBC Kota bandung Mugi Sudjana yang diakhiri dengan hiburan acara gebyar seni dan budaya serta bazar. |PP-04|

MAJAKUNING

8| E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Wisata Ramadhan Bersama Gubernur KUNINGAN,-GUBERNUR Jawa Barat, Ahmad Heryawan, ngabuburit barengmasyarakat Kuningan pada acara Wisata Ramadhan, tepatnya di Open Space Galeri (OSG) Linggarjati, Kabupaten Kuningan, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu tampak hadir, Bupati Kuningan, Aang H Suganda, S.Sos, Wakil Bupati Kuningan Momon Rochmana, MM, Ketua DPRD Kuningan Acep Purnama, SH. MH, Dandim 0615 Kuningan Letkol Kav Sugeng Waskito Aji S.Ip, Kapolres Kuningan Wahyu Bintono HB, SIK. "Kegiatan wisata ramadhan ini ditujukan untuk silaturahim antara pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama masyarakat Jawa Barat, yang kali ini dan yang pertama diselenggarakan di Kabupaten Kuningan dan akan dilanjutkan ke Kabupaten Garut, Purwakarta dan terakhir Bandung", ujar Ahmad Her-

yawan. Ahmad Heryawan yang biasa disapa Kang Aher ini juga menyampaikan beberapa informasi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Kuningan, mengenai bidang pendidikan dan kesehatan, "Kriteria yang pertama, saya ingin anak-anak terdidik dengan baik, pendidikan di Jawa Barat di murahkan bahkan digratiskan. Sehat dan bugar itu salah satu kriteria wajah masyarakat Jabar. Kriteria lainnya adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Yaha Esa dan masuk surga bersama-sama," ucap Aher. Pada acara wisata ramadhan kali ini juga dimeriahkan dengan hiburan dari grup band terkenal asal kota Sukabumi yang digawangi oleh sang vocalis, Teguh, yaitu Pagetoz Band, dengan membawakan lagu-lagu religi. Selain itu, acara ngabuburit bareng Ahmad Heryawan, menyempatkan d iri untuk

Wabup Sesalkan PNS Mesum

Drs. H. Momon Rochmana, MM KUNINGAN,- WAKIL Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM, menyesalkan adanya perbuatan mesum yang d ilakukan dua orang oknum PNS di kawasan Bumi Perkemahan Palutungan, Cigugur, Kabupaten Kuningan. Perbuatan kedua oknum tersebut terbongkar setelah warga setempat melakukan penggerebekan. Wabup bersama BKD akan memproses dan membahas sanksi yang akan diberikan kepada kedua oknum PNS dimaksud. Menurutnya, prosedural harus dijalankan sesuai tahapan-tahapan pemeriksaan, "Mereka akan dikenakan hukuman oleh tim yang dibentuk BKD terkait pelanggaran disiplin. Nanti BKD akan membahas BAP (berita acara pe-

meriksaan, red) yang akan menghasilkan rekomendasi hukuman untuk pasangan oknum PNS yang diduga mesum," katanya. Ia dengan tegas menyatakan, dua oknum PNS telah mencoreng Korps Abdi Negara karena melakukan perbuatan tidak senonoh dan sangat memalukan. Momon berharap perbuatan seperti itu tidak terulang lagi karena PNS merupakan pelayan masyarakat dan menjadi teladan bagi masyarakat serta harus menjunjung tinggi norma sosial, budaya dan hukum, "Harus diakui, PNS juga manusia, pasti tidak akan lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Seharusnya menjadi contoh yang baik di masyarakat," tuturnya. Kedepan ia berharap tidak terulang kembali. Oleh karena itu, BKD dan Korpri harus membangun citra dan kinerja PNS yang profesional. Selama pegawai pemerintahan ada, maka program pencegahan itu harus selalu dilakukan secara terus menerus. Ini demi meningkatnya profesionalisme PNS di Kuningan, "Kami juga berharap agar masyarakat tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai perilaku PNS secara umum. Saya yakin masih banyak PNS di Kuningan yang berbuat sangat baik demi kemajuan dan perkembangan daerahnya," pungkasnya. |PP-23|

memberikan hadiah kepada peserta pemenang festival ramadhan. Usai acara ngabuburit, rombongan Guber-

nur Jabar serta pejabat Pemerintah Kuningan menuju pendopo untuk buka bersama dan dilanjutkan taraweh kelil-

ing (Tarling) di Mesjid Agung Syiarul Islam yang merupakan bagian dari rangkaian wisata ramadhan. |PP-03|

Kades Cipancur Dipolisikan KUNINGAN,-Buntut dari ketidakpuasan warga terhadap pemerintahan Desa Cipancur terkait galian C, puluhan warga Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan melaporkan Kadesnya, Samsudin ke Mapolsek Cidahu, Jum’at (27/7). Warga polisikan kades Cipancur terkait terkait ketidakjelasan dana kompensasi galian C yang telah di berikan perusahaan Galian C ke pemerintahan Desa Cipancur. Salah seorang koordinator warga Desa Cipancur, Joko kepada Kuningan News mengatakan, dirinya bersama puluhan warga perwakilan tokoh masyarakat, tokoh ulama dan tokoh pemuda Desa Cipancur berangkat ke Mapolsek Cidahu sekitar pukul 11.30 hari Senin (23/7). Hal ini, untuk melaporkan Kepala Desa Cipancur Samsudin, terkait

ketidakjelasan dana kompensasi galian C yang telah di berikan oleh perusahaan Galian C ke pemerintahan Desa Cipancur. “Selain ketidakjelasan dana kompensasi galian C, Kepala Desa Cipancur juga tidak menepati janji atas kesepakatan bersama yang sudah disepakati di kantor Kecamatan Kalimanggis,” terangnya. Selain itu kata Joko, banyak kegiatan yang tidak jelas dari kepala Desa. Diantaranya, pembangunan Mesjid desa yang tidak pernah selesai, sumbangan untuk sarana olahraga tidak jelas, retribusi parkir tidak jelas dengan alasan di bagikan kepada pihak kepolisian dan kepala desa, serta pembayaran sewa jalan dari pihak perusahaan galian C sebesar 4,5 juta yang tidak jelas. “Di Mapolsek Cidahu, kami langsung di temui oleh

