Faktor-faktor Non-Meritokrasi yang Mempengaruhi Penentuan Promosi Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ABSTRACT

Spirit Publik Volume 9, Nomor 1 Halaman: 111 - 134

ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2014

Faktor-faktor Non-Meritokrasi yang Mempengaruhi Penentuan Promosi Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Non-Meritocracy Factors that Influence Determination of Job Promotion Strategy at Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sonhaji dan Budiarjo Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta ( Diterima tanggal 13 Maret 2014 , disetujui 8 April 2014)

ABSTRACT This report is a research report on how to determine a job promotion at SKPD, the study sites were Surakarta Municipal and Boyolali District. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) is the department responsible for staff development at both areas, and therefore the location of this study is limited to be conducted at the office of BKD. This research was a descriptivequalitative study; Key Informants were the officials in both agencies who are familiar and dealing with the various and specific aspect of job promotion at BKD. The data obtained were validated by other sources who also having a good understanding related to job promotion at SKPD. Data were colected using interviews, observations, and the documents related to the research object. The data then was analyzed using the qualitative methods. The results of this study were as follows: 1) the job promotions on SKPD in both Surakarta and Boyolali have been normatively implemented based on the laws and regulations, 2) the final determinant of the electoral process proposed by Baperjakat became the authority of Pejabat Pengguna Kepegawaian (PPK) which was the mayor of Surakarta and Boyolali. 3) It were found the over authority of the municipal or district in finalizing the selected prospective officers, it was also often leading to an excessive use of authority, 4) the excessive authority of Surakarta Mayor in the job promotion of SKPD was performed in order to fullfill the Vision and Mission promoted during the Pilkada, thus for a certain SKPD, the mayor has the authority to determine his/her candidates to be promoted Baperjakat Surakarta Municipal, 5) The job promotion at SKPD in Boyolali district, argued with biases interests and as a result the data and information from Baperjakat of Boyolali was often ignored by local leaders in determining job promotions at SKPD; 6) It was on a public opinion that there were an extra invisible power outside the local government system that influence the process of job promotion at SKPD in Boyolali district, hence it was found some officials who has not matched with the criteria of their responsible position. Key Words: Job Promotion, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Head of District/Municipal.

111

Spirit Publik Vol. 9, No. 1, Oktober 2014 Hal. 111 – 134

A. Pendahuluan perubahan

Latar Belakang Masalah Perkembangan

Sistem

tata

kelola

pemerintahan

daerah yang lebih signifikan.

Pemerintahan di Indonesia mengalami

Berkaitan dengan perubahan tata

dinamikanya tersendiri, hal ini bisa dilihat

kelola pemerintahan daerah ini, terdapat

dari

transformasi

satu permasalahan yang cukup krusial

politik pada era Reformasi ini telah

yakni tentang masalah pengisian jabatan

merubah

publik

bagaimana

proses

perimbangan

yang

sangat

di

daerah,

maka

dengan

signifikan, antara konstelasi pada era

diundangkannya Undang-Undang No. 32

kekuasaan politik rejim Orde Baru yang

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

demikian condong pada pemberatan ruang

pengisian jabatan publik pada birokrasi

eksekutif

pemerintahan

(Executive

mengabaikan

Heavy),

ruang-ruang

lain

yang yakni

di

daerah

menjadi

kewenangan dari pemerintah daerah yang

legislatif dan yudikatif (lihat konsep Trias

bersangkutan

Politika Montesquieu) bahkan juga peran

Untuk mengatur pelaksanaan hal tersebut

serta kekuatan politik di luar negara

telah

NGO’s

Pemerintah

(Non-Govermental

untuk

dilakukan (PP),

menentukannya.

dengan

Peraturan

yakni

Peraturan

Organizations) menuju pemberatan pada

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

ruang Legislatif (Legislative Heavy) (

Pedoman

Afan Gaffar, 2004).

Daerah;

Pada aras pemerintahan lokal, juga terjadi fenomena yang hampir sama, apalagi

jika

dilihat

pada

permasalahan otonomi daerah

dinamika maka

perubahan undang-undang pemerintahan daerah dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah, digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah membawa kepada sejumlah

Organisasi namun

cukup memberikan menyeluruh pengendalian

bagi

Perangkat

dikarenakan

belum

pedoman

yang

penyusunan

dan

organisasi

perangkat

daerah yang dapat menangani seluruh urusan

pemerintahan, maka Peraturan

Pemerintah Nomor 8 ini lantas diganti dengan Peraturan Pemerintah yang lebih baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian oleh Daerah

ditindak

lanjuti

dengan

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Susunan dan Tatakerja Organisasi di Daerah yang

112

Sonhaji, Budiarjo : Faktor-faktor Non-Meritokrasi yang Mempengaruhi Penentuan Promosi Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

sering dikenal sebagai SOT (Susunan

kepentingan politik baik oleh pimpinan

Organisasi dan Tatakerja).

daerah

Pada

saat

penentuan susunan

apakah

itu

Bupati/Walikota

maupun wakilnya. Intervensi juga datang

organisasi dan tatakerjanya di daerah

dari

telah muncul tarik menarik kepentingan,

kapasitas sebagai lembaga, namun juga

lebih-lebih dengan berkuasanya lembaga

lebih sering mewakili kepentingan para

perwakilan di daerah. Hal ini kelak juga

anggota dewan untuk bisa memiliki

akan

pengisian

kepanjangan tangan mereka di lingkungan

jabatan- jabatan publik bagi para pejabat

eksekutif daerah, yang tujuannya tentu

di daerah ketika susunan organisasi dan

bagi

tatakerjanya sudah diperdakan,

maka

kelompok mereka (Vested Interest); dan

seringkali muncul kepentingan partai-

juga dari partai politik yang dominan di

partai politik tertentu di daerah untuk

daerah dalam rangka sebagai penopang

mendudukan pejabat-pejabat daerah yang

bagi keberlangsungan partai politik yang

memiliki afiliasi

maupun identifikasi

bersangkutan.

dengan partainya pada jabatan-jabatan

permasalahan

publik tertentu, khususnya yang memiliki

dilakukan.

bermuara

pada

saat

legislatif

daerah

kepentingan

bukan

pribadi

Berlatar inilah

dalam

dan

atau

belakang

penelitian

ini

nilai strategis baik dari kepentingan B. Studi Pustaka

politik maupun kepentingan ekonomi. Pengkajian ini pernah peneliti lakukan

Penelitian

dan

kajian

terhadap

dengan melakukan penelitian eksploratif

proses

beberapa waktu yang lalu di kedua

telah banyak dilakukan dengan pelbagai

daerah

macam perspektif yang dipergunakan,

penelitian

tersebut

(Sonhaji,

2008 dan 2011) Pada sekarang

mulai dari perspektif politik, ekonomi,

kondisi ini

kecenderungan

implementasi Otonomi Daerah

semacam sering

administrasi dan kebudayaan.

