PENERAPAN PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN DHARMAJATI TUKADMUNGGA

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017)

PENERAPAN PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN DHARMAJATI TUKADMUNGGA 1Kadek 1Ni

Luh Gede Erni Sulindawati,

Sri Astiti, 2Anantawikrama

Tungga Atmadja

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui alasan yang mendasari penerapan pemberian kredit tanpa jaminan; (2) prosedur penerapan pemberian kredit tanpa jaminan; dan (3) kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasi kendala-kendala dalam penerapan pemberian kredit tanpa jaminan di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Penelitian ini dilakukan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan utama pada penelitian sumber. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam rangka menjamin kesahihan data, dilakukan triangulasi. Penyajian data diawali dengan penyempurnaan data yang diperoleh secara terusmenerus melalui pengumpulan data dan reduksi data, lalu dilanjutkan dengan penyempurnaan terhadap narasi yang telah dibangun sebelumnya. Data yang diperoleh akan diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Selanjutnya hasil analisis ini akan dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa LPD memberikan kredit tanpa jaminan karena ingin membantu meringankan beban masyarakat, atas dasar kepercayaan, karena melihat kualitas/karakter debitur serta karena mencapai target yang sudah dianggarkan. Prosedur pemberian kredit tanpa jaminan tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Kendala-kendala yaitu pembayaran kredit tidak sesuai dengan perjanjian. Cara mengatasi kendala tersebut adalah LPD melakukan pendekatan langsung kepada nasabah dan melakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit (Rescheduling). Kata kunci: Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kredit Tanpa Jaminan Abstract This study aims to (1) knowing the reasons underlying the application of the provision of unsecured credit, (2) procedures for application of the provision of unsecured credit, and (3) the constraints faced and how to overcome obstacles in the implementation of the provision of unsecured loans in LPD Pakraman Dharmajati Tukadmungga. This research was conducted by the method used in this research is qualitative method with the main emphasis on research sources. Data were collected observation, interviews, and document In order to ensure the validity of data, triangulation. Presentation of data begins with the consummation of the data obtained continuously through data collection and data reduction, followed by improvements to the narrative that had been established earlier. The data obtained will be described in an easily understood and developed based on existing theories. The results of this analysis will be used to draw conclusions of the study.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) Results from this study is that the LPD provides unsecured loans for wanting to help alleviate the burden on society, on the basis of trust, because look at the quality/character of the debtor as well as achieve the targets that have been budgeted. Procedures for granting unsecured loans do not require a long time and does not require a cumbersome process. Constraints that loan payments are not in accordance with the agreement. How to overcome these obstacles is the LPD perform direct approach to customers and reschedule repayment of loans (Rescheduling). Keywords: Village Credit Institutions (LPD), Unsecured Loans

PENDAHULUAN Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pakraman Kendati ide pendirian LPD berasal dari Pemerintah Daerah Bali (Gubernur Prof. IB Mantra), akan tetapi sesungguhnya gagasan itu digali dari sesuatu yang telah berkembang sebagai kultur dan kearifan lokal masyarakat Bali. Artinya, gagasan LPD sesungguhnya berakar pada adat dan budaya masyarakat Bali. Penyebab kesuksesan LPD juga berasal dari pola pengelolaan yang berbasis komunitas dengan landasan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam bingkai adat dan budaya Bali. Masyarakat di Desa Pakraman menjadi pemilik sekaligus pengelola LPD yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam ikatan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali. LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari krama desa. Atas dasar tujuan diatas keberadaan LPD diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan desa pakraman dibidang ekonomi dan sekaligus juga diharapkan mampu

