FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PRINSIP KONSISTENSI DAN KECUKUPAN BAHAN AJAR MATERI SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL PADA BUKU TEKS KELAS X DI SMAN 6 SURAKARTA

SKRIPSI

Oleh : ENDAH SUHADATI K 6406026

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user i


digilib.uns.ac.id

PRINSIP KONSISTENSI DAN KECUKUPAN BAHAN AJAR MATERI SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL PADA BUKU TEKS KELAS X DI SMAN 6 SURAKARTA

Oleh : ENDAH SUHADATI K 6406026

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Endah Suhadati. K 6406026. PRINSIP KONSISTENSI DAN KECUKUPAN BAHAN AJAR MATERI SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL PADA BUKU TEKS KELAS X DI SMAN 6 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober, 2010. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui prinsip konsistensi pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X, (2) untuk mengetahui prinsip kecukupan pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tunggal terpancang. Tehnik pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara, analisis dokumen, observasi. Untuk menerapkan validitas data digunakan trianggulasi data. Tehnik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (content analysis) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dengan indikator yang telah ditentukan pada silabus. Hal ini dibuktikan dengan materi yang disajikan pada kedua buku tersebut belum konsisten dengan silabus yang ada dan terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan konsep, misalnya: beberapa peta konsep tentang penggolongan hukum, peta konsep tentang susunan lembaga peradilan, materi pembelajaran pada buku teks yang lebih banyak dibandingkan dengan materi pembelajaran yang ada pada silabus ini menunjukkan bahwa buku tersebut belum sepenuhnya mencakup prinsip konsistensi. (2) Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip kecukupan yaitu prinsip dimana materi yang harus diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Hal ini dibuktikan dengan indikator-indikator yang terdapat pada pada silabus belum sepenuhnya terdapat pada buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga, perlu adanya pengurangan ataupun penambahan materi pada buku terbitan Ganeca maupun Erlangga.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAC Endah Suhadati. K 6406026. THE CONSISTENCY AND SUFFICIENCY PRINCIPLE OF TEACHING MATERIAL OF LAW SYSTEM AND NATIONAL JUSTICE IN TEXTBOOKS AT THE TENTH GRADE OF SMA NEGERI 6 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta, Oktober, 2010. The research is aimed (1) to know consistency principle of the law system and national justice material in the textbooks of Civic Education at the tenth grade and (2) to know the sufficiency principle of the law system and national justice material in the textbooks of Civic Education at the tenth grade. The research used single stake qualitative method. The technique of collecting data was done by focus group discussion (FDG), interviews, document analysis, and observation. To implement the validity of data, it used data triangulation. The technique of analyzing data used was content analysis. Based on the result of study, it can be concluded that (1) textbooks of Civic Education at the tenth grade published by Ganeca and Erlangga have not met the consistency principle with basic competence which has been determined in the syllabus. It is proven by the presented material in both textbooks have not consistent yet with the syllabus and there are some mistakes in writing concept, for example: some of concept mapping of law division, concept mapping of institution justice formation. Teaching material in the textbooks which is greater than the teaching material existing in the syllabus shows that the textbooks do not fully cover the consistency principle. (2) the material of law system and national justice in the textbooks of Civic Education at the tenth grade published by Ganeca and Erlangga have not met the sufficiency principle which means that teaching materials should de sufficient to help students master the basic competence in teaching learning process. It is proven by indicators that exists in syllabus have not existed in the textbooks of Civic Education at the tenth grade published by Ganeca and Erlangga.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

"Books are not to believed but to be subjected to inquiry” (William of Baskerville)

”Allah akan meninggikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat” (QS. Al Mujadalah: 11)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada: •

Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segalanya

•

Adik-adik tersayang, Agung dan Tri

•

Teman-teman PPKn angkatan 2006

•

FKIP

Universitas

Surakarta.

commit to user viii

Sebelas

Maret


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang memberikan kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Selama pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatulah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian guna menyusun skripsi ini; 2. Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si., Pembantu Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian guna menyusun skripsi ini; 3. Drs. Amir Fuady, M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian guna menyusun skripsi ini; 4. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS Surakarta, yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi; 5. Dr. Sri Haryati, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS memberikan ijin untuk menyusun skripsi; 6. Drs.Suyatno, M.Pd. Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini; 7. Winarno,S.Pd.,M.Si. Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini; 8. Muh. Hendri Nuryadi, S.Pd., Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan; 9. Drs. Makmur Sugeng, M.Pd., Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian;

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

10. Bapak/Ibu guru SMA Negeri 6 Surakarta yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini; 11. Segenap

Bapak/Ibu

dosen

Program

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini; 12. Berbagai pihak yang telah membantu penulis demi lancarnya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis. Dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dunia pragmatika.

Surakarta,

November 2010

Penulis

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman JUDUL .............................................................................................................

i

PENGAJUAN SKRIPSI ..................................................................................

ii

PERSETUJUAN ..............................................................................................

iii

PENGESAHAN ...............................................................................................

iv

ABSTRAK .......................................................................................................

v

ABSTRACT .......................................................................................................

vi

MOTTO ...........................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................

viii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...................................................................................................

xi

DAFTAR TABEL ...........................................................................................

xiv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................

xv

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

xvi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

5

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

5

LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ......................................................................

7

1. Prinsip Bahan Ajar Konsistensi dan Kecukupan ................

7

a. Pengertian Bahan Ajar ....................................................

7

b. Jenis Bahan Ajar .............................................................

8

c. Prinsip Pemilihan bahan Ajar .........................................

10

d. Ukuran (Indikator) Prinsip Bahan Ajar Konsitensi dan Kecukupan ......................................................................

12

e. Teori Elaborasi dalam Mengorganisasikan Materi Pembelajaran .......................................................

commit to user xi

15


digilib.uns.ac.id

f. Urutan Elaborasi Materi Pembelajaran ........................... g. Langkah-Langkah

Pengajaran

yang

16

Diorganisasi

Dengan Model Elaborasi .................................................

17

h. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah

18

2. Bahan Ajar dalam Pendidikan Kewarganegaraan ................

20

a. Pengembangan Bahan Ajar di Sekolah ...........................

20

b. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan ...............

22

c. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan

BAB III

BAB IV

BAB V

Kewarganegaraan ............................................................

26

d. Analisis Penyusunan Bahan Ajar.....................................

27

3. Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ....................

27

a. Tinjauan tentang Sistem Hukum ...................................

27

b. Tinjauan tentang Peradilan Nasional .............................

36

B. Kerangka Berfikir.....................................................................

41

METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ..................................................

44

B. Bentuk dan Strategi Penelitian .................................................

45

C. Sumber Data .............................................................................

46

D. Teknik Pengambilan Sampel....................................................

47

E. Teknik Pengumpulan Data .......................................................

47

F. Validitas Data ...........................................................................

50

G. Analisis Data ............................................................................

51

H. Prosedur Penelitian...................................................................

52

LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian....................................................

54

B. Deskripsi Hasil Penelitian ......................................................

61

C. Temuan Studi ..........................................................................

81

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Kesimpulan ..............................................................................

85

B. Implikasi ...................................................................................

85

C. Saran ........................................................................................

86

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

88

LAMPIRAN .....................................................................................................

91

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Waktu dan Kegiatan Penelitian ..........................................................

44

Tabel 2. Prinsip Kecukupan untuk Buku Ganeca ............................................

62

Tabel 3. Prinsip Kecukupan pada Buku Erlangga ...........................................

66

Tabel 4. Prinsip Konsistensi pada Buku Ganeca .............................................

69

Tabel 5. Prinsip Konsistensi pada buku Erlangga............................................

72

Tabel 6. Silabus PKn Kelas X ..........................................................................

76

Tabel 7. Materi pada buku PKn Kelas X penerbit Ganeca karangan Sujiyanto ............................................................................................

77

Tabel 8. Materi Pembelajaran pada Silabus dan pada buku terbitan Erlangga

80

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar ..........................................

27

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran ..........................................................

43

Gambar 3. Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Negeri 6 Surakarta ........

61

Gambar 4. Bagan Susunan/lembaga Peradilan yang ada di Indonesia ...........

79

Gambar 5. Bagan Susunan/lembaga Peradilan yang ada di Indonesia ..........

80

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1

Silabus Kelas X SMAN 6 Surakarta .....................................

Lampiran 2

Buku Paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X Penerbit Ganeca .......................................................

Lampiran 3

91

94

Buku Paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X Penerbit Erlangga .....................................................

124

Lampiran 4

Instrumen Penilaian Buku Teks .............................................

160

Lampiran 5

Deskripsi Penilaian Buku Teks Pelajaran ..............................

162

Lampiran 6

Hasil Penilaian Buku Teks .....................................................

171

Lampiran 7

Trianggulasi Data ...................................................................

183

Lampiran 8

Hasil Wawancara ...................................................................

197

Lampiran 9

Hasil Analisis Buku Teks ....................................................... 206

Lampiran 10

Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Dekan FKIP UNS .............................................................................. 212

Lampiran 11

Surat Keputusan Ijin Penulisan Skripsi Dari Dekan FKIP UNS ........................................................................................ 213

Lampiran 12

Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Rektor UNS ........ 215

Lampiran 13

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian di SMA Negeri 6 Surakarta.................................................................. 216

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sejak bangsa Indonesia lahir hingga era reformasi ini, seluruh bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya peran pendidikan dalam mengembangkan potensi manusia hingga optimal untuk menjadikannya insan pembangunan yang berkualitas. Insan pembangunan yang berkualitas dapat diperoleh melalui pendidikan dan negara Indonesia telah menyediakan tempat-tempat pembelajaran bagi siswa sekolah dasar hingga ke sekolah yang berjenjang lebih tinggi untuk memperoleh pendidikan. Menurut Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Menurut WS Winkel (1991: 6): Pendidikan adalah pantauan yang diberikan dari orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, agar mencapai perubahan-perubahan prinsip dalam diri anak yang sedang menuju pada taraf kedewasaan. Dengan pendidikan maka akan menjadikan peserta didik manusia dewasa yang mampu menjadi seorang individu yang benar-benar berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendapat lain diungkapkan oleh Kevin Carmody and Zane Berge (2005: 3) yaitu “Education can be defined as an activity undertaken or initatied to effect changes in knowledge, skill, and attitudes of individuals, groups or communities”. Artinya bahwa pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, kemampuan, dan sikap dari individu, kelompok atau komunitas. Produk yang dihasilkan oleh proses pendidikan adalah berupa lulusan yang memiliki kemampuan melaksanakan peranan-peranannya untuk masa yang akan datang. Sehingga pendidikan merupakan

commit to user 1

suatu proses dalam rangka


digilib.uns.ac.id 2

mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan. Tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan

pendidikan,

yang

bertugas

menyelenggarakan

kegiatan

mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Selain itu tenaga kependidikan harus mempunyai kompetensi yang harus wajib ada. Hal ini terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa “Kompetensi

guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional”. Di dalam isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidik atau tenaga kependidikan sebagai komponen yang penting dalam pembelajaran harus memiliki empat kompetensi tersebut. Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang tenaga pendidik dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar Standar Nasional Pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang erat hubungannya dengan materi pembelajaran. Maka dari itu muncullah sebuah tuntutan kepada pendidik untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu sesuai dengan bidang yang mereka tekuni agar tercapai sebuah keprofesionalan. Pencapaian keprofesionalan tersebut perlu dipahami adanya standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Ruang lingkup standar kompetensi guru meliputi tiga komponen kompetensi, yaitu:

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Pertama, komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran yanng mencakup: 1. penyusuan perencanaan pembelajaran, 2. pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 3. penilaian prestasi belajar pesrta didik, 4. pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian. Kedua, komponen kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi. Ketiga, komponen kompetensi penguasaan akademik yang mencakup: 1. pemahaman wawasan kependidikan, 2. penguasaan bahan kajian akademik. (Depdiknas dalam Abdul Majid 2008: 6) Berkembangnya keilmuan juga harus diikuti oleh perkembangan materi yang ada di sekolah-sekolah. Menurut Adjat Sudrajat (2009: http: //natalegawa. com) menyatakan bahwa, ”Perkembangan materi atau bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum’’. Artinya bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok ataupun suplementer. Bahan ajar pokok adalah bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar suplementer adalah bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah ataupun memperdalam isi kurikulum. Abdullah Idi (2007: 198) menyatakan bahwa: "Beberapa penulis berpendapat bahwa isi yang diseleksi harus memberikan orientasi yang paling berguna bagi dunia disekeliling kita. Dengan kata lain, isi tersebut

harus

konsisten dengan realitas sosial’’. Masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan bahan ajar pada materi sistem hukum dan peradilan nasional adalah guru memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran tersebut terkadang terlalu luas atau terlalu sedikit, terlalu mendalam atau terlalu dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Berkenaan dengan buku sumber sering terjadi setiap ganti semester atau ganti tahun ganti buku.

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Melihat pada kenyataan yang ada, bahwa masih adanya materi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bahan ajar di SMA Negeri 6 Surakarta ternyata didukung oleh beberapa penemuan studi di SMA dan SMP. Hal ini ditunjukkan pada hasil skripsi oleh Susilo Tri Widodo (2007: 115) memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya tentang analisis materi kewarganegaraan di SMA yang menyatakan bahwa “Materi kewarganegaraan yang ada di SMA Negeri 8 Surakarta untuk standar kompetensi Bangsa dan Negara dan Nilai, Norma, dan hukum belum sepenuhnya memenuhi prinsip relevansi, ketepatan dan konsistensi”. Selain temuan di atas, hal ini ditunjukkan juga pada hasil skripsi oleh Wahyudi (2008: 101) memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya tentang analisis materi kewarganegaraan di SMP yang menyatakan bahwa : Faktor yang mempengaruhi relevansi materi kewarganegaraan di SMP N 16 Surakarta untuk standar kompetensi Norma dalam Masyarakat dan Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama ada beberapa yang mempengaruhinya, yakni kurikulum yang ada di sekolah dan kemampuan guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Dengan adanya temuan mengenai studi analisis materi Kewarganegaraan yang lebih memfokuskan prinsip relevansi sehingga dimungkinkan sudah banyaknya buku yang telah relevan. Kemudian didukung pernyataan yang harus mementingkan prinsip konsistensi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan materi Kewarganegaraan khususnya pada materi sistem hukum dan peradilan nasional dengan prinsip bahan ajar konsistensi dan kecukupan pada buku teks kelas X yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan beberapa perumusan masalah, dengan harapan agar lebih memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa perumusan masalah tersebut sebagai berikut: 1.

Bagaimana prinsip konsistensi pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan kewarganegaraan kelas X?

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

2.

Bagaimana prinsip kecukupan pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan kewarganegaraan kelas X

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui prinsip konsistensi pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X.

2.

Untuk mengetahui prinsip kecukupan pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X.

D. Manfaat Penelitian Dari penelitian ini, dapat diambil manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Sebagai bahan perbaikan pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks pendidikan kewarganegaraan kelas X. b.

Memberikan sumbangan bagi disiplin ilmu yang bersangkutan dalam upaya mengembangkan prinsip bahan ajar konsistensi dan kecukupan pada buku teks pendidikan kewarganegaraan kelas X. 2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Penulis 1) Untuk menambah pengetahuan dan memperdalam kajian terhadap materimateri kewarganegaraan sehingga di dalam penyampaian materi nantinya tidak terdapat perluasan materi. 2) Hasil penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

b. Bagi Pendidik 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu bagi pendidik yang mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam perbaikan materi yang diajarkan. 2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai evaluasi bagi guru atau pendidik terhadap perbaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswinya. c.

Bagi Pembaca 1)

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan studi analisis materi kewarganegaraan di Sekolah

2)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding untuk kajian tentang analisis materi kewarganegaraan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Prinsip Bahan Ajar Konsistensi dan Kecukupan a.

Pengertian Bahan Ajar Menurut National Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training menyatakan bahwa: Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.( Abdul Majid, 2008: 174). Menurut Kemp dalam Abdul Gafur (1982: 86) menjelaskan bahwa bahan ajar adalah ”Materi pelajaran dalam hubungannya dengan proses penyusunan disain instruksioanal merupakan gabungan antara pengetahuan (fakta dan informasi yang terperinci), keterampilan (langkah-langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat) dan faktor sikap”. Menurut Oemar Hamalik (2003: 132) menyatakan bahwa: Bahan pengajaran pada hakikatnya adalah isi kurikulum itu sendiri. Isi kurikulum senantiasa mengacu ke usaha pencapaian tujuan-tujuan kurikulum dan tujuan-tujuan instruksional bidang studi. Bahan pengajaran itu sendiri adalah sebagai rincian dari pada pokok-pokok bahasan dan subpokok-subpokok bahasan dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) atau kurikulum bidang studi bersangkutan. Menurut Sulikin (2009: http ://blog.unnes.ac.id) menyatakan bahwa: Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Sejalan dengan berbagai aspek standar kompetensi, materi pembelajaran dalam bahan ajar juga dapat dibedakan menjadi jenis materi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).

commit to user 7


digilib.uns.ac.id 8

Pendapat lain diungkapkan oleh Reigeluht (dalam Degeng 1987: 295) nenyatakan bahwa ”Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur”. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Materi jenis konsep berupa pengertian, definisi, hakekat inti isi. Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, teorema. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Menurut

Bloom, dkk (dalam Aunurrahman, 2009: 49) ”Materi

pembelajaran aspek kognitif terdiri dari enam jenis perilaku, yaitu: 1) pengetahuan, 2) pemahaman, 3) penerapan, 4) analisis, 5) sintesis, 6) evaluasi”, sedangkan menurut Krathwohl dan Bloom dkk (dalam Aunurrahman, 2009: 51) menyatakan bahwa ”Materi pembelajaran aspek afektif terdiri dari lima jenis perilaku, yaitu: 1) penerimaan, 2) partisipasi, 3) penilaian dan penentuan sikap, 4) organisasi, 5) pembentukan pola hidup”. Menurut Simpson (dalam Aunurrahman , 2009: 53) menyatakan bahwa ”Materi pembelajaran aspek psikomotorik terdiri dari tujuh jenis perilaku, yaitu: 1) persepsi, 2) kesiapan, 3) gerakan terbimbing, 4) gerakan terbiasa, 5) gerakan komplek, 6) penyesuaian, 7) kreativitas”. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam proses belajar mengajar, yang menempati kedudukan yang menentukan keberhasilan belajar mengajar yang berkaitan dengan ketercapaian tujuan pengajaran, serta menentukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar. a.

Jenis Bahan Ajar Bahan ajar merupakan bagian yang paling penting dalam proses belajar mengajar, selain bahan ajar terdapat juga media pembelajaran yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan belajar mengajar. Hal ini dipertegas dengan pendapat Basuki Wibawa (2001: 12) menyatakan bahwa: Dalam suatu proses belajar mengajar, pesan yang disalurkan oleh media dari sumber pesan ke penerima pesan itu ialah isi pelajaran. Dengan perkataan lain, pesan itu ialah isi pelajaran yang berasal dari kurikulum yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Pesan ini dapat bersifat rumit dan mungkin harus dirangsang dengan cermat supaya dapat dikomunikasikan dengan baik kepada siswa. Menurut pendapat Sadiman,dkk (1996: 19) menyatakan bahwa, ”media atau bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional dan macam-macam pengelompokan media terdiri dari media grafis, media audio dan media proyeksi diam”. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa media atau bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional di samping pesan, orang, teknik latar dan peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras (hardware) sendiri merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut.Macam-macam pengelompokan media: 1.

Media grafis, antara lain: gambar / foto, sketsa, diagram, bagan / chart, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel / flanel board, papan buletin / bulletin board.

2.

Media Audio, antara lain: radio, alat perekam pita magnetic, laboratorium bahasa.

3.

Media proyeksi diam, antara lain: film bingkai (slide), film rangkaian (film strip), overhead proyektor, proyektor opaque, tachitoscope, microprojection dengan mikrofilm. Menurut Abdul Majid (2008: 174) bentuk bahan ajar paling tidak

dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: “bahan cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar dan bahan ajar interaktif”.

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leafleat, wallchart, foto/gambar, model/maket. 2) Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan, hitam, dan compact disk audio. 3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. 4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching material ) seperti compact disk interaktif. b. Prinsip Pemilihan Bahan Ajar Perumusan pemilihan bahan ajar diwujudkan dalam bentuk standar kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Standar kompetensi meliputi standar materi atau standar isi dan standar pencapaian.

Standar materi

berisikan jenis, kedalaman, dan ruang lingkup materi pembelajaran yang harus dikuasi siswa, sedangkan standar penampilan berisikan tingkat penguasaan yang harus ditampilkan siswa. Setelah pokok-pokok materi pembelajaran ditentukan, materi tersebut kemudian diuraikan. Uraian materi pembelajaran dapat berisikan butir-butir materi penting yang harus dipelajari siswa atau dalam bentuk. Urutan perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi runtut. Perlakuan (cara mengajarkan/menyampaikan dan mempelajari) perlu dipilih setepat-tepatnya agar tidak salah mengajarkan atau mempelajarinya . Menurut Aunurrahman (2009: 79) prinsip pemilihan bahan ajar, yaitu: ”Prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajarn hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai misal, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. 2) Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga

commit to user



harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah mendeskripsikan pengertian, menganalisis peranan, menunjukkan sikap, menganalisis upaya, maka materi yang harus diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. 3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak

perlu untuk

mempelajarinya. Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benarbenar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mimin Haryati (2007: 9) bahwa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan materi pokok dan uraian materi pokok antara lain : 1) Prinsip relevansi, yaitu adanya kesesuaian antara materi pokok dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 2) Prinsip konsistensi, yaitu adanya keajegan antara materi pokok dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. 3) Prinsip adekuasi, yaitu adanya kecakupan materi ajar yang diberikan untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Uraian diatas dapat peneliti simpulkan selain memperhatikan jenis materi pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh siswa.

commit to user



Adanya temuan yang mengkaji mengenai prinsip relevansi sehingga dimungkinkan telah dihasilkan buku yang relevan. Maka juga perlu diadakan pengkajian mengenai prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan pada bahan ajar agar dapat menghasilkan materi ajar yang sesuai dengan

standar

kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji bahan ajar yang sesuai dengan prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan

perlu digunakan sebuah

teori Elaborasi dalam

mengorganisasikan materi pembelajaran, karena teori ini mengatur pembelajaran dengan suatu cara untuk memudahkan pengendalian siswa serta dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang lebih nyata dan bermakna. c.

Ukuran (Indikator) Prinsip Bahan Ajar Konsistensi Dan Kecukupan Mengukur prinsip bahan ajar, baik konsistensi maupun prinsip kecukupan terdapat indikator-indikator yang berpatokan pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ukuran (indikator) prinsip bahan ajar konsistensi adalah: 1) Cakupan materi, memuat sebagai berikut: (a) Kelengkapan ruang lingkup materi (memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan civic) (b) Keluasan materi (c) Kedalaman materi (d) Relevansi/keterkaitan dengan nilai-nilai pancasila (e) Mengembangkan wawasan global (f) Mengembangkan wawasan demokrasi (g) Mengembangkan wawasan kebhinnekaan (h) Mendorong pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (i) Mendorong pengembangan kecakapan kewarganegaraan (j) Mendorong pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan (k) Menyadarkan pentingnya hak asasi manusia (HAM) (l) Menyadarkan pentingnya kepastian dalam hokum (rule of law) (m)Mengembangkan budaya politik

commit to user



(n) Menyadarkan pentingnya sikap positif terhadap konstitusi Negara. 2) Keakuratan materi, terdiri dari: (a) Kebenaran fakta (b) Kebenaran konsep (c) Kebenaran teori (d) Kebenaran hokum/prinsip (e) Kebenaran prosedur (f) Ketepatan nilai Sedangkan ukuran (indikator) prinsip bahan ajar kecukupan adalah: 1) Teknik Penyajian, meliputi: (a) Sistematika sajian tiap bab utuh/lengkap (b) Kelogisan sajian materi (c) Keruntutan sajian konsep (d) Keseimbangan sajian materi (subtansi) antar bab dan antar subbab 2) Penyajian pesan pembelajaran, meliputi: (a) Menggunakan alat pemusat perhatian (b) Menerapkan prinsip perulangan repetisi (c) Mendorong partisipasi aktif peserta didik (d) Berpusat pada peserta didik (e) Merangsang berfikir kritis, kreatif, dan inovatif (f) Penyajian bersifat komunikatif dan interaktif (g) Sajian atau pembahasan tidak bias gender (h) Membatasi materi yang tidak relevan Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa penentuan kategori prinsip kecukupan dan prinsip konsistensi terdiri dari beberapa indikator, dimana pada setiap indikatornya guru dan ahli harus menilai berdasarkan sudut pandang mereka apakah buku teks yang mereka nilai sangat sesuai atau sesuai atau cukup sesuai atau kurang sesuai dengan ukran yang diharapkan. Sangat sesuai diberikan nilai 4, berarti indikator yang di harapkan benarbenar ada dan teraplikasi dengan baik pada buku paket tersebut.

commit to user



Sesuai diberikan nilai 3, berarti indikator yang diharapkan ada meskipun tidak sangat sesuai. Cukup sesuai diberikan nilai 2, berarti indikator yang diharapkan masih ada yang kurang, sehingga cenderung satu indikator menutupi indikator yang lain. Kurang sesuai diberikan nilai 1, berarti indikator yang diharapkan pada masih banyak yang belum tercapai dengan kata lain buku teks tersebut hanya menerangkan kulit luarnya saja tanpa ada pendalaman dan penguasaan seluruh materi yang diajarkan. Prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan bahan ajar pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam instrument penilaian Badan Standar Penilaian Nasional merupakan penilaian tahap ke II dengan kategori penilaian sebagai berikut: 1) Lolos. Buku teks pelajaran dinyatakan lolos penilaian seleksi tahap ke II berdasarkan profil hasil penilaian dari seluruh empat komponen penilaian apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Komponen kelayakan isi mempunyai rata-rata skor komposit minimal 2,75 pada setiap subkomponen. b) Komponen kebahasan, penyajian, dan kegrafikan, mempunyai ratarata skor komposit lebih besar dari 2,50 pada setiap sub komponen. 2) Lolos dengan perbaikan. Buku teks pelajaran dinyatakan lolos dengan perbaikan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: komponen kebahasan, penyajian

dan kegrafikan mempunyai rata-rata skor

komposit kurang dari atau sama dengan 2,50 dengan presentase kurang dari 30% pada setiap sub komponen. 3)

Tidak Lolos. Buku teks pelajaran dinyatakan tidak lolos apabila subkomponen mempunyai rata-rata skor 1 dari salah satu penilai pada semua komponen. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penarikan kategori berasal dari

rata-rata tiap indikator, sehingga penentuan lolos, lolos dengan perbaikan ataupun tidak lolos adalah berdasarkan hasil rata-rata yang didapat, yang tidak lain disusun

commit to user



dari penilaian guru dan ahli terhadap tiap indikator berdasarkan sudut pandang mereka dari ukuran-ukuran buku paket tersebut. d. Teori Elaborasi dalam Mengorganisasikan Materi Pembelajaran Teori

elaborasi

berkaitan

dengan

cara

mengorganisasikan

pembelajaran pada tingkat struktur isinya, yang berkaitan dengan cara memilih, menata dan menunjukkan saling hubungan materi pembelajaran. Menurut Degeng (1988: 296) menyatakan bahwa : Teori elaborasi mendeskripsikan cara pengorganisasian pengajaran dengan mengikuti urutan umum-ke-rinci. Urutan umum-ke-rinci dimulai dengan menampilkan epitome (struktur isi bidang studi yang dipelajari), kemudian mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam epitome secara lebih rinci. Menurut Reigeluth dan Stein (dalam Degeng, 1988: 296) ada 7 komponen strategi yang diintegrasikan dalam teori elaborasi adalah sebagai berikut: ”1) urutan elaboratif, 2) urutan prasyarat belajar, 3) rangkuman, 4) sintesis, 5) analogi, 6) pengaktif strategi kognitif, 7) kontrol belajar”. Menurut E. Mulyasa (2007: 150) ”Tujuan teori elaborasi adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan baru tentang pembelajaran dan componen display theory (CDT), teori ini hanya berhubungan dengan domain kognitif , tetapi telah mencakup banyak komponen strategi motivasi”. Teori elaborasi mengatur pembelajaran dengan suatu cara untuk memudahkan pengendalian mahapeserta didik, tetapi pada tingkat makro hal ini berarti pengendalian terhadap pemilihan dan pengurutan sebagaimana sistesis dan reviu. Urutan dari sederhana ke kompleks memungkinkan mahapeserta didik membuat keputusan mengenai gagasan-gagasannya. Teori

elaborasi

dapat

digunakan

untuk

mengorganisasikan

pembelajaran mulai dari yang berisi satu materi standar sampai kepada serangkaian kompetensi dalam kurikulum. Karena kekuatan teori ini pada penyususnan dan penataan materi pembelajaran, maka makin banyak bagianbagian materi pembelajaran yang dapat diorganisasikan akan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang lebih nyata dan bermakna.

