FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG TATA NEGARA DEPOK JULI 2014 ABSTRAK

1

IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MIGAS BERKAITAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 33 AYAT 3 URAI ZULHENDRI

TRI HAYATI

FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG TATA NEGARA DEPOK JULI 2014

ABSTRAK Nama : Urai Zulhendrie Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Implementasi Tugas Dan Kewenangan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas Berkaitan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia telah diatur dalam pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945. Dalam pengaturan tersebut terdapat konsepsi penting terkait pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu konsep “hak menguasai negara”. Pada perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi sejak awal Indonesia merdeka dan hingga kini, konsepsi ini masih selalu menjadi perdebatan. Hingga akhirnya terjadi judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 22 tahun 2001. Putusan Mahakamah Konstitusi yang tertuang pada putusan Nomor 36/PUU-X/2012 memiliki ekses besar dengan dibubarkannya BP Migas sebagai badan pelaksana pengelolaan sektor hulu migas Indonesia. Oleh karena itu akhirnya melalui Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 dibentuklah SKK Migas untuk menggantikan peran dari BP Migas. Dalam Perpres No. 9 tahun 2013 ini kemudian akan terlihat implementasi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada tugas dan kewenangan SKK Migas sebagai pelaksana pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia terutama terkait konsepsi hak pengusaan oleh negara. Kata kunci: BP Migas, Mahkamah Konstitusi, SKK Migas.

Implementasi tugas dan kewenangan ..., Urai Zulhendri, FH UI, 2014

Universitas Indonesia

2

ABSTRACT Name : Urai Zulhendrie Study Program : Legal Study Title : Implementation Duties And Authority Of Executive Upstream Oil And Gas Perform According To Regulation Of The President Number 9 Year 2013 About Management Organization Upstream Oil And Gas Law Relating To Article 33 Of 1945 Verse 3 Of The Constitution 1945. Management of oil and gas in Indonesia is regulated in Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945. In these regulation, there is an important concept related to the management of oil and gas specifically the concept of "right of control by the state". In the history of legislation governing the management of oil and gas since the beginning of Indonesia's independence, and until now, this concept is still always a debate. Until finally happened judicial review filed with the Constitutional Court against the Law No. 22/2001 contained in the Constitutional Court decision No. 36/PUU-X/2012 have large excesses with the dissolution of BP Migas as the executing agency management of upstream oil and gas sector in Indonesia. Therefore finally through Presidential Regulation. No. 9/2013, SKK MiGas was formed to replace the role of BP Migas. In Perpres. 9/2013 will then be visible implementation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution on the duties and authority of the executive management of oil and gas SKK upstream oil and gas sector in Indonesia is mainly related to “right of control by the state”. Keyword: BP Migas, Mahkamah Konstitusi, SKK Migas.

A. Latar Belakang Minyak dan gas bumi (Migas)1 adalah sumber daya energi tak terbarukan (unrenewable).Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun2. Dengan waktu pembentukannya jutaan tahun sehingga semua orang berlomba-lomba untuk berburu migas ini. Migas merupakan kekayaan alam yang sangat straregis Negara. Hal ini dikarenakan Migas merupakan sumber daya energi yang sangat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketersediaan dan harga migas sangat menentukan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Perjalanan panjang likaliku negeri ini terhadap kebijakan dan penguasaan SDA khususnya pada sektor Migas yang 1

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi, Indonesia (a), Pasal 1 angka 1.

2

Energi tak terbarukan. http://penelitihukum.org/tag/pengertian-sumber-energi-tak-terbarukan/ Diunduh Maret 2014.



3

dimiliki, dimulai dari era pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan dan masuk pada orde reformasi sekarang, masih menjadi pekerjaan rumah-tangga yang belum terselesaikan hingga kini karena buruknya tata kelola persoalan migas. Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam penulisan selanjutnya disebut UUD 1945 mengandung gagasan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang artinya bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, baik dibidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat.3 Pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah penguasaan hak pengelolaan atas sumber daya alam yang mempunyai kemampuan pengembangan ekonomi nasional untuk kehidupan hajat hidup orang banyak oleh negara dan hal ini tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 33. Pasal 33 dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli memiliki jumlah tiga (3) ayat, pasca reformasi terjadi empat (4) kali amandemen terhadap UUD 1945 dan termasuk pada pasal 33 yang menjadi lima (5) ayat. Adapun bunyi UUD 1945 pasal 33 adalah:4 (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. Di mana komponen penting yang menjadi pondasi dalam membentuk landasan hukum dan politik pengelolaan sumber daya alam utamanya dalam hal migas terdiri dari:5 a) Kepemilikan Kekayaan Alam b) Penguasaan oleh Negara dan c) Kewenangan Perusaahaan Negara dalam pengusaahaan migas hingga sampai pada prinsip kerjasama dengan pihak ketiga (khususnya pihak asing). 3

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm353.

4

Indonesia (b), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5

Patmosukismo, Op.Cit., hlm42.