mendorong bergairahnya pelaksanaan adat dan budaya sebagai warisan leluhur dan jiwa dari desa pakraman. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan peraturan Daerah No.2/1988 dan No. 8 tahun 2002 mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi didaerah pedesaan (Government of Bali, 1988, Government of Bali, 2002). Ada empat faktor yang saling terkait yang dapat menjelaskan pertumbuhan LPD yang sangat cepat tersebut sebagai lembaga perantara keuangan di provinsi Bali antara lain: 1. pertumbuhan LPD yang cepat tersebut secara tidak langsung menunjukan bahwa pemerintah provinsi Bali memiliki keinginan politis yang kuat untuk menyediakan akses kredit bagi masyarakatnya melalui pendirian LPD, 2. pertumbuhan yang sangat cepat pada portofolio nasabah dan pinjaman LPD mengindikasikan bahwa LPD baik sebagai lembaga keungan maupun mekanisme tata kelolanya sesuai dengan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, terutama didaerah perdesaan, 3. karena masing-masing LPD beroperasi hanya disebuah desa adat yang wilayahnya relatih kecil, anggota komunitas memiliki informasi yang cukup mengenai LPD dan dapat dengan mudah mengaksesnya, dan 4. jumlah tabungan menunjukan bahwa LPD bukan hanya merupakan lembaga

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) pemberi pinjaman (lending institution) tetapi juga sebagai lembaga tabungan (saving institution), yang berarti LPD telah mampu berperan sebagai lembaga perantara keuangan seperti halnya Bank Umum. Masyarakat mulai melakukan kegiatan pinjam meminjam uang sejak mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam meminjam uang kini dianggap sesuatu yang sangat penting oleh sebagian masyarakat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Keterbatasan kemampuan sebagian besar orang dalam menghadapi kesulitan dana menyebabkan orang melakukan peminjaman uang atau berhutang dengan pihak lain. Namun seiring berkembangnya jaman, peminjaman uang dengan pihak lain tidak lagi disebut hutang, melainkan kredit. Kredit yang dipinjam kepada pihak lain akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran. Pemberian fasilitas kredit oleh LPD hendaknya harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluk beluk tentang nasabahnya. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh LPD agar memperoleh kepercayaan tentang nasabahnya. Penilaian ini penting untuk dilakukan karena pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan LPD. Pihak debitor yang mengajukan kredit kepada LPD, hendaknya menyiapkan benda yang akan dijadikan jaminan kredit. Selain sebagai pengaman kredit yang akan diberikan, barang yang akan digunakan sebagai jaminan kredit oleh pihak debitor akan dapat membantu LPD untuk menentukan besarnya kredit yang akan dikeluarkan oleh pihak LPD. Jaminan kredit yang disetujui dan diterima oleh LPD selanjutnya akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak nasabah cidera janji. Jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana LPD yang disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. LPD Desa

Pakraman Tukadmungga dalam pemberian kredit tidak selalu dipersyaratkan adanya suatu jaminan. Ada kredit yang harus/wajib menggunakan jaminan dan ada juga kredit yang tidak diwajibkan menggunakan jaminan. Berdasarkan pemaparan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah apa alasan yang mendasari LPD berani memberikan kredit tanpa jaminan? Bagaimana prosedur dalam pemberian kredit tanpa jaminan? Kendala-kendala serta cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan pemberian kredit tanpa jaminan? METODE Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitaif dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian data yang diperoleh diuraikan serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Sumber data dalam penelitian ini, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Data skunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literature yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi atau dokumen dari kantor LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Dalam teknik wawancara informan yang telah ditentukan sebagaimana dipaparkan di atas akan diwawancarai dengan memakai teknik wawancara mendalam. Agar wawancara mendalam bisa berlangsung secara terarah, disusun pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pikiran yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pencatatan hasil wawancara dilakukan secara manual atau disertai dengan perekaman. Observasi yaitu Pengumpulan data juga dengan melakukan observasi langsung ke lokasi

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) penelitian tersebut, dimana peneliti yang terjun langsung sebagai instrument penelitian.Peneliti juga melakukan studi dokumentasi yaitu mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan aktivitas organisasi dan dokumen yang terkait dengan pemberian kredit tanpa jaminan. Dalam rangka menjamin kesahihan data, dilakukan triangulasi. Triangulasi bisa berbentuk teknik pengumpulan data, misalnya wawancara dipadukan dengan pengamatan dan atau dibandingkan pula dengan dokumen. Penyajian data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui proses wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dari proses wawancara disajikan melalui penyusunan teks naratif dalam kesatuan bentuk, keteraturan, pola-pola, penjelasan, pemaknaan, konfigurasi dan alur sebab akibat. Penyajian data diawali dengan penyempurnaan data yang diperoleh secara terus-menerus melalui pengumpulan data dan reduksi data, lalu dilanjutkan dengan penyempurnaan terhadap narasi yang telah dibangun sebelumnya. Wawancara kepada informan terkadang keluar dari konteks pedoman wawancara yang telah disusun, sehingga perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertajam analisis (Moleong, 2006). Reduksi data wawancara dilakukan dengan menghilangkan jawaban-jawaban informan yang keluar dari konteks pertanyaan pedoman wawancara Data yang diperoleh akan diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Selanjutnya hasil analisis ini akan dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 272 tahun 1986 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali tahun 1985/1986. Pada awal berdirinya LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga tahun 1986 mendapatkan bantuan modal dari pemerintah Propinsi