Kapolsek Cidahu AKP Yayat Hidayat dan langsung menanggapi laporan warga Desa Cipancur ini,” ujarnya. Pihak Mapolek lanjut Joko, telah berjanji akan memeriksa Kepala Desa Cipancur dengan menerjunkan tim Tipikor. Tidak hanya itu, warga Desa Cipancur dihimbau oleh Kapolsek untuk mengumpulkan tanda tangan warga sebagai pernyataan ketidakpuasan warga masyarakat Desa Cipancur terhadap pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa. “Saat ini, kami sedang mengumpulkan tanda tangan dari tokoh masyarakat, tokoh ulama dan tokoh pemuda, hasilnya mencapai ratusan tanda tangan terkumpul. Ini bukti bahwa masyrakat Desa Ciapancur merasa kecewa terhadap Kepala Desanya,” pungkasnya. |PP-27|

Dinsosnakertrans Melakukan Pemeriksaan Penyandang Cacat MAJALENGKA,-DINAS Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka lakukan pemeriksaan kesehatan tubuh dan psikologi bagi penyandang cacat di Kecamatan Sukahaji sekaligus melakukan deteksi dini terhadap penyakit yang mungkin dideritanya. Pada pemeriksaan kesehatan tersebut, Dinas Sosial menghadirkan setidaknya 15 dokter umum dan dokter spesialis mata, ortipedi, dalam serta psikolog dan dokter penyakit dalam. Sayangnya tidak seluruh penyandang cacat dan gejala cacat tubuh bersedia hadir di tempat pengobatan tersebut, dengan alasan malu dan tidak percaya diri bertemu banyak orang. Sehingga berdasarkan data yang ada hanya sekitar 98 orang saja yang datang berkunjung untuk memeriksakan dirinya. Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka H.Eman Sulaeman, kegiatan tersebut sedianya diharapkan bisa dikunjungi masyarakat penyandang cacat atau masyarakat yang kemungkinan memiliki gejala tersebut agar tingkat kecacatannya bisa segera dide-

teksi dan diatasi, “Dokter yang dihadirkan selain dokter umum, ada dokter mata, psikolog, ortopedi, THT, jiwa, penyakit kulit dan lain-lain. Kita semua ingin sehat,” ungkap H. Eman. Selain memberikan pengobatan, pihaknya juga memberikan bantuan berupa tongkat dan alat bantu lain yang diperlukan oleh para penyandang cacat. Karena ada diantara mereka yang tak mampu berjalan namun kondisi tubuhnya sebenarnya sehat, sehingga terhadap warga seperti itu butuh bantuan tongkat agar mampu berjalan. Ada juga diantara mereka yang ternyata mengalami gejala kebutaan, sehingga terhadap orang tersebut harus segera diberikan pengobatan sebelum menderita penyakit permanent atau gangguan kejiwaan dan kurang peercaya diri. Ada pula yang mengalami gangguan syaraf tangan dan kaki sehingga tak mampu berdiri atau memegang dengan kuat, bahkan mengenakan baju saja tak mampu. Orange seperti ini perlu terapi, “Kita ingin meski mereka menyandang cacat tubuh tapi harus tetap berdaya paling tidak untuk dirinya sendiri, tidak perlu

Puluhan warga desa Cipancur saat melaoprkan Kades Cipancur di Mapolsek Cidahu.

Bentuk Pansus Pemkab Kirim Secarik Kertas KUNINGAN,-PEMBENTUKAN Panitia Khusus (pansus) hasil Rapat Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kuningan untuk menindaklanjuti 8 buah raperda yang telah disampaikan bupati, ternyata diabaikan eksekutif. Perwakilan dari Pemkab Kuningan atau eksekutif tak seorangpun yang hadir. Bahkan pimpinan dewan hanya menerima secarik kertas yang berisi nama-nama perwakilan eksekutif terkait pembentukan pansus dimaksud. Ketua DPRD Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH, mengatakan, hal itu baru pertama kali terjadi di DPRD Kuningan, "Saya menyayangkan sekali karena pembentukan pansus 8 raperda tidak dihadiri satu orangpun perwakilan eksekutif. Padahal banmus DPRD Kuningan sudah mempersiapkan agenda tapi kami hanya menerima secarik kertas yang berisi nama-nama perwakilan dari eksekutif, sehingga menuai protes anggota DPRD Kuningan," ujarnya. Kendati demikian, Acep dapat memakluminya dan rapat Banmus tetap berjalan. Ia sangat menyayangkan hal itu harus terjadi, karena dari sisi etika seharusnya perwakilan dari Pemkab itu wajib hadir dalam rapat Banmus. Apalagi agenda tersebut sangat penting karena menyangkut penetapan orang sebagai anggota Pansus dan kemitraan dengan eksekutif. Kemitraan dengan eksekutif yang dimaksud karena dalam Pansus menempatkan dinas-dinas terkait, apalagi kedelapan raperda tersebut merupakan usulan dari eksekutif. Menurutnya, dari 8 buah raperda, hanya satu yang diusulkan DPRD Kuningan yakni tentang zakat, "Mudahmudahan ini yang pertama dan terakhir. Ke depan kami tidak berharap terulang kembali. DPRD Kuningan tetap konsisten membangun

