Sinengi rmasyanancat, swasta dlan pemeninhna
NEGARA, REFORMASI BIROKRASI, DAN PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN
ffih
vt
lI
EDITORIAL PENGANTAR REDAKSI
vi
DAFTAR ISI
.
NEGARA IDEAL ST. AUGUSTINE:
Adakah lndonesia ltu?
1-10
M. Z. Al-Fakih
.
NEGARA DEMOKRASI MODERN MENURUT J.J. ROUSSEAU Husin M. Al-Baniari
11
-22
o MERANCANG IBUKOTA NEGARA:
Refleksi atas Jakarta sebagai lbukota NKRI Dede Mariana .REFORMASI BIROKRASI: Pembaharuan ManaJemen Pemerintahan dl Daerah Samugyo lbnu Redjo .REFORMASI BIROKRASI Monang Slforus
23-30
31
-40
41-46
OPEMERINIAH DAERAH TIDAK IAGI SEBAGAI S"VGI.E ACTOR DALAM PEIAYANAN UMUM 47 -50
KamalAlamsyah
. TRANSPAFIANSI BI ROKRASI SEHAT
Cecep
.
BIROKRASI YANG
Darmawan
51 - 60
EFOR MASI BIROKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAXAT DALAM PELAYANAN PUBLIK
R
Budi C
M ENUJU
Utomo
61 - 70
PENG ENDALIAN DAN I(OOR DI NASI PENGG
U
NAAN LAHAN
DI KAWASAN CEKUNGAN BANDUNG
PandjiSanfosa .
71 -84
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN APBD YANG PARTISTPATIF
Fitriana
85 - 90
.PERAN AKUNTAN DAIAM GOOD GOVERMENT GOVERNANCE Tevi
Leviany
91
-96
.AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN TRANSPARANSI APBD
Wiwin
Sukiati
97
Governance o
Vol.
- 104
2.lVo. 8. Oktober - Desember 2006
PENGENDALIAN DAN Kq9B-DINASI LAHAN DIKAWASAN PENGGiJNAAN CExuncAN BANDUNG Pandii Snrttosa
ABSIRACI do prove that in facts, there are significant The result of research which writer have to effectiveness of tand use' The inftuence from controt ,;;";:;;;'';';;i;;-{o'the i',luiest' importance of society and effectiveness of land causes the uneffectivelv
^t'il}",;#oi.pittf
facioritndf
devetoper and atsoconsiOeinigriiidiiiifii;Aiion. iurarc tn, ,ontrottins, disobedience of of tand use sucnu, no tui ,rforcemelnit' Besides tack of sociery and /ess consistent'|i';;;;;;;r;i:;iii ioordination between institution in charge'
,p"rl,i'Jlti;;i;i;";;;li'i iiioii
Fortheefectiyenessoflanduse'Controland,coordinationhavetoupholdcontrol the appreciation and devetopment ,rro*p"n'iri iih"iiiiiiiir-(dis-iisi,entifl side of abititv to use other to,"iniJr,'is Jrairrt at'resutation.
ffiffiil;;;
miinti
imoortant structure ,na
org
a
nization and
st
,u'it'iiJ'ir''riti'i'
g';od
,oiidiniitio' when facing
bureaucratic
akehol d e r'
d isinsentif insentif ' Keywords: contro! and coordin ation,
Pendahuluan
hingga menYebabkan kerusakan atau b*,1!. seperti tanah tongsor, banjir
fL/ /f:ian tentang efektivitas 11 j.ngg*uun lahan Penting sejalan dengan e/ Laitatuton ruang di daerah ilui;utun
serta menladi ancaman terhadaP
ketersediaan sumber air"
penataan
Dari 8
dalam rangka mengoPtimalkan dan mensinergi[an pemanfaatan sumber
andalan di
ku*utun Cekungan Bandung menarik l'r.,,* altu;i kut"nu kawasan ini
daya daerah secara berkelanjutan'
Penggrrnaan lahan baik unnrk
keoentineailkonomi maupun
(delaPan) kawasan
ProPinsi Jawa barat'
merupakan salah satu kawasan Yang pesaf perkembangannYa' Kawasan
r'urtuk
kepentinEan lainnya sebenamya bernuna unhrk Pemerintah dan masYa-
andalan Yang tercakuP dalam "Kawasan Andalan Cekungan Bandung" ternyata dalam beberaPa tuf,* t"iukl,ir ini telah mengalami oerkembangan Yang luar biasa'
iatat, tetapi hal yang
menyebabkan sering dipermasalahkan penggunaan lahan-karena baik dari tata letak dan rancangannya senantiasa tidak mem-
i'erkembangan Yang dimaksud bukan
perhatikan keseimbangan lingkungan 71
Penqendalian dan Koordinasi Penggunaan Lahan
72
dan pembukaan lahan yang tidak terkendali di hulu DAS
saja terjadi dalam aspek ekonomi ataupun sosial, tetapijuga dalam aspek
pemanfaatan ruang. Hal ini terlebih dengan adanya krisis ekonomi yang
di Kawasan Cekungan Bandung
Citarum.
4.
Meluasnya kegiatan perkotaan
berakibat pada makin tingginya
Metropol itan B andwtg (Ex
migrasi dari desa ke kota, menyebabkan perkembangan kota yang semakin sulit dikendalikan. Padahal pada saat yang bersamaan seperti misalnya di
Metropolitan Region) di kawasan penyangga yaitu pembangunan di
Kota Bandung terdapat beberapa limitasi yang dihadapi sehingga
(Padalarang-Cileunyi).
konsep pengembangan ruang kota senantiasa menghadapi berbagai kendala baik secara fisik maupun limitasi lainnya. Pada umumnya
rencana-rencana
di kawasan ini
kota yang
telah
disusun oleh pemerintah daerah setempat belum berfungsi secara efektif sebagai pedoman, pengendali
dan pengarah pembangunan kota. Dalam perkembangannya, upaya pemanfaatan ruang di kawasan Cekungan Bandung menyebabkan banyak ketidaksesuaian antara rencana5 penggunaan
dan pengendalian-
nya, sehingga memberikan dampak pada pemanfaatan ruang yang kurang efisien dan optimal, serta menyebab-
kan konflik kepentingan antar sektor dan wilayah dalam penataan ruang. Hal yang menturjukan adanya alih fungsi lahan pada kawasan Cekungan
Bandung digambarkan oleh DPU (2004: 2) sebagai berikut:
l. 2.