muncul

Beberapa

penelitian

dimaksud

pertimbangan

antara lain seperti penelitian Masyhuri

diluar faktor meritokrasi antara lain

dan kawan-kawan, tentang Kebijakan

prestasi

yang

Pengembangan Ekonomi Daerah dalam

dipersyaratkan oleh organisasi birokrasi,

Era Otonomi (P2E LIPI, 2005), penelitian

yang seharusnya menjadi kewenangan

tentang

eksekutif melalui lembaga Baperjakat

terhadap Kesejahteraan Masyarakat di

sering

Kota Binjai (Melia Sinaga, Skripsi FE-

dan

bahwa

inilah,

karir

diintervensi

sebagai

kepentingan-

Dampak

Otonomi

Daerah

113


USU Medan, tidak dipublikasikan, 2011):

Kabupaten

dan penelitian Potret Belanja Pendidikan

Laporan Penelitian Tidak diterbitkan) dan

di Era Otonomi daerah, (Nurkolis, 2011);

penelitian

yang menggunakan perspektif ekonomi

Sumberdaya

sebagai

Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah

pendekatannya;

Penggunaan

Kabupaten

juga

Laporan

penelitian

dilakukan seperti

oleh

beberapa

penelitian

tentang

2008,

tentang

perspektif adsministrasi dan kebudayan telah

Boyolali,

(UNS-

Pengembangan

Aparatur

Boyolali,

Pemerintaha

2011,

(UNS-

Penelitian

Belum

dipublikasikan.)

kesemuanya

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa

mempergunakan perspektif politik dalam

:

kajian- kajiannya.

Upaya

Desa

Pemberdayaan Masyarakat

dalam

Daerah,(Andi

Pelaksanaan Ya’kub

Otonomi

dan

kawan-

kawan, 2008), dan penelitian tentang

Perkembangan Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Problematika Penyelenggaraan Pemilihan

Birokrasi dewasa ini telah tumbuh

Umum

Kepala

Penyelenggaraan

daerah

dalam

Otonomi

Daerah

menjadi salah satu organisasi vital yang eksistensinya

sangat

mewarnai

(Nirahua Salmon EM, Jurnal Konst itusi

modernitas kehidupan manusia, baik yang

Vol 2 No.2 November 2010). Kesemua

berdiam pada

penelitian tersebut di muka tidak secara

maupun

khusus

Bagi

mengkaji

bagaimana

kaitan

negara-negara

negara-negara negara

maju

berkembang.

maju posisi

birokrasi

otonomi daerah dengan permasalahan

dalam

promosi jabatan di daerah dalam rangka

jelas, karena ia merupakan instrumen

otonomi daerah, belum adanya kajian ini

bagi

secara komprehensif mendorong peneliti

publik;

untuk meneliti permasalahan ini sembari

berkembang posisi birokrasi tidak hanya

menawarkan alternatif intervensi program

merupakan

sebagai solusinya, mengingat selama ini

kebijakan publik saja, lebih daripada itu

dengan secara parsial peneliti baru bisa

birokrasi merupakan perumus kebijakan

menggunakan perspektif politik untuk

itu sendiri.

struktur kenegaraan sangatlah

implementasi namun

sebuah bagi

alat

kebijakan

negara-negara

bagi

pelaksanaan

meneliti permasalahan promosi jabatan. Penelitian

yang

pernah

peneliti yakni tentang Faktor Dominan dalam Menentukan Promosi Jabatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di 114

Potret birokrasi semacam itu juga

dilakukan

terlihat dalam sejarah kinerja birokrasi di Indonesia, sampai hari ini birokrasi masih

dihadapkan

pada

masalah-


masalah yang dilematis, antara pilihan

ekonomi

sebagai abdi pelayanan masyarakat atau

dalam keterlibatan mereka pada pelbagai

abdi penguasa politik (Elit); kajian-kajian

regulasi dan pengendalian

terdahulu seperti dilakukan oleh Lidlle

jalannya

(1990), Karl D. Jackson (1978), Crouch (

atau

1986)

Mas’ud disebut

dan

Robison

menyimpulkan

(1981)

bahwa

birokrasi

Indonesia

secara

kultural

struktural

masih

dihadapkan

pelbagai

masalah,

dari

patrimonialisme, korporatisme

telah

mulai

yang

dalam bahasanya Mohtar

menjadi tidak jelas, apakah dia merupakan institusi modern ataukah masih tradisional, karena pada dasarnya terjadi apa yang dalam istilah Boeke disebut sebagai dualisme, .dalam hal ini dualisme wajah birokrasi; karena disatu pihak Birokrasi sebuah

introduksi

kemodernan, dari struktur, tugas, fungsi, fasilitas dan penunjang yang disediakan; namun di pihak lain warisan nilai-nilai lama, dalam bentuk tradisi dan budaya birokrasi yang bersifat feodalistik dan masih

sangat

pada

periodisasi paska 1998, dimana gerakan reformasi

politik

telah

membawa

Sampai pada penghujung tahun 1997, kondisi birokrasi di Indonesia telah kekuatan

organisasi yang dominan, baik secara

baik

nasional

maupun

daerah. Hal yang sangat menonjol yang juga

menjawab

tuntutan

gerakan

reformasi adalah dilakukan perubahan manajemen dahulunya menuju

pemerintahan lebih

dari

yang

bersifat

sentralistik,

penyelenggaraan

manajemen

pemerintahan yang desentralistik dengan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, yakni dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui pemberlakuan dua UU pemerintahan penataan,

daerah

tersebut,

maka

penyelenggaraan organisasi

pemerintah

menonjol.

satu-satunya

yang bersifat

berarti khususnya pada aras manajemen

akhirnya membawa birokrasi Indonesia

jadi

gejala

Perubahan menarik terjadi

pemerintahan

patrimonialismenya

pemerintahan,

kepada

sampai

adalah

terhadap

kepada sejumlah perubahan yang cukup

Kondisi semacam inilah yang

tumbuh

manajemen

khususnya

sentralisme,

otoritarianisme.

Indonesia

politik,

omnipoten (1994).

maupun pada

maupun

Pemerintahan

daerah Daerah)

(Birokrasi sekarang

diserahkan pengaturannya kepada daerah, dimana daerah diperbolehkan mengatur dan menata struktur, tugas dan fungsi, 115


sekaligus

rekrutmen

manusianya organisasi

sumberdaya

sebagai birokrasi

penyelenggara pemerintahan

di

hampir

seluruh

sendi

kehidupan

birokrasi berada dibawah kontrol dua kekuatan politik riil tersebut. Bahkan

daerah.

kemudian muncul konseptualisasi dari

Birokrasi Versus Intervensi Politik

apa

Perombakan

jajaran

aparatus

yang

disebut

sebagai

Politisasi

Birokrasi. Memasuki peralihan menuju

pemerintahan merupakan bagian yang

era

tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi

kembali munculnya sistem multi partai

(Kompas, Maret 2005). Nilai terpenting

(lihat Duverger, 1960) intervensi politik

yang mestinya

polisentris dalam artian tidak monolitis

dengan

diperhatikan

pernyataan

berkaitan

tersebut

adalah

reformasi

seperti

pada

yang

saat

ditandai dengan

berlangsungnya

netralitas birokrasi (Palmer, 1989), dalam

kekuasaan orde baru, lebih terpencar pada

arti siapapun sebagai pemimpin (politik)

beberapa kekuatan partai politik besar,

apakah

meskipun secara substansial sebenarnya

Presiden,

maupun

Gubernur,

Walikota,

Bupati

birokrasi

harus

intinya

sama

saja,

memanfaatkan

memberikan pelayanan yang kalis dari

birokrasi untuk kepentingan partai (Eko

kepentingan-kepentingan politik.

