ARTIKEL PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
M. I C H W A N 0910012111195
Program Kekhususan Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2013 1
2
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG M. Ichwan1, Elyana Novira 1, Yofiza Media1 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E_mail:
[email protected]
Abstract Consumers and industry are related each other. The industry need consumers to use the product, side that the consumers need businessmen for completion of item and / or services needed, but the relationship not always benefits both sides. The problem are, how does the form of implementation of the disputes resolution between consumers and businessmen by Padang’s BPSK, how form of businessmen responsibility that given based on what consumers got, and constraints are faced by Padang’s BPSK in resolving disputes between consumers and businessmen. Writers use the juridical sociological research method based on primary and secondary data. Data collecting technique are base on interview and study of documents. The result showed that BPSK resolute the consumers dispute by conciliation, mediation or arbitration, based on choice and agreement of the parties concerned. The responsibility got by an obligation. Tell about the bussines man responsibility, it centainly should tell about there whether that suffered by the consumer as a result of the use of and utilization by the consumer on items and / or services produced by entrepreneurs. The obstacles faced by BPSK like constraint human resources, institutional constraints and lack of facilities and infrastructure in BPSK.
Keywords: Resolution, Dispute, Tools, Health
informatika telah memperluas ruang gerak
Pendahuluan Pembangunan
dan
perkembangan
arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi
bidang
batas-batas wilayah suatu negara, sehingga
perindustrian dan perdagangan nasional telah
barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi
menghasilkan
barang
baik produksi luar negeri maupun produksi
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di
dalam negeri. Kondisi yang demikian pada
samping itu terdapat dalam penjelasan atas
satu pihak mempunyai manfaat, yaitu bagi
Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang
konsumen karena kebutuhan konsumen akan
Perlindungan Konsumen (UUPK) bagian I.
barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat
Umum
terpenuhi
perekonomian
khususnya
berbagai
menyebutkan,
di
variasi
globalisasi
dan
perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan
teknologi
telekomunikasi
kebebasan
serta untuk
semakin memilih
terbuka
lebar
aneka
jenis
dan 1
kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan
lemah
keinginan dan kemampuan konsumen.
konsumen dapat diwujudkan dinegara kita?
Diantara konsumen dengan pelaku
terpuruk.
Akankah
perlindungan
Jawabannya tergantung kepada pelaku usaha,
usaha mempunyai hubungan yang saling
pemeritah
dan
masyarakat
sebagai
ketergantungan, dimana pelaku usaha yang
konsumen. Hukum perlindungan konsumen
menghasilkan
barang
membutuhkan
konsumen
dan/atau
jasa
belum mampu menghilangkan ketidakadilan
agar
hasil
pasar tanpa dibarengi dengan perbaikan
produksinya dapat dimanfaatkan,
begitu
terhadap mekanisme pasar itu sendiri. Oleh
sebaliknya konsumen membutuhkan pelaku
karena itu pembahasan mengenai penegakan
usaha agar kebutuhan akan barang dan/atau
hukum penyelesaian sengketa konsumen
jasa dapat terpenuhi. Hubungan tersebut
hanya merupakan sebahagian kecil dari
tidak selalu menguntungkan. kedua belah
upaya penegakan hukum di Indonesia.
pihak, tidak jarang hubungan yang saling
Sebagai salah satu bentuk tindakan
ketergantungan antara pelaku usaha dengan
kongrit dari pemerintah Indonesia dalam
konsumen tersebut menimbulkan kerugaian
upaya memberikan perlindungan terhadap
bagi salah satu pihak. Pelaku usaha dapat
konsumen adalah dengan dikeluarkannya
mengalami
konsumen
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
melaksanakan perjanjian tidak sesuai dengan
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
yang disepakati, tetapi konsumen juga sering
pada tanggal 20 April 1999. Dalam UUPK
dirugikan oleh para pelaku usaha ketika
ini salah satunya diatur hak dan kewajiban
kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau
pelaku usaha maupun konsumen, perbuatan
jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang
yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan
disepakati, ditambah lagi dengan adanya
mengenai pencantuman klausula baku serta
sebahagian konsumen di Indonesia memiliki
penyelesaian sengketa antara konsumen dan
tingkat pendidikan yang rendah yang tidak
pelaku usaha.
kerugian
apabila
hak-haknya
Dalam UUPK untuk menyelesaikan
sebagai konsumen, sehingga dengan keadaan
sengketa yang terjadi antara konsumen
yang
dengan pelaku usaha dibentuk suatu badan
paham
sepenuhnya
seperti
dengan
ini
ketika
terjadinya
persengketaan antara pelaku usaha dengan
penyelesaian
konsumen, tidak jarang konsumen yang
peradilan yang dinamakan dengan Badan
menjadi korban.