Daerah Tingkat 1 Bali sebesar Rp 2.000.000,00 dan dalam perkembangannya sempat mengalami kebangkrutan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun akibat kesalahan dalam pengelolaan. Pada tahun 1994, tepatnya tanggal 1 Februari 1994, LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga mulai beroperasi kembali dengan bantuan modal sebesar Rp 2.500.000,00 dari Pemkab Buleleng tetapi dana yang bisa dicarikan hanya Rp. 1.000.000,00 sedangkan sisanya dipergunakan sebagai jaminan. Pada awal kebangkitannya LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga menghadapi beberapa masalah yaitu: (1) keterbatasan modal usaha, (2) kesulitan mencari pengurus baru (karena perasaa takut tidak memperoleh gaji), (3) hilangnya kepercayaan karma desa pakraman pada LPD. Untuk mengatasi permasalahan yang pertama Bendesa Adat Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga mewajibkan krama desanya untuk menabung di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2013 diberikan pedoman/standar mengenai organisasi LPD kedudukan, fungsi dan tugas-tugas personil Pengawas Internal dan Pengurus LPD, termasuk tanggungjawab, hak dan kewenangan serta mendukung desa pakraman selaku pemilik LPD dalam pengambilan dan menetapkan keputusan organisasi. Tugas dan tanggungjawab masing-masing unit dalam LPD jelas dan dapat berbagi dengan baik dan mudah dipantau, serta memungkinkan kepala untuk mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan masing-masing unit kegiatan, termasuk tabungan, deposito berjangka, dan unit pinjaman. Alasan yang mendasari penerapan pemberian kredit tanpa jaminan pada LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. LPD merupakan salah satu lembaga yang menyediakan layanan jasa simpan pinjam. Simpan berarti masyarakat menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan atau deposito, dan pinjam

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) berarti masyarakat meminjam sejumlah uang yang sering kita kenal dengan sebutan kredit. Di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga dalam memberikan kredit tidak hanya dengan menggunakan jaminan tetapi juga memberikan kredit tanpa jaminan. Berdasarkan hasil wawancara, alasan LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga memberikan kredit tanpa jaminan adalah karena tujuan dari adanya LPD itu sendiri untuk melayani masyarakat serta meringankan beban dari masyarakat. LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga memberikan kredit tanpa jaminan juga dilihat dari karakter dan juga pekerjaan dari nasabah tersebut apakah memiliki pekerjaan tetap. Alasan lain yang mendasari LPD memberikan kredit tanpa jaminan adalah karena adanya sistem kepercayaan. Terkait dengan hal diatas maka LPD dalam memberikan kredit tanpa jaminan LPD sudah sesuai dengan teori kasmir (2013:100) terkait dengan unsur kepercayaan. Kepercayan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap debitur LPD melihat dari sikap dan perilaku debitur dimasyarakat. Selain itu LPD juga melihat kembali riwayat pembayaran debitur yang sudah pernah meminjam di LPD apakah sudah lancar. Dengan begitu LPD dapat memberikan kepercayaan unuk meminjam/melakukan kredit di LPD Tukadmungga. Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak

sebelum kredit dikeluarkan/dicairkan. Akad kredit merupakan bukti kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak kreditur dan pihak debitur. Dengan adanya akad kredit ini diharapkan agar pihak debitur tidak lalai dalam melunasi kewajibannya serta mengetahui sanksi-sanksi yang tertera di akad tersebut dan bersedia menerima sanksi jika melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Seperti yang di lakukan oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga dalam memberikan kredit tanpa jaminan memberikan waktu 10 bulan kepada nasabah. Jika pihak debitur/nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya maka dengan otomatis akan di perpanjang waktunya sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya perpanjangan waktu diharapkan agar nasabah memiliki kesadaran untuk melunasi kewajibannya agar nantinya tidak terjadi kredit macet. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Kredit tanpa jaminan di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga tidak hanya diberikan kepada krama desa tetapi juga krama diluar desa. Selain itu LPD juga sudah menganggarkan jumlah kredit yang harus dikeluarkan setiap bulannya baik yang dengan jaminan atau tanpa jaminan. Berdasarkan pemaparan diatas jika dilihat dari sisi negatifnya yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga, LPD memberikan kredit tanpa jaminan karena harus mengerjar target yang sudah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) dianggarkan. LPD terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit sehingga LPD mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehatihatinnya. Tetapi dilihat dari sisi positifnya karena jika LPD sudah mampu melaksanakan sesuai dengan anggaran dan mencapai targetnya maka LPD akan dilihat baik kinerjanya oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pertama LPD membantu meringankan beban dari masyarakat desa dan membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usahanya, yang kedua karena pihak debitur yang sudah mempunyai pekerjaa tetap, serta yang paling terpeting adalah karena adanya unsur kepercayaan. Selain itu LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga juga sudah menganggarkan untuk kredit yang harus dijalankan/dikeluarkan setiap tahunnya baik kredit yang menggunakan jaminan maupun tanpa jaminan. Prosedur Pemberian Kerdit Tanpa Jaminan LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dalam waktu tertentu. Tujuan dari adanya kredit adalah untuk meringankan beban masyarakat yang kesulitan mencari dana serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga tidak memerlukan prosedur yang berbelit belit. A.A.Ayu Wisnu Putri Rika dalam kutipan wawancara sebagai berikut dana di cairkan satu hari setelah pengajuan kredit. Tetapi bisa hari itu juga jika keperluannya mendesak. Nantinya kolektor akan menyampaikan kepada ketua LPD, setelah itu Ketua LPD akan memberikan KTP tersebut kepada kelua LPD selanjutnya ketua menyerahkan petugas pencairan (Tata Usaha) selanjutnya deserahkan lagi ke Ketua untuk disetujui dan ditanda tangani, ke Kasir, setelah itu di serahkan ke kolektor dan kolektor yang

nantinya akan menyerahkan langsung kepada Nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa LPD tidak menerapkan prosedur pemberian kredit tanpa jaminan yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga tidak sesuai dengan pendapat dari Kasmir (2012:100), mengenai prosedur pemberian dan penilaian kredit secara umum: pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang di tuangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainya yang dibutuhkan. Tetapi di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga nasabah hanya perlu menyetorkan KTP kepada kolektor. Penyelidikan berkas, Tujuan adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak perbankan belum lengkap, maka nasabah disuruh untuk melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sangup melengkapi kekurangan tersebut maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan. Wawancara merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dengan yang di inginkan kreditur, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarny, tetapi LPD tidak melakukan wawancara kepada nasabah lagi karena pihak LPD sudah percaya kepada calon debitur. On the spot merupakan keinginan pemeriksanaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot di cocokan dengan hasil wawancara I, pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan di beritahukan pada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya, dalam hal ini LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga tidak melakukan pemeriksaan kelapangan untuk meninjau objek yang dijadikan jaminan karena kredit

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) yang dilakukan/diberikan adalah kredit tanpa jaminan. Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah di lakukan on the spot di lapangan, catatan yang ada pada pemohon dan pada saat wawancara I dicocokan dengan hasil on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Keputusan kredit, dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau di tolak, jika di terima, maka di persiapkan adminitrasinya, keputusan kredit merupakan keputusan team, begitu pula bagi kredit yang di tolak, maka hendaknya di kirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing. Penandatanganan akad/perjanjian lainnya , kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskanya kredit, maka sebelum kredit dicairkan akan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang di anggap perlu. LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga sudah melakukan penandatanganan surat perjanjian kredit yang sudah disepakati. Akad kredit merupakan bukti kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak kreditur dan pihak debitur. Dengan adanya akad kredit ini diharapkan agar pihak debitur tidak lalai dalam melunasi kewajibannya serta mengetahui sanksi-sanksi yang tertera di akad tersebut dan bersedia menerima sanksi jika melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Realisasi kredit di berikan setelah penandatangan surat-surat yang di perlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah penyaluran/penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat di ambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit. Dilihat dari pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang pengelolaannya dilakukan oleh desa