4

Untuk menjalankan amanat Proklamasi dan Konsttusi Undang-Undang Dasar 1945, maka oleh A.H Nasution6 dibentuk PT Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU) pada tanggal 15 Oktober 1957 dan sebagai pemimpin pertamanya adalah Dr. Ibnu Sutowo. Yang pada akhirnya pada tanggal 10 Desember 1957 PT ETMSU ini berubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA), perubahan dilakukan agar lebih bersifat nasional.7 Dalam rangka memperkuat perusahaan yang masih berumur muda tersebut dan sebagai langkah awal politik hukum Indonesia untuk mengusai dan mengelola sendiri sumber daya alam berupa migas yang kemudian dituangkan dalam hukum postif. Hingga pada akhirnya Pemerintah Republik Indonesia dengan segala upayanya berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang No 44 Tahun 1960 dan selanjutnya dalam penulisan sebagai UU Migas No. 44/Prp/1960. Ada beberapa konsideran penting yang diatur didalam UU No. 44/Prp/1960, adalah:8 1.

Segala bahan galian Migas yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

2.

Pertambangan Migas hanya diusahakan oleh negara dan pengusahaannya dilaksanakan oleh perusahaan negara.

3.

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan pemegang kuasa pertambangan.

4.

Kontrak kerja yang tersebut pada poin 3 diatas mulai berlaku setelah disahkan dan diundangkan.

6

“Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September PKI atau biasa disebut dengan G30S/PKI, lahir di Kotanopan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Semasa hidup pernah menjabat Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD) pada tahun 1952 dan menjabat Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1955, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1997, bertepatan dengan hari ABRI, Nasution dianugerahi pangkat Jendral Besar bintang lima, dan tutup usia di RS Gatot Soebroto pada 6 September 2000 yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta” http://profil.merdeka.com/indonesia/a/a-‐h-‐nasution/ diunduh 20 Maret 2014. 7

Bachrawi Sanusi, Potensi Migas di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm19.

8




5

5.

Kuasa pertambangan tidak meliputi hak tanah atas permukaan bumi. Demikian pula pekerja kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang ditutup untuk kepentingan umum.

Pergeseran rezim dari orde lama (Soekarno) ke orde baru (Soeharto), tidak mengubah secara mendasar orientasi pengelolaaan migas nasional. PN Pertamina sebagai perusahaan yang baru dilebur menjadi perusahaan negara satu-satunya dalam sektor migas tetap mengacu pada UU Migas No.44/Prp/1960 sampai ada pengaturan Undang-Undang yang baru. Hingga pada tahun 1971, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Minyak dan Gas Bumi dan selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai UU No. 8/71, dimana UndangUndang ini untuk bertujuan mempunyai satu perusahaan nasional yang lebih efisisen, efektif, dan terintergrasi. Dengan dibentuknya Undang-Undang ini, Pertamina merupakan satu-satunya Perusahaaan Negara Migas dalam hal ini PN PERTAMINA yang diberikan tugas mengelola seluruh kegiatan Migas di Indonesia dari sektor Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sampai sektor Hilir (pembangunan dan operasi kilan, pengumpulan, transportasi, dan niaga/distribusi BBM didalam negeri), serta kegiatan penjualan ke luar negeri (ekspor)9 Pertamina dianggap memonopoli kegiatan pada sektor Migas, pada akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU No. 22/01. Dimana Pertamina selaku Perusahaan Negara berubah status menjadi PT (Persero) dan hanya sebagai pelaku bisnis dalam setiap kegiatan Migas di Indonesia, untuk pelaksana kegiatan usaha Hulu Migas dibentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas), serta pelaksana kegiatan usaha Hilir Migas dibentuk Badan Pengatur BPH Migas (BPH Migas). Hal ini agar fungsi pemerintah sebagai pengatur, Pembina, dan pengawas dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan diundangkan UU No. 22/01, berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak dan kalangan diantanranya tokoh pemerintahan, akademisi, lembaga swadaya masayarakat (LSM), dan bahkan pekerja Pertamina sendiri. Pihak-pihak tersebut beranggapan UU No. 22/01 adalah jalan kembalimenuju liberalisasi sektor Migas. Bahkan upaya penolakan itu sampai pada pengajuan permohonan pengujian formil dan materiil atas UU No. 22/01 ini. Akan tetapi

9




6

Mahkamah Konstitusi (MK)10menolak pengujian formil dan materiil yang digugat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat Pekerja Pertamina, maupun perorangan dengan alasan bahwa gugatan tersebeut tidak cukup beralasan. Penolakan demi penolakan terus terjadi terhadap UU No. 22/01, akhirnya tibalah saat yang bersejarah pada tangal 13 November bulan November 2012 yaitu Keputusan pembubaran BP Migas11 oleh MK yang tercantum dalam amar putusan nomor 36/PUX/2012 tentang permohonan pengujian UU No. 22/01 terhadap UUD 1945. Dengan melihat historis kasus dan perspektif yang ada, serta tinjauan-tinjauan hukum atas keputusan MK dalam mengabulkan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang salah satunya menyatakan bahwa keberadaan BP Migas inkonstitusional. Dengan dikabulkannya keputusan para pemohon tersebut, terciptalah sebuah keadaan hukum baru, dimana BP Migas sebagai pelaksana kegiatan hulu Migas dibubarkan. Sehingga terjadilah kekosongan hukum dalam hal pelaksana tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu Migas. Dan pada akhirnya Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. dan pada tahun 2013, sebagai tidak lanjut dari Peraturan Presiden sebelumnya, Presiden SBY kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Peraturan Presiden mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Terbitnya Peraturan Presiden ini melahirkan sebuah lembaga baru yatiu Satuan Kerja Khusus Pelaksasna Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) untuk mengambil alih tugas dan kewenangan BP Migas yang telah dibubarkan, serta Peraturan Presiden dianggap tidak membawa perubahan yang subtantif atau mendasar dari persoalan tata kelola migas Indonesia. Karena dari segi kewenangan tidak ada perbedaan yang mendasar antara SKK Migas dan BP Migas.