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kekuatan
pasar
yang
dirancang
di
luar
badan
Penyelesaian sengketa melalui BPSK ini
sedemikian rupa oleh pelaku usaha selama
berdasarkan
ini membuat kedudukan konsumen semakin
sederhana.
sengketa
prinsip
cepat,
murah,
dan 2
Menurut Pasal 2 UUPK, salah satu tugas
Kabupaten Bandung. Semenjak keluarnya
adalah
keputusan tersebut maka sengketa konsumen
melaksanakan penanganan dan penyelesaian
yang terjadi di Kota Padang tidak perlu lagi
sengketa konsumen dengan cara konsiliasi,
diselesaikan melalui Pengadilan tetapi dapat
mediasi dan arbitrase. Menurut Pasal 4 ayat
dilaksanakan melalui BPSK Kota Padang.
dan
wewenang
dari
BPSK
(1) Keputusan Mentri Perindustrian dan
Salah satu sengketa konsumen yang
Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001 tentang
telah diselesaikan oleh BPSK Kota Padang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
adalah sengketa antara Rohani dengan PT.
Penyelesaian Sengketa Konsumen dijelaskan
Cipta Harmoni Mandiri. Kasus ini berawal
bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen
pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2012,
oleh
cara
pada waktu itu datanglah 4 orang petugas
konsiliasi, mediasi dan arbitrase sebagaimana
dari PT. Cipta Harmoni Mandiri kerumah
dimaksud Pasal 3 huruf a, dilakukan atas
Rohani dengan menawarkan alat terapi
dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak
kesehatan yang berbentuk ikat pinggang,
yang bersangkutan”. Selanjutnya Pasal 4 ayat
petugas itu mangatakan bahwa ikat pinggang
(2)
ini adalah ikat pinggang kesehatan yang
BPSK
dilaksanakan
menyatakan
sengketa
bahwa
konsumen
dengan
“Penyelesaian
sebagaimana
yang
dapat
mengobati
berbagai
penyakit,
dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan
kemudian petugas itu lansung menawarkan
proses penyelesaian sengketa berjenjang”,
kepada Rohani, petugas itu mengatakan
maka dapat disimpulkan bahwa, pelaku
bahwa harga sebenarnya alat ini adalah Rp.
usaha dan konsumen hanya dapat memilih
1.200.000,- tetapi karena saat ini ada promosi
salah satu cara diantara 3 (tiga) cara di atas.
maka harganya cuma Rp. 300.000,- saja,
Jika proses penyelesaian melalui cara yang
karena alat tersebut terasa murah oleh
dipilih gagal atau salah stu pihak merasa
Rohani, maka Rohani membelinya, semenjak
tidak puas, maka para pihak tidak dapat lagi
Rohani membeli alat kesehatan ke PT.
menggunakan cara lain dan pihak yang
Mandiri Cipta Harmoni yang tujuan mulanya
merasa
mengajukan
untuk pencegahan terhadap penyakit, namun
permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri.
sejalan dengan pemakaian alat kesehatan
tidak
puas
dapat
dibentuk
tersebut, bukannya kesehatan yang didapat
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18
tetapi malah membuat Rohani menjadi sakit
Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan
pada badannya, khususnya pada pinggang
Penyelesaian
dan perutnya yang meninggalkan bintik-
Di
Kota
Pemerintah Tangerang,
Padang
Sengketa Kota
BPSK
Konsumen
Padang,
Kabupaten
pada
Kabupaten
Indramayu,
bintik merah.
dan 3
kesehatan,
promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat
menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No
kesehatan harus memenuhi standar mutu
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan
pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
Peraturan Pemerintah.
Berbicara
megenai
yang
Berdasarkan uraian latar belakang di
memungkinkan setiap orang untuk hidup
atas, maka permasalahan yang diangkat
produktif
dalam penulisan ini adalah:
mental,
spritual
secara
maupun
sosial
sosial
dan
ekonomis,
kesehatan merupakan salah satu hak dasar
1. Bagaimanakah
bentuk
pelaksanaan
manusia di Indonesia yang diakui dalam
penyelesaian sengketa antara konsumen
konstitusi UUD 1945. Sebagai perwujudan
dengan
dari perlindungan hak dasar tersebut, Negara
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
Padang?
layanan kesehatan yang layak termasuk
pelaku
usaha
2. Bagaimanakah
Tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
Badan
bentuk
pertanggungjawaban
ketersediaan obat.
oleh
yang
diberikan
pelaku usaha terhadap apa yang dialami konsumennya? 3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi
tentang Kesehatan. Pada Pasal 36 disebutkan
oleh
bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan,
Konsumen
pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan
menyelesaikan sengketa antara konsumen
kesehatan
dengan pelaku usaha?
terutama
obat
esensial.
