1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya proses penyusunan Buku Panduan Teknis Pada Pelayanan KPPN Banda Aceh ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Buku ini disusun dengan harapan dapat membatu para stakeholder kami melaksanakan perkerjaan sehari-hari dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana APBN Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnyakami sampaikan kepada semua pihak yang secara aktif telah membantu dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua terlebih kepada para Satuan Kerja mitra KPPN Banda Aceh. Dengan segenap kerendahan hati kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi isi maupun dari cara penyajian, untuk itu kami mengarapkan masukan dan kritik membangun guna penyempurnaan buku ini.
Banda Aceh, Mei 2017
Ahmad Fauzi
2
DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi PROSES BISNIS PENGAJUAN TAGIHAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN Langkah-langkah Awal Tahun Anggaran Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) & Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengajuan SPM Belanja Pegawai Pengajuan SPM Non Belanja Pegawai Persyaratan Pengajuan SPM Standar Uraian dalam SPM Pengisian Kode SPM dalam Aplikasi SAS Pencairan Dana PNBP Mekanisme Pengelolaan Hibah Perencanan Kas G2 (Renkas G2) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) PENATAUSAHAAN REKENING BENDAHARA DAN PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN Penatausahaan Rekening Milik Bendahara Satuan Kerja Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN Membuat ADK Koreksi Penerimaan Negara Melalui OM-SPAN Retur SP2D Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN & LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL Rekonsiliasi Eksternal Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Basis Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual Penatausahaan Dokumen Sumber STANDAR PELAYANAN , PENGELOLAAN PENGADUAN, TIPS & TRIK, FAQ DAFTAR PUSTAKA
3
Langkah-langkah Awal Tahun Anggaran Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja pada setiap Awal Tahun Anggaran keKPPN: 1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan
kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepadaKPPN; 2.
KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang); Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana; Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran III PER-57/PB/2010), dilampiri: • Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan PengambilSP2D • Fotokopi identitas diri, sepertiKTP/SIM • Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran4x6 Selanjutnya KPPN akan menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)
3.
PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM (Jika PPSPM baru atau terjadi perubahan PPSPM). Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftarandansuratpernyataansesuaiformat,dilampiri: • Fotokopi identitas diri, sepertiKTP/SIM • Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatansebagai • Materai Rp 6.000,- sebanyak satulembar. • PenonaktifanPPSPMsesuaiformatjikaadaperubahanPPSPM
LANGKAH-LANGKAH AWAL TAHUN ANGGARAN DI SATKER : 1) Menetapkan PejabatPerbendaharaan 2) Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran jumlah dana dan akun yangdigunakan 3) Menyusun POK beserta jadwalkegiatan
4
4) Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telahdisusun
5) Menunjuk Petugas Pengantar SPM dan PengambilanSP2D Langkah-langkah Awal Tahun Anggaran Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja pada setiap Awal Tahun Anggaran keKPPN: 1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan
kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepadaKPPN; 2.
KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 orang); Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana; Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran III PER-57/PB/2010), dilampiri: • Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan PengambilSP2D • Fotokopi identitas diri, sepertiKTP/SIM • Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran4x6
Selanjutnya KPPN akan menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) 3.
PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM (Jika PPSPM baru atau terjadi perubahan PPSPM). Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftarandansuratpernyataansesuaiformat,dilampiri: • • • •
Fotokopi identitas diri, sepertiKTP/SIM Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatansebagai Materai Rp 6.000,- sebanyak satulembar. PenonaktifanPPSPMsesuaiformatjikaadaperubahanPPSPM
LANGKAH-LANGKAH AWAL TAHUN ANGGARAN DI SATKER : 1) Menetapkan PejabatPerbendaharaan
5
2) Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran jumlah dana dan akun yangdigunakan
3) Menyusun POK beserta jadwalkegiatan 4) Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telahdisusun 5) Menunjuk Petugas Pengantar SPM dan PengambilanSP2D Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) & Tambahan Uang Persediaan (TUP) Ketentuan UP : Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran dengan jumlah tertentu yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving), untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung(LS). Pembayaran dengan UP kepada 1 (satu) penerima diberikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanandinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah) UP dapat diberikan untuk pengeluaran : Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) dan Belanja Lain-lain(58) Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%. Maksimal Pemberian UP :
6
Untuk
Diberikan paling banyak Rp 50.000.000,-
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp 900.000.000,-
Rp 100.000.000,-
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP antara Rp 900.000.000,- sampai dengan Rp 2,4 milyar
Rp 200.000.000,-
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP antara Rp 2,4 milyar sampai dengan Rp 6 milyar
Rp 500.000.000,-
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp 6 milyar
Pemotongan UP Prosedurnya meliputi : 1) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, apabila dalam 2 (dua) bulan sejak SP2D UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantianUP. 2) Apabila selama 3 bulan belum melakukan penggantianUP, maka UP akan dipotong25%. 3) Bila selama 4 bulan tidak juga melakukan penggantian UP, maka UP akan dipotong50% Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
7
Syarat penggunaan TUP : a. Digunakandandipertanggungjawabkanpalinglama1(satu)bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b. Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaranLS. Lampiran Surat Permohonan Persetujuan TUP : 1. Surat Permohonan PersetujuanTUP 2. Rincian Rencana PenggunaanTUP 3. Surat Pernyataan dariKPA Pengajuan SPM Belanja Pegawai Pengajuan SPM Belanja Pegawai ke KPPN dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai jenis SPM yang diajukan sebagai berikut :
Gaji Induk Pengajuan SPM Gaji Induk, dilengkapi : a. Arsip Data Komputer (ADK)SPM b. ADK Kirim Perubahan Pegawai dan LembarPerubahan c. ADK Kirim GPP d. Lampiran Daftar Rekening Pegawai dari AplikasiGPP e. Surat Setoran Pajak(SSP) f. Rekapitulasi pembayaran gaji dan halamanluar
Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/UDW/UDT/Gaji Susulan Pengajuan Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/UDW/UDT/Gaji Susulan, dilengkapi : a. Arsip Data Komputer (ADK)SPM b. ADK Kirim Perubahan Pegawai dan LembarPerubahan c. ADK Kirim GPP d. Lampiran Daftar Rekening Pegawai dari AplikasiGPP e. Surat Setoran Pajak(SSP) 8
Gaji Lainnya Pengajuan SPM Gaji lainnya, dilengkapi : a. Arsip Data Komputer (ADK)SPM b. Daftar RekeningPegawai c. Surat Setoran Pajak(SSP) d. Rekapitulasipembayaran Catatan : Apabila terjadi perubahan data pegawai, maka daftar perubahan tersebut harus disampaikan ke KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai yangbersangkutan.
9
Pengajuan SPM Non Belanja Pegawai Pengajuan SPM Non Belanja Pegawai ke KPPN disertai Arsip Data Komputer (ADK) SPM dan dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai jenis SPM yang diajukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Jenis SPM
Lampiran
SPM UP
Surat Pernyataan dari KPA
SPM TUP
Surat Persetujuan pemberian TUP
SPM GUP / GUP Nihil
Tanpa Lampiran
SPM LS
- SSP,dan/atau - Bukti setorlainnya,dan/atau - Daftar nominatif untuk penerima lebih dari 1penerima
SPM LS Pembayaran Uang Muka
• Asli surat jaminan uangmuka • Asli surat kuasa bermaterai dariPPK kepada Kepala KPPN untuk mencairakan jaminan uangmuka • Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uangmuka • Jaminan uang muka harus unconditional (tidak bolehbersyarat)
SPM KP/IB/ KBC/KBM/KPBB
Tambahan berupa Surat Jawaban atas permintaan konfirmasi dari KPPN
Catatan : Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak, data kontrak beserta ADK harus disampaikan ke KPPN Pencatatan data kontrak oleh KPPN akan mengunci pagu sebesar dana kontrak dan dicadangkan untuk keperluan pembayaran kontrak bersangkutan.
10
Persyaratan Pengajuan SPM Persayaratan pengajuan SPM dapat dirangkum sebagaimana daftar pada tabel berikut : LAMPIRAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN JENIS SPM
SPM DAN ADK SPM
ADK GPP, DAFTAR ADK PRB & TERLAMDAFTAR PIR PERUBAHAN PENERIMA PEGAWAI
SSP
SPM-LS BELANJA PEGAWAI SPM-LS PIHAK KETIGA NON BELANJA PEGAWAI
ADK FAKTUR KONTR PAJAK AK
untuk penerima lebih dari satu
-
SPM-LS BENDHR NON BELANJA PEGAWAI
-
-
SPM UP
-
-
SPMGUP
-
SPM TUP
-
jika ada potongan pajak pada SPM
SURAT SURAT DAFTAR PERNYATA- PERSETUJU PERHITUAN KPA - AN TUP NGANMP
-
-
-
jika ada potonga n PPN pada SPM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
Untuk Pengajuan SPM PNBP pada Satker Pengguna PNBP
Penggunaan Kode Pada Perekaman SPP Jenis SPM 10
Cara Bayar 2
Jenis Pembayaran 4
Sifat Pembayaran 1
SPM GUP SPM GUP Nihil
05 05
2 5
1 1
3 5
SPM TUP SPM TUP Nihil
10 05
2 5
4 1
2 6
Jenis SPM 01
Cara Bayar 2
Jenis Pembayaran 1
Sifat Pembayaran 4
02
2
1
4
03
2
1
4
04
2
1
4
07
2
1
4
Jenis SPM SPM UP
Jenis SPM SPM Gaji Induk SPM Gaji Susulan / Gaji Terusan SPM Kekurangan Gaji/ UDW/Persekot SPM Gaji Lainnya (uang makan, sertifikasi, vakasi, dll jenis belanja 51) SPM LS
12
Standar Uraian dalam SPM Penulisan uraian dalam SPM, disesuaikan dengan jenis SPM yang diajukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Jenis SPM
Uraian
SPM UP SPM TUP
Penyediaan Uang Persediaan Tahun Anggaran 20XX Penyediaan Tambahan Uang Persediaan
SPM GUP / GUP Nihil SPM PTUP
Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja (barang/modal/lain-lain)*
SPM LS Honorarium
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja (barang/modal/lain-lain)* Pembayaran Belanja (barang/modal/ lain-lain)* (......) sesuai SK No …… tanggal ……
SPM LS Perjadin
Pembayaran Belanja barang (perjalanan dinas) sesuai ST/ SPD No …… tanggal ……
SPM LS Uang Muka
Pembayaran Belanja barang/modal/bansos/lain-lain* (Uang Muka ......) sesuai Kontrak No ……tanggal…… dan Jaminan Uang Muka No…… tanggal......
SPM LS Termin
Pembayaran Belanja barang/modal/ bansos/lain - lain* (uraian kontrak ......Tahap ke......) sesuai Kontrak No ……tanggal…… dan BAP No…… tanggal...... Pembayaran Belanja barang/modal/ bansos/lain - lain* (uraian kontrak ......Tahap ke......) sesuai Kontrak No ……tanggal…, BAPP No…… tanggal...... dan BAST No …… tanggal ……
SPM LS Sekaligus atau 95% SPM LS Retensi
SPM LS Belanja Pegawai SPM Pengesahan Hibah
Pembayaran Belanja barang/modal/ bansos/lain - lain* (Retensi....%.....) sesuai Kontrak No …… tanggal…… dan BAST II No …… tanggal …… **jika masa pemeliharaan belum selesai BAST II diganti dengan (Jaminan Pemeliharaan No......Tanggal...... Pembayaran Belanja Pegawai (gaji induk/kekurangan gaji/susulan gaji/terusan penghasilan gaji/uang duka wafat/uang makan/uang lembur/sertifikasi/lain-lain)* bulan…… 20XX Pengesahan Hibah atas belanja (barang/modal/lain-lain)* Tahun Anggaran 20XX
*) pilih salah satu
13
Pencairan Dana PNBP Belanja Negara yang bersumber dari dana PNBP hanya dapat dibiayai dari dana PNBP Tahun Anggaran bersangkutan, kecuali PNBP di bidang pendidikan yang dapat melampaui satu Tahun Anggaran sesuai satu tahun masa pendidikan. Dana PNBP dapat digunakan sesuai jenis PNBP paling tinggi sebesar pagu PNBP dalam DIPA dan atau Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP. Pagu PNBP dalam DIPA merupakan batas tertinggi yang dapat dipergunakan, sedangkan MP merupakan dasar besaran dana PNBP dengan rumus :
MP = (PPP X JS) – JPS MP PPP JS JPS
= MaksimumPencairan = Proporsi Pagu PengeluaranterhadapPendapatan = JumlahSetoran = Jumlah Pencairan Dana Sebelumnyasampaidengan SPM terakhirditerbitkan
Penetapan Maksimum Pencairan (MP) : PNBP TERPUSAT
PNBP TIDAK TERPUSAT
Berdasarkan jumlah setoran PNBP ke Kas Negara
Masing-masing satker pengguna PNBP berdasarkan jumlah setoran PNBP masing- masing satker
MP ditetapkan dengan SE/Perdirjen Perbendaharaan berdasarkan hasil rekonsiliasi SSBP Kantor Pusat Satker PNBP dengan Ditjen Perbendaharaan
MP ditetapkan berdasarkan SSBP yang sudah dikonfirmasi ke KPPN
Pencairan dana berdasarkan SE/Perdirjen Perbendaharaan tanpa melampirkan SSBP
Pencairan dana berdasarkan daftar perhitungan jumlah MP
14
Kelengkapan Pengajuan SPM ke KPPN a) SPM b) Dokumen lain yangditentukan sesuai PMK190/PMK.02/2012
a) SPM b) Fotocopy SSBP yang telah dikonfirmasi olehKPPN c) Daftar Perhitungan jumlahMP d) Dokumen lain yang ditentukansesuai PMK 190/PMK.02/2012
Mekanisme Pengelolaan Hibah Mekanisme pengelolaan hibah langsung diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang Maupun Barang/Jasa/SuratBerharga Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD. Pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa dan suratberharga. Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk UANG :
15
1. Pengajuan NomorRegister • Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS. • Permohonan nomor register dilampiri Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Ringkasan Hibah (Grant Summary). • Jumlah yang diregister Sejumlah PerjanjianHibah • Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatanganbasah) 2. Pengelolaan RekeningHibah • K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dengan dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan dan RegisterHibah • Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara PengeluaranPembantu. • Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK No.57/PMK.05/2007 wajib dilaporkan dan dimintakanpersetujuan. • K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekeninghibah. • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yangdipersamakan. • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yangdipersamakan. 3. Revisi DIPA Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akandilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah Persyaratan revisi DIPA terdiri dari Ringkasan Naskah Perjanjian, Nomor Register, Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung dan Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya danperuntukan
16
4. Pengesahan Hibah Dalam BentukUang Membuat dokumen pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) melalui AplikasiSAS. SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, copy rekening atas rekening hibah, SPTJM dan copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertamakali.Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah sebagai dokumen yangdipersamakan 5. Perlakuan Sisa Hibah dalam BentukUang Sisa Hibah bisa langsung dikembalikan ke Pemberi Hibah. Selanjutnya K/L membuat dokumen SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung). SP4HLdisampaikan ke KPPN dengan dilampiri Copy Rekening atas Rekening Hibah, Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah danSPTJM Sisa Hibah disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP Kode Akun 43XXXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, Kode Satker 977263 Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 20xx”. SSBP kemudian dikirim keDJPU Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke Donor dan/atau tidak disetor ke Kas Negara (masih di rekening Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah langsung dapat digunakan pada tahun berikutnya. Kementerian/Lembaga mengajukan Revisi DIPA untuk tahunberikutnya. Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk BARANG : 1. PenandatangananBAST • Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan PemberiHibah. • BAST sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, Pihak Pemberi dan Penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST dan rincian harga perbarang
17
2. Pengelolaan RekeningHibah • Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) c.q. Direktur EAS, dilampiri Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Ringkasan Hibah (GrantSummary). • Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH) danSPTMHL 3. Pengesahan ke DJPPR PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPPR c.q. Direktur EAS dengan dilampiri BAST dan SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalamRupiah).
4. Pencatatan Hibah keKPPN • PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS) yang dibuat menggunakan Aplikasi SAS • PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL- BJS ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, SP3HL-BJS lembar kedua danSPTJM
Perencanan Kas G2 (Renkas G2) Perencanaan kas digunakan untuk memprediksi ketersediaan kas pada masa yang akan datang. Selain untuk pengelolaan likuiditas, perencanaan kas juga dapat memberikan informasi yang dipakai untuk memanfaatkan kas yang belum dipergunakan. Pada berbagai negara yang lebih maju, perencanaan kas dilakukan hanya untuk pengeluaran dengan nilai yang besar/signifikan.Sehingga tidak semua unit diwajibkan untuk membuat perencanaan kas.Selain itu mekanisme pelaporan
18
dan pemutakhiran (updating) data perencanaan kas juga dibuat semudah mungkin dan menggunakan sarana tercepat.Hal ini mulai diadopsi pada perencanaan kas G2. Rencana Penarikan Dana adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang dibuat oleh KPA untuk pelaksanaan kegiatan dalam periodetertentu. Dalam rangka penyederhanaan proses dan peningkatan akurasi perencanaan kas, maka proyeksi yang disampaikan kepada KPPN hanya proyeksi yang berkenaan dengan transaksi yang signifikan (transaksi besar) bagi KPPN. Transaksi besar didefinisikan sebagai pengajuan SPM ke KPPN yang nilainya : • Diatas Rp. 1 Miliar (Untuk KPPN Tipe A1 di IbukotaProvinsi), • Rp. 500 Juta (Untuk KPPN Tipe A1 non Ibukota Provinsi),dan • Rp. 200 Juta (Untuk KPPN TipeA2).
KPPN Banda Aceh termasuk kategori KPPN Tipe A1 Ibukota Provinsi Sehingga untuk pengajuan SPM dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp 1 Milliar juta satker wajib menyampaikan terlebih dulu ADK Renkas minimal 5 hari sebelum jatuh tempo pengajuan SPM keKPPN. Pengiriman ADK Renkas dapat dikirimkan melalui email :
[email protected]
19
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPNsetempat. SKPP (Pinah atau Pensiun) dikirim oleh Satuan kerja asal sesuai peruntukannya (sebagaimana ketentuan yang tercantum pada angka 1 dan 2 tabel di bawah) setelah diberi keterangan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN asal bahwa data pegawai pindah/pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai satuan kerja tersebut pada KPPNasal. Ketentuan terkait SKPP yakni sebagai berikut : SKPP Pindah Diajukan ke KPPN dalam rangkap 4, dilampiri SK pindah pegawai yang bersangkutan dan Kartu Pegawai dari Aplikasi GPP
lembar I untuk pegawai yang bersangkutan yang akan dilampirkan pada saat pengajuan gaji pertama kali ditempat yangbaru lembar II untuk satuan kerjayang baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah lembar III untuk KPPNasal sebagaipertinggal lembar IV untuk pertinggal satuan kerja yanglama
20
SKPP Pensiun Diajukan ke KPPN dalam rangkap 5, dilampiri SK pensiun pegawai yang bersangkutan dan Kartu Pegawai dari Aplikasi GPP
lembar I & II untuk PT. Taspen (Persero) / PT. ASABRI(Persero) lembar III untuk pegawai yang bersangkutan lembar IV KPPNsebagai Pertinggal lembar V untuk satuan kerja bersangkutan
Penatausahaan Rekening Milik Bendahara Satuan Kerja Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Persyaratan Pembukaan Rekening Penerimaan/Pengeluaran/ Pengeluaran Pembantu: 1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening sesuai lampiran PMK Nomor :252/PMK.05/2014 2. Surat pernyataan penggunaanrekening; 3. Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN untuk memperoleh informasidan kewenangan terkait rekening; 4. SalinanDIPA Rekening yang dibuka oleh satuan kerja harus diberi nama sesuai dengan format sebagai berikut : Rekening Penerimaan Rekening Pengeluaran
BPn (kode KPPN) (nama satker) Contoh: BPn 147 KPPN Banda Aceh BPg (kode KPPN) (nama satker) Contoh: BPg 147 KPPN Banda Aceh
21
Rekening Pengeluaran Pembantu Rekening Lainnya
BPP (kode KPPN) (nama satker) Contoh: BPP 147 KPPN Banda Aceh RPL (kode KPPN) (nama satker) untuk (keperluan) Contoh: RPL 147 KPPN Banda Aceh untuk hibah
1. Dalam rangka penerbitan ijin rekening satker, KPPN mempunyai waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan penerbitan ijin pembukaan rekening. 2. Masa berlaku ijin pembukaan rekening satker yang diterbitkan oleh KPPN adalah 15 hari kalender, kecuali ijin pembukaan rekening deposito milik BLU yang berlaku selama 1semester.
22
KPA satker wajib melaporkan pembukaan rekening ke KPPN paling lambat 20 hari kalender sejak ijin pembukaan rekening tersebut diterbitkan oleh KPPN, dengan melampirkan : 1. Laporan Pembukaan rekening (Format sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor :252/PMK.05/2014); 2. Copy Surat Keterangan pembukaan rekening dari bank/rekeningkoran
KPA satker wajib melaporkan saldo rekening tiap bulanke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan melampirkan : a. Laporan Saldo Rekening (Format sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor :252/PMK.05/2014); b. Copy rekening Koran terakhir bulanpelaporan
Apabila rekening sudah tidak digunakanlagi satker dapat melakukan penutupan rekening dan menyampaikan laporan penutupan rekening, dengan melampirkan : 1) Laporan Penutupanrekening; 2) Bukti penutupan rekening daribank.
23
BLOKIR DAN PENUTUPAN REKENING
PENUTUPAN REKENING
BLOKIR REKENING • Tidak menyampaikan laporan posisi rekeningbulanan • BLU yang tidak menyampaikan laporan posisi rekening, dilakukan pemblokiran atas seluruh rekening operasional yang dikelola
PENCABUTAN BLOKIR Telah menyampaikan laporan posisi rekening bulanan kepada KPPN
24
•Rekening dibuka tanpa persetujuan KuasaBUN •PA/KPA tidak melaporkan pembukaan rekening paling lama 21 hari kalender sejak terbitnya persetujuan pembukaanrekening •Rek. Tergolong pasif selama 1 tahun (2 tahun sejak transaksi terakhir), dan/atau digunakan tidak sesuai dengan permohonan ijin.
Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Penerimaan negara dapat meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan bea dan cukai, yang harus masuk ke kas negara melalui sistem MPN Alur Penyetoran dengan Billing System tergambar sebagai berikut :
25
Untuk dapat menggunakan layanan MPN G2 ada 2 syarat utama yang harus disiapkan yaitu : 1. Terhubung denganinternet; 2. Mempunyai akunemail. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN SISTEM MPN G2 Langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna layanan MPN G2, yaitu: 1) Kunjungi portal Billing MPN G2, untuk setoran pajak dengan alamathttp://sse.pajak.go.iddan untuk setoran PNBP dengan alamathttp://simponi.kemenkeu.go.id 2) Pendaftaran/Registrasi,dilakukansekaliseumurhidup. 3) Pembuatan/Create Billing, dilakukan setiap akan melakukan pembayaran/penyetoran. Dilakukan dengan mengakses Portal Billing dan mengisi kolom keterangan pembayaran. Selanjutnya sistem akan menerbitkan Kode Billing yang digunkan untuk melakukan pembayaran/penyetoran. 4) Pembayaran, dilakukan setelah mendapat ID-Billing (kode billing) dan dapat dibayarkan melalui Teller, ATM, Internet Banking atau Mesin EDC pada Bank yang ditunjuk antara lain BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga dan PT. PosIndonesia.
26
Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara Koreksi data merupakan proses perbaikan data transaksi tanpa mengubah data awal, dimana data tersebut membentuk data histori. Data Transaksi Keuangan yang dapat dikoreksi adalah data koreksi yang telah diproses dengan aplikasi SPAN meliputi Koreksi Data Transaksi Pengeluaran dan Koreksi Data TransaksiPenerimaan.
Koreksi Data Transaksi Pengeluaran, dilakukan terhadap : 1. BAS sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran pada DIPA menjadiminus SemuasegmenBASdapatdiubahkecualisegmenkodesatker dan kode KPPN Dalam hal transaksi pengeluaran terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak merubah jumlahuang 2. Pembebanan RekeningKhusus Dilakukan terhadap SP2D sebelum pembebanan pada Reksus berkenaan 3. Deskripsi/UraianPengeluaran Dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran sesuai jenis tagihan yang tercantum dalam SPM
27
Pelaksanaan koreksi SP2D untuk Satker Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN dengan dilampiri : a. Copy SPM dan daftar SP2D sebelumkoreksi b. SPM setelahkoreksi c. ADK SPM koreksi d. SPTJM sesuai format yangditentukan e. Detail permintaankoreksi
Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara Koreksi data merupakan proses perbaikan data transaksi tanpa mengubah data awal, dimana data tersebut membentuk data histori. Data Transaksi Keuangan yang dapat dikoreksi adalah data koreksi yang telah diproses dengan aplikasi SPAN meliputi Koreksi Data Transaksi Pengeluaran dan Koreksi Data TransaksiPenerimaan.
28
Koreksi Data Transaksi Pengeluaran, dilakukan terhadap : 1. BAS sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran pada DIPA menjadiminus SemuasegmenBASdapatdiubahkecualisegmenkodesatker dan kode KPPN Dalam hal transaksi pengeluaran terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak merubah jumlahuang 2. Pembebanan RekeningKhusus Dilakukan terhadap SP2D sebelum pembebanan pada Reksus berkenaan 3. Deskripsi/UraianPengeluaran Dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran sesuai jenis tagihan yang tercantum dalam SPM
Pelaksanaan koreksi SP2D untuk Satker Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN dengan dilampiri : a. Copy SPM dan daftar SP2D sebelumkoreksi b. SPM setelahkoreksi c. ADK SPM koreksi d. SPTJM sesuai format yangditentukan e. Detail permintaankoreksi
29
Koreksi Data Transaksi Penerimaan 1. Koreksi data transaksi penerimaan dilakukan dengan ketentuan: • Dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS;dan • Tidak merubah total nilaipenerimaan 2. Koreksi dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dari Satker sesuai format yangditentukan 3. Surat Permohonan dimaksud dilampiri dengan Rincian Perbaikan, Bukti Setor, Nota Konfirmasi, ADKKoreksi
Format Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan :
Format Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan :
30
Membuat ADK Koreksi Penerimaan Negara Melalui OM-SPAN 1) LoginkeOMSPANpadaalamathttp://spanint.depkeu.go.idmenggunakan user dan password pengguna. Menu yang digunakan adalah Modul Penerimaan submenu KonfirmasiPenerimaan.
2) Masukkan Nomor NTPN atau Kode Billing dan klikKirim
31
3) Akan terbuka rincian setoran Penerimaan Negara, centang Pilih Koreksidan klik Unduh. Akan terbuka file berbentuk notepad(.txt)
4)
Ubah baris C sesuai dengan segmen BAS yang akan dikoreksi. Maka ADK Koreksi Penerimaan Negara telah terbentuk. ADK koreksi ini nanti dikirimkan ke KPPN bersama dengan surat permohonan perbaikan transaksipenerimaan.
32
REKONSILIASI EKSTERNAL Pengertian 1) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem /subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yangsama. 2) Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN, Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas UmumNegara. 3) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 4) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) merupakan Dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi/Sistem Akuntansi Bendahara UmumNegara. 5) Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yangditentukan. 6) Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yangditentukan. 7) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuankerja.
8) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA
33
BUN) adalah Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan(BAPP). 9) Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/KPPN (UAKBUN Daerah/KPPN) adalah Unit Akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/KPPN.
Proses Rekonsiliasi 1) Laporan Keuangan yang disusun
oleh UAKPA dan UAKPA BUN wajib dilakukan rekonsiliasi (sesuai dengan PMK nomor 210/PMK.05/2013) sebelum disampaikan kepada unit akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan, dilakukan setiap bulan dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. Pelaksanaan rekonsiliasi termasuk UAKPA yang mengelola keuangan Badan LayananUmum. Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh : Pejabat Penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.
3) UAKPA
dan UAKPA BUN yang terlambat/tidak melakukan rekonsiliasi dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian SPM yang diajukan oleh UAKPA/Satuan Kerja kecuali terhadap SPM-LS belanja pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga dan SPM Pengembalian dan pengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUND/KPPN.
4) Laporan Keuangan periode Semester
I dan Tahunan harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
2) Hasil
5) Laporan Keuangan Semester I dan
Tahunan tingkat satuan kerja dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa PenggunaAnggaran.
34
Rekonsiliasi sampai dengan penandatanganan BAR dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutanberakhirdan dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan diterbitkan SP2S (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi). Sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP , SPM GUP dan SPM-LS ke Bendahara. Pengenaan sanksi tidak membebaskan kewajiban UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Dalam hal UAKPA telah melaksanakan rekonsliasi dengan KPPN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S. Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN, pemberian sanksi dinyatakan tidak berlaku.
Untuk kepentingan rekonsiliasi, satker selaku UAKPA/UAKPA-BUN menyampaikan laporan keuangan berupa: a) Laporan Realisasi AnggaranPendapatan, b) Laporan Realisasi PengembalianPendapatan, c) Laporan Realisasi AnggaranBelanja d) Laporan Realisasi PengembalianBelanja e) NeracaPercobaan f) Neraca g) Arsip Data Komputer (ADK) yang dihasilkan dari AplikasiSAIBA
35
Berdasarkan data laporan keuangan yang sudah direkonsiliasi, UAKPA/UAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan berupa : 1) Laporan RealisasiAnggaran, 2) Laporan Operasional(LO), 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)dan 4) Neraca.
Dalam hal aplikasi SAIBA belum dapat menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) secara bulanan, penyampaian laporan keuangan dimaksud tidak termasuk Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur/diliburkan maka penyampaiannya pada hari kerja sebelumnya.
Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Dasar hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara.
Dalam PER-3/PB/2014 ini meliputi 6 (enam) hal, yaitu : I. II. III. IV. V. VI.
Teknis PembukuanBendahara Modul Buku, Format Berita Acara, Format LPJBendahara PemeriksaanKas Rekonsiliasi InternalSatker Penyusunan LPJBendahara Verifikasi LPJBendara
36
Teknis Pembukuan Bendahara
1) Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan 2)
3) 4) 5) 6)
7)
dan pengeluaran uang/ surat berharga yang dilakukan pada satker, termasuk hibah dan bantuansosial. Pembukuan bendahara terdiri dari: Buku KasUmum, Buku Pembantu,dan Buku PengawasanAnggaran PembukuanBendaharadilaksanakanatasdasardokumensumber. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara dimulai dari Buku Kas Umum yang selanjutnya pada buku-buku pembantu dan Buku PengawasanAnggaran. Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, harus memisahkan pembukuannya sesuai DIPAmasing-masing. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal Bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud diatas, Bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan maupun dengankomputer.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dokumen Sumber Transaksi Pengeluaran Untuk pembukuan Bendahara
37
DIPA SPM/SP2D Kuitansi SSBP/SetoranSSBP SSP/SetoranSSP LPJBendahara Bukti PenerimaanInternal Bukti PengeluaranInternal
Pemeriksaan KAS
1. Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), KPA atau PPK atas nama KPA memastikan jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas Bendahara Pengeluaran/ BPP pada akhir jam kerja maksimal Rp50.000.000,-
2. Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,¬ (lima puluh juta rupiah), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan KPA atau PPK atas namaKPA.
3. Berita acara keadaan kas harus dibuat pada saat kejadian paling lambat pada jam tutupkantor.
4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu) Bendahara Pengeluaran/BPP, kegiatan pemeriksaan kas dan monitoring keadaan brankas Bendahara Pengeluaran/BPP dapat dilakukan oleh PPK yang ditunjuk oleh KPA sebagaikoordinator.
5. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas BendaharaPengeluaran/BPP.
6. Pada hari kerja berikutnya uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP /BPP pada akhir jam kerja kembali maksimal Rp 50.000.000,-
38
Rekonsiliasi Internal Satker 1) Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara Pengeluaran/BPP, KPA atau PPK atas nama KPA memastikan jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas Bendahara Pengeluaran/BPP pada akhir jam kerja maksimalRp50.000.000,2) Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Penerimaan untuk meneliti kesesuaianatas: jumlah setoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke KasNegara; saldo penerimaan negara yang belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara. 3) KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran untuk meneliti kesesuaianatas: saldoUP/TUP; saldo selainUP/TUP 4) Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada akhir bulan berkenaan bersamaan dengan pemeriksaankas. 5) Hasil pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang telahditentukan.
39
Bendahara Penerimaan: Jumlah setoran penerimaan negara ke kas negara & saldo penerimaan negara yang belum disetor ke kas negara
Tujuan Rekonsiliasi Internal Adalah
Bendahara Pengeluaran: Saldo UP/TUP dan saldo selain UP/TUP
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara 1) Bendahara wajib menyusun LPJ Bendahara secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik yang dalam bentuk rupiah maupunvalas. 2) LPJ Bendahara disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK atas nama KPA bagi Bendahara Pengeluaran/BPP dan Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara bagi Bendahara Penerimaan. 3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu) Bendahara Pengeluaran/BPP, penandatangan LPJ Bendahara Pengeluaran/BPP dapat dilakukan oleh PPK yang ditunjuk oleh KPA sebagaikoordinator. 4) LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara Pengeluaran dituangkan sebagaimana format yang telah ditentukan, dengan dilampirkan: a. Daftar
Rincian
Saldo
Rekening
40
yang
dikelola
Bendahara Penerimaan sebagaimana format yang telahditentukan b. Rekening koran c. Berita Acara Pemeriksaan Kas danRekonsiliasi d. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan olehKPPN 5) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dituangkan dalam format yang telah ditentukan dengan dilampiri rekening koran (bilaada). 6) LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara Pengeluaran yang benardisampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
VERIFIKASI LPJ Bendahara KPPN melakukan verifikasi LPJ Bendahara danmengembalikannya bila ditemukan kesalahan. KPPN menyusun Daftar LPJ Bendahara berdasarkan LPJ Bendahara yang dinyatakan benar dan menyampaikannya kepada Kanwil DJPBN paling lambat 15 hari kerja bulanberikutnya. Apabila terdapat perbaikan atas daftar tersebut, KPPN menyampaikanDaftarLPJBendaharaPerbaikansecarakeseluruhan.
41
BASIS AKUNTANSI Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan prinsip-prinsip akuntansi sebagai suatu pedoman.Dengan prinsip- prinsip akuntansi tersebut bisa ditentukan kapan pengaruh suatu transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.Prinsip-prinsip tersebut kita kenal dengan istilah basis akuntansi. Ada beberapa basis akuntansi yang dikenal dan telah dipergunakan di berbagai Negara di belahan dunia ini.Ada dua basis akuntansi yang paling populer digunakan yaitu Basis Kas (Cash Basis of Accounting) dan Basis Akrual (Accrual Basis of Accounting).Tetapi selain kedua basis tersebut dikenal juga Basis Kas Menuju Akrual (CTA = Cash Toward Accrual) yang merupakan penggabungan basis kas dengan basis akrual. Basis Kas (Cash Basis Accounting) Adalah ketika terjadi transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa akuntansi lain diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan Basis Akrual (Accrual Basis Accounting) Adalah ketika terjadi transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa akuntansi lain diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan Basis Kas Menuju Akrual ( CTA = Cash Toward Acrual) Adalah gabungan dari Basis Kas dan Basis Akrual, sehingga pada saat penyusunan laporan keuangan tidak murni menggunakan basis kas maupun basis akrual
42
Basis Akuntans i Basis Kas
Basis Akrual
Kelebih an
Kekurangan
relatifsederhana, mudah
• rentan manipulasi pada aruskas, • mempunyai kecenderungan
dipahamidan belanja sampai dilaksanakan, batasanggaran, proses audit lebih mudahdan • aset tidak mudah juga digunakansecara efektif, dalampengendalian • utang dan risiko belanjanya. kebangkrutan tidak terdeksi pada proses akuntansi dan laporankeuangan, • hanya memberikangambaran parsial mengenai keuangan negara menghasilkan
LaporanKeuangan yang lebih baik khususnya untuk pengambilan keputusan, enjadi lebih transparan danakuntabel, pengalokasian sumber dayabisa lebih akuratdiketahui, akurat dalam penilaian kinerja dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan padakinerja organisasi, menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas
43
lebih kompleks sehingga membutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tingkat kompetensi di bidang akuntansi lebih baik/lebih memadai
yanglebih baik, pengukuran penilaian biaya
suatu program/kegiatan yang lebihbaik, Basis Kas Menuju Akrual
dapat menyediakan laporan keuangan sesuai UU, Kementerian/ Lembaga sudah dapat mengimplementasikannya relatif cukup baik, secara periodik dan dengan usahausaha tambahan di luar sistem sudah dapat menyediakan informasi akrual
• belum memperlihatkan
kinerja secara keseluruhan karenahanya terfokus pada sumber daya keuangan saja berupa kas (financialassets), • tidak menggambarkan beban keuangan yangsesungguhnya, karena beban akrual tidak diinformasikan dalam LRA maupun laporanlainnya, • kurangmemperlihatk an perubahan nilaiekuitas, • hanya memberikan gambaran parsial /tidak menyeluruhtentang keuangan negara sesuaiUU
Dari ketiga basis akuntansi tersebut bisa terlihat bahwa Basis Akrual lebih banyak kelebihan atau keunggulannya dibandingkan dengan basis akuntansi yang lainnya. Lebih banyak manfaat dengan penerapan Basis Akrual ini, antara lain : • memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuanganpemerintah • menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah • mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan,efisiensi, dan pencapaian tujuan
44
Untuk itu banyak negara di dunia internasional beralih ke Basis Akrual dalam hal penyusunan Laporan Keuangannya.Beberapa contoh negara di dunia yang menerapkan akuntansi berbasis akrual, diantaranya Selandia Baru sejak 1992, Australia sejak tahun 1997, Amerika Serikat sejaqk 1998, Kanada sejak tahun 2002, Inggris sejak tahun 2006 danlain-lain. Termasuk Indonesia yang mencanangkan akuntansi berbasis akrual digunakan mulai tanggal 1 Januari 2015 seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 1 ayat 1, dinyatakan SAP berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasisi akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih terinci lagi Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang diterapkan pemerintah tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL Pada dasarnya Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual hampir sama dengan Laporan Keuangan Pemerintah berbasis Kas/Kas Menuju Akrual. Yaitu terdiri dari LRA, Neraca dan CaLK (Catatan Atas LaporanKeuangan). Perbedaannya adalah dengan adanya Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).Laporan ini spesifik untuk laporan keuangan berbasis akrual.
45
Laporan Keuangan berbasis Kas/ Kas Menuju Akrual terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan Keuangan berbasis Akrual terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
46
Pengertian 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satuperiode. 2) Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periodelaporan. 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun dibandingkan dengan tahunsebelumnya.
pelaporan
4) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggaltertentu. 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca dalam rangka pengungkapan yangmemadai.
Buku Besar Pada akuntansi berbasis akrual ada dua buku besar yang disediakan, yaitu Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual. Buku besar kas masih tetap diperlukan sehubungan APBN masih berdasarkan basis kas dan untuk menampung transaksi kas sedangkan buku besar akrual untuk menampung transaksi akrual.
47
Jurnal Transaksi Data atau dokumen sumber yang masuk ke dalam buku besar dihasilkan oleh suatu proses yang dinamakan proses jurnal transaksi. Khusus pada akuntansi berbasis akrual, ada dua jenis proses jurnal transaksi, yaitu 1. jurnal Kas untuk memasukkan/memosting data ke dalam buku besar kas;dan 2. jurnal akrual untuk memasukkan/memosting data ke dalam buku besar akrual. Buku Besar Kas untuk menghasilkan laporan basis kas yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Buku Besar Akrual untuk menghasilkan laporan berbasis akrual : Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Jurnal Akrual Dan Jurnal Penyesuaian Jurnal akrual meliputi transaksi Pendapatan, Belanja/Beban Operasional Selain Barang Persediaan, Belanja Barang Persediaan, Belanja Modal, Uang Persediaan dan Aset. Jurnal Penyesuaian merupakan suatu keharusan dalam akuntansi berbasis akrual. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual, sehingga laporan yang akan disajikan memenuhi konsep periodesitas dan bahkan dapat memenuhi prinsip matching cost againts revenue. Dengan penyesuaian pendapatan dapat disajikan sesuai dengan nilai pendapatan yang sesungguhnya yaitu semua hak yang sudah diterima maupun belum diterima, tidak sebatas kas yang diterima saja. Demikian pula beban, yang merupakan kewajiban atau pengorbanan yang terjadi pada periode akuntansitersebut. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk mengetahui hak/kewajiban yang sudah dan yang belum diterima/dibayarkan pada suatu periode akuntansi/pelaporan.Jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode pelaporan (semester dan atau tahunan).
48
Penyesuaian dilakukan antara lain untuk : Kas di Bendahara Penerimaan, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Pendapatan diterima Dimuka, Belanja dibayar dimuka, Uang Muka Belanja, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Persediaan, Penyisihan Piutang, Penyusutan dan Koreksi An Periode dilakukan Jurnal Penyesuaian :
No
Periode Penyesuaian
Pos / Akun
1
Pendapatan Diterima Dimuka
Tahunan
2
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Tahunan
3
Beban/Belanja dibayar di Muka
Tahunan
4
Beban/Belanja Yang Masih Harus dibayar
Tahunan
5
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Semesteran
6
Penyusutan
Semesteran
7
Persediaan
Semesteran
8
Kas Di Bendahra Penerimaan
Tahunan
9
Kas Lainnya si Bendahara Pengeluaran
Tahunan
10
Koreksi Antar Beban
11
Reklasifikasi Aset
Semesteran Tahunan
CONTOH-CONTOH JURNAL PENYESUAIAN 1. Pendapatan DiterimaDimuka Pendapatan diterima Dimuka yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah diterima di rekening Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban
49
pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.Seperti pembayaran PNBP untuk masa melebihi tanggal pelaporan. Contoh : Pada Tanggal 1 Maret 2016 diterima uang sewa gedung sebesar Rp.36 juta dan langsung disetor ke Kas Negara (SSBP). Gedung tersebut disewakan dari tanggal 1 Maret 2016 s.d. 28 Februari 2016 (3 tahun = 36 bulan = Rp.1 juta/tahun). Pada tanggal 1 Maret 2016 dicatat pendapatan sewa baik pada LRA maupun LO sebesar Rp.36 juta sebagai berikut:
Pendapatan Sewa
Pendapatan Sewa
2016
LO 2017
2018
2019
10.000.000
12.000.000
12.000.000
2.000.000
Pendapatan Tahun 2016
Pedapatan sewa diterima di muka tahun 2016
2016
LRA 2017
2018
2019
36.000.000
0
0
0
Dilakukan Jurnal Penyesuaian karena hal sebagai berikut : • Pada Pendapatan LO seharusnya dicatatRp.10.000.000 • Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca seharusnya dicatatRp.26.000.000 Jurnal Penyesuaian : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (423141)
(D) Rp.26.000.000
50
Pendapatan Sewa diterima Dimuka (219211)
(K) Rp.26.000.000
Pencatatan di masing-masing perkiraan/Pos :
Pendapatan Sewa
LRA Pagu
Realisasi 36.000.00 0
LO Pedapapatan Sewa
10.000.00 0 10.000.00 0
Surplus/Defisit LO
LPE Ekuitas Awal Surplus /Defisit LO Transaksi Antar Entitas Ekuitas Akhir
0 10.000.000 (36.000.000) (26.000.000) Nerac a
Aset Kewajiban: Pendapatan Diterima Dimuka Ekuitas Jumlah Kewajiban + Ekuitas
0 26.000.000 (26.000.000 ) 0
51
2. Pendapatan yang Masih HarusDiterima Pendapatan yang masih harus diterima yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menurut hasil perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah karena telah memberikan jasa/manfaatnya tetapi belum memiliki hak tagih. Contoh : Seorang pasien masuk dan dirawat di rumah sakit BLU pada bulan Desember 2015 dan diperbolehkan pulang pada bulan Januari 2016. Biaya- biaya perawatan yang terutang per 31 Desember 2015 Rp.10.000.000,LRA 2015
2016
0
10.000.000
LO 2015
2016
10.000.000
0
Pendapatan RS
Pendapatan RS
Dilakukan Jurnal sebagai berikut :
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (114311) Pendapatan Rumah Sakit (423211)
(D) Rp.10.000.000 (K) Rp.10.000.000
Pada awal tahun 2016 dilakukan jurnal balik sebagai berikut : Pendapatan Rumah Sakit (423211)
(D) Rp.10.000.000
52
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (114311)
(K) Rp.10.000.000
Menurut Buku Pengawasan Biaya yang masih harus diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp.4.000.000,Maka dilakukan Jurnal Penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015 :
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (114311) Pendapatan Rumah Sakit dan Istansi Kesehatan Lainnya (423211)
(D) Rp.4.000.000
(K) Rp.4.000.000
Pencatatan di masing-masing perkiraan/Pos :
Pendapatan RS
LRA Pagu
Realisasi 0
LO Pedapapatan RS Surplus/Defisit LO
4.000.000 4.000.000 LPE
Ekuitas Awal Surplus /Defisit LO Transaksi Antar Entitas Ekuitas Akhir
0 4.000.000 0 4.000.000
53
Neraca Aset Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Jumlah Aset
4.000.000 4.000.000
Kewajiban : Ekuitas Jumlah Kewajiban + Ekuitas
0 4.000.000 4.000.000
3. Belanja/Beban DibayarDimuka Belanja/Beban Dibayar Dimuka yaitu pengeluaran belanja yang dilakukan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya dimana manfaatnya belum seluruhnya diterima hingga akhir tahun berjalan. Untuk megidentifikasi belanja dibayar dimuka perlu melihat dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut masa kontrak atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan khususnya jasa. Contoh : Pada Tanggal 5 Desember 2016 membayar sewa gedung sebesar Rp.10 juta. Gedung tersebut akan digunakan pada tanggal 10 Januari 2016. Berdasarkan SPM/SP2D pada tanggal 5 Desember 2016akan tercatat belanja/beban sewa baik pada LRA maupun LO sebesar Rp.10 juta. LRA 2016 Belanja Sewa
10.000.000
54
LO Beban Sewa
2016
2017
0
10.000.000
PadaLOseharusnyabelummencatatadanyabebansewa,karena merupakan beban sewa tahun 2017 Pada Neraca seharusnya mencatat “Belanja Sewa Dibayar Dimuka” Rp.10 juta, karena sudah ada dokumennya(SPM/SP2D) Untuk menghilangkan “beban sewa” dan mencatat “Belanja Sewa Dibayar Dimuka” dilakukan Jurnal Penyesuaian sebagai berikut: Beban Sewa Dibayar Dimuka (114112)
(D) Rp10.000.000
Beban Sewa (522141) (K) Rp.10.000.000 Pencatatan di masing-masing perkiraan/Pos : LRA Pagu Belanja Sewa
Realisasi 10.000.00 0
LO Beban Sewa Surplus /Defisit LO
0 0
55
LPE Ekuitas Awal Surplus /Defisit LO Transaksi Antar Entitas Ekuitas Akhir
0 0 10.000.00 0 10.000.00 0 Neraca
Aset Belanja Dibayar Dimuka Kewajiban : Ekuitas Jumlah Kewajiban + Ekuitas
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
4. Belanja/Beban Yang Masih HarusDibayar Belanja/Beban Yang Masih Harus Dibayar yaitu tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan. Contoh : Pada tanggal 10 Januari 2017 diterima tagihan listrik bulan Desember 2015 yang baru akan dibayar pada bulan Januari 2017 sebesar Rp.10.000.000,LRA 2016 2017 Belanja Jasa 0 10.000.000
Beban Jasa
LO 2016
2017
10.000.000
0
56
Pada Tahun 2015, walaupun belum dibayarkan tagihan listrik bulan Desember 2015 : Pada LO seharusnya sudahdicatat adanya ” beban jasa” Rp.10.000.000, Pada Neracaseharusnya dicatat “Belanja YangMasih Harus Dibayar”Rp.10.000.000,Untuk mencatat “beban jasa” dan mencatat “Belanja yang masih harus dibayar” dilakukan Jurnal Penyesuaian sebagai berikut : Beban Langganan Listrik (522111) Balanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (212112)
(D) Rp10.000.000 (K) Rp.10.000.000
Pencatatan di masing-masing perkiraan/Pos :
Belanja Jasa
LRA Pagu
Realisasi 0
LO Beban Jasa Surplus /Defisit LO
10.000.000 (10.000.000 ) LPE
Ekuitas Awal Surplus /Defisit LO Transaksi Antar Entitas Ekuitas Akhir
0 (10.000.000) 0 (10.000.000) Neraca
57
Aset Kewajiban: Utang Kepada Pihak Ketiga Ekuitas Jumlah Kewajiban + Ekuitas
0 0 10.000.000 (10.000.0000 ) 0
58
Penatausahaan Dokumen Sumber Sehubungan dengan pelaksanaan akuntansi Pemerintah Pusat berbasis akrual pada TA. 2015, maka : 1) Telah diterbitkan PMK Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusatsebagai panduan pelaksanaan akuntansi Pemerintah Pusat berbasis akrual pada satker KementerianNegara/Lembaga. 2) Dalam PMK tersebut diatur mengenai jurnal penyesuaian untuk transaksi-
transaksi akrual menggunakan aplikasiSAIBA. 3) Guna mendukung implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual
diperlukan dokumen sumber pendukung yang dikelola oleh unit teknis untuk kemudian diberikan kepada unit akuntansi secara periodik. Unit Akuntansi akan menggunakan dokumen sumber pendukung tersebut sebagai dasar pembuatan memo penyesuaian (MP) agar dapat diproses dalam AplikasiSAIBA. 4) Dokumen sumber pendukung tersebut antara lain yang berkaitan dengan
akun- akun: a.
Pendapatan Diterima Di Muka, yaitu pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas Negara, tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya, karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga, seperti pembayaran PNBP untuk masa melebihi tanggalpelaporan.
b.
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, yaitu pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untukdibayar/ditagih. Belanja Dibayar Di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat pembayarantersebut.
c.
d.
Belanja Yang Masih Harus Dibayar, adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal
59
pelaporan keuangan belumdibayarkan. 5) Dokumen sumber pendukung yang diperlukan
dan penatausahaannya, diilustrasikan sebagaimana contoh pada lampiran PMK tersebut. Namun demikian Kementerian Negara/Lembaga dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan informasi yangdiperlukan.
6) Setelah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada poin 6, unit
akuntansi menyusun memo penyesuaian (MP) sebagaimana format yang tercantum pada lampiran PMK dimaksud dan memproses ke dalam Aplikasi SAIBA melalui menu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tersebut dilakukan pada akhir periode pelaporan, dan atas penyesuaian tersebut dilakukan jurnal balik pada awal periodeberikutnya.