commit to user



e. Urutan Elaborasi Materi Pembelajaran Materi pembelajaran adalah pokok-pokok materi pelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kemampuan dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Materi pembelajaran atau pokok-pokok materi tersebut perlu dirinci atau diuraikan kemudian diurutkan untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. M. Joko Susilo (2006:123) menyatakan bahwa: Yang harus diperhatikan dalam merinci atau menguraikan materi pelajaran adalah menentukan jenis materi pembelajaran. Terdapat dua jenis klasifikasi materi pembelajaran. Pertama, klasifikasi materi pelajaran menjadi pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural, yang berisi informasi, konsep, generalisasi, fakta dan lain sebagainya. Kedua, klasifikasi materi pelajaran yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur.” Menurut E. Mulyasa (2007: 153) menyatakan bahwa: ”Pada pokoknya teori elaborasi memiliki tiga macam urutan penataan pembelajaran, berdasarkan konsep, prinsip, dan prosedur”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, penataan elaborasi berdasarkan konsep, hal ini dilakukan bila materi pokok pembelajaran ditujukan untuk mengetahui konsep-konsep dari pembelajaran yang diberikan. Langkah pertama adalah memilih semua konsep yang akan diajarkan, kemudian merancang urutan materi berdasarkan konsep yang paling umum, paling mudah dan paling dikenal oleh peserta didik, yang selanjutnya dikenal sebagai epitome. Tahapan elaborasi menjabarkan konsep-konsep lain yang lebih rinci dan bermakna. Kedua, penataan elaborasi berdasarkan prinsip, jika tujuan utama pembelajaran untuk mengetahui prinsip-prinsip, maka patokan urutan elaborasi menggunakan acuan prinsip-prinsip yang akan diajarkan. Setelah semua prinsip dipelajari dan dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, ditetapkan prinsip-prinsip yang paling penting sebagai epitome. Selanjutnya elaborasi menguraikan lebih rinci prinsip-prinsip lain sesuai aturan yang disyaratkan. Ketiga, penataan elaborasi berdasarkan prosedur, penataan ini dilakukan bila tujuan utama pembelajaran ingin memahami

commit to user



prosedur-prosedur. Hal ini dipilih dari semua prosedur yang akan diajarkan, yang paling dekat dengan kompetensi dasar, paling umum dan paling sederhana, sebagai epitome. Selanjutnya elaborasi dilakukan berdasarkan upaya menjabarkan prosedur-prosedur lain secara lebih rinci. Seperti telah dikemukakan, umumnya materi pembelajaran terdiri dari gabungan konsep, prinsip, dan prosedur, bahkan juga seperangkat fakta. Pada pelaksanaan elaborasi, bergantung pada materi yang paling dominan, penataan urutan yang didasarkan pada hanya satu diantara tiga materi pembelajaran tersebut. Dengan demikian, materi pembelajaran lain menjadi struktur pendukung dan melengkapi pokok penetaan yang dikembangkan. Materi pembelajaran pendukung harus diletakkan sedekat mungkin dengan materi pembelajaran pokok yang menjadi patokan dalam penataan. Misalnya, jika pada elaborasi berdasarkan prosedur yang diperlukan materi pembelajaran konsep dan prinsip, maka konsep dan prinsip disajikan pada tahapan elaborasi prosedur tersebut. f. Langkah-Langkah

Pengajaran

Yang

Diorganisasi

Dengan

Model

Elaborasi Menurut I Nyoman Sudana Degeng (1988: 307) ”Terdapat 7 langkah pengajaran yang diorganisasi dengan model elaborasi”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Penyajian kerangka isi. Pengajaran dimulai dengan menyajikan kerangka isi: struktur yang memuat bagian-bagian yang paling penting dari bidang studi 2) Elaborasi tahap pertama. Elaborasi tahap pertama adalah mengelaborasi tiap-tiap bagian yang ada dalam kerangka isi, mulai dari bagian yang terpenting. Elaborasi tiap-tiap bagian diakhiri dengan rangkuman dan pensistesis yang hanya mencakup konstruk-konstruk yang baru saja diajarkan (pensisntesis sederhana) 3) Pemberian rangkuman dan sistesis eksternal. Pada akhir elaborasi tahap pertama, diberikan rangkuman dan diikuti dengan pensitesis eksternal. Rangkuman berisi pengertian-pengertian singkat mengenai konstruk-

commit to user



konstruk yang diajarkan dalam elaborasi dan pensitesis eksternal menunjukkan, a) hubungan-hubungan penting yang ada antar bagian yang telah dielaborasi, b) hubungan antara bagian-bagian yang telah dielaborasi dengan kerangka isi. 4) Elaborasi tahap kedua. Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi, pengajaran diteruskan ke elaborasi tahap kedua yang mengelaborasi bagian pada elaborasi tahap pertama dengan maksud membawa si belajar pada tingkat kedalaman sebgaimana ditetapkan dalam tujuan pengajaran. Seperti halnya dalam elaborasi tahap pertama, setiap elaborasi tahap kedua disertai rangkuman dan pensitesis internal. 5) Pemberian rangkuman dan sistesis ekternal. Pada akhir elaborasi tahap kedua, diberikan rangkuman dan sintesis eksternal, seperti pada elaborasi tahap pertama. 6) Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan dan diintegrasikan kedalam kerangka isi, pola seperti ini akan berulang kembali untuk elaborasi tahap ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan tingkat kedalaman yang diterapkan oleh tujuan pengajaran. 7) Pada tahap akhir pengajaran, disajikan kembali kerangka isi untuk mensintesiskan keseluruhan isi bidang studi yang telah diajarkan. g. Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah Buku teks pelajaran sebagai sumber informasi seyogjanya memiliki kualitas yang baik, yang memenuhi kriteria standar tertentu. Seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)”. Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan bagi sebuah buku yang dapat memenuhi syarat untuk terjadinya proses berpikir dan belajar mandiri

commit to user



menurut BSNP (2009: http://www.bsnp-indonesia.org) yakni “Strategi pengolahan informasi, tingkat perkembangan psikologi peserta didik, dan proses belajar aktif”. Hal tersebut dapat dijelaskana sebagai berikut: 1) Strategi pengolahan informasi Sebuah buku yang baik harus mampu membangkitkan minat dan perhatian anak (atensi) untuk membaca teks bacaan. Hal ini diperlukan agar informasi mampu diserap sebagai rangsangan. Namun segala sesuatu yang diserap ini baru bisa berarti (meaningful) dan diingat bila informasi (tulisan) diolah dalam ingatan jangka panjang, misalnya dikategorisasikan, diberi makna, dan bisa dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya (prior knowledge). Informasi yang disimpan dengan organisasi yang baik akan membentuk jaringan pengetahuan yang saling terjalin, tidak sekedar merupakan ingatan asosiatif belaka. Berarti sebuah buku harus tampil dalam“wajah” yang keterbacaannya tinggi, menarik minat dan memikat. Selain itu isi bahasannya harus dapat mengoptimalkan tingkat berolah pikir peserta didik, misalnya dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan, pemecahan masalah, pemberian contoh-contoh konkret, eksperimen, dan penelusuran proses dari pengalamannya. 2) Tingkat Perkembangan Psikososial Peserta Didik Kesanggupan untuk menerima dan mengolah informasi secara optimal dipengaruhi oleh tingkat perkembangan psikososial seseorang. Artinya penyajian yang baik, bahasa yang baik (readable) saja belum menjamin materi yang disajikan dapat mengoptimalkan proses belajar. Untuk itu, diperlukan kesadaran tentang pentingnya ciri-ciri kematangan kognitif dan sosial emosional pembaca yang akan menjadi sasaran buku pembelajaran. Misalnya, kemampuan kebahasaan seseorang,keakraban bahasan, tingkat kesulitan konsep yang di bahas, menghargai keberagaman, dan kesesuaian konteks. 3) Proses Belajar Aktif Belajar secara bermakna akan mudah terjadi apabila peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar secara terus menerus.

commit to user



Melalui keterlibatan tersebut dapat terjalin komunikasi interaktif yang diperlukan bagi terpeliharanya suasana belajar, dan diperolehnya umpan balik yang diperlukan untuk memacu pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui perolehan umpan balik, khususnya yang positif, akan menimbulkan rasa puas yang berfungsi sebagai rewards bagi diri peserta didik, yang pada akhirnya akan membangkitkan motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyukai belajar (internal motivation). Dengan demikian, penyajian sebuah buku hendaknya memuat contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan

sehari-hari,

yang

merangsang

peserta

didik

untuk

mencoba/mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya, agar peserta didik memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan inovatif. Melalui penyajian seperti tersebut di atas, lebih lanjut pada diri peserta didik dapat terbentuk transfer of learning, dari segala sesuatu yang dipelajari dari buku ke dalam kehidupan nyata sehari-hari.

2. Bahan Ajar dalam Pendidikan Kewarganegaraan a. Pengembangan Bahan Ajar di Sekolah Dalam mengembangkan bahan ajar harus memiilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai harus diperhatikan sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi. Berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar

commit to user



kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Cara

yang

paling

mudah

untuk

menentukan

jenis

materi

pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau psikomotorik. Menurut Abdul Gafur (1982: 87) ”Terdapat 6 pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa? Kalau jawabannya “ya” maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah”fakta”. Contoh: Nama-nama ibu kota kabupaten, peristiwa sejarah, nama-nama organ tubuh manusia. 2) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi ? Kalau jawabannya “ya” berarti materi yang diajarkan adalah ”konsep”. Contoh:Seorang guru menunjukkan beberapa tumbuh-tumbuhan kemudian siswa diminta untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk tumbuhan berakar serabut dan mana yang berakar tunggang. 3) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu ? Bila “ya” maka materi yang harus diajarkan adalah “prosedur”. Contoh: Langkah-langkah mengatasi permasalahan dalam mewujudkan masyarakat demokrasi; langkah-langkah cara membuat magnit buatan; cara-cara

membuat

sabun

mandi,

cara

mengoperasikan komputer, dan sebagainya.

commit to user

membaca

sanjak,

cara



4) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan hubungan antara berbagai macam konsep ? Bila jawabannya “ya”, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori ”prinsip”. Contoh: Hubungan hubungan antara penawaran dan permintaan suatu barang dalam lalu lintas ekonomi. Jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Cara menghitung luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. 5) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, suka tidak suka, indah tidak indah? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek afektif,sikap,atau nilai. Contoh: Ali memilih mentaati rambu-rambu lalulintas meskpipun terlambat masuk sekolah setelah di sekolah diajarkan pentingnya mentaati peraturan lalulintas. 6) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya “Ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik. Contoh: Dalam pelajaran lompat tinggi, siswa diharapkan mampu melompati mistar 125 centimeter. Materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah teknik lompat tinggi. b. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Permendiknas No. 23 Tahun 2006, Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) 2)

3)

Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiata bermasyrakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. Berkembang secara positif dan demokaratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyrakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

commit to user



4)

Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendapat lain diungkapkan oleh David Kerr (1999: http:// www/imca.org.uk), yaitu ”Citizenship education is a process to encompas the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizen and particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that prepatory process”. Artinya bahwa kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan ditafsirkan secara luas untuk mencakup persiapan orang muda untuk mereka dalam peran tanggungjawabnya sebagai warga negara dan khususnya peranan pendidikan (melalui pendidikan, pengajaran dan belajar) dalam proses persiapan. Berdasarkan tujuan PKn (Civic Education) di atas perlu adanya penguasaan

sejumlah

kompetensi

kewarganegaraan.

Dari

sejumlah

kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter dan sikap mental tertentu, dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. ”Berdasarkan kompetensi yang diperlukan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions”. (Dasim Budimansyah, 2007: 55). Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Komponen pertama ini harus diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus menerus harus diajukan sebagai sumber belajar PKn. Civic Skill (Kecakapan Kewarganegaraan) jika warganegara mempraktekkan hakhaknya

dan

menunaikan

kewajiban-kewajibannya

sebagai

anggota

masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual

commit to user



kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan namun satu sama lain tidak sama tidak dapat dipisahkan. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya, seseorang harus memahami terlebih dahulu isu itu, sejarahnya, relevansinya dimasa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warganegara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggungjawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh civic education yang bermutu adalah kemampuan mendeskripsikan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti sistem cheks and balance atau judicial review menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan , imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri

dengan peristiwa-peristiwa yang

sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama. Disamping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggungjawab , efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam civil society. Kecakapan-kecakapan tersebut jika meminjam istilah Branson dapat dikategorikan sebagai interacting, monitoring, and influencing. Civic disposition (watak kewarganegaran) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggung jawabmoral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

commit to user



Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali ditegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi , dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasi oleh negara. Menurut Facrul Razi (2009: http://blogs.myspace.com) menyatakan bahwa: Civic education dapat memberikan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan : Pertama, Dapat memberikan sebuah gambaran mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari integral suatu bangsa dalam upaya mendukung terealisasinya proses transisi menuju demokrasi, dengan mengembangkan wacana demokrasi, penegakan HAM dan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Menjadikan warga negara yang baik (good citizen) menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi keadaban, egaliter serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ketiga, Meningkatkan daya kritis masyarakat sipil. Keempat, Menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam setipa kegiatan yang menunjang demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan civil society. Adapun ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas N0. 23 Tahun 2006 meliputi aspek-aspek ”(1)persatuan dan kesatuan; (2)norma, hukum dan peraturan; (3)hak asasi manusia; (4)kebutuhan warga negara; (5)konstitusi negara; (6)kekuasaan dan politik; (7)Pancasila; (8)globallisasi”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.

2)

Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku dimasyarakat, Peraturanperatuaran daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan Interrnasional.

commit to user



3)

Hak asasi manusia, meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan Internasional HAM, Pemajuan, penghoramatan dan perlindungan HAM.

4)

Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.

5)

Konstitusi negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dan konstitusi.

6)

Kekuasaan dan politik, meliputi: Pemerintah desa dan kecamatan, Pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, Demokrasi dan sitem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem Pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

7)

Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8)

Globalisasi, meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisas, Dampak globalisasi, Hubungan Internasional dan organisasi Internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

c. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Permendiknas No. 23 tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Atas sebagai berikut: 1) Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Repubilik Indonesia 2) Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi 3) Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan serta penegakan HAM baik di Indonesia maupun di luar negeri 4) Menganalisis peran dan hak warganegara dan sistem pemerintahan NKRI

commit to user



5) Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keterbukaan dan keadilan di Indonesia 6) Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional 7) Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 8) Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerja sama global lainnya 9) Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional. d. Analisis Penyusunan Bahan Ajar Analisis penyusunan bahan ajar memiliki alur tersendiri. Berikut ini salah satu contoh alur dalam analisis penyusunan bahan ajar menurut Depdiknas (2007: 7): Standar Kompetensi

Bahan Ajar

Kompetensi Dasar

Kegiatan Pembelajaran

Indikator

Materi Pembelajaran

Gambar 1. Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar 3. Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional a. Tinjauan tentang Sistem Hukum Menurut Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra dalam Ishaq (2008: 181) yaitu: Satu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Pedapat lain tentang sistem hukum diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam Ishaq (2008: 182), bahwa ” sistem hukum itu merupakan

commit to user



tatanan, suatu kesatuan yang utuh terdiri atas bagian- bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain”. Menurut Lawrence M.

Friedman, ” sistem hukum itu terdiri atas

struktur, substansi, dan budaya hukum”. Menurut Marwan Mas (2004: 105), menjelaskan bahwa ” sistem hukum adalah susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian yang dinamakan subsistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh”. Uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuam yang utuh dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan hukum. Unsur-unsur atau komponen sistem hukum menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra dalam Ishaq (2008: 182-183), yaitu: ”masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum”. Hal tersebut dapat dijelasskan sebagai berikut: 1)

Masyarakat hukum, merupakan himpunan kelompok kesatuan hukum, baik individu ataupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, negara, atau masyarakat internasional).