Badan
Penyelesaian Kota
Padang
Sengketa dalam
ini
Berdasarkan batasan masalah yang
dilakukan melalui kegiatan pengadaan alat
akan dikaji oleh peneliti maka dapat ditarik
kesehatan dan obat-obatan, dan juga dalam
tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh
Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan,
peneliti sebagai berikut:
bahwa
Ketersediaan
perbekalan
ketersediaan
kesehatan
kesehatan
dan
alat
1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan
berkhasiat
atau
penyelesaian sengketa antara konsumen
farmasi
harus aman,
bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan
dengan
setiap orang yang tidak memiliki keahlian
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
dan
Padang.
kewenangan
menyimpan,
dilarang
mengolah,
mengadakan,
mempromosikan,
pelaku
2. Untuk
usaha
oleh
mengetahui
bentuk
dan mengedarkan obat dan bahan yang
pertanggungjawaban
berkhasiat
pelaku usaha terhadap apa yang dialami
pengadaan,
obat.
Ketentuan
penyimpanan,
mengenai pengolahan,
yang
Badan
diberikan
konsumennya. 4
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang
1. Wawancara
Penyelesaian
Wawancara adalah proses memperoleh
Sengketa Konsumen Kota Padang dalam
keterangan untuk menjawab permasalahan
menyelesaikan sengketa antara konsumen
penelitian dengan cara tanya jawab dengan
dengan pelaku usaha.
bertatap
dihadapi
oleh
Badan
muka
pewawancara
Metodologi Dalam
penelitian
ini
peneliti
antara dengan
peneliti
atau
responden
dan
informan dengan menggunakan alat yang di
melakukan penelitian dengan mengunakan
namakan
jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu
wawancara) yang bersifat terbuka.
penelitian
yang
lebih
mengutamakan
penelitian lapangan untuk mendapatkan data
interview
guide
(paduan
2. Studi Dokumen Studi
dokumen
adalah
teknik
primer. Di samping itu juga dilakukan
pengumpulan data dengan cara mempelajari
penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan
bahan kepustakaan atau literatur-literatur
untuk mendapatkan data sekunder.
yang ada terdiri dari peraturan-peraturan
Dalam
penelitian
ini
penulis
menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:
primer
buku-buku
literatur
serta hasil penelitian yang berkaitaan dengan masalah yang akan diteliti.
1. Data Primer Data
perundang-undangan,
adalah
data
yang
Analisa
data
dilakukan
secara
diperoleh langsung dari sumber pertama
kualitatif yaitu dari data yang diperoleh
yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan
kemudian disusun secara sistimatis dan
melakukan wawancara dengan informan dan
dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah
responden,
yang dibahas.
dimana
informannya
adalah
Ketua BPSK Kota Padang yaitu Bapak
Analisa data kualitatif adalah suatu
Nurmatias, dan sebagai respondennya adalah
cara penelitian yang menghasilkan data
Majelis Hakim sebagai mediator.
diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan
2.
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang
oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga prilaku yang nyata, diteliti dan
diperoleh dari sumber data penunjang, yaitu
dipelajari secara utuh. Pengertian analisis,
dengan mempelajari dan mengolah bahan
dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
atau data yang ada/bahan kepustakaan.
penafsiran secara logis, dan sistematis.
Ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:
Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan mengambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang
5
diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan
yaitu hanya membawa barang bukti atau
yang merupakan jawaban atas permasalahan
bukti pembelian atau pembayaran, dan kartu
yang diangkat dalam penelitian ini.
identitas
(KTP).
Formulir
pengaduan
disediakan di sekretariat BPSK. Pihak BPSK
Hasil dan Pembahasan Berdasarkan hasil wawancara dengan
lalu akan melakukan pemanggilan pada
bapak Nurmatias S.H (Kepala Sekretariat
pihak-pihak
BPSK) Kota Padang pada tanggal 21
dipertemukan
dalam
Agustus 2013 menjelaskan, dasar hukum
Prasidang
bisa
dalam
penyelesaian
selanjutnya apakah konsumen dan pelaku
melalui
BPSK
sengketa
yaitu,
konsumen
SK
Menteri
yang
itu
bersengketa
guna
Prasidang, ditentukan
dari
langkah
usaha masih bisa didamaikan atau harus
Perindustrian dan Perdagangan RI No.
menempuh
350/MPP/Kep/12/2000 (Pasal 4) tentang
yang telah ditetapkan diatas tadi antara lain:
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
1. Konsiliasi
Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara Konsiliasi atau
langkah-langkah
penyelesaian
Dalam suatu konsiliasi, BPSK melalui suatu
majelis
yang
berperan
dasar pilihan dan persetujuan para pihak
mencapai kesepakatan tentang bentuk dan
yang bersangkutan, dan bukan merupakan
besarnya jumlah ganti rugi.
penyelesaian
pendamping
hanya
Mediasi atau Arbitrase, yang dilakukan atas
proses
sebagai
dibentuknya
Majelis yang dibentuk
untuk
oleh BPSK
sengketa
secara
penyelesaian
kasus
bertindak secara pasif sebagai konsiliator dan
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha
meyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian
ada tiga yaitu konsiliasi, mediasi atau
kepada para pihak yang bersengketa, baik
arbitrase.
mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
berjenjang.
