SKRIPSI AGUS MURSANDI SARWONO UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTISI HUKUM DEPOK

METODE PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PENYIMPANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU PERBENDAHARAAN NEGARA (STUDI KASUS BUPATI MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

AGUS MURSANDI SARWONO 0598230114

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTISI HUKUM DEPOK JANUARI 2010

Metode pembuktian..., Agus Mursandi Sarwono, FH UI, 2010

METODE PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PENYIMPANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU PERBENDAHARAAN NEGARA (STUDI KASUS BUPATI MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI Diajukan sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

AGUS MURSANDI SARWONO 0598230114

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTISI HUKUM DEPOK JANUARI 2010


ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama

: Agus Mursandi Sarwono

NPM

: 0598230114

Tanda Tangan

:

Tanggal

: 07 Januari 2010


iii

LEMBAR PENGESAHAN Skripsi ini diajukan oleh Nama

: Agus Mursandi Sarwono

NPM

: 0598230114

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Metode Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang atau Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perbendaharaan Negara (Studi Kasus Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pembimbing I

: Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

_____________

Pembimbing II

: Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

_____________

DEWAN PENGUJI Penguji

: Chudry Sitompul, S.H., M.H.

_____________

Penguji

: Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

_____________

Penguji

: Ana Rismanawati, S.H., M.H.

_____________

Penguji

: Sri Laksmi, S.H , M.H.

_____________

Penguji

: Junaedi, S.H. , M.Si. , LLM

_____________

Ditetapkan di

:

Depok

Tanggal

:

07 Januari 2010


iv

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Allah SWT Yang Mahakasih dan Mahatahu telah melimpahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi berjudul, ”Metode Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang atau Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perbendaharaan Negara (Studi Kasus Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan).” Penulisan skripsi ini dilakukan Penulis untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan skripsi dengan topik ini mengacu pada maraknya kasus yang membuktikan adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan kebijakan dalam ketentuan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Akan tetapi, kasus tersebut belum memiliki metode yang komprehensif dan standar yang mampu mengantisipasi terjadinya perluasan penafsiran, sehingga membutuhkan suatu metode pembuktian yang mampu membahas pendekatan kebijakan (policy) dan wewenang (authority) dalam kajian hukum pidana dan kajian hukum administrasi negara. Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dorongan semasa penulisan skripsi ini pada khususnya, dan pada masa studi pada umumnya, yaitu kepada yang terhormat: 1.

Bapak Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., Pembimbing I skripsi yang selalu mendukung memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini dari segi subtansi hukum keuangan publik hingga kemudian dapat diuji;

2.

Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu memeriksa skripsi ini dari segi hukum acara, sehingga berkenan dapat diuji;

3.

Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., Ketua Bidang Studi Hukum Acara yang berkenan menyetujui skripsi ini untuk diuji;


v

4.

Bapak dan Ibu Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala pengajaran dan pendidikan materi hukum yang telah diberikan;

5.

Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Ekstensi, Perpustakaan Soediman Kartodiprodjo, dan Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan data kearsipan akademik, dan bahan penelusuran skripsi ini; Rasa terimakasih dengan tulus juga disampaikan kepada semua pihak yang

memberikan dukungan doa kepada penulis, yaitu kepada yang tercinta Isteri dan orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan doa, semangat, harapan, dan kasih sayang yang selalu disampaikan kepada penulis. Terimakasih juga disampaikan kepada seluruh kerabat yang selalu memberikan dukungan untuk studi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh teman-teman Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1998 yang selama ini bersama-sama mempelajari ilmu dan pengetahuan hukum hingga selesai yang baru dapat saya lakukan hari ini. Terimakasih untuk tetap mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi ini secepatnya. Akhirnya kepada seluruh pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan studi ini, hingga penulisan skripsi dan pengujian. Semoga Allah SWT memberikan balasannya sebagai amalan yang ikhlas.

Depok, Januari 2010

Agus Mursandi Sarwono.


vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Agus Mursandi Sarwono NPM : 0598230114 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Program Kekhususan III (Praktisi Hukum) Departemen : Fakultas : Hukum Jenis Karya : Skripsi Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul: ”Metode Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang atau Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perbendaharaan Negara (Studi Kasus Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan),”beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti nonekslusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peunulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Depok Pada tanggal: 07 Januari 2010 Yang menyatakan

(______________________)


vii

ABSTRAK Nama Program Studi Judul Skripsi

: Agus Mursandi Sarwono : Ilmu Hukum : Metode Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Wewenang atau Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perbendaharaan Negara (Studi Kasus Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan).”

Pendekatan hukum pidana sekaligus hukum administrasi negara dibutuhkan untuk mendorong jaksa penuntut umum guna merumuskan suatu metode pembuktian yang komprehensif, sehingga diperoleh kebenaran atas kasus tersebut melalui proses pembuktian yang memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) mengenai apakah suatu hal tertentu sungguh terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya. Dalam konteks hukum acara, pembuktian memang merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur proses pembuktian di depan sidang pengadilan berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang dan barang-barang bukti yang diperoleh dan ditemukan. Kekuatan hukum Alat Bukti dokumen surat atas Penyalahgunaan Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Daerah menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah sangat penting untuk merumuskan adanya unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan dan perekonomian negara, dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Mura, Jaksa Penuntut Umum mengambil alat bukti surat dan dokumen pengeluaran uang, tetapi menyatakan ada kesalaham prosedur pemberian uang, yaitu dengan perintah lisan. Kata kunci: Metode Pembuktian, Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi.


viii

ABSTRACT Nama Study Program Title

: Agus Mursandi Sarwono : Law : Judicial Method for abuse of power and incorrect policy regarding Law of Corruption and Law of Treasury (Case Musi Rawas South Sumatera)

This thesis desribes about criminal law approach and administration law to need for prosecutor to making a comprehensive judicial method on corruption case, although could a right of the case. In contex of criminal law, method of corruption should be using a document to prove a criminal action on corruption as a abuse power and incorrect policy.

Key word: Judicial Method, Abuse of power, Corruption.


ix

DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL ................................................................................................... i LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... iii KATA PENGANTAR ............................................................................................ iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ............................... vi ABSTRAK .............................................................................................................. vii DAFTAR ISI ........................................................................................................... ix 1.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah ............................................................................. 6 1.3 Tujuan ................................................................................................. 6 1.4 Kerangka Konsep ................................................................................ 7 1.5 Metode Penelitian ................................................................................ 9 1.6 Sistematika Penulisan .......................................................................... 10

2.

TINJAUAN TEORETIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA 2.1 Teori Pembuktian ............................................................................... 12 2.2 Kekuatan Alat Pembuktian Alat Bukti Surat/Dokumen ................... 22

3.

PEMBUKTIAN DOKUMEN SURAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 3.1 Pembuktian Dokumen Surat menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ............................... 26 3.2 Pembuktian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ....................................................... 29


x

3.3 Metode dalam Menentukan Kerugian Negara/Daerah dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Keuangan Publik .................................................................

4.

33

PERKARA ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PENYIMPANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS 4.1 Posisi Kasus …………………………………….…………………

38

Kekuatan Hukum Alat Bukti Surat atas Penyalahgunaan 4.2 Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Daerah .............................................................................................

45

4.3 Metode Pembuktian yang dapat menunjukkan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ...........

5

56

PENUTUP 5.1 Simpulan .........................................................................................

58

5.2 Saran ................................................................................................

59

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................


60

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Permasalahan Adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan kebijakan dalam

ketentuan tindak pidana korupsi menuntut adanya metode yang komprehensif dan standar yang mampu mengantisipasi terjadinya perluasan penafsiran. Kecenderungan pentingnya metode pembuktian tersebut disebabkan kebijakan (policy) dan wewenang (authority) memiliki makna yang berbeda dalam kajian hukum pidana dan kajian hukum administrasi negara. Untuk memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang ini, jaksa penuntut umum tidak saja mendasarkan pada aspek hukum pidana, tetapi terkait erat dengan ketentuan dan dasar teoretis dalam hukum administrasi negara, khususnya berkaitan dengan administrasi keuangan negara/daerah. Di samping itu,

pendekatan hukum pidana

sekaligus hukum administrasi negara mendorong jaksa penuntut umum untuk merumuskan suatu metode pembuktian yang komprehensif, sehingga diperoleh kebenaran atas kasus tersebut melalui proses pembuktian yang memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) mengenai apakah suatu hal tertentu sungguh terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur lainnya, yaitu yang menimbulkan akibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Di sisi lain, asal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juga merumuskan penyimpangan kebijakan kredit (dis-policy) diancam pidana penjara. Di Indonesia, wewenang atau kebijakan seharusnya dilandasi atas landasan hukum dan instrumen prosedural yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang dan kebijakan

tidak

memberikan

kesempatan

kepada

siapapun

untuk

melakukan

Universitas Indonesia


2

penyalahgunaan atau penyimpangan. Akan tetapi, dalam setiap kasus tindak pidana korupsi, sangat bias dalam membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan, sehingga terpenuhi unsur tersebut dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwanya.”1 Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dari 7 (tujuh) kasus yang disandarkan pada Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999, pembuktiannya sangat bergantung pada persepsi teoretis hukum pidana, dan tidak didukung dengan persepsi teoretis hukum administrasi negara.2 Padahal, kajian wewenang dan kebijakan berada pada tataran hukum administrasi negara yang hakikatnya termasuk ke dalam pokok sengketa (fundamentum pretendi) dalam administrasi negara. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan suatu metode yang komprehensif dalam memahami maksud penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan yang mendalami aspek teoretis hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hal ini perlu dilakukan kajian karena pembuktian adalah titik sentral dalam proses persidangan pengadilan dan hukum acara peradilan, sehingga kemampuan dan keahlian untuk membuktikannya harus disandarkan pada metode yang profesional. Berdasarkan segi yuridis formal, hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian terhadap hal tertentu.3

1

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, cet. 1, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), hal. 11. 2 Ketujuh kasus tersebut adalah kasus yang secara acak dipilih pada 2008-2009 yang melibatkan pejabat daerah berkaitan dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan. 3

Lihat S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), hal. 27, dan lihat juga Saleh Basidin, “Aspek Prosedural Pembuktian Hukum Pidana dan Keterkaitannya dengan Hukum Administrasi Negara,” Jurnal Hukum Undip (2003: 11.



3

Secara konseptual, hukum pembuktian merupakan bagian hukum acara pidana, sehingga sumber hukum yang utama adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999. Akan tetapi, untuk pembuktian dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan, dalam praktik, apabila menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, perlu dipergunakan doktrin dan/atau yurisprudensi hukum administrasi negara untuk mendukung atau melengkapinya.4 Berdasarkan hukum acara pidana, “pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.”5 Baik hakim, terdakwa, penuntut umum, maupun penasihat hukum, masingmasing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum tidak dapat dengan leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam menggunakan alat bukti, semua pihak tidak dapat bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak dapat leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini juga terutama untuk majelis hakim yang menangani perkara harus cermat dan teliti dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan sidang pengadilan. Salah satu hal yang paling penting dalam pembuktian adalah mengenai pemeriksaan surat yang terkait dengan pemenuhan unsur penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan. Pembuktian adanya unsur tersebut melalui alat bukti surat

4

Ibid.,hal. 10.