H. Acep Purnama, SH, MH kondusifitas daerah," katanya. Menyikapi persoalan itu, ia akan menyampaikan kepada Bupati Kuningan agar yang bersangkutan bisa mendapat teguran dari bupati sebagai pimpinannya, "Insya Allah, saya akan menyampaikannya kepada Bupati agar bisa menegur jajaran eksekutif lainnya yang tidak menghadiri rapat Banmus tadi," katanya. Ke 8 raperda terbentuk pansus I yang dipimpin Nuzul Rachdy SE (Fraksi PDIP), didampingi Wakil Ketua Drs. Wawan Supratman (F-Reformasi/PKB) dan Sekretaris Hj. Ade Hasanah, SE, MSi (F-Gokar). Pansus tersebut membahas 4 buah Raperda retribusi, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSIA Linggarjati Kuningan. Sedangkan Pansus II dinahkodai Drs. H. Ending Suwandi, MM (F-Golkar), Wakil Ketua Toto Tohari, SE (F-PDIP) dan Sekretaris Rahmat Sahuri (F-PAN) yang membahas 5 buah raperda, yaitu tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Penyelenggaraan Kearsipan. Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah atau Prolegda. |PP-22|

Aset Daerah Potensi Besar Hasilkan PAD

MAJALENGKA - Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar. Hal tersebut dikatakan Bupati Majalengka H. Sutrisno, SE, M.Si pada acara pencanangan inventarisasi barang milik daerah di gedung Yudha Karya Abdi Negara, Senin (16/7). “Pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam pasal 1 (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tidak saja sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset,” ujarnya. Menurut Bupati pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, asset merupakan potensi besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). “Jangan sampai keberadaan asset ini menjadi paradoks dalam upaya meningkatkan PAD, artinya kita

berupaya mencari sumber PAD kemana-mana sementara potensi besar yang sudah jelas ada pada kita tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya. Bupati mengatakan inventarisasi barang milik Pemkab Majalengka merupakan langkah nyata yang ditempuh oleh Pemkab Majalengka dalam upaya menertibkan asset daerah yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat penatausahaanya dianggap belum tertib. “Inventarisasi barang milik daerah merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam rangka penertiban barang milik daerah untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Majalengka wajar tanpa pengecualian (WTP),” imbuhnya. Lebih lanjut Bupati mengungkapkan inventarisasi barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penataan aset yang dimulai dengan penyusunan rancangan. |PP-20|

Kunker DPRD Kulon Progo Diterima Kurang Layak KUNINGAN,-KUNJUNGAN kerja (kunker) DPRD Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta ke DPRD Kab. Kuningan, ternyata diterima kurang layak karena kedatangan mereka hanya disambut dua orang anggota DPRD Kuningan, yaitu Ketua Komisi D, Drs. H. Ending Suwandi, MM dan Ketua Komisi B, Yudi Moh Rodi. Sedangkan dari pihak eksekutif atau Pemkab Kuningan, nampak hadir Sekretaris Disdikpora, Agus Sadeli, MPd dan Sekretaris Dispenda Lugina Bambang Marhaen, MSi. Sedangkan Kabag Tata Pemerintahan tidak hadir karena baru saja dimutasi. Pertemuan berlangsung di ruang Banmus DPRD Kuningan. Anggota DPRD Kulon Progo yang merupakan pansus tiga buah raperda nampak terlihat sedikit kecewa karena harapannya untuk bertemu perwakilan Komisi A DPRD Kuningan sia-sia, "Kami ini merupakan pansus tiga

raperda, yakni tentang retribusi pelayanan pendidikan, retribusi penjualan produk usaha daerah dan tentang pelayanan kelembagaan kelurahan," ujar pimpinan rombongan yang juga Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo, Soleh Wibowo. Dikatakan, dalam rangka menggali materi tentang tiga raperda yang tengah digodoknya, mereka perlu belajar dari Kuningan. Salah satunya menyangkut pembentukan lembaga kelurahan, karena di daerahnya baru ada satu kelurahan saja. Di Kulon Progo hanya ada 12 kecamatan yang terdiri dari 87 desa dan 1 kelurahan, "Kelurahan itu baru saja dibentuk dan sempat menimbulkan persoalan. Kami patut belajar dari Kuningan yang telah lama memiliki 15 kelurahan," kata Soleh. Ketua Komisi D, Drs. H. Ending Suwandi, MM, kepada rombongan menjelaskan, di Kuningan t idak ada perda retribusi layanan pendidikan.

Yang ada hanyalah perda penyelenggaraan pendidikan dan perda retribusi keterampilan, "Pengaturan retribusi keterampilan hanya berlaku pada masyarakat yang ingin mengasah keterampilan di BLK (Balai Latihan Kerja) saja," jelasnya. Sedangkan salah seorang staf bagian tapem mencoba memberikan penjelasan, pengaturan terhadap kelurahan yang ada di Kuningan saat ini masih digabungkan dengan desa sesuai perda 8/2008 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, "Untuk penggajian RT/RW, APBD Kuningan baru mengalokasikan dana stimulan sebesar 150 ribu per tahun," ujarnya. Ketua Komisi B, Yudi Moh Rodi menerangkan terkait penjualan produk usaha. Menurutnya, raperda tentang usaha daerah baru sampai tahapan jawaban bupati. Dalam rancangannya, produk usaha daerah akan dikenakan retribusi baru

pada dua SKPD, yaitu Distankan dan Dishutbun, "Mulai dari benih padi, benih ikan dan beberapa bibit perkebunan hutan daerah. Targetnya, untuk benih pada sebesar 25 juta, benih ikan 16 juta dan perkayuan sebesar 16,5 juta rupiah," paparnya. Ketika dikonfirmasi per-

soalan penerimaan kunker DPRD Kulon Progo, ia mengatakan, bukan tidak disambut dengan layak namun pimpinan dewan dan anggota dewan lainnya secara kebetulan sedang berada di lapangan, "Kebetulan anggota yang lain sedang di lapangan," katanya singkat. |PP-22|