Metode
Bapak Numatias S.H juga menjelaskan,
Penyelesaian sengketa konsumen secara
Prosedurnya cukup sederhana, konsumen
konsiliasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh
yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa
satu)
langsung datang ke BPSK dengan membawa
hari kerja terhitung sejak gugatan
diterima oleh majelis. Dalam hal tercapai
permohonan penyelesaian sengketa, mengisi
suatu kesepakatan maka kesepakatan tersebut
form pengaduan dan juga berkas-berkas atau
dituangkan dalam bentuk perjanjian yang
dokumen yang mendukung pengaduannya,
ditandatangani
pihak-pihak yang berperkara di BPSK tidak
dikuatkan dengan putusan majelis. Putusan
dikenai biaya perkara alias gratis, prosedur pengaduan konsumen pun cukup mudah,
oleh
para
pihak
yang
majelis bersifat final dan mengikat. 2. Mediasi 6
Dalam suatu mediasi, BPSK melalui
arbitrase dapat diajukan baik oleh pelaku
majelis yang dibentuknya hanya berperan
usaha dan/ atau konsumen kepada Pengadian
secara
Negeri
aktif
membantu
tercapainya
ditempat
kedudukan
hukum
kesepakatan tentang bentuk dan besarnya
konsumen sebagai penggugat. Keberatan
jumlah ganti rugi.
hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu
Majelis
yang
dibentuk
oleh
BPSK
14 (empat belas) hari terhitung sejak para
bertindak secara aktif sebagai mediator dan
pihak
menyerahkan
arbiter.
sepenuhnya
proses
penyelesaian sengketa kepada para pihak
menerima
pemberitahuan
putusan
Berdasarkan hasil wawancara dengan
yang bersengketa, baik mengenai bentuk
bapak
maupun jumlah ganti rugi. Penyelesaian
Majelis sengketa konsumen antara Rohani
konsumen
selambat-
melawan PT. Mandiri Cipta Harmoni) pada
lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja
tanggal 22 Agustus 2013, pada kasus yang
terhitung sejak gugatan diterima oleh majelis.
telah diselesaikan oleh BPSK Kota Padang
Dalam hal tercapainya suatu kesepakatan
dengan
tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian
15/P3K/BPSK/M/II/2012
yang dikuatkan dengan putusan majelis,
Februari 2012. Majelis BPSK Kota Padang
Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
memeriksa dan mengadili serta memutus
3. Arbitrase
dalam perkara antara, Rohani yang bertempat
secara
mediasi
Penyelesaian sengketa konsumen dengan
Desemberius,
S.E,
Nomor
M.M
(Ketua
Putusan
No.
Tanggal
16
tinggal di Jalan Banuaran No.2, RT 006/RW
cara abritase, para pihak yang bersengketa
002,
menyerahkan
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,
sepenuhnya
penyelesaian
Kelurahan
Banuaran
selanjutnya
oleh para pihak dari anggota BPSK yang
melawan PT. Mandiri Cipta Harmoni, yang
berasal
dan
dalam hal ini diwakili oleh Kadek Dwi
konsumen sebagai anggota majelis dan para
Indrayani (sebagai pimpinan) beralam di
arbiter tersebut memilih arbiter ketiga dari
Pasar Baru (sebelah Bank BRI) Kecamatan
unsur pemerintah sebagai ketua majelis.
Pauh depan Bidan Ani, Padang, selanjutnya
unsur
pelaku
usaha
Penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase selambat-lambatnya 21 hari kerja
sebagai
XX,
sengketa kepada arbiter. Dua orang arbiter
dari
disebut
Nan
penggugat,
sebagai tergugat. Tentang duduk perkaranya, menimbang,
terhitung sejak gugatan diterima oleh majelis.
bahwa
Putusan majelis bersifat final dan mengikat,
terhadap tergugat melalui surat gugatannya
dan terhadap putusan arbitrase dapat diajukan
tertanggal 30 Januari 2012 yang didaftarkan
keberatan.
