EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Oleh : Delima Hanum Dibawah bimbingan : Dr. Ir. Jafrinur, MSP dan Prof. Dr. Melinda Noer, M.Sc
ABSTRAK
Pendekatan baru dalam penataan ruang menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan struktur ruang, pola ruang dan pengendalian ruang. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011–2031 telah dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu. Pada proses penyusunan tersebut untuk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan menyertakan metode partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat. Meskipun begitu, masih juga dijumpai permasalahan penyimpangan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian proses penyusunan rencana umum tata ruang Kabupaten Mandailing Natal dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Data terutama
1
diperoleh dari responden dengan, didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan normatifnya. Partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul. Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah faktor kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dan didukung dengan faktor pendidikan, penghasilan dan peran masyarakat. Peran stakeholder masih didominasi oleh peran pemerintah, sedang peran swasta dan masyarakat relatif kecil. Dapat
disimpulkan
bahwa
metode
partisipasi
masyarakat
dalam
penyusunan rencana umum tata ruang Kabupaten Mandailing Natal, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan masyarakat yang ingin dicapai dengan partisipasi itu sendiri belum dapat terwujud. Jadi agar tujuan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dan rencana tata ruang yang dihasilkan dapat digunakan secara penuh sebagai acuan dalam pembangunan, maka perlu diterapkan prinsip transparansi pada setiap tahap dan diadakan perbaikan pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana konsep ideal yang berlaku secara normatif.
2
1.
kegiatan yang direncanakan, baik
Latar Belakang Perencanaan wilayah adalah
perencanaan wilayah
penggunaan
(termasuk
ruang
oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta (Tarigan, 2005).
perencanaan
Perencanaan
tata
ruang
pergerakan di dalam ruang wilayah)
wilayah adalah suatu proses yang
dan perencanaan kegiatan pada ruang
melibatkan banyak pihak dengan
wilayah
tujuan agar penggunaan ruang itu
tersebut.
Perencanaan
penggunaan ruang wilayah diatur
memberikan
dalam bentuk perencanaan tata ruang
sebesar-besarnya kepada masyarakat
wilayah,
perencanaan
dan terjaminnya kehidupan yang
kegiatan dalam wilayah diatur dalam
berkesinambungan. Penataan ruang
perencanaan pembangunan wilayah.
menyangkut
Kedua bentuk perencanaan ini tidak
kehidupan
dapat dipisahkan satu sama lain dan
masyarakat perlu mendapat akses
bersifat saling mengisi antara yang
dalam proses perencanaan tersebut.
satu dengan lainnya. Tata ruang
Setiap rencana tata ruang harus
wilayah merupakan landasan dan
mengemukakan
sekaligus
pemanfaatan ruang berupa :
sedangkan
juga
sasaran
dari
kemakmuran
yang
seluruh sehingga
kebijakan
aspek seluruh
makro
perencanaan pembangunan wilayah.
1.
Tujuan pemanfaatan ruang,
Tujuan perencanaan wilayah adalah
2.
Struktur
menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang
dan
pola
pemanfaatan ruang, dan 3.
Pola
pengendalian
pemanfaatan ruang.
menetapkan lokasi dari berbagai
3
Dalam
Pengembangan
1. Mengatur pemanfaatan ruang
wilayah, kawasan perdesaan harus
kawasan
dipandang sebagai bagian yang tak
meningkatkan
terpisahkan
rakyat dan mencegah serta
dengan
kawasan
perdesaan
guna
kemakmuran
perkotaan, agar terjadi sinergi dan
menanggulangi
keseimbangan perlakuan wilayah,
negatif terhadap lingkungan
khususnya
buatan dan lingkungan sosial.
oleh
pembangunan. masyarakat
pelaku
Selama perdesaan
ini dicirikan
dampak
2. Meningkatkan kawasan
fungsi
perdesaan
secara
dengan kondisi yang serba kurang
serasi, selaras dan seimbang
apabila
antara
dibandingkan
dengan
perkembangan
masyarakat perkotaan. Dari segi
lingkungan
ekonomi,
kehidupan masyarakat.