10

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2001, Pasal 1 angka 1. 11

Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu dibidang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia (a), Pasal 1 angka 23.



7

B. Konsepsi Pengelolaan Migas Menurut Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Menilik pada sejarah, setelah pengeboran sumur Telaga Said oleh Belanda tahun 1884, lapangan-lapangan minyak Indonesia saat itu dikuasai oleh setidaknya 18 perusahaan milik Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Penguasaan ini berdasarkan kontrak konsesi yang memberikan kepemilikan sumber daya migas kepada pemegang hak konsesi (perusahaan asing).12 Negara hanya memperoleh royalti berdasarkan persentase produksi. Konsep ini tidak sesuai dengan UUD 1945, mengingat penguasaan atas migas yang menyangkut hajat hidup rakyat seharusnya ada di tangan negara.13 Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan: “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”14 Salah satu tujuan membentuk Negara Indonesia termuat dengan jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.15 Melihat kepada konsepsi ini maka kita dapat mengetahui bahwa konsepsi ekonomi pengelolaan sumber daya migas Indonesia telah diatur secara jelas dalam konstitusi kita. Istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) relatif baru dikenal dalam pemikiran tentang hukum konstitusi, hukum ekonomi, dan ilmu ekonomi pada umumnya. Dapat dikatakan, bahwa di lingkungan negara-negara sosialis-komunis di Eropa Timur, negara pertama yang menuangkan prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi dalam konstitusi adalah Soviet Russia 12

Gde Pradyana, Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas Dari Masa Ke Masa. http://moneter.co/pengelolaankegiatan-hulu-migas-dari-masa-ke-masa/ diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 16.00 WIB 13

Ibid.

14

Indonesia (b), Pasal 33 ayat (3).

15

…. “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Alinea ke-4 Undang Undang Dasar 1945. Diakses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386157387.pdf pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 15.23 WIB



8

pada tahun 1918, sedangkan negara sosialis-demokrat di Eropa Barat yang pertama adalah Republik Weimar Jerman pada tahun 1919. Dalam perkembangannya kemudian, gagasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi (konstitusi ekonomi) merambah ke negara-negara Barat setelah negara Irlandia memasukkan prinsip-prinsip dasar perekonomian ke dalam Konstitusi Tahun 1937. Sejak itulah ide konstitusi ekonomi berkembang luas di negara-negara nonsosialisme/non-komunisme. Namun, ini tidak berarti adopsi gagasan konstitusi ekonomi merefleksikan negara-negara tersebut menganut paham sosialisme-komunisme. Gagasan konstitusi ekonomi dewasa ini juga diterima dan dimuat dalam berbagai konstitusi negara-negara yang antikomunis, mulai dari Eropa Barat, Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan.16 Jika suatu konstitusi dirumuskan lebih terinci, tersedia peluang bagi konstitusi itu untuk mengatur pembagian kewenangan yang berhubungan dengan proses-proses ekonomi yang mempengaruhi melalui kebijakan keuangan (moneter, kurs, dan pajak dan tarif). Bahkan, di negara-negara dengan konstitusi yang mengatur kebijakan ekonomi itu secara rinci, hal-hal yang biasa diatur adalah: 17 i.

Pembagian

kewenangan

horizontal

antara

legislatif-eksekutif

dan

pembagian

kewenangan vertikal antar pusat-daerah mengenai berbagai kebijakan, seperti: (a) kebijakan moneter; (b) kebijakan perbankan; dan (c) kebijakan perpajakan dan tarif; ii.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal dimana monopoli diperbolehkan dan kompetisi dapat ditiadakan atau tidak diperlukan, seperti tugas dan tanggungjawab yang berkenaan dengan pembangunan berbagai infrastruktur dan intervensi langsung dalam kebijakan: (a) penentuan harga; (b) pengaturan pasar; (c) pengelolaan ekonomi; (d) pembiayaan berbagai program subsidi; dan

16

Konstitusi ekonomi. http://www.jimlyschool.com/read/program/258/konstitusi-ekonomi diakses pada

Mei 2014. 17

Ibid, hlm. 14.



9

iii.

Ketentuan mengenai kepemilikan oleh negara (the ownership capacity of the state), dan lain-lain sebagainya;

iv.

Ketentuan-ketentuan lain yang juga biasa dimuat ialah mengenai: (a) perburuhan dan ketenagakerjaan; (b) kekayaan energi, sumber daya alam dan mineral; (c) perbendaharaan negara; (d) pemeriksaan keuangan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara; (e) anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah; (f) dan lain-lain sebagainya;

v.

Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara di bidang perekonomian, seperti: (a) hak-hak dasar manusia (fundamental rights); (b) kebebasan atas hak milik pribadi (right to property); (c) kebebasan dan kesemptan yang sama dalam bekerja (right to occupation); (d) kebebasan dan kesempatan yang sama dalam berusaha;

vi.

Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggungjawab negara/pemerintah untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara serta menjalankan atau tidak menjalankan kebijakan dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut;

vii.