pada Sekretariat BPSK Kota Padang Tanggal
Keberatan
terhadap
putusan
penggugat
mengajukan
gugatan
7
30 Januari 2012, Nomor: 15/P3K/2012 yang
selanjutnya penggugat langsung menelpon
pada pokoknya penggugat sebagai konsumen
tergugat dan petugas tergugat tersebut
menyatakan sebagai berikut:
tidak
1. Bahwa penggugat Hari Rabu, Tanggal 18
kejadian yang di alami penggugat;
tanggung
jawab
atas
Januari 2012 didatangi oleh 4(empat)
5. Bahwa penggugat telah beberapa kali
orang petugas dari PT. Mandiri Cipta
menelepon kepada tergugat dan lalu
Harmoni di rumah penggugat, bahwa
mengancam tergugat dan pada hari ke
petugas
dalam
empatnya tergugat datang dengan gaya
ikat
penuh lembut akan mengganti barang
dari
tergugat
mempromosikan
dan
menjual
pinggang yang dapat mengobat macam-
tersebut
macam penyakit;
digantinya sebesar Rp.200.000,- (Dua
2. Bahwa
petugas
mempraktekkan pinggang
tergugat cara
tersebut,
tersebut
pemakaian petugas
ikat
tergugat
dan
barang
tersebut
akan
ratus ribu rupiah) dan ikat pinggang tersebut akan di serahkan kepada tergugat dan
tergugat
akan
membayar
mengatakan ikat pinggang tersebut bagus
kekurangannya Rp.100.000 (seratus ribu
untuk kesehatandan harganya sebesar Rp.
rupiah) dan juga akan mengganti biaya
1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu
pengobatan perut penggugat;
Rupiah), karena saat ini ada promosi maka
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana
harga barang ini ditawarkan seharga Rp.
dikemukakan penggugat, penggugat disini
300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
memohon dengan hormat agar majelis BPSK
3. Bahwa
penggugat
menawarkan
ikat
Kota
Padang
mengabulkan
gugatan
pinggang tersebut dengan harga Rp.
pengguagat dengan amar putusan sebagai
300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan
berikut:
penggugat setuju dengan harga tersebut,
1. Bahwa tergugat harus mengganti atau
dianggap murah, penggugat membeli ikat
mengembaliakan uang penggugat secara
pinggang tersebut dengan harga Rp.
utuh 2. Bahwa tergugat harus menyembuhkan
300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); 4. Bahwa penggugat, setelah membeli ikat pinggang tersebut langsung memakainya
penyakit yang diderita penggugat akibat pemakaian ikat pinggang tersebut
dan setelah 2 (jam) memakai ikat pinggat
3. Bahwa tergugat memberi kompensasi
tersebut, penggugat merasakan tidak enak
sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah)
memakainya seperti ada keganjilan pada
akibat penderitaan karena memakai ikat
perutnya dan sehari sesudah itu perut
pinggang tersebut
penggugat
merasa
mulai
mengelepuh
dan 8
Menimbang, bahwa pada hari sidang telah ditetapkan
Tanggal
7
Februari
2012,
penggugat hadir dan tergugat tidak hadir,
2. Bahwa penggugat telah mengembalikan ikat pinggang yang dibelinya tersebut kepada tergugat
pada sidang tersebut majelis menyarankan
3. Bahwa dengan terjadinya perdamaian dan
kepada penggugat untuk mencari tergugat
pengembalian uang dari tergugat dan
dan
supaya
pengembalian barang yang dibeli oleh
penggugat tidak dirugikan dalam masalah ini
penggugat ke tergugat, maka gugatan atau
dan sidang akan dilanjutkan pada Tanggal 14
tuntutan penggugat selebihnya dalam
Februari 2012;
perkara ini batal dan atau batal demi
menyelesaikan
perkara
ini
Menimbang, bahwa sidang pada Tanggal 14 Februari 2012 penggugat dan tergugat hadir, majelis dapat memberi arahan dan
hukum. Adapun tentang hukumnya adalah sebagai berikut;
masukan bahwa beracara di BPSK pada
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
prinsipnya dapat menciptakan perdamaian,
penggugat sebagaimana dimaksud di atas;
maka hak-hak dari konsumendan pelaku
Menimbang,
usaha dapat terwujud sebagaimana mestinya
persetujuan perdamaian antara penggugat
atau
sama
dan tergugat seperti yang diuraikan di
menang dan atau tidak ada perasaan dari para
atas, maka majelis harus memberikan
pihak merasa dikalahkan);
keptusan dalam perkara ini;
Win-win
Solution
(menang
Menimbang, bahwa majelis telah dapat Memediator
bahwa
penyelesaian
dalam
Menimbang,
Menimbang, bahwa dalam acara mediasi
telah
mengingat
adanya
dan
memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun
perkara quo dengan cara Mediasi;
bahwa
1999
Konsumen
tentang
dan
Perlindungan
keputusan
Mentri
para pihak telah dapat menetapkan poin-poin
Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
perdamaian yang dapat disepakati oleh para
350/MPP/Kep/12/2001.
