e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017)
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM UPAYA MENGURANGI KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI UNIT DESA MAMBAL
1
Gede Agus Angga Wijaya,1Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2Made Arie Wahyuni Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected] ,
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi sistem pengendalian internal dalam mengurangi kredit bermasalah pada Koperasi Unit Desa Mambal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kulitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan petugas bidang kredit, manajer, kepala bidang kredit, kasir dan collector, serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui reduksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Mambal sudah cukup baik, karena dalam memutuskan pemberian kredit tidak hanya mempertimbangkan salah satu dari aspek 5C, yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition, melainkan harus mempertimbangkan kelima dari aspek tersebut. Jika ada salah satu dari kelima aspek tersebut tidak terpenuhi, maka kredit bisa dipastikan tidak dapat dicairkan, meskipun barang jaminan debitur bernilai tinggi. Kendala yang dihadapi adalah berbagai keadaan yang dialami oleh debitur dapat mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Dengan kendala tersebut koperasi harus cepat mencari jalan keluar, agar tidak menyebabkan suatu koperasi akan menjadi rugi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dengan meneliti lebih dalam lagi mengenai penilaian karakter nasabah sebelum memberikan kredit. Kata kunci: sistem pengendalian internal, kredit bermasalah Abstract The purpose of this research was to know the evaluation of internal control system in reducing troubled credit in unit cooperative of Mambal Village. This study was a descriptive research. The data sources used were primary and secondary data. The data collection technique in this study was done through interview with credit officer, manager, head of credit division, cashier and collector, and also documentation. The data analysis technique in this research was done by data reduction. The result of this study showed that the evaluation of the internal control system conducted by the unit cooperative of Mambal Village was quite good, because in deciding lending it did not only consider one of the 5C aspects, including Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition, but also consider all those five aspects. If any of the five aspects was not met, the credit can certainly not be disbursed, although the collateral good of debtor had a high price. The constraints faced by debtors can lead to a troubled credit. With these constraints, the cooperative must quickly find a solution, so as not to cause a cooperative suffer a financial loss. The effort overcoming the existing constraint was by examining more deeply about the assessment of the customer character before giving credit to a debtor. Keywords: internal control system, troubled credit
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017)
PENDAHULUAN Koperasi lahir sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi pada permulaan abab ke-9 yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih sedangkan sekelompok besar dari masyarakat lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Pada saat itu tumbuh gerakan koperasi, yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam tata perekonomian nasional, sangat diharapkan agar koperasi dapat menempati posisi dan kedudukan yang penting. Koperasi Indonesia mempunyai dasar konstitusional yang kuat, yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama didasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan dari pasal tersebut dikatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang berperan dalam pembangunan sektor pertanian. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu unit usaha dimana tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggota. Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang di sumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang dicapai
tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya. Karakteristik utama yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Meskipun demikian, sepanjang tidak kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota. Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh lebih kuat, sehat mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan oleh UndangUndang Nomor 17 tahun 2012. Prinsipprinsip tersebut adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Tujuan pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggota. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Salah satu jenis dari koperasi yang ada yaitu Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan (Hardianto, 2009). Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. KUD merupakan salah satu koperasi yang juga bergerak dibidang simpan pinjam yang menyediakan dana pinjaman kepada masyarakat. Tujuan dari semua koperasi adalah sama yaitu, untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan lainnya yaitu untuk membantu kelancaran perekonomian rakyat baik di desa maupun kota dengan cara memberikan sebuah pinjaman berupa kredit kepada masyarakat yang memerlukan modal untuk meningkatkan usaha. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan denga pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, atau pembagian hasil keuntungan. Koperasi dalam hal ini membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan usaha menengah, dengan cara memberikan modal dalam bentuk kredit kepada usaha kecil dan menengah, yang dapat meringankan masalah
permodalannya sehingga usaha kecil menengah dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas dan mutu yang lebih baik yang berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Koperasi memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha kecil dan menengah dengan kunci sukses pemberian kreditnya adalah cepat, sederhana dan dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum kredit itu diberikan kepada konsumen atau calon debitur, yaitu dengan cara melewati proses pengajuan kredit dan melalui analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Cakupan analisis yang digunakan dalam pemberian kredit adalah paling tidak harus menggunakan prinsip 6C dan 7P yang merupakan standar minimal yang lazim digunakan dikalangan perbankan. Selain prosedur pemberian kredit dan pemantauan penggunaan kredit, jaminan kredit (collateral) atau agunan juga tidak kalah penting, karena guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan koperasi. Disamping status dan kondisi jaminan, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh koperasi adalah peningkatannya. Peningkatan jaminan kredit ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi jaminan, apabila kelak debitur ingkar janji (wan prestasi) atau tidak mampu melunasi kreditnya. Dalam pemberian pinjaman ataupun kredit dapat terjadi kredit bermasalah apabila suatu keadaan anggota tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang diperoleh, yaitu kewajiban membayar bunga pokok pinjaman. Selain itu, proses pemberian kredit yang mudah merupakan alasan lain terjadinya kredit macet. Kredit bermasalah yang terjadi dapat juga disebabkan oleh kurang baiknya sistem pengendalian internal pada koperasi tersebut yang dapat menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan atau bekunya suatu koperasi. Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2002). Dengan semakin berkembangnya suatu koperasi, maka diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal yang merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikordinasikan, yang digunakan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk menjaga harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian internal akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian internal administratif (internal administrative control). Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001). Hartadi (2002:6) menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal akan menghasilkan laporan yang dikehendaki manjemen, dalam arti yang tegas sistem
tersebut akan: (a) mengamankan sumbersumber dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan, (b) meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, (c) mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan, (d) meningkatkan efisiensi. Sistem pengendalian intern berbeda dan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan. KUD Mambal merupakan salah satu Koperasi Unit Desa yang aktif yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Badung. KUD ini berlokasi di jalan raya mambal, Abiansemal, Badung. Kompetensi karyawan pada KUD mambal, yaitu karyawan dengan pendidikan akhir SMA sebanyak 16 orang, S1 sebanyak 3 orang, dan SD sebanyak 1 orang. KUD mambal ini mempunyai komitmen menjadi mitra usaha alternatif terbaik dan terpercaya bagi masyarakat dan ekonomi skala kecil, dalam memberikan pelayanan jasa keuangan yang ada di daerah Bali. Tidak hanya itu, KUD Mambal juga ingin menumbuh dan meningkatkan produktifitas serta semangat kewirausahaan bagi masyarakat dan pengusaha kecil, agar dapat menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan nilai tambah serta tempat berkarya yang sehat bagi karyawan. KUD Mambal ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dilihat dari jumlah penyaluran kredit yang meningkat di tiga tahun terakhir terdapat kredit yang bermasalah yang meningkat di tiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahunan Koperasi Unit Desa Mambal dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahunan Tahun Penyaluran kredit Kredit Bermasalah Presentase 2013 29.366.250.000 665.041.753,76 2,23% 2014 25.145.500.000 772.261.753,76 3,07% 2015 30.925.500.000 772.261.753,76 2,49% Total: 85.437. 250.000 2.199.565.261,28 3,88% Sumber : Laporan RAT Koperasi Unit Desa Mambal Tahun 2016 No 1 2 3
Berdasarkan hasil obeservasi awal menyebutkan bahwa kredit bermasalah yang ada berdampak pada kinerja pada Koperasi Unit Desa Mambal ini. Akibat dari
adanya kredit bermasalah yang dialami koperasi mengakibatkan ketidaklancaran perputaran kas dalam koperasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut maka koperasi
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) tidak akan bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah yang lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak koperasi itu sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang disebabkan oleh adanya kredit bermasalah tadi. Keadaan ini membuat koperasi tidak mampu lagi membayar utang jangka pendeknya sehingga membuat koperasi tidak dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain koperasi menjadi tidak likuid, terjadinya kredit bermasalah akan mengurangi laba dari koperasi bersangkutan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nilawati (2016) menyimpulkan bahwa dalam penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit yaitu SDM yang dimiliki oleh BUMDes ArthaWerdhi Sarana Desa Pengastulan dirasa masih kurang karena jumlahnya terlalu sedikit dan kualitas pendidikan rendah sehingga dalam melaksanakan tugas, petugas kredit mengalami kendala dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Pada penelitian Purwatiningsih (2014) tidak semua kendala-kendala yang dialami oleh PT. BPR Kanaya dalam penagihan kredit bisa diselesaikan dengan penerapanpenerapan teori yang ada. Terdapat beberapa keadaan dimana Bank harus mencari solusi diluar teori yang ada guna menyelamatkan kredit yang telah diberikan. Penelitian Arintasari (2013) Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan KJKS BMT ANDA Salatiga untuk mencegah pembiayaan bermasalah antara lain menerima nasabah yang administrasinya lengkap, survey yang berkualitas, membuat kontrak perjanjian pinjaman, peningkatan jaminan, serta memberikan kupon bagi nasabah yang membayar tepat waktu. Secara keseluruhan SPI yang diterapkan BMT 2 tahun terakhir sangat efektif dipakai untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: (1) Bagaimanakah evaluasi sistem pengendalian internal dalam upaya mengurangi kredit bermasalah yang diterapkan pada KUD Mambal? (2) Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan kredit pada KUD Mambal? (3) Upaya-upaya apa saja yang
dilakukan untuk mengatasi masalah dalam evaluasi sistem pengendalian internal dalam upaya mengurangi kredit bermasalah pada KUD Mambal? METODE Adapun rancangan penelitian yang digunakan sebagai gambaran umum adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu berupa dokumen-dokumen penting dan catatan-catatan penting lainnya yang mendukung dalam pengelolaan data mengenai prosedur pemberian kredit dilakukan untuk meminimalisir terjadianya kecurangan baik dari pihak debitur maupun karyawan dan upaya-upaya untuk mengatasi kredit bermasalah pada koperasi. Data-data tersebut akan diambil dan dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak tertentu dalam koperasi yang tentunya berkaitan langsung dengan kredit. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan petugas bidang kredit, manajer, kepala bidang kredit, kasir dan collector, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah reduksi data. Reduksi data merupakan suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. HASIL DAN PEMBAHASAN Jumlah anggota KUD Mambal pada awal berdirinya sebanyak 112 orang, dengan daerah kerja meliputi terdiri dari Subak Ume Lambing, Subak Uma Gaga, Subak Selasih, Subak Mambal, dan Subak Tanah Yeng. Maka pada tanggal 14 Maret 1973 KUD Mambal memperoleh Badan Hukum dengan Nomor 786/BH/VIII dari kepala Direktorat Koperasi Provinsi Bali. Selanjutnya melalui rapat khusus tanggal
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) 22 Juni 1975 untuk merubah anggaran dasar dari jumlah anggota buku daftar anggota sebanyak 112 orang yang hadir sebanyak 85 orang, merubah seluruh anggaran dasar sesuai dengan pasal 29 ayat (1) maka pada tanggal 14 November 1975 KUD Mambal Badan Hukum berubah menjadi Nomor 786 A/BH/VIII dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Koperasi Provinsi Bali, dengan wilayah kerja Subak Gaga, Mambal, Selasih, Ume Lambing, Tanah Yeng, Umese, Seradan, Pededekan, Uma Bun, dan Pendahanan. Berdasarkan Rapat anggota Khusus KUD Mambal untuk merubah anggaran dasar diselengarakan tanggal 28 Maret 1980 dari jumlah anggota seluruhnya 321 orang yang hadir 225 orang sesuai dengan pasal 11 ayat (1), menjadi No: 786 B/BH/VIII dari Kepala Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Bali dan sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1978, wilayah kerja meliputi Desa Mambal, Desa Sedang, Desa Angantaka, Desa Jagapati, Desa Sibang Kaja, Desa Sibang Gede, dan Desa Darmasaba. Berdasarkan Rapat Anggota Khusus KUD Mambal untuk merubah anggaran dasar diselenggarakan tanggal 19 Februari 1992 dari jumlah anggota seluruhnya 2.824 hadir 423 orang utusan kelompok sesuai dengan pasal 13 ayat (3 c), maka tanggal 6 Oktober 1992 KUD Mambal Badan Hukum berubah menjadi Nomor 786 c/BH/VIII dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Bali. Berdasarkan Rapat Anggota Khusus Koperasi Unit Desa Mambal untuk mengubah anggaran dasar yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 1996 dari jumlah anggota seluruhnya 2.919 orang yang hadir 313 orang utusan kelompok sesuai dengan pasal 13 ayat (5), dan surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus Koperasi Unit Desa Mambal tanggal 6 Maret 1996 Nomor 51/KUD/PAD/KWK.22/III/1996 dari atas nama Menteri Koperasi dan PPk RI, Kepala Kantor Wilayah DepartemenKoperasi dan PPK Provinsi Bali.
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya mengurangi Kredit Bermasalah pada Koperasi Unit Desa Mambal Koperasi Unit Desa Mambal didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada khususnya dan nasabah pada umumnya. Di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KUD Mambal mengelola berbagai jenis usaha seperti rise milling unit (RMU), unit saprodi, unit simpan pinjam, dan unit listrik. Di dalam unit simpan pinjam KUD Mambal memiliki jenis-jenis produk simpanan yaitu tabungan umum, sedangkan pinjaman atau kredit yang disalurkan oleh KUD Mambal yaitu kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit-kredit tersebut diberikan kepada debitur guna lebih mengembangkan usaha mereka sesuai dengan visi dari koperasi tersebut dengan jangka waktu yang diberikan minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 24% per tahunnya. Pada KUD Mambal terdapat sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit, dimana formulir-formulir atau dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit yaitu: 1. Formulir Permohonan Pinjaman Formulir ini berisikan tentang data dari debitur atau calon debitur, permohonan fasilitas pinjaman, jumlah uang yang dipinjam, dan jaminan yang digunakan oleh debitur. 2. Surat Kuasa Surat tersebut menyatakan bahwa debitur setuju untuk mengalihkan hak, menjaminkan, atau memberikan kekuasaan sepatuhnya atas jaminan tersebut kepada pihak koperasi dengan persetujuan dan saksi dari pihak yang bersangkutan. 3. Formulir Perjanjian Kredit Formulir ini berisikan perjanjian antara debitur dengan pihak kreditur dengan berdasarkan ketentuan atau syaratsyarat tertentu yang berlaku pada KUD Mambal. 4. Syarat Pencairan Kredit Syarat ini berisikan tentang rincian dari permohonan kredit yang telah diajukan debitur beserta dengan ketentuan-
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. 5. Surat Sanggup Surat ini menyatakan bahwa debitur yang menyanggupi untuk membayar angsuran terhadap kredit yang diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dilampirkan sebelumnya pada surat perjanjian kredit. 6. Surat Penyertaan Kesehatan Surat ini dilampirkan jika debitur berusia 60 tahun keatas guna untuk mengetahui kesehatan debitur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala debitur meninggal dunia. Bagian-bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada KUD Mambal adalah petugas kredit, kepala bidang kredit, manajer, kasir/teller. Petugas kredit bertugas untuk menerima formulir permohonan pinjaman yang telah diisi oleh debitur, mengecek keabsahaan data nasabah. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi jaminan serta memberikan bantuan kepada kepala bidang kredit dalam mempertimbangkan dan memutuskan pinjaman kredit untuk nasabah tersebut. Manajer bertugas untuk memberikan persetujuan kepada petugas kredit untuk melakukan penilaian terhadap keabsahan nasabah. Menilai jaminan dan karakter debitur apakah layak atau tidak menerima kredit. Selain itu manajer juga bertugas menandatangani surat persetujuan dari kepala bidang kredit mengenai pemberian pencairan kredit terhadap nasabah. Kepala bidang kredit bertugas untuk melakukan analisis kredit. Analisis kredit yang dimaksud disini yaitu menilai kelayakan debitur mendapatkan pinjaman kredit di koperasi tersebut dengan melihat data yang diberikan oleh petugas kredit dengan persetujuan dari manajer. Setelah semua analisis dilakukan dan disetujui maka kepala bidang kredit memberikan surat persetujuan untuk mencairkan kredit yang telah ditandatangani oleh kepala bidang kredit dan manajer, bendahara dan kepala bidang kredit sendiri. Teller/Kasir bertugas untuk menerima surat persetujuan pencairan kredit dari kepala bidang kredit, menyiapkan uang tunai sebesar kredit yang dicantumkan
dalam surat persetujuan kredit, membuat kwitansi bukti pengeluaran kas, meminta tanda tangan debitur pada surat bukti tersebut, setelah semua prosedur terlaksana, kasir bertugas untuk menginput data ke komputer. Collector bertugas untuk memonitoring debitur yang telah mendapatkan pinjaman, dengan mengawasi penggunaan kreditnya dan pembayaran atas kredit yang telah diberikan agar tidak sampai terjadi kredit bermasalah atau risiko-risiko lainnya. Dengan demikian, maka sistem pengendalian internal dalam upaya mengurangi kredit bermasalah yang diterapkan di KUD Mambal adalah sebagai berikut: 1. Petugas kredit bertugas untuk menerima formulir permohonan pinjaman yang telah diisi oleh debitur, mengecek keabsahan data nasabah. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi jaminan serta memberikan bantuan kepada kepala bidang kredit dalam pertimbangan dalam memutuskan pinjaman kredit untuk masalah tersebut. 2. Manajer bertugas untuk memberikan persetujuan kepada petugas kredit untuk memberikan penilaian terhadap keabsahan nasabah, menilai jaminan dan karakter debitur apakah layak atau tidak menerima kredit. 3. Kepala bidang kredit bertugas untuk melakukan analisis kredit. Analisis kredit yang dimaksud disini yaitu menilai kelayakan debitur mendapatkan pinjaman kredit di koperasi tersebut dengan melihat data yang diberikan oleh petugas kredit dengan persetujuan dari kepala bidang kredit dan manajer. 4. Teller/Kasir bertugas untuk menerima surat persetujuan pencairan kredit dari kepala bidang kredit, menyiapkan uang tunai sebesar kredit yang dicantumkan dalam surat persetujuan kredit, membuat kwitansi bukti pengeluaran kas, meminta tanda tangan debitur pada surat bukti tersebut, setelah semua prosedur terlaksana, kasir bertugas untuk menginput data ke komputer. 5. Collector bertugas menjaga dan mengontrol pembergunaan kredit tersebut dan mengontrol pengembalian
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) kredit yang telah dipinjamkan kepada debitur tersebut agar tetap lancar. Jika dilihat dari aspek 6C evaluasi sistem pengendalian internal dalam upaya mengurangi kredit bermasalah pada KUD Mambal dapat dilihat sebagai berikut: 1. Character KUD Mambal akan menilai debitur atau calon debitur dari segi watak dan karakter kepribadiannya di kehidupan sehari-hari dengan bertanya kepada warga sekitar tempat tinggal debitur, serta menilai kejujuran debitur untuk mengetahui apakah debitur ini bisa dipercaya untuk diberikan pinjaman kredit dan KUD Mambal sudah menerapka hal ini dengan baik. 2. Capacity KUD Mambal akan melakukan analisis tentang kemampuan debitur untuk membayar kreditnya. Dengan melakukan pembayaran maksimal sebesar 50% dari biaya gaji yang diperoleh dan KUD Mambal sudah menerapkan prinsip ini dengan maksimal 3. Capital Permodalan yang dimaksud oleh KUD Mambal adalah apakah debitur ini mampu membayar atau melunasi kreditnya dilihat dari penghasilan yang dihasilkan oleh debitur dilihat dari modal yang dimiliki dalam menjalankan usahanya dan KUD Mambal sudah menerapkan prinsip ini dengan baik. 4. Collateral Yang dimaksud oleh KUD Mambal adalah barang yang digunakan oleh debitur untuk menjamin kreditnya. Misalnya jaminan tanah, nilai pasarnya Rp. 200.000.000 maka koperasi tersebut hanya dapat memberikan pinjaman 80% dari harga pasar jaminan. Untuk jaminan kendaraan koperasi menerima apabila tahun kendaraan berupa motor minimal tahun 2007 dan minimal 20 tahun dari waktu saat kredit diajukan, untuk kendaraan koperasi memberikan pinjaman sebesar 60% dari harga barang tersebut. 5. Condition Hal ini akan dilihat dari kondisi ekonomi debitur apakah baik atau kurang baik. KUD juga memperhatikan dampak
internal maupun ekternal , karena ini dapat menghambat pembayaran kredit. 6. Constraint Dalam hal ini koperasi tidak akan memberikan kredit bagi calon nasabah yang kurang mampu yang menggunakan jaminan yang tidak memenuhi syarat dan kurang meyakinkan untuk melakukan pembayaran. KUD sendiri tidak berani mengambil resiko, dan kemungkinan permintaan kredit nasabah akan ditolak. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada KUD Mambal sudah berjalan dengan cukup baik, karena didalam memutuskan pemberian kredit tidak hanya mempertimbangkan salah satu dari 6C tersebut melainkan melihat dari kelima aspek tersebut, jika ada salah satu dari kelima aspek tersebut yang melenceng maka kredit bisa dipastikan tidak dapat dicairkan, meskipun barang jaminan debitur bernilai tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmitha (2015) yang menyatakan bahwa “penerapan prosedur dan sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada KSP Cipta Mulia sudah efektif dilihat dari lingkungan pengendalian pemberian kredit terdiri dari pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bagian-bagiannya dan dalam penempatan karyawan disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan dan keterampilan pegawainya”. Kendala-kendala yang dialami oleh KUD Mambal Dalam suatu pemberian kredit atau pinjaman kepada debitur atau calon debitur tentunya tidak selamanya akan berjalan lancar. Seiring terjadi kredit yang bermasalah. Biasanya dalam penagihan suatu kredit tentu saja aka nada kendalakendala yang dialami baik itu kendala mudah maupun yang sulit untuk diselesaikan. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh KUD Mambal didalam melakukan penagihan kredit yaitu: Bad Character, dimana si debitur memiliki karakter yang buruk misalnya debitur memiliki niat untuk tidak membayar kredit yang sudah diterimanya. Kemudian para debitur sering
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) membayar bunganya saja, debitur juga sering melakukan penanguhan dalam pembayaran kredit, selain itu yang paling tinggi kendalanya adalah menurunnya usaha nasabah, ini adalah siatuasi dimana usaha yang dimiliki debitur mengalami penurunan keuntungan atau yang paling buruk adalah bangkrut. Kendala ini mengakibatkan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kreditnya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Bidang Kredit seperti berikut ini: “Kalau kendala yang dihadapi disini adalah debitur yang memiliki karakter buruk seperti saat mereka tidak mau atau tidak niat untuk membayar kreditnya. Kemudian para debitur sering membayar bunganya saja, debitur juga sering melakukan penanguhan dalam pembayaran kredit dan juga menurunnya situasi usaha debitur”. Apabila usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kebangkrutan atau gulung tikar akan berdampak pada pembayaran kredit si debitur. Dengan begitu kita harus memberikan jalan keluar dalam hal penyelesaian kreditnya. Kesimpulan yang ditarik dari paparan diatas adalah berbagai keadaan yang dialami oleh debitur dapat mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Dengan adanya kendala tersebut koperasi harus bertindak cepat untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut, jangan sampai berdampak buruk pada KUD Mambal sehingga menjadikan koperasi rugi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KUD Mambal Jika dalam suatu penagihan kredit terdapat kendala yang harus dialami oleh KUD Mambal sudah pasti aka nada upayaupaya yang akan dilakukan mengatasi kendala tersebut. Berikut ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk membijaksanai kendala-kendala tersebut sebagai berikut: “Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut kita punya 2 cara yaitu Restrukturisasi dan Resceduling. Restrukturisasi disini yaitu dibiturnya 1 orang tetapi pinjamannya kita pecah
menjadi dua jenis yaitu pinjaman modal kerja dimana kita hanya membebani dengan pembayaran bunganya saja, kemudian untuk pinjaman yang kedua adalah pinjaman konsumtif dimana kita tetapkan untuk pembayaran pokok dan bunganya. Kalau Resceduling kita agendakan kembali, kita berikan perpanjangan waktu, dimana sisa hutang yang dimiliki kita kembalikan jangka waktunya sesuai dengan permintaan, sehingga cicilanya menjadi lebih kecil”. Selain masalah tersebut, KUD Mambal juga sering mengalami kendala Bad Character. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Manajer sebagai berikut: “Biasanya kita akan terus menagih kepada debitur hingga debitur melunasi kreditnya, namun jika dalam penagihan tersebut debitur tidak memiliki niat untuk membayar, maka terpaksa jaminannya akan kita lelang dengan memberikan surat kuasa yang telah disetujui oleh debitur pada surat permohonan kredit. Tetapi, kita mengusahakan agar tidak terjadi pelelangan jaminan” Dari kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kendala yang diakibatkan oleh kondisi usaha menurun dan bangkrutnya usaha debitur, kita akan memberikan penawaran untuk dapat melunasi kreditnya. Untuk kendala Bad Character sedikit sulit untuk mendapatkan jalan keluarnya, sehingga untuk mengantisipasi keadaan ini, sebaiknya diteliti lebih dalam lagi mengenai penilaian karakter nasabah sebelum memberikan kredit. Jadi tidak semua kendala yang dihadapi saat penagihan kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan teori-teori yang ada. Terdapat beberapa keadaan dimana koperasi harus mencari solusi diluar teori yang ada guna menyelamatkan kredit yang disalurkan kepada debitur. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Koperasi pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keuangan yang aktivitas utamanya adalah
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) memberikan pinjaman kredit dan juga himpunan dana simpanan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat terutama dalam hal modal untuk meningkatkan kualitas usaha. Koperasi Unit Desa Mambal disini berfokus kepada peningkatan taraf ekonomi masyarakat pada skala ekonomi kecil dengan memberikan bantuan berupa modal demi menunjang berkembangnya suatu usaha yang di bangunnya. Dengan adanya bantuan kepada masyarakat dari koperasi ini, membantu masyarakat pada skala ekonomi kecil untuk menjadikan perekonomian mereka menjadi lebih baik dan sejahtera sesuai dengan Visi dan Misi yang dimiliki oleh Koperasi Unit Desa Mambal. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan tersebut maka akan menghindarkan koperasi dari hal-hal yang tidak diharapkan. Dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka dari penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Evaluasi sistem pengendalian internal dalam upaya mengurangi kredit bermasalah pada Koperasi Unit Desa Mambal secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, karena didalam memutuskan pemberian kredit tidak hanya mempertimbangkan salah satu dari 6C tersebut melainkan melihat dari kelima aspek tersebut, jika ada salah satu dari kelima aspek tersebut tidak terpenuhi maka kredit bisa dipastikan tidak dapat dicairkan, meskipun barang jaminan debitur bernilai tinggi. 2. Keadaan yang dialami maupun yang dilakukan oleh debitur dapat mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Dengan adanya kendala tersebut koperasi harus bertindak cepat untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut, jangan sampai berdampak buruk pada KUD Mambal sehingga menjadikan koperasi rugi. 3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan KUD Mambal dalam mengatasi kendala yang ada dengan cara meneliti lebih dalam lagi mengenai penilaian karakter nasabah sebelum memberikan kredit. Terdapat beberapa keadaan dimana
koperasi harus mencari solusi diluar dari sitem pengendalian internal guna menyelamatkan kredit yang disalurkan kepada debitur. SARAN Saran yang diberikan kepada Koperasi Unit Desa Mambal untuk kedepannya berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, yaitu: 1. Lebih ditingkatkan lagi mengenai pengawasan pemberian pemberian kredit yang harus sesuai dengan analisis 6C dari sistem pengendalian internal dalam koperasi tersebut agar segala kendala-kendala yang sering terjadi bisa diperkecil lagi persentasenya, serta melakukan pengawasan atas kredit agar lebih dimaksimalkan lagi. 2. Dengan adanya masalah Bad Character yang sulit untuk diatasi, maka disarankan untuk merekrut karyawan yang memiliki pendidikan psikologi ataupun karyawan yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut untuk mengantisipasi adanya kendala tersebut. DAFTAR PUSTAKA Hardianto, Rochmad. 2009. Peran Koperasi Unit Desa dalam memberikan kredit di Kalangan Masyarakat Klaten (Studi di KUD ”JUJUR” Karang Nongko). [Online] Tersedia: http://eprints.ums.ac.id/0576/1/C100 040027.pdf. [diakses pada 16 Desember 2016] Hatardi, Bambang. 1999. Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit. Edisi ketiga, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: YKPN. ----------. 2002. Auditing Buku 1. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat. ----------. 2009. Akuntansi Yogyakarta: STIE YPKPN.
Biaya.
e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017) Nilawati, Ni Komang. 2016. Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pengastulan, Kecamatan seririt, Kabupaten Buleleng. Skripsi. Undiksha Purwatiasih, Ayu Dwi. 2014. Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kanaya. Skripsi. Undiksha Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. ---------------------------. 2012. Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. [Online]. Tersedia: http://www.slideshare.net/mobile/yan gyatao/uu-koperasi-no-17-tahun2012Yustisia. [Diakses pada 20 Juli 2017]. Sasmitha, Uun Ratdyanti. 2015. Prosedur dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem. Skripsi. Undiksha. Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