3.
t e nde d
Bandung Utara dan perkembangan
di kawasan Tol
Panci
Berdasarkan laporan analisis tahun 2001, penggunaan lahan Kota Bandung temyata 56.73% (9.490,28
Ha) untuk pemukiman,
7.42%
(1.241,19 Ha) merupakan jasa, dan industri sebesar 3,81%o (637,91 Ha). Dari data yang tercatat penggunaan
lahan yang dominan adalah perumahan (52.56Yr) darr luas lahan kosong berupa tegalan/sawah (41 .53%). Proporsi penggunaan lainnya adalah
industri (3.65yo), fasilitas sosial (3.33%) dan ekonomi perdagangan tercalat 2.68% (Pemkot Bandung, 2001 : 4). Data tersebut berdasarkan
hasil pengamatan pada kelurahankelurahan yang ada di Kota Bandung temyata intensitas daerah terbangun (built up arca) sudah sangat tinggi. Kondisi seperti ini dapat dilihat terutama pada kawasan pemukiman dan perdagangan, seperti pada Kecamatan Cicendo, Kecamatan Coblong,
Kecamatan Lengkong, Kecamatan
Pesafrryapertumbuhanperkotaan. Perubahan gunalahandari perumahan menjadi tempat usaha
Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bafununggal, Kecamatan Cicadas, dan Kecamatan Margacinta. Pada kecamatan-keca-
yang terjadi hampir diseluruh bagian wilayah kota (BWK). Adanya penggundulan hutan
matan tersebut telah banyak berdiri rumah-rumah kumuh atau kawasan kumuh yang menambah padatnya
Governance o
Val.
2,
No.
8. oktobgr - Desember 2006
kawasan terbangun kota yaitu sekitar 941 ,23 Ha atau 5 ,63Yo dari keseluruhan luas
KotaBandtutg' Ketidaksesuaian antara Peng-
gunaan lahan baik Pada kawasan budidaya dan kawasan lindung terhadap kondisi
fisik di
laPangan
menyebabkan terjadinYa PenYim-
pangan peruntukkan lahan
Yang
b.*jung kepada menurunnYa fungsi lahan tersebut. Menurunnya fungsi lahan dari segi ekologis sering berdampak negatif yaitu terjadinya kerusakan lahan seperti erosi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dalam visi yang diembannYa, Pengembang-
an Kawasan Andalan
Cekungan
73
akan berakibat kepada: "perubahan dan
perkembangan Yang bersifat fisik seperti penrbahan penggunaan lahan, kepadatan Penduduk Yang semakin tinggi, masalah lalu lintas dalam kota
serta tidak sesuainya ketersediaan fasilitas dan utilitas kota dengan penduduk kota. Dari segi non fisik masalah yang timbul antara lain semakin melemahnYa Pelaksanaan keteraturan dan ketertiban hukum, dampak sosial budaYa dan sosial psikologis bagi masyarakat kota seperti kriminalitas, vandalisme dan degradasi sosial lainnya. Segi non fisik lainnya yang sangat penting adalah masalah sosial ekonomi perkotaan yang tipikal
Bandung adalah sebagai Pusat Pe' ngembangan sumber daYa manusia,
seperti adanya kegiatan perekonornian
pertanian hortikultura, pariwisata,
Dari asumsi-xumsi
perkebunan, Perikanan, Peternakan, pendidikan dan Pengetahuan (Jati Perdananti, 2004:.41). Berdasarkan visi tersebut Pemerintah kota/kabupaten berperan dalam menciPtakan kesejahteraan dan ketertiban kehidup-
an
masyarakatnYa, melaksanakan berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta mengatur ketertiban penggunaan lahan.
Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dari segi sumber daY4 kemarnpuan sarana Yang ada, ketersediaarlahan, serta termasuk dari segi
perangkat lunaknYa, keadaan ini kemudian dianggaP sebagai Permasalahan kota Yang cukuP Penting untuk diantisipasi, sehingga menuntut
langkah-langkah Yang tePat dalam mengatasinYa. Menurut analisis Sutarto (1992:5), masalah tersebut
sektor formal dan
informal." tersebut
temyata pengendalian dan koordinasi penggunaan lahan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang WilaYah ProPinsi Jawa Barat sebagai payung pelaksanaan tata ruang di kawasan Cekungan Bandung dalam pelaksanaannya sering dilanggar atau menyimpang. Dalam prakteknya rencanu tata ruang wilaYah Yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di Kawaian Cekungan Bandung saat ini belum dilaksanakan secara baik, penyimpangan-penyimpangan pelakiuni* suatu rencana kota meruPakan
hal yang sulit dihindari, sehingga
kesan yang tamPak manajemen kota Pemerintah daerah melalui aturan normatif yang berfungsi sebagai kebijakan dan arah
yang dilakukan oleh
74
Pengendalian dan Koordinasi penggunaan Lahan
penatiaan kota berbeda dalam realisasi pelaksanaannya.
Strategi Pengendalian fenggunaan Lahan di Negara Lain ten ran g pen ge n d n, vfi f Jtaanan dalam implementasi kebijakan Q-,/ publik diungkapkan oleh a
Ii
a
Hoogrvood and Gunn (1986) bahwa:
"kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Amerika Serikat tahun 1960-an dan Inggris pada awal tahun 1970-an membullikan bahwa peme-
rintahannya ternyata tidak berhasil dalam mewujudkan kebijakanya untuk rnewujudkan reformasi sosial,,. Kedua
peristiwa tersebut secara jelas menunjukkan ketidakefektifan pemerintah dalam mengimplementasi-
kan kebijakan dalam pelbagai bidang, seperti: land rcform, full employment, pengendalian pencemaran lingkungan, serta restruk-turisasi industri.