pihak penggugat dan tergugat;
Memutuskan
Menimbang,
bahwa
poin-poin
hasil
perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan dan mensyahkan persetujuan perdamaian point 1 s/d 3 tersebut di atas;
1. Bahwa tergugat bersedia mengembalikan
2. Mewajibkan kepada pihak penggugat dan
uang penggugat sebesar Rp. 300.000,-
tergugat, menerima dan melaksanakan
(tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan
persetujuan perdamaian dimaksud;
jumlah
uang
penggugat;
yang
dibayarkan
oleh
3. Menolak tuntutan penggugat selebihnya; 4. Mewajibkan
kepada
tergugat
untuk
membyarkan biaya perkara yang sampai
9
saat ini di taksir sebesar Rp.-0-
(nihil
menyalahkan orang lain, dari pada mau
rupiah)
menerima tanggung jawab dan dengan gagah
Demikian diputuskan dalam musyawarah
berani menghadapi tantangan apapun di
Sengketa
depannya. Suatu hal yang nyata, bahwa
Konsumen (BPSK) Kota Padang pada hari
mengelak dari suatu tanggung jawab bagi
Kamis, Tanggal 16 Februari 2012 oleh
sebagian orang merupakan hal yang wajar
Desemberius, S.E, M.M sebagai Ketua
karena dengan sikap yang tidak bertanggung
Majelis, Zulnadi, S.H dan H. Zamri Malik,
jawab tersebut mereka mendapatkan suatu
S.H sebagai Anggota Majelis, Putusan yang
keuntungan.
majelis
Badan
Penyelesaian
mana diucapkan pada hari itu juga dalam
Di dalam buku ke
persidangan oleh Desemberius, S.E, M.M
mengatur
sebagai Ketua Majelis, Zulnadi, S.H dan H.
dalam suatu perikatan baik yang lahir karena
Zamri Malik, S.H sebagai Anggota Majelis
Undang-undang maupun perjanjian. Berikut
serta dibantu oleh Yul Utama S.H sebagai
adalah bunyi pasal- pasal tersebut:
Panitera dan juga dihadiri oleh para pihak
Pasal
tentang
III KUH Perdata
1365
pertanggung
KUH
Perdata
jawaban
:
“Tiap
Penggugat dan Tergugat. Dari putusan diatas
perbuatan melanggar hukum yang membawa
dapat dilihat, dimana para pihak yaitu
kerugian pada orang lain, mewajibkan orang
Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk
yang karena salahnya menerbitkan kerugian
memilih
itu, mengganti kerugian tersebut.”
cara
penyelesaian
secara
Pasal 1366 KUH Perdata : “Setiap orang
perdamaian atau dengan mediasi. Menurut
hukum,
pertanggungjawaban dasar,
yaitu
hal
tuntutan
bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian
mempunyai
yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi
menyebabkan
juga untuk kerugian yang disebabkan karena
setiap harus yang
timbulnya hak hukum seseorang untuk
kelalaian atau kurang hati-hatinya”
menuntut orang lain sekaligus berupa hal
Pasal 1367 KUH Perdata : “Seseorang
yang melahirkan kewajiban hukum orang
tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian
lain
yang
itu
untuk
memberi
atau
makna
karena
perbuatannya
sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang
pertanggungjawabannya. Pengertian
disebabkan
dari
istilah
disebabkan karena perbuatan orang-orang
tanggung jawab adalah siap menerima
yang
menjadi
tanggungannya
atau
kewajiban ataupun tugas, sebagian orang,
disebabkan oleh barang-barang yang berada
karena tidak bisa memahami arti dari sebuah
di bawah pengawasannya”
tanggung jawab, sudah terlalu banyak orang
Mengacu pada isi dari Pasal 1365, Pasal
untuk menghindari tanggung jawab dengan
1366, dan Pasal 1367 KUH Perdata di atas,
10
penulis menyimpulkan bahwa seseorang
Harmoni sebagai pelaku usaha besedia
wajib bertanggung jawab untuk memberikan
bertanggung jawab atas apa yang dialami
ganti rugi tidak hanya disebabkan oleh
Rohani sebagai konsumennya, disini PT.
perbuatannya sendiri, akan tetapi juga karena
Mandiri Cipta Harmoni sebagai pelaku usaha
barang-barang
bersedia
mengembalikan
sebagai
konsumennya
pengawasannya
yang
berada
dan
di
bawah
disebabkan
oleh
uang
Rohani
sebanyak
Rp.
menjadi
300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sesuai
tanggungannya, contohnya tanggung jawab
yang diminta Rohani sebagai konsumennya
PT. Mandiri Cipta Harmoni selaku pelaku
dan
usaha
kesehatan yang berupa ikat pinggang tersebut
perbuatan
orang-orang
terhadap
yang
Rohani
sebagai
Rohani
telah
mengembalikan
alat
ke PT. Mandiri Cipta Harmoni.