5

Ibid., hal. 23.



4

seringkali diabaikan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk melihat ada tidaknya kebenaran unsur tersebut, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti surat yang harus disandarkan pada metode administrasi keuangan. Dengan demikian, cara dan kekuatan pembuktian pada dasarnya melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan sangat kuat menurut konsep hukum administrasi negara, khususnya administrasi pengelolaan keuangan. Hal ini jika tidak dapat akan menyebabkan orang yang terbukti bersalah lepas dan orang yang tidak bersalah mendapatkan ganjaran hukuman akibat ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam metode pembuktian.6 Dalam konteks hukum acara, pembuktian memang merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur proses pembuktian di depan sidang pengadilan berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang dan barang-barang bukti yang diperoleh dan ditemukan. Maksud sistem pembuktian adalah:

“suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian sistem pembuktian adalah sebagai jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati.”7

Adanya metode yang menekankan pada hasil dan kekuatan pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi pembuktian mengenai adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan membutuhkan alat bukti yang paling penting menurut hukum administrasi keuangan, yaitu alat bukti surat yang menjadi dasar kebenaran

6

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), hal. 794. 7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, cet.12 (Bandung: Sumur Bandung, 1985), hal. 110.



5

materiil berkaitan dengan pengeluaran uang. Menurut Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004, diatur ”pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.” Adanya ketentuan tersebut sebenarnya menunjukkan UU Nomor 1 Tahun 2004 memberikan dasar pembuktian menurut undang-undang negatif yang menghendaki alasan yang disebutkan hanya yang diatur dalam undang-undang sebagai alat bukti (wettelijke bewijsmiddelen). Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak diperkenankan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan mengenai tata cara mempergunakan alat bukti (bewijsvoering) hakim terikat kepada ketentuan undangundang. Hal ini berbeda dengan sistem keyakinan hakim atas alasan logis di mana hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada penyebutan alat bukti dan cara mempergunakan alat bukti dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain asal semua dilandasi dengan dasar alasan yang logis. Sebagai suatu contoh penerapan ini terjadi pada kasus penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan keuangan yang ditujukan pada Bupati Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kasus tersebut, jaksa penuntut umum tidak menemukan dokumen materiil yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan dari Bupati atas terjadinya pengeluaran uang bagi anggota DPRD. Akan tetapi, dalam pemeriksaan

penyidikan, penyelidikan, dan dakwaaan,

Bupati dinyatakan didakwa dengan alasan telah melakukan penyalahgunaan dalam bentuk perintah lisan. Namun, pemberian perintah lisan untuk mengeluarkan uang tidak disaksikan banyak, hanya dilakukan sekretaris daerah yang kemudian menandatangan dengan alasan atas perintah Bupati. Dari segi administrasi pengelolaan keuangan daerah, adanya pengakuan perintah lisan jelas tidak sejalan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004 di mana perintah lisan tidak dapat menjadi dasar pengeluaran uang, tetapi



6

harus memenuhi syarat dan bukti materiil, sehingga uang tersebut dikeluarkan. Jaksa menyatakan ketentuan administrasi negara, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tidak diperlukan karena kasus ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dikaji secara mendalam mengenai konsep pembuktian surat yang sejalan dengan konsep hukum pidana dan konsep hukum administrasi negara, khususnya berkaitan dengan aspek hukum pengelolaan keuangan daerah. Adanya metode pembuktian yang sejalan dengan kebenaran materiil untuk mencari kebenaran formil dibutuhkan dalam kasus yang salah satu unsurnya mengandung penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan.

1.2

Perumusan Masalah Dengan adanya metode dalam pembuktian ada tidaknya penyalahgunaan

wewenang

dan

penyimpangan

kebijakan

hakikatnya

justru

dilakukan

untuk

menyempurnakan aspek pembuktian yang lebih baik untuk menemukan kebenaran formil. Berdasarkan persoalan hukum yang disampaikan, penelitian ini akan difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: 1.

Bagaimana kekuatan hukum Alat Bukti dokumen surat atas Penyalahgunaan Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Daerah menurut Undangundang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Perbendaharaan Negara?

2.

Metode pembuktian yang bagaimana untuk menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan yang dilakukan kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah?

1. 3

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, ada dua tujuan umum

yang melandasi penulisan topik ini yang dimaksudkan guna meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek pembuktian dalam tindak pidana korupsi, khusunya yang berkaitan dengan administrasi keuangan daerah. Tujuan pertama yang



7

ingin dicapai dalam penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan suatu keterangan atas suatu fakta hukum mengenai adanya pembuktian atas penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan (policy) yang dilakukan salah satu kepala daerah yang memerlukan kajian analisis. Tujuan kedua adalah melihat dari segi dampak hukumnya terhadap metode pembuktian yang lebih tepat dari dua ilmu hukum. Dengan

demikian,

berdasarkan

permasalahan

yang

telah

disampaikan,

pembahasan skripsi ini bertujuan: 1.

menjelaskan kekuatan hukum Alat Bukti dokumen surat atas Penyalahgunaan Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Daerah menurut Undangundang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Perbendaharaan Negara.

2.

mengetahui metode pembuktian yang bagaimana untuk menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan yang dilakukan kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

1. 4

Kerangka Konsep Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, ada beberapa konsep istilah yang

dikemukakan dan akan dipergunakan guna memberikan keterangan dan mempermudah pemahaman, yaitu: 1.

Alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.”8

2.

Asas legalitas ialah (berarti pengertiannya): “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.”9

8

Indonesia (1), Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 43, TLN No. 3209, ps. 184 ayat (1). 9

J.M. van. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum (Jakarta: Binacipta, 1984),

hal. 49.



8

3.

Kerugian negara/daerah adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”10

4.

Kebijakan adalah ”dasar pedoman pengambilan keputusan berdasarkan prinsip hukum yang patut.”11

5.

Perbuatan (feit) adalah ”suatu perbuatan materiil.”12

6.

Mengadili adalah ”serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”13

7.

Penyalahgunaan

wewenang

adalah

”perbuatan

administrasi

negara

yang

bertentangan dengan hukum dan karena bertentangan dengan kepentingan umum (in strijd met het algemeen belang).”14 8.

Penyimpangan kebijakan adalah ”pejabat administrasi negara menggunakan wewenangnya

untuk

menyelenggarakan

suatu

kepentingan

umum

untuk

kepentingan lain yang menjadi dasar wewenang itu.”15 9.

keuangan daerah adalah ”semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

10 Indonesia (2), Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 14, TLN No. 2351, ps. 1 angka 22. 11

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 78.

12

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 58.

13

Indonesia (1), op.cit. , ps. 1.

14

E. Utrecht, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ichtiar, 1964), hal. 126.

15

Ibid., hal. 125.



9

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”16 10. Pengelolaan keuangan daerah adalah ”keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”17

1.5

Metode Penelitian Untuk menganalisis dan membahas permasalahan hukum dalam skripsi ini titik

tolaknya diletakkan pada ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana yang bersinggungan pula dengan hukum administrasi negara, khususnya hukum administrasi keuangan. Pada prinsipnya, keterkaitan topik ini dengan hukum administrasi negara terletak pada pembahasan yang bersifat menelaah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan. Apabila dikaitkan pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan pun mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan kekhususan sebagai penelitian hukum normatif. Salah satu ciri khas yang muncul dalam penelitian hukum normatif adalah ketersinggungannya dengan beberapa bahan hukum primer yang penting, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang berupaya memberikan gambaran mengenai metode pembuktian dan aspek hukum kebijakan (policy) pada administrasi pengelolaan keuangan. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, di mana akan disampaikan dalam penelitian ini saran

16

Indonesia (3), Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005, LN No. 140, TLN No. 4578, ps. 1 angka 5. 17

Indonesia, op. cit., ps. 1 angka 6.



10

dan analisis hukum terhadap berbagai masalah hukum dalam pembuktian dokumen surat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan mendasarkan diri pada tujuan tersebut, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan data dan bahan hukum tersebut disebabkan penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Penganalisisan, pengkonstruksian, dan pengolahan data akan dilakukan secara kualitatif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian akan disampaikan dalam bentuk yang bersifat deskriptif-analitis.

1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab untuk mempermudah penganalisisan dan pengkonstruksian data. Penyampaian tulisan akan dilakukan terpisah antara teori dan analisis hukumnya. Berikut sistematika skripsi ini. Bab 1

Pendahuluan Bab ini menyampaikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang

permasalahan

yang

mendasari

penulisan

skripsi,

pokok

permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2

Tinjauan Teoretis Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Akan dibahas mengenai teori pembuktian dan kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat/Dokumen.

Bab 3

Pembuktian Dokumen Surat Dalam Tindak Pidana Korupsi Diuraikan pembuktian menurut Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun



11

2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta metode penentuan kerugian negara/daerah dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Bab 4

Analisis Hukum Pembuktian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Akan diuraikan posisi kasus, kemudian kekuatan hukum alat bukti surat atas penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan pengelolaan daerah,

serta

metode

pembuktian

yang

dapat

menunjukkan

pertanggungjawaban kepala daerah dalam hal terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Bab 5

Penutup Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi simpulan dan disertai dengan beberapa saran.



BAB 2

TINJAUAN TEORETIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

2.1 Teori Pembuktian Pembuktian merupakan bagian dari proses hukum guna menemukan kebenaran formil, sehingga hakim dapat memutus perkara sesuatu berdasarkan kecermatan dalam menilai alat bukti, baik dalam kasus perdata maupun pidana. Pembuktian hakikatnya merupakan proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang disengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan telah benar atau tidak. Oleh sebab itu, pembuktian menjadi penting dalam proses persidangan, sehingga fokus utama hukum acara pidana adalah pembuktian guna menemukan kebenaran formil. Di sisi lain, pembuktian akan mendeteksi dan membuktikan kebenaran dari isi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran terhadap:18 a. perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan; b. apakah telah terbukti terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; c. tindak pidana apakah yang dilakukan berkaitan dengan perbuatan itu; d. hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Teori hukum pembuktian mengajarkan agar dalam proses pembuktian, alat bukti yang dipergunakan memenuhi empat syarat, yaitu:19

18

Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, cet. 1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 133. 19 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) (Bandung: Citra Aditya Bhakti , 2006), hal. 4.