pakraman sehingga pengelolaan lembaga-lembaga tersebut sepenuhnya di serahkan kepada organisasi struktural dan fungsional yang ada dimasing-masing desa. Kendala-kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala dalam penerapan pemberian kredit tanpa jaminan di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Di dalam pemberian kredit pasti saja ada resiko yang nantinya akan dihadapi oleh LPD baik yang berasal dari nasabah maupun yang dari pihak lembaga. Salah satu kendala yang kemungkinan terjadi yaitu kemacetan kredit (Kasmir, 2002) disebabkan oleh dua faktor yaitu: a) Dari pihak lembaga, kurang telitinya pihak analisis kredit saat mengecek keaslian dokumen maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga penganalisa kredit melakukan analisa secara tidak obyektif. b) Dari pihak nasabah, adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah tidak mau membayar kewajibannya kepada bank dan adanya unsur tidak sengaja, dimana nasabah mau membayar tetapi karena usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya pun tertunda. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga dalam pemberian kredit tanpa jaminan biasanya adalah kredit macet, pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian, waktu pembayaran tidak tepat. Bapak Ketut Wira Arsana dalam kutipan wawancara “masalah yang biasa kami hadapi yakni kredit macet, pembayaran tidak sesuai perjanjian misalnya harusnya membayar pokok sebesar Rp100.000 tetapi hanya membayar sebesar Rp 50.000, selain itu juga kadang ada nasabah yang tidak membayar tepat waktu”. Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga berasal dari debitur/nasabah diantaranya adalah kredit macet, pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian dan nasabah tidak membayar sesuai dengan waktu yang sudah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) disepkati. Dengan adanya kendalakendala yang dihadapi tersebut diharapkan agar pihak LPD benar-benar menganalisis calon debiturnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang dilakukan oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga dalam mengatasi kendala-kendala tersebut menurut pendapat Bapak Putu Nyeneng yaitu: “kolektor biasanya melakukan pendekatan kepada nasabah. Jika pinjaman tersebut sudah jatuh tempo dalam waktu 10 bulan maka dari pihak LPD akan melakukan perpanjangan waktu pinjaman kompensasi. Sedangkan untuk kredit macet biasanya pihak LPD sudah menyiapkan cadangan untuk kredit”. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LPD sudah sesuai dengan pendapat Siamat (1993:220), mengenai usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, yaitu: Penjadwalan Kembali Pelunasan Kredit (Rescheduling) merupakan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syaratsyarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk jumlah angsuran maupun tidak. Macam-macam bentuk rescheduling antara lain: a) perpanjang jangka waktu peluanasan, b) perpanjang jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan asuransi, tunggakan bunga, c) Pergeseran atau perpanjang grace period dan perpanjang jnagka waktu kredit, d) kombinasi bentuk-bentuk rescheduling. Tindakan rescheduling dapat diberikan kepada nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya yang berdasarkan bukti secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik. Bapak Ketut Wira Arsana dalam kutipan wawancara “saya mendekati nasabah tersebut dalam artian terus mendatangi kerumahnya untuk menagih kredit tersebut, dan jika pinjaman sudah jatuh tempo yaitu dengan batas pinjaman 10 bulan maka pihak LPD langsung melakukan