konsumennya. Selain KUH Perdata, tanggung jawab
Dari hasil wawancara dengan bapak
pelaku usaha secara jelas diatur dalam Bab
Nurmatias S.H yang penulis lakukan di
IV Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang
lapangan, dapat diketahui ada beberapa
No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan
Konsumen, berdasarkan ketentuan Pasal 19
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
dalam ayat (1) terlihat bahwa tanggung
Kota Padang dalam menyelesaiakan sengketa
jawab untuk memberikan ganti rugi ini
konsumen yaitu sebagai berikut:
berlaku mutlak, tanpa memperdulikan atau
1. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)
mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur
pada
kesalahan dari pelaku usaha.
merupakan salah satu faktor pendukung
Berdasarkan
hasil wawancara penulis
dengan ibuk Yul Utama S.H
(Panitera
BPSK,
karena
SDM
adalah
terhadap optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen,
karena
sebaik
sengketa konsumen antara rohani melawan
apapun suatu konsep pembentukan badan
PT. Mandiri Cipta Harmoni) pada tanggal 23
atau lembaga tetapi tidak didukung oleh
Agustus
berdasrkan
sumber daya manusia yang mempunyai
analisis terhadap kasus yang diputuskan
kompetensi yang baik pula maka suatu
melalui proses mediasi di BPSK Kota
badan atau lembaga itu pun akan jauh dari
Padang
No.
keinginan atau cita-cita, seperti diBPSK
16
Kota Padang, SDMnya masih terbatas,
Februari 2012 perkara antara, Rohani sebagai
karena anggota Majelis memiliki latar
konsumen dari PT. Mandiri Cipta Harmoni,
belakang disiplin ilmu yang berbeda, tidak
melawan PT. Mandiri Cipta Harmoni, dalam
semua anggota Majelis yang mempunyai
putusan mediasi ini PT. Mandiri Cipta
latar
2013
mengatakan,
Putusan
15/P3K/BPSK/M/II/2012
Tanggal
belakang
Sarjana
Hukum, 11
menyebabkan
kurangnya
pemahaman
Majelis terhadap peraturan perundangan yang adadan susahnya mengatur jadwal
menhadirkan saksi atau pelaku usaha bahkan dalam pelaksanaan eksekusi. 5. Masih banyak masyarakat Kota Padang
Majelis
yang belum mengetahui bahwa dikota
terdiri dari beberapa unsur dan banyak
Padang sudah dibentuk badan khusus
anggota
selain
persidangan,
karena
Majelis
anggota
yang
mempunyai
Pengadilan
yang
dapat
menyelesaikan sengketa antara pelaku
pekerjaan lain di luar BPSK. 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana
usaha dengan konsumen, yaitu Badan
pada BPSK Kota Padang, salah satunya
Penyelesaian Sengketa Konumen Kota
adalah ruang sidang yang cukup memadai
Padang.
sehingga mengurangi kenyamanan dan
6. Ketidaktelitian
masyarakat
dalam
ketentraman dalam persidangan dan di
melakukan berbagain transaksi barang
dalam ruangan sekretariat seharusnya
dan/atau
setiap meja dilengkapi dengan komputer
sehingga
agar memudahkan dalam bekerja, namun
paham bahkan tidak mengetahui bahwa
dilapangan terlihat hanya satu komputer
secara
saja.
mencantumkan klausula baku yang dibuat
3. BPSK sering kali mengalami kesulitan
jasa dengan pelaku usaha, seringkali
sepihak
masyarakat
pelaku
tidak
usaha
telah
dan dirumuskan sendiri oleh pelaku usaha,
dalam proses pelaksanaan upaya paksa,
dengan
baik itu dalam upaya menghadirkan
seringkali apabila kemudian hari terjadi
pelaku usaha untuk memenuhi panggilan
sengketa antara konsumen dengan pelaku
BPSK maupun dalam proses pemanggilan
usaha berhubungan dengan hal tersebut,
para
membuat posisi konsumen menjadi lemah.
saksi,
jika
diperlukan
saksi.
Walaupun
peraturan
yang
ada
memberikan
kesempatan
pada
BPSK
adanya
klausula
baku
ini
Simpulan 1. Proses
penyelesaian
sengketa
antara
untuk meminta bantuan aparat pemerintah
Rohani melawan PT. Mandiri Cipta
untuk melakukan upaya tersebut, namun
Harmoni oleh BPSK Kota Padang diawali
hal ini sering menemui kendala.
dengan
4. Kendala
kelembagaan,
kurangnya
mengajukan
permohonan
penyelesaian sengketa oleh penggugat
terkait
yang ditujukan kepada Ketua BPSK Kota
lainnya, salah satunya adalah kurang
Padang, permohonan ini dapat berupa
respon dari aparat kepolisian dalam
lisan maupun tulisan, tapi pada sengketa
membantu melakukan upaya paksa untuk
ini
koordinasi
dengan
aparatur
pihak
penggugat
yakni
Rohani
membuat permohonan secara tertulis.