USAHA & BISNIS

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

Lisnawati Pengusaha Beras yang Sukses SUMEDANG,- PENGGILINGAN padi milik Lisnawati yang terletak di desa Cibeureum Kulon Kec. Cimalaka Kab. Sumedang saat ini sedang naik daun. Pasalnya, penggilingan dengan prodak beras berlebel Pandan Wangi dengan takaran 5 Kg sampai 25 Kg tersebut, setiap harinya Lisnawati mampu memasok tak kurang dari 20 Ton. Daerah pesanannya yakni Jakarta, Bandung dan Cipinang. Dalam usaha ini Lisnawati bekerjasama dengan KUD Cibeureum yang dipimpin Tatang Sudrajat. Dijelaskan Lisnawati, pihaknya hanya membutuhkan 8 orang untuk membantu proses penggilingan di lahan jemuran yang mencapai 2240 M, "Gabah yang digiling Kami beli mentahnya dari Subang, Karang Sinom Johor dan Majalengka. Rutinitasnya Kami kirim ke Indramayu dalam jangka waktu 1-2 bulan," pungkasnya. |PP-37|

Berternak Jadi Kebiasaan Masyarakat Perdesaan CIAMIS,-Upaya memberikan penghargaan kepada para peternak atas usahanya menghasilkan ternak yang memiliki potensi sebagai bibit yang dapat diunggulkan, maka Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat menyelenggarakan Kontes ternak Tingkat Jawa Barat sekaligus dirangkaiakan dengan Pesta Patok Tingkat Kabupaten Ciamis, yang dilaksanakan di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, hadir Bupati Ciamis dan Kepala Bappeda Propinsi Jawa Barat Prof. DR. Deny Djuanda DEA. Mewakili Gubernur. Disampaikan Kepala Bappeda Propinsi Jabar DR. Deny Djuanda, bahwa Jawa Barat saat ini merupakan wilayah urutan ke tiga dalam jumlah produksi dan populasi ternak di Indonesia, baik jenis ternak yang komersial maupun non komersial. Dari sisi potensi ditambahkan DR. Deny, usaha peternakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pedesaan di Jabar sebagai usaha sambilan atau-

Gubernur Tinjau Harga Daging CIREBON,- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau harga daging ayam potong dan sapi di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon, Kamis. "Harga daging ayam potong di Pasar Kanoman Kota Cirebon, kini dijual sekitar Rp 28 ribu per kilogram, turun jelang Ramadhan mencapai Rp 30 ribu per kilogram, sedang daging sapi dijual Rp 75 ribu per kilogram, pasokan daging selama ini masih normal," kata Ahmad Heryawan kepada wartawan di Cirebon, Kamis. Menurut dia, Jawa Barat merupakan penghasil daging ayam, tersebar peternakan mulai dari Kabupaten, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Pandeglang, kebutuhan daging ayam tersebut diperkirakan hingga lebaran akan terpenuhi. Sementara itu, menanggapi kenaikan harga daging ayam di kota Cirebon masih wajar, namun diperkirakan akan kembali stabil, setelah lebaran, harga dua pekan jelang bulan Ramadhan hanya dijual Rp 24 per kilogram. Santy pedagang daging ayam di Pasar Kanoman Kota Cirebon menuturkan, harga daging ayam potong kini dijual Rp 28 ribu per kilogram, turun sebelumnya dijual Rp 32 ribu per kilogram, pasokan hingga kini masih normal. Permintaan daging ayam jelang bulan Ramadhan cukup tinggi, kata Santy, namun sepekan puasa penjualan berkurang diperkirakan karena harganya cukup tinggi. Sementara itu Rohimat pedagang daging sapi di Kanoman mengaku, harga daging sapi kini dijual sekitar Rp 75 ribu per kilogram, sebelumnya sempat melonjak hingga Rp 85 ribu per kilogram. Menurut Rohimat, permintaan daging sapi masih normal, kenaikan bagi konsumen tidak ada masalah karena saling memahami, yang penting daging tersedia hingga lebaran. |PP-03|

|9 E-MAIL: [email protected]

pun usaha pokok keluarga yang sekaligus dijadikan sebagi sumber pendapatan yang memiliki nilai ekonomis bagi pembangunan wilayah maupun bagi petani, selain itu juga menyerap tenaga kerja dan penghasil sumber protein pangan. DR. Deny juga menjelaskan, bila impor ternak dapat berkontribusi terhadap proses upgrading ternak lokal yang ada, kita dapat mengurangi ketergantungan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal dengan cara menbangun perbibitan peternakan yang tangguh. Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Ciamis sampai akhir tahun 2011 di sampaikan Bupati Ciamis H. Engkon Komara, mencapai 37 ribu ekor lebih dan yang sangat membanggakan menurutnya, Kabupaten Ciamis memiliki plasma nutfah ternak sapi potong yang kualitasnya hampir mendekat i sapi Bali, yaitu sapi Rancah. |PP-08|