2)

Budaya hukum, merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya; dikenal tiga budaya hukum

masyarakat hukum, yaitu

budaya hukum tertulis, tidak tertulis, kombinatif. 3)

Filsafat hukum,

merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur

kehidupan manusia; dapat bersifat umum (universal), dapat bersifat khusus(milik suatu masyarakat hukum terte ntu). 4)

Ilmu pendidikan hukum, merupakan media komunikasi antara teori dan praktik hukum; juga merupakan media pengembangan teori-teori hukum, desain-desain, dan for mula-formula hukum praktis (konsep hukum).

5)

Konsep Hukum, merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum; berisi tentang budaya hukum, nilai hukum (konsepsi filosofis) yang dianutnya; dan mengenai proses

commit to user



pembentukan , penetapan, pengembangan, dan pembangunan hukum yang hendak dilaksananakannya. 6)

Pembentukan hukum, merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga-aparatur- dan sarana pembentukan hukum; menurut konsep hukum yang telah ditetapkan; termasuk prosedur-prosedur yang harus dilaluinya.

7)

Bentuk hukum; merupakan hasil proses pembentukan hukum; dapat berupa peraturan perundang-undangan(jika pembentukannya melalui legislatif, atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungdi legislatif), dapat berupa keputusan hakim (jika hakim diberi kewe nangan untuk itu).

8)

Penerapan

hukum,

merupakan

proses

kelanjutan

dari

proses

pembentukan hukum ; meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. 9)

Evaluasi hukum; merupakan proses pengujian kesesuaian antara hukum yang berbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undangundang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnyadalam konsep ataupun dalam peraturan perundangan. Hukum dapat dibagi dalam sebuah jenis-jenis hukum sebagai

berikut, menurut Chainur Arrasjid (2004 : 96) hukum berdasarkan sumbernya dapat dibagi dalam : 1) Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2) Hukum kebiasaan (adat), yaitu hukum yang dijumpai dalam suatu ketentuan-ketentuan kebiasaan atau ketentuan adat-istiadat yang diyakini atau ditaati oleh anggota dan para penguasa masyrakat. 3) Hukum traktat, yaitu hukum yang diadakan oleh negara-negara berdasarkan sutau perjanjian. 4) Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk oleh keputusan hakim. 5) Hukum ilmu, yaitu hukum yang pada dasarnya ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan-pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.

commit to user



Menurut Sri Haryati (1997: 29-31) menyatakan bahwa, ”Hukum dapat dibagi menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, serta menurut isinya”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam : 1) Hukum tertulis, hukum ini dapat pula merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. 2) Hukum tak tertulis Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. 2) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. 3) Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. 4) Hukum gereja, yaitu kumpulan norma ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya (hukum kamonik). Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Ius constitutum (hukum positif), yaitu hokum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu negara tertentu. 2) Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. 3) Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam waktu dan untuk segala bangsa didunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur

kepentingan-kepentingan

dan

hubungan-hubungan

yang

berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh: Hukum pidana dan Hukum Perdata.

commit to user



2) Hukum formal (Hukum proses atau Hukum acara), yaitu hukum yang memuat

peraturan-peraturan

yang

mengatur

bagaimana

cara-cara

melakasanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturanparaturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara pidana ke muka pangadilan dan bagaimana cara hakim memberikan keputusan. Contoh: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. 2) Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan-peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum Obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umu dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. 2) Hukum Subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atua lebih. Hukum Subyektif sering disebut dengan hak. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam: 1) Hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubunganhubungan antara orang-oarang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. 2) Hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara). Sumber hukum merupakan suatu tempat dimana dapat ditemukannya dan digalinya suatu hukum. Menurut Chainur Arrasjid

(2004 : 48-82)

apabila diklasifikasikan, ”Sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal”.

commit to user



Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Sumber Hukum Material Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial

ekonomis,

tradisi,

hasil

penelitian

ilmiah,

perkembangan

internasional, keadaan geografis. Dengan demikian, sumber-sumber hukum secara material dapat ditinjau dari berbagai sudut antara lain sebagai berikut: a) Sumber Hukum Menurut Ahli Sejarah Menurut ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam dua arti: (1) Dalam arti sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi dan sebagainya. Dari sumber tersebuut dalam mengenal hukum suatu bangsa pada suatu waktu. (2) Dengan melihat dan mempergunakan dokumen-dokumen dapat diketahui hukum yang berlaku pada masa sekarang. b) Sumber Hukum Menurut Ahli Filsafat Bagi seorang ahli filsafat sumber hukum juga dilihat dalam dua arti: (1) Ukuran apakah yang harus dipakai orang untuk mengetahui benarbenar apakah sesuatu hal bersifat adil atau tidak. (2) Apa sebab orang taat pada hukum. c) Sumber Hukum Menurut Ahli Sosiologis Menurut ahli sosiologi sumber hukum adalah masyarakat seluruhnya yang ditinjau adalah keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, ekonomi, pskologi, dan filsafat. d) Sumber Hukum Menurut Ahli Ekonomi Bagi seorang ahli ekonomi maka yang menjadi sumber hukumnya ialah apa yang tampak di lapangan penghidupan ekonomis. e) Sumber Hukum Menurut Ahli Agama Sumber hukum bagi seorang ahli agama adalah kitab suci.

commit to user



2) Sumber Hukum Formal Sumber hukum formal merupakan bentuk-bentuk perwujudan dari sebuah hukum. Bentuk ini menyatakan kepada kita tentang adanya, isi serta berlakunya peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan. Sumber hukum formal sebagai berikut: a)

Undang-undang Undang-undang ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan

pemerintah

pada

umumnya,

yang

dibentukberdasarkan UUD dan untuk melaksanakan UUD. Menurut Prof Buys (Chainur Arrasjid 2004 : 51), dalam ilmu pengetahuan hukum undang-undang dapat dibedakan dalam dua arti yaitu undangundang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti materiil. Undang-undang dalam arti formil, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang diberi kekuatan membentuk Undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya. Undang-undang dalam arti materiil, setiap peraturan atau ketetapan yang yang isinya berlaku mengikat umum (setiap orang). Untuk membedakan undang-undang dalam arti formil dengan undang-undang dalam arti materiil, biasanya digunakan istilah sendiri yaitu untuk undang-undang dalam arti formil dengan sebutan undangundang, sedang untuk undang-undangdalam arti materiil dengan istilah peraturan. b)

Kebiasaan dan adat Kebiasaan dan adat tidak sama, maka dari itu ada juga perbedaan antara hukum kebiasaan dengan hukum adat. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama. Adat adalah sumber kaidah yang sifatnya agak sakral, merupakan

tradisi,

kadang-kadang

juga

anggapan-anggapan

keagamaan. Hukum kebiasaan adalah himpunan kaidah-kaidah yang meskipun tidak ditentukan oleh badan-badan pembuat peraturan perundang-undangan namun ditaati juga, sebab orang yakin bahwa

commit to user



kaidah-kaidah itu merupakan hukum. Hukum adat adalah tata hukum Indonesia yang bersumber pada adat istiadat, tidak semua adat merupakan hukum. Adat/kebiasaan dapat diakui sebagai hukum adat/kebiasaan harus dipenuhi dua unsur yaitu: (1) Unsur kenyataan bahwa adat/kebiasaan itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. (2) Unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan bahwasanya adat/ kebiasaan mempunyai kekuatan hukum adat (opinion necessitas/kewajiban hukum). c)

Traktat Traktat disebut juga treaty adalah perjanjian antar Negara. Traktat itu mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga Negara dari masing-masing Negara yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, traktat dapat dikatakan debagai sumber hukum. Traktat ada beberapa macam sebagai berikut:

d)

(1) Traktat bilateral yaitu traktat yang diadakan antara dua Negara. (2) Traktat Multilateral yaitu traktat yang diadakan antara lebih dari dua negara. (3) Traktat Kolektif/traktat terbuka yaitu traktat multilateral, yang memberikan kesempatan kepada Negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian menjadi pihaknya. Yurisprudensi Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dsar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Timbulnya yurisprudensi bertolak dari ketentuan pasal 22 AB yang menyatakan bahwa bilamana hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan , tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.

commit to user



e)

Pendapat Para Ahli Hukum Pendapat para ahli hukum yang terkenl juga berpengaruh dalam pengambilan

keputusan

oleh

hakim.

Hal

ini

terlihat

dalam

yurisprudensi, dalam penetapan apa yang menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut pendapat seseorang sarjana hukum mengenai soal yang harus dikerjakan. Dalam definisi hukum, setiap sarjana hukum mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam merumuskan tujuan hukum tersebut. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Menurut Sudikno (1995: 64-68) ”Teori tentang tujuan hukum dibagi menjadi 3, yaitu teori etis, teori utilitas dan teori gabungan”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Teori Etis Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang apa yang adil dan tidak. Pendukung teori ini: Geny, Van Apeldoorn. 2) Teori Utilitas/ Utilitirianisme Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (the greatest good of the greatest number). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Pendukung teori ini adalah: Jeremy Bentham, Ted Henderiek. 3) Teori Gabungan Menurut teori ini adalah tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Pendukung teori ini: Mochtar Kusumaatmadja, Bassiouni.

commit to user



Pada dasarnya tujuan dari dibentuknya suatu hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. b. Tinjauan Tentang Peradilan Nasional Lembaga hukum (lembaga peradilan) adalah lembaga yang mengatur segala sesuatu tentang hukum. Peran lembaga hukum dalam menjalankan hukum adalah mengatur segala sesuatu hukum yang berlaku. ”Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasioanal, pihak-pihak dalam proses peradilan , hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum”. (www.scribd.com). Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa ”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselengaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan sebagai berikut ”1) Lingkungan Peradilan Umum, 2) Lingkungan Peradilan Agama, 3) Lingkungan Peradilan Militer, 4)Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 5) Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Lingkungan Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman rakyat bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.

Kekuasaan Kehakiman di

lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Menurut Ishaq (2008: 62), menjelaskan bahwa ” Peradilan Umum ini terdiri atas: 1) Pengadilan Negeri, 2) Pengadilan Tinggi, 3) Mahkamah Agung”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Pengadilan Negeri

commit to user



Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan sehari-hari yang secara langsung mengadili perkara perdata dan pidana bagi orang-orang sipil. Pengadilan negeri ini dibentuk dengan Keputusan Presiden. Usul pembentukan pengadilan negeri diajukan oleh Menteri Kehakiman

bedasarkan

persetujuan

Ketua

Mahkamah

Agung.

Pengadilan negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten. Pada tiap-tiap pengadilan negeri ditempatkan suatu Kejaksaan Negeri. Dalam hal kekuasaan mengadili menurut Andi Hamzah dalam Ishaq (2008: 63), ada dua macam yang biasa disebut kompetensi, yaitu: a) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (attributie van rechts macht) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan kepada pengadilan lain. b) Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (distributie van rechts macht) di antara satu macam pengadilan-pengadilan negaeri. 2)

Pengadilan Tinggi Menurut R. Soesilo dalam Ishaq (2008: 64), menjelaskan bahwa: Kompetensi absolut pengadilan tinggi tidak memeriksa perkara-perkara tingkat pertama dan semata-mata hanya bertindak sebagai hakim ba nding, yaitu antara lain sebagai berikut: a) Memutuskan perselisihan-perselisihan peradilan (yurisdiksi), yaitu perselisihan-perselisihan

antara

pengadilan

negeri

yang

berkedudukan dalam daerah-daerahnya, mengenai kekuasaan untuk mengadili suatu perkara tertentu. b) Memutuskan dalam tingkat banding perkara-perkara pidana dan perkara perdata dari semua keputusan pengadilan negeri yang dimintakan banding. 3)

Mahkamah Agung Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku

commit to user



kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentanng Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 30, 31, 31 A, 35, 45A. a) Pasal 30 (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena: (a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (3) Dalam hal sidang permusyawaratantidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. b) Pasal 31 (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang. (2) Mahkamah Agung menyatakakn tidak sah peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

commit to user



(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. c) Pasal 31 A (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: (a) nama dan alamat pemohon (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa: materi muatan ayat , pasal,

dan/atau

bagian

peraturan

perundang-undangan

dianggap bertentangan dengan peraturn perundang-undangan yang

lebih

tinggi

dan/atau

;pembentukan

peraturan

perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. (c) hal-hal yang diminta untuk diputus. (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan . (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan

commit to user



ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. d) Pasal 35 Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. e) Pasal 45 A (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya. (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Putusan tentang praperadilan (b) Per kara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun dan/atau diancam pidana denda; (c) Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syaratsyarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. (4) Penetapan ketua pengadilan sebagimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

commit to user



Lingkungan Peradilan Agama adalah peradilan agama islam yang memutuskan perkara-perkara timbul antara orang-orang islam, yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris, dan lain-lain. Peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Lingkungan Peradilan Militer adalah merupakan peradilan yang hanya mengadili dalam lapangan pidana khususnya para anggota militer. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan pemilihan pemilu. Hukum

sebagai

perlindungan

kepentingan

manusia

harus

dilaksanakan. Pada umumnya kita semua melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Apabila terjadi pelangaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman.

B. Kerangka Berfikir Kegiatan belajar siswa didasarkan materi ajar (bahan ajar). Di dalam penyusunan materi ajar haruslah memenuhi prinsip konsistensi dan kecukupan bahan ajar

antara standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Dalam memenuhi sebuah prinsip tersebut perlu diadakannya identifikasi materi pendidikan kewarganegaraan di SMA khususnya pada pokok bahasan sistem hukum dan peradilan nasional.

commit to user



Untuk mengidentifikasi materi tersebut maka digunakan teori elaborasi

yang

merupakan

teori

untuk

mengorganisasikan

materi

pembelajaran mulai dari isi yang berkaitan dengan cara memilih, manata, dan menunjukkan saling hubungan antara satu materi standar sampai kepada serangkaian kompetensi dalam kurikulum. Dalam mengidentifikasi materi tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama: dengan melihat jenis materi kognitif, afektif, dan psikomotorik maka standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada silabus SMA harus disesuaikan dengan prinsip konsistensi. Kedua: materi kuliah di prodi PPKn khususnya pada pokok bahasan sistem hukum dan peradilan nasional diorganisasikan dengan teori elaborasi sehingga materi tersebut memenuhi prinsip kecukupan. Adapun ukuran dari prinsip konsistensi adalah 1) Cakupan materi, memuat sebagai berikut: kelengkapan ruang lingkup materi (memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan civic), keluasan materi, kedalaman materi, relevansi/keterkaitan dengan nilai-nilai pancasila, mengembangkan wawasan global, mengembangkan wawasan demokrasi, mengembangkan wawasan kebhinnekaan, mendorong pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, mendorong

pengembangan

kecakapan

kewarganegaraan,

mendorong

pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan, menyadarkan pentingnya hak asasi manusia (HAM), menyadarkan pentingnya kepastian dalam hokum (rule of law), mengembangkan budaya politik, menyadarkan pentingnya sikap positif terhadap konstitusi Negara, 2) Keakuratan materi, terdiri dari: kebenaran

fakta,

kebenaran

konsep,

kebenaran

teori,

kebenaran

hukum/prinsip, kebenaran prosedur, ketepatan nilai. Sedangkan pada prinsip kecukupan terdapat indikator sebagai berikut: 1) Teknik Penyajian, meliputi: sistematika sajian tiap bab utuh/lengkap,

kelogisan

sajian

materi,

keruntutan

sajian

konsep,

keseimbangan sajian materi (subtansi) antar bab dan antar subbab, 2) Penyajian pesan pembelajaran, meliputi: menggunakan alat pemusat perhatian, menerapkan prinsip perulangan repetisi, mendorong partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, merangsang berfikir kritis,

commit to user



kreatif, dan inovatif, penyajian bersifat komunikatif dan interaktif, sajian atau pembahasan tidak bias gender, membatasi materi yang tidak relevan. Dengan adanya indikator (ukuran) dari prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan dapat menghasilkan suatu materi Pendidikan Kewargangaraan di SMA yang sesuai dengan prinsip konsistensi dan kecukupan. Materi Pendidikan Kewarganegaraan di SMA

Identifikasi Materi

Teori Elaborasi

Materi Kuliah Prodi PPKn di Perguruan Tinggi Prinsip Kecukupan: 1) cakupan materi, 2) keakuratan materi.

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Prinsip Konsistensi:1) Teknik penyajian 2) Penyajian pesan pembelajaran.

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian, dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di SMA Negeri 6 Surakarta. Hal ini diambil dengan pertimbangan: a. Ada masalah yang menarik untuk diteliti b. Tersedianya data yang menunjang penelitian c. Diberikannya ijin penelitian d. Buku terbitan Ganeca dan buku terbitan Erlangga merupakan buku panduan yang digunakan di SMAN 6 Surakarta. 2. Waktu Penelitian Waktu penelitian direncanakan enam bulan yang dimulai pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010. Kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 1. Rencana Waktu Penelitian No

Tahap

Tahun 2010 Feb

1.

Pengajuan judul

2.

Pengajuan

Mar

Apr

Mei

Proposal 3

Perijinan Penelitian

4.

Pelaksanaan Penelitian

5.

Analisis Data

6.

Penyusunan Laporan Akhir

commit to user 44

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt



B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 1998: 3) mendefinisiksn bahwa “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan tersebut pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2008: 4) menyatakan bahwa “Metodologi kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data diskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sebab dalam penelitian itu mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai prinsip konsistensi dan kecukupan pada buku teks kelas X pada materi sistem hukum dan peradilan nasional. 2. Strategi Penelitian Agar masalah yang diteliti dapat diungkap dan dipecahkan maka setelah menentukan bentuk penelitian selanjutnya menentukan strategi penelitian yang akan dipakai. Menurut H.B Sutopo (2002: 112) bahwa “Di dalam penelitian kualitatif di kenal adanya studi kasus tunggal dan studi kasus ganda, kemudian keduanya masih dibedakan dengan jenis penelitian terpancang atau holistik penuh”. Jadi berdasarakan uraian di atas penelitian ini menggunakan strategi penelitian tunggal terpancang. Artinya bahwa penelitian ini terarah pada satu karakteristik dan satu sasaran atau lokasi yaitu hanya di SMA N 6 Surakarta dan terpancang pada prinsip konsistensi dan kecukupan bahan ajar pada buku teks kelas X pada materi sistem hukum dan peradilan nasional.

commit to user



C. Sumber Data Menurut H.B. Sutopo (2002: 50) menyatakan bahwa “Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip”. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa peristiwa, serta dokumen atau arsip. 1. Peristiwa atau Aktivitas Peristiwa atau aktivitas merupakan pengamatan terhadap proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung. Dalam penelitian ini aktivitas yang kami amati yaitu kegiatan atau aktivitas dari kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan aktivitas yang ada di perpustakaan SMA N 6 Surakarta. Kemudian peneliti mencatat berbagai hal yang penting sebagai data yang digunakan sebagai pendukung hasil penelitian. 2. Dokumen Dokumen merupakan sumber data yang sudah lama digunakan dalam penelitian. Sumber data ini dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Menurut Guba dan Lincoln, bahwa dokumen dan record dapat digunakan untuk keperluan penelitian, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut ini: a. dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. c. Keduanya berguna dan sesuia dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuia dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. d. Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. e. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan tehnik kajian isi. f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. (Lexy J Moleong 2007: 217)

commit to user



Adapun dokumen dan arsip yang akan digunakan peneliti sebagai sumber data: a.

Kurikulum SMA N 6 Surakarta yang dipakai (lihat lampiran no. 1).

b.

Buku Paket yang digunakan yaitu: 1) Sujiyanto, Muhlisin. 2006. Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Ganeca Exact (lihat lampiran no. 2). 2) Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga (lihat lampiran no. 3).

c.

Referensi-referensi kepustakaan yang relevan dengan materi pelajaran.

D. Teknik Pengambilan Sampel Sampel dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting dalam memperoleh data dan bahan pengolahan data. Dalam suatu penelitian kualitatif sering kali peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Tehnik ini lebih bersifat selektif dalam mengambil sampel. Peneliti melandaskan pada kaitan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empirik yang dihadapi. Tehnik ini mengarah kepada generalisasi yang bersifat teoritik. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel buku Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan oleh guru di SMA Negeri 6 Surakarta yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X karangan Budiyanto dan Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk SMA kelas X karangan Sujiyanto, Muhlisin.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah cara-cara operasional yang ditempuh oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pada data yang obyektif. Oleh karena itu sangat perlu

commit to user



diperhatikan teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai alat pengambil data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah : 1. Facus Group Discusion (FGD) Tehnik pengumpulan data ini sangat bermanfaat dalam menggali data terutama mengenai sikap, minat dan kondisi serta dapat menggali keinginan serta kebutuhan peneliti. Dalam FGD menurut H.B Sutopo (2002: 63 ) bahwa “Peneliti harus sudah melakukan persiapan sebelumnya dengan mengembangkan pedoman tertulis mengenai fokus permasalahannya, atau berbagai hal pokok yang akan dibahas”. Melalui teknik ini peneliti melakukan diskusi dengan guru PKN kelas X yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta dan seorang ahli dalam pembuatan buku teks mengenai prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan bahan ajar pada materi sistem hukum dan peradilan nasional pada buku teks kelas X. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti antara lain: a. Persiapan awal Peneliti menentukan tempat

untuk pelaksanaan diskusi dan perlengkapan

untuk pelaksanaan. Peneliti mempersiapkan instrumen penilaian buku teks Pkn kelas X (lihat lampiran no. 4) yang akan didiskusikan kemudian menetukan narasumber yang akan diikut sertakan dalam diskusi. b. Pelakasanaan FGD Pelaksanaan dilakukan dalam ruangan tertentu, peneliti sebagai moderator untuk memberikan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Narasumber memberikan berbagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Kemudian moderator mencatat hal-hal yang penting dan mendukung sebagai data hasil penelitian. c. Menyimpulkan hasil FGD Peneliti selaku pemegang peran dalam jalannya diskusi menutup kegiatan tersebut, kemudian peneliti membuat simpulan tersendiri dari hasil diskusi. Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada hari Rabu 7 Juli 2010. Ruang yang digunakan adalah ruang perpustakaan SMA Negeri 6 Surakarta.

commit to user



2. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewweer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewwee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J Moleong, 1998: 135) Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan informal. Wawancara secara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan secara rinci untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian, sedangkan wawancara secara informal yaitu wawancara dilakukan secara tidak resmi dalam arti dilakukan dimanapun, oleh siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Wawancara informal dapat dilakukan pada waktu yang tepat guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu, wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan secara terbuka, maksudnya responden tahu bahwa mereka diwawancarai serta tahu maksud dan tujuan diwawancarai. Wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas X dan seorang Ahli dalam pembuatan buku teks. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 September 2010. 3. Analisis Dokumen Analisis dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen yang telah terkumpul, mempelajari kemudian menganalisanya. Dokumen sebagai sumber data yang berbentuk tulisan ataupun gambar yang dapat memberikan keterangan tentang keadaan masa sekarang ataupun masa lalu yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Hal ini sesuai dengan pendapat H.B. Sutopo (2002: 54) “Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda peninggalan yang bergayutan dengan peristiwa tersebut, ia bisa merupakan bahan tertulis atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktifitas atau peristiwa tertentu”. Analisis dokumen yang peneliti lakukan adalah peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan mempelajari buku-buku,

commit to user



laporan-laporan, peraturan, arsip-arsip ataupun dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. 4. Observasi Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut pendapat H.B. Sutopo (2002: 64) menjelaskan bahwa “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekanan gambar”. Penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejalagejala yang tampak pada objek penelitian yang dilakukan secara langsung pada tempat terjadinya peristiwa. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan observasi dengan cara terjun secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di SMA N 6 Surakarta.

F. Validitas Data H.B. Sutopo (2002 : 78) berpendapat “Validitas data adalah pengujian data yang didapat dalam penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut kebenarannya dipertanggungjawabkan atau tidak”. Pengujian data dilakukan dengan triangulasi data untuk menjamin kemantapan dari data penelitian ini. Menurut Lexy J. Moleong (2008: 330) bahwa “Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Menurut Patton yang dikutip oleh H.B. Sutopo (2002: 78) triangulasi data ada empat macam, yaitu “Trianggulasi data, trianggulasi metode, trianggulasi peneliti, trianggualasi teori”. Hal tersebut dapata dijelaskan sebagai berikut: 1. Triangulasi Data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda.

commit to user



2. Triangulasi Metode, jenis triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik dan metode yang berbeda. 3. Triangulasi Peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. 4. Triangulasi Teori, triangulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi data. Sebab cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara mencari data dari informan. Selain itu menggunakan perbandingan data yang diperoleh dari informan maupun dari hasil pengamatan dengan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Analisis Data Menurut Lexy J. Moleong (2008: 280) “Analisis data adalah proses mengorganisasikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis). Menurut Budd dalam Bungin (2001: 134),”Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih”. Adapun komponen utama dalam proses analisis ini, yaitu: 1.

Menentukan Permasalahan. Permasalahan merupakan titik tolak dari keseluruhan penelitian. Didalam penelitian ini mengangkat masalah tentang materi sistem hukum dan

commit to user



sistem peradilan nasional pada buku teks kelas X apakah sudah memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan. 2.

Menyususun Kerangka Pemikiran Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti dan peneliti telah mengemukakan definisi konseptual. Didalam penelitian ini telah dijabarkan definisi dari prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan.

3.

Menyusun Perangkat Metodologi Tahap ini peneliti menyusun perangkat metodologi yang akan dipergunakan. Dalam penelitian ini digunakan instrument penilaian buku teks yang memuat prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan.

4.

Analisis Data Merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi yang digunakan.

5.

Interpretasi Data Merupakan intepretasi terhadap hasil analisis data. Pada bagian ini si peneliti mendiskusikan hasil analisis data, melalui interpretasi terhadap hasil analisis data, dengan mempergunakan kerangka pemikiran atau kerangka teori yang yang semula telah ditetapkan.

H. Prosedur Penelitian Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Persiapan Tahap ini terbagi menjadi dua kegiatan meliputi: a. Mengurus perijinan penelitian b. Menyususun protokol penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data dan menyusun jadwal kegiatan penelitian

2.

Pengumpulan Data Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi:

commit to user



a. Mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan observasi dan mencatat serta menyimpan dokumen b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan 3.

Analisis Data Tahap ini terbagi menjadi empat kegiatan meliputi: a. Menentukan teknik analisa data yang tepat sesuai proposal penelitian b. Mengembangkan sajian data dengan analisis lanjut kemudian di cross check kan dengan temuan dilapangan c. Setelah dapat data yang sesuai intensitas kebutuhan maka dilakukan proses verifikasi dan pengayaan dengan mengkonsultasikan dengan orang yang dianggap lebih ahli d. Setelah selesai, baru dibuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian

4.

Penyusunan Laporan Penelitian Tahap ini terbagi menjadi tiga kegiatan meliputi: a. Penyusunan laporan awal b. Review laporan; dengan melakukan pengecekan ulang laporan yang telah tersusun bilamana terdapat kekeliruan atau kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan laporan c. Penyusunan laporan akhir.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 6 Surakarta SMA Negeri 6 Surakarta berdiri pada tahun 1976 dengan nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) No. 44 Surakarta. Meskipun bernama SMPP kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SMA (kurikulum 1975 untuk SMA). SMPP berdiri dan dirintis oleh SMA Negeri 5 Surakarta yang ada pada saat itu. Kepala sekolahnya adalah Drs. R. M. Soepeno, kepala sekolah SMPP yang pertama adalah Drs. Soekijo. Perubahan nama sekolah dari SMPP Negeri 40 Surakarta menjadi SMA Negeri 6 Surakarta ditetapkan pada tahun 1985. Selanjutnya perubahan SMA Negeri 6 Surakarta menjadi SMU Negeri 6 Surakarta ditetapkan pada tahun 1977. Seiring dengan perubahan kurikulum, maka pada saat pemberlakuan kurikulum KTSP nama tersebut berubah kembali menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. 2. Kurikulum yang Digunakan Ada beberapa kurikulum yang digunakan oleh SMA Negeri 6 Surakarta: Tahun 1976-1983

:

kurikulum 1975 SMA

Tahun 1983-1985

:

kurikulum 1984 SMA untuk kelas 1 dan kurikulum 1975 untuk kelas 2 dan 3

Tahun 1985-1986

:

kurikulum 1984 SMA untuk kelas 1 dan 2, serta kurikulum 1975 untuk kelas 3

Tahun 1986-1987

:

kurikulum 1984 SMA untuk kelas 1,2 dan 3

Tahun 1994-1995

:

kurikulum 1994 SMA untuk kelas 1 dan kurikulum 1984 untuk kelas 2 dan 3

Tahun 1995-1996

:

kurikulum 1994 SMA untuk kelas 1 dan 2, serta kurikulum 1984 untuk kelas 3

Tahun 1996-1997

:

kurikulum 1994 SMA untuk kelas 1,2 dan 3

commit to user 54



Tahun 2004-2005

:

kurikulum berbasis kompetensi untuk kelas 1 dan kurikulum 1994 SMA untuk kelas 2 dan 3

Tahun 2005-2006

:

kurikulum berbasis kompetensi untuk kelas 1 dan 2, kurikulum 1994 SMA untuk kelas 3

Tahun 2006-2007

:

kurikulum berbasis kompetensi untuk kelas 1, 2 dan 3

Tahun 2007-sekarang : kurikulum KTSP untuk kelas 1, 2 dan 3. 3. Nama-Nama Kepala Sekolah Kepala sekolah yang pernah memimpin SMPP dan SMA Negeri 6 Surakarta berturut-turut adalah : Drs. Soekidjo

: 1977-1981

Drs. Romeo Wirodimejo

: 1981-1989

Soegiman, B. Sc

: 1989-1991

Drs. A. Manungku

: 1991-1992

Widagdo. B. A (kepala sekolah selama 4 bulan)

: 1992-1992

Ign. Sutaryo

: 1992-1995

Dra. Hj. Tatik Sutarto, M.M

: 1995-1999

Drs. H. Soenarso, M.M

: 1999-2004

Drs. Sartono Praptoharjono

: 2004-2005

Drs.H.M Thoyibun, S.H. M.M

: 2005-2007

Drs. Ngadiyo, M.Pd

: 2007-2008

Drs. Makmur Sugeng, M.Pd

: 2008-sekarang

4. Keadaan Sekolah dan Lingkungan Belajar Mengajar SMA N 6 Surakarta beralamatkan di : Jalan

: Mr. Sartono No.30 Surakarta

Telepon

: (0271) 853209

Kelurahan

: Nusukan

Kecamatan

: Banjarsari

Kota

: Surakarta

Kode pos

: 57135

SMA N 6 Surakarta terletak di : Di sebelah Timur SMA N 5 Surakarta

commit to user



Di sebelah Barat SLB Surakarta Di sebelah Selatan Jl. Mr. Sartono No.30 Di sebelah Timur jalan jederal Sutoyo No.14 Di sisi utara jalan menuju AUB Surakarta. Berdasarkan letaknya yang berada ditepi jalan raya, maka lokasi sekolah mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan dapat dikatakan strategis. Dengan demikian akan mendukung kelancaran proses belajar mengajar. 5. Susunan Organisasi SMA Negeri 6 Surakarta Susunan organisasi SMA Negeri 6 Surakarta adalah sebagai berikut : a.

Kepala Sekolah

: Drs. Makmur Sugeng, M. P

b.

Wakil kepala sekolah

:

1) Urusan Kurikulum

: Tri Bagiyo, S. Pd, M. M

2) Urusan Kesiswaan

: Drs. H. Wuryanto

3) Urusan Sarana Prasarana

: Drs. Supriyadi

4) Urusan Humas

: Drs. Arti Yuono

c.

Kepala Tata Usaha

: Mulyoto

d.

Koordinator BP/BK

: Dra. Sri Mulyani

e.

Komite Sekolah

: H. Samsul Bahri, S. E 6. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah memegang peranan penting dalam keberhasilan dan kelancaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sebab secara langsung ikut membantu/mendukung kegiatan mutu tenaga edukatif dan peserta didik. Perpustakaan sekolah merupakan saran penting untuk menunjang mutu pendidikan sehingga tidak berlebihan jika dikatakan perpustakaan sekolah merupakan jantung pendidikan, sehingga selayaknyalah jika perpustakaan memerlukan pengelolaan yang baik dan professional. a.

Tujuan dan fungsi perpustakaan 1) Tujuan perpustakaan Adanya perpustakaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu membantu bguru, karyawan, dan siswa dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar serta memacu minat baca siswa, guru,dan karyawan.

commit to user



2) Fungsi perpustakaan a) Sebagai tempat memperoleh tambahan pengetahuan dan pusat informasi b) Sebagai tempat penelitian c) Sebagai tempat rekreasi dan hiburan b.

Kepengurusan perpustakaan SMA Negeri 6 Surakarta Untuk meningkatkan pelayanan dan pemulihan yang sebaik-baiknya dalam perpustakaan, maka perpustakaan dikelola secara khusus dengan susunan pengurus sebagai berikut : 1) Koordinator perpustakaan

: Ibu Mugi Rahayu

2) Bagian administrasi

:

a) Ibu Ari Setyowati, S. E b) Bp. Jayanto c) Ibu Ayu Puspita sari. c.

Persyaratan menjadi anggota perpustakaan SMA Negeri 6 Surakarta 1) Siswa SMA Negeri 6 Surakarta 2) Mengisi kartu keanggotaan 3) Mengumpulkan pas foto 2 lembar (2x3) 4) Kartu anggota berlaku selama menjadi siswa SMA Negeri 6 Surakarta.

d.

Sistem Peminjaman Ada 2 Sistem peminjaman di perpustakaan, yaitu: 1) Sistem terbuka Yakni dimana peminjam dapat memilih sendiri buku-buku yang dikehendaki dan didaftarkan di bagian sirkulasi dengan membawa kartu keanggotaan. 2) Sistem tertutup Yakni dimana peminjam mencatat buku yang dikehendaki dengan mencatat nomor bukunya kemudian diserahkan ke bagian sirkulasi.

e.

Proses peminjaman dan pengembalian 1) Buku paket a) Proses peminjaman bagi siswa:

commit to user



(1) Dilakukan secara kolektif. (2) Ketua kelas menghubungi petugas perpustakaan untuk mengambil blangko peminjaman. (3) Blangko peminjaman diisi identitas siswa (nama, kelas, dan nomor absen). (4) Buku dibagikan petugas perpustakaan kepada siswa di dalam kelas (5) Blangko diisi nomor buku paket yang dipinjam dan ditandatangani rangkap dua. (6) Blangko yang sudah diisi dikumpulkan dan diserahkan kepada petugas perpustakaan 1 lembar dan dibawa siswa 1 lembar. (7) Bagi siswa SMA Negeri 6 Surakarta buku paket yang dipinjamkan dalam jangka waktu. b) Proses peminjaman bagi guru dan karyawan (1) Dicatat dalam buku peminjaman guru dan karyawan. (2) Diperbolehkan menggunakan selama masih diperlukan. 2) Buku non paket a) Bagi siswa (1) Siswa mengambil buku yang dikehendaki dari rak buku (2) Didaftarkan dibagian sirkulasi dengan menunjukan kartu anggota (3) Dicatat pada kartu anggota oleh petugas perpustakaan (4) Siswa menandatangani kartu peminjaman buku dan buku peminjaman (5) Buku dibawa pulang (6) Kartu peminjaman diletakkan dalam kotak pengambilan sesuai dengan tanggal saat harus mengembalikan buku. b) Proses pengambilan buku Pengembalian buku harus dilakukan sendiri oleh peminjam melalui proses sebagi berikut: (1) Nomor buku dicocokkan dengan nomor pada kartu dan buku peminjaman (2) Buku dicek apakah ada kerusakan atau tidak

commit to user



(3) Petugas menandatangani kartu peminjaman dan kartu anggota dan kemudian dikembalikan kepada siswa f.

Peraturan peminjaman 1) Yang boleh meminjam hanya siswa yang memiliki kartu 2) Jangka waktu peminjamanmaksimal 1 minggu 3) Keterlambatan tiap buku dikenakan denda Rp. 100,00/hari 4) Maksimal 2 peminjamanbuku yang berlainan judul 5) Buku yang rusak atau hilang merupakan tanggungjawab peminjam dan peminjam harus mengganti sesuai dengan buku yang hilang/rusak 6) Kartu anggota hanya boleh dipakai yang bersangkutan 7) Peminjam harus mentaati peraturan yang berlaku.

g.

Koleksi buku dan majalah serta surat kabar 1) Koleksi buku yang ada di SMA 6 Surakarta dibagi menjadi 10 golongan ilmu pengetahuan. a) Golongan 000 - 099

: Karya umum

b) Golongan 100 -199

: Filsafat dan Ilmu Jiwa

c) Golongan 200 -299

: Agama

d) Golongan 300 -399

: Ilmu ekonomi, sosial, hukum, dan bimbingan

e) Golongan 400 – 499

: Bahasa

f) Golongan 500 – 599

: Eksakta, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia.

g) Golongan 600 – 699

: Teknologi dan Keterampilan

h) Golongan 700 – 799

: Kesenian, olahraga, dan hiburan

i) Golongan 800 – 899

: Kesusastraan

j) Golongan 900 – 999

: Sejarah dan Geografi

2) Koleksi surat kabar a) Jawa pos b) Suara Merdeka c) Solo Pos d) Cempaka 3) Koleksi majalah a) MOP

commit to user



b) Hello c) Penyebar Semangat d) Horison e) Derap Guru f) Littora g) Didik h) Bina tani i) Sasmita h.

Pengadaan buku Buku yang ada di perpustakaan SMA N 6 Surakarta diadakan melalui: 1) Dropping dari pemerintah untuk buku-buku paket 2) Dropping dari pemerintah untuk buku-buku non paket 3) Pembelian untuk buku-buku non paket dari dana komite sekolah 4) Sumbangan dari siswa kelas XII yang sudah lulus.

i.

Langkah-langkah pemrosesan buku Buku yang akan menjadi koleksi perpustakaan harus diproses dulu dengan ketentuan: 1) Buku yang rusak dicatat dalam percatatan penambahan buku 2) Pembuatan berita acara yang ditandatangani kepala sekolah 3) Pemberian stempel perpustakaan 4) Pemberian label 5) Diinventaris 6) Disampul plastik

j.

Tata tertib pengunjung perpustakaan 1) Tidak diperkenankan membawa tas, jaket, dan makanan 2) Berpakaian rapi dan sopan 3) Diwajibkan mengisi daftar hadir 4) Setelah membaca buku di perpustakaan, buku dikembalikan 5) Dilarang makan, minum, dan merokok diruang perpustakaan 6) Dilarang mengadakan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan perpustakaan.

commit to user



k.

Struktur organisasi perpustakaan SMA Negeri 6 Surakarta Kepala Sekolah

Karyawan

pelayanan

pengolahan

pengadaan

Gambar 3. Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Negeri 6 Surakarta

B. Deskripsi Hasil Penelitian Suatu buku teks harus memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah mendeskripsikan pengertian, menganalisis peranan, menunjukkan sikap, menganalisis upaya, maka materi yang harus diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Prinsip kecukupan berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Dalam penelitian ini peneliti menguji prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan pada materi sistem hukum dan peradilan nasional. Materi ini merupakan materi pokok bahasan kedua untuk mata pelajaran kewarganegaraan yang diberikan pada siswa/siswi pada jenjang pendidikan menengah khususnya kelas X berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

commit to user



Adapun buku teks yang diteliti adalah buku Kewarganegaraan untuk SMA kelas X terbitan Erlangga karangan Budiyanto dan buku Kewarganegaraan SMA kelas X terbitan Ganeca karangan Sujiyanto Muhlisin. Peneliti menggunakan kedua buku teks tersebut karena kedua buku teks tersebut digunakan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dalam meneliti prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan bahan ajar materi sistem hukum dan peradilan nasional pada buku teks kelas X di SMA Negeri 6 Surakarta, peneliti menggunakan metode pengumpulan data analisis data, observasi dan FGD (Focus Group Discusion). Melalui teknik Focus Group Discusion (FGD) peneliti melakukan penilaian terhadap buku Pendidikan Kewarganegaraan

dengan menggunakan instrument penilaian dan sebagai

responden guru PKN kelas X yang ada di SMA Negeri 6 Surakarta dan seorang ahli materi dalam penulisan buku. Peneliti menyediakan 9 butir pernyataan untuk prinsip kecukupan dan 3 butir pernyataan untuk prinsip konsistensi. Dan setiap butir pernyataan terdapat skor 1 sampai dengan 4, dimana: Skor 4 berarti sangat baik Skor 3 berarti cukup baik Skor 2 berarti kurang baik Skor 1 berarti sangat tidak baik. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: Tabel 2. Prinsip Kecukupan untuk Buku Ganeca pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. No

Butir Komponen

A

Cakupan Materi

1

Memuat pengetahuan, sikap, dan

Skor Ahli

Guru 1

Guru 2

3

3

4

keterampilan Kewarganegaraan secara komprehensif B

Kedalaman Materi

commit to user

RataPeneliti

3

rata

3,25



2

Materi dimulai dari pengenalan

3

3

4

4

3,5

4

3

4

3

3,5

fakta, konsep/teori, prinsip/hukum, prosedur, nilai/norma sampai hubungan antarkonsep yang mencakup sesuai dengan SK dan KD tiap-tiap satuan pendidikan. C

Keterkaitan dengan Panca sila

3

Pembahasan materi dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila

D

Ketepatan Fakta Fakta yang disajikan sesuai

4

3

3

3

3

3

dengan kenyataan empiris dan sesuai dengan materi Sajian E

Ketepatan Konsep

5

Konsep yang disajikan tidak

3

3

3

3

3

2

3

4

3

3

3

4

4

4

3,75

menimbulkan salah pengertian dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan F

Ketepatan Teori

6

Teori yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kajian kewarganegaraan

G

Ketepatan Prinsip

7

Prinsip/hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian

commit to user



kewarganegaraan

H

Ketepatan Prosedur

8

Prosedur yang disajikan runtut

2

3

4

2

2,75

3

4

3

3

3,25

(memiliki tahapan yang logis dan sistematis) dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan I

Kebenaran Nilai

9

Nilai yang disajikan sesuai dengan filosofi bangsa (Pancasila) dan sesuai dengan pokok bahasan tiap bab/subbab

Rata-rata

3,22 (Sumber: BSNP 2007)

Dari penilaian yang diberikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa didalam buku Ganeca belum sepenuhnya memuat prinsip kecukupan karena teori yang disajikan belum tepat dengan kajian kewarganegaraan dan prosedur yang disajikan belum runtut dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Ganeca seluruh butir memuat prinsip kecukupan memiliki nilai rata-rata 3,22 yang berarti kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,75 dan skor terendah adalah 2,75. Skor tertinggi pada terdapat pada butir ke-7 yang berisi tentang prinsip / hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian Kewarganegaraan, sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke-8 yang berisi tentang

prosedur yang disajikan runtut (memiliki tahapan yang logis dan

sistematis) dan sesuai dengan kajian Kewarganegaraan. Para informan memberikan skor tertinggi pada butir ke- 7 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Menurut

commit to user



Informan ahli, ”pada butir ke-7 memberikan skor 3 karena materi hukum yang disajikan diambil dari sumber-sumber pokok”. Menurut informan Guru I, menjelaskan bahwa: Pada butir ke-7 jika dilihat dari daftar pustaka yang ada pada buku Ganeca, buku rujukan yang digunakan bersumber pada buku-buku induk/ buku yang membahas khusus materi hukum atau politik sehingga prinsip hukum yang disajikan benar-benar memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian kewarganegaraan. Menurut informan Guru II, menjelaskan bahwa: Pada butir ke-7 dilihat dari materi yang disajikan dengan menggunakan pendapat para tokoh ilmu hukum didalamnya sudah pasti buku Ganeca ini menggunakan rujukan buku yang pengarangnya sudah ahli dalam bidangnya, jika kita lihat didaftar pustakanya terdapat buku karangan Miriam Budiardjo yang menulis buku tentang dasar-dasar ilmu politik, kemudian Chainur Arrasyid yang menulis tentang dasar-dasar ilmu hukum. Dari hasil wawancara para responden, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada butir ke-7 ini mendapat skor tertinggi karena teori atau sumber digunakan telah merujuk pada sumber-sumber primer atau sumber pokok dari materi tersebut, kemudian prinsip/hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian kewarganegaraan hal ini dapat dilihat pada daftar pustaka yang ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Ganeca buku-buku rujukan/ materi yang diambil berasal dari buku-buku yang digunakan oleh para mahasiswa PPKn dalam perkuliahan. Para responden memberikan skor terendah pada butir ke- 8 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Menurut informan ahli menjelaskan bahwa ” pada butir ke-8 ini penjelasan pada buku Ganeca ini belum komprehensif dalam perspektif kewarganegaraan, dalam artian belum mencakup tentang civic knowledge, civic skill, dan civic disposition”. Informan Guru I menjelasakn bahwa, ”Pada buku Ganeca ini penyajian materinya sudah urut

namun kesesuaian dalam kajian

kewarganegaraannya masih kurang.” Menurut informan Guru II, menjelaskan bahwa: ” Materi pada buku ini sudah bagus dalam penyajiannya runtut dari bahasan fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan kajiannya sudah sesuai dengan

commit to user



kajian kewarganegaraan karena merujuk pada sumber-sumber buku yang membahas khusus tentang materi tersebut”. Dari hasil wawancara para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada butir ke-8 ini mendapat skor terendah dikarenakan penjelasan belum komprehensif dalam perspektif kewarganegaraan yaitu tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions

disamping

itu

penyajian

materi

dalam

buku

Pendidikan

Kewarganegaraan terbitan Ganeca prosedur yang disajikan sudah runtut. Tabel 3. Prinsip Kecukupan pada Buku Erlangga pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. No

Butir Komponen

A

Cakupan Materi

1

Memuat pengetahuan, sikap,

Rata-

Skor Guru 2 Peneliti

rata

Ahli

Guru 1

3

3

4

3

3,25

2

4

4

4

3,5

3

4

4

3

3,5

dan keterampilan Kewarganegaraan secara komprehensif B

Kedalaman Materi

2

Materi dimulai dari pengenalan fakta, konsep/teori, prinsip/hukum, prosedur, nilai/norma sampai hubungan antarkonsep yang mencakup sesuai dengan SK dan KD tiap-tiap satuan pendidikan.

C

Keterkaitan dengan Pancasila

3

Pembahasan materi dikaitkan dengan nilai-nilai

commit to user



Pancasila D

Ketepatan Fakta

4

Fakta yang disajikan sesuai

2

4

4

3

3,25

2

3

4

2

2,75

3

4

4

3

3,5

3

4

4

3

3,5

3

4

4

4

3,75

dengan kenyataan empiris dan sesuai dengan materi sajian E

Ketepatan Konsep

5

Konsep yang disajikan tidak menimbulkan salah pengertian dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan

F

Ketepatan Teori

6

Teori yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kajian kewarganegaraan

G

Ketepatan Prinsip

7

Prinsip/hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian kewarganegaraan

H

Ketepatan Prosedur

8

Prosedur yang disajikan runtut (memiliki tahapan yang logis dan sistematis) dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan

commit to user



I

Kebenaran Nilai

9

Nilai yang disajikan sesuai

3

4

4

3

3,5

dengan filosofi bangsa (Pancasila) dan sesuai dengan pokok bahasan tiap bab/subbab Rata-rata


Dari penilaian yang diberikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa buku Erlangga belum memenuhi prinsip kecukupan karena materi belum diurutkan sesuai dengan fakta, konsep, prinsip hukum, prosedur, nilai dan terdapat kesalahan dalam penulisan konsep sehingga dapat menimbulkan salah pengertian Pada buku pendidikan Kewarganegaraan terbitan Erlangga seluruh butir memuat prinsip kecukupan memiliki nilai rata-rata 3,49 yang berarti kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,75 dan skor terendah adalah 2,75. Skor tertinggi terdapat pada butir ke-8 yang berisi tentang prosedur yang disajikan runtut (memiliki tahapan yang logis dan sistematis) dan sesuai dengan kajian Kewarganegaraan, sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke-5 yang berisi tentang konsep yang disajikan tidak menimbulkan salah pengertian dan sesuai dengan kajian Kewarganegaraan. Para informan memberikan skor tertinggi pada butir ke- 8 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Menurut informan ahli menjelaskan bahwa,”Pada butir ke-8 ini penjelasan pada buku Erlangga ini belum komprehensif dalam perspektif kewarganegaraan, dalam artian belum mencakup tentang civic knowledge, civic skill, dan civic disposition”. Menurut informan Guru I menjelaskan bahwa, ”Penyajian materinya sudah urut dan kesesuaian dalam kajian kewarganegaraannya lebih baik dibandingkan dengan buku Ganeca.” Menurut informan Guru II menjelaskan bahwa, ”Sama dengan pendapat saya yang tadi, bahwa buku Erlangga sama halnya dengan buku Ganeca keduanya telah memiliki penyajian materi yang urut dan sesuai dengan kajian kewarganegaraan”.

commit to user



Dari hasil wawancara para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada butir ke-8 ini mendapat skor tertinggi karena materi yang disajikan sudah urut yakni mulai dari fakta, konsep, prosedur, hingga prinsip selain itu penjelasan dalam buku Erlangga cakupan perspektif kewarganegaraan yaitu tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic disposition lebih baik. Para informan memberikan skor terendah pada butir ke-5 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Menurut informan ahli, ”konsep yang disajikan pada buku Erlangga tidak kontekstual/ tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang dan dimungkinkan dapat mengakibatkan pemahaman siswa keliru”. Menurut informan Guru I, ” konsep yang disajikan pada buku erlangga secara menyeluruh sudah bagus, namun penulis buku harus lebih teliti dalam menulis atau dalam membuat peta konsep”. Menurut informan Guru II, ”konsep yang disajikan pada buku ini sudah bagus karena pengarang bukunya juga mengutip dari sumber-sumber yang dapat dipercaya”. Dari hasil wawancara para informan peneliti dapat menyimpulkan skor terendah terdapat pada butir ke-5 dikarenakan konsep yang disajikan tidak kontekstual dan tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang selain itu terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan dalam peta konsep sehingga dimungkinkan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru pada siswa. Tabel 4. Prinsip Konsistensi pada Buku Ganeca pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. No

Butir Komponen

A

Keseimbangan Materi

1

Uraian substansi

Skor Ahli

2

Rata-

Guru 1

Guru 2 Peneliti

4

4

antarbab dan antarsubbab proporsional dengan

commit to user

3

rata

3,25



mempertimbangkan SK dan KD.

B

Keluasan Materi

2

Materi yang disajikan

2

4

4

4

3,5

3

4

4

3

3,5

mencerminkan jabaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap-tiap satuan pendidikan . C

Penyajian Materi

3

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian SK dan KD.

Rata-rata


Dari penilaian yang diberikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa pada buku Ganeca prinsip konsistensi belum terpenuhi karena uraian substansi antarbab dan antarsubbab belum proporsional dan materi yang dijabarkan belum sesuai dengan SK dan KD. Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Ganeca seluruh butir yang memuat prinsip konsistensi memiliki nilai rata-rata 3,42 yang berarti

commit to user



kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,5 dan skor terendah adalah 3,25. Skor tertinggi terdapat pada butir ke-2 yang berisi tentang materi yang disajikan mencerminkan jabaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetansi Dasar (KD) tiap-tiap satuan pendidikan dan butir ke-3 yakni penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian SK dan KD, sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke-1 yang berisi tentang uraian substansi antar bab dan antar sub bab proporsional dengan mempertimbangkan SK dan KD. Para informan memberikan skor tertinggi pada butir ke-2 dan 3 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Menurut informan ahli, ” Pada butir ke- 2 materi belum mencakup kompetensi sehingga diberi skor 2 kemudian pada butir ke 3 penyajian materi masih kaku dan monoton”. Menurut informan Guru I, ” Pada butir ke-2 dan butir ke- 3 diberi nilai 4 pada buku Ganeca materi yang disajikan sudah cukup menjabarkan SK dan KD yang telah ditentukan selain itu buku ganeca ini telah berusaha memberkan materi yang dapat menambah keinginan siswa untuk belajar”. Menurut informan Guru II, menjelaskan bahwa: Setiap penulis buku pelajaran pasti memperhatikan SK dan KD tentang materi yang akan ditulis jadi sudah dapat dipastikan bahwa pada buku ganeca ini materinya sesuai SK dan KD yang telah ditentukan. Kemudian untuk butir ke-3 dengan adanya peta konsep kemudian ada cetak biru untuk poin-poin tambahan yang dianggap penting ini membuktikan bahwa buku Ganeca berusaha untuk menyajikan materi yang bersifat interaktif dan partisipatif. Dari hasil wawancara para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada butir ke-2 dan ke-3 ini mendapat skor tertinggi karena penyajian materi dengan adanya peta konsep, kolom fokus kewarganegaraan dengan cetakan berwarna, dapat menambah keinginan siswa untuk mempelajari materi sistem hukum dan peradilan nasional dan materi yang ditulis dibuku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Ganeca tersebut telah disesuaikan dengan standar

commit to user



kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Para informan memberikan skor terendah pada butir ke-1 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Menurut informan ahli, ”Pada buku Ganeca ini kurang cukup mencakup konsistensi dan indikator yang terdapat dalam buku tersebut harus lebih rinci dan bisa ditambahkan”. Menurut informan Guru I, ”Untuk masalah uraian setiap substansi antar sub babnya sudah proporsional karena sudah berpatokan pada SK dan KD yang benar”. Menurut informan Guru II, ”Substansi antar sub bab sudah bagus penjabarannya pun sudah proporsional tidak ada yang berlebihan”. Dari hasil wawancara informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa skor terendah terdapat pada butir ke-1 dikarenakan uraian substansi antar subbab kurang mencakup konsistensi dan kurang proporsional, sehingga harus disesuaikan dengan kajian kewarganegaraan. Tabel 5. Prinsip Konsistensi pada buku Erlangga pada Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. No

Butir

Komponen

Skor Ahli

Guru 1

Rata-

Guru 2

Peneliti

rata

A Keseimbangan Materi 1

Uraian antarsubbab

2

4

4

3

3,25

3

4

4

3

3,5

proporsional dengan mempertimbangkan SK dan KD. B

Keluasan Materi

2

Materi yang disajikan mencerminkan jabaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi

commit to user



(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap-tiap satuan pendidikan . C

Penyajian Materi

3

Penyajian materi

2

4

4

3

3,25

bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian SK dan KD. Rata-rata


Dari penilaian yang diberikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa Buku Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi karena materi belum bersifat interaktif dan komunikatif hal ini dapat dilihat dari penyajiannya yang masih bersifat naratif. Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Erlangga seluruh butir memuat prinsip konsistensi memiliki nilai rata-rata 3,25 yang berarti kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,5 dan skor terendah adalah 3,25. Skor tertinggi terdapat pada butir ke-2 yang berisi tentang, materi yang disajikan mencerminkan jabaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetansi Dasar (KD) pada tiap-tiap satuan pendidikan. Sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke- 1 yakni uraian substansi antar bab dan antar subbab proporsional dengan mempertimbangkan SK dan KD dan butir ke-3 yang berisi tentang penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian SK dan KD.

commit to user



Para informan memberikan skor tertinggi pada butir ke-2 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Menurut informan ahli, ”Materi yang disajikan pada buku Erlangga sudah lebih baik dibandingkan dengan buku Ganeca tapi tetap perlu adanya penambahan indikator sehingga materinya pun dapat lebih berkembang.” Menurut informan Guru I, ”Untuk masalah uraian setiap substansi antarsubbabnya sudah proporsional karena sudah berpatokan pada SK dan KD yang benar”. Menurut informan Guru II, ”Substansi antarsubbab sudah bagus penjabarannya pun sudah proporsional tidak ada yang berlebihan.” Dari hasil wawancara para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada butir ke-2 ini mendapat skor tertinggi karena pada buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Erlangga materi yang dijabarkan sudah mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Para informan memberikan skor terendah pada butir ke- 1 dan ke-3 memiliki pendapat tersendiri, adapun pendapat mereka yang diambil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Menururt informan Ahli menjelaskan bahwa: Pada butir ke-1 keterkaitan antar sub bab kurang tampak dan butir ke-3 pada buku Erlangga sama halnya dengan buku Ganeca penyajiannya masih bersifat kaku dan monoton hal ini dapat dilihat dari cara bertutur dalam menyajikan materi dan diharapkan dalam penyajiannya disesuaikan dengan cara berpikir siswa. Menurut informan Guru I, menjelaskan bahwa: Pada butir ke- 1 uraian substansi antar subbabnya sudah proporsional, sama dengan buku Ganeca tadi bahwa butir ke- 3 diberi nilai 4 karena pada buku Erlangga materi yang disajikan sudah cukup menjabarkan SK dan KD yang telah ditentukan selain itu buku ganeca ini telah berusaha memberikan materi yang dapat menambah keinginan siswa untuk belajar. Menurut informan Guru II, menjelaskan bahwa: Untuk uraian substansi antar subbabnya sudah cukup proporsional sudah sesuai dngan SK dan KD, untuk yang butir ke- 3 sama aja dengan

commit to user



komentar pada buku Ganeca tadi bedanya kalau dibuku Ganeca dicetak biru kalau di buku Erlangga dicetak hijau.Warna-warna tersebut secara tidak langsung dapat menambah minat siswa dalam membaca buku tersebut. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa skor terendah terdapat pada butir ke-1 dan ke-3 dikarenakan uraian substansi antar sub bab kurang proporsional hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pembahasan tentang KD 1 dan KD 2 dibandingkan dengan KD 3,4,dan 5, selain itu penyajiannya masih bersifat kaku dan monoton hal ini dapat dilihat dari cara bertutur dalam menyajikan materi. Dari hasil analisis buku yang berpedoman dengan prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan, pada buku terbitan Ganeca mempunyai beberapa poin yang perlu dikaji dalam penyajiannya antara lain sebagai berikut: 1. Keterkaitan dengan kajian kewarganegaraan. Seperti pendapat informan ahli dengan informan Guru I bahwa buku Ganeca belum mencakup kajian kewarganegaraan

secara

komprehensif,

berdasarkan

kompetensi

kewarganegaraan yang diperlukan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Pada buku Ganeca yang ditonjolkan adalah civic knowledge dan civic disposition. Sedangkan civic skillnya belum sepenuhnya disajikan. a. Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Pada sub bab pengertian sistem hukum dan peradilan nasional sudah mencakup tentang pengetahuan kewarganegaraan yang seharusnya diketahui tentang seluruh materi yang berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan nasional. b. Civic disposition, dimana (watak kewarganegaran) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main

commit to user



(rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Pada buku Ganeca civic disposition ditunjukkan pada sub bab sikap terhadap hukum yang berlaku namun pada pembahasan materi sub bab tersebut tidak menunjukkan kesesuaian dari sub bab tersebut. c. Civic skill merupakan kecakapan kewarganegaraan yang terdiri dari, kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Didalam buku Ganeca pada sub bab peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak menunjukkan adanya kecakapan kewarganegaraan,

melainkan

hanya

sebatas

pengetahuan

tentang

pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2. Pada Ganeca kurang mencakup prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi berarti ajeg, taat asas pada Pendidikan Kewarganegaraan antar kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut: Tabel 6. Silabus PKn Kelas X Kompetensi

Materi Pembelajaran

Indikator

Mendeskripsikan

a. Pengertian Hukum

a. Mendeskripsikan

pengertian sistem

b. Tata

Dasar

hukum peradilan Nasional

dan

Hukum

Indonesia

b. Menentukan

c. Penggolongan Hukum

macam

macam-

penggolongan

hukum

d. Sumber Hukum e. Dasar

pengertian hukum

hukum

lembaga-lembaga peradilan

c. Mendeskripsikan sumber hukum formal dan material d. Menjelaskan sistem tata hukum Indonesia e. Mendeskripsikan pengertian

commit to user

lembaga

peradilan nasional



f.