Pengendalian penggunaan lahan se-bagai strategi, kebijakan dan
instrumen yang bertujuan untuk meneliti kontribusi dari sejrunlah kebijakan dan instrumen dalam mengurangi atau memenej pengunaan
lahan, selanjutnya digambarkan
dalam studi ekologis yang dilakukan oleh Institut Internasional kebijakan lingkungan Eropa di Jerman (2005),
bahwa: Instrumen yang dianalisis studi tersebut meliputi: l) perencanaan tata ruang 2) intervensi dalam
pengendalian
3)
penilaian dampak
yang lingkungan 4) penilaian lingkungan strategis 5) cadangan alam
di
Kawasan cekungan Bandung
dan cagar alam serta hutan rimba 6) kawasan lindung, dan 7) pengawasan lingkungan." (http://www.ecologic.dd modules.oho- l0/7 /05\. Pengaturan pengendalian lahan
Shanghai yang dikemukakan Xiao
Liang (2004) bahwa "pemerintah Shanghai akan meluncurkan dua peraturan yang diarahkan untuk meningkatkan skala pengendalian penggunaan lahan pada suatu proyek dalam kontruksi lokal dan akan memfungsikan sistem cadangan penggunaan lahan." (China Daily, 200+0G-
24). Peraturan seperti itu menjadi bagian dari strategi pemerintah mengukur kekuatan pengendalian penggunaan lahan yang lebih baik dan sejalan dengan kebijakan negara unhrk
membuat aturan, standarisasi dan transparansi pemasaran lahan sebagai salah sattl sumber daya yang paling berhargadi Shanghai.
2)
Dalam kajian Osterberg (2003:
tentang cadastre as a tool for implementing land policy, perundangundangan yang ditetapkan organisasi untuk mencegah penyimpangan penggunaan lahan kota mencakup: 1.
Municipal planning monopoly (monopoli perencanaan pemerintah kota).
2. Municipal and banking (pemerintah kota dan perbankan) 3. Pre-emption and expropriation
(antisipasi dan pengambil-alihan).
4. Valuation regulations rcgarding values connected to prcsent land
use and expectations/ (speculations). (peraturan penilaian
Governance o
Vol.
2, No. 8. Oktober - Desember 2006
mengenai nilai-nilai menghubungkan untuk menyajikan penggunaan lahan dan harapan (spekulasi). 5. Lond consolidation and mutations
(konsolidasi tanah dan mutasi) 6.
Acquisition control (kemampuan mengendalikan)
Orientasi dari pengendalian penggunaan lahan bertujuan unhlk
melindungi kepentingan dasar rnasyarakat karena bila terdapat suafu kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dapat me-
nyebabkan timbulnya reaksi atau penolakan dari masyarakat itu sendiri. Keberatan-keberatan dari kelompok masyarakat acap kali menunda atau menghambat pelaksanaan dari bagianbagian suatu rencana. Sebagaimana
dinyatakan Gallion dan Eisner (1994:la5) "perubahan-perubahan dalam suatu zona untuk mengijinkan sebuah fasilitas perbelanjaan dapat rnenyebabkan khalayak menentang fasilitas itu karena tidak serasi dengan
konsep mereka mengenai daerah mereka. Penduduk Montecito di Califomia men€ntang keras untuk menampung fasilitas-fasilitas di kawasan mereka di kaki bukit karena rnasuknya penggunaan-penggunaan komersial akan merusak tanah-tanah mereka yang dianggap masih mumi." Jepang mempunyai dua-belas jenis
zone yang berbeda untuk komersil, indrstri, dan penggunaan kediaman." Pada dasar-ny4 Jepang mempunyai peraturan pada jenis fasilitas yang
75
untuk dijadikan perbandingan, yaitu: I ) area rencana pembangunan kota, 2)
area kota dan daerah kota
Yang
dikendalikan 3) ijin pengembangan 4) per atur ut z o n i n g
pemanfaatan lahan.
Penelusuran tentang koordi-
nasi penggunaan lahan ditemukan pada Salila Vanka et al (2003:2)
yang
mengidentifikasi bahwa metoda yang diadopsi oleh pemerintah lokal r.rntuk mengkoordinir kebijakan penggunaan lahan dan mengatur pengembangan jalan raya oleh negara ditemukan adanya pengabaian terhadap peratur-
an yang dibuat oleh negara untuk mendukung kerja sama antara daerah
dan pemerintah pusat. Tidak bersedianya pemerintah kota untuk bekerja sama dengan Pemerintah pusat merupakan suatu faktor Yang kritis dalam keberhasilan usaha
koordinasi untuk memanage lahan sepanjangjalan raya. Dalam dokumen yang mendis-
kusikan huburgan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat ditemukan suatu pengakuan secara umun tentang pentingnya koordinasi Yang meng-
gunakan otoritas perencanaan. Pemerintah lokal secara langsung memiliki kesempatan unfuk melakukan kontak dengan masyarakat, merencanakan proses tinjauan ulang, pemeriksaan
lokasi, membentuk database
Yang
dibentuk secara mapan, dan sumber
spesifik. Ada
dapat di-bangun area spesifik atauzone juga peraturan atas
daya lokal lainnya Yang tersedia. Koordinasi pemerintah lokal dan negara dipengaruhi oleh status
perbandingan lantai dan bangunan
hubungan antara kedua pemerintah.
76
Pengendalian dan Koordinai Penggunaan Lahan
Pengendalian dan Koordinasi PenHgunaan Lahan di Kawasan Cekungan Bandung
di kwasan Cekungan Bandunq
terhadap tata air permukaan dan air
tanah (konservasi) serta terhadap masalah lingkungan seperti erosi,
erdasarkan hasil penelitian frt vlayang telah penulis lalckan di e-/JKawasan Cekungan
merupakan masalah yang perlu
kabupaten/kota dan provinsi yang
dihadapi bersama karena manusia dalam kehidupamya sebagai komo-
Bandung, ternyata pemerintah
secara langsung memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam
menjaga penggunaan lahan pada kawasan andalan agar tetap sesuai dengan fungsi utamanya yaitu fungsi lindung (kawasan lindung) dan fungsi penglunanan sumberdaya air Citarum
Hulu (tanah konservasi).