Minimarket Menjamur,

Diskoperindag Akan Ajukan Moratorium BANDUNG, -DINAS Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bandung berencana ajukan moratorium kepada Walikota Bandung Dada Rosada. Langkah tersebut karena semakin hari keberadaan minimarket terus menjamur, padahal pihaknya belum mengeluarkan izin lagi. Hal tersebut disampaikan Kadiskoperindag Kota Bandung, Ema Sumarna, "Sejak akhir 2011, kami hanya mengeluarkan izin minimar-

ket di Bandung sebanyak 513 unit," kata Ema. Ia mengaku sejak saat itu hingga kini belum pernah mengeluarkan izin berdirinya minimarket, "Mengenai moratorium, kami akan ajukan kepada Pak Walikota," jelasnya. Di lapangan sering dijumpai lebih dari satu bangunan minimarket di satu kawasan. Soal itu, Ema menerangkan belum memberlakukan pembatasan. Pihaknya hanya membatasi dengan cara zo-

nasi antara keberadaan minimarket dengan pasar tradisional. "Memang banyaknya minimarke t d i satu k awasan itu membuat jenuh masyarakat. Maka itu perlu adanya pembatasan. Ke depan, mungkin akan d ibatasi ideal jumlahnya berapa dalam satu kawasan," tuturnya. Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu merespon positif moratorium minimarket, "Jika

sudah over kapasitas, dan terbukti merugikan pasar tradisional, saya setuju moratorium. Penguatan pasar tradisional harus dilakukan," pungkas Haru. Menurutnya, perlu dibuat analisa soal kebutuhan minimarket, serta pemetaan lokasi yang boleh dan dilarang. Ia mengingatkan, jika Pemkot Bandung sudah menetapkan moratorium, jangan sampai terjadi lagi pelanggaran, "Harus serius dan konsisten," tegasnya. (Wida)

Petani Tomat di Cipanas Cianjur Merugi

CIANJUR,-PETANI tomat di Cipanas dan Pacet, Cianjur, merugi akibat harga jual komoditas pertanian itu menurun tajam hingga menjadi sepertiga daripada harga normal. Jaelani (45) petani tomat di Kecamatan Pacet, membe-

narkan hal tersebut dengan mengungkapkan harga tomat saat ini per kilogram Rp 800, jauh di bawah harga normal Rp 2.500 per kilogram, "Dengan kondisi ini, jelas membuat kami menelan kerugian besar. Harga normal berkisar antara Rp 2.000

sampai Rp 2.500 per kilogram," katanya. Anjloknya harga tomat di pasaran, akibat pasokan melimpah dari seluruh sentra pertanian di luar wilayah Cianjur. Hal tersebut, membuat harga di pasaran merosot tajam, "Musim tanam lalu

saya mengeluarkan modal untuk menanam tomat sekitar Rp 7 juta, namun saat ini tomat nyaris tidak laku karena pasokan melimpah," sesalnya. Akibat murahnya harga tomat di pasaran, membuat sebagian kecil petani membiarkan tomat mereka membusuk di ladang karena dapat menjadi pupuk, ketimbang dijual dengan harga murah di bawah standar harga. Namun sebagian lainnya, memilih menjual langsung tomat hasil panen ke perkampungan dengan mengunakan sepeda motor, hal tersebut dilakukan sekadar untuk mengembalikan modal, "Dijual ke bandar harganya sangat rendah, sebagian ada yang dimanfaatkan untuk membuat kecap saos, atau dijual langsung ke masyarakat," ujarnya. Saat ini, petani tidak punya alternatif tanaman pengolahan tomat. Menurut mereka, Tomat sulit diolah menjadi manisan selain diolah menjadi saos. |PP-34|

Harga Lelang Tebu Naik Rp 3.000 Dibanding Tahun Lalu MAJALENGKA-HARGA lelang tebu tahun ini mencapai Rp 11.040/kg naik hampir Rp 3.000 dibanding tahun lalu yang hanya mencapai Rp 8.400/kg. Kenaikan harga tersebut dianggap petani sebagai penebus kerugian selama tiga tahun lalu yang selalu merugi. Dikatakan ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Intensifikasi Kabupaten Majalengka H. Surya, berdasarkan hasil pengujian dari pihak Pabrik Gula rendemen gula untuk tahun ini naik mencapai angka 7, sementara tahun lalu jatuh hingga di bawah angka 4. Jumlah perolehan tebu giling setiap hektarnya mencapai sekitar 700 kw/hektar. Sehingga dengan rendemen 7% dan pendapatan tebu dari setiap hektaranya mencapai 700 kw tersebut diperoleh gula hingga sebanyak 4,9 ton/hektar, "Dulu rendemen sempat dibawah angka 4%, perolehan tebu dari setiap hektarnya rendah hanya mencapai 560 kw/hektar, sehingga kerugian yang diderita petani sangat tinggi," ungkap H. Surya. Menurut petani lain H. Rohim, harga lelang tahun ini dianggap sebagai penebus kerugian beberapa tahun lalu,

karena harga lelang gula tahun sebelumnya selalu dibawah angka Rp 9.000, bahkan tahun 2011 senilai Rp 8.400/ kg, sehingga petani merugi sangat besar, "Alus ari harga lelang mahal mah, meureun eta teh ladang demo patani tiwu ka Jakarta pamarentah teh sigana kudu didemo wae hayang harga naek teh nyah. (bagus kalau harga lelang tinggi, mungkin harga tinggi tersebut setelah petani tebu melakukan aksi demo ke Jakarta, pemerintah itu nampaknya harus di demo saja kalau harga ingin naik)," ungkap H. Rohim. Disampaikan Ketua APTRI Kabupaten Majalengka H. Surya dan H. Rohim, tahun ini dianggap sebagai tahun keberuntungan petani. Karena selama tiga tahun berturut-turut petani tebu terus merugi akibat rendahnya rendemen disamping harga lelang yang rendah, belum lagi kerugian diperparah dengan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan tanaman tebu tidak bisa dipanen seluruhnya akibat kendaraan tidak bisa menjangkau hingga ke tengah sawah serta giling tebu pun sem-