Ketentuan mengenai organ-organ atau institusi-institusi yang akan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab negara/pemerintahan tersebut di atas.

C. Status dan Kedudukan SKK Migas Kedudukan hukum dari keberadaan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam sektor usaha minyak dan gas bumi nasional yang dibentuk oleh Presiden RI berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pasca dibubarkannya BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa SKK Migas diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Dibentuknya SKK Migas ini menurut beberapa pengamat merupakan bentuk

tidak

konsistennya Pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012 yang telah membatalkan pasal-pasal mengenai keberadaan BP Migas di dalam Undang-Undang



10

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebab dibentuknya SKK Migas hampir serupa dengan BP Migas sebelumnya, bedanya saat ini terdapat Komisi Pengawas di dalam struktur SKK Migas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Menurut Rubi Rubiandini, Fungsi dewan pengawas ini sama dengan fungsi komisaris dalam perusahaan dan majelis wali amanat dalam Badan Hukum Milik Negara (BHMN).18 Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2013 menyebutkan:19 Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari: a. Ketua : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Wakil Ketua : Wakil Menteri Keuangan yang membidangi urusan anggaran negara; c. Anggota : 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Komisi Pengawas ini memiliki tugas:20 a. memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; b. melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional SKK Migas dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; c. memberikan pendapat, saran, dan tanggapan atas laporan berkala mengenai kinerja SKK Migas; d. memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKK Migas; dan

18

Viva News. Apa Perbedaan BP Migas dengan SKK Migas? http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/382259-apa-perbedaan-bp-migas-dengan-skk-migas-. diakses pada Mei 2014. 19

Indonesia (i). Pasal 3.

20

Ibid. Pasal 4.



11

e. memberikan persetujuan dalam pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SKK Migas selain Kepala SKK Migas.

D. Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas Berdasarkan PP No. 42 tahun 2002 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut PP 42/2002) adalah instrument pelaksana dari UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 2 PP 42/2002 disebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas.21 Badan Pelaksana ini kemudian dalam prakteknya adalah BP Migas.22 Pembentukan BP Migas ini juga adalah amanat UU No. 22 Tahun 2001 yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana.23 Sehingga dapat dikatakan bahwa payung hukum BP Migas dalam mewakili negara pada pelaksanaan tata kelola migas di Indonesia antara lain adalah UU No 22 tahun 2001 dan PP No. 42/2002. BP Migas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

24

Untuk

menjalankan fungsi tersebut, maka BP migas mempunyai tugas:25 a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama; b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;26 c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatk persetujuan; 21

Indonesia (f). Pasal. 2.

22

Indonesia (j). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri No. 1088K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 23

Indonesia (a). Pasal 4.

24

Indonesia (f). Pasal. 10.

25

Ibid. Pasal. 11.

26

Dalam hal penandatanganan Kontrak Kerja Sama, maka Badan Pelaksan yang dalam hlm ini BP Migas, dilakukan oleh Kepala BP Migas. Lihat Indonesia (f) Pasal 15 poin (b).



12

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. Sedangkan kewenangan yang diberikan kepada BP Migas dalam menjalankan tugastugasnya adalah:27 a. membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; b. merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama; c. mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; d. membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara; e. melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu. Lebih lanjut ditegaskan dalam UU No. 21 tahun 2002 pada pasal 42, kewenangan BP Migas dalam hal pengawasan meliputi:28 a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi; b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi; c. penerapan kaidah keteknikan yang baik; d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi; e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku; f. keselamatan dan kesehatan kerja; g. pengelolaan lingkungan hidup; h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; i. penggunaan tenaga kerja asing; j. pengembangan tenaga kerja Indonesia; 27

Ibid. Pasal. 12.

28

Indonesia (a). Pasal 42.



13

k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum. Pola Kegiatan Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS)29 dengan badan pengusahaan (Badan Pelaksana Migas pada saat ini) yang harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah ditandatangani.30 Jangka waktu Kontrak kerja sama ditentukan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kontrak kerja sama terdiri atas jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi. Jangka waktu eksplorasi dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun. Dari penjelasan dari pihak pemohon maupun pemerintah beserta dengan para saksi ahli masing-masing dalam persidangan judicial review terhadap UU No. 21 tahun 2002, terdapat beberapa permasalahan konstitusional terutama bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu:31 a. Kedudukan dan Wewenang BP Migas, b. Kontrak Kerja Sama, c. Penentuan harga BBM melalui mekanisme d. persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, e. Larangan penyatuan sektor hulu dan hilir, f. Fungsi DPR yang hanya sebatas diberitahukan atas kontrak KKS yang telah ditanda tangani. Pada PP No. 42/2002 sebagai pelaksaan teknis dari UU no. 21/2002 penguasaan negara yang diberikan kepada BP Migas terlihat dalam fungsi, tugas, kewenangan, dan ruang lingkup pengawasan. Dalam amar putusannya MK memutuskan Pasal 1 angka 23 UU No. 22/2001 dan

29 Ibid. Pasal 1 ayat (19): Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 30

Juli Panglima Saragih, Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-9.pdf. Diakses pada Mei 2014. Hlm. 37 31 Saragih, Op. Cit., hlm, 3. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi 36/PUU/2012.


dan

Gas.


14

Pasal 4 ayat (3) terkait makna penguasaan oleh negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.32 Dalam pola fungsi kerja yang seperti itu, BP Migas ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi mendegradasi makna penguasaan Negara” atas sumber daya migas. Hal ini disebabkan oleh tiga hal berikut:33 1. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara langsung atau menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola sektor usaha hulu. 2. Pada saat BP Migas menandatangani KKS, seketika itu juga Negara terikat terhadap perjanjian tersebut. Negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS. 3. Tidak maksimalnya keuntungan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan begitu, maka aspek “penguasaan Negara” dalam pasal 33 ayat UUD 1945 tidak terlaksana dengan baik oleh BP Migas. Masalah selanjutnya yang juga diputus oleh Mahakamah Konstitusi yaitu mengenai KKS, di mana menggunakan pola kerjasama Bussiness to Government sehingga menempatkan Negara dengan badan usaha pengelola migas pada posisi yang sama. Menurut MK hubungan antara Negara dengan swasta dalam pengelolaan migas tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan publik yaitu pemberian konsesi atau perijinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan Negara.34 Hal ini dapat disikapi dengan membentuk atau menunjuk BUMN untuk berkontrak dengan badan usaha atau badan usaha tetap sehingga hubungannya tidak lagi Bussiness to Government, namun Bussiness to Bussiness. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menilai model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Walaupun UU Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni:35 i) kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, 32

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PPU-X/2012, Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang Undang 1945. 33 Galih Hanggo Baskoro, Telaah Kasus Pembubaran BP MIGAS. (Yogyakarta: UGM, 2012) Hlm. 4. 34 Ibid. 35

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PPU-X/2012, Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang Undang 1945.



15

ii) pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

E. Pengelolaan Kegiatan Hulu Migas Berdasarkan Perpres No. 9/2013 Pasca tidak berlakunya PP No. 40/2002 karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat dibubarkannya BP Migas, maka pemerintah kemudian menerbitkan Perpres No. 9/2013. Perpres ini diterbitkan sebagai peraturan sementara dalam tata kelola migas di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan hukum didalamnya. Dalam pasal 1 Perpres No. 9/2013 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang migas dilakukan oleh Menteri ESDM. Akan tetapi menariknya kemudian dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 2 Perpres No. 9/2013 disebutkan bahwa penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai diterbitkannya undang-undang baru dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas yang disebut SKK Migas. Walaupun pada pasal 2 Perpres No. 9/2013 juga disebutkan SKK Migas dibentuk dibawah Kementerian ESDM. Kerancuan konsepsi dalam Perpres 9/2013 terjadi terkait tugas SKK migas dalam melakukan penandatanganan kontak kerja sama dan penunjukkan langsung kontraktor dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas. Karena dalam putusan36 Mahakamah Konstitusi yaitu mengenai KKS, di mana menggunakan pola kerjasama Bussiness to Government sehingga menempatkan Negara dengan badan usaha pengelola migas pada posisi yang sama. Menurut MK hubungan antara Negara dengan swasta dalam pengelolaan migas tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan publik yaitu pemberian konsesi atau perijinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan Negara.37 Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya terkait KKS disebutkan bahwa penanda tanganan KKS dapat dilakukan BUMN sehingga hubungannya tidak lagi Bussiness to Government, namun Bussiness to Bussiness. Lebih lanjut, sebenarnya juga model hubungan SKK Migas yang diamanatkan Perpres No. 9/2013 sama dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menilai 36

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PPU-X/2012, Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang Undang 1945. 37 Ibid.



16

model hubungan yang antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam kewenangan lain dari SKK Migas yaitu dapat menunjuk langsung kontraktor asing maupun lokal untuk melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa harus melalui mekanisme persaingan tender (verifikasi). Hal ini-lah yang menjadi peluang atau celah besar terjadinya praktik suap (korupsi) di tubuh SKK Migas, karena akan banyak kontraktor-kontraktor yang berusaha menyuap pejabat-pejabat di SKK Migas agar dapat ditunjuk sebagai kontraktor yang sah dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.38 Artinya, kedudukan SKK Migas saat ini ialah in-konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tidak berdasarkan kepada Undang-Undang, karena sudah tidak ada lagi kekuatan hukum yang mengikat di dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai Badan Pelaksana atau Satuan Kerja Khusus yang dibentuk khusus mengurusi sektor kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2013.39 F. Analisis Terhadap Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Ditinjau Dari Konsepsi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya maka terdapat konsepsi penting dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 194540 terkait pengelolaan sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi. Sebagai norma-norma konstitusi, maka ketentuan-ketentuan konstitusional perekonomian itu mempunyai kedudukan yang dapat memaksa untuk dipakai sebagai standard rujukan dalam semua kebijakan ekonomi. Jika bertentangan, kebijakan demikian dapat dituntut pembatalannya

38

Ibid.