Menguraikan

dasar

hukum lembaga-lembaga peradilan nasional.

Tabel 7. Materi pada buku PKn Kelas X penerbit Ganeca karangan Sujiyanto Standar

Standar

Kompetensi

Materi

Kompetensi

Kompetensi

Dasar

Pembelajaran

Lulusan Menganalisis sikap Menampilkan Mendeskripsikan a. Pengertian positif

terhadap sikap positif pengertian

penegakan hukum, terhadap

sistem

peradilan nasional, sistem

dan

dan tindakan anti hukum

dan Nasional

korupsi

sistem hukum

hukum b. Sistem peradilan

hukum

Indonesia c. Jenis-jenis

peradilan

hukum

nasional.

Nasional d. Peradilan Nasional

Pada materi pembelajaran ”Peradilan Nasional” dalam buku terbitan Ganeca hanya menguraikan dasar hukum lembaga-lembaga peradilan nasional, tanpa adanya materi yang

mendiskripsikan pengertian lembaga peradilan nasional

dengan demikian buku tersebut tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan pada Silabus. Dari hasil analisis buku yang berpedoman dengan prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan, pada buku terbitan Erlangga mempunyai beberapa poin yang perlu dikaji dalam penyajiannya antara lain sebagai berikut: 1.

Keterkaitan dengan kajian Kewarganegaraan. Menurut informan ahli menjelaskan bahwa, ”penjelasan pada buku Erlangga ini belum komprehensif dalam perspektif kewarganegaraan, dalam artian belum mencakup tentang civic knowledge, civic skill, dan civic disposition”. Berdasarkan kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan, terdapat tiga komponen utama yang perlu

commit to user



dipelajari dalam PKn, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. a. Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Pada buku Erlangga civic knowledge ditunjukkan pada sub bab sistem hukum dan peradilan nasional. b. Civic disposition, dimana (watak kewarganegaran) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Civic disposition pada buku Erlangga ditunjukkan pada sub bab menunjukkan sikap dan ketentuan hukum yang berlaku. c. Civic skill merupakan kecakapan kewarganegaraan yang terdiri dari, kecakapan-kecakapan

intelektual

dan

partisipatoris

yang

relevan.

Kecakapan tersebut didalam buku Erlangga terdapat pada sub bab peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, namun pembahasan materi pada sub bab tersebut belum menunjukkan peran serta siswa secara konkret sehingga didalam sub bab tersebut masih sebatas pengetahuan. 2. Penyajian konsep. Sesuai yang dijelaskan oleh ahli bahwa di dalam buku Erlangga konsep yang disajikan pada tidak kontekstual/ tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang dan dimungkinkan dapat mengakibatkan pemahaman siswa keliru. Beberapa contoh konsep yang dapat menyebabkan pemahan siswa keliru, yakni sebagai berikut: a. Di dalam info kewarganegaraan pada halaman 45 terdapat penjelasan tentang Tata urutan perundang-undangan, di dalam buku Erlangga dituliskan tata urutan peraturan perundang-undangan yang lama yakni: TAP MPR No. III/MPR/2003, sebenarnya sudah terdapat tata urutan perundangundangan yang baru, yaitu: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Konsep tersebut menunjukkan bahwa konsep yang disajikan tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang. b. Kesalahan penulisan pada peta konsep, terdapat beberapa kesalahan sebagai berikut:

commit to user



1) Penulisan konsep pada halaman 47 dijelaskan bahwa, ”penggolongan hukum berdasarkan tugas dan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu:a) hukum material, b) hukum formal, dibagi menjadi 2 yakni: (1) hukum waris, (2) hukum waris”. Konsep yang benar adalah sebagai berikut: Penggolongan hukum berdasarkan tugas dan fungsinya dibagi menjadi 2 yaitu: a) Hukum material, terdiri dari: Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Perdata. b) Hukum formal, terdiri dari: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Penulisan konsep pada halaman 51 di dalam bagan susunan badan atau lembaga terdapat kesalahan sebagai berikut: Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi Umum/ Sipil

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Gambar 4. Bagan susunan/lembaga peradilan yang ada di Indonesia Penulisan bagan susunan badan atau lembaga yang benar adalah sebagai berikut:

commit to user



Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Umum

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Gambar 5. Bagan susunan/lembaga peradilan yang ada di Indonesia 3.

Materi tidak proporsional, di dalam buku terbitan Erlangga materi yang dijabarkan pada Standar Kompetensi Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional melebihi materi pembelajaran yang telah ditentukan oleh silabus, hal ini menyebabkan buku tersebut tidak memenuhi prinsip konsistensi. Perbandingan materi pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 8. Materi Pembelajaran pada Silabus dan pada buku terbitan Erlangga Materi Pembelajaran pada Silabus

Materi Pembelajaran Pada buku terbitan Erlangga

a.

Pengertian Hukum

a. Pengertian sistem hukum

b.

Tata hukum Indonesia

b. Tujuan hukum

c.

Penggolongan Hukum

c. Sumber hukum

d.

Sumber Hukum

d. Penggolongan hukum

e.

Dasar

hukum

lembaga peradilan.

lembaga-

e. Sanksi hukum f. Perbedaan hukum pidana hukum perdata g. Peradilan Nasional

commit to user

dan



C. Temuan Studi Pada buku pendidikan Kewarganegaraan terbitan Ganeca seluruh butir memuat prinsip kecukupan memiliki nilai rata-rata 3,22 yang berarti kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,75 dan skor terendah 2,75. Skor tertinggi terdapat pada butir ke- 7 yang berisi tentang prinsip / hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian Kewarganegaraan, karena karena teori atau sumber digunakan telah merujuk pada sumber-sumber primer atau sumber pokok dari materi tersebut, kemudian prinsip/hukum yang disajikan memiliki legitimasi keilmuan sesuai dengan kajian kewarganegaraan hal ini dapat dilihat pada daftar pustaka yang ada dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Ganeca buku-buku rujukan/ materi yang diambil berasal dari buku-buku yang digunakan oleh para mahasiswa PPKn dalam perkuliahan. Sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke-8 yang berisi tentang prosedur yang disajikan runtut (memiliki tahapan yang logis dan sistematis) dan sesuai

dengan

kajian

Kewarganegaraan

dikarenakan

penjelasan

belum

komprehensif dalam perspektif kewarganegaraan yaitu tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions

disamping

itu

penyajian

materi

dalam

buku

Pendidikan

Kewarganegaraan terbitan Ganeca prosedur yang disajikan sudah runtut. Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Erlangga seluruh butir memuat prinsip kecukupan memiliki nilai rata-rata 3,49 yang berarti kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,75 dan skor terendah 2,75. Skor tertinggi terdapat pada butir ke- 8 yang berisi tentang prosedur

yang

disajikan runtut (memiliki tahapan yang logis dan sistematis) dan sesuai dengan kajian Kewarganegaraan, karena materi yang disajikan sudah urut yakni mulai dari fakta, konsep, prosedur, hingga prinsip selain itu penjelasan dalam buku Erlangga cakupan perspektif kewarganegaraan yaitu tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic disposition lebih baik.

commit to user



Sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke-5 yang berisi tentang konsep yang disajikan tidak menimbulkan salah pengertian dan sesuai dengan kajian Kewarganegaraan, dikarenakan konsep yang disajikan tidak kontekstual dan tidak sesuai dengan dinamika yang berkembang selain itu terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan dalam peta konsep sehingga dimungkinkan dapat menimbulkan pemahaman yang keliru pada siswa. Pada buku Ganeca seluruh butir memuat prinsip konsistensi memiliki nilai rata-rata 3,42 yang berarti kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,5 dan skor terendah adalah 3,25. Skor tertinggi terdapat pada butir ke- 2 yang berisi tentang materi yang disajikan mencerminkan jabaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap-tiap satuan pendidikan dan butir ke-3 yang berisi tentang

penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi

peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian SK dan KD, karena penyajian materi dengan adanya peta konsep, kolom fokus kewarganegaraan dengan cetakan berwarna, dapat menambah keinginan siswa untuk mempelajari materi sistem hukum dan peradilan nasional dan materi yang ditulis dibuku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Ganeca tersebut telah disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Sedangkan skor terendah terdapat pada butir ke-1 yang berisi tentang uraian substansi antar subbab proporsional dengan mempertimbangkan SK dan KD dikarenakan uraian substansi antar subbab kurang mencakup konsistensi dan kurang proporsional, sehingga harus disesuaikan dengan kajian kewarganegaraan. Pada buku Erlangga seluruh butir memuat prinsip konsistensi memiliki nilai rata-rata 3,25 yang berarti kategori baik. Dari tabel dapat dilihat skor tertinggi adalah 3,5 dan skor terendah 3,25. Skor tertinggi terdapat pada butir ke-2 yang berisi tentang , materi yang disajikan mencerminkan jabaran substansi materi yang terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada tiap-tiap satuan pendidikan, karena pada buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Erlangga materi yang dijabarkan sudah mencakup

commit to user



standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Sedangkan skor terendah terdapat butir ke-1 yang berisi tentang uraian substansi antar subbab proporsional dengan mempertimbangkan SK dan KD kemudian untuk butir ke-3 yang berisi tentang

penyajian

materi bersifat

interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlibat secara mental dan emosional untuk belajar secara mandiri dan kelompok dalam pencapaian SK dan KD, dikarenakan uraian substansi antar subbab kurang proporsional hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pembahasan tentang KD 1 dan KD 2 dibandingkan dengan KD 3,4,dan 5, selain itu penyajiannya masih bersifat kaku dan monoton hal ini dapat dilihat dari cara bertutur dalam menyajikan materi. Dari hasil penelitian tersebut di atas, temuan studi yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: Prinsip kecukupan pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X penerbit Ganeca dan Erlangga di SMA Negeri 6 Surakarta berkategori baik. Dapat dilihat dari rata-rata hasil penilaian pada buku Ganeca adalah 3,22 dan pada buku Erlangga adalah 3,49, yang dimana jika nilai rata-rata di atas 3 maka berkategori baik. Namun disamping itu masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan dan penjabaran materi

pada

kedua

buku

tersebut,

sehingga

buku

teks

Pendidikan

Kewarganegaraan Kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga ini belum sepenuhnya memuat prinsip kecukupan. Prinsip konsistensi pada materi sistem hukum dan peradilan nasional di dalam buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga di SMA Negeri 6 Surakarta berkategori baik. Dapat dilihat dari rata-rata hasil penilaian pada buku terbitan Ganeca adalah 3,42 dan pada buku Erlangga adalah 3,25, yang dimana jika nilai rata-rata di atas 3 maka berkategori baik. Namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi. Hal ini dibuktikan dengan indikator-indikator yang terdapat pada silabus belum sepenuhnya terdapat pada buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga.

commit to user



Penelitian mengenai prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan di dalam buku

Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan pada buku

Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Erlangga pada materi sistem hukum dan peradilan nasional menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mencakup kedua prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa materi sistem hukum dan peradilan

nasional

tersebut

tidak

mendukung

teori

elaborasi

tentang

pengorganisasian materi pembelajaran dan prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan, karena dalam menyajikan materi yang ada di dalam kedua buku tersebut belum diorganisasikan sesuai dengan teori elaborasi. Dimana dalam teori elaborasi menekankan bahwa dalam mengorganisasikan materi pembelajaran dimulai dari umum ke rinci berdasarakan teori keilmuan, sedangkan kedua buku teks tersebut mengorganisasikan materi pembelajaran dari khusus ke umum berdasarkan silabus.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah diuraikan di depan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi yaitu keajegan/taat asas, dimana materi yang harus diajarkan siswa harus sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan pada silabus. Hal ini dibuktikan dengan materi yang disajikan pada kedua buku tersebut belum

konsisten dengan silabus yang ada dan terdapat

beberapa kesalahan dalam penulisan konsep, misalnya: beberapa peta konsep tentang penggolongan hukum, peta konsep tentang susunan lembaga peradilan, materi pembelajaran pada buku teks yang lebih banyak dibandingkan dengan materi pembelajaran yang ada pada silabus ini menunjukkan bahwa buku tersebut belum sepenuhnya mencakup prinsip konsistensi. Kedua, Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip kecukupan yaitu prinsip dimana materi yang harus diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Hal ini dibuktikan dengan indikator-indikator yang terdapat pada silabus belum sepenuhnya terdapat pada buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga, perlu adanya pengurangan ataupun penambahan materi pada buku tersebut.

B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

commit to user 85


digilib.uns.ac.id

86

1. Implikasi Teoritis Penelitian mengenai prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan pada buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Erlangga pada materi sistem hukum dan peradilan nasional menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mencakup kedua prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua buku tersebut tidak mendukung teori elaborasi tentang pengorganisasian materi pembelajaran dan prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan.

2. Implikasi Praktis Penelitian mengenai prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan di dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan pada buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas X terbitan Erlangga pada materi sistem hukum dan peradilan nasional menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mencakup kedua prinsip tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua buku tersebut belum

layak digunakan sebagai bahan ajar karena dapat

mengakibatkan pembelajaran pada materi sistem hukum dan peradilan nasional yang dilakukan oleh guru dan siswa kurang maksimal, maka guru mata

pelajaran

pengajarannya

di pada

SMA/SMK/MA buku-buku

tidak

tersebut

boleh tetapi

hanya harus

mendasarkan merujuk

pada

perkembangan ilmu pengetahuan yang didukung oleh fenomena yang nyata.

C. Saran Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang ada maka saran yang diberikan oleh peneliti yaitu: 1. Bagi Guru Untuk menghasilkan materi kewarganegaraan khususnya pada materi sistem hukum dan peradilan nasional agar memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan dan berdasarkan hasil penelitian bahwa materi sistem hokum dan peradilan nasional pada buku teks kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip

commit to user


digilib.uns.ac.id

87

kecukupan maka guru harus melakukan kajian terhadap materi yang akan diberikan sehingga materi yang diberikan kepada siswa merupakan kualitas yang maksimal. 2. Bagi Penulis Buku Teks Buku teks pelajaran sebagai sumber informasi seyogjanya memiliki kualitas yang baik, yang memenuhi kriteria standar tertentu. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa materi sistem hukum dan peradilan nasional pada buku teks Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan Untuk mendapatkan kualitas yang baik penulis buku harus memperhatikan prinsip pemilihan bahan ajar yang ada khususnya prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan. Disarankan pada buku terbitan Ganeca dan Erlangga dalam penyajian materi kewarganegaraan pada materi sistim hukum dan peradilan nasional dapat dikemas sedemikian rupa sehingga tidak hanya bersifat abstrak, tetapi selalu ada kesesuaian antara teori dan fakta. 3. Bagi Peneliti Lain Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa materi sistem hukum dan peradilan nasional pada buku teks Kewarganegaraan kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk kompetensi-kompetensi yang lain, sehingga bisa dievaluasi pengembangan silabus dari kurikulum yang ada maupun buku mata pelajaran yang beredar dipasaran.

commit to user

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

Recommend Documents