Cupumanik, Perajin Wayang Golek

W

ayang golek merupakan salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat. Berbeda dengan wayang kulit, wayang golek berbentuk bone ka yang terbuat dari pahatan kayu. Pahatan berbagai jenis tokoh wayang golek mulai ukuran 5 centimeter sampai 2 meter terpajang dalam kotak-kotak kaca dan plastik. Tampak jelas pada setiap pahatan bentuk tubuhnya seolah membawa pada sebuah nilai kebudayaan yang tinggi. “Wayang ini bukan wayang untuk dimainkan tapi wayang souvenir untuk dipajang,” jelas pemilik Cupumanik Wayang Golek & Handycraft, Shanti Sondari Kamis (26/7) kemarin di ruang kerjanya. Menurut Shanti, kerajinan wayang golek ini dirintis oleh ayahnya, Hery Heryawan sekitar tahun 70-an. Proses pemahatannya sendiri dilakukan oleh para pengrajin di daerah Purwakarta. Barulah penyelesaiannya yaitu pengecatan, pemakaian kostum wayang dilakukan di Cupumanik yang terletak di Jl H, Akbar No.10 Kebon Kawung Bandung Sekitar 40 karyawan dipekerjakan untuk melakukan pengecatan, penyambungan tangan dengan benang, pembuatan baju wayang dan segala perniknya termasuk payet sampai ke pengepakan dalam kotak. Untuk yang berukuran kecil di masukan dalam kotak plastik sedangkan untuk yang berukuran besar bisa dimasukan dalam kotak kaca. Keberadaan Cupumanik merupakan aset wisata besar bagi Kota Bandung. Cupumanik mengirimkan produknya ke Jakarta, Jogya, Bali, juga Surabaya. Meski saat akhir pekan pun tak sedikit dari luar kota yang membeli oleholeh di Cupumanik. Berbagai penghargaan telah diterima oleh Cupumanik, diantaranya Upakarti dari Presiden Soeharto. “Kami hanya ingin meneruskan usaha ini saja untuk melestarikan kebudayaan Sunda yaitu wayang golek,” demikian harapan Shanti. |PP-09|

10| E-MAIL: [email protected]

PURWASUKA EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

PARIWARA

|11 E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

PDAM Tirtawening Tandatangani Kerjasama Uang Pengganti Korupsi Tidak Dibayarkan yang mana pidana subsidernya dijalani terpidana, uang penggantinya sebesar Rp 3,691 miliar," tutur Yuswa. Selama Januari-Juni 2012, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangani 99 perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan. Dari 99 perkara tersebut, sebanyak 53 kasus telah diselesaikan dan 46 kasus masih tahap penyelidikan. Sedangkan pada tahap penyidikan selama enam bulan pertama 2012 terdapat 110 perkara dengan 40 perkara berhasil diselesaikan dan 70 kasus masih dalam proses penyidikan. Pada tingkat penuntutan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangani 36 perkara tindak pidana korupsi sedangkan perkara yang masih dalam tahap upaya hukum sebanyak 43 perkara di tingkat banding dan 28 kasus di tingkat kasasi, "Jumlah perkara yang telah dieksekusi pada tahun 2012 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebanyak 41 perkara," ujar Yuswa. Perkara tindak pidana korupsi yang menonjol ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Januari-Juni 2012, diantaranya adalah kasus korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. Lima terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sedangkan tiga tersangka lain yang juga berstatus PNS Pemkot Bandung masih dalam tahap pemberkasan. Selain itu, Kejati Jawa Barat juga menangani perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran sekretaris daerah non urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang menyeret dua tersangka yaitu Plh Kabag Umum pada Setda Kabupaten Cianjur Heri Khaeruman, dan mantan Kepala Bagian Keuangan Edi Iryana. Berkas perkara dengan dua tersangka itu saat ini dalam proses penyempurnaan dakwaan. |PP-02|

tidak ditangani secara proporsional maka akan sulit bagi PDAM sebagai BUMD yang sehat dan profesional dapat memberikan standar pelayanan minimal. Dikatakan Walikota Bandung, Dada Rosada, salah satu persoalan krusial yang dihadapi PDAM saat ini adalah tingkat kebocoran yang relatif tinggi, "Meski presentasinya menurun dari tahun ke tahun, tahun 2009 sebesar 42,2%, tahun 2010 menurun jadi 37,89% dan 37,17% pada tahun 2011, namun angka ini masih jauh di ambang batas toleran yakni 20%," katanya. Hal tersebut diungkapkan Dada saat menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara kepolisian Daerah Jawa Barat dengan PDAM Tirtawening Kota Bandung, penandatanganan tersebut masing-masing ditandatangani Direktur Binmas Polda Jabar, Drs. Sutarno dan Dirut PDAM Tirtawening, Pian Sopian, di Kantor PDAM Tirtawening, Selasa. Kesepakatan dilakukan

untuk mencegah terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat, karena dalam memberikan pelayanan PDAM didukung sarana dan prasarana berupa bangunan penangkap air baku, instalasi pengolahan air minun dan air limbah, perpipaan, tanah-tanah bangunan dan aset lainnya yang harus tetap terjaga, tidak boleh terganggu keberadaan dan fungsinya oleh pihak luar terutama untuk menjaga sumber air baku serta instalasi pengolahan air minum dan air limbah. Diterangkan Pian, tujuan pihaknya menjalin kerjasama dilatar belakangi PDAM sebagai objek vital nasional dalam memberikan pelayanan air minum dan air limbah di wilayah Kota Bandung perlu mendapatkan perlindungan pengamanan kepolisian, karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan melakukan pemasangan liar sambungan air minum dan pelanggaran lainnya yang tentu sangat merugikan PDAM. |PP-03|

Ajudan Wali Kota Bandung Akui Pertemuan Ciparay Dalam persidangan, Yanos yang menjadi ajudan Dada sejak Oktober 2003 itu mengaku mendapat uang secara rutin dari Rochman pada 2009 dan 2010. Dalam sepekan, Yanos bisa mendapatkan uang sebanyak 2-3 kali dari Rochman yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional walikota Bandung. "Untuk bensin, uang tol, dan makan minum," ujarnya.

Namun, Yanos mengaku baru mengetahui uang tersebut berasal dari dana bantuan sosial setelah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi. Yanos mengatakan uang tersebut juga digunakan dengan sepengetahuan Rochman untuk diberikan kepada masyarakat yang meminta bantuan sesuai dengan perintah Dada Rosada.

Menurut dia, permintaan bantuan tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam persidangan, tersebut nama Robby Darwis, Kejaksaan Tinggi, dan Kasat Reserse sebagai penerima dana bantuan sosial melalui Yanos. Namun saat dikonfirmasi oleh Jaksa Penuntut Umum Apriliani Purba, Yanos mengaku nama-nama tersebut hanya asal

Animasi Malaysia Digemari Anak Indonesia, Salah Siapa? Muhamad Apriliyadi menmgungkapkan, kalau di Indonesia filmnya isinya cuma sinetron setan atau yang beraroma pornografi,yang pasti tidak ada sutradara Indonesia yang bikin film untuk mendidik. Rosida Amalia, Ok ini pekerjaan rumah buat kita agar lebih kreatif, jangan kalah sama Malaysia! Ayo teman-teman selamat berpacu lebih hebatt lagi! Konus Panda, animasi yang bikinan negeri sendiri juga bagusbagus , hanya kemasan cerita

dan orang yang alamiah di design grafis tidak diikasih kesempatan untuk show up. Mustafa M Saleh ya betul, Sinetron indonesia hanya pamer aurat dan tidak mendidik. Mardi Mardiana Kayaknya kita jangan munculkan kembali tokoh si unyil!... karena itu berarti kita cuma ikutikutan atas ketenaran kartun Ipin & Upin!..cari tokoh lain!... misal kabayan..tunjukan rasa nasionalisme baik prilaku maupun budaya dan agama

sehingga kita bisa punya ciri khas sendiri!...masa kita tidak mampu! “Siapa yang nyalain, salah tidaknya lihat kondisi, harusnya stasiun teve-teve nasional kita lebih unggulin animasi Indonesia, tidak ngunggulin animasianimasi negara lain, yang pasti mending Unyil, Usro, yang penting harus balance untuk tayangan animasi lokal dan luar, kalau bisa lokal sering ditayangin,itu baru jiwa patriotnya ada,” kata Rosa Rosen. |PP-02|

tulis saja. Di hadapan persidangan dengan majelis hakim diketuai Setyabudi Tejocahyono, Yanos juga mengaku telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp200 juta atas saran penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Pemkot Bandung dengan kerugian negara Rp66 miliar |PP-04|

Demi Asih, Wanoja Rela Saré jeung Layon li jukut rapih pas nyanghareupan Ramadan atawa Idul Fitri alatan loba anu ziarah. Sawatara pulisi sempet negur, sarta kuring ngabagéakeun pak pulisi ieu masih maké baju piyama anu kuring kenakan sabot saré di gigireun layon salaki kuring. “Laku-lampah hiji jalma anu saré di gigireun layon henteu bisa d ibenerkeun,” kecap pak pulisi pohara sopan. Cacak ditegur, kuring keukeuh sakaligus hayang ngabuktikeun lamun maut teu bisa misahkeun asih. “Sabot Anjeun mitresna hiji jalma, Anjeun pasti baris migawé naon waé pikeunana. Bener?!” kecap kuring. ** Diomongkeun balik Ny. Imas Juliana ka koréspondén Priangan Pos Diago Argentina.

Mojang

12|

E-MAIL: [email protected]

EDISI 17 | 10 - 17 Agustus 2012

MEMBUKA KANAL INFORMASI MASYARAKAT

Rika Rapika Nyisihkeun Nining Méida Mun téa mah aya nu nanya kunaon Nining Méida ngerelep? Jawabanana bisa

jadi alatan pamorna geus kasisihkeun ku béntang anyar nu leuwih geulis tur poténsial, nyaéta

Rika Rafika. Jeung enyana, karirna dina widang nyanyi kalintang melejit nepika nyisihkeun Nining Méida nu sarua deuih asalna mah urang Banjaran. Ngaran Rika Rafika ayeuna jadi kacapangan, teu kolot teu budak raresepeun pisan. Si Dalingding Asih Rika Rafika, urang Banjaran. Lahir 17 Januari 1979. Naon sababna dilandih si dalingding asih? Éta pédah albeum dalinding asihna payu pisan,éstu pada mikaresep. Keur geulis téh halimpu deuih sorana ogé. Matak tingtrim kana ati. Soal sakola, tétéla lain atah-atah. Rika téh lulusan

Fikom Unpad Jurusan Ilmu Hubungan Masarakat kalayan nyanding gelar S.Sos. Nu matak basa jadi presenter ogé teu kaku teu naon, norowélang wé perténtang pisan. Kana seni dimitian ti kelas 3 SD nepika kungsi nyangking juara dina sawatara pasanggiri, nyaéta kungsi jadi Juara 1 Pasanggiri Jaipongan sa-Jawa Barat (1989), Juara 1 Pasanggiri Kawih Sunda karya Mang Koko sa-Jawa Barat (1999), Juara Pasanggiri Tembang Sunda HUT PT Pindad ka-17 (2000), HUT Korpri ka-32 (2003), Juara Pasanggiri jeung Féstival Sindén