39

Ibid. Indonesia (b). Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 40



17

melalui proses peradilan.41 Dengan demikian, ekonomi dapat diharapkan membantu dalam membuat perhitungan, tetapi yang memutuskan adalah politik berdasarkan ketentuan hukum sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anak bangsa sebagaimana yang tercermin dalam konstitusi sebagai kontrak sosial.42 Sebagaimana Frank I. Michelman dalam bukunya “Socio Economic Rights in Constitutional Law: Explaining American Way”, menyatakan,43 “... this article suggests why inclusion (pen: maksud pemuatan ketentuan tentang ekonomi dalam konstitusi) could be demanded, nonetheless, as a matter of politicalmoral principle. It then canvasses possible responses to the American case. These include both a possible denial that socio-economic guarantees are,in fact, lacking from US constitutional law and a possible claim that omitting them is the correct choice for the US as a matter of non ideal political morality”. Dengan perkataan lain, ekonomi memperhitungkan, politik memutuskan, tetapi hukum lah yang akhirnya menentukan. Jangan biarkan ekonomi memutuskan segala sesuatu dengan logikanya sendiri. Politik juga tidak boleh dibiarkan memutuskan nasib seluruh anak negeri hanya dengan logikanya sendiri. Inilah hakikat makna bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, Negara Hukum, Rechtsstaat, the Rule of Law, not of Man.44 Dalam konteks pengaturan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3), hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam Indonesia adalah sebuah konsep konstitusional ekonomi sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. Sebelumnya Sarjana lain yang juga dapat dikatakan merintis penggunaan istilah konstitusi ekonomi itu dalam wacana ilmu pengetahuan adalah Rudiger Zuck (1975), Gernot Gutmann dan Werner Klein dkk (1976), Wolfgang Bohlin (1981) dan Werner Mussler (1998). Istilah-istilah ini pada tahun 1980-an dikembangkan oleh Rittner (1987)dalam empat konteks pengertian, yaitu:45 41

Prof. Dr. Jimmly Assiddiqie. Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia. Hlm. 1. http://www.jimly.com/makalah/namafile/122/IDE_KONSTITUSI_EKONOMI.pdf, diakses pada Mei 2014, hlm 17. 42

Ibid.

43

Ibid. hlm 16. Terjemahan bebas: maksud pemuatan ketentuan tentang ekonomi dalam konstitusi bisa menuntut, namun, sebagai masalah prinsip politik-moral. Kemudian kanvas kemungkinan tanggapan terhadap kasus Amerika. Ini mencakup baik penolakan kemungkinan bahwa jaminan sosial-ekonomi, pada kenyataannya, kurang dari hukum konstitusional Amerika dan klaim mungkin bahwa menghilangkan mereka adalah pilihan yang tepat bagi AS sebagai masalah moralitas politik non ideal " 44 Ibid. Hlm. 1. 45

Ibid.



18

i.

Ekonomi konstitusi sebagai kondisi aktual perekonomian nasional (actual state of national economy),

ii.

Ekonomi konstitusi dalam arti model-model ekonomi, seperti ekonomi pasar atau ekonomi terencana,

iii.

Ekonomi konstitusi dalam arti tiap-tiap norma hukum yang mengatur perekonomian, dan

iv.

Ekonomi konstitusi dalam arti sebagai kalimata-kalimat pernyataan hukum yang dituangkan dalam rumusan undang-undang dasar suatu negara.

Maka Prof Jimly juga menerangkan bahwa konstitusi ekonomi itu harus pula dipahami sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi yang dijadikan referensi dalam semua kebijakan perekonomian.46 Apalagi, pada konstitusi-konstitusi yang sangat rinci mengatur soal-soal perekonomian itu, maka muatannya dapat mencakup beragam sektor ekonomi dan keuangan. Bahkan menurut Prof Jimly dikatakan bahwa pada prakteknya suatu bangsa dapat mengatur lebih rinci ruang lingkup kebijakan ekonomi dalam konstitusinya, seperti bidang energi dan sumber daya alam.47 Maka dalam pengertian ini, maka pengaturan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah suatu aturan ekonomi konstitusional terhadap pengelolaan kekayaan alam terutama minyak dan gas bumi di Indonesia. Sehingga mengenai konsepsi hak menguasai negara atas kekayaan alam yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah mutlak adanya dan dalam pengejawantahan pada peraturan perundang-undangan dibawahnya harus menjadi referensi utama karena merupakan hukum dasar dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dijabarkan oleh Rittner bahwa pengaturan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terkait hak menguasai negara atas kekayaan alam adalah suatu norma-norma hukum dalam konstitusi negara Indonesia. Merujuk pada penjabaran diatas maka sebagai hukum dasar bidang ekonomi, hubungan negara dan masyarakat terhadap sumber daya alam sebagai komponen ekonomi terlihat dalam pasal 33 UUD 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, 46

Ibid.

47

Ibid. hlm. 14.



19

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan meniaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.”48 Kendati SKK Migas diberikan kewenangan dalam mengelola kekayaan sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia pada sektor hulu, namun SKK Migas sebagai kepanjangan tangan Pemerintah tidak mampu mengelola kekayaan migas Indonesia secara langsung. Padahal sebagai wujud negara Republik Indonesia yaitu welfare state49 sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33, maka seharusnya SKK Migas mampu mengelola secara langsung kekayaan sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia. Karenanya dalam amanatnya, UUD 1945 telah memberikan 2 (dua) tatanan penting, yakni penguasaan oleh negara dan kemakmuran rakyat.50 Karena negara kesejahteraan adalah suatu negara yang dalam melakukan campur tangan terhadap kehidupan ekonomi ditujukan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi yaitu demokrasi dalam arti senyata-nyata dan seluas-luasnya.51 Konsepsi dasar inilah yang menjadi titik utama pandangan M. Yamin. Kondisi yang lebih sulit lagi terjadi saat ini karena terjadi pemisahan posisi regulator dan komersial. Pertamina sebagai lembaga usaha negara dalam bidang minyak dan gas bumi hanya berorientasi terhadap keuntungan saja. Hal ini dikarenakan Pertamina saat ini berada dibawah pengaturan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana pula yang diamanatkan UU No. 22/2001 menempatkan Pertamina sama dengan perusahaan minyak lainnya. Dalam Perseroan terbatas maka pengusahaan penting dari sektor ekonominya sebatas pada pencarian keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat saja. Berbeda dengan rezim UU No. 8/1971 yang memposisikan Pertamina juga selain menjadi operator juga menjadi regulator dalam pengelolaan minyak dan gas bumi 48