Prasojo, 2005)

Intervensi politik terhadap kinerja

Seharusnya dalam penyusunan dan

dan kehidupan birokrasi di Indonesia

pengisian jabatan-jabatan publik harus

telah berlangsung dan memiliki catatan

didasarkan pada kontrak kerja, dalam

sejarah yang panjang. Dimulai paska

konteks

kemerdekaan

betapa

Bupati maupun Walikota yang terpilih

yang

karena proses pemilihan secara langsung

birokrasi

oleh rakyat di daerahnya memegang

demikian intim sekali, sehingga seringkali

kontrak politik dengan warga masyarakat

terlihat kalau pimpinan suatu birokrasi

(rakyat) di daerah mereka masing-masing,

pemerintahan

partai

sejalan dengan hal tersebut maka pejabat-

politik tertentu maka hampir sebagian

pejabat publik yang diangkat oleh Bupati

para pegawai berafiliasi dengan partai

maupun Walikota juga memiliki kontrak

pimpinan

pemerintahan

kerja antara mereka sebagai refleksi dari

dimaksud. Pada era Orde Baru dengan

kontrak kerja politik pimpinan daerah

corak sistem politiknya

dengan

dimana

terlihat

hubungan antara partai politik berkuasa

dengan

performa

adalah

aparatus

tokoh

yang sangat

ini

untuk

Kepala

Daerah

rakyatnya. Sehingga dalam

monolitik dimana rejim berada dalam

penentuan siapa pejabat publik yang akan

kekuasaan Golkar dan

direkrut jadi pejabat dalam menduduki

116

ABRI,

maka


jabatan pada masing-masing satuan kerja

memahami data tentang permasalahan

harus

promosi

benar-benar

dapat

jabatan

di lingkungan Satuan

dipertanggungjawabkan

secara

Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta

profesional

bukan

dan Kabupaten Boyolali.

politik

Teknik Pengumpulan Data

dan

administratif,

semata-mata

kepentingan

pemegang kekuasaan yang berada dalam kontrol partai politik.

Untuk mendapatkan data, maka telah dipergunakan beberapa teknik pengumpulan

C. Metode Penelitian

data

yang

biasanya

dipergunakan dalam penelitian sosial. Teknik

Lokasi Peneliti Penelitian

ini

telah

dilakukan

pada dua daerah di bekas Karesidenan Surakarta,

yakni

Kabupaten

Kota

Surakarta

Boyolali,

dan

pertimbangan

dipilihnya kedua daerah tersebut sebagai lokasi penelitian lebih dikarenakan setting kepemimpinan daerah yang

berbeda.

Mengingat data yang diperlukan berada pada kewenangan salah satu SKPD yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , maka pengumpulan data diutamakan pada badan

penelitian

jenis

yang

mempergunakan diskriptif

untuk telah

rancangan

kualitatif

menggunakan

ini

penelitian

kualitatif, sementara penelitian

teknik

yaitu

termasuk diskriptifrancangan dilakukan penelitian dengan

penyamplingan

yang bersifat Purposive Sampling, (Noeng Muhajir, 1992) yakni dengan mengambil beberapa

informan

yang

1.

Mempergunakan

teknik

wawancara mendalam terhadap para

informan kunci terpilih

yang

merupakan

Pejabat

di

masing-masing

satuan

terpilih

masing-masing

di

daerah.

Teknik

dipergunakan

yang

dapat

sebagai Techniques

kerja

disebut of

Elite

Interviewing, yang terdiri dari macam

cara

yakni

Interviews for the opinions of

Tipe dan Rancangan Tipe

data

dipergunakan meliputi :

dua

tersebut.

kedalam

pengumpulan

kunci

yang

leader yaitu sejumlah pendapat yang digali dari para pejabat publik tersebut dan Documentary interviews of leader berupa apa yang diketahui oleh para pejabat publik tersebut, dalam penelitian ini

maka

berkompeten Mutasi

pada

pejabat adalah

yang Bidang

masing-masing

BKD 117


kemudian dapat 2.

Mempergunakan dokumentasi,

teknik

yakni

dengan

kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi J. Moleong, 1994).

kembali mengkaji semua data terkait

yang

terdapat

pada

masing-masing BKD di

Kota

Surakarta Boyolali

dan

Kabupaten

khususnya

tentang

proses

promosi

bagaimana

jabatan SKPD di kedua daerah

Terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan , maka dilakukan analisis data dengan mempergunakan beberapa langkah prosedural analisis sebagaimana lazimnya yang sering dipakai dalam penelitian kualitatif, yakni : 1. Penelaahan seluruh data yang

penelitian telah diselenggarakan selama ini. Validitas Data

Triangulasi Data, dalam penelitian ini

keabsahan

dikumpulkan,

dari

hasil

baik

wawancara

,

yang diperoleh selama dan di

telah didapatkan, maka dipergunakan Uji

akan

berhasil

dokumentasi maupun observasi ;

Guna menguji keabsahan data yang

peneliti

dirumuskan hipotesis

mempergunakan

data

berdasarkan

lokasi penelitian; 2.

uji

data

yang

informan-informan lain yang dipandang bisa memberikan keabsahan data, dalam penelitian ini telah dilakukan terhadap beberapa pegawai senior dan beberapa anggota dewan dan tokoh masyarakat di kedua daerah tersebut. Teknik Analisis Data

rangkuman

pokok

mengorganisasikan dan mengurutkan data

dan

prosesnya; 3.

Selanjutnya penyusunan (unityzing), menguraikan

dilakukan satuan-satuan dengan

cara

data

yang

ditemukan ke dalam unit-unit analisis

berdasarkan

pengelompokannya; 4. Pembuatan kategorisasi terhadap satuan-satuan data

Analisis data merupakan proses

adalah

cara abstraksi, yakni membuat

sudah

diperoleh dengan data yang berasal dari

berikutnya

melakukan reduksi data dengan

pada

penggunaan sumber data; yakni dengan mengkonfirmasikan

Prosedur

yang

ada

berdasarkan kategori yang akan ditentukan dalam penelitian ini;

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan

5. Berikutnya setelah semua data berhasil

118

dikategorisasikan,


dilakukan

pemeriksaan

Jawaban

hampir

sama

keabsahan data, apakah data

disampaikan oleh informan kunci dari

tersebut

tidak

Boyolali, tentang frekwensi kegiatan

dengan mempergunakan teknik

mutasi dan promosi ini, disampaikan

triangulasi data;

bahwa:

6.

valid

Langkah

dengan

atau

terakhir

melakukan

penafsiran

mencoba

“…di Kabupaten Boyolali selama kepemimpinan Bupati yang baru telah terjadi 5 kali kegiatan mutasi dan promosi jabatan dalam setahun, dan kegiatan ini dikarenakan untuk pengisian rutin”

adalah data,

melakukan

interpretasi data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Agar diperoleh hasil analisis yang memadai maka proses penafsiran data akan didasarkan pada kualitas pribadi peneliti, dalam arti bagaimana seorang peneliti melihat

hubungan-hubungan

yang

membentuk

kesan

yang

ada,

serta

yang

Selanjutnya mengenai kualitas dari kegiatan mutasi dan promosi itu sendiri untuk Pemerintah Kota Surakarta, diakui oleh Informan Kunci bahwa :

kesan-

“ ….untuk awal kepemimpinan Walikota Joko Widodo agak banyak dilakukan mutasi dan promosi jabatan… dalam jumlah yang besar, melibatkan banyak pejabat yang dimutasi dan dipromosikan.” (Hasil wawancara dengan Informan Kunci dan Pembanding)

akurat berdasarkan pada

logika, pertimbangan, wawasan, imajinasi atau intuisi dari peneliti. D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Frekwensi dan Alasan Promosi Jabatan

Untuk Kota Surakarta dari hasil wawancara

yang

telah

dilakukan

didapat informasi bahwa : “Belum ada aturan baku di sini, namun semua tergantung kepada kebutuhan daerah, untuk normalnya di Pemkot Surakarta dalam satu tahun 4 sampai 5 kali terjadi kegiatan mutasi dan promosi, dengan demikian berkisar antara 3 bulanan, dan ini juga berkait dengan kekosongan formasi” (Hasil wawancara dengan Informan Kunci)

Sedangkan untuk Kabupaten Boyolali, dinyatakan oleh Informan Kunci Bahwa: “ Setelah disusun SOTK baru pada tanggal 31 Desember 2011, terjadi mutasi besarbesaran”. Sementara

alasan

dilakukannya

mutasi dan promosi jabatan, baik yang terjadi pada pemerintah Kota Surakarta maupun

Kabupaten

Boyolali

lebih

disebabkan karena kekosongan formasi 119


kesempatan selanjutnya Walikota akan menentukan siapa dari 3 calon tersebut yang akan dipilihnya” (Hasil wawancara dengan Informan Kunci).

jabatan atau untuk pengisian jabatan secara rutin (Sumber informan kunci). 2.

Persyaratan Normatif Proses

menurut

promosi

aturan

melibatkan

jabatan

SKPD

perundangan-undangan

sebuah

lembaga

Sementara

untuk

Kabupaten

Badan

Boyolali, disampaikan bahwa seseorang

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

untuk dapat diajukan sebagai pimpinan

(Baperjakat), secara umum badan ini

SKPD harus memenuhi persyaratan antara

bertugas menggodok siapa pegawai yang

lain :

layak untuk dipilih pimpinan daerah

1. pernah 2 (dua) kali menduduki

sebagai pejabat di daerah tersebut.

jabatan

Kota

Surakarta

Kantor, Sekretaris Badan

dengan

2. Pangkat IVB dan bisa diturunkan

Kabupaten Boyolali, di Kota Surakarta menurut

sumber

kunci

IVa

didapatkan

3. Sudah pernah mengikuti Diklatpim

informasi bahwa : “….didahului dengan tahap penyiapan dengan melakukan penilaian terhadap pegawai yang telah memenuhi kepangkatan, proses penilaian ini melibatkan Kepala SKPD untuk dimintai masukan siapa-siapa pegawai di kantornya yang secara kepangkatan memenuhi dan layak untuk dipromosikan, di sini keterlibatan Kepala SKPD sebagai narasumber….kemudian hasil pembahasan di BKD ini diajukan ke Baperjakat untuk diproses lebih lanjut, dalam sidang draft awal; dari sidang ini diajukan 3 nama calon untuk menduduki jabatan Kepala SKPD yang dibutuhkan ke pada Walikota, kemudian Walikota akan melakukan proses finalisasi dengan meminta Baperjakat mempresentasikan ke 3 calon tersebut, baru nanti dalam 120

yang

semisal Kepala Bidang, Kepala

Lembaga

Teknis Daerah (LTD) berbeda antara pemerintah

III

berbeda, eselon III disini antara

Proses promosi jabatan bagi pejabat di lingkungan SKPD atau

Eselon

4.

Pendidikan

formal

minimal

S1. (Hasil wawancara dengan Informan

Kunci).

(Hasil

wawancara dengan Informan Kunci). 3. Kepentingan politik. Diperoleh

jawaban

dari

para

informan kunci baik Kota Surakarta maupun Kabupaten tidak

ada

intervensi

Boyolali yang

bahwa berkaitan

dengan penentuan Kepala SKPD, yang terkait

dengan

kepentingan

Politik

(Rangkuman Hasil wawancara dengan Informan Kunci). Meskipun data dari Informan Pembanding justru menyatakan sebaliknya bahwa ada keterkaitan antara


Kepentingan Politik

dengan

Promosi

(Rangkuman Hasil wawancara dengan Informan Kunci).

Jabatan sejumlah Pimpinan SKPD. Informasi dari Informan Kunci di Surakarta mengatakan bahwa: “… kalau yang dimaksudkan dengan kepentingan politik itu sebatas kepentingan untuk mensukseskan Visi dan Misi Walikota seperti yang pernah dicanangkan dalam kampanye Pilkada sebelumnya, Walikota dalam masa-masa kepemimpinan awalnya menentukan siapa-siapa yang dipandang pantas untuk mengemban kepemimpinan di beberapa SKPD, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan DKP; Termasuk dalam periode kepemimpinan pertama Walikota yang sempat mengangkat Kepala Dinas Pasar yang kemudian menjadi polemik publik, karena pengangkatan tersebut terkesan dipaksakan, namun sebenarnya secara administratif bisa dibenarkan, meskipun syarat kepangkatannya diturunkan satu tingkat. (Rangkuman Hasil wawancara dengan Informan Kunci).

4. Kepentingan Kekerabatan

Keterkaitan kekerabatan

faktor

dengan

kepentingan

promosi

jabatan

didapatkan jawaban yang sama untuk ke dua daerah penelitian, bahwa di Kota Surakarta maupun Kabupaten Boyolali tidak

dijunpai

adanya

pengangkatan

untuk promosi jabatan yang bisa diduga memiliki keterkaitan dengan hubungan kekerabatan antara pimpinan pemerintah daerah

dengan

pimpinan

SKPD.

Sementara ada informasi dari Informan Pembanding yang berbeda, bahwa dia menengarai

adanya

pejabat

yang

memiliki hubungan dengan pimpinan daerah. 5. Kepentingan Ekonomi. Sedangkan untuk faktor kepentingan ekonomi,

para

informan kunci juga

memberikan jawaban yang sama bahwa Sementara untuk Kabupaten Boyolali disampaikan oleh Informan Kunci bahwa :

dalam promosi jabatan untuk pimpinan SKPD

tidak

ditemukan

adanya

pertimbangan kepentingan ekonomi yang “…pernah terjadi beberapa kali Bupati tidak menerima usulan nama-nama yang diajukan Baperjakat, kemudian diproses lagi untuk diajukan draft baru lagi ke Bupati; namun sekarang ditempuh prosedur baru dengan mengadakan pembicaran terlebih dahulu antara Bupati dengan baperjakat, sehingga sekarang tidak pernah lagi terjadi penolakan oleh Bupati.

dipergunakan

baik

Surakarta

maupun

bahkan

untuk

dimaksudkan pimpinan

oleh

Walikota

Bupati

Boyolali,

kepentingan dengan

SKPD

yang

menjadikan

sebagai

ATM

(Anjungan Tunai Mandiri) bagi Walikota maupun Bupati guna membiayai sejumlah aktivitas mereka. 121


melakukan mutasi dalam jumlah besar. “Saya

Pembahasan

tidak

paham

strategi

yang

Berdasarkan hasil penelitian yang

diterapkan Bupati. Terlebih mutasi itu

didapatkan dalam penelitian ini, maka

menempatkan orang tidak sesuai dengan

akan dibahas semua data tersebut dengan

bidangnya. Alhasil, yang jadi korban

mendasarkan

adalah

pada

kekuatan

analisis

bentuk

pelayanan

terhadap

peneliti, diperkuat dengan pembandingan

masyarakat,” terangnya (Solopos.com, 10

atas

juga

Agustus 2011 17:14 WIB). Bahkan reaksi

akan

ini tidak hanya muncul di kalangan

data

pembanding

didapatkan,

yang

yang

semuanya

dipaparkan dalam pembahasan berikut.

dewan saja, masyarakat luas pun juga

1. Frekwensi dan Alasan Promosi Jabatan

bersikap

Mengenai

Frekwensi

dengan

Pengaduan

membentuk

Peduli

Mutasi

Pos dan

dilakukannya Promosi Jabatan pada level

Pembangunan Boyolali, dipimpin oleh

pimpinan SKPD,

pada

Imam Suhadi, yang dideklarasikan 1

Surakarta

Feberuari 2012, dimana maksud dan

pemerintah maupun

ternyata

daerah

baik

Kota

diakui

tujuan pendirian Pos Pengaduan ini

pimpinan

merupakan respon dari kondisi Tata

daerah yang baru, seringkali dilakukan

Kelola Pemkab Boyolali yang dinilai

penggantian dan promosi jabatan, diduga

menghawatirkan,

hal ini terkait

Mei

pada

Kabupaten Boyolali, awal

pemerintahan

dengan pembentukan

Sawitr

(JIBI/SOLOPOS/Yus

2-2-2012).

Pernyataan

struktur organisasi dan tatakerja aparatus

senada juga disampaikan oleh ketua

pemerintahan

Lembaga

pimpinan

daerah,

daerah;

dan

kehendak

disamping

Penelitian

dan Pengabdian

faktor

Masyarakat (LPPM) Universita Boyolali

adanya kekosongan jabatan di SKPD

yang mengkritik pedas mutasi yang

bersangkutan; namun untuk pemerintah

dilakukan terus menerus oleh Pemkab

daerah Kabupaten Boyolali mutasi dan

Boyolali. “Mutasi kali semakin membuat

sekaligus promosi yang sering dilakukan

profesionalisme

ini menimbulkan reaksi publik yang cukup

(PNS) jauh panggang dari api,” katanya.

keras.

Wakil

Ketua

Thontowi

Jauhari

kebijakan

bupati

122

negeri

sipil

Terlepas apakah promosi jabatan Reaksi dimaksud misalnya datang

dari

pegawai

DPRD untuk yang

Boyolali mengkritik kembali

tersebut

untuk

mengisi

kekosongan

jabatan yang ada, dan atau untuk alasan yang

lain,

sering

ditemukan

kecenderungan bahwa ketika seseorang telah ditetapkan menjadi pimpinan daerah


baru di suatu daerah timbul kehendak

kepada pimpinan daerah untuk dipilih

untuk merubah posisi-posisi pejabat di

salah

lingkungan SKPD, meskipun kemudian

diajukan Baperjakat;

apologi

yang

dimunculkan

satu

selalu

dari

daftar

Berdasarkan

ajuan yang

pada

data

yang

bersifat klasik dan klise untuk mengisi

diperoleh dari Informan Kunci penelitian

kekosongan jabatan karena pejabat lama

ini, maka

telah pensiun atau meninggal dunia;

promosi

jabatan

namun tingkat frekwensi yang tinggi

pimpinan

SKPD dilakukan sepenuhnya

dalam kebijakan mutasi dan promosi

berdasarkan aturan normatif yang ada,

jabatan ini sering menimbulkan dugaan

namun berdasarkan informasi lain yang

negatif,

faktor-faktor

didapat, maka ada beberapa promosi

seringkali dugaan-

jabatan yang bisa diduga keluar dari

tentang

penyebabnya, dugaan

itu

dan

mengarah

semua yang

kegiatan menyangkut

faktor

aturan yang ada, semisal pada penetapan

Vested Interest Pimpinan Daerah yang

Kepala Dinas Pasar di Kota Surakarta

baru saja dilantik, karena berhubungan

dimana

dengan kepentingan politik, ekonomi dan

tetap

pemeliharaan

mempertahankan

status

kepada

untuk

quo

bagi

kepemimpinannya.

dalam

dewan

pimpinan

SKPD

promosi di

pimpinan Daerah untuk keputusannya,

suara

sebagian

perwakilan

anggota

rakyat

daerah

(DPRD) dan tokoh masyarakat mengkritisi Persyaratan

penentuan

itu

bersikeras

meskipun

2. Persyaratan Normatif Faktor

waktu

kedua

Normatif

keputusan dimaksud, apakah tidak ada

jabatan

pejabat lain yang bisa dipilih untuk

daerah

mengemban

tugas

tersebut,

mengapa

penelitian relatif hampir sama secara

keputusan tersebut terkesan dipaksakan,

substansial, artinya prosedurnya dimulai

sementara Pemerintah Kota berpegang

dari Badan Kepegawaian Daerah yang

pada keyakinan persoalan kepangkatan

melihat adanya kebutuhan untuk adanya

bisa diturunkan satu tingkat. Sedangkan

pengisian

untuk

jabatan,

kemudian

Boyolali

keputusan

pimpinan

ditindaklanjuti dengan penyusunan calon-

daerah untuk melakukan sejunlah mutasi

calon

dan

pejabat

yang

bersangkutan

promosi

dinilai

oleh

kalangan

berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan

anggota DPRD Boyolali dan Tokoh-

(DUK) yang akan dijadikan dasar bagi

tokoh

Baperjakat untuk menyusun mereka yang

kurang baik,

ternominasikan, yang kemudian diajukan

Iman Suhadi yang telah membeberkan

masyarakat

sebagai

hal

yang

seperti halnya penilaian 123


dari data yang dihimpun, mutasi di Kota

prosedural, tetapi perasaan publik (Public

Susu telah mengabaikan UU No8/1974

Feeling) seringkali lebih tajam dalam

tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang

merasakan adanya sesuatu yang

telah diubah menjadi UU No 43/1999.

prosedural, lebih-lebih bahwa pemerintah

Mutasi

daerah

dinilai

pertimbangan

tidak

berdasarkan

proporsional

dan

sekarang

ini

tidak

juga

harus

mengelola Sumber Daya Manusia (SDM)

profesional, sehingga memicu keresahan

yang

di kalangan PNS. Apalagi, lanjut Imam,

misalnya di bidang pendidikan, artinya

disinyalir ada indikasi praktik jual beli

seorang yang berprofesi guru maka harus

jabatan, (JIBI/SOLOPOS/Yus Mei Sawitri,

dibina dan dikembangkan profesinya di

1/2/2012).

bidang pendidikan, dan menjadi janggal

Lebih lanjut dikatakan bahwa : “Mutasi itu seharusnya bermuara pada kinerja yang efektif dan efisien. Tujuannya antara lain adalah perbaikan kinerja atau output yang lebih baik. Sekarang yang terjadi tidak seperti itu, PNS malah resah, takut dipindah ke tempat yang jauh atau yang bukan bidangnya,” (JIBI/SOLOPOS/Yus Mei Sawitri, 1/2/2012). Mendasarkan pada

pemaparan

diatas boleh dikatakan bahwa prosedur pengangkatan

atas

promosi

jabatan

bekerja

berdasarkan

profesi,

kalau kemudian hari yang bersangkutan ditugaskan pada bidang-bidang di luar pendidikan, meskipun dirinya terdaftar sebagai

pegawai

pemerintah

daerah,

konsistensi pengembangan pada profesinya masing-masing

inilah

sebenarnya

termasuk yang harus dipertimbangkan pada pengangkatan dan promosi jabatan seorang pegawai pemerintah daerah. 3. Kepentingan Politik Jawaban informan

kunci

yang

diperoleh

terhadap

dari

pertanyaan

pimpinan SKPD selalu dinyatakan telah

adanya faktor kepentingan politik dalam

sesuai dengan persyaratan formal dan

penentuan

normatif

masing-masing

SKPD, semua mengatakan tidak ada

pemerintahan daerah, meskipun ternyata

relasi antara kedua hal tersebut diatas,

pandangan

dalam

walaupun demikian untuk kasus Kepala

menyikapi penetapan dimaksud sering

Dinas Pasar di Kota Surakarta cukup

bersifat negatif, tentunya memang sulit

mengindikasikan adanya dugaan tersebut,

bagi publik yang berada di luar sistem

sebab masih banyak pejabat di sana yang

pemerintah

bukti

secara kepangkatan telah memenuhi untuk

penyimpangan

mengisi jabatan eselon 2 tanpa harus

kongkrit 124

pada

dan

reaksi

untuk adanya

publik

menunjukkan

promosi

jabatan

pimpinan


menurunkan

minimal

disampaikan Ketua DPD Partai Golkar

kepangkatannya, tetapi pemerintah tetap

yang juga Wakil Ketua DPRD Boyolali,

bertahan

untuk

dinyatakan olehnya bahwa di Boyolali

menetapkan pejabat dimaksud sebagai

banyak pengangkatan pejabat yang tidak

kepala dinas. Sedangkan di Kabupaten

sesuai dengan keahliannya, jenjang karir

Boyolali meskipun sulit untuk dibuktikan

tidak dipertimbangkan.

secara

syarat

atas

keputusan

otentik,

namun

pengakuan

Reaksi

lain

datang

secara

beberapa orang informan lain mendukung

kelembagaan yakni dari DPD Partai

dugaan bahwa ada kaitan kepentingan

Golkar

politik pada sejumlah mutasi dan promosi

sekedar tidak sepakat dengan kebijakan

di daerah ini.

mutasi

Boyolali,

dan

yang

promosi

tidak

yang

hanya

sering

sistem

dilakukan, bahkan sampai mengadukan

mengkaitkan

Bupati Boyolali ke Komisi Informasi

adanya faktor politis di samping faktor

Provinsi (KIP) Jateng karena dianggap

administratif dalam penentuan promosi

menyembunyikan informasi tentang PNS,

dan mutasi PNS di Kabupaten Boyolali,

lebih lanjut tentang perseteruan ini bisa

seperti terlontar dari Thontowi Wakil

dilihat pada pernyataan ketua DPD Golkar

Ketua DPRD Boyolali, sekarang tidak

Boyolali yang menyatakan “Kami ingin

lagi menjabat Wakil Ketua, dimana dia

mendapatkan informasi data PNS untuk

menyayangkan

bahan evaluasi,

Penilaian pemerintah

berbau

di

luar

kebanyakan

mutasi

sanksi

yang terkesan

politis,

Thontowi

karena

ada

keluhan

masyarakat tentang penempatan PNS dan

menganggap jika ini terus dilakukan maka

pejabat Pemkab Boyolali

yang terjadi adalah politisasi birokrasi.

keahlian,” ujarnya kepada wartawan di

Dijelaskan, PNS tidak bisa bekerja secara

kantor KIP Jateng Jl Trilomba Juang,

maksimal. Sebab,

Mugas, Kota Semarang. Kenyataannya,

mereka

bekerja di

tak

sesuai

jadi

lanjut ia, saat DPD Partai Golkar ingin

sewaktu-waktu akan dipindah. “Jika ini

meminta informasi data PNS, Pemkab

terus berlangsung, di akhir periodenya

Boyolali tak pernah memberikan. “Untuk

bisa jadi indeks pembangunan manusia di

itu kami melaporkan ke KIP Jateng

Boyolali menurun drastis, pendidikan

supaya Pemkab bersedia memberikan

menurun dan segala aspek lainnya,”

informasi

tandasnya.(Solopos.com,

(JIBI/SOLOPOS/Insetyonoto/Yusmei

bawah tekanan. Jika

2011),

penilaian

salah bisa

10

Agustus

yang

senada

data

PNS,”katanya.

Sawitri, 04/4/201). 125


Memang

sangat

sulit

untuk

5. Kepentingan Ekonomi

membuktikan adanya intervensi langsung

Data tentang keterkaitan faktor

dari kepala daerah dalam rangka promosi

Kepentingan Ekonomi dengan Promosi

jabatan

SKPD,

Jabatan Pimpinan SKPD yang didapatkan

namun bukan berarti tidak ada intervensi

di lapangan ternyata menegasikan dugaan

tersebut, seperti diakui oleh Informan

sementara

Kunci penelitian ini, hal-hal yang seperti

tersebut, artinya baik Informan Kunci di

kepentingan

dan

Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali

kepentingan lain, itu semua di luar kuasa

tidak mengetahui dan melihat adanya

kami, kami hanya menyiapkan draft,

keterkaitan

perkara pimpinan menentukan di luar itu

seseorang

kami tidak mengetahuinya, belum lagi

pimpinan

opini publik yang terlanjur tercipta bahwa

kepentingan-kepentingan

ada kekuatan politik ekstra di balik sosok

kepentingan ekonomi yang selama ini

pimpinan daerah yang memiliki peran

dipercayai

strategis

melatarbelakangi

khususnya

pimpinan

politik,

dalam

ekonomi

mengatur

jalannya

bahwa

terdapat

relasi

keterkaitan

bahwa

untuk

dipilihnya

menduduki

SKPD

turut

jabatan

dilatarbelakangi ekonomi;

mewarnai penetapan

dan promosi

pemerintahan daerah, semua itu turut

jabatan tersebut, antara lain kesepahaman

memperkuat

seseorang calon pejabat untuk menjadi

dugaan

bahwa

promosi

jabatan di daerah itu tidak lepas dari

penopang

intervensi politik.

kepentingan-kepentingan pimpinan daerah

4. Kepentingan Kekerabatan

kelak apabila telah diangkat menjadi

Mengenai keterkaitan antara faktor kepentingan

kekerabatan

dengan

kebutuhan

ekonomi

bagi

Kepala Dinas pada dinas tertentu, yang dalam

istilah

populernya

berfungsi

pengangkatan seseorang dalam jabatan

sebagai ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

pimpinan SKPD, belum bisa didapatkan

yang harus selalu siap memberi sokongan

data tentang hal tersebut di kedua daerah

dana dan biaya bagi pimpinan daerah, juga

peneltian,

kesediaan

boleh

jadi

memang

tidak

calon

pejabat

untuk

hubungan

memberikan pembayaran sejumlah dana

kekerabatan, karena penilaian di luar

yang telah ditentukan untuk menduduki

sistem

jabatan yang diinginkan.

ditemukan

pertalian

pemerintahpun

mengindikasikan kekerabatan dengan SKPD. 126

antara

juga

adanya

hubungan

pimpinan

pejabat-pejabat

di

tidak

Meskipun

praktek-praktek

daerah

semacam itu diakui tidak ada, namun

lingkungan

dalam satu kesempatan salah seorang Informan Kunci menyatakan bahwa untuk


Kota Surakarta dijamin pimpinan daerah

tersebut

dalam hal ini Walikota tidak mungkin

sangat peka untuk munculnya sebuah

terlibat atau melakukan praktek kotor

pengakuan, sehingga setiap kali muncul

semacam itu, bahkan katanya Walikota

pasti hanya berupa dugaan-dugaan yang

selalu menegaskan pada pejabat- pejabat

tidak ada buktinya.

yang

penyusunan

E. Penutup

pengajuan nama-nama calon pejabat yang

Berdasarkan

akan

pembahasan

terlibat

diajukan

dalam

ke

Walikota

untuk

merupakan

fenomena

pemaparan yang

yang

hasil

terdapat

dan

pada

bab

“Jangan sampai terdengar ada pejabat

dimuka , maka laporan penelitian ini

yang mengambil kesempatan !”; namun

akan ditutup dengan bab penutup yang

untuk transaksi pada level di bawah itu

berisi simpulan dan saran.

Dia tidak berani memastikan tidak adanya

Simpulan

fenomena semacam itu. Sementara untuk Kabupaten Boyolali meskipun tidak ada pengakuan dari Informan Kunci, namun justru

informasi

dari

luar

sistem

pemerintah daerah mengarah pada adanya fenomena pemberian sejumlah uang untuk jabatan tertentu, dicontohkan misalnya untuk jabatan Kepala Sekolah SD saja seorang Guru pernah ditawari untuk menyediakan uang sebesar 25 – 30 Juta rupiah;

dari

informasi

ini

bisa

dibayangkan bagaimana untuk jabatan Kepala Dinas di sebuah SKPD. Memang dalam informasi yang disampaikan tidak melibatkan langsung pimpinan daerah tetapi transaksi tersebut

bagian dari

permainan kaki tangan pimpinan daerah

didapat

penelitian

dari

para

yang

informan

mengarah pada simpulan

bahwa

hal-hal

dengan

yang

berkaitan

proses penyiapan dan penyusunan usul

pengangkatan

dan

promosi

jabatan pimpinan SKPD; dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan

(Baperjakat).

Meskipun Badan ini menjalankan fungsi yang sama, namun struktur badan

ini

pada

kedua

daerah

penelitian ternyata berbeda. 1.2. Draft awal yang berisi tentang sejumlah

pegawai

dinominasikan

untuk

yang menduduki

jabatan pimpinan di SKPD disiapkan

di lingkungan partai politik. Berdasarkan data di atas, sulit untuk membuktikan adanya

1.1. Temuan-temuan

transaksi

dalam penentuan promosi jabatan seorang

oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kedua daerah penelitian, dengan

sejumlah

persyaratan

pejabat di lingkungan SKPD, karena hal 127


normatif sesuai aturan perundang-

politik, ekonomi dan pemeliharaan

undangan;

status quo bagi kepemimpinannya.

1.3. Penentu

akhir

pemilihan

dari

yang

Baperjakat Pejabat

proses diajukan

menjadi kewenangan Pengguna

1.5.

Faktor-faktor Meritokrasi

di

luar

yang

faktor

berpengaruh

terhadap Promosi Jabatan pimpinan

Kepegawaian

SKPD, untuk dua daerah penelitian

(PPK) yang untuk daerah penelitian

tersebut secara komparatif bisa dilihat

ini

dalam temuan-temuan berikut :

adalah

Walikota

Kota

Surakarta dan Bupati Kabupaten Boyolali, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

a.

Faktor

Kepentingan

Politik,

meskipun di dalam wawancara di

kedua

daerah

penelitian

tersebut tidak diakui adanya keterpengaruhan faktor tersebut terhadap

promosi

jabatan

pimpinan SKPD, namun untuk Kota Surakarta hanya ada satu

1.4. Terdapat fenomena yang sama di

masalah ketika di awal-awal

kedua daerah penelitian, yakni ketika

pemerintahan pimpinan daerah

tampil pimpinan daerah yang baru,

yang baru, terjadi penunjukan

cenderung akan diikuti serangkaian

Kepala Dinas yang diduga terkait

kegiatan mutasi dan promosi jabatan,

dengan

yang bisa dikategorikan ke dalam

meskipun kalau dikaji secara

tingkat intensitas

tingkat

administratif

tinggi.

argumentasi

frekwensi

dan yang

Kecenderungan serangkaian

mutasi dan

promosi

politik;

terdapat yang

dipergunakan

bisa sebagai

justifikasinya. Sementara selama

dan

kepemimpinan pemerintah yang

frekwensi tinggi ini bagi publik

baru di Kabupaten Boyolali,

menimbulkan dugaan-dugaan yang

mulai dari derajat frekwensi

mengarah kepada

mutasi dan promosi jabatan yang

dengan

derajat

Interest

Pimpinan

baru

saja

berhubungan 128

untuk melakukan

kepentingan

intensitas

faktor Daerah

yang

sangat

tinggi

telah

sering

karena

dilakukan, sampai penempatan

kepentingan

banyak pejabat yang dinilai tidak

dilantik, dengan

Vested


memenuhi kaidah the right a

potensinya kecil apalagi kalau

man

harus

in

the

right

place,

dengan

menyebabkan

berkembangnya

Walikota, sebab komitmen untuk

opini

yang

itu

publik

terlanjur

selalu

terungkap

lewat

tercipta bahwa ada kekuatan

pesannya kepada pejabat-pejabat

politik ekstra di balik sosok

anggota

pimpinan daerah yang memiliki

sampai terdengar ada pejabat

peran strategis dalam mengatur

yang mengambil kesempatan !”;

jalannya pemerintahan daerah,

namun kalau relasi kepentingan

(Baperjakat

Baperjakat

“Jangan

Jalanan)

semakin

ekonomi itu terjadi pada aras

dugaan

adanya

dibawahnya, dalam pengertian

kepentingan

transaksi antara calon pimpinan

politik dengan promosi jabatan

SKPD dengan pemegang kuasa

pada

pengusulan

memperkuat

keterkaitan antara

pimpinan

SKPD

di

Kabupaten Boyolali;

berdasarkan dilakukan Kunci

wawancara

dalam

Informan

semua

Informan

Pembanding,

ternyata

Sementara

untuk

namun justru

informasi

dari

luar sistem pemerintah daerah

tentang

mengarah

di kedua daerah

pada

adanya

fenomena pemberian sejumlah uang untuk jabatan tertentu;

Faktor Kepentingan Ekonomi,

meskipun

dugaan bahwa ada keterkaitan

dibuktikan kebenarannya.

faktor

ekonomi

Daerah

pengakuan dari Informan Kunci,

peneltian.

antara

adanya

Boyolali meskipun tidak ada

jabatan pimpinan SKPD, belum

tersebut

informasi

belum

kepentingan ekonomi Walikota.

dugaan

pengangkatan seseorang dalam

didapatkan data

ini

menjadi penopang dana bagi

kepentingan kekerabatan dengan

hal

bisa

SKPD yang pimpinannya mau

adanya keterkaitan antara faktor

bisa

penelitian

terungkap

yang

terhadap

dan

belum

dipastikan ada tidaknya, juga

b. Faktor Kepentingan Kekerabatan,

c.

dikaitkan

dengan

ini

juga

sulit

kepentingan Promosi

Saran

Jabatan pimpinan SKPD, untuk Kota

Surakarta

dugaan

ini 129


Berdasarkan simpulan di muka maka

bukan sebagai Pejabat Partai Politik

dalam

di Pemerintah Daerah, sehingga

laporan

penelitian

ini

akan

diajukan beberapa saran antara lain :

bisa mengurangi derajat pengaruh

1.6. Perlu adanya peninjauan terhadap

kepentingan politik atas kebijakan

pasal-pasal yang mengatur tentang

dan

jumlah kepengurusan, struktur dan

dikeluarkannya,

susunan Baperjakat, meskipun dalam

rangka pengangkatan dan promosi

rangka pelaksanaan otonomi daerah,

jabatan

daerah

Daerahnya.

diberikan

deskresi

kewenangan termasuk penyusunan kepengurusan Baperjakat 1.7. Meskipun aturan PNS

telah

termasuk

dalam

sejamlah

SKPD

di

Para Pimpinan Daerah ketika

pengangkatan

untuk menduduki

membangun

jaringan

keluarga

dalam sistem pemerintahan dengan mengangkat dan mempromosikan

struktural,

kerabatnya secara membabi buta,

yakni Peraturan Pemerintah Nomor

kalaupun toh harus dilakukan mesti

13 Tahun 2002 tentang Perubahan

mengutamakan profesionalisme dan

atas Peraturan Pemerintah Nomor

nilai-nilai meritokrasi.

100

yang

bersifat

Tahun

2000

Tentang

1.10. Para Pimpinan Daerah semestinya

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

tidak

dalam

kekuasaannya

Jabatan

Struktural;

menyalahgunakan bagi

keuntungan

seharusnya Pengawasan Preventif

pribadi dan kelompoknya dalam

dan

bidang

Represif

Gubernur

yang

sebagai

dipegang kepanjangan

ekonomi,

termasuk

penunjukan pimpinan SKPD bagi

tangan Pemerintah Pusat di Daerah

topangan

harus didayagunakan secara efektif,

pimpinan daerah

kepentingan

ekonomi

berani dan tegas, agar tidak ada

1.11. Perlu dipertimbangkan penggunaan

penyelewengan kekuasaan di daerah.

dan penambahan instrumen lain,

Para pimpinan daerah yang telah

dalam

penelitian

ini

disarankan

terpilih dalam Pemilu Kada atas

untuk mencoba pendekatan yang

usungan Partai Politik tetentu, harus

sering

melepaskan

pengembangan SDM

kepartaiannya dirinya 130

yang

jabatan

publik

1.8.

di

politik

menjabat tidak diperkenakan untuk dikeluarkan

tentang

1.9.

keputusan

semua dan

sebagai

atribut

mereposisikan

Pejabat

Negara

dipergunakan

dalam di

banyak

organisasi non- pemerintah yakni


California Press, California.

pendekatan Balance Scorecard yang akan disesuaikan dengan prinsipprinsip

organisasi

pemerintah

daerah.

Kaplan R.S and Norton D.P., (1996), “Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System“, Harvard Business Review, Jan-Feb.

DAFTAR PUSTAKA Afan

Afan

Gaffar, (2004), Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Gaffar, (2000), “Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah, dan Kesempatan Kerja”, Makalah pada Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Kesempatan Kerja, Surakarta 16 Desember 2000.

Crouch, Harold, (1986), Militer dan Politik di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta. Drajat Tri Kartono, dkk., (2004), Administrasi Pelayanan Publik, antara Paradoks dan Harapan, Pustaka Cakra, Surakarta. Eko Prasojo, (2005), dalam “Birokrasi Versus Intervensi Politik”, Kompas 26 Maret 2005. Jackson, Karl D., dan Lucian W. Pye, (Ed.), (1978), Political Power and Communications in Indonesia, University of

Kompas, “Birokrasi, Sejumlah PNS Terpengaruh Kekuatan Politik, 22 Juni 2006. Lexy

J.

Moleong, (1994), Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Liddle, William R., (1990), “The Politics of Development Policy”, makalah pada International Conference on Economic Policy Making Process in Indonesia, Bali, WLijphart, Arend, (1984), Democracies : Patterns of Majoritarianism and Consensus Government in Twenty-One Countries, Yale University, New Haven Conn. Mohtar Mas’oed, (1994), Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Noeng Muhajir, (1992), Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta. Osborne, David dan Peter Plastrik, (1997), Banishing Bureaucracy, The Five Strategies for 131


Reinventing Government, AddisonWesley Publishing Company Inc., USA. Robison, Richard, (1981), “Culture, Politics, and Economy in the Political History of the New Order”, Indonesia, No. 31, Sondang P Siagian, (1994), Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sonhaji, (2008), “Faktor Dominan dalam Menentukan Promosi Jabatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali”, UNS-Laporan Penelitian Tidak diterbitkan. Sonhaji,

(2011), “Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintaha Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali”, UNS-Laporan Penelitian Belum dipublikasikan.

-----------------, (2004), UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Duta Nusindo, Semarang. -----------------, (2007), Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, Depdagri, Jakarta.

132

Warwick, Donald P., (1975), Theory of Public Bureaucracy, Harvard University Press, Cambridge Massachussets. 1. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).


Peraturan

Pemerintah Nomnor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang embentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali…

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.

133


134

YULIANI – Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan KDRT

135

Faktor-faktor Non-Meritokrasi yang Mempengaruhi Penentuan Promosi Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ABSTRACT

Recommend Documents