13

(1) diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti; (2) reability, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya; (3) necessity, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; (4) relevance, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Keempat syarat tersebut hakikatnya akan sangat menentukan relevansi dan obyektivitas kebenaran pembuktian yang dilaksanakan dalam persidangan. Adapun maksud membuktikan itu sendiri dapat diartikan dengan memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) mengenai: a. apakah suatu hal tertentu sungguh terjadi; b. apa yang menjadi penyebabnya. Adapun yang dimaksud dengan relevansi dan obyektivitas alat bukti disebabkan alat bukti menjadi sangat menentukan keyakinan hakim dalam mengambil putusan, di mana jika diterima hakim karena relevan dengan yang akan dibuktikan. Jika alat bukti tersebut tidak relevan, pengadilan harus menolak bukti semacam itu karena menerima bukti yang tidak relevan akan membawa risiko tertentu bagi proses pencarian keadilan.20 Proses relevansi pembuktian diperlukan karena pembuktian adalah proses “menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”21 Berdasarkan teori hukum, sumber hukum pembuktian dapat dikatagorikan menjadi tiga bagian, yaitu “undang-undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi.” 22 Dalam pembuktian pada hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah

20

Fuady, op.cit., hal. 27.

21

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, cet. 1, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), hal. 11. 22

Ibid.., hal. 15.



14

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, dalam praktik, apabila menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin dan/atau yurisprudensi.23 Berdasarkan hukum acara pidana, “pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.”24 Dalam menggunakan alat bukti, semua pihak dalam proses peradilan tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, sehingga majelis hakim yang menangani perkara harus cermat dan teliti dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara sebagai “suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakikatnya merupakan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati.”25 Secara umum teori sistem pembuktian dikenal empat sistem yang pada dasarnya seperti diuraikan dalam sub-bab berikut ini. (a)

Teori Pembuktian Negatif (Negative Wettelijk Bewijs Theorie) Teori ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian

menurut

undang-undang

secara

negatif

merupakan

suatu

sistem

keseimbangan dalam sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Perumusan hasil penggabungan tersebut akan mengarahkan, “salah tidaknya seorang terdakwa

23

Ibid.,hal. 10.

24

Amin, op.cit., hal. 23.

25

Prodjodikoro, op.cit., hal. 110.



15

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”26 Hal ini berarti pembuktian terhadap benar atau salahnya terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang dilandasi pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Cara dan alat bukti yang sah tersebut harus saling mendukung, walaupun mungkin keyakinan hakimlah yang paling dominan. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika kesalahan yang didakwakan kepadanya dibuktikan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi diikuti dengan keyakinan hakim. Oleh sebab itu, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu:27 1. pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang; 2. keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

(b)

Teori Pembuktian Positif (Positive Wettelijk Bewijs Theorie) Dalam teori ini keyakinan hakim tidak berperan menentukan salah atau tidaknya

terdakwa karena yang menentukan adalah prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga undang-undang menetapkan alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat bukti, serta kekuatan pembuktian alat bukti yang demikian rupa digunakan dalam persidangan.28 Jika alat bukti tersebut dipergunakan secara sah menurut undang-undang, hakim menetapkan keadaan

26

Ibid.

27

Ibid., hal. 800.

28

Hamzah, op.cit., hal. 56.



16

sah terbukti, meskipun hakim berkeyakinan bukti itu tidak benar. Teori ini berarti menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara berdasarkan undang-undang dan hakim harus mengesampingkan faktor keyakinannya.Sistem ini menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim dengan ketat menurut peraturan perundang-undangan pembuktian yang ketat.29

(c)

Teori Pembuktian Bebas Berdasarkan Alasan yang Logis (Conviction Rasonnee Bewijs Theorie) Teori ini merupakan sistem keyakinan hakim berperanan penting, tetapi hakim

dapat menghukum terdakwa apabila telah dinyakini perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti kebenarannya dan keyakinan tersebut harus disertai alasan dan berdasarkan rangkaian pemikiran (logika) yang dapat diterima secara rasional. Dengan demikian, sistem pembuktian ini hakim dituntut untuk dapat menggunakan logika rasionalnya. Dalam sistem pembuktian ini hakim wajib mengurai dan menjelaskan alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dan harus benar-benar dapat diterima akal.30

(d)

Teori

Pembuktian

Subyektif

Murni

atau

Keyakinan

Semata-mata

(Conviction La In time) Teori ini menekankan pembuktian guna menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya dilandasi berdasarkan keyakinan hakim, tidak masalah keyakinan tersebut diperoleh dari mana. Disadari alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak membuktikan kebenaran dan tidak menjamin terdakwa melakukan perbuatan yang

29

Sebagaimana dikutip dalam Bemmelen, op.cit., hal. 67.

30

Sasangka dan Rosita, op. cit., hal. 15.



17

didakwakan. Teori ini memungkinkan pemidanaan tanpa didasarkan pada alat bukti dalam undang-undang dan hakim mempunyai kebebasan penuh dengan tidak diawasi sama sekali. Dengan demikian, sulit diawasi dan memungkinkan bagi hakim untuk menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua bergantung pada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat subjektif dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak.31 Dalam hukum pembuktian juga ditentukan siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing evidence) yang harus diletakkan.

32

Hukum sangat

menentukan secara langsung beban pembuktian tersebut untuk maksud mencapai kebenaran formil dalam sidang. Dengan demikian, dalam menentukan beban pembuktian, hukum haruslah hati-hati dan adil dalam penerapannya, sehingga akan secara optimal mendekati kebenaran formil. Beban pembuktian sebagai ”suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan menyakinkan pihak mana pun mengenai fakta tertentu.”33 Beban pembuktian sebagai kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di depan hakim yang sedang memeriksa perkara itu, yang terdiri dari beban pembuktian biasa yang digunakan dalam kasus pidana biasa/umum, yang berlaku asas hukum pidana umum, yaitu siapa yang mendalilkan atau menuduh, diwajibkan membuktikannya. Oleh sebab itu, beban pembuktiannya berada di pihak penyidik pada tahap penyidikan dan di pihak penuntut umum pada tahap persidangan pengadilan, yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian dan Pasal 52 KUHAP yang menyatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

31

Ibid., hal. 110.

32


33

Ibid., hal. 45.



18

Berdasarkan Penjelasan Pasal 52 KUHAP tersebut penerapan pembuktian tujuannya agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang, sehingga tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.34 Hal ini berarti dalam tindak pidana umum,

pihak yang mendalilkan atau menuduh dikenakan beban

pembuktian. Sementara itu, dalam tindak pidana khusus lazim digunakan beban pembuktian terbalik, di mana tersangka atau terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah atas perbuatan yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Seluruh beban pembuktian merupakan kewajiban terdakwa. Hal ini berarti dalam hal ini penuntut umum mendakwa seseorang terdakwa, menjadi kewajiban terdakwa untuk dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Terdakwa akan dinyatakan bersalah apabila dakwaan yang dituduhkan kepadanya dapat dibuktikan secara hukum. Beban pembuktian terbalik merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal, yaitu siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Mengingat penyimpangan terhadap asas umum yang berlaku universal tersebut, beban pembuktian terbalik ini apabila digunakan harus dengan sangat hati-hati karena konsekuensinya terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tidak bersalah (presumtion of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada setiap orang. Juga terdapat beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik murni di mana terdakwa maupun penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan atau beban pembuktian dibebankan kedua pihak. Penjelasan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun

34

Ketentuan Pasal 52 KUHAP ini berkaitan dengan prinsip universal tentang non-self incrimination tersangka atau terdakwa (hak tersangka atau terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri) di mana hal ini ditunjang oleh Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri.



19

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakikatnya menentukan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 37 UU Nomor

31 Tahun 1999 diatur apabila

terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa, “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi,” hal tersebut tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Hal ini disebabkan penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya di mana kebijakan tersebut merupakan konsekuensi logis berlakunya beban pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang. Terlepas pada beban pembuktian apapun, proses pembuktian dalam hukum acara pidana sangat berat dan membutuhkan keyakinan yang besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adanya ketentuan tersebut menjelaskan teori hukum pembuktian menyatakan tidak setiap fakta dalam acara pidana harus dibuktikan dengan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu yang bersifat nyata dan terang, pembuktian tidak membutuhkan proses pembuktian yang sangat berat. Dalam teori dinyatakan adanya tingkat keterbuktian suatu proses pembuktian dalam sistem hukum Indonesia hanya dikenal dua tingkatan, yaitu (a) tingkat keterbuktian secara keperdataan dan (b) tingkat keterbuktian



20

yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secara sah dan menyakinkan yang umumnya diterapkan dalam hukum pidana.35 Relevansi dan pentingnya pembuktian mengidentifikasikan pembuktian sebagai “ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dzidakwakan kepada terdakwa.” 36 Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, yaitu didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menganut asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.37 Hal ini disebabkan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana harus didasarkan pada kesalahannya dan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan tindak pidana tersebut benarbenar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun alat-alat bukti yang dipergunakan dalam KUHAP ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: a.

keterangan saksi, yaitu semua dapat menjadi saksi kecuali yang ditentukan pasal 186 KUHAP yang meliputi keluarga, saudara atau suami dan isteri terdakwa. Saksi disumpah terlebih dahulu, kecuali ditentukan pasal 171 KUHAP, yaitu anak di bawah umur 15 tahun dan belum pernah kawin serta orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Bila tidak disumpah, keterangan saksi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan saksi bukanlah termasuk sebagai keterangan yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu).

b.

keterangan ahli, yaitu yang didasarkan pasal 183 KUHAP yang merupakan “pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah

35

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal. 47. 36

Ibid., hal. 793.

37

Ibid., hal. 801.



21

dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.”38 Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, mengingat keterangan ahli dapat berbentuk tertulis sebagaimana visum et repertum. c.

Surat, yaitu yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP di mana ditentukan secara limitative yang dimaksud dengan surat meliputi: 1.

berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

2.

surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3.

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

4.

surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d.

Petunjuk, yaitu ditentukan dalam pasal 184 KUHAP yang merupakan alat bukti sebagai

inovasi

dalam

hukum

acara

pidana.

Petunjuk

dalam

hal

ini

adalah, ”perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”39 e.

keterangan terdakwa, yaitu tidak hanya berupa pengakuan, tetapi juga penyangkalan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

38

Hamzah, op.cit., hal. 281.

39

Ibid., hal. 286.



22

2.2 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat/Dokumen KUHAP menyatakan alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 adalah surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a.

berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b.

surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c.

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d.

surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. KUHAP tidak menjelaskan hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan

hukum pidana. Dalam HIR dan Ned. Sv. yang lama ditentukan ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana mengenai kekuatan bukti surat. Akan tetapi, dalam Ned. Sv. yang baru tidak lagi mengatur hal demikian karena hakim yang harus kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat. Dalam hal ini KUHAP juga tidak mengatur ketentuan tersebut, sehingga hakim yang diserahkan pertimbangan dalam menilai alat bukti surat. Dalam hal ini hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat di bawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipergunakan lagi dalam hukum acara pidana.



23

Namun, sesuai dengan Pasal 187 butir d, surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada kaitannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Misalnya, keterangan saksi yang menerangkan saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti di samping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada kaitannya dengan keterangan saksi mengenai pemberian uang kepada terdakwa, cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP. Kekuatan alat bukti surat dewasa ini juga berkembang ke arah pembuktian elektronik, di mana surat tidak hanya berbentuk hardcopy, tetapi juga softcopy. Sesuai dengan asas the best evidence rule yang menyatakan suatu pembuktian terhadap isi subtansial dari suatu dokumen/fotografi harus dilakukan dengan membawa ke pengadilan.