jelas
terbukti
bahwa
masyarakat kota lebih mempunyai taraf
kehidupan
jauh
diatas
dan
tata
3. Mencapai
tata
ruang
perdesaan
yang
optimal,
masyarakat perdesaan. Dari segi
serasi, selaras dan seimbang
pendidikan, jumlah serta kualitas
dalam
pendidikan masyarakat desa jauh di
kehidupan manusia.
bawah masyarakat perkotaan. Sehubungan
dengan
pengembangan
4. Mendorong latar
kegiatan
dinamika
pembangunan
di
belakang yang demikian, perlu di
perdesaan sehinggga dicapai
pelajari
Penyelenggaraan
kehidupan perdesaan yang
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
berkeadilan serta menunjang
yaitu :
pelestarian budaya.
Tujuan
4
5. Menciptakan
keterkaitan
Partisipasi
masyarakat
fungsional antara kawasan
perencanaan
tata
perdesaan dan perkotaan.
penting dalam kerangka menjadikan
6. Mengendalikan
konservasi
sebuah
ruang
perencanaan
dalam menjadi
tata
ruang
pemanfaatan ruang berskala
sebagai hal yang responsif. Untuk
besar.
mencapai
perencanaan
responsif,
maka
7. Mencegah
kerusakan
lingkungan.
yang
keterlibatan
masyarakat harus dilakukan sejak
8. Meningkatkan
pemanfaatan
SDA dan SDB secara tepat. 9. Mewujudkan
lingkungan
awal proses perencanaan itu sendiri yaitu
sejak
tahap
permasalahan,
identifikasi
aspirasi
serta
perumahan dan permukiman
kebutuhan sampai dengan tahap
yang
pelaksanaan rencana tata ruang.
layak, sehat,
aman,
serasi dan teratur.
Partispasi masyarakat dalam
10.Meningkatkan perekonomian masyarakat
kawasan
perdesaan Menurut
sistem penataan ruang diperlukan karena : (1) pada tahap perencanaan, masyarakat paling tahu apa yang
Santosa
dan
mereka butuhkan, dengan demikian
Heroepoetri (2005), dalam konteks
mengarahkan pada produk rencana
penataan
tata
ruang
ada
dua
kebutuhan
yang
partisipasi
masyarakat
kebutuhan
fungsi
jenis
mendasari
kontrol
ruang
proporsional
yang
optimal
untuk
dan
berbagai
yaitu
kegiatan, sehingga terhindar dari
dan
spekulasi dan distribusi alokasi ruang
kebutuhan informasi data sosial.
yang
berlebihan
untuk
kegiatan
5
tertentu; (2) pada tahap pemanfaatan, masyarakat
menjaga
Kabupaten Mandailing Natal
pendayagunaan ruang yang sesuai
memiliki masalah berkaitan dengan
dengan peruntukan dan alokasi serta
penataan ruang, yaitu terjadinya
waktu yang direncanakan, sehingga
penyimpangan terhadap pemanfaatan
terhindar dari konflik pemanfaatan
ruang karena kepentingan ekonomi,
ruang; (3) pada tahap pengendalian,
yaitu perkembangan kawasan yang
masyarakat merasa memiliki dan
tidak
bertanggung jawab dalam menjaga
peruntukannya
kualitas ruang yang nyaman dan
permukinan diluar kawasan yang
serasi serta berguna untuk kelanjutan
telah direncanakan dalam tata ruang.
pembangunan (Ibrahim, 2004).
Untuk mengurangi dan mencegah
Peran
akan
1.1.Perumusan Masalah
masyarakat,
sesuai
agar
sesuai
dengan
fungsi
seperti
penyimpangan
pemanfaatan
pasal 65 Undang-undang Penataan
ruang
Ruang No. 26 Tahun 2007 yaitu:
diperlukan peningkatan partisipasi
1.