kompensasi/perpanjangan waktu pinjaman”. Dengan adanya tindakan Penjadwalan Kembali Pelunasan Kredit (Rescheduling) diharapkan agar debitur memiliki itikad baik dan kesadaran untuk membayar kredit demi untuk kemajuan LPD yang sudah dilakukan agar tidak terjadi kredit macet lagi yang nantinya bisa menghambat pertumbuhan LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga adalah kredit bermasalah yang berasal dari pihak kreditur (terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan) dan pihak debitur (watak buruk debitur yaitu yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit dan kurangnya kesadaran pihak debituruntuk melunasi kewajibanya). LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga sudah mampu meminimalisir resiko dengan menyiapkan cadangan kerugiaan piutang dan juga perpanjangan waktu kepada nasabah jika nantinya terjadi kredit yang bulum bisa di tagih, selain itu LPD juga sudah melaksanakan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit (rescheduling) yaitu melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa (1) Alasan yang mendasari penerapan pemberian kredit tanpa jaminan adalah karena pertama LPD membantu meringankan beban dari masyarakat desa dan membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usahanya, yang kedua karena pihak debitur yang sudah mempunyai pekerjaa tetap, serta yang paling terpeting adalah karena adanya unsur kepercayaan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017) Selain itu LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga juga sudah menganggarkan untuk kredit yang harus dijalankan/dikeluarkan setiap tahunnya baik kredit yang menggunakan jaminan maupun tanpa jaminan setiap bulannya; (2) Prosedur dalam penerapan pemberian kredit tanpa jaminan di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Prosedur dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga cukup sederhana dan waktu pencairan kreditnya pun cukup singkat yaitu 1 (satu) hari setelah kredit tersebut diajukan. Proses pemberian kredit tanpa jaminan dimulai dari pihak debitur menyetorkan fotocopy KTP kepada kolektor/petugas keliling, setelah itu petugas keliling menyerahkan fotocopy KTP kepada ketua, maka ketua akan menyerahkan kepada petugas pencairan (TU) untuk mengisi dokumen/formulir yang harus dilengkapi setelah itu bagian TU akan menyerahkan kembali kepada ketua untuk ditandatangani, ketua menyerahkan kepada kasir untuk mencairkan uangnya. Bagian kasir menyerahkan uang tersebut kepada kolektor yang nantinya kolektor/petugas keliling akan menyerahkan langsung kepada nasabah. Untuk pencatatan dan biaya-biaya yang dikenakan dalam pemberiaan kredit dengan jaminan maupun tanpa jaminan hanya saja waktu jatuh temponya. Dalam kredit tanpa jaminan waktunya hanya 10 bulan; (3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit tanpa jaminan adalah pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian dan nasabah tidak membayar sesuai dengan waktu yang sudah disepkati/sudah jatuh tempo. Solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah kolektor biasanya melakukan pendekatan kepada nasabah. Jika pinjaman tersebut sudah jatuh tempo dalam waktu 10 bulan maka dari pihak LPD secara otomatis akan melakukan perpanjangan waktu pinjaman kompensasi. Sedangkan untuk kredit macet biasanya pihak LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga

sudah menyiapkan dana cadangan untuk kredit. Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu dalam pemberian kredit tanpa jaminan harusnya pihak LPD lebih teliti dalam menganalisis calon debitur, tidak hanya dilihat dari unsur kepercayaan karakter, pekerjaan serta anggaran, tetapi pihak LPD juga harus menganalisis aspek lainya agar nantinya tidak hal-hal yang tdak diinginkan seperti resiko yang terjadi sebelumnya dan juga dengan adanya kredit tanpa jaminan harusnya masyarakat yang meminjam di LPD Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga memiliki kesadaran untuk membayar jika melakukan kredit agar nantinya tidak terjadi kredit macet dan terjadi hal-hal yang merugikan LPD itu sendiri karena LPD sudah memfasilitasi dengan adanya kredit tanpa jaminan.

DAFTAR PUSTAKA Bercoff, J Giovanni and F. Grimard. 2002. Argentinean Banks, Credit Growth and the Tequila Crisis: A Duration Analysis. Darsana, Ida Bagus. 2012. Peranan dan Kedudukan LPD dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Denpasar: Majalah ilmu hukum kertha Wicaksana. Kasmir.

2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Jilid Ke 1 Edisi Keempat. Jakarta: PT Raja Grefindo Persada.

_____.

2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

_____.

2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (VoL: 7 No: 1 Tahun 2017)

Seriasih, Novi. 2010. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam pemanfaatan produk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Tinggarsari Tahun 2010. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Undiksha. Siamat, Dahlan. 1993. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Intermedia. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.