Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sudaji

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sudaji Kadek Dian Sutrisna Giriama[1], Gede Adi Yuniarta [1], Ni Kadek Sinarwati [2] Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}, @undiksha.ac.id. Abstrak LPD merupakan badan usaha milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern pada pemberian kredit di Lembaga Perkreditan (LPD) Sudaji. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan dikumpulkan dengan metode wawancara,observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif (interactive model of analysis). Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit pada LPD Sudaji sudah baik dan dikategorikan memadai. Unsur dari sistem pengendalian internal itu sendiri meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan juga sudah efektif. Penilaian kelayakan penerima kredit secara umum terlihat di penaksiran risiko. Penilaian tersebut menggunakan analisis 5C yaitu character, chapcity, capital, collateral, dan conditions. Penilaian risiko kredit sudah dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Pengendaian Internal, Kredit, LPD Abstract LPD is a village-owned enterprises conducting business in the village and for village manners. LPD as one container wealth of the village is to function in the form of efforts towards improving the living standards of rural manners and in many activities to support rural development. This study was aimed at finding out the effectiveness of the internal control system lending to the debtors in LPD Sudaji. The study used qualitative data which were collected by using the methods of interview, observation, and documentation. The data were analyzed by interactive model of analysis. The results showed that the internal control system used in evaluating the feasibility of lending to the debtors in LPD Sudaji is good and falls into sufficient category. The components of the system are control environment, risk assessment, control activity, information and communication, as well monitoring are already effective. The evaluation of the feasibility of lending to the debtors is generally seen from the risk appraisal. The evaluation used the 5 Cs analysis, namely character, capacity, collateral and condition. The risk appraisal has already been made carefully. Keywords: Evaluation, Internal Control System,Credit, LPD

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) PENDAHULUAN Negara Indonesia merupakan satu negara yang sedang berkembang, diantaranya dalam bidang perekonomian. Perekonomian akan menjadi dasar untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Keberhasilan dari pembangunan di bidang perekonomian akan tercapai apabila masyarakat mampu secara optimal mengembangkan usahausaha yang dijalankan baik itu di ruang lingkup yang besar, menengah maupun usaha kecil. Setiap kegiatan usaha yang diajalankan tidak terlepas dari peran serta bantuan dari pemerintah melalui jasa-jasa perkreditan seperti bank dan lembaga lainnya yang berupa bantuan modal dan pinjaman. Departemen Dalam Negeri RI mengadakan seminar di kota Semarang, Jawa Tengah mengenai Kredit Pedesaan pada bulan Februari 1984. Berdasarkan hasil seminar, Pemerintah Provinsi Bali kemudian mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pada era ini di setiap daerah sudah mempunyai LPD. LPD ditujukan untuk usaha yang kecil sampai menengah. LPD adalah sebuah terobosan dari pemerintah daerah untuk menjadi sumber modal di daerah khususnya untuk masyarakat di desa. Pengelolaan keuangan di LPD akan sangat dibutuhkan agar operasional LPD dapat terus berjalan dengan tetap mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Pemberian pinjaman modal atau kredit kepada masyarakat, LPD setidaknya memiliki kriteria-kriteria yang pasti terhadap calon penerima kredit itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemberian modal tersebut harus memiliki timbal balik yang nantinya akan dapat membantu keberlangsungan hidup dari LPD itu. LPD merupakan badan usaha milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk karma desa. LPD sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang menajalankan fungsinya dalam bentuk usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992, kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit tidak mungkin dilakukan secara sembarangan, karena besar kemungkinan terjadinya kredit macet. Sistem pengendalian internal dan 5C adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pengelola untuk menentukan kelayakan pemberian kredit dan pencegahan terjadinya kredit macet. Menurut Riyanto (2011) untuk menilai resiko kredit, kredit manager harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Pada umumnya bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit adalah dengan memperhatikan lima “C”. Lima “C” tersebut adalah Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions. LPD desa adat Sudaji merupakan LPD yang terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Saat ini LPD desa Sudaji sudah menjadi LPD yang maju, karena peningkatan secara signifikan terlihat dari segi asset yang meningkat dari tahun sebelumnya. Perubahan merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi guna ketercapaian tujuan tertentu, salah satunya adalah pergantian kepemimpinan yang memiliki andil dalam memajukan organisasi. Jika suatu organisasi mempunyai pemimpin yang berkompeten, maka organisasi tersebut akan berpotensi untuk maju. Sebagai lembaga organisasi, LPD Sudaji sudah mengalami 3 kali pergantian kepemimpinan. Dimulai dari bulan Januari 2014 semenjak ketua LPD yang baru dilantik, dengan gaya kepemimpinan yang tegas, tepat aturan dan sangat memperhitungkan kinerja karyawannya, peningkatan yang sangat pesat, baik dari segi perekonomian yang saat ini mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dari tahuntahun sebelumnya. Pimpinan beserta anggota organisasi mulai tegas mengambil keputusan, dan dari peraturannya juga