12
Penyelesaian dapat ditempuh melalui 3
memiliki latar belakang disiplin ilmu
cara
yang berbeda, tidak semua anggota
yaitu;
konsoliasi,
mediasi
dan
arbitrase. Salah satu cara penyelesaian
Majelis
sengketa
belakang
tersebut dipilih
berdasarkan
yang
mempunyai Sarjana
latar Hukum,
kesepakatan atau persetujuan kedua belah
menyebabkan kurangnya pemahaman
pihak yang bersengketa, dalam kasus
Majelis
Rohani (sebagai penggugat) dengan pihak
perundangan yang ada.
terhadap
peraturan
PT. Mandiri Cipta Harmoni (sebagai
b) Kendala sarana dan prasarana, yaitu
tergugat) sepakat untuk menyelesaikan
masih terbatasnya sarana dan prasarana
sengketa mereka dengan cara mediasi.
yang tersedia pada BPSK Kota Padang c) Kendala
2. Tanggung jawab pelaku usaha itu lahir
kelembagaan,
dari suatu kewajiban. Disamping itu
koordinasi dengan
membicarakan persoalan tanggung jawab
lainnya.
dari pelaku usaha maka sudah tentu harus
d) Kendala
pada
kurangnya
aparatur
masyarakat
terkait
sebagai
membicarakan ada tidaknya kerugian
konsumen, bahwa masih kurangnya
yang diderita oleh konsumen sebagai
ketelitian masyarakat dalam melakukan
akibat dari penggunaan, pemanfaatan,
berbagai transaksi barang dan/atau jasa
serta pemakaian oleh konsumen atas
dengan pelaku usaha.
barang dan/ atau jasa yang dihasilkan oleh
Ucapan Terima Kasih
pelaku usaha tertentu. Dimana dalam
Penulis
menyampaikan
banyak
kasus ini tergugat PT. Mandiri Cipta
terimakasih
Harmoni selaku pelaku usaha memberikan
S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Yofiza
pertanggungjawaban
Media, S.H., M.H., selaku Pembimbing II
terhadap
Rohani
kepada Ibuk Elyana Novira,
selaku konsumen yaitu dikembalikannya
yang
uang Rohani sebesar Rp. 300.000,- (tiga
memberikan nasehat maupun saran dalam
ratus ribu rupiah), atas pembelian alat
menyelesaikan skripsi ini.
kesehatan yang berupa ikat pinggang oleh PT. Mandiri Cipta Harmoni.
BPSK
Kota
Padang
banyak
Selanjutnya
membantu
penulis
dan
mengucapkan
terimakasih kepada :
3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh
telah
dalam
penyelesaian sengketa anatara konsumen
1.
Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
dengan pelaku usaha diataranya; a) Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPSK, karena anggota Majelis
13
2.
3.
Ibu Nurbeti, S.H., M.H, selaku Wakil
Universitas Bung Hatta yang tidak dapat
Dekan Fakultas Hukum Universitas
disebutkan satu persatu.
Bung Hatta Padang.
Daftar Pustaka
Bapak Adri, S.H., M.H, selaku Ketua
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 4.
Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang
telah
bekerja
keras
demi
kelangsungan dan kejayaan bersama untuk
Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta dan atas pengabdiannya dan dedikasinya
dalam
menyumbangkan
ilmu serta mendidik penulis selama duduk
dibangku
perkuliahan,
Moh. Muhibbin, 2008, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Wujud Pelayanan Pencari Keadilan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
serta
Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum yang telah membantu. 5.
Bambang Sunggono,2007, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Bapak Nurmatias, S.H., selaku Kepala Sekretariat BPSK Kota Padang, beserta jajarannya yang telah banyak membantu
J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
penulis dalam pengambilan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. 6.
Janus Sidabalok, 2010, Hukum Prlindungan Konsumen di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bagian Administrasi di Kesbangpol Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran administrasi dalam
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
menyelesaikan skripsi ini. 7.
Terimah kasih kepada kedua orang tua serta kakak dan adik penulis atas segala
Salim H.S, 2003, PerkembanganHukum Kontrak Innominat Di Indonesi, Sinar Grahika, Jakarta.
pengorbanan, perhatian, dan do’a yang tulus diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat meraih cita- cita. 8.
Ucapan terimah kasih kepada seluruh teman-teman
Fakultas
Hukum
Shirdata, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT, Intermasa, Jakarta. 14
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Keputusa Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2000 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian sengketa Konsumen file:///H:/AlatAlat%20Kesehatan%20%28AL KES%29%20_%20Pak%20Mantri%2 0Online.htm di Akses pada Tanggal 30 Juni 2013 file:///J:/Tentang%20Badan%20Penyelesaian %20Sengketa%20Konsumen%20_%2 0Budiman,%2 SH.htm, diakses Tanggal 19 Agustus 2013 www.google.com www.hukumonline.com
15