Yance Arizona, Konstitusi dalam untaian Neoliberalisme: konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan mahkamah konstitusi. http://www.elsam.or.id/downloads/1326790321_Yance_Arizona_-_Konstitusi_Dalam_Intaian_.....pdf. diakses pada Mei 2014. 49

Penegasan Republik Indonesia sebagai welfare state terdapat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yaitu: “Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran dari orang seorang. Selain itu juga tercantum juga dalam ketetaoan MPR RI No. IV/MPR/78 yang isinya sebagai berikut: “Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dan seterusnya( GBHN hlm 10 dan 37). Lihat Suyitno Patmosukismo, MIGAS: POLITIK, HUKUM, &INDUSTRI ; Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional, (Jakarta: PT Fika Hati Aneska, 2011), hlm. 45. 50 Ibid, hlm. 57. 51

Ibid.



20

Indonesia. Kondisi itu memudahkan negara dalam membuat system yang memiliki keterkaitan antara pengoptimalan kekayaan alam dengan kesejahteraan masyarakat. SKK mendegradasi makna “penguasaan Negara” atas sumber daya migas. Hal ini disebabkan oleh: 1. Pada saat SKK Migas menandatangani KKS, seketika itu juga Negara terikat terhadap perjanjian tersebut. Negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS. 2. Tidak maksimalnya keuntungan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan begitu, maka aspek “penguasaan Negara” dalam pasal 33 ayat UUD 1945 tidak terlaksana dengan baik oleh SKK Migas. Kondisi ini sama dengan permasalahan yang timbul dalam judicial review atas UU No. 22/2001. Padahal Mahkamah Konstitusi telah berpendapat negara, sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara SKK Migas sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. Untuk menghindari hubungan yang demikian, MK sebenarnya telah mengamantkan kepada negara agar dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Walaupun telah diamanatkan demikian oleh MK namum konsep yang sama tetap terjadi dalam SKK Migas sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya yang menjadikan keberadaan SKK menjadi kurang tepat.



21

Kesimpulan Di lihat dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam tulisan ini antara lain: 1. Minyak dan gas bumi (Migas)52 adalah sumber daya energi tak terbarukan (unrenewable). Migas merupakan kekayaan alam yang sangat straregis Negara. Hal ini dikarenakan Migas merupakan sumber daya energi yang sangat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketersediaan dan harga migas sangat menentukan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Pentingnya SDA dalam hal ini Migas telah disadari sejak awal oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”53 2. Sebagai bentuk konstitusionalitas ekonomi dalam Pasal 33 ayat (3), sebagaimana Prof. Jimly katakan, maka terdapat konsepsi penting yang harus terjaga yaitu “hak penguasaan negara” terhadap minyak dan gas bumi. 3. Walaupun keberadaan Perpres No. 9/2013 telah sesuai dengan konteks penguasaan negara atas kekayaan sumber daya dalam bentuk pengaturan, namun jika dikaji lebih dalam terkait keberadaan SKK Migas yang diamanatkan sebagai pengelola minyak dan gas bumi di Indonesia maka akan timbul pemikiran kritis.54 Permasalahan yang paling besar adalah pengewajantahan hak dikuasai negara dalam fungsi dan tugas SKK Migas. Dalam pola fungsi kerja, SKK seolah-olah mengulangi kesalahan BP Migas dengan mendegradasi makna “penguasaan Negara” atas sumber daya migas. Hal ini disebabkan oleh: a. Pada saat SKK Migas menandatangani KKS, seketika itu juga Negara terikat terhadap perjanjian tersebut. Negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS.

52 53 54

Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi, Indonesia (a), Pasal 1 angka 1. Indonesia (b), Pasal 33 ayat (2) dan (3). Indonesia (i). Pasal 2 ayat (1).



22

b. Tidak maksimalnya keuntungan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan begitu, maka aspek “penguasaan Negara” dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak terlaksana dengan baik oleh SKK Migas. 4. Perpres No.9/2013 telah mencoba memenuhi segala unsur dalam konsepsi UUD 1945 terkait pengelolaan minyak dan gas bumi, namun hanya sebatas konsepsi instrument pengaturan negara saja. Akan tetapi dalam konteks implementasi Perpres 9/2013 masih mengadopsi banyak pola pengewajantahan hak penguasaan negara yang mirip dengan BP Migas. Sehingga keberadaan SKK Migas belum cukup memenuhi konsepsi UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dalam tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia.