40

Adanya dokumen tersebut hakikatnya merupakan penatalaksanaan

berkaitan dengan fakta yuridis yang akan disampaikan. Menurut teori hukum, dokumen termasuk sebagai alat bukti surat yang berkepentingan dengan pembuktian guna mencapai kebenaran materiil yang akan dipenuhi, misalnya dokumen keuangan yang sangat menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pengeluaran uang dan/atau penerimaan barang. Secara konseptual, alat bukti surat membutuhkan otentisitas atau keaslian yang membuktian suatu dokumen atau surat memenuhi keberadaannya dan keasliannya. Dalam hal ini, para pihak memberikan dasar keaslian atas alat bukti surat dengan maksud menyakian hakim mengenai terpenuhi atau tidaknya mengenai unsur yang melawan hukum. Dalam dokumen atau surat yang bersifat ditandatangani, menjadi penting karena tanda tangan akan sangat berarti menentukan keabsahan dan juga pihak yang bertanggung jawab. Secara konseptual, tandatangan dibutuhkan sebagai identitas para pihak, mengkaitkan dengan isi dan dokumen, memberikan kepastian mengenai telah

40




24

terlibatnya atau tidak dalam suatu perbuatan yang dinyatakan dalam surat, serta menunjukkan tempat keberadaan dokumen surat tersebut.41 Berkaitan dengan syarat hukum yang menghendaki tandatangan dalam suatu dokumen atau surat, hal ini sangat penting pada dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan yang membutukan validasi atau keabsahan dari pihak yang diberikan beban untuk itu. Dalam pengeluaran keuangan negara/keuangan daerah misalnya jelas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu:

”Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran manteriil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”42

Adanya ketentuan tersebut menjelaskan dua hal, yaitu surat bukti yang ditandatangani merupakan alat bukti surat yang bersifat surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Kedua, surat pengeluaran uang termasuk bukti formil yang menentukan pula siapa yang bertanggung jawab dan memiliki akibat untuk itu. Dengan demikian, secara yuridis, ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara juga merumuskan pertanggungjawaban berkaitan dengan pihak yang menandatangani dokumen atau alat bukti tersebut. Pertanggungjawaban ini dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan, ”Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang

41


42

Indonesia (2), op.cit., ps. 18 ayat (3).



25

tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD/APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Aturan tersebut menjelaskan maksud rumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pengeluaran uang atas beban APBN/APBD berdasarkan kebijakan akan menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga atau daerah. Namun, undang-undang juga merumuskan penandatangan atas dokumen menjadi penting karena peraturan perundangundangan menghendaki adanya alat bukti surat atau dokumen yang bersifat materiil yang akan menentukan siapa yang bertanggung jawab.



BAB 3 PEMBUKTIAN DOKUMEN SURAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1

Pembuktian Dokumen Surat menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam pembuktian perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi

hakikatnya sama dengan proses pembuktian di pengadilan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999) yang menyatakan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.43 Akan tetapi, UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 menentukan beberapa hal khusus yang berkaitan dengan pembuktian, misalnya Pasal 27 yang menyatakan jika tindak pidana korupsi mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi jaksa agung. Menurut Penjelasan Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999, maksud ”tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya,” merupakan tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industri, komoditas berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang: a.

bersifat lintas sektoral;

b.

dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih;

c.

dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelengga negara sebagaimana ditentukan UU Nomor 28 Tahun 1999.

43 Tim YLBHI Surabaya, Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Korupsi dalam Diskusi (Surabaya: LBH Surabaya dan PT Bina Ilmu Surabaya, 2002), hal. 3.



27

Dalam hal pembuktian dokumen surat lazimnya dilakukan untuk membuktikan unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Misalnya dalam Pasal 29 dinyatakan dapatnya penyidik dan hakim meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Selain itu, Pasal 30 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan kemungkinan adanya pembuktian adanya dugaan melawan hukum dengan cara ”membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat yang dicurigai mempunyai hbuungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.44 Secara teoretis, pembuktian terhadap dokumen surat pada delik korupsi memiliki karateristik dalam membuktikan unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal yang khusus dan melekat dalam delik korupsi inilah yang mendorong pembuktian terhadap alat bukti dokumen bersifat khusus dalam penegakan tindak pidana korupsi, yang berbeda dengan penegakan tindak pidana lain.45 Pembuktian dokumen surat pada tindak pidana korupsi lebih menekankan pada pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formal umum, yaitu menekankan pada adanya bukti permulaan yang cukup dari auditor mengenai adanya dugaan kerugian keuangan negara. Hal ini tentu berdasarkan sistem pembuktian terbalik (Pasal 37 jo 12B ayat (1) huruf a), “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan pada ayat (2) pasal itu menyatakan bahwa “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.” Dengan demikian, terdakwa menunjukkan tiadanya kekurangan uang, surat, atau surat berharga akibat perbuatan melawan hukum.

44

A. Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Arikha Media, 2006), hal.

191. 45

Ibid., hal. 229.



28

Dalam kasus tindak pidana korupsi, beban pembuktian untuk menyampaikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dengan menyampaikan dokumen surat adanya audit (pemeriksaan) terhadap kasus tersebut yang diduga melibatkan tersangka atau terdakwa.46 Oleh sebab itu, terdakwa perlu membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan menyampaikan surat yang berbeda dengan surat yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum. Sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yaitu siapa yang mendakwakan sesuatu secara in casu Jaksa Penunut Umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran yang didakwakannya. Sistem pada hukum pidana khusus menekankan pembebanan pembuktian terbalik sesuai dengan Pasal 37 ini diterapkan dengan bukti surat. Sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 14, dan 15, UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 UU Nomor 201 Tahun 2001. Hal ini karena bagi tindak pidana menurut pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya membutuhkan pembuktian atas dokumen surat. Kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaanya juga membutuhkan pembuktian dokumen surat, yaitu apabila terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, ketidakdapatan membuktikan ini digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 14, dan 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU Nomor 20 Tahun 2001, penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian ini, dapat disebut dengan sistem semi terbalik,

46 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 57.



29

tetapi tidak tepat disebut dengan sistem terbalik murni. Hal ini disebabkan tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi, yang apabila tidak berhasil, keadaan tidak berhasil itu dipergunakan untuk memberatkannya. Namun, begitu jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

3.2

Pembuktian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pembuktian menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 mendasarkan pada ketentuan

mengenai surat yang harus ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan. Menurut beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kedudukan keuangan daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juga pada Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, yang menggantikan PP Nomor 105 Tahun 2000, kewenangan kepala daerah sebatas pada pengambilan kebijakan yang bersifat makro atas anggaran dan barang dan menetapkan pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.47 Kewenangan kepala daerah tersebut dibuktikan dengan beberapa dokumen formal keuangan daerah berupa peraturan daerah yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerah, dokumen plafon anggaran daerah, dan dokumen persiapan anggaran berjalan. Semua dokumen tersebut merupakan bukti surat bagi kepala daerah dalam pengeluaran keuangan daerah.48

47

Dian Puji N. Simatupang (a), “Beberapa Kewenangan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” (Makalah yang disampaikan dalam Rapat Kerja Kepala Daerah se-Sumatera di Palembang, 23 Oktober 2007), hal. 2. 48 Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yang terakhir diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005.



30

Akan tetapi, dalam wewenang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengeluaran uang karena kekuasaan kepala daerah dalam kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah, yang menurut Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005 dijabat oleh Sekda.49 Aturan tersebut mengatur siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan uang, termasuk di dalamnya pengeluaran uang daerah di mana secara hukum ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, dan UU Nomor 1 Tahun 2004, dan PP Nomor 58 tahun 2005 menegaskan adanya pelimpahan kekuasaan berupa delegasi dari kepala daerah kepada sekda untuk melaksanakan pengelolaan keuangan. Hal ini berarti dokumen yang ditandatangani oleh kepala daerah adalah sebatas pada kebijakan makro keuangan daerah berdasarkan APBD, tetapi tidak mendasarkan pada teknis pengeluaran uang.50 Dalam perspektif hukum administrasi negara, kepala daerah memang tidak memiliki kewenangan tertulis dalam bentuk dokumen penandatanganan pengeluaran uang, kecuali yang bersifat makro, yaitu kebijakan anggaran saja. Dengan demikian, dokumennya hanya sebatas pada dokumen APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, untuk pengelolaan secara teknis, kepala daerah melimpahkan wewenang secara delegasi tanggung jawab yang ada di kepala daerah kepada sekda. Dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004, garis pedoman pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia menganut sifat delegasi di mana kepala pemerintahan mendelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tanggung jawab bidang pengelolaan anggaran tersebut yang bertindak sebagai bendahara umum

49

Simatupang (a), op.cit., hal. 4.

50

Ibid.



31

negara/daerah. Misalnya Presiden kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara dan kepala daerah kepada sekda sebagai bendahara umum daerah.51 Dalam kedudukannya sebagai bendahara umum daerah, kewenangan

yang

dimiliki sekda antara lain menyusun kebijakan dan pedoman APBD, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan APBD. Di sisi lain, Sekda juga berkedudukan sebagai pejabat pengguna anggaran yang tugasnya harus menguji atas adanya pengeluaran. Dengan demikian, bukti surat yang diperlukan dalam pengeluaran uang berada di tangan Sekda dan bukan pada kepala daerah sebagai pelaksana kebijakan secara makro. Hal ini menunjukkan bukti surat bagi pengeluaran uang secara materiil diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 menganut sistem pembuktian materiil dengan menetapkan beberapa bukti surat untuk pencairan uang, yaitu:52 a.

kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;

b.

menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.

menguji ketersediaan dana yang bersangkutan berdasarkan surat otorisasi atau keberadaan uang; Apabila melihat rangkaian proses pengeluaran uang, khususnya dalam

pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran uang tidak dapat dilakukan pejabat pengelola keuangan daerah dengan dasar petunjuk atau lisan pejabat tertentu, sehingga dibutuhkan adanya surat dokumen terhadap pengeluaran uang. Petunjuk atau ucapan lisan tidak dapat menjadi dasar pengeluaran uang, pejabat pengelola anggaran dalam lingkup manapun harus menjadikan bukti surat berupa dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar pengeluaran uang. Adanya dokumen pun harus diuji atas beban uang tersebut dan memerintahkan pembayaran. Dengan kata lain, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan

51

Ibid., hal. 7.