2.
semakin
masyarakat
rencanaan tata ruang.
rencana tata ruang pada masa yang
Partisipasi
dalam
Partisipasi pengendalian ruang.
akan
dalam
besar,
Partisipasi dalam penyusunan
pemanfaatan ruang. 3.
tidak
kawasan
datang.
melibatkan dalam
pemanfaatan
langsung
penyusunan
Karena
dengan
masyarakat
secara
dalam
penyusunannya,
diharapkan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi menentukan wilayah
dan
sehingga arah
ikut
pengembangan
tumbuh
kesadaran
6
masyarakat untuk mematuhi rencana
b.
yang telah ikut disusunnya.
disimpulkan
permasalahan
ruang
ruang
rencana
wilayah
tata
Kabupaten
1.3 Manfaat Penelitian a.
partisipasi
masyarakat
ruang
Kabupaten
penataan
dalam rencana
wilayah
Secara akademik : Menambah referensi tentang
Bagaimanakah
penyusunan
wilayah
tata
proses
Mandailing Natal. b.
rencana
Mandailing Natal.
Bagaimanakah penyusunan
dalam
penyusunan
penelitian sebagai berikut : a.
partisipasi
masyarakat
Berdasarkan paparan di atas dapat
Menganalisis
ruang
khususnya
tentang evaluasi partisipasi
tata
masyarakat
Kabupaten
penyusunan
Mandailing Natal.
dalam rencana
tata
ruang dan subtansi penataan ruang. b.
1.2. Tujuan Penelitian Bertitik
tolak
dari
Secara teknis : Sebagai
masukan
permasalahan diatas, maka yang
Pemerintah
menjadi tujuan dalam penelitian ini
Mandailing
adalah sebagai berikut :
menyempurnakan
a.
Mendeskripsikan penyusunan ruang
proses
rencana
wilayah
Mandailing Natal.
penyusunan
bagi
Kabupaten Natal
Rencana
dalam
Tata
tata
Ruang Wilayah Kabupaten
Kabupaten
Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
7
2.
Kerangka Analisis Jenis
2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian
dilakukan
adalah
deskriptif
kualitatif.
yang
Dipilihnya
Kabupaten
penelitian
Mandailing Natal sebagai lokasi
Metode
penelitian adalah didasarkan atas
untuk
pertimbangan: Pertama, Kabupaten
membuat deskripsi, gambaran atau
Mandailing Natal memiliki Taman
lukisan
dalam
Nasional Batang Gadis dan potensi
meneliti status sekelompok manusia,
wilayah memicu pemanfaatan ruang.
suatu objek, suatu sistem pemikiran
Kedua,
ataupun suatu kelas peristiwa pada
merupakan pusat komunikasi dan
masa sekarang (Nazir, M, 1988).
simpul transportasi pada sentral jalur
deskriptif
ini
secara
digunakan
sistematis
Penggunaan deskriptif
karena
memfokuskan
metoda penelitian
pada
ini
penelitian
Kota
Mandailing
Natal
lintas Medan Padang. Ketiga, perlu pengarahan dan pengendalian secara terpadu
agar
pembangunan
dan
lapangan untuk mendapatkan data
pengembangan wilayah Kabupaten
atau
masyarakat
Mandailing
Sedangkan
dengan daya dukung lingkungan dan
masukan
sebagai deskriptif
data
dari primer. kualitatif
yaitu
Natal
memberikan
dapat
manfaat
menitikberatkan pada pengungkapan
kesejahteraan masyarakat.
berbagai informasi kualitatif melalui
2.2. Fokus Kajian
data yang dikumpulkan kemudian dianalisa.
sesuai
bagi
Fokus kajian dari penelitian ini
adalah
masyarakat Rencana
evaluasi dalam
Tata
partisipasi penyusunan
Ruang
Wilayah
8
Kabupaten Mandailing Natal Tahun
dengan daya dukung lingkungan
2011-2031 agar pembangunan dan
serta
pengembangan wilayah Kabupaten
kesejahteraan masyarakat, dapat di
Mandailing
Natal
rinci pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1. :
Fokus Kajian Evaluasi Partisipasi Masyarakat Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal
No 1.