60
Standar Pelayanan KPPN Banda Aceh Berdasarkan : Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-173/PB/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
A. Penerbitan SP2D LS Non Gaji PERSYARATAN : Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukungnya beserta Arsip Data Komputer(ADK); Daftar Penerima yang lebih dari satu rekening penerima apabila penerima lebih darisatu; SSP dan/atau bukti setorlainnya; Maksimum Pencairan (MP) untuk SPM PNBP (tidakterpusat); Kartu Identitas Petugas Sakter(KIPS) JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
B. Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP/PTUP PERSYARATAN : Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukungnyabeserta Arsip Data Komputer (ADK); Surat Pernyataan UP dariKPA; Surat Persetujuan PemberianTUP; Kartu Identitas Petugas Sakter(KIPS) JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
61
C. Persetujuan/Penolakan TUP PERSYARATAN : Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan beserta Rincian Rencana Penggunaan; JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : satu hari kerja BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Persetujuan/Penolakan pemberian TUP D. Penerbitan SP2D LS Gaji Induk/Susulan/Kekurangan/ UDW/UDT/Terusan Penghasilan/Uang Muka Gaji PERSYARATAN : Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukungnyabeserta Arsip Data Komputer(ADK); Daftar Penerima apabila penerima lebih darisatu; Daftar Perubahan DataPegawai; SSP dan/atau bukti setorlainnya; Kartu Identitas Petugas Sakter(KIPS) SPM Gaji Induk diterima paling lambat tanggal 15 sebelum bulanpembayaran gaji JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : untuk SP2D gaji induk paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
E. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM KP PERSYARATAN : SuratPerintahMembayar(SPM)KPbesertaArsipDataKomputer (ADK); SKPKPP; Bukti setor apabila terdapat kompensasi setoranpajak/cukai; Surat Konfirmasi kebenaran dokumen SPM dariKPP; Kartu Identitas Petugas Sakter(KIPS) JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 62
F. Penerbitan Surat Pemberitahuan Koreksi/Ralat SP2D PERSYARATAN : Surat PermintaanKoreksi/Ralat; Copy SPM dan SP2D sebelumkoreksi; SPM setelahkoreksi; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM); ADK KoreksiSPM; Kartu Identitas Petugas Sakter(KIPS) JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Pemberitahuan Koreksi/Ralat SP2D
G. Rekonsiliasi Eksternal dan Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) PERSYARATAN : Arsip Data Komputer(ADK); RegisterPengiriman; Laporan Realisasi Anggaran(LRA); Neraca; Laporan PosisiBMN; Rekening Koran. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : Rekonsiliasi sampai dengan penandatanganan BAR dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)setelah bulan bersangkutan berakhirdan dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR), Hardcopy Hasil Rekonsiliasi
H. Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D PERSYARATAN : Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari BO I / BOII;
63
NotaKredit; Hardcopy dan softcopy SP2D yangdiretur; JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : dua hari kerja BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Pemberitahuan Retur SP2D
I. Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D PERSYARATAN : Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari BO I / BOII; NotaKredit; Hardcopy dan softcopy SP2D yangdiretur; JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : dua hari kerja BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Pemberitahuan Retur SP2D
J. Penerbitan Surat Ralat Retur SP2D PERSYARATAN : Surat Ralat/Perbaikan Rekening yang menyebabkan ReturSP2D; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM); ResumeKontrakdalamhalterjadiperubahandatarekeningpadakontrak; Kartu Identitas Petugas Sakter(KIPS); JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : dua hari kerja BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Ralat Retur SP2D
K. Penerbitan Konfirmasi Surat Setoran/Pelimpahan PERSYARATAN : Arsip Data Komputer (ADK)Konfirmasi; Fotocopy Surat Setoran PenerimaanNegara. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : BIAYA : Nihil
64
PRODUK PELAYANAN : Daftar hasil konfirmasi
L. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) PERSYARATAN : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) beserta dokumen pendukungnya JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : satu hari kerja setelah diterima lengkap dan benar BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : SKPP yang telah disahkan
M. Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening PERSYARATAN : Surat Permohonan Persetujuan PembukaanRekening Surat pernyataan penggunaanrekening; Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkaitrekening; SalinanDIPA JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : satu hari kerja BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
N. Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi PERSYARATAN : Surat Permintaan Perbaikan Transaksi (SSBP/SSPB). JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : satu hari kerja BIAYA : Nihil PRODUK PELAYANAN : Nota Perbaikan Transaksi
65
Pengelolaan Pengaduan dan Sarana Pendukung Pengelolaan pengaduan di KPPN Banda Aceh dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalamperaturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud pengaduan adalah laporan indikasi pelanggaran yang disampaikan pelapor. Setiap Pengaduan yang masuk dikelola oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang di tingkat KPPN dikenal dengan nama UKI-P. Alur pengelolaan pengaduan tergambar dalam bagan sebagai berikut :
66
Sarana pendukung yang dapat digunakan untuk saluran pengaduan sebagai berikut : Telepon : 0651-29806 Faximile : 0651-22460 Layanan SMS&Whatsapp : 08984327579 Suratelektronik :
[email protected] Surat : Jl. Tgk Chik Di Tiro Banda Aceh Tatap muka dengan petugas customerservice
67
Tips and Trick 1
Kirim ADK LPJ tidak valid / tidak bisa membentuk adklpj Notifikasi : ”Data Tidak Valid” Solusi : Update dengan Update 17.0.5 Compiled
2
3
4
Kirim ADK LPJ tidak valid / tidak bisa membentuk adklpj Notifikasi : ”Data LPJ Kosong” Solusi : Munculnya notifikasi “data LPJ kosong” disebabkan adanya pergeseran saldo pada SILABI yang mengakibatkan saldo akhir pada bulan berkenaan tidak sama dengan saldo awal bulan berikutnya. Hapus berita acara bulan dimana saldo akhir tidak sikron dengan saldo awal, kemudian posting ulang dan rekam kembali berita acaranya. Kirim ADK SILABI data rekening tidakada Notifikasi : “data rekening tidak ada” Solusi : Cek pada menu Referensi/Rekening Bendahara Pastikan pengisian sudah benar misalnya jenis rekening - kode 10 untuk Rekening BendaharaPenerimaan - kode 20 untuk Bendaharapengeluaran - kode 999 untuk rekeninglainnyadan yang perlu perhatian adalah isian Kode BPP > isikan 000 (untuk bendahara Pengeluaran yang tidak mempunyai BPP) Tutorial Cara merekamDRPP Urutan sebelum kita merekam DRPP adalah rekam kuitansi pada menu RUH Kuitansi selanjutnya rekam transaksi UP (RUH Transaksi) setelah 2tahap tersebut dilakukan baru proses perekaman DRPP bisa dilakukan, langkahnya sebagai berikut: 1. Rekam pada Menu RUH DRPP , klik tombol “Rekam” , isi tanggal DRPP 2. Rekam 1 kegiatan dan 1 Output dengan cara klik seperti gambar maka akan terbuka Kegiatan, Output, Beban, Jenis belanja, dan kppn pilih salah satu kegiatan secara otomatis isian Output, Jenis Belanja, Beban dan KPPN akan terisi.
68
5
6
3. Isikan alamat dan kota Isikan Pejabat (pilih NIP PPK) 4. Klik tanda (+) ,secara otomatis akan keluar list kuitansi yang sudah direkam dan ditransaksi UP kan pada kegiatan dan output di atas 5. Pilih/ceklis kuitansi yang akan dipertanggung jawabkan sebagai dasar pembuatan DRPP kemudian simpan. 6. Langkah terakhir cetak DRPP dan kirim adk DRPP untuk keperluan perekaman SPP GUP/GUP Nihil/PTUP CaramembuatDRPPyangberbedasumberdana Pastikan sudah menggunakan update SAS terakhir,Isi/rekam tgl DRPP nasukan kegiatan..klik sebelah kanan nanti akan keluar menu pilihan untuk kegiatan/Output/Beban/jenis belanja, pilih beban contoh A (RM) ,D (PNBP) dst. Selanjutnya proses perekaman seperti pada tutorial cara merekam DRPP Tips menanggulangi “Operator/operand typemismatch” pesan error/notifikasi “Operator/operand type mismatch” terjadi ketika rekam BAR Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, ini disebabkan lupa atau belum pilih pejabat baik itu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran maupun KPA. Solusinya : Pilih dulu Pejabat bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan KPA baru klik rekam
7
Solusi Kuitansi Tidak Muncul pada RUH SPMGUP Pada saat melakukan perekaman SPP GUP pada RUH Transaksi GUP di Aplikasi Modul Silabi Bendahara Pengeluaran kuitansi tidak muncul Solusinya : 1. Sesuaikan nomor DRPP pada menu DRPP dengan nomor DRPP pada saat membukukan SPM GUP di menu “transakasi”. Apabila ada perbedaan ikuti nomor DRPP pada menu DRPP dengan mengubah secara manual pada menu “transakasi”. Apabila tidak ada perbedaan pada nomor DRPP ikuti langkah ke-2 2. Kuitansi tidak muncul pada saat perekaman SPM GUP kemungkinan
69
diakibatkanpadasaatmerekamSPMGUPdimaksudmemakaikodeBPPyan gsalah misalnya pada saat merekam referensi pada silabi menu referensi rekening bendahara memakai kode 001 (BPP/Bendahara Pengeluaran Pembantu), atau pada referensi BPP anda merekam BPP selain kode“000”, cek referensi BPP Ievel admin) kalau ada kode BPP “001” hapus refensi BPP, pada saat rekam transaksi SPM GUP (11) perhatikan pada kolom bpp tertera kode “001” ganti dengan “000” kemuadian ceklist lalu pilih , otomatis daftar kuitansi akan muncul sesuai jumlah SPM GUP, apabila pilihan kuitansi tidak sama itu berarti ada kesalahan pada DRPP atau pernah menghapus DRPP dan merekam ulang untuk mengatasi hal tersebut langkah2nya sbb : a. Batal load master SPM GUP dimaksud (kalau SPM tsb sudah diloadmaster) Batal catat nomoR SP2D b. Batal SPM dan Hapus SPP c. Rekam kembali SPP dan Catat SPM dengan menggunakan tgl. Dan no SPP/SPM sebelumnya (ubah no aktif SPP pada level admin ,jangan lupa setelah selesai proses rekam ulang SPP/SPM no aktif SPP kembalikan ke no semula) d. Pada saat merekam SPP adk DRPP menggunakan yang ada pada modul Silabi e. menu DRPP/kirim/create ulang adk DRPP. Catat no SP2D f. Setelah langkah 1 s/d 5 coba rekam transaksi SP GUP (11) 8
Apabila terdapat pegawai/rekanan baru, segera memeriksa data suppliernya nya melalui menu Cek Data Suplier OM- SPAN atau konfirmasi ke KPPN, apakah supplier tersebut sudah terdaftar di database SPAN, apabila sudah terdaftar mintakan supplier Data dari supplier tersebut utk dijadikan acuan;
9
Untuk tipe supplier 3, pastikan semua isian data supplier lengkap (kecuali IBAN) dan apabila terdapat pegawai baru, data GPP dari kantor lama jangandiubah;
70
10
Untuk tipe supplier 6, isian NIP dikosongkan, isian kode negara (ID) dan alamat 1 wajibdiisi
11
Pastikan dalam merekam supplier, kontrak dan SPM tidak mengandung karakterASCII
12
Pastikan perekaman SPM sudah benar (antara lain : Jenis SPM, Potongan SPM, uraian SPM dan lainlain) PastikanakunemailyangdicantumkandiSPMadalahakun email yang valid dan selalu dipantau
13
14
Pastikan data supplier pada Aplikasi SPM tidak diubah-ubah, karena data tersebut sudah terdaftar di databaseSPAN
15
Dalam pengajuan SPM pastikan data nomor dan nama rekening sudah valid dan masih aktif untuk menghindari terjadinya returSP2D
16
Pastikan Pagu dana masih cukup tersedia (terutama untuk jenis belanja 53) karena dalam Aplikasi SPM dana untuk kontrak belum mengurangi pagu, sedangkan oleh SPAN, dana untuk kontrak sudah mengurangi pagu (encumbrance/ dicadangkan) meskipun belum adarealisasi
71
FAQ (Frequently Asked Questions) Q
Bagaimana
A
Satker tetap dapat mencairkan DIPA berdasarkan SK Pejabat Perbendaharaan yang baru, menyampaikan SK beserta specimen tanda tangan kepada kepala KPPN, kemudian merevisi DIPA terkait perubahan/penggantian tersebut ke Kanwil DJPB setempat.