52

Indonesia (2), op.cit., ps. 27



32

pengguna anggaran harus menguji kebenaran material surat-surat, dan tidak dapat atas dasar petunjuk oleh siapapun.53 Perintah lisan kepala daerah kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau pejabat pengguna anggaran atau bendaharawan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengeluaran uang atau pembayaran uang. Pejabat pengelola keuangan daerah atau pengguna anggaran tidak dapat menjadikan perintah lisan sebagai dasar pengeluaran uang karena UU Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan adanya bukti materiil berupa surat sebagai pencairan dana. Setiap pengeluaran uang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, dan pengguna anggaran harus menguji kebenaran materiil atas surat bukti, meneliti kebenaran dokumen dan syarat kelengkapan lain, meneliti tersedianya dana, sebelum membayarkan. Secara yuridis, pejabat pengelola keuangan daerah dan pengguna anggaran bertanggung jawab jika proses pengujian tidak dilakukan, hingga dilakukan pembayaran.54 Pejabat yang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tindakan pengeluaran uang tanpa adanya bukti materiil yang cukup menurut Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 jelas menyatakan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti atau dasar pengeluaran uang atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul atas penggunaan dokumen tersebut. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2004 tidak mengenal perintah lisan sebagai dasar pengeluaran uang, kalau pun ada, bendahara umum daerah harus meneliti, menguji kebenaran, dan menguji ketersediaan dana sebelum dikeluarkan. Jika tidak memenuhi syarat, Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 mensyaratkan bendahara umum menolak pengeluaran dana, dengan alasan tidak

53

Dian Puji N. Simatupang (b), “Beberapa Aspek Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah,” (Paper dalam Diskusi dengan DPRD Jawa Timur, 22 Agustus 2008), hal. 2. 54

Ibid.



33

terpenuhinya bukti materiil yang cukup untuk pengeluaran uang. Selain itu, diatur dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan Bendahara Umum Daerah, yaitu Sekda wajib menolak adanya permintaan uang tanpa bukti dokumen yang mencukupi. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya jika mengabaikan persyaratan bukti materiil yang cukup tersebut. Sementara itu, jika ada keputusan kepala daerah tentang otorisasi anggaran belanja daerah hanyalah menunjukkan peran kepala daerah dalam pencairan pengeluaran uang tidak termasuk dalam fungsi pembuktian uang, tetapi lebih pada merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan suatu kegiatan yang nanti akan menjadi dasar penerbitan surat permintaan pembayaran. Surat keputusan kepala daerah bukan menjadi dasar pengeluaran uang, karena pengeluaran uang harus diuji terlebih dahulu dengan bukti materiil, yang kemudian diuji oleh pejabat pengguna anggaran. Sesuai dengan kewenangannya, Sekda selaku bendahara umum daerah menguji dan melakukan penelitian atas kebenaran materiil dan menyampaikan surat penolakan jika memang pengeluaran itu tidak sesuai dengan ketentuan, dan tidak menandatangani dokumen tersebut demi kepentingan hukum.55

3.3

Metode dalam Menentukan Kerugian Negara/Daerah dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Keuangan Publik Metode kerugian keuangan negara berdasarkan hukum keuangan publik adalah

didasarkan pada perhitungan yang jelas dan pasti dan dilakukan oleh suatu badan yang berwenang untuk melakukan hal itu, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara adalah “kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang jelas dan pasti sebagai akibat

55

Lihat PP Nomor 58 Tahun 2005.



34

perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian.”56 Dengan kata lain, perhitungan kerugian keuangan negara harus bersandarkan pada metode yang jelas dan pasti, baik karena adanya perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian administrasi. Menurut teori hukum keuangan publik, kerugian negara harus mendasarkan pada dua pemeriksaan yang saling berkaitan dan komprehensif, yaitu pemeriksaan finansial yang ditujukan pada dua hal, yaitu perhitungan secara akuntansi (standard of accounting) dan penilaian ketaatan pada peraturan perundang-undangan (compliance with applied to laws and regulation) dan pemeriksaan performance yang menilai dari segi terlaksananya kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, kondisi ekonomi, dan keadaan tertentu. Dengan demikian, perhitungan kerugian negara tidak hanya ditujukan pada aspek pemeriksaan finansial karena akan menyebabkan perhitungan kerugian negara secara parsial.57 Dalam beberapa kasus pidana korupsi yang terjadi, perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan hanya dengan menghitung kerugian keuangan negara, tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sebagai dianggap terpenuhinya unsur merugikan keuangan negara. Padahal, perhitungan kerugian keuangan negara berbeda dengan pemeriksaan, di mana pemeriksaan akan menghasilkan opini, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negara tidak memberikan dasar opini apapun. 58 Dalam menentukan kerugian negara, sejak berlakunya Indische Comptabliltet Wet 448 Tahun 1925 atau undang-undang perbendaharaan negara, untuk menentukan adanya kerugian negara tidak hanya berpatokan pada aspek yuridis akuntasi, tetapi mempertimbangkan semua aspek yang terjadi pada saat itu. Ada peristiwa hukum pada 1956, ketika seorang bendahara di rumah sakit di Bandung yang juga seorang dokter dinyatakan melakukan penyimpangan keuangan 56

Indonesia (2), op.cit., ps. 1 angka 22.

57

Dian Puji N. Simatupang (c), “Identifikasi Pemeriksaan dikaitkan dengan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia,” (Bahan Perkuliahan Hukum Keuangan Publik pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maret 2008), hal. 3. 58

Ibid. hal. 7.



35

rumah sakit, sehingga dinyatakan merugikan keuangan negara. Dalam konteks ini, yang bersangkutan melakukan pembelaan karena situasi keadaan pasca-revolusi kemerdekaan dan banyaknya tentara yang terluka sebagai akibat banyaknya pemberontakan, yang bersangkutan

tidak

dapat

memenuhi

standar

akuntasi yang

semestinya

atau

pertanggungjawaban keuangan secara semestinya. Dalam hal ini DPR sebagai otorisator APBN menyatakan tindakan yang dilakukan dokter dalam pengelolaan keuangan tidak dapat dikatagorikan merugikan keuangan negara karena kondisi dan situasi yang demikian, juga karena penunjukan sebagai bendahara dilakukan secara tergesa-gesa. Oleh sebab itu, dibebaskan dari adanya kerugian negara. Dengan demikian, DPR sebagai pemilik kedaulatan anggaran dan otorisator anggaran negara membebaskan dari adanya kerugian negara dengan pertimbangan yang kerugian yang terjadi akan lebih besar jika bendahara dokter tersebut melakukan sesuai dengan standar akuntasi pada saat itu, kerugiannya adalah pelayanan publik akan terganggu dan tidak akan terlayani dengan baik.59 Menurut peraturan perundang-undangan, lembaga yang berwenang menentukan perhitungan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang memperoleh informasi, pihak yang diberitahukan, dan yang menetapkan besaran ganti kerugian melalui surat keputusan yang bersifat penetapan pertanggungjawaban mutlak. Jauh sebelumnya Pasal 74 dan 77 ICW mengatur BPK yang menetapkan adanya kerugian negara, dan juga Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1973 menyatakan mengharuskan BPK melaporkan kepada pemerintah adanya sangkaan kerugian negara. Dengan demikian, BPK berhak dan berwenang melakukan pemeriksaan keuangan jika diduga ada unsur merugikan keuangan negara. Secara konstitusional, BPK juga yang berhak melakukan

59 Lihat kasus ini dalam buku Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Tinjauan Yuridis (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. 43.



36

pemeriksaan terhadap keuangan negara secara keseluruhan, baik pengelolaan maupun tanggung jawab. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyatakan BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tindakan yang sering dilakukan penyidik dalam upaya mengidentifikasi unsur kerugian negara dengan melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam menghitung kerugian keuangan negara. BPKP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 merupakan lembaga pemeriksa internal pemerintah yang dimaksudkan membantu presiden dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan dan pengendalian manajemen pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerintahan BPKP mengawasi apakah setiap perencanaan kegiatan pemerintahan sejalan dengan pelaksanaannya. Idealnya BPKP ditujukan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang terjadi pada lingkup instansi pemerintahan dan menjadi penguji hasil pemeriksaan yang dilakukan itjen departemen/inspektur utama kementerian dan hasil pemeriksaan yang dilakukan badan pengawasan daerah. Pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap pengelolaan keuangan negara lebih bersifat pre-audit, artinya bagaimana perencanaan sesuai dengan pelaksanaannya.60 BPKP tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara karena dalam peraturan perundang-undangan, baik ICW maupun paket undang-undangan keuangan negara yang sekarang berlaku dan UU Nomor 5 Tahun 1973, BPKP tidak diarahkan untuk melakukan perhitungan kerugian negara. BPK merupakan lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang ditujukan pada APBN. Bahkan, Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga sangat tegas memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

60

Simatupang (c), op.cit., hal. 4.



37

Kewenangan BPK dalam kondisi adanya tuntutan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 58 ICW telah mendudukkan BPK untuk melakukan perhitungan atas adanya kerugian kepada negara kepada bendahara, Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1973 menentukan BPK memberitahukan kepada pemerintah adanya dugaan kerugian negara. Pemerintah dalam hal terjadinya tindak pidana dilaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Dalam Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2004 BPK dilaporkan adanya kerugian negara, yang kemudian ditetapkan ganti kerugiannya menurut Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 oleh BPK. Dengan demikian, penentuannya dilakukan BPK, jika ada unsur pidana, Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 mengatur BPK menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Akan tetapi, menurut Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 2004, BPK menerbitkan surat penetapan surat adanya kekurangan tersebut, yang kemudian yang bersangkutan mengajukan keberatan. Selain itu, menurut Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan investigatif jika terdapat indikasi kerugian negara dan Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2004 juga mengatur jika ada unsur pidana dilaporkan BPK kepada instansi yang berwenang.



BAB 4 ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN PENYIMPANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS

4.1 Posisi Kasus Kasus ini merupakan kasus tindak pidana korupsi di mana terdapat dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dana Saldo kas Daerah Pemda Kabupaten Musi Rawa (Mura), Sumatera Selatan pada Pos Belanja Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2004 senilai Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Musi Rawas periode 1999-2004. Bupati pada saat itu diduga sengaja secara bersama-sama atau turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau suatu korporasi yang dilakukan tersangka Bupati dan kawan-kawan yang terjadi sekitar bulan Mei dan bulan Juni 2004 di kantor Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas jalan Yos Sudarso No. 2 Km. 7 Kemelak Lubuk linggau, atas perbuatan tersangka negara dirugikan setidaktidaknya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah). Terhadap Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Posisi kasus bermula pada 2004 di Kabupaten Mura Provinsi Sumatera Selatan antara bulan Mei dan Juni

2004 diduga telah terjadi tindak pidana korupsi di

Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas oleh Bupati Ir. Ibnu Amin, M.Sc. Kasusnya berawal dari pengangkatan Ir.H. Ibnu Amin, M.Sc sebagai Bupati Mura menggantikan H. Suprijono Joesoep yang meninggal dunia. Pada 15 April 2004 dilaksanakan rapat Paripurna anggota DPRD Kabupaten Mura Rawas yang membahas usulan penetapan pengganti Bupati Mura atas nama H. Suprijono Joesoep yang meninggal dunia dan


39

mengangkat Wakil Bupati Mura Ir. Ibnu Amin, M.Sc sebagai Bupati Mura Rawas. Dalam rapat tersebut Wakil Bupati Mura (Ir. Ibnu Amin, M.Sc) mengatakan bahwa, ”mengharapkan agar pimpinan dan aggota DPRD Kab. Mura Rawas untuk membantu dan memperlancar proses pengangkatannya sebagai bupati Mura Rawas terhadap uang purna bakti yang nantinya berdasarkan ketentuan tidak bisa dibayar akan dibantu secara pribadi.” Mekanisme pengangkatan Wakil Bupati Mura adalah dengan Rapat Paripurna Panitia Musyawarah hasil Rapat Panitia Musyawarah tersebut untuk menentukan hari dan tanggal pelantikan Wakil Bupati Musi Rawas menjadi Bupati Musi Rawas, kemudian mengadakan rapat paripurna untuk pelantikan, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.26-429 Tahun 2004 tertanggal 10 Mei 2004 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Musi Rawas menjadi Bupati Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Diangkatnya Ir. H. Ibnu Amin, M.Sc sebagai Bupati, ada desakan dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mura perihal bantuan dana purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mura yang dijanjikan oleh Bupati Mura yang baru diangkat, yaitu Ir. H. Ibnu Amin, M.Sc. Jumlah dana APBD kabupaten Mura pada pos administrasi umum tahun 2004 yang terealisasi sebesar Rp. 57.029.402.934,diantaranya digunakan operasional Setda Kab. Mura sebesar Rp. 4.426.971.015,- biaya administrasi

keuangan sebesar Rp. 3.199.360.600,- dari tersebut senilai Rp.