Fokus Kajian Kondisi
wilayah
dapat
sesuai
Jenis Data
memberikan
Kebutuhan Data
Sekunder
Luas
wilayah
Kabupaten Mandailing
kondisi
Natal
kependudukan sosial
manfaat
Bagian Dari Data -
bagi
Dalam Sumber Bappeda
geografis
ekonomi 2.
Proses
penyusunan
RTRW
Kabupaten
Sekunder
Data
proses
penyusunan RTRW
Mandailing Natal
Persiapan
penyusunan
Bappeda
RTRW Kab
Kabupaten
Pengumpulan data
Mandailing Natal
Pengolahan & analisis data
Penyusunan
konsep
RTRW Kabupaten
Penyusunan
raperda
tentang
RTRW
Kabupaten
3.
Partisipasi
masyarakat
Primer
Data
dalam
penyusunan
partisipasi
RTRW
Kabupaten
masyarakat
Mandailing Natal
tentang
Tahap persiapan
Penentuan arah
dalam
pengembangan
penyusunan RTRW
wilayah
Kabupaten
Masyarakat
Mandailing Natal
Pengidentifikasian potensi
dan
masalah
pembangunan wilayah
Perumusan
Penatapan rencana tata
konsepsi
rencana tata ruang
ruang
Sumber : Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010
2.3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan
data
dan data sekunder. Data sekunder
pada
diperoleh dari Bappeda dan PU
penelitian ini mencakup data primer
dengan studi pustaka/literatur, peta,
9
foto
dan
gambar-gambar
yang
kependudukan, meliputi : jumlah
relevan dengan tujuan penelitian;
penduduk dan mata pencaharian di
sedangkan data primer diperoleh
Kabupaten Mandailing Natal. (3)
dilapangan
asfek sosial, meliputi : pendidikan,
dengan
menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data yaitu
kuesioner
dan
kesehatan, agama.
wawancara
Masyarakat yang ikut terlibat
dengan responden terkait. Periode
dalam
waktu data yang dibutuhkan pada
Kabupaten
penelitian ini tahun 2012.
meliputi
Data
sekunder
penyusunan
RTRW
Mandailing para
KTNA,
Natal, Badan
yang
Pemangku Adat dan KNPI. Jumlah
dibutuhkan terdiri atas (1) asfek fisik
masyarakat yang terlibat pada saat
wilayah, meliputi : letak geografis,
itu sebanyak 5 (lima) orang dapat
batas dan luas wilayah, iklim dan
dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.
penggunaan lahan. (2) (2) asfek Tabel 2.2. : Data Responden No.
Sumber Data
Nama
Jabatan
Jumlah
Kabid Fisik Sarana Bappeda Kabid Tata Ruang Dinas PU Wakil KetuaPerguruan Tinggi STAIM Camat Panyabungan
1 1 1
Monang Nasution H. Kholihul Yakin Nasution Sutan Naposo Nasution
KTNA Kab. Mandailing Natal Badan Pemangku Adat
1 1
Badan Pemangku Adat
1
Mulyadi Nasution
Ketua KNPI Mandailing Natal
Kab.
1
Darto Siregar
Sekretaris KNPI Mandailing Natal
Kab.
1
1. 2. 3.
Bappeda PU Perguruan Tinggi
Harry Rizal Hsb Nazaruddin Sitorus Mukhlis
4.
Camat Panyabungan Wakil Masyarakat
Hapisuddin, S.Sos
5.