Q
Apabila akan dilakukan penggantian pejabat penguji SPP/PPSPM, apa perlu dilakukan revisi DIPA untuk perubahan pada Halaman IA.1 yang berisi nama KPA, Bendahara Pengeluaran dan PPSPM?
A
Sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014, penggantian Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dapat dikategorikan Revisi Anggaran karena kesalahan administrasi berupa perubahan/ralat pejabat perbendaharaan. Revisinya cukup di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Q
Bagaimana cara melakukan penggantian Pejabat PP SPM?
A
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer SPM, Satker dapat mengajukan permohonan penggantian Pejabat PP SPM dengan langkah : • Satker mengajukan penonaktifan PIN PPSPM dengan Surat Permintaan Penonaktifan PINPPSPM • Selanjutnya satker mengajukan pendaftaran PIN PPSPM untuk pejabat yang baru dengan mengisi Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan bermaterai
Q
Apakah perbedaan SPBy dengan Kwitansi?
apabila ada perubahan/penggantian Pejabat Perbendaharaan?
72
A
SPBy berfungsi sebagai bukti uang keluar dari kas bendahara.— Sedang kwitansi berfungsi sebagai bukti bayar kepada yangg berhak/penyedia barang dan jasa. — Sehingga penanda tangan penerima pada SPBy adalah pegawai yang melakukan belanja, dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan, pelaksana Rumah Tangga, maupun pegawai/pegawai tidak tetap yang melakukan belanja.
Q
Bagaimanakah penulisan uraian pada SPM?
A
SPM UP = Penyediaan UangPersediaan. SPM TUP = Penyediaan Tambahan UangPerseddiaan. SPM GUP = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluanbelanja (barang/modal/lain2)* SPM GUP Nihil = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluanbelanja (barang/modal/lain2)* SPM PTUP = Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaanuntuk keperluan belanja(barang/modal/lain2)* SPM Pengesahan = Pengesahan Belanja(barang/modal/lain2)* SPM LS= LS ke Bendahara/pegawai = Pembayaran belanja (pegawai/barang/modal/lain2)* sesuai SK/ST/SPD* No…….Tgl……..
LS ke Pihak Ketiga = Pembayaran belanja (pegawai/barang/modal/bantuan sosial/lain2)* sesuai Kontrak no……. Tgl……. SPMK/Jaminan Uang Muka/BAP/BAST/ Jaminan Pemeliharaan* no……. Tgl……. *= pilih salah satu Q
SPM disampaikan ke KPPN dilampiri apa saja?
73
A
1. SPMUPdilampiri:suratpernyataandariKPA(formatlamp.XIVPMK190/PMK.05/2012). 2. SPMTUPdilampiri:SuratpersetujuanpemberianTUPdariKepalaKPPN. 3. SPM LS dilampiri :SSP Untuk penerima lebih dari 1 (para……..) dilampiri daftar nominatif yg dicetak dari aplikasi SPM. 4. SPM LS Pinjaman/Hibah Luar negeri dilampiri: SSP dan Faktur pajak (stempel “pajak ditanggung pemerintah”). 5. SPM GUP tanpalampiran.
Q
Apakah jika kita telah menerima kwitansi dari toko pembelian barang atau toko fotocopy kita harus membuat Kwitansi seperti yg di format lampiran XI PMK 190/PMK.05/2012 dan harus menandatangankan lag1 ke toko dan bagaimana dengan SPBy-nya?
A
Tidak perlu. Apabila penyedia barang/jasa (toko) telah menyediakan kuitansi, tidak perlu membuat kwitansi lagi. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI PMK 190 dibuat apabila penyedia barang/jasa (toko) tidak dapat menyediakan kwitansi. Sedang SPBy adalah bukti uang keluar dari kas BP, artinya penanda tangan SPBy adalah pegawai yang melakukanbelanja.
Q
Apakah Belanja Modal (53) dalam mekanisme UP hanya untuk pembayaran Administrasi Proyek atau dapat untuk Pengadaan Barang dan Jasa?
A
Tidak hanya untuk pembayaran Administrasi Proyek tetapi termasuk untuk Pengadaan Barang dan Jasa s/d Rp.50.000.000,Namun pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) kepada pihak ketiga. Apabila tidak dapat dilakukan dengan LS, pembayaran dilakukan dengan mekanisme UP.
Q
Untuk pegawai yang menjalankan cuti melahirkan, apa saja yang dihentikan pembayarannya?
74
A
Untuk uang makan, tunjangan profesi/tunjangan tambahan/tunjangan kinerja tidak dibayarkan selama menjalankan cuti melahirkan. Untuk tunjangan struktural/tunjangan fungsional/tunjangan umum tetap dibayarkan.
Q
Apakah tunjangan/honor pegawai tetap akun 512111 dipotong pajak? Ada batas besarannya atau tidak?
A
Untuk tunjangan/honor dengan besaran berapapun, asalkan nilai diatas PTKP, akan dipotong PPh pasal 21.
Q
Untuk pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara, apa saja yang dihentikan pembayarannya?
A
Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
Q
Apakah belanja/pengadaan dari dana BOS terkena pajak?
A
Untuk pengadaan buku pelajaran, bebas pajak baik PPh ps.22 maupun PPN. Untuk pengadaan selain buku pelajaran, bebas pajak PPh ps.22 tetapi terkena potongan PPN.
Q
Untuk SPM LS sampai dengan Rp.50.000.000,- yang perikatannya berupa kwitansi, apakah perlu membuat data kontrak?
A
Untuk SPM LS s/d Rp.50.000.000,- yang perikatannya berupa kwitansi, tidak perlu membuat data kontrak. Untuk SPM LS s/d Rp.50.000.000 yang perikatannya berupa SPK/Kontrak, harus membuat dan mengirimkan data kontrak ke KPPN.
Q
Apabila pagu tunjangan profesi berlebih, apakah dapat direvisi untuk menambah pagu uang makan?
A
Dalam aturan revisi, batasan revisi DIPA antara lain adalah tidak mengurangi alokasi tunjangan profesi/kehormatan, kecuali untuk digeser kepada satker lain dalam Bagian Anggaran yang sama.
75
Q A
Bolehkah SPM GUP disampaikan ke KPPN lebih dari sekali dalam 1 hari? Diperbolehkan, asalkan memenuhi aturan penggantian UP, yaitu untuk 1 kali GUP minimal 50% dari UP.—Pada akhir hari kerja uang di brankas BP maksimal Rp.50.000.000,-
Q
Di dalam SBU ada Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Apakah itu satu kesatuan dengan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri atau berdiri sendiri (dibayarkan terpisah) dan sistemnya ad cost atau lumpsum ?
A
Satuan biaya taksi merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas yaitu biaya transportasi, terpisah dari uang harian. Pada prinsipnya, biaya perjalanan dinas dibayarkan at cost, termasuk biaya taksi dibayarkansesuai bukti pengeluaran riil. Namun dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran riil, biaya taksi diberikan maksimal sesuai satuan biaya taksi sebagaimana diatur dalam standarbiaya. Untuk rapat/seminar di dalam kota, apa sajakah yang dapat dibayarkan berdasarkan satuan halfday untuk rapat yg berlangsung lebih dari 5 jam, atau fullday untuk rapat yang berlangsung lebih dari 8 jam? Untuk rapat di dalam kota dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam, meliputi uang harian berupa uang saku paket meeting haflday/fullday dan biaya transportasi kegiatan dalam kota (untuk yang tidak menggunakan kendaraan dinas). Biaya transportasi dan uang saku dimaksud harus jelas menjadi beban DIPA satker penyelenggara atau peserta (dalam Surat Tugas). Untuk Satker yang menerima Hibah Langsung baik dalam negeri maupun luar negeri lebih dari satu pemberi, maka pendaftaran nomor register juga masing-masing. Apakah rekening penampungnya harus sendiri- sendiri arau bisa menjadi satu?
Q
A
Q
A
Mekanisme pengaturan rekening untuk Hibah Langsung yaitu untuk setiap register adalah satu rekening berizin, artinya satu hibah dibukakan satu rekening sendiri-sendiri.
76
Q
Untuk satu kwitansi dibuatkan SPBy satu, atau untuk beberapa kwitansi dapat dibuatkan satu SPBy saja?
A
SPBy dapat terdiri dari beberapa kwitansi, sepanjang masih dalam satu kegiatan/output dan akun yang sama
Q
Apakah semua pengeluaran/ belanja dibuatkan SPBy?
A
Pada prinsipnya SPBy dibuat sebagai dokumen permintaan pembayaran UP oleh PPK kepada Bendahara. SPBy tidak diberikan kepada toko, namun merupakan bukti pembayaran UP di internal satker.
Q
Bagaimana
A
KPA dapat saja merangkap sebagai PPSPM (sepanjang KPA tidak sedang merangkap sebagai PPK) atau dapat menunjuk penggantinya, asalkan dibuatkan SK penunjukkan sebagai PPSPM selama kurun waktu PPSPM masih menjalankan cuti/tugas.
Q
Siapakah yang ditunjuk menjadi PPK apabila pada Satker belum ada pegawai yang mempunyai sertifikat PBJ?
A
PPK dirangkap oleh KPA.
Q
Apakah boleh pegawai honorarium sebagai staf pengelola, menjadi operator yg membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Kalau boleh, apakah SK nyadigabungkan dengan SK pejabat pengelolakeuangan?
A
Pegawai honorarium sebagai staf pengelola boleh saja ditunjuk/ditetapkan menjadi operator yang membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Hal tersebut menjadi kewenangan KPA, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. SK dimaksud bisa dibuat terpisah ataudigabung.
Q
Apakah boleh pegawai honorer diangkat menjadi bendahara pengeluaran?
A
Bendahara Pengeluaran sebagai salah satu pejabat perbendaharaan adalah seorang Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Satker.
bila PPSPM cuti/tugas luar, apakah boleh menandatangi SPM ataubagaimana?
77
KPA
Q
Apakah Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan/Pejabat Pengadaan diperbolehkan merangkap sebagai Pengelola SAKPA dan mendapat honor dari dua kegiatan tersebut?
A
Boleh, karena menghasilkan output yang berbeda.
Q
Apabila seorang pegawai melaksanakan kegiatan dalam kota, dimana pagi dan siang melaksanakan dua kegiatan berbeda di dua tempat berbeda, dapatkah diberikan bantuan transport dalam kota sebanyak dua kali?
A
Biaya transpor dalam kota dibayarkan per orang per kali penugasan. Apabila pegawai dimaksud ditugaskan dengan dua Surat Tugas, konsekuensinya dibayarkan transpor dalam kota sebanyak dua kali. Namun seyogyanya surat tugas diterbitkan satu saja dan merupakan satu kesatuan penugasan dari kantor, sehingga hanya diberikan sebesar satu kali biaya transpor. Karena dalam menerbitkan surat tugas, seharusnya pejabat penerbit surat tugas memperhatikan prinsip perjalanan dinas, antara lain efisiensi penggunaan belanja Negara, dan juga memperhatikan pagu DIPA Satker.
Q
Pada lampiran V PMK-113/PMK.05/2012 terdapat keterangan : Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan, bagaimanakah maksud hal tersebut?
A
Uang harian 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari kepulangan diberikan kepada pelaksana perjadin yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk tiba di tempat pelaksanaan kegiatan dan kembali ke tempat semula, di luar waktu pelaksanaan kegiatan fullboard. Uang harian diberikan sesuai tanggal penugasan yang tercantum dalam surat tugas.
Q
Apakah transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak?
78
A
Transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak, namun apabila biaya transport dalam kota sesuai standar biaya tersebut tidak mencukupi, dapat diberikan biaya transport sesuai dengan bukti pengeluaran riil (at cost) dan memerlukan penilaian kewajaran dari PPK
Q
Dalam DIPA biaya SPD hanya untuk golongan III ke atas, apabila pegawai golongan II ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas bisakah menggunakan angaran SPD yang ada?
A
Bisa, hanya perlu penyesuaian di level detail belanja pada POK (revisi POK).
Q
Perjadin dalam kota, apakah harus diterbitkan SPD nya?
A
Untuk perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam cukup memakai Surat Tugas, sedang untuk yg lebih dari 8 jam selain Surat Tugas juga diterbitkan SPD nya.
Q
Apakah Bendahara Pengeluaran dapat merangkap tugas sekaligus sebagai PPABP?
A
PPABP ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satker yang bersangkutan, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya dan statusnya adalah pembantu KPA (dibawah KPA) sementara Bendahara kedudukannya adalah setara dengan KPA sehingga secara kedudukannya Bendahara tidak boleh menjadi PPABP.
Q
Apakah boleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dirangkap oleh satu orang saja?
A
Bendahara Penerimaan tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, maupun sebaliknya, kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN
Q
Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, apakah waktu delapan jam ersebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan ditempat yangdituju atau dihitung sejak pegawai tersebut meninggalkan kantor dan kembali ke kantor?
79
A
Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam adalah penugasan ke luar kantor yang dilakukan di dalam kota mulai dari tempat kedudukan (kantor), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, memerlukan waktu 8 jam
Q
Jika ada kegiatan paket meeting fullboard 2 malam, Surat Tugas tgl 5 - 7 September namun tgl 7 pagi check out (tidak ada kegiatan di tanggal 7), untuk uang saku fullboard yang diberikan 2 hari atau 3 hari?
A
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 22/PB/2013, uang saku untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket meeting dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas
Q
Apa saja dasar hukum yg mengatur tentang SSPB dan SSBP?
A
SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) merupakan dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat pada Peraturan menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2006 pasal 6 dan/atau Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan No. PER- 78/PB/2006 (pasal 2). Ketentuan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum dalam penggunaan suratsurat setoran dimaksud untuk keperluan penyetoran penerimaan negara melalui Bank/PosPersepsi.
Q
Pembelian flash disk seharga Rp. 150.000,- apa termasuk belanja barang? Akun apa yangdigunakan?
A
Flash disk dengan harga satuan Rp. 150.000,-, termasuk belanja barang dan dicatat sebagai persediaan. Apabila termasuk kategori belanja barang operasional dapat digunakan akun 521111, sedangkan apabila termasuk kategori belanja barang non operasional maka digunakan akun 521211.
Q
Untuk belanja langganan internet dapat dibebankan pada akun apa?
80
A
Pengeluaran untuk internet dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) atau akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).
Q
Pembelian karpet mobil yang harganya Rp. 580.000/paket termasuk belanja apa dan menggunakan akun apa?
A
Karpet mobil seharga Rp. 580.000,- pada prinsipnya termasuk belanja modal. Namun, apabila karpet dibeli untuk menggantikan karpet mobil yang lama, maka dimasukkan dalam belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523121)
Q
Apakah belanja barang dalam akun pemeliharaan peralatan dan mesin yang melebihi nilai Rp 300.000,- boleh ? Seperti pembelian baterai laptop yang telah rusak dengan harga Rp 600.000,- apakah bisa dengan menggunakan akun 523121?
A
Pengeluaran untuk keperluan pemeliharaan peralatan dan mesin, walaupun nilainya melebihi Rp 300.000,-, sepanjang tidak menambah masa manfaat, volume, kapasitas, dan/atau standar kinerja maka harus dibebankan ke dalam belanja barang dengan akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) atau 523129 ((Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya).
Q
Apabila terdapat beberapa pengadaan yang tiap paketnya tidak mencapai 200 juta, namun baik dalam POK maupun DIPA tidak diuraikan honorarium pejabat pengadaan atau panitia penerima hasil pekerjaan, bagaimana proses pencairanya honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak disebutkan dalam POK atau DIPA tersebut?
A
Pencairan anggaran tidak dapat dilakukan apabila tidak dialokasikan dalam POK/DIPA. Agar dilakukan revisi POK/DIPA untuk mencantumkan alokasi anggaran berupa pembayaran honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan terlebih dahulu, untuk selanjutnya diajukan pembayarannya/ pencairan honor dimaksud ke KPPN
81
Q
Bagaimana bila Satker belum menihilkan SPM TUP tahun lalu?
A
Atas kegiatan yang belum diajukan SPM TUP Nihil tersebut dapat diajukan pembayarannya pada tahun anggaran berikutnya sebagai tunggakan tahun lalu, terlebih dahulu melakukan revisi DIPA untuk mencantumkan tunggakan tersebut pada Halaman IV DIPA
Q
Apakah diperbolehkan membayar sewa/kontrak rumah dinas jabatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun anggaran?
A
Boleh, Pengeluaran belanja sewa yang diperbolehkan melewati tahun anggaran adalah antara lain sewa untuk rumah tinggal, ruang kantor, STNK.
Q
Dalam POK kami terdapat biaya sewa mesin fotocopy, apakah biaya sewa mesin fotocopy bisa dibayarkan dibayar sewa selama 1 tahun dimuka dengan mekanisme LS?
A
Berdasarkan PP 45 tahun 2013 Pasal 68, dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Selanjutnya dalam Penjelasan PP 45 Tahun 2013 Pasal 68 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa menyewa. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012.
Q
Apabila nilai kontrak belanja modal ternyata sangat mepet dengan nominal yang ada pada pagu DIPA, bagaimana dengan pembayaran honorarium Pejabat pengadaan dan Panitia penerima hasil pekerjaan?
A
Apabila masih terdapat sisa anggaran dari kegiatan/output lain, bisa dilakukan revisi DIPA menambah belanja modal untuk membayar honor pejabat pengadaan.
82
Q
Apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan akun misal honor pelakasana anggaran menggunakan 521115 tetapi dalam pencairannya menggunakan 521213, sedang di dalam SPM hanya terulis 52 akan tetapi dalam rekonsiliasi tetap tampak 6 digit, bagaimana caranya membuat permohonan koreksi data ke KPPN ?
A
Tampilan belanja sebanyak dua digit (52) hanya muncul dalam lembar SPM/SP2D, sedangkan dalam file data (ADK) tetap tercatat 6 digit. Sehingga untuk melakukan koreksi dapat disampaikan koreksi SPM seperti biasa kepada KPPN dengan disertai ADK, dimana matriks perubahan akun dapat dituliskan pada surat pengantar/pemberitahuannya.
83
DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia, 2004, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta : Sekretariat Negara Menteri Keuangan RI, 2012, Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN, Jakarta : Kementerian KeuanganRI Menteri Keuangan RI, 2014, Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, Jakarta : Kementerian Keuangan RI Menteri Keuangan RI, 2014 Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Jakarta : Kementerian KeuanganRI Direktur Jenderal Perbendaharaan, 2014, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-16/PB/2014 tanggal tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menteri Keuangan RI, 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga, Jakarta : Kementerian Keuangan RI Menteri Keuangan RI, 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung b Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN , Jakarta : Kementerian Keuangan RI Direktur Jenderal Perbendaharaan, 2014, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
84
Satker Pengelola APBN serta verifikasi LPJ Bendahara, Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Jenderal Perbendaharaan, 2013, Keputusan Direktur JenderalPerbendaharaan No. KEP-151/PB/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Standar Operasi Prosedur/Standard Operating Procedures Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara,Jakarta:DirektoratJenderalPerbendaharaan
85
86