1.800.000.000,- diambil dari biaya operasional Setda Kab. Mura digunakan bantuan modal usaha Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura periode tahun 1999-2004 yang dibagikan kepada 45 orang anggota DPRD Kab.Mura dalam dua Tahap, yaitu: a. Bulan Mei 2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk bantuan dalam rangka rapat-rapat konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura masing-masing Rp. 15.000.000,- kali 45 orang anggota;


40

b. Bulan Juni 2004 sebesar 2004 sebesar Rp. 1.125.000.000,-untuk bantuan modal usaha pimpinan dan anggota DPRD kab. Mura menjelang masa purna Tugas masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- kali 45 orang anggota. Pada 20 Mei 2004 pemegang kas Setda Kabupaten Mura membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas yang isinya terkait pencairan dana Rp. 1.800.000.000,-. Pada 21 Mei 2004 dilakukan pembayaran yang tujuannya untuk dibagikan kepada pimpinan dan anggota

DPRD Kabupeten Musi Rawas. Dasar pembayaran untuk

anggota DPRD Kabupaten. Mura adalah berdasarkan Nota Dinas 20 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heriansyah, S.Ip (pemegang kas Setda Kab. Mura), yang ditujukan kepada Bupati Mura perihal biaya pembinaan pengelolaan keuangan daerah dengan isi Nota Dinas. Dalam nota tersebut berisi permintaan uang sebesar Rp. 675.000.000,- guna biaya pembinaan Pengelolaan keuangan Daerah kebutuhan pada sekertariat Daerah Kab. Mura untuk berpartisipasi dalam rangka rapat-rapat konsultasi dan rapat dengan unsur pimpinan serta anggota DPRD kab. Mura. Pada 8 Juni 2004 Pemegang Kas Setda Kabupaten Mura kembali membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas, tetapi dikembalikan kepada pemegang kas Setda Kab. Mura. Pada 4 Juni memerintahkan kasir untuk melakukan pembayaran kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas. Nota Dinas tersebut tercantum Disposisi Drs. HM. Syarif Hidayat, MM (Setda Kab. Mura) dengan isi Disposisi sesuai petunjuk Bupati Kab. Mura (Ir. H. Ibnu Amin, MSc) untuk diselesaikan. Berdasarkan Nota Dinas tanggal 8 Juni 2004 Heriansyah, S.Ip (pemegang Kas Setda Kab. Mura), yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas. Dalam Nota Dinas tersebut berisi memenuhi surat petunjuk Bupati Musi Rawas tanggal 7 Juni 2004, yang meminta Rp. 1.125.000.000,- guna biaya operasional kebutuhan pada Setda Kab. Mura kemudian dalam Nota Dinas tersebut ada Disposisi Sekda Kab. Mura (Drs. HM. Syarif Hidayat, MM) sesuai petunjuk Bupati untuk diselesaikan yang ditandatangani pada tanggal 8


41

Juni 2004, kemudian disposisi saksi kepada Kasubbag Anggaran Rutin Kab. Mura dengan isi Disposisi teliti untuk tindak lanjutnya. Perintah pengeluaran dana untuk baiya modal usaha anggota DPRD Kabupaten Mura Periode 1999-2004 sebesar Rp. 1.800.000.000,- adalah atas perintah lisan Bupati melalui Pemegang Kas Setda Kabupaten Mura. Pembayaran uang partisipasi dalam rangka rapat-rapat konsultasi dan rapat dengan unsur pimpinan serta anggota DPRD Kab. Mura sebesar Rp. 675.000.000,- dan uang Purna Bakti yang dibagikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura sebesar Rp. 1.125.000.000,- yang tidak dalam mata pasal/ kode rekening DPRD Kab. Mura adalah melanggar ketentuan: a.

Peraturan Pemerintah Nomor

105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan Daerah Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut”. b.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002. 1) Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD, jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup.” 2) Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.”


42

c.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2004 Tentang

Pembendaharaan Negara. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa”Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD, jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”. Dana tersebut diambil dari Anggaran pos Sekertariat Daerah yang ada pada saldo kas bendahara (Pemegang Kas) Setda Kabupaten Mura. Pengeluaran anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- tidak dicatat pada buku kas umum karena pengeluaran uang tersebut belum jelas pembebanan mata anggarannnya. Laporan dilakukan secara lisan kepada Kabag Keuangan. Pembayaran atau pengeluaran anggaran untuk pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Mura sebasar Rp. 1.800.000.000,- tidak ada dalam mata pasal anggaran pada Sekertariat Daerah kabupaten Mura Rawas. Persetujuan DPRD Kabupaten Musi Rawas tentang APBD TA 2004 adalah keputusan DPRD Kab. Mura Nomor 04 Tahun 2004, sedangkan Perda APBD Kabupaten Mura TA 2004 diundangkan tanggal 17 Maret 2004 dengan Perda Nomor 02 Tahun 2004. Anggaran purna bakti untuk TA 2004 tersebut sebenarnya ada, tetapi anggaran purna bakti tersebut tidak boleh direalisasikan atau dicairkan karena ada surat edaran Mendagri Nomor 163.1/711/OTDA tertanggal 24 Mei 2004 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Seluruh Indonesia yang mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2004 di mana anggaran purna bakti tersebut tidak boleh direalisasikan. Untuk dana bantuan modal usaha Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura Rawas periode 1999-2004 tidak ada dalam APBD Kab. Mura TA 2004, karena memang tidak ada ketentuan atau aturan yang mengaturnya. DPRD dan Bupati pernah mengadakan yang membahas dana purna bakti atau bantuan modal usaha untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura TA 2004. Dalam rapat tersebut yang berlangsung pada 12 April 2004 di DPRD Kabupaten Mura yang


43

dihadiri oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dan Ketua-ketua komisi, dalam rapat disampaikan bahwa sesuai PP Nomor 110 Tahun 2000 tidak mengatur uang dan dana purna bakti sebagaimana ketentuan terdahulu anggota DPRD yang akan Purna bakti mendapat uang purna bakti, namun direspon/dijawab oleh Bupati Kabupaten Mura Rawas tidak perlu membicarakan uang purna bakti tersebut karena memang untuk DPRD periode 1999-2004 tidak ada ketentuan yang mengatur uang purna bakti dimaksud. Akan tetapi, Bupati KabupatenMura selaku pribadi berjanji membantu pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura dari uang pribadi Bupati dan mudah-mudahan segera dilantik menjadi Bupati Kabupaten Mura. Menurut peraturan yang berlaku, Tidak diperbolehkan pejabat atau pengguna anggaran pencairan atau membayarkan anggaran untuk kepentingan lain tidak ada dalam mata pasal atau pos anggarannya pada APBD, berdasarkan sebagai berikut: a.

Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 192 ayat (2) menyatakan: Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, dan ayat (3) menyatakan “kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan daerah, dan pejabat daerah lainnya, dilakukan mengeluarkan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.”

b.

PP No 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut”

c.

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban


44

APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup, dan ayat (2) menyatakan bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang tetapkan. Pada 25 Agustus 2004 ada Surat Nomor : 170/1268/DPRD/2004 yang ditujukan kepada Bupati Kab. Mura Rawas yang ditandatangani perihal mohon bantuan modal usaha para anggota DPRD Kab. Mura Rawas masa bakti 1999-2004, dan atas inisiatif/memerintahkan siapa pembuat surat tersebut tidak diketahui. Setiap pengeluaran seharusnya tercantum dalam mata anggara APBD (PP 105 tahun 2000 Jo. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002) dan dicatat dalam buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas per mata anggaran, hal tersebut dilakukan agar realisasi APBD mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan pembukuan tersebut berfungsi sebagai dasar pengecekan silang atas realisasi anggaran pada masing-masing satuan kerja. Jika transaksi tersebut tidak dicatat dalam pembukuan maka laporan perhitungan APBD tidak mencerminkan realisasi yang sebenarnya atas APBD tahun 2004 karena masih ada pengeluaran kas tahun 2004 yang tidak dilaporkan dan seharusnya dipertanggungjawabkan pada tahun yang bersangkutan sebagai saldo kas/bank. Disamping itu jika suatu transaksi pengeluaran tidak dicatat maka tidak akan diketahui apakah mata anggaran tertentu telah melebihi plafon anggaran atau yidak dan dapat mengakibatkan penyimpanagn penggunaan anggaran Seperti halnya pengeluaran sebelumnya, pengeluaran yang dibagikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 1.125.000.000,- pada dasarnya tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang menyebutkan: a.

Pasal 55 bahwa pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia


45

atau dananya tidak cukup serta pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan yaitu pengeluaran tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan pimpinan dan Anggota Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengeluaran biaya pada Sekretariat Daerah seharusnya diperuntukan bagi kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah dan kegiatan DPRD seharusnya dianggarkan pada Sekretariat DPRD b.

Pasal 57 bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ dilampiri dengan bukti yang sah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Dengan demikian pengeluaran dalam tahun 2004 seharusnya dipertanggungjawabkan (SPJ) dalam tahun 2004 dan pengeluaran Rp. 1.125.000.000,- yang belum di SPJ-kan merupakan uang yang masih harus dipertanggungjawabkan dan harus disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun 2004 Pengeluaran biaya pada 2004 sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari saldo kas

Sekertariat Daerah untuk Pimpinan dan anggota DPRD adalah tidak sesuai dengan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 karena mata anggaran untuk pengeluaran biaya tersebut tidak ada dalam Anggaran Sekertariat Daerah. Dalam Pasal 55 disebutkan pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup.