Jumlah
1
9
10
pengumpulan data yang dibutuhkan,
2.4. Analisis Data
dari
Data yang telah terkumpul
pengolahan
penelitian
perumusan
disusun
secara
dan
analisis
konsepsi,
penyusunan
sistematis kemudian dianalisis secara
raperda
kualitatif. Tujuan analisis di dalam
RTRW Kabupaten Mandailing Natal.
penelitian
Proses
adalah
membatasi
dan
data,
Kabupaten
suatu
membutuhkan
yang
teratur,
serta
tentang
penyusunan
penemuan-penemuan hingga menjadi data
penetapan
RTRW
Mandailing waktu
14
belas)
2002).
digunakan untuk proses penetapan
kualitatif
yang
kuesioner
dan
terhadap
data
diperoleh
dari
wawancara
yang
dan
(empat
tersusun dan lebih berarti (Marzuki,
Analisis
bulan
Natal
selebihnya
RTRW Kabupaten Mandailing Natal Tahap
penyusunan
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi
merupakan jawaban terbuka, yaitu
aspek
reduksi data, penyajian data dan
pertahanan,
menarik
pembangunan daerah, ketersediaan
kesimpulan
(Miles
dan
Huberman, 1992).
politik,
sosial,
keamanan,
budaya, keuangan
data, dan faktor lainnya. Sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan
3.
Kesimpulan
Proses
Penyusunan
RTRW
Kabupaten Mandailing Natal Proses penyusunan RTRW Kabupaten meliputi
Mandailing persiapan
Natal
penyusunan,
untuk
setiap
tahap
penyusunan
RTRW Kabupaten Mandailing Natal disesuaikan
dengan
situasi
dan
kondisi dan peraturan terkait lainnya (sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini).
11
Tabel 3.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal Proses Penyusunan Proses Kegiatan
Pengumpulan Data & Persiapan
Analisis Informasi
Persiapan penyusunan
Pengumpulan data dilakukan
Aspek-aspek analisis
meliputi:
dengan survei lapangan,
meliputi:
▪ Penyusunan KAK
wawancara, penyebaran
▪ Review terhadap RTRW
▪ Penyiapan anggaran
kuesioner dan survei sekunder kepada instansi – instansi
Biaya ▪ Penyiapan rencana
▪ Data/informasi
Kerja ▪ Penyiapan perangkat survey dan perjalanan Dinas RINCIAN KEGIATAN
terkait untuk memperoleh:
kebijaksanaan pembangunan ▪ Data/informasi terkait kondisi sosial budaya
▪ Pemahaman awal wilayah perencanaan ▪ Pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat melalui surat undangan
▪ Data/informasi terkait sumber daya manusia ▪ Data/informasi terkait sumber daya buatan ▪ Data/informasi terkait sumber daya alam ▪ Data/informasi terkait penggunaan lahan
kota medan ▪ Analisis kebijakan Pembangunan ▪ Analisis sumber daya Alam ▪ Analisis sumber daya Manusia ▪ Analisis sumber daya Buatan ▪ Analisis ekonomi ▪ Analisis penggunaan Lahan ▪ Analisis kelembagaan ▪ Analisis kondisi sosial Budaya
▪ Data/informasi terkait kelembagaan ▪ Data/informasi terkait kondisi ekonomi WAKTU 1 bulan
2 bulan
4 bulan
PELAKSANAAN ▪ Pemerintah Kab. Madina
▪ Pemerintah Kab. Madina
▪ Pemerintah Kab. Madina ▪ Konsultan
PIHAK TERLIBAT
12
Proses Penyusunan Proses Kegiatan
Perumusan Konsepsi
Penyusunan Raperda
Penetapan
RTRW
RTRW Kabupaten
RTRW Kabupaten
Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing
1. Penuangan materi teknis dalam bentuk pasal-pasal
1. Konsultasi dengan Tim BKPRD Provinsi Sumatera Utara
Natal terdiri atas:
2. Konsultasi dengan Tim BKPRN
1. Tujuan, kebijakan, dan
3. Koordinasi dengan Kabupaten/
strategi penataan ruang
Kota wilayah perbatasan
2. Rencana struktur ruang
4. Konsulatsi publik dengan
3. Rencana pola ruang
melibatkan peran serta
4. Penetapan kawasan
masyarakat dan stakeholder
Strategis
Lainnya
5. Arahan pemanfaatan RINCIAN KEGIATