AA.A
w ffiA-\
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNGMUDABIDANGPERDATADANTATA USAHANEGARA KEJAKSAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP.69/lJ/2012 NOMOR:B-17o/c/cs.l/04/201 2
KooRDtNAsr DANKERJA 'AMALTLrAlIEr"o"no"o*ro"ALAHHuKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Pada hari ini Kamistanggal lima bulanApril tahun dua ribu dua belas,yang bertanoarangan dibawahini: '1. V. SONNY LOHO selaku Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Repubtik lndonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik lndonesia, berkedudukandan beralamatdi Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakartapusat 10710,setanjutnyadisebutpIHAK pERTAMA. 2. BURHANUDDINselaku Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha NegaraKejaksaan RepublikIndonesia,dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Keiaksaan Republik Indonesia, berkedudukandan beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12160,selanjutnyadisebutptHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDt_jA,secara bersama-samaselanjutnyadisebut PARA PIHAK, pARA PIHAK dengan ini terlebihdahutumenerangkanhal-hatsebagai berikut: a.
Bahwa PIHAK PERTAMA merupakanunit KementerianKeuanganRepubliklndonesia yang mempunyaitugas melaksanakanpengawasanintem di lingkunganKementerian Keuangan;
b.
Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan wewenang melaksanakanrugas oan kewenanganKejaksaandalam Bidangperdata dan Tata Usaha Negarai
c.
Bahwa KementedanKeuangan RepublikIndonesiadan KejaksaanRepublikIndonesia sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor MoU-2/MK.01/2012tanggat 5 Aprit 2012 dan Nomor KEp-053/A,tA"/04/20j2 tanggal5 April 2012 tentang KoordinasiDalam pelaksanaanTugas dan Fungsi,
d.
Bahwa pelaksanaan Kesepahaman Beisama sebagaimanadimaksud pada huruf c, ditindaklanjutidengan KesepakatanBersamaantara pIHAK PERTAMA dengan pIHAK KEDIJAyang merupakansatu kesatuandan bagianyang tidak terpisahkan.
Denganmemperhatikanperaturanperundang-undangan sebagaiberikut: 1. PeraturanPresiden Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2OO9tentang pembentukan dan OrganasasiKementerianKeuangan; 2.
PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor 38 Tahun 2OlOtentang Organisasidan Tata Kerja KejaksaanRepublikIndonesia;
3.
PeEiuran Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.O1/2O|O tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan;dan
4.
PeEturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-OO9/AJJ.A/O j /201,l Tentano Organisasidan Tata Kerja KejaksaanRepublikIndonesia.
Berdasarkanuraian dan maksud tersebut diatas, PARA PIHAK mengadakankesepakatan bersamadengan ketentuansebagaiberikut:
BAB I MAKSUO DAN TUJUAN PasalI Kesepakatan Beasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkanpelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara secara seimoangoan Drooorstonal.
Pasal2
-2-
Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efekiifitas penangananmasalah hukum dalam Bidang Pe.datadan Tata Usaha Negara baik di dalam maupundi luarpengadilan. BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 3 Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbanganhukum, dan tindakan hukum lain dalam bidang perdata dan tata usahanegara. BAB III PELAKSANAAN Pasal4 (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA datam menghadapipermasalahannuKum bidang Perdata dan Tata t_JsahaNegara. SelanjutnyaptHAK KEDUA bersedia untuk memberikanbantuan hukum, pertimbanganhukum,maupuntindakan hukum lain untuk kepentinganPIHAK PERTAMA. (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK pERTAMA terlebih dahulu mengirimkanpermohonan secaratertuliskepada PIHAK KEDUA. (3) Permohonansebagaimanadimaksud ayat (2) setelahdinyatakanditerimaol€h pIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerbitkanSurat Kuasa Khususkepada pIHAK KEDUA. (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pIHAK pERTAMA mengajukanpermohonansecara tertulis serta menyerahkandokumen-dokumenyang terkaitkepada PIHAK KEDUA. (5) Setelah permohonanpertimbanganhukum maupun permohonantindakan hukum lain sebagaimanadimaksud ayat (4) dinyatakanditerimaoleh ptltAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberjkanpertimbanganhukummaupuntindakan hukum tain kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 5 -.1 -
( 1 ) Dalam rangka meningkatkankompetensiteknis PARA PIHAK, dilakukan kerjasama dalam bentukpendidikandan pelatihan(diklat),workshop,dan seminar.
(2) Dalam rangka penyelesaian permasalahandalam bidang perdata dan Tata tJsana Negara oleh PIHAK PERTAMA, PARA PTHAKdapat mengundangnarasumberuntuk memberikanpengetahuanyang sesuaidenganmateri permasalahan.
BAB IV PEJABATPENGHUBUNG Pasal6 Dalam rangka melaksanakan KesepakatanBersama ini, ptHAK PERTAMA menunjuk SekretarisInspeKorat Jenderal KementerianKeuangan sebagai pejabat penghubungdan PIHAK KEDUA menunjuk SekretarisJaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara sebagaipejabatpenghubungpada Jaksa Agung Muda Perdatadan Tata usaha Negara.
BAB V BIAYA Pasal 7 Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemberian bantuan hukum, pertimbanganhukrm dan tindakan hukum tain dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai peraturanperundang-undangan.
BAB VI MASA BERLAKU PasalI (1) KesepakatanBersama ini berlaku untuk jangka waKu 3 (tiga) tahun sejak tanggat ditandatangani. (2) KesepakatanBersama ini dapat berakhir atas kesepakatanPARA PIHAK atau batal dengan sendirinyaapabilaterdapatketentuanperaturanperundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini diberlakukan.
BAB VII KETENTUANLAIN.LAIN Pasal I Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikanoleh PARA PIHAK secara musyawarah. Pasal l0 Hal-hal yang belum diatur dalam KesepakatanBersama ini, akan diatur lebih lanjut atas persetujuan PARA PIHAK serta diiuangkan dalam bentuk amandemen Kesepa(aran BeFama yang meaupakansatu kesatuanyang tidak terpisahkandari KesepakatanBersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermate|ai cukup, masing-masingmempunyaikekuatanhukumyang sama setelahditrandatangani oleh PAR/A PIHAKdan dibubuhicap instansimasing-masing.
BURHANUDDIN