4.2 Kekuatan Hukum Alat Bukti Surat atas Penyalahgunaan Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Daerah Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat guna membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakann pengelolaan daerah dengan mengaitkan dengan beberapa lingkup dokumen, yaitu:


46

(1)

APBD tahun anggaran 2004 dan 2005

(2)

Keputusan Bupati Musi No. 10 tahun 2004 tanggal 25 September 2004 tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun 2004

(3)

DASK Anggaran Biaya Administrasi umum Setda Kab. Mura tahun 2005 serta perubahannya

(4)

Nota Dinas Pemegang Kas Setda Kab. Mura kepada Bupati tanggal 20 Mei 2004 hal biaya pengelolaan keuangan daerah sebesar Rp. 675.000.000,-

(5)

Nota Dinas Pemegang Kas Setda Mura tanggal 8 Juni 2004 kepada Bupati hal biaya

Operasional

kebutuhan

pada

Sekertariat

Daerah

sebesar

Rp.

1.125.000.000,(6)

Nota Dinas pemegang kas Setda Kab. Mura Nomor 03/PK/2005 tanggal 7 Maret 2005 kepada Bupati hal permintaan penerbitan SKO dan SPM atas tagihantagihan dan permintaan dalam tahun 2004 sebesar Rp. 1.022.316.500,00 (diantaranya 675.000.000,-dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD)

(7)

Nota dinas pemegang kas Setda Kab. Mura Nomor 05/PK/2005 kepada bupati hal permintaan penerbitan SKO dan SPM atas tagihan-tagihan dan permintaan dalam

tahun

2004

sebesar

Rp.

1.571.759.570,00

(diantaranya

Rp.

1.125.000.000,00 dibayarkan untuk pimpinan dan anggota DPRD) (8)

Surat keputusan Bupati Musi Rawas No. 246/BT/Tahun 2005 tanggal 5 September 2005 tentang otoritas anggara belanja daerah tahun 2005 dengan nilai sebesar Rp. 1.022.316.500,00

(9)

Surat keputusan Bupati Musi Rawas No. 247/BT/Tahun 2005 tanggal 5 September 2005 tentang otoritas anggaran belanja daerah tahun 2005 dengan nilai sebesar Rp. 1.571.759.570,00


47

(10)

Surat permintaan pembayaran (SPP) No. 156/SPP-BT/Tahun 2005 tanggal 5 September dengan nilai sebesar Rp. 1.022.316.500,00

(11)

Surat permintaan pembayaran (SPP) No. 155/SPP-BT/Tahun 2005 tanggal 5 September dengan nilai sebesar Rp. 1.571.759.570,00

(12)

Surat perintah Membayar (SPM) No. 274/BT/300-0001 tanggal 5 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 1.022.316.500,00

(13)

Surat perintah Membayar (SPM) No. 275/BT/300-0001 tanggal 5 September 2005 dengan nilai sebesar Rp. 1.571.759.570,00

(14)

Buku Kas Umum Tahun 2004 dan 2005 pada pemegang kas di Setda Kab. Mura

(15)

Buku Kas Pembantu biaya operasional dan biaya penyelenggaraan administrasi keuangan tahun anggaran 2004 dan 2005

(16)

Rekening Koran Bank No. 143-30-10022 dari Bank Sumsel tahun 2004 dan 2005

(17)

SK Bupati Mura tentang penunjukan petugas pemegang kas dan pembantu pemegang kas serta atasan langsung

(18)

Berkas surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2005 atas total pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,Berdasarkan bukti surat tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta BPKP

melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan motede: a.

mengindentifikasi penyimpangan yang terjadi apaka termasuk dalam kategori keuangan negara, dasar hukum kegiatan serta penyebab dan waktu terjadinya;

b.

meneliti dan menganalisa bukti-bukti dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku khususnya proses pembayaran dalam Tahun 2004 serta ketentuan


48

pelaksanaan anggaran, dibandingkan dengan kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan serta bukti yang diperoleh dan dikumpulkan di lapangan; c.

mengidentifikasi, menganalisa serta memverifikasi keterkaitan dan keandalan serta kecukupan bukti/data/dokumen tersebut dalam menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dan APBD tahun Anggaran 2004 pada Sekertariat Daerah Kab. Musi Rawas yang dibagikan kepada pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 1999-2004;

d.

menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentikasi, dikumpulkan, diverifikasi dan dianilisis. Dalam permasalahan tersebut terdapat penggunaan uang yang berasal dari kas

daerah yang tidak ada kaitannya dengan ketua dan anggota DPRD Kabupaten Mura, sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.800.000.000,- Berdasarkan ketentuan tersebut data surat dikaitkan dengan Unsur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekomian negara.” Dalam kaitannya dengan alat bukti surat, dikaitkan dengan ketentuan mengenai pemenuhan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan: a. Unsur “Melawan Hukum” Pemenuhan unsur “melawan hukum” berdasarkan alat bukti sbb: 1) Saksi Gotri Suyanto, SE, M. Soc, Sc Bin Sudiatmojo menerangkan bahwa biaya pembiayaan pembinaan keungan Daerah Setda Kab. Mura sebesar Rp. 682. 480.000,- kode rekening 2.01.0312.1.02. 0216.1. yang sebagian diperuntukan biaya partisipasi dalam rangka rapat-rapat


49

konsultasi dana rapat dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura periode tahun 1999-2004 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk 45 orang anggota Dewan , dan juga biaya operasional Setda Kab. Mura, Sebesar Rp. 1.539.744.720,- antara lain sebesar Rp. 1.125.000.000,dibayarkan kepada dan anggota DPRD Kab. Mura periode tahun 19992004 untuk 45 orang, yang tidak ada persetujuan DPRD Kab. Mura, revisi maupun perubahan adalah melanggar ketentuan adalah sebagai berikut: 2) Nota Dinas yang dibuat oleh Saksi Heriansyah, S.Ip Bin Ali Kusin selaku pemegang kas Setda Kab. Mura tahun 2004, yang diajukan kepada kepada Bupati Musi Rawas tanggal 20 Mei 2004 perihal biaya pembinaan pengelolaan keuangan Daerah dengan permintaan uang sebesar Rp. 682.480.000,- antara lain diambil uang sebesar Rp. 675.000.000,- untuk biaya partisipasi dan rapat dengan unsur Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Musi Rawas. 3) Nota dinas yang dibuat oleh saksi Heriansyah, S.Ip Bin Ali Kusin selaku pemegang kas Setda Kab. Mura tahun 2004, yang diajukan kepada Bupati Musi Rawas tanggal 8 Juni 2004 perihal biaya-biaya operasional kebutuhan pada sekertariat Daerh Kab. Musi Rawas permintaan uang sebesar Rp. 1.539.744.270, - antara lain diambil sebesar Rp. 1.125.000.000,- guna biaya operasional kebutuhan pada sekertariat Daerah Kab. Musi Rawas, kemudian dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD kab. Mura periode tahun 1999-2004 berjumlah 45 orang. 4) Pembayaran uang sebesar Rp. 675.000.000,- kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mura periode tahun 1999-2004 yang realisasi


50

pembayaran pada tanggal 21 Mei 2004, kelengkapan administrasi penerbit SKO dibuat pada tahun 2005. Berdasarkan surat Keputusan Otoritas Bupati Nomor : 246/BT/Tahun 2005 tanggal 5 September 2005. Dan surat perintah membayar Nomor : 274/BT/300-0001 tanggal 5 september 2005 5) Pembayaran uang sebesar Rp. 1.125.000.000,- kepada pimpinan dan anggota DPRD kab. Mura Periode tahun 1999-2004 yang realisasi pembayaran pada bulan Juni 2004, kelengkapan administrasi penerbitan SKO dibuat pada tahun 2005. Berdasarkan surat keputusan otoritas Bupati Mura Nomor : 247/BT/Tahun 2005 tanggal 2005 tanggal 5 September 2005. Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 275/BT/300-0001 tanggal 5 September 2005. 6) Saksi Drs. HM. Syarif Hidayat, MM bin H. Jahri menerangkan bahwa undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 192 ayat (2) menyatakan: Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”, dan ayat (3) menyatakan “kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan daerah, dan pejabat daerah lainnya, dilakukan mengeluarkan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuna lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.” b. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pemenuhan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, berdasarkan alat bukti sebagai berikut


51

1) Saksi Mohamad Jas Karim, menerangkan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang diantarkan oleh saksi Syamsul Bahri keruang kerja saksi 2) Saksi John Munthe, menerangkan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang dikirim melalui rekening saksi pada Bank BCA Cabang Lubuk Lingau dengan nomor rekening 0570270354 yang disetorkan oleh saksi Syamsul Bahri 3) 12 (dua belas) bukti setoran pengiriman uang sebesar Rp. 25.000.000.- pada nomor rekening masing-masing anggota DPRD Kab. Mura Periode tahun 1999-2004 sebagai berikut: 

Bukti formulir setoran tabungan Bank Sumsel a.n saksi M Rudi dengan No. Rek 143. 01.01437 sebesar Rp. 25.000.000,tanggal 9 Juni yang ditanda tangani oleh Saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran BCA a.n Saksi Hj. Amsjah Sohe dengan No. Rek 057-0241257 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi Nurbati dengan No. Rekening 165. 01.00748 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi Nuswantoro dengan No. Rekening 143. 01.01422 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri


52



Bukti setoran BCA a.n Saksi Johnson Munthe dengan No. Rek 057-0270354 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi Masduki dengan No. Rekening 165. 01.00541 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi Harsono dengan No. Rekening 143. 01.01415 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi M. Jauhari dengan No. Rekening 143. 01.01419 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi Hasan Basri dengan No. Rekening 1710339904 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi Sukiran dengan No. Rekening 143. 01.01425sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Sumsel a.n saksi Sumardi dengan No. Rekening 143. 01.01625 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri



Bukti setoran Bank Mandiri a.n saksi H.Faisol dengan No. Rekening 112.00-02276546 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditanda tangani oleh saksi Syamsul Bahri


53

Sesuai dengan bukti surat, jadi unsur “memperkaya atau diri sendiri atau korporasi” telah terpenuhi oleh 2 alat bukti.

c. Unsur “merugikan Keuangan Negara” Pemenuhan unsur “merugikan keuangan negara” berdasarkan alat bukti surat sebagai berikut: 1) Keteranga ahli BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Adi Wibowo), yang menerangkan bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit,

telah

terjadi

kerugian

keuangan

negara

sebesar

Rp.

1.800.000.000,2) 4 (empat

laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas

penyimpangan)

penggunaan

anggaran

pada

sekertariat

Daerah

Kabupaten Musi Rawas tahun 2004, untuk anggota DPRD Kab. Masa bakti 1999-2004 dengan kesimpulan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.800.000,00,Sesuai dengan dan alat bukti juga “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Ekonomi” telah terpenuhi oleh 2 alat bukti.