Saran Berdasarkan hasil kajian dalam skripsi ini maka penulis membuat beberapa saran, yaitu: 1. Pemerintah harus segera membuat UU yang menggantikan UU No. 22/2001 yang telah terbukti kurang sempurna sebagai payung hukum tata kelola sector hulu migas Indonesia 2. Konsepsi atas sumber daya alam terutama minyak dan gas yang dikuasai oleh negara harus benar-benar terewajantahkan dalam peraturan perundang-undangan yang baru nantinya agar tidak seperti UU No. 22/2001 dan terutama Perpres 9/2013

Daftar Pustaka Buku dan Jurnal Adolf, Huala. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Ed. Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

Hatta, Mohammad. Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara, 1977). IBR. Supancana, dkk, Pelaksaan Kerjasama di Bidang Pertambangan (Mineral dan Batubara), (Jakarta: BPHN, 2008) Kurniawan, Faizal. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak. Jurnal Perspektif Vol. XVIII No. 2. 2013. M.Kholid Syeirazi, Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia, Cet. Pertama, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2009)

Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).



23 Patmosukismo, Suyitno. MIGAS: POLITIK, HUKUM, &INDUSTRI ; Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia dengan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam Pembangunan Perekonomian Nasional, (Jakarta: PT Fika Hati Aneska, 2011). Ranan, Aprae Vico, Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Usaha Pertambangan di Kalimantan Tengah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (Tesis: Tidak diterbitkan, 2010) Sanusi, Bachrawi. Potensi Migas di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Starke, JG., Introduction to International Law. (London: Butterworth, Ed. 10, 1989) Wiratno, R., dkk, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum (Jakarta: PT Pembangunan, 1958). Yamin, Muhammad. Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta: Djembatan, 1954) Yuwono, Ismatoro Dwi. MAFIA MIGAS vs PERTAMINA: Membongkar Skenario Asing di Indonesia, (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). ---------------------, Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. ---------------------, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Lembar Negara No. 76 tahun 1971 ---------------------, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara No. 136 Tahun 2001. ---------------------, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. ---------------------, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. ---------------------, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gasa Bumi. ---------------------, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. ---------------------, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri No. 1088K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. ---------------------, Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Surat Keputusan No. 3135/K/08/MPF/2012 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, Dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minyak Hulu. ---------------------, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 002/PUU-I/2003. Berita Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005, ---------------------, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PPU-X/2012, Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang Undang 1945.

Internet Arizona, Yance. Konstitusi dalam untaian Neoliberalisme: konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan mahkamah konstitusi. http://www.elsam.or.id/downloads/1326790321_Yance_Arizona_-_Konstitusi_Dalam_Intaian_.....pdf.



24 Assiddiqie, Jimmly. Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia. Hlm. 1. http://www.jimly.com/makalah/namafile/122/IDE_KONSTITUSI_EKONOMI.pdf, diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 15.00 WIB -----------------------. Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia. Hal. 1. http://www.jimly.com/makalah/namafile/122/IDE_KONSTITUSI_EKONOMI.pdf, diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 15.00 WIB Faiz, Pan Mohammad, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/PENAFSIRAN-KONSEPPENGUASAAN-NEGARA.pdf. Gunarto, Toto. Menggali doktrin dasar ekonomi dalam UUD 1945, http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/08/30/menggali-doktrin-dasar-ekonomi-dalam-uud-1945/. http://prezi.com/kdapizuoglox/pembubaran-bp-migas/,

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386157387.pdf Konstitusi ekonomi. http://www.jimlyschool.com/read/program/258/konstitusi-ekonomi. Migas, SKK. Profil. http://www.skkmigas.go.id/tentang-kami/profil. News, Viva. Apa Perbedaan BP Migas dengan SKK Migas? http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/382259-apaperbedaan-bp-migas-dengan-skk-migas-. ------------------. Apa Perbedaan BP Migas dengan SKK Migas? http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/382259-apaperbedaan-bp-migas-dengan-skk-migas-. diakses pada tanggal 27 Mei 2014 pada pukul 03.00 WIB. Nugroho, Hanan, Deregulasi Setengah Hati: Tinjauan terhadap restrukturisasi Kebijakan Energi Indonesia. http://www.bappenas.go.id/files/4413/5080/2313/deregulasi-setengah-hati-tinjauan-terhadaprestrukturisasi-sektor-energi-indonesia---oleh-hanan-nugroho__20081123135217__13.pdf. Online, Hukum. BP Migas Kembali Terjungkal. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17434/bpmigas-kembali-terjungkal-. diakses pada tanggal 6 Juni 2014 pukul 01.00 WIB. ---------------------------. Membaca Tiga Regulasi Pasca Pembubaran BP Migas. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b471f6c40e5/membaca-tiga-regulasi-pasca-pembubaran-bp-migas. Pradyana, Gde, Pengelolaan kegiatan hulu migas dari masa ke masa. http://moneter.co/pengelolaankegiatan-hulu-migas-dari-masa-ke-masa/ Ryan Muhammad, Meninjau Satuan Kerja Khusus Migas dalam Perspektif Hukum. http://forumkajianhukumdankonstitusi.blogspot.com/2013/08/meninjau-kedudukan-satuan-kerja-khusus.html Salim, Agus. Kumpulan artikel. http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4939-pengusahaan-migasdi-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-2-makna-dikuasai-olehnegara.html?tmpl=component&print=1&page=. Saragih, Juli Panglima, Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas. Diakses darihttp://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-9.pdf



FAKULTAS HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG TATA NEGARA DEPOK JULI 2014 ABSTRAK

Recommend Documents