Tindakan penting yang seyogianya dioptimalkan
longsordan banjir. Pengelolaan lingkungan hidup
ditas sosial selalu berinteraksi mengelola lingkungan sekitarnya. Berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kawasan Cekungan Bandung sebagian besar diakiba&an oleh aktivitas
masyarakat yang kurang bijaksana
dalam pengelolaan lingkungan. Masalah aktual yang te{adi saat ini
pengendalian dan koordinasi yang temyata berdasarkan penelitian kedua variabel tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap efektivitas penggunaan lahan di Kawasan Cekungan Bandung.
antara lain adalah perambahan hutan termastk hutan lindung, konversi lahan sawah untuk pemukiman dan industri, begitupun penggunaan lahan diperkotaan mtuk perdagangan dan jasa di tempat-tempat yang bukan pemntukannya baik pada kawasan perumahan atau pada kawasan ruang terbuka hiiau
Banyaknya ketidaksesuaian antara rencana, pemanfaatan dan
masalah terhadap lingkungan hidup.
pengendalian ruang dalam penataan Kawasan Cekungan Bandung, menim-
Untuk mencegah dampak lebih luas yang tidak diinginkan
tiada lain rnelalui
pelak-sanaan
bulkan permasalahan-permasalahan seperti perubahan penggunaan lahan,
hal ini telah menimbulkan
berbagai
sehubungan dengan keadaan tersebut
pembangunan tidak sesuai dengan perunfukannya, dan pembangunan
menuntut usaha-usaha penanggulangan baik yang bertumpu pada aspek teknis (penggunaan lahan dan bangun-
yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal tersebut diindikasikan oleh berkurangnya kawasan yang
an) maupun aspek hukum. Setiap langkah yang menqju strategi pengembangan pembangunan dan penjagaan
berfirngsi lindung, konservasi lahan
lingkungan menuntut selain untuk
sawah dan munculnya kerusakan
memperbesar manfaat bagi pemenuhan
lingkungan. Penggunaan lahan pada kawasan Cekungan Bandung urtuk tujuan pembangunan mempunyai berbagai dampak atau pengaruh
hendaknya dapat memperkecil risiko atau kerugian yang akan timbul sebagai dampak pembangunan tersebut. Oleh
kehidupan masyarakat tetapi juga
Governance c Vol.2. No.8.
Oktober
karena itu sudah sewajamya organisasi atau institusi yang peran dan fungsinya
menangani masalah-masalah
di
atas
segera bertindak untuk mencegah segala kemungkinan buruk yang akan
terjadi atau memperkecil risiko kerugian serta mengendalikan keadaan
yang dianggap akan membahayakan itu. Dalam konteks ini menurut Cetro dan Peter (1995:137) suatu organisasi tanpa pemahaman terhadap isu yang lebih luas dalam melalakan pengendalian, adalah mustahil dapat menghargai secara khusus dan membuat
bentuk kendali yang strategis. Pandangan tersebut menyiratkan pentingnya mengetahui permasalahan
terlebih dahulu sebelum menentukan cara terbaik selanjutnya sebagai bentuk
pengendalian yang tepat agar h$uan utamanya bisa tercapai.
Pengendalian melalui penetapan standar, mengukur penyimpangan standar dan tindakan korektif temyata berpengaruh secara signifikan ter-
hadap efektivitas penggunaan lahan.
Dengan demikian menempatkan pengaruh variabel pengendalian terhadap efekivitas penggunaan lahan
adalah sudah tepat. Kenyataan ini sudah sesuai dengan leori dan konsep pengendalian bahwa pengendalian dinyatakan sebagai instrumen mana-
-
Desember 2A06
ruang yang telah ditetapkannya sebelumnya.
Keberhasilan atau kegagalan
dari pencapaian sasaran-sasaran yang diinginkan oleh suatu pemerintahan membutuhkan usaha-usaha pengendalian, yakni mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Pengendalian pemerintahan dan pembangunan perlu dijewantahkan dalam kenya-
taan supaya penyelenggaraannya menjadi lebih efektifdan tepat sasaran sesuai dengan rencana dan implementasi kebijakannya. Proses itupun meli-
batkan pengendalian dan koordinasi serta kemitraan dengan pelaku-pelaku yang terkait, serta dipengaruhi sistem
lingkungan internal dan eksternal dengan segala potensi dan kendala kelembagaannya.
Dalam rangka mengamankan
atau mencegah terjadinya berbagai dampak dalam penggunaan lahan diperlukan suatu model pengendalian
yang efektif karena ketentuan yang mengatur peruntukan lahan yang ada
dianggap kurang efektif dalam mengendalikan perkembangan yang semakin meningkat, sementara wilayah Cekungan Bandung telah
jemen yang dipergunakan dalam pencapaian tujuan organisasi unn*
berkembang pesat dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan
mengimplementasikan sua0l strategi atau kebijakan organisasi. Hal itu juga
kaidah konservasi dan daya dukung lahan, terjadinya perubahan guna
sesuai dengan hasil pembahasan bahwa pengendaiian adalah merupakan upaya lurfuk menjamin tercapaian konsistensi
usaha hampir diseluruh bagian
pemanfaatan nrang dengan rencana tatra
lahan dari perumahan menjadi tempat
wilayah kota @WK), adanya penggundulan hutan dan pembukaan lahan
7g
Pengendalian dan Koordinai penggunaan Lahan di Kawasan cekungan Bandung
yang tidak terkendali di hulu DAS Citarum dan meluasnya kegiatan perkotaan Metropolitan Bandung di karvasan penyangga yaitu pembangunan di Bandung Utara dan Perkembangan di Kawasan Tol Panci.