Selain itu, barang bukti surat juga meliputi dua lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 246/BT/Tahun 2005 tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah TA 2005 sebesar Rp. 1.022.316.500,- untuk keperluan Biaya Pembinaan keuangan Daerah, konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan, bangunan, tempat kerja, tempat tinggal, tower, dan angkutan darat dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 246/25/2005 tanggal 5 September 2005. Juga dua lembar keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 247/BT Tahun 2005 Tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp. 1.571.759.570,-untuk keperlua biaya operasional, cetak/jilid dan Foto Copy


54

dan lampiran surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/35/2005 tanggal 5 September 2005. Serta Satu lembaran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 274/BT/300-0001 Tahun Anggaran 2005 tanggal 5 September 2005, satu lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran Belanja TA 2005 No. 156/SPP-BT daftar perincian penggunaan anggaran belanja tanggal 5 September 2005, yang ditandatangani, oleh pemegang kas Setda Kab.Mura tersangka 2005 Heriansyah, S.Ip dan diketahui dan ditandatangani oleh Atasan Langsung Pemegang Kas Saksi Mukti Sulaiman, SH.M.Hum Berdasarkan runtutan dakwaan yang diuraikan sebelumnya sebenarnya pembuktian yang dilakukan dalam perkara ini menggunakan beban pembuktian terbalik terbatas/berimbang. Di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa membuktikan ada atau tiadanya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Namun, dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi ini, Jaksa Penuntut Umum lebih banyak mengajukan alat bukti surat, tetapi dalam posisi kasus menyatakan adanya tindakan lisan

yang

diuraikan

terdakwa,

sehingga

membuktikan

terjadinya

unsur

penyalahgunaan wewenang dan unsur menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Jaksa Penuntut Umum mengambil alat bukti surat dan dokumen pengeluaran uang,

tetapi menyatakan ada kesalaham prosedur pemberian uang, yaitu dengan

perintah lisan. Dalam hal ini jelas Jaksa Penuntut Umum menyamakan perintah lisan sebagai bukti tertulis, padahal lisan diuraikan tanpa bukti tertulis. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mengutip pandangan Simmon yang menyatakan, “setiap perbuatan, yang semata-mata karena memenuhi syarat uraian tindak pidana, tanpa adanya dasar pembenaran pidana yang sah, juga merupakan perbuatan melawan hukum.”61 Dalam hal pembuktian pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Mura, kekuatan pembuktian jelas bergantung pada alat bukti surat. Jaksa Penuntut Umum tampaknya mengesampingkan fakta yang diuraikan olehnya bahwa terdakwa 61

Lihat Dakwaan Jaksa.


55

melakukan perintah lisan, sehingga keluarnya uang yang tidak memenuhi prosedur. Pada dasarnya, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mura pada Oktober 2009 menyatakan terdakwa meskipun melakukan perintah secara lisan, tetap bertanggung jawab karena ketentuan asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah. Padahal, tujuan pembuktian dalam hukum pidana adalah memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta dan surat atas mana penilaian tersebut harus didasarkan. Dalam hal ini, hakim harus mengadakan suatu penilaian dan memutuskan atas dasar fakta hukum yang sebenarnya terjadi dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang formal, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan keluarnya uang hanya dilakukan jika terpenuhinya alat bukti materiil. Akan tetapi, adanya pertimbangan hakim yang menyatakan perintah lisan sebagai bentuk formal pengeluaran uang secara nyata bertentangan dengan asas legalitas dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu prinsip yang harus dipatuhi. Sepatutnya, hakim memperhatikan asas universal dalam pengelolaan keuangan di mana uang hanya dapat dikeluarkan jika ada bukti materiil yang cukup dan bukan karena perintah lisan. Padahal, hakim terikat pada ketentuan hukum pidana formal dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana, khususnya berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004. Dengan demikian, dalam kasus ini alat bukti surat tidak memenuhi pemenuhannya disebabkan terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum melakukan perintah lisan. Adanya perintah lisan tentu tidak memiliki korelasi dengan alat bukti surat, tetapi justru dengan keterangan saksi yang ternyata dalam persidangan mencabut semua pernyataan dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan mengetahui adanya pernyataan dan ucapan tersebut. Dari segi UU Nomor 1 Tahun 2004, pernyataan lisan


56

tidak dapat menjadi dasar pengeluaran uang, sehingga jika tetap dikeluarkan pejabat yang melakukan penandatangan itulah yang patut dikenakan tuntutan hukum. 4.3 Metode Pembuktian yang dapat menunjukkan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Metode yang layak dalam menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dengan metode pembuktian terbalik terbatas/berimbang sebagai perpaduan antara beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik murni. Dalam kasus ini kedua belah pihak, pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum, masing-masing memiliki kewajiban untuk membuktikan atau beban pembuktian dibebankan kedua pihak. Penjelasan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kasus ini terdakwa mempertanyakan alat bukti surat yang membuktikan dalil, “terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,” dengan perintah lisan. Sementara, penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya adanya perintah lisan, kecuali dengan pernyataan adanya tulisan disposisi Sekda di mana kebijakan tersebut diambil karena adanya “perintah lisan Bupati.” Sifat pembuktian yang terbatas dan berimbang pada kasus ini justru cenderung tidak mampu membuat penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya mengenai adanya perintah lisan karena semua UU Nomor 1 Tahun 2004 tidak mengenal adanya perintah lisan untuk mengeluarkan uang. Selain itu, keterangan saksi tidak ada yang mendengar dan menyaksikan terdakwa menyampaikan perintah lisan.


57

Ketiadaan alat bukti surat yang berisi tandatangan terdakwa sebagai Bupati untuk mengeluarkan uang dinilai bertentangan secara formal dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan pengeluaran uang membutuhkan bukti materiil yang cukup, dan tidak ada pengeluaran uang melalui perintah lisan. Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2004 juga menyatakan hanya pejabat yang menandatangani dokumen pengeluaran uang yang harus bertanggung jawab atas keluarnya uang tersebut jika tidak terpenuhi bukti materiil yang cukup. Menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004, pembuktian yang bersifat materiil dalam

pengeluaran

uang

adalah

prosedur

terpenting

dalam

proses

perbendaharaannegara/daerah, sehingga dapat dikatakan sebagai titik sentral dari kasus ini adanya bukti materiil, dan bukan perintah lisan untuk dapat mengeluarkan uang sehingga terjadi penyimpangan. Pembuktian ada tidaknya bukti materiil tampaknya tidak terpenuhi karena jaksa penuntut umum menekankan pada kebenaran isi dakwaan yang menyatakan terdakwa melakukan perintah lisan, tetapi dengan dokumen yang berbeda dari peristiwa hukum yang ditetapkan.


BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan a.

Kekuatan hukum Alat Bukti dokumen surat atas Penyalahgunaan Wewenang dan Penyimpangan Kebijakan Pengelolaan Daerah menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah sangat penting untuk merumuskan adanya unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan dan perekonomian negara, dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Mura, Jaksa Penuntut Umum mengambil alat bukti surat dan dokumen pengeluaran uang, tetapi menyatakan ada kesalaham prosedur pemberian uang, yaitu dengan perintah lisan. Dalam hal ini jelas Jaksa Penuntut Umum menyamakan perintah lisan sebagai bukti tertulis, padahal lisan diuraikan tanpa bukti tertulis. Bahkan adanya bukti surat menjadi penting sebagai bukti materiil yang cukup untuk mengeluarkan uang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Akan tetapi, adanya pertimbangan hakim yang menyatakan perintah lisan sebagai bentuk formal pengeluaran uang juga secara nyata justru bertentangan dengan asas legalitas dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu prinsip yang harus dipatuhi karena UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan kekuatan alat bukti surat atau dokumen sangat penting dan utama. Sepatutnya, hakim memperhatikan asas universal dalam pengelolaan keuangan di mana uang hanya dapat dikeluarkan jika ada bukti materiil yang cukup dan bukan karena perintah lisan. Padahal, hakim terikat pada ketentuan hukum pidana formal dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana, khususnya berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004.

b.

Metode pembuktian untuk menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan

daerah

adalah

dengan

metode

metode

pembuktian

terbalik



59

terbatas/berimbang sebagai perpaduan antara beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik murni. Dalam kasus ini kedua belah pihak, pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum, masing-masing memiliki kewajiban untuk membuktikan atau beban pembuktian dibebankan kedua pihak. Dalam kasus Bupati Mura yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan, terdakwa mempertanyakan alat bukti surat yang membuktikan dalil, “terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,” dengan perintah lisan. Sementara, penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya adanya perintah lisan, kecuali dengan pernyataan adanya tulisan disposisi Sekda di mana kebijakan tersebut diambil karena adanya “perintah lisan Bupati.” Sifat pembuktian yang terbatas dan berimbang pada kasus ini justru cenderung tidak mampu membuat penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya mengenai adanya perintah lisan karena semua UU Nomor 1 Tahun 2004 tidak mengenal adanya perintah lisan untuk mengeluarkan uang. Selain itu, keterangan saksi tidak ada yang mendengar dan menyaksikan terdakwa menyampaikan perintah lisan.

5.2 Saran a.

Hakim sebaiknya memiliki pengetahuan dalam merumuskan unsur merugikan keuangan negara dengan memahami esensi dasar proses pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara komprehensif.

b.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, pemahaman jaksa penuntut umum dan hakim mengenai paket Undang-undang keuangan negara menjadi penting, sehingga terdapat fakta hukum keuangan yang dapat dijadikan landasan pertimbangan dan penuntutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Tulis Ilmiah Atmadja, Arifin P. Soeria. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Tinjauan Yuridis. Jakarta: Gramedia, 1988. Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Bemmelen, J.M. van. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Jakarta: Binacipta, 1984. Chazawi, Adami. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Cet. 1. Malang: Bayumedia Publishing, 2003. Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya Bhakti , 2006. Gandi. “Pengawasan dalam Pelaksanaan.” Prisma 3 (Maret 1986): 48-54. Hamzah, A. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi revisi. Jakarta: Arikha Media, 2006. Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. Jakarta: Pustaka Kartini, 1985. Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. “Teknis Penulisan Karya Ilmiah.” (Pra-cetak, 2000). Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: UGM, 1979. Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Cet. 12. Bandung: Sumur Bandung, 1985. Prodjohamidjojo, Martiman. Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Praktek. Cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

dan

Salam, Moch. Faisal. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2001.



61

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Cet. 1. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003. Simatupang, Dian Puji N. “Beberapa Kewenangan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” Makalah yang disampaikan dalam Rapat Kerja Kepala Daerah se-Sumatera di Palembang, 23 Oktober 2007. _________. “Beberapa Aspek Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.” Paper dalam Diskusi dengan DPRD Jawa Timur, 22 Agustus 2008. _________. “Identifikasi Pemeriksaan dikaitkan dengan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia.” Bahan Perkuliahan Hukum Keuangan Publik pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maret 2008. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1989. Soetrisno. Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1982. Tim YLBHI Surabaya. Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Korupsi dalam Diskusi. Surabaya: LBH Surabaya dan PT Bina Ilmu Surabaya, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 tahun 1981. LN No. 76 tahun 1981. ________. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. ________. Undang-undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17 tahun 2003. LN No. 42 Tahun 2003, TLN No. 2314. ________. Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 1 Tahun 2004. LN No. 34 tahun 2004. LN No. 2 Tahun 2004, TLN No. 2431.



SKRIPSI AGUS MURSANDI SARWONO UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTISI HUKUM DEPOK

Recommend Documents