Tingkat Nasional Piala Titim Patimah (2004). Malah Rika ogé kungsi jadi Duta Seni ka sawatara nagara kayaning Rumania, Skotlandia, Yugoslavia, Yunani, Abu Dhabi, Perancis, Belanda, Jepang, Koréa, jeung nagara séjéna. Ari mitembeyan ka dapur rékaman mah taun 1996 nyieun albeum degung, jaipongan, jeung pop Sunda, diantarana albeum Dalingding Asih, Béntang Midang, Rujak Cuka, jeung albeum nu anyar nyaéta Ronggéng Imut. Tidinya mah sohor wéh ngaran Rika Rafika ku sebutan Si Dalingding Asih téa. (doy)

Budaya Asep Sunandar Sunarya Dalang Sejati Pada 1986

Dinobatkan Sebagai Duta Kesenian ke Amerika Serikat

J

enis kesenian wayang go lek memiliki fenomena tersendiri di dalam dunia kesenian. Keberadaannya masih terus dipertahankan agar tetap hidup sebagai salah satu khazanah Budaya Sunda, meskipun pementasannya dewasa ini sudah sangat langka dan terbatas pada tempat serta kesempatan tertentu saja. Bila mendengar nama Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya, maka kita akan langsung dapat mengingat Kesenian Wayang Golek yang merupakan salah satu warisan paling berharga untuk dilestarikan. Nilai-nilai luhung Seni dan Budaya Sunda. Wayang Golek versi Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya cenderung bergaya kontempo-

rer. Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya dilahirkan pada tanggal 3 September 1955 merupakan putera ke-7 dari 13 bersaudara putera-puteri Ki Dalang legendaris Abah Sunarya dengan Ibu Cucun Jubaedah. Abah Sunarya merupakan pemilik sekaligus pendiri Perkumpulan Seni Wayang Golek Giri Harja. Selain Asep Sunandar Sunarya, anak Abah Sunarya lainnya yang berprofesi sebagai dalang adalah Ade Kosasih Sunarya, Iden Subasrana Sunarya, Ugan Sunagar Sunarya, Agus Muharam dan Imik Sunarya. Asep Sunandar Sunarya yang memiliki nama kecil Sukana dalam perilaku kesehariannya sejak duduk di bangku SD sudah menampa-

kan sosok pribadi yang kreatif dan dinamis dalam bergaul dengan sesama teman-temannya. Selesai mengenyam pendidikan di t ingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1968, Asep melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada masa-masa itu konsentrasi belajarnya banyak terganggu oleh hobinya mendalami ilmu pedalangan sampai lulus SMP tahun 1971. Tekadnya untuk segera bisa mendalang termotivasi oleh ayahnya Abah Sunarya dan kakaknya Ade Kosasih Sunarya serta pamannya Lili Adi Sunarya. Selain itu juga Asep Sunandar Sunarya menimba ilmu pedalangan dengan belajar pada dalang Cecep Supriadi, dalang kon-

dang dari Karawang. Asep Sunandar Sunarya dengan cara bersungguh-sungguh mengikuti Penataran Dalang yang diselenggarakan RRI Bandung pada tahun 1972 dan tercatat sebagai Lulusan Terbaik. Padepokan Giri Harja pada tahun 1987 diresmikan sebagai Pusat Belajar Seni Pedalangan oleh Menteri Penerangan RI yang pada saat itu dijabat Harmoko. Keberadaan Padepokan Giri Harja sangat berpengaruh terhadap prestasi, kreasi dan motivasi Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya sebagai Dalang Wayang Golek Kontemporer. Pengalaman serta prestasi yang telah diraihnya diantaranya sebagai Juara Dalang Pinilih I Jawa Barat pada Binojakrama Padalangan di Bandung tahun 1978 dan tahun 1982. Sedangkan pada tahun 1985 Asep terpilih menjadi Dalang Juara Umum tingkat Jawa Barat dan memboyong Bokor Kancana. Pengalaman Asep Sunandar Sunarya melakukan muhibah ke luar negeri tercatat pada tahun 1986 sebagai Duta Kesenian ke Amerika Serikat. Tahun 1993 Institut International De La Marionnete di Charleville Prancis meminta Asep Sunandar Sunarya sebagai Dosen Luar Biasa selama 2 bulan serta diberi gelar Profesor oleh Masyarakat Akademis Prancis. Terakhir pada tahun 1994 Asep melakukan pentas keliling negara-negara di kawasan Eropa. Kehadiran Tokoh Dalang sekaliber Asep Sunandar Suna-

BUAT IKLAN

rya telah memberikan kontribusi bagi seni pedalangan khususnya Wayang Golek sebagai warisan seni dan budaya milik masyarakat Jawa Barat. Konsep serta kreativitas pertunjukan Wayang Golek Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya telah memberikan warna dan gaya tersendiri. Gaya pertunjukkan Wayang Golek Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya merupakan nuansa baru yang muncul di lingkungan Dinasti Sunarya. Hal yang paling menarik dan meruapakan ciri khas Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya ini adalah kepiawaiannya dalam mengolah gerak atau sabetan wayang

dengan tampilan humor atau banyolan yang sentimentil, luwes dan segar. Mengenai pegangannya pada Pakem Wayang dikaitkan dengan kreasinya yang disebut orang kontemporer seperti pada pertunjukkan wayang ketika dipukul kepalanya dapat mengeluarkan darah atau perkelahian antara Si Cepot dengan lawannya sampai “Buta” atau ketika lawannya mengeluarkan “mie”, Kang Asep mengemukakan bahwa hal itu tidaklah keluar dari pakem. Hal ini hanyalah merupakan suatu upaya visualisasi dengan cara memvisualkan cerita dalangdalang terdahulu. |R-Mur|