Masalah terkait yang senantiasa dihadapi selain dari pelaksanaan
lahan yang tidak sesuai
dengan
rencana yang telah ditetapkan dan kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungannya. Oleh karena itu menurut Budiharjo (1996:10), bahwa produk akhir berupa rencana
tata ruang yang baik tidak
selalu
menghasilkan penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung oleh para
nya koordinasi dalam
pengendalian, adalah karena kurangmelakukan
pengelola perkotaan dan
pengendalian terhadap penggunaan
(urban and regional managers) yang
daerah
lahan baik antara dinas pelaksana yang
handal, dilengkapi dengan mekanisme
terkait maupun antara pemerintah
pengawasan dan pengendalian
daerah kota atau kabupaten di KawasCektrngan Bandung. Penyebab keadaan tersebut menurut hasil pene-
pembangunan (deve I opment control) yangjelas.
litian bisa terjadi karena disarnping belum adanya kesamaan persepsi kedudukan masing-masing pihak dalam mengatasi masalah yang menja-di persoalan bersama, juga
kan keadaan itu terjadi antara lain
an
karena belum adanya pengelolaan dan pengendalian tata ruang yang terpadu serta komprehensif terhadap peng-
gunaan tanah pada Kawasan Cekungan Bandung.
Selain
itu
adanya investasi
Berbagai hal yang menyebabkarena pemerintah daerah sering tidak
mempunyai akses terhadap rencana'iencana pembangunan sekloral yang
dibuat dan ditentukan oleh pusat. Selain itu juga karena rencana-rencana yang telah disusun bisa berubah total akibat adanya investasi berskala besar yang tidak diduga sebelumnya. Dalam pandangan Scott (dalam Paterson: 1979 : 194) bahwa "penggunaan sistem
berskala besar disertai pengurangan
pengendalian dan sistem petunjuk
sumber daya, kurang memadainya
penggunaan lahan telah dicoba hampir pada semua tempat yang pertumbuhan
fasilitas pelayanan kota danjasa serta adanya ancaman gaya hidup lokal yang cendenrng menggunakan lahan
di luar peruntukannya
hingga
berdampak kepada masalah
populasi yang berjalan cepat, tetapi sering disertai dengan permasalahan pengurangan sumber daya, permasalahan ketersediaan fasilitas pelayanan kota dan jasa yang tidak memadai,
lingkungan menambah persoalan yang harus diatasi. Sementara itu tingginya
serta berbagai ancaman yang dianggap
pertumbuhan penduduk baik yang
sebagai gaya hidup lokal dan atau
disebabkan oleh faktor migrasi maupun pertumbuhan alami, hal
lingkungan." Berdasarkan kenyataan tersebut maka dalam pengendalian
semakin meningkatnya penggunaan
dibutuhkan pendekatan sistemik yang lebih fleksibel agar dapat memberikan
tersebut berimplikasi terhadap
Governance c
79
Vol.2,@
keuntungan lebih besar dalam suatu sistem operasi dan sebagai terobosan untuk mlngatasi cara-cara yang tidak
sesuai danlang tidak dikenal dalam suatu pengendalian.
Variabel lainnYa Yang diangaP mempengaruhi efektivitas pen$$una; un luhun-di Cekungan Bandung adalah
pentingnya model koordinasi Yang
iru*pu
memadukan dan menginte-
erasiian program-program sekloral Ian daerah serta kepentingan masya-
rakatnya dalam suatu kesatuan wilayah n"nn.rb.ngun tertentu' Hal itu sejalan a.niun Un-dang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang
vans memandang bahwa
ruang
*ifuluf, negara Indonesia ini merupakan aset besar bangsa tndonesia yang hanrs dimanfaatkan secara terkoordinatif, terpadu dan efektif dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya' pertahanan keamanan serta kelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk meno-
oune p;*b*gunan nasional demi i.t.Ipuinyu masyarakat yang adil dan
makmur. TetaPi menurut Patterson
(1979:191) Piogram imPlementasi harus mengambil keuntungan Yang semaksimaimungkin dari rencana dan
alat implementasi kebijakan YTF tersedia dan bisa diterima oleh
masyarakat, mereka harus secara hatit u,i' rn"tut rrkan koordinasi untuk memadukan semua kePentingan Pada
rvaktu yang tepat aktivitas-aktivitas implementasinYa,
dan
PencaPalan
hasil yang diinginkannYa' Secara aksiomatik bahwa Pendekatan kesisteman tidak akan mewu-
apabila iudkan kinerja yang optimal koordinasi prinsip iiaat< ait.nui oieh (Siaeian, 2000 : 25)' Alasan Yang
i.nnlt *"nausar dari tuntutan
tersebut
iutui uut*u tugas fungsional
satu
satuan kerja tidak akan terlaksana ao,gun tirlgkat efisiensi, efektivitas'
ar-n'oroautiiritas yang tinggi apabila
,utuun
t.tiu
Yang bersangkutan
bekeria sendirian, meskiPun
Para
memiliki Pengetahuan aui" t.tourPilan Yang mendalam
unggorunYu
,.L a"air.*i loyalitas dan motivasi
vune tinggi. Esensi dan efektivitas adalah adanYa kese-
l.r"uuni*un
rasian. k-eselarasan dan keseimbangan antar pembangunan antar seklor dan
daerah Yang tercermin dari oiranti Penataan ruang Yang daPat adanYa
'r.nrin.tgiLun seluruh tindakan dalam
satu kesatuan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan'
KeterPaduan dalam Perencadan naan, pelaksanaan, Pengawasan
i*
ini Pembangunan selama
"*-Lra"f i"rt""tun sekadar sebagai slogan atau mengehiasan bibir belak4 belum dalarn kenyataan @udiharjo'
f
"*r*.flrl. Baik daiam arah vertikal 'Gs6ir
hieraki mulai dari skala nasional samPai lokal) mauPun ir".ir""ilr (antai instansi yang berbeda
ir.*"i
terlihat kurang terpadu
yang lainnya' ""iri-t.n,lO' untu.u yung tutu dengan
ar"t r""n"prting
berat yaitu timbulnya
u"i6lg.I'tonnit
sPasial akibat
bentuin berbagai kepentingan seperu: uiiu.u P"tnUung'nun industri dan
lont.*uti lahin Pertanian subur' guna lahan dan sistem """* "t" s-erta .laringun infrastrukt ^rtpotttti
g0
Pengendalian dan Koordinasi penggunaan
fur, antara kecenderungan pemusatan kegiatan ekonomi dan bisnis di kotakota besar dengan dambaan desentralisasi aktivitas di daerah pinggiran dan daerah belakangnya (hiterland).
(Budihardjo dan Hardjohubojo, 1993: I 8).
Dalam birokrasi modern koordinasi diperlukan karena tidak ada safu tugaspun yang dapat terselesaikan
dengan tugas Anpa berkoordinasi dengan berbagai satuan ke{a lain. Dengan demikian menempatkan variabel koordinasi terhadap efektivitas peng$rnaan lahan juga adalah sudah tepat karena pada prosesnya dalam mengelola penggunaan lahan terdapat hubungan yang bersifat interaksi, intemelasi dan interdependensi antara suatu organisasi dengan
yang lainnya (stakeholder). Apabila koordinasi tidak dilakukan secara
optimal, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakhannonisan
yang menyangkut masalah fisik, ekonomi dan sosial seperti keterbatas-
an ruang, dan penyediaan fasilitas umum. Proses itupun menuntut
optimalisasi pelaksanaan koordinasi serta kemitraan dengan pelaku-pelaku yang terkait baik antarpelaksana teknis
maupun antar pemerintah
daerah,
karena dengan koordinasi akan menciptakan kesatupaduan tindakan dan
metode yang akan dipakai dalam
pencapaian tujuan yang dikehendaki, yaitu penggunaan lahan sesuai dengan potensi dan fungsinya atau lebih jauh lagi dapat mewujudkan tujuan peng-
gunaan lahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan
LrhuW
dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
Dalam model penggunaan lahan perkotaan sebagaimana di-
kemukakan oleh Burgess (dalam
Nugroho dan Dahuri, 2004:135) bahwa: "kota akan berkembang terus dan sejalan dengan itu melahirkan zona
transisi dan konfigurasi penggmaan lahan baru (land use succesion). Kota telah bersifat saling bergantung dengan
kota atau wilayah lainnya dalam pemenuhan kebufuhan masukan ataupun penyebaran hasilnya.', Masalah yang kemudian timbul adalah lahanlahan yang semula telah dialokasikan untuk suafu kegiatan tertenfu dalam rencana tata ruang kota, pada saat diimplementasikan berubah penggurumnya untuk kegiatan lainnya.
Peran pemerintah unfuk mengakomodir kepentingan umum perlu semakin ditingkatkan, khususnya dalam menjembatani kesenjangan antara tuntutan pembangunan dari
pemilik modal dengan
kepentingan
masyarakatnya pada umumnya. Oleh
karena
itu dorongan adanya forum
temu wicara yang berkesinambungan antara penentu kebijakan, pengusah4 profesional, ilmuwan dan wakil rakyat untuk mengungkap dan memecahkan masalah bersama-sama adalah suatu
hal yang penting (Budihardjo dan Hardjohubojo, 1993:13). Menurut Haque (dalam Ansari, I998:45), bahwa manajemen penggunaan lahan
adalah ketika kebijakan pemerintah mungkin bisa melindungi kebebasan memilih dari kumpulan pribadi dan bisa mempromosikan minat banyak
Governance
.
Vol.2, No.8.
Oktober
-
81
Desember 2006
j;i_'{illl
orang hingga,^"y:_n;:il'Hll[ Iingfungan nia'p {ilg.,aansaatini.
I :ffi:1fl-,-1!H!:,l n:Tl]:^'lit"j"'I u**, t.nuiu t.rJu, dePan eenerasi Yang masa menyang- ;"*1 v:'f.":[H, I [i].',t]:1l instr'men pelengkapU'13' Instrr.rmen pensatur ,.",T'ffiH il.l;r-'tat<.rTH:[I, dan I iopograns Pagu adalah PerPajakan, KemDo"' r'enoutiHei;1 aturan kembati' I :ll'g":::jl,*[*' ^"""'fan *iiuvut' karakteristikunah' I kendaliu"'i1l,T:li5
,
danPen'endatT:ffH:
dapat akan oapat Suatu kebijakan aKan
,*rbahan penggunaan
lahan
"-rr* r", :::11"*i,ri,**m;::l: perkembanglI t""'
*elibatkan apabila nara I nros;:.f1,-"-:::#"i'.1"""o^ \ aiterapt"aii Jeng#uuit' secara serentaK"' o'" *t'pu'nvli til"nt an kawasan
kebijat* lo*itm"n ving kuat
oelaku
*;;;;'n-
I tuon' |
*#::il:t'l-'ff':11;i'T'; dikemuka;;;"'o.'ii'1"e le,.$,ltllS'::H ff[i'ffil \ lil:.: -H:l: kawasan *'nuni"*uXTll"'iiit I [::, berum menunJukkanffi;Ji:: l-l* :lil,f:l'n". ee4 belum ree4 l) pe.rluasan isil,ssjyrr"i: I 2) karena menggembirakan, oi"**lt'1"-rt"i" isuburbanisasi)' 3) berapa kendala sepertr 'tlil'il"o'n" I 'nt*"j""t di ku*utun pusat kota' prasarana khususnya nva komitmen aparat af'vi"o"'i | ilil ntnet*u"ngan p"*t'inli'fl pada I terkait i'*ip"n"til ttttu 4) ' pertumbuhan kabupaten/kota ai xu*^ui'cJ;;;; I aun'ptnurunan ntrcteation \perBandung terhadap #;;;;i;;irvurrr I varrs v'^'-,"n"u"loJl[" '"'"' keda,am rencana RrRw RTRW kedalam f;t II ;[:*?TfH:X,XI;];;"'"" awasanpinggiran). o"on"Xo.nurut (d1r1m pierce l,]#'.,61*^,,i1y,":fS# vtenu' t' upaya pene- i| o'*neendalian ruang Can 1997:t7): konsumsi tergaklnhukum.oampakyffiiti*uut- | ru'tiu**' mulai I i"a'p r"tt"n merupakan manilestast kannya sangat menyeo'nr"un' Ji''l " i;i I ffii -i;l lll-.:[::Tlnv m i t*1"1 dari banvak l,'fr",t;l; "' " :JilJ'l"l 1 iin'tono'ni f vartabet f:tt tujuh terdapat k"r.ng'utuu'J'nlyu'ufttt [ **gfi" '1*[:"ffi-,]'11*ffi lingkurgan, #ffiil;' I ;;':'!::'C:::i'Tl-"X*#iH; ekonom'l akibat baniir konis dan ;:"';';n oJnauduk' tun,si I :ffi:iH[H"ililiiil:'ilil*;;1 uervobu' I ;ilg,*::::i*ffi:'.Hfru[fr"nbenruralr ;;*!t:: sosial, karena benturan sosiar, I rsrrE " ani.ria.ntial, kepadaon penI
d
a
r
ketidak
a
o
1
L:,i#'::Ifu *"tTl:tl?:Iil:iry,""1#i""*:1,T"I:1."*l rahan untuk Pertan'lan' l*::,#ljlT:""i#,:ol;;il;i;. I l;l;rr"'n u.rrsr''.rn'"U.roii.ntasi sisi sist pelrnlntaatr rLr- I e;l',1*:*:*:,*i'ffi:'[o'.,-
e'#"*.1(d.ul* pada kepen,i"" I cenderur | ffi;;ild;"n.*iHu*"Y;;';;il:: t
iss:,tr). 1993:13). Dari
urnum terhadap
82
Pengendalian dan Koordinui Penqgunaan Lahan di Kawaan Cekunqan Bandunq
1993:9) bahwa rencana pengembangan sering menekankan ke{asamanya
pada kepentingan komersil,
dan
kerjasama ini sering memanfaatkan format otoritas lokal yang menggunakan kekuasaannya untuk pembelian ketersediaan lahan bagi suahr usaha dan perusahaan. Whitehead (dalam Tarigan, 2004:44) menyatakan bahwa "the market mechanism is unlikely, on
its otyn, to produce an fficient of land uses." Artinya
allocation
mekanisme pasar saja tidak akan menghasilkan suatu alokasi pengguna-
an lahan yang efisien. Dergan demi-
kian apabila dibiarkan, kemakmuran masyarakat tidak akan optimal atau bahkan bisa merosot. Hal inilah yang
akan mendorong agar
pemerintah
perlu campur tangan dalam pengaturan penggunaan lahan.
kendali Qtattern
of
contro[) yang
didasarkan pada pende-katan sistemik
seperti kepemerintahan, sosial ekonomi, budaya, sumber daya, hukum, dan lingkungan. Seluruh penggunaan lahan baik yang dilaku-
kan secara pribadi maupun
secara
institusional ternyata diatur oleh pola kendali tersebut. Konsep development control merupakan aspek penting dalam pengendalian penggunaan lahan, unfuk menegakkan perafuran
yang disertai dengan sanksi (drsinsentifl dan penghargaan {insentifl bagi yang taat pada peraturan. 2) Adanya faktor ekstemal yaitu faktorfaktor dinamika pertumbuhan kawasan seperti fisik-spasial (perencanaan wilayah), demografis maupun eko-
nomi (admiiristrasi
kependudukan),
serta adanya faktor yang bersifat
Penutup engendalian berdasarkan f,7 \J I J aimens i-dimensinya ternyara memiliki pengaruh yang e/
intemal yaitu kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pengguna lahan yang mendorong mereka melepaskan pemilikan atau penguasaan lahannya sehingga potensial mengubah peng-
signifikan dan merupakan faktor
gunaan lahannya. 3) Berhasil tidaknya
penentu dalam mengefektifkan penggunaim lahan di Kawasan Cekungan
tindakan pengendalian dipengaruhi oleh behovioral aspects dari semua pelaksana (dari top management hingga jajaran yang terendah) yang terlibat dalam rnengeluarkan izin lokasi, izin pendirian bangunan dan
Bandung. Berdasarkan hasil
pene-
litian dimensi penetapan standar memiliki pengaruh yang lebih signifikan atau kuat dibandingkan dengan dimensi lainnya dalam pengendalian. Konsep-konsep lain yang melengkapi konsep dan teori
izin usaha. Dengan demikian
aspek
perilaku menjadi alat analisis atau kriteria untuk menganalisis optimal-
Wehrich dan Koontz, Cetro et al,
nya pelaksanaan pengendalian. 4)
Snydertentang pengen-
Kesamaan persepsi tentang tanggung jawab pengelolaan dan ruang lingkup pengawasan dan pengendalian tata
Catanese dan
dalian ditemukan
di
dari hasil penelitian
lapangan adalah:
l)
Konsep pola
Governance
t
Vol.2, No. 8, Oktober - Desember 2006
ruang yang terpadu dan komprehensif merupakan faktor penentu dalam penggunaan lahan yang efektif.
Koordinasi berdasarkan dimensi-dimensinya dalam penelitian yang telah dilakukan ternyata memiliki pengaruh yang signifikan dan merupakan faktor penentu dalam rnengefektifkan penggunaan lahan di
Kawasan Cekungan Bandung. Dimensi kompetensi partisipasi memiliki pengaruh yang lebih signifikan atau kuat dibandingkan dengan dimensi lainnya dalam koordinasi,
sedangkan dimensi kesadaran berkoordinasi merupakan dimensi
yang pengaruhnya dinilai kurang signifikan dalam koordinasi. Bukti tentang adanya faktor lain yang menguatkan dan melengkapi dimensi-
dimensi pelaksanaan koordinasi adalah bahwa: l) masalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur
83
dari skala nasional sampai lokal) dan koordinasi horisontal (antar instansi yang berbeda antar sektor). 4) untuk pelaksanaan koordinasi diperlukan suatu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami informasi yang tepat tentang faktor penyebab dan hubungan antar aktivitas dan hasilny4
itu adalah bergantung pada pengetahuan, dan pengetahuan adalah bergantung pada informasi. 5) kemam-
puan untuk menggunakan budaYa masyarakat dan struktur organisasi secara jelas serta independen dalam mengkoordinasi adalah juga penting dalam kegiatan fungsional dan berbagai tingkatan organisasi karena merupakan otoritas organisasi yang memiliki kekuatan dalam mengelola
berbagai sumber daya penggunaan lahan.