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) terlihat mulai mengedepankan kemajuan LPD serta masyarakat yang melakukan kredit di LPD desa Sudaji. Peraturan sangat penting dalam suatu untuk menghindari penyimpangan baik itu dari karyawan atau nasabahnya. Ada beberapa peraturan di LPD desa Sudaji yang ditujukan untuk karyawan maupun untuk nasabah yang mempunyai kredit. Namun ada salah satu peraturan yang unik, masyarakat di desa Sudaji masih sangat percaya dengan hal-hal yang religious, maka Peraturan yang di buat oleh Ketua LPD desa Sudaji sedikit terarah ke hal-hal yang relegious. Menurut ketua LPD, “ Saya membuat peraturan seperti ini, supaya nasabah yang mengambil kredit disini mampu membayar kredit dengan tepat, bukan hanya masyarakat yang mengambil kredit saja, tapi saya dan semua pegawai di LPD ini juga mengikuti peraturan ini. Jadi peraturan yang saya buat salah satunya, setiap masyarakat yang mengambil kredit tentunya dari desa Sudaji, setelah kami recek semua syarat untuk melakukan kredit, kemudian kami menginformasikan masyarakat yang melakukan kredit untuk melakukan sumpah di padmasana LPD kami, bahwa masyarakat yang bersangkutan bersumpah akan membayar kredit dengan tepat waktu. Begitu juga kami sebagai pegawai LPD ikut bersumpah akan melakukan tugas dengan baik dan bertugas dengan sesungguhnya. Dengan begitu pegawai disini termasuk saya takut melakukan penyimpangan dari segi apapun.” Dari pernyataan ketua LPD sangat terlihat jelas bahwa pengendalian intern sangat di terapkan di LPD desa Sudaji. Boynton dkk (2003) mengatakan bahwa Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan berikut ini yaitu: (1) Keandalan pelaporan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi. Jadi Sistem pengendalian internal sangat berperan dalam kejadian ini. Dengan sistem pengendalian internal yang memadai, kejadian-kejadian seperti kredit macet,

pelanggaran yang dilakukan karyawan akan sangat kecil kemungkinannya terjadi, dimana dalam memberikan kredit akan ada penilaian-penilaian yang memadai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko di masa yang akan datang. Penelitian ini difokuskan mengenai Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pada pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sudaji METODE Penelitian ini dilaksanakan di LPD Desa Sudaji. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit di LPD SUdaji. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Abdul Aziz (dalam Bungin, 2005). Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data primer, berupa hasil wawancara. Untuk dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan, menggunakan data skunder, dengan pimpinan LPD Sudaji serta badan pengawas LPD Sudaji menggunakan pertanyaan seputar sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis interaktif (interactive model of analysis). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Prosedur Pemberian Kredit di LPD Sudaji Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, sebagian besar bagian-bagian yang meliputi sistem pengendalian internal pada LPD Sudaji sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala LPD Desa Sudaji dan Kelian Adat Desa Sudaji, mulai dari beberapa proses yang dilalui sampai kredit itu dicairkan. Pada saat diwawancarai di waktu yang berbeda Kepala LPD menjelaskan proses pemberian kredit, tegas beliau mengatakan bahwa: “...Prosedur pemberian kredit di sesuaikan dengan aturan yang berlaku di LPD. Dimana nasabah datang langsung ke LPD dengan membawa identitas diri beserta jaminannya. Nasabah mengisi permohonan kredit melalui ketua dan menganalisa dengan meminta pertimbangan dari pengawas. Setelah mendapat persetujuan, diteruskan kebagian administrasi kredit untuk dibuatkan surat perjanjian kredit, setelah itu nasabah akan kami ajak mengucap sumpah di padmasana dan setelah semua berkas ditanda tangani oleh nasabah maka kredit sudah dapat dicairkan dan kredit dipungut biaya administrasi, materai dan tabungan wajib seseuai dengan ketentuan yang berlaku di LPD.” Hal serupa juga dikatakan oleh Kelian Desa Adat Sudaji yang terlukis pada kutipan wawancara di bawah ini: “…Pemohon datang ke LPD dengan jaminan yang bakal dia pakai jaminan, lalu atas sepengetahuan kepala desa laporan itu saya tandatangani untuk uangnya dicairkan.” Dari kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa prosedur pemberian kredit di LPD Sudaji sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Bahkan cara unik yang dilakukan oleh LPD Sudaji terhadap nasabah yang melakukan kredit sangat membantu peningkatan yang signifikan di LPD Sudaji. Seperti yang ada pada 5C. yang dijelaskan oleh (Kasmir, 2004) bahwa 5C tersebut meliputi (1) Charakter, (2) Capacity, (3) Capital, (4) Collateral, (5) Condision of Economy, LPD Sudaji sudah melaksanakan secara memadai.

Lingkungan Pengendalian Nilai integritas dan etika Pengertian etika jika dilihat dari kamus besar bahasa indonesia memiliki 3 arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Di dalam teori kepemimpinan integritas juga dipakai untuk menggambarkan kemampuan seseorang menerjemahkan perkataannya ke dalam tindakan nyata (McShane & Von Glinow, 2003) dalam Anggara (2011), dengan kata lain ada konsistensi antara perkataan dan tindakannya. Dengan itu dibutuhkan komitmen untuk melakukannya. Komitmen dan konsistensi ini menjadi kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan integritas itu sendiri. Jika bandingkan apa yang dikatakan oleh Kepala LPD Sudaji sudah sesuai dengan pengertian integritas dan etika itu sendiri. Dimana Kepala LPD Sudaji mengatakan: “Yang namanya tidak layak berarti siapapun tidak bisa diberikan kredit, karena LPD bukan perusahan perseorangan/pribadi. Dalam analisa siapapun nasabah yang tidak layak untuk diberikan kredit maka dibuat kan surat penolakan.” Hal senada juga dikatakan oleh Kelian Desa Adat dimana beliau mengatakan bahwa: “…Saya tekankan itu tidak mungkin dikasi, karena nanti tanggungjawabnya ke masyarakat sendiri, kalau memang sudah kena blacklist atau tidak layak biar bagaimanapun tidak akan mendapat kredit.” Apa yang dikatakan oleh kedua orang ini sudah sesuai dengan prinsip integritas moral dalam pengambilan keputusan. Ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis, integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral), dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) etis, dan implementasi etis (Rest, 1986) dalam Anggara (2011). Keputusan yang diambil oleh Kepala LPD sudah konsisten dengan apa yang dikatakannya dan sesuai dengan aturan desa. Pada kenyataannya memang siapapun yang sudah masuk daftar blacklist tidak akan mendapatkan bantuan kredit. Sumber Daya Manusia Peningkatan kompetensi dalam perusahaan khususnya sumber daya manusia (SDM) adalah elemen utama untuk mencapai kesuksesan perusahaan dan keterlibatan SDM dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis akan menciptakan efektifitas organisasi dalam industri (Karami, 2001) dalam Rayadi (2012). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan sumber daya manusia adalah kunci dalam kesuksesan sebuah perusahaan, sehingga tingkat pendidikan seharusnya menjadi salah satu landasan dalam perekrutan karyawan agar sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu berkualitas. Hal ini LPD Sudaji sudah menerapkan aturan prekrutan yang memadai, seperti yang dikatakan kepala LPD Sudaji bahwa: “…tentu saja kami merekrut karyawan yang sederajat. Disesuaikam pada saat karyawan baru. Pada umumnya minimal SLTA sederajat, mengerti perkreditan, jujur dan mau bekerja keras. Dan mungkin juga disesuaikan dengan posisi yang akan dibutuhkan.” Hal senada juga dikatakan oleh Kelian Desa Adat tentang aturan perekrutan karyawan yaitu: “…Untuk masa jabatan tahun sekarang, bukan sekarang aja dari tahun sebelumnya dan diusahakan sampai tahun berikutnya, kami LPD Sudaji merekrut karyawan yang sederajat. Yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugas.” Dari penjelasan keduanya menunjukan bahwa pengelolaan perusahaan dalam hal sumber daya manusia sudah memadai. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia menurut

Fisher (1993) dalam Riyadi (2012) adalah setiap fungsional dalam sumber daya manusia dengan banyak aktivitas harus unggul sehingga organisasi dapat memberikan kontribusi yang optimal menuju organisasi sukses. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistim yang terdiri dari banyak kegiatan yang saling tergantung (interdependent). Keunggulan ini lah yang harus didapat melalui proses pendidikan menurut pandangan peneliti. Dewan Direksi dan Komite Audit Menurut IAI (2001) Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi terutama dari pihak Dewan direksi dan komite audit atas kelemahan pengendalian, jika manajemen segera melakukan tindakan koreksi atas temuan kelemahan pengendalian hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik. Hal ini seorang manajer harus cekatan dalam menanggapi kesalahan yang terjadi dalam perusahaan, hrus berani melakukan tindakan, teguran atau semacamnya agar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Dalam hal ini, LPD Sudaji langsung melakukan evaluasi, menurut penuturan kepala LPD bahwa: “…Ya… karena dengan demikian kita langsung tau dimana letak kesalahan itu dan bagaimana cara mengatasinya sehingga bisa bekerja dengan lebih hati-hati lagi.” Jawaban yang sedikit berbeda dikatakan oleh Kelian Desa Adat Sudaji, dimana beliau mengatakan: “…Menurut saya hal ini bukan hanya turun langsung aja. tapi berikanlah sanksi bagi mereka yang melakukan kesalahan. karena kita tau, yang namanya salah itu pasti ada sedikit kecerobohan. namun tindakan yang dilakukan kepala LPD sudah cukup untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.” Dari kedua jawaban yang diberikan terlihat jelas dewan direksi dalam hal ini adalah pimpinan dari LPD Sudaji sudah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) membaik dan walaupun kedua pendapat sedikit berbeda dalam hal melakukan tindakan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahannya. Hal ini didukung pernyataan menurut Chester I. Barnard dan Robert E. Quinn dalam Suyadi Prawirosentono (2008:27-32)Indikatorindikator kinerja karyawan salah satunya adalah disiplin yaitu Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen Menurut IAI (2001) Filosofi merupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Sedangkan gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Melalui Perda Propinsi Dati I Bali No. 2 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dikembangkanlah usaha ekonomi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD dimaksudkan untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian Desa Adat serta mensejahterakan Krama Desa dengan segala aspeknya sehingga dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat kedudukan keuangan desa sebagai sarana penunjangnya. Dari pernyataan itu berarti keberadaan LPD sangatlah berkaitan dengan Desa Adat, LPD ditujukan untuk memandirikan Desa Adat, hal ini lah yang menjadikan LPD harus memberikan timbal balik ke Desa adat itu sendiri, hal ini sudah terlaksana seperti apa yang dijelaskan oleh Kepala LPD Sudaji pada kutipan jawaban sebagai berikut: “…Sudah, untuk pujawali tahun sebelumnya LPD menganggarkan biaya pujawali. walaupun jumlahnya sedikit, berarti itu juga meringankan beban krama desa dan untuk pujawali tahun sekarang dan seterusnya, LPD akan semampunya membiayai semua pembiayaan pujawali tersebut karena itu merupakan hasil paruman desa/peranian dalem.”

Jawaban yang serupa juga diberikan oleh Kelian Desa Adat Sudaji yang mengatakan bahwa: “…Untuk hal seperti itu, sudah tentu jelas LPD memberikan anggaran, ya walaupun sedikit itu akan meringankan beban desa krama.” Pernyataan keduanya sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan LPD seperti yang tercantum pada Pasal 22 Perda no.8 tahun 2002 yaitu Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ditetapkan sistem pembagian sebagai berikut : 60 % untuk Cadangan modal yang dalam hal ini dipergunakan untuk meningkatkan dan pemupukan modal LPD; 20 % untuk dana pembangunan desa yang dalam hal ini diserahkan kepada desa dipergunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pembangunan lain yang dianggap perlu oleh desa; 10 % untuk jasa produksi yang dalam hal ini diberikan kepada pengurus, pegawai, pengawas dan pihak lain brdasarkan keputusan desa; 5 % Dana pembinaan dalam hal ini disetor kepada BPD Bali untuk mengadakan pembinaan baik oleh BPD, PLPDK dan perlindungan LPD; pengawasan dan perlindungan; dan 5 % untuk dana sosial yang dalam hal ini dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya sumbangan kepala desa. LPD Sudaji tentunya sudah memiliki struktur organisasi sejak didirikan, penentuan orang-orang yang ada di struktur itu pun telah ditentukan oleh undangundang seperti yang dikatakan oleh Kepala LPD Sudaji sebagai berikut: “…Struktur organisasi di LPD ini ditentukan oleh paruman desa.” Hal yang senada juga dikatakan oleh Kelian Desa Adat Sudaji dimana beliau mengatakan bahwa: “…Struktur orgsnisasi di LPD ini ditentukan di paruman desa. karena sesuai dengan peraturan yang berlaku di LPD Sudaji, setiap jabatan yang di duduki akan dipilih oleh warga paruman. Dari apa yang dikatakan oleh keduanya telah menunjukan kesesuaian

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) dengan undang-undang yang ada, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali diorganisir oleh pengurus dan pengawas. Pengurus terdiri dari Kepala, Tata usaha dan Kasir yang dipilih oleh masyarakat setempat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. Dengan demikian Penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan struktur organisasi sudah sesuai dengan aturan yang ada, jika ditinjau dari pemisahan tugas, hal ini juga sudah dilakukan oleh Kepala LPD dalam hal mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal itu dapat terlihat dari kutipan jawaban Kepala LPD dimana beliau mengatakan: “…Disini tidak ada yang memegang peran ganda, namun dalam operasional sehari-hari, kita tetap saling membantu dan untuk bertanggung jawab pada masingmasing jabatan.” Hal yang sama juga dikatakan oleh Kelian Desa Adat Sudaji namun dengan sedikit memberikan kritikan terhadap salah satu pengelola yang pernah melakukan kesewenangwenangan terhadap jabatannya. Beliau berkata: “…Kalau pemisahan tugas itu memang benar sudah dilakukan sejak dulu, misalnya bendahara yang memegang penuh keluar masuknya uang, dan sekretaris yang membuat laporannya, tapi jangan sampai nanti ada yang menyalahgunakan wewenangnya, dan juga dalam operasioanal sehariharinya kita tetap saling membantu namun tidak lepas dari masingmasing jabatan kita.” Dari penjelasan keduanya sudah tercermin pemishan tugas yang dilakukan oleh kepala LPD Sudaji. Penaksiran Risiko Sebagai seorang pemimpin penuh dengan tanggung jawab atas perusahaan yang di kelola dimana dalam hal ini adalah Kepala LPD Sudaji yang bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi di masa depan karena keputusan atau kebijakan yang diambilnya. Dalam

wawancara yang dilakukan di Kantor LPD Sudaji, kepala LPD mengtakan: “…Ya, kami mempunyai cara untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menjaga hubungan baik dengan nasabah dengan jalan penjajagan kelapangan untuk mengetahui apakah sesuai kredit yang di berikan dengan usaha yang di biayai dan juga dengan jalan sosialisasi ke masing-masing dusun manfaat pentingnya LPD bagi krama desa sehingga bisa menggugah kesadaran masyrarakat/nasabah akan kewajibannya untuk menghindari kredit macet.” Dari apa yang dijelaskan oleh kepala LPD terlihat jelas apa yang dilakukan pengelola dalam hal mengantisipasi kredit macet sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Menurut peneliti hal yang harus dilakukan oleh pengelola adalah menjalin kerja sama dengan semua lembaga pemberi pinjaman baik itu banjar adat, desa adat, subak, atau lembaga-lembaga lainnya, agar tidak sampai jaminan itu menjadi jaminan yang nantinya akan merugikan salah satunya. Sebaiknya pemohon kredit mengajukan permintaan bantuan kredit, harus ada surat pernyataan dari lembaga-lembaga di desa yang menjamin jika sesuatu yang digunakan sebagai jaminan itu memang benar tidak menjadi jaminan untuk pinjaman di lembaga terkait. Aktivitas Pengendalian Menurut IAI (2001) Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personil tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Pemahaman menjadi hal utama pada bagian Sistem pengendalian Internal ini. Pengelola harus paham dengan cara pelaporan keuangan LPD agar dapat dikatakan layak dan dipahami orang yang berkepentingan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) dengan laporan keuangan ini. Pada LPD Sudaji telah menunjukan bahwa sistem pengendalian intern sudah mampu memberikan keyakinan yang memadai. Berikut yang disampaikan oleh kepala LPD: “…kami disini selalu mencatat dengan rinci transaksi-transaksi pemberian kredit baik harian, bulanan ataupun tahunan. Karena dalam suatu perusahan sangat penting jika laporan keuangan itu bisa dimengerti oleh semua pihak. Disamping itu juga dengan mencatat semua transaksi dengan metodemetode yang berlaku, akan sedikit harapan terjadinya penyelewengan dalam laporan keuangan” Apa yang diktakan oleh Kepala LPD di benarkan oleh Klian Desa Adat Sudaji, bahwa: “…Sedikit tidaknya transaksi, kita harus catat dengan rinci agar penyelewengan atau kekeliruan dalam laporan keuangan bisa teratasi segera.” Dari apa yang dikatakan keduanya menunjukan bahwa sistem pengendalian intern dalam pemahaman tentang laporan keuangan sudah memadai. Pemantauan Menurut IAI (2001) Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan terus menerus, evaluasi secara terpisah atau kombinasi diantara keduanya. Dari penjelasan IAI berarti pimpinan LPD seharusnya mengawasi apa yang dilakukan anak buahnya dalam rangka menjalankan tugasnya masing-masing, memberikan teguran dan evaluasi terhadap kesalahan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan ketua LPD Sudaji bahwa: “…Saya selalu melakukan pengawasan, karena itu sangat penting bagi kelangsungan operasional di LPD Sudaji. Seperti yang kita ketahui pengawasan

adalah salah satu tugas manajemen atau suatu lembaga pada bawahannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar petugas melaksanakan tugasnya tetap konsisten dan tidak menyimpang dari aturan sistem administrasi atau prosedur lainnya. Begitu juga penuturan Klian Desa Adat Sudaji, mengatakan bawha: “…Selama pengoprasian LPD masih berlangsung kepala LPD trerus melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kinerja karyawan baik itu laporan keuangan ataupun lain sebagainya.” Apa yang diungkapkan keduanya menggambarkan jika pengawasan atau pemantauan yang dilakuakan oleh pimpinan LPD Sudaji dilaksanakan secara memadai. Menurut peneliti, pendapat kedua pihak sangat baik. karena dalam sistem pengendalian intern, kinerja karyawan dalam suatu perusahan sudah berjalan dengan baik sehingga kemungkinan kecil kegagalan dalam pengoprasian tidak akan terjadi. Pembahasan Berdasarkan hasil wawancara terhadap LPD Sudaji, dapat dilihat bahwa prosedur pemberian kredit di LPD Sudaji sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Bahkan cara unik yang dilakukan oleh LPD Sudaji terhadap nasabah yang melakukan kredit sangat membantu peningkatan yang signifikan di LPD Sudaji. Seperti yang ada pada 5C. yang dijelaskan oleh (Kasmir, 2004) bahwa 5C tersebut meliputi (1) Charakter, (2) Capacity, (3) Capital, (4) Collateral, (5) Condision of Economy, LPD Sudaji sudah dilaksanakan secara memadai. Hasil evaluasi terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada pemberian kredit di lembaga perkreditan desa (LPD) Sudaji sudah sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Evaluasi untuk setiap elemen sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, Aktivitas pengendalian, informasi Dan komunikasi, serta pemantauan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Lingkungan Pengendalian Dalam lingkungan pengendalian terdapat: (1) tindakan manajemen pada LPD Sudaji yang dilaksanakan secara insentif untuk mengurangi tindakan pegawai yang berbuat tidak jujur dan dan nilai integritas moral dalam pengambilan keputusan, (2) terdapat kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upaya mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya, (3) perusahan telah memiliki dewan direksi dan satuan komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan kinerja perusahan, (4) LPD Sudaji telah memiliki filosofi dan gaya operasi manajemen tertentu yang menunjukan tindakan-tindakan kreatif, (5) terdapat struktur organisasi yang jelas menerangkan tugas wewenang dan tanggung jawab terhadap LPD Sudaji. Penaksiran Risiko Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sudaji melakukan penaksiran risiko kemungkinan salah saji laporan keuangan yang meliputi kejadian-kejadian internal dan eksternal yang timbul karena perubahan dalam lingkungan operasional atas pemberian kredit dalam perusahan, penempatan karyawan baru dalam aktivitas pemberian kredit, peningkatan aktivitas pemberian kredit, perubahan dalam sistem informasi pemberian kredit, sosialisasi penggunaan teknologi informasi baru dalam pemberian kredit, dan prosedur kepegawaian dalam upaya mendapatkan SDM yang jujur dan berkopeten terhadap tugasnya. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen dan harus dilakukan dengan baik. Dalam hal ini aktivitas pengendalian sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya resiko kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sudaji dalam pemberian kredit telah melaksanakan aktivitas pengendalian untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab terhadap karyawan yang menjalani

kewajibannya guna mengurangi terjadinya resiko atau keputusan yang dikeluarkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Informasi dan Komunikasi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sudaji telah menunjukan sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah mampu memberikan keyakinan yang memadai dengan adanya (1) sistem informasi yang mencangkup metodemetode dan catatan-catatan untuk menunjukan dan mencatat semua transaksi pemberian kredit, (2) terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menggambarkan dengan dasar yang tepat transaksitransaksi yang cukup rinci untuk pengklasifikasian dari transaksi-transaksi dalam laporan keuangn secara wajar, (3) terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk mengukur setiap transaksi pemberian kredit yang benar dalam mencatat nilai moneternya didalam laporan keuangan yang wajar. Pemantauan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sudaji melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai aktivitas rancangan dan operasi pengendalian intern pemberian kredit. Berdasrkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi untuk setiap elemen penngendalian intern terdiri atas lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan sudah dilaksanakan dengan efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Robin Gita Mandira (2014) yang meneliti tentang Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun, hasilnya menunjukan bahwa Analisis terhadap unsur-unsur pengendalian intern pada badan usaha milik desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun menunjukkan bahwa sistem

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam strukstur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. Tiap elemen Sistem pengendalian intern pada LPD Sudaji yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan sudah dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pemberian kredit kepada calon pengguna kredit di LPD Desa Sudaji Sudah baik dan dikategorikan memadai, begitu juga dalam pengelolaan dalam aktivitas keseharian di LPD ini. Penilaian kelayakan penerima kredit dengan analisis 5C diterapkan secara maksimal. Setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Karena itu kemungkinan penyelewengan dalam kinerja karyawan tidak akan terjadi. Pada Tiap elemen Sistem pengendalian intern pada LPD Sudaji yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan sudah dilaksanakan dengan efektif dan sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Robin Gita Mandira (2014). Selain itu, hasil penelitian sejalan dengan temuan setiawan dan wisadha (2014) yang menemukan Efektifitas struktur pengendalian intern atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan sangat efektif dengan proporsi kriteria struktur pengendalian intern pada variabel Lingkungan Pengendalian sebesar 71,1%, variabel Sistem Akuntansi sebesar 82,2%, variabel Prosedur Pengendalian sebesar 37,8%, dan keseluruhan Struktur Pengendalian Intern yang mencakup tiga variabel tersebut sebesar 68,8. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Ruzanna Amanina (2011) yang menemukan bahwa Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan dalam proses pemberian kredit

telah memenuhi sebagian besar dari unsurunsur pengendalian intern, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu jumlah Mikro Kredit Analis (MKA) pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang kurang memadai dibanding tingginya aplikasi permohonan kredit yang masuk sehingga dikhawatirkan terjadi kerugian akibat dari kualitas kredit yang lemah. Selain itu, pelaksanaan kunjungan atau on the spot yang dilakukan, tidak sesuai dengan tata cara dalam Manual Produk Kredit Mikro. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap pemberian kredit kepada calon pengguna kredit di LPD Desa Sudaji, maka simpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal yang dilakuakan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit pada LPD Sudaji sudah baik dan dikategorikan memadai. Penilaian kelayakan penerima kredit dengan analisis 5C diterapkan secara maksimal. Setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Karena itu kemungkinan penyelewengan dalam kinerja karyawan tidak akan terjadi. Pada tiap elemen sistem pengendalian intern pada LPD Sudaji yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan sudah dilaksanakan dengan efektif. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memiliki beberapa saran diantaranya: Bagi Pihak LPD Diharapkan kepada Kepala LPD untuk lebih memaksimalkan lagi npenerapan sistem pengendalian intern dengan cara melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sesering mungkin, sehingga jika terdapat masalah atau kesalahan dapat kita ketahui sejak dini. Bagi Peneliti selanjutnya

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Peneliti agar melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas atau lebih dari satu perusahaan, agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan menemukan hasil yang lebih tepat DAFTAR PUSTAKA Amanina. 2011. Evaluasi Terhadap Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro. Skirpsi. Universitas Diponogoro. Semarang. Anggara. 2011. Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis. Jurnal Institut Teknologi Bandung. Volume 10 No 1, 4-5 Asep

Muslim. 2004. Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Fokus Media: Bandung

Atmadja, Anantawikrama Tungga, D.P. Vijaya, K.A.K. Saputra.. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Undiksha. Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Riyanto, Bambang. 2011. Dasar Dasar Pembelajaran Perusahaan. Yogyakarta: BPFE Dewi,

Sarita P. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Spbu Yogyakarta (Studi Kasus Pada Spbu Anak Cabang Perusahaan Rb.Group ). Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127. Jakarta. Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Rayadi. 2012. Faktor Sumber Daya Manusia Yang Meningkatkan Kinerja Karyawan dan Perusahaan Di Kalbar. Jurnal EKSOS. Volume 8, Nomor 2, 5-6. Raydika. 2013. Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Di Lpd Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung). Skripsi Universitas Brawijaya. Malang. Rosita. 2012. Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Temanggung. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta Widodo. 2009. Upaya Peningkatan Kinerja Sdm Melalui komitmen Dan Orientasi Belajar. Skripsi. Unissula. Semarang.