PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Jalan A. Yani No. 19 No. Telp/Fax (0389) 21921 ATAMBUA KERANGKA ACUAN KERJA I. PENDAHULUAN 1. Data Proyek Program Pekerjaan Lokasi Sumber Dana Tahun Anggaran Waktu Pelaksanaan
: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur : Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor : Atambua : APBD Kab. Belu : 2016 : 120 (Seratus dua puluh) hari kalender
2. Latar Belakang Pelaksanaan pengawasan pembangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan mutu dan kualitas yang baiksehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya, serta memberi kontribusi positif bagi bangunan Negara.Untuk itu bangunan Negara harus dikerjakan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhikriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bangunan Negara.Pemberi jasa pengawasan untuk bangunan Negara dan prasarana lingkungan perludiarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karyapengawasan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah,norma serta tatalaku professional.Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengawasan perlu disiapkan agarpembangunan gedung kantor terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan(struktur), keindahan (estetika) dan kenyamanan pengguna. 3.
Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunangedungkantor Dinas PU dan Perumahan , agar kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu sesuai dengan kaidah dan dokumen perencanaan yang ada.
4. Sasaran Kegiatan a. Sasaran kegiatan adalah Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU dan Perumahan KabupatenBelu. b. Lingkup Pekerjaan Pengawasan/Supervisi konstruksi; Manajemen Proyek; Jasa Pelayanan dan bantuan teknis; Manajeman konstruksi.
c.
Tahapan Pengawasan Membantu dalam pengawasan mutu; Membantu dalam review design; Memeriksa dengan sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume pekerjaandilakukan dengan benar dan sempurna; Menjamin bahwa seluruh laporan/report yang diserahkan tepat padawaktunya dan dibuat sesuai dengan aturan yang benar, teliti, memuatsemua catatan kemajuan serta hal-hal lain yang terkait dengan proyek; Bekerjasama dengan staf proyek dan kontraktor dalam penyelesaianmasalah teknis di lapangan.
II. KEGIATAN PENGAWASAN 1. Membantu pemilik kegiatan dalam malaksanakan tugasnya untuk menjamin semuapekerjaan dilaksanakan sesuai dengan design teknis, spesifikasi dan dokumen kontraklainnya; 2. Membantu pemilik kegiatan dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal dokumenkontrak yang menyangkut segi hukum, khususnya yang menyangkut tuntutan darikontraktor untuk membayar extra dalam hal umum lainnya sehubungan dengan hak dankewajiban kontraktor sesuai dengan isi kontrak; 3. Membantu merekomendasi yang rinci untuk perintah perubahan kontrak (CCO) danaddendum sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin didapatkannya hasil teknikterbaik sesuai dengan biaya yang tersedia; 4. Membantu melaksanakan pengumpulan data lapangan yang diperlukan secaraterperinci untuk mendukung peninjauan design; 5. (Review Design), menyusun perhitungan design, membuat gambar design danmenyiapkan perintah-perintah kepada kontraktor sehingga perubahan design tersebutdapat dilaksanakan; 6. Melaksanakan semua pekerjaan teknis lapangan yang dibutuhkan untuk menentukantempat dan batas-batas serta kuantitas disesuaikan dengan danayang tersedia dalamkontrak, termasuk pengumpulan semua data lapangan yang diperlukan dan membuatperhitungan serta persiapan gambar-gambar detail konstruksi, serta mengeluarkanperintah yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan; 7. Memeriksa dengan teliti semua pengukuran kualitas dan perhitungan yang diperlukanuntuk pembayaran dan menjamin bahwa semua pengukuran dilakukan sesuai prosedurdalam dokumen kontrak; 8. Melapor kepada pemilik kegiatan masalah konstruksi atau keterlambatan yang terjadi,merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan; 9. Membantu dan memeriksa kendali mutu dan pengukuran kualitas atas pekerjaankonstruksi serta ikut menandatangani sertifikat pembayaran bulanan (MC) bila mutupekerjaan sudah dapat diterima dan kuantitasnya sudah benar. Bila terjadipenyimpangan baik dalam mutu maupun kuantitas bahan dan pekerjaan, konsultanharus memberikan peringatan kepada kontraktor secara tertulis, demikian pula ada hal-halyang menyimpang dari spesifikasi teknis; 10. Tembuasan dari peringatan tersebut harus dikirim kepada pemilik kegiatan untukmengambil keputusan akan menerima atau menolak sertifikat pembayaran bulananyang diajukan oleh kontraktor; 11. Memeriksa Ass Built Drawing (ABD) yang dibuat oleh kontraktor, dimana gambar tersebutharus menunjukan hasil akhir dari kegiatan pembangunan secara lengkap;
12. Membuat laporan bulanan untuk kemajuan fisik dan keuangan dari kegiatan konstruksiyang dikirim ke Dinas PU dan Perumahan Daerah Kabupaten Belu menggunakanformulir standar; 13. Membantu melaksanakan PHO untuk masing-masing kontrak, khususnyamempersiapkan daftar kekurangan yang perlu diperbaiki oleh kontraktor.
III. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawasan dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yangdilakukan sesuai ketentuan dan kode etik tatalaku profesi yang berlaku.
IV. BIAYA 1.
Biaya pekerjaan pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktualsetelah melalui tahapan proses seleksi pengadaan jasa konsultansi sesuai peraturan yang berlaku, antara lain: a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; b. Materi dan penggandaan laporan; c. Pembelian atau sewa peralatan; d. Biaya rapat-rapat; e. Jasa over head pengawasan; f. Pajak dan iuran daerah lainnya. 2. Sumber dana Sumber dana pekerjaan pengawasan dibebankan kepada Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Dinas PU dan Perumahan Daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2016, nomor: PPKAD.912/DPA/07/I/2016Tanggal6 Januari 2016.
V. KRITERIA 1. Kriteria Umum Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksankan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik olehpejabat pembuat komitmen. 2. Kriteria Objektif Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaranpelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagianpekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku. 3. Kriteria Profesional Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yangtinggi sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorongpeningkatan kinerja kegiatan.
4. Kriteria Prosedural Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harusdilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
VI. AZAS-AZAS Dalam melakukan tugas pengawasan, handaknya juga memperhatikan: 1. Azas-azas bangunan gedung Negara Yang termuat dalam Keputusan Menteri PekerjaanUmum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman TeknisPembangunan Bangunan Gedung Negara. 2. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan lokasidan ruang lingkup pekerjaan yang bersangkutan.
VII. PENDEKATAN METODOLOGI 1. Mengadakan peninjauan lapangan 1 (satu) hari setelah mendapatkan SPK 2. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah mendapat SPK mengadakan rapat awalpelaksanaan Pra Construction Meeting (PCM) bersama seluruh team Konsultan,Kontraktor dan pihak proyek dengan bertempat pada kantor Dinas PU dan Perumahan Daerah Kab.Belu. 3. Melaksanakan mobilisasi personil selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah SPK 4. Melaksanakan pematokan untuk memnentukan blok tata ruang permukiman bersamakontraktor dan pihak proyek. 5. Memeriksa, memberikan persetujuan terhadap bahan, peralatan dan tenaga kerja yangtersedia, serta memberikan masukan untuk kelancaran kegiatan. 6. Mengadakan penyesuaian lapangan berupa gambar rencana maupun volume setelahmendapat persetujuan dari pihak proyek bila ternyata ada penyimpangan terhadap petamaupun gambar rencana yang ada. 7. Melakukan pengawasan sesuai tugas masing-masign dengan memperhatikan syaratsyaratkerja yang ditentukan dalam spesifikasi. 8. Memberikan teguran baik lisan maupun tulisan kepada kontraktor apabila yangbersangkutan menyalahi spesifikasi. 9. Mengadapakan rapat lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi selamapelaksanaan kegiatan. 10. Mengadakan rapat bulanan untuk membahas kendala yang ada untuk memperolehsolusi. 11. Membuat dan mengadakan rekayasa nilai serta mengusulkan suatu rancang bangunyang dianggap baik dengan biaya rendah tetapi hasilnya optimal. 12. Senantiasa menyiapkan laporan kemajuan pekerjaan setiap hari 13. Menyiapkan dokumentasi setiap kegiatan secara baik mulai dari fisik 0%; 50%; dan100%. 14. Memeriksa dan menandatangani setiap dokumen kontraktor. 15. Membuat dan menandatangani laporan mingguan dan bulanan. 16. Memeriksa dan menandatangani Ass Built Drawing yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi.
VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen pengawasan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah MulaiKerja, atau sampai dengan batas akhir serah terima I (PHO) seluruh paket pekerjaanpembangunan Gedung Kantor Dinas PU dan Perumahan Daerah Kabupaten Belu.
IX. INFORMASI DAN TENAGA AHLI 1. Informasi Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalampelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kuasa Pengguna Anggaran dan PejabatPembuat Komitmen, Kontraktor, maupun yang dicari sendiri. 2. Tenaga Ahli Tenaga ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnyamasing-masing, yaitu: Site Enginering (1 orang), merangkap sebagai ahli bangunan gedung berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur (S1) atau (S2) lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta, bersertifikat Arsitektur minimal Ahli Madya berpengalaman dalam pengawasan bangunan non perumahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh ) tahun. Chief Inspektor (1 orang), berpendidikan minimal sarjana Teknik Sipil (s1) berpengalaman dalam pengawasan banghunan non perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Ber SKA Teknik Bangunan Gedung minimal Ahli Muda Inspector (1 orang), berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) atau D3 Teknik Sipil, berpengalamandalam pengawasan bangunan non perumahan sekurangkurangnya 3 (tiga)tahun. Tenaga Mekanikal/Elektrikal (1 orang), berpendidikan minimal TeknikMesin/Elektro (S1), Bersertifikat minimal Ahli Muda. berpengalaman dalam pengawasan bangunan nonperumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Tenaga Administrasi (1 orang), yang terdiri dari, tenaga operator computer, dan tenaga keuangan/administrasi.
X. KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka AcuanKerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : a. Buku Harian, yang memuat semua kejadian, perintah dan petunjuk penting daripejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kontraktor Pelaksana dan KonsultanPengawas; b. Laporan harian, berisi keterangan tentang : Tenaga kerja Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak Alat-alat
Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan Waktu pelaksanaan pekerjaan Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian; Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran; Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaantambah kurang; Laporan rapat di lapangan (site meting); Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule yang dibuat olehkontraktor pelaksana; Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing); Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%); Laporan akhir pekerjaan pengawasan. Setiap laporan dibuat dalam 5 (lima) rangkap Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
XI. LAPORAN a.
Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepadaPejabat Pembuat Komitmen mengenai volume presentasi dan nilai bobot bagianbagianpekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan denganjadwal yang telah disetujui. c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yangdigunakan. d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh pemborong terutamayang mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan sertagambar konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi (Shop drawing).
XII. LAIN-LAIN 1. Sewaktu-waktu penyedia jasa dapat diminta oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran atau pejabat pembuat komitmen mengadakan diskusi atau memberipenjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya; 2. Penyedia jasa harus menyediakan foto dokumentasi (dalam album) yang berkaitandengan pelaksanaan pekerjaan survey lapangan; 3. Penyedia jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan pekerjaaan dengan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen; 4. Semua peralatan yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harusdisediakan oleh penyedia jasa konstruksi; 5. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalamberita acara penjelasan pekerjaan.
XIII. PENUTUP Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman bagi penyedia jasa konsultansidalam melaksanakan tugas dan merupakan pelengkap dari aturan yang berlaku.Apabila adahal-hal yang belum tercakup dalam KAK ini agar dianggap telah tercakup dan mutlakberlaku dalam pekerjaan ini.
Mengetahui/Menyetujui : Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Belu,
Dra. M.K Eda Fahik,MM Pembina Utama Muda NIP. 19630912 199203 2 008
Atambua, 08 Agustus 2016 Dibuat : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya,
Ronaldus Y. Bone,SST NIP. 19831012 200312 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN BELU
INSPEKTORAT
Jln. Basuki Rachmat No. 2 - Telp. (0389) 21105
A T A M B U A
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PU DAN PERUMAHAN
LOKASI: KECAMATAN ATAMBUA BARAT KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2016