memiliki nilai penting karena diyakini
bahwa dengan aparatur yang profesional setiap tujuan organisasi
dan langkah-langkah pencapaiannya dapat dikoordinasikan dengan baik kepada pihak lainnya. 2) kepentingan umurL mekanisme pasar, kepentingan
stakeholder termasuk kepentingan birokrasi dan birokratrya, turut mem-
pengaruhi pola distribusi, bentuk, kebijakan tata ruang, dan pelaksanaan
penggunaan lahannya. Tuntutan kepada pentingnya koordinasi dapat dilihat pada sejauhmana kepentingankepentingan tersebut dapat diakomo' dasikan. 3) dalam pelaksanaan koordinasi dibutuhkan koordinasi secara vertikal (sesuai hierakhi mulai
F[1
U
Pengendalian dan Koordinai Penggunaan Lahan di Kawasan Cekungan Bandung
DAFTAR PUSTAKA Adiwisasba, Josy. 2001. Penataan Kembali Birokrasi Penerintah Daerah Dalan Pelaksanaan Otononi Daerah. Bandung: UNPAD,
Ansari, Jamal H dan Nathaniel Von Einsiedel. 1988. Urban Land Managenent: lnproving Policies and Practicesin Developing CountriesofAsia. New Delhi: Oxford & lbh Publishing Co. Pv[ Ltd. Branch, Melville. 1975. Urban Planning lheory. Stroudsburg Pennsylvania: Dowden Hutchinson & Ross, lnc. BudihardjodanHardjohubojo. 1993.KotaBerwawasanLingkungan.Bandung;Alumni. Ce(0, Samuel C and Petqr, J. Paul. 'l 995. Strategic Management: Concepts and Applications. Richard D. lruvin,
lnc:Austen Press.
Cook, Hadrian F. 1993. ProgrexinWaterManagenenlinTlreLovdand
London and NewYork Belhaven Press. Cullingworth, J Barry. 1990. Energy, land and Publ'cPolicy.Na,rr Brunswic* and London:Transaclion Publisher. Hunger,_J. _David Can Thomas L. Weelen. 1996. Stratega Management. California Addison Wesley Publishing Company. lnoguchi, Takashi; Newman, Edward; dan Paoletto, Glen. 2003. Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Beruvawasan Ekologi. Jakarta: LP3ES. Jayadinata, Johara 19_99. kla Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan & Wilayah. Bandung: lnstitutTeknologi Bandung. Kaiser, Edward J., Godschalk, David R and Chapin, F. Stuarl 1995. Urban Land Use P/annlng. Urbana and Chicago:University Of Illinois Press. Lichfield, Nathanieldan Drabkin, Haim Darin. 1980. Land Poliqy in Planning.london: GeorgeAllen & Unwin ltd. Mather,A.S. 1 986. Land Use. New York: The United ofAmerica by Longman lnc.
I
McKenzie. 1925. The Ecological Approach to The Study of Human Community. The City, Chicago: University of Chicago Press.
Mubyarto. 1991. Pengantar Ekonomi Pedanian. Jakarta: LP3ES. Parsons, Wayne. 2005. Public Polial Pengantar Teori dan PraktikAnalisis Keb4'akan. AIih bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana. Patterson, T. William. 1979. Land Use Planning:Techniques of lnplenentation. New York: Van Nostrand Reinhold Company Regional Offces. Soejarto, Djo,ko. 1992. 191!gqtb_qngan Perencanaan Tata Ruang Kota di lndonesia. Bandung: Jurusan Teknik Planologi, FTSP lTB. Weihrid, Heinz & KoonE, Harorld. 1994. ManagenentAGlobdPerspxlive. Singapore: Mcgraw-Hill Book Co. Zulkaidi, Denny. 2004. Pemanfaatan dan Pengendalian Penanfaatan Ruang Pada Kawasan Cekungan Band uitg. Lenbang: Ditjen Penataan Riang Depkipraswil. Deni Djakapermana, Ruchyat. 2004. Kerusakan Lingkungan Cekungan Bandung. Gatra.com: 11-08-
2004,1248. 1 999. Land Use Control RegulationinJapan. htto://land use control.htm. Granholm, Jennifer M. 2003. Granholn Srgn Firsf Exealive Directive to lnplement Land Use Policy
Goto, Takayuki.
Changes. httpJ/www.Michigan. gov/emi/0, 1303,7-102-115-80449. Kustiawan, lwan. 1997. Konversi Lahan Pertanian di Pantai UtaraJawadalam Prisma No.
1
Tahun 1997. 1-
9T.Mardiyanta, Antun. 2003. Perubahan Kebijakan Penanfaatan lahan di Kodya Surabaya. http J/infosia.ut.ac.id.
National Cooperative Highway Research Program (NCHRP). 2001. Synthess 297 Building Eflective Re/ationshrps Between Centnl Cities and Regional, Stale and Federal AgenclesA Synfhesis of Highway Practice,Transpodalion ResearchBoard NationalAcademy Press, Washington D.C. Nasoetion. 1995. "Rural Land Use Managenent for Economic Developnent in lndonesla.' Laporan APO SeminaronAgricultural Land Use Management 8-18 Nopember 1994. TokyoJepang. Osterberg, Tommy.2003. Cadaslre as aTool For lnplenenting Land Policy,Sweden: SwedesurveyAB SE801 82Gavle. Rustan, Uton. 1991. Model Alokasi Optinal Lahan Unun Kota. Jumal Perencanaan Wlayah dan Kota. Nomor2Triwulan ll. Tjahjati S. Soegijoko, Budhy. 1 995. Operasrbna/r.sasi Slrategi Penbangunan Perkotaan lndonesra. Jurnal PerencanaanWilayah dan Kota. Nomor 1 9Tahun Vl-Juni, 1-56. Vanka, S., S. Handy, K. Kockelman. (2003). Sfale-toca/ Coordination forManaging Land Use along State Highways. Center for Transpoftation Research, University of Texas at Austin. Product paper for
TxDOT lmplementation Project 5-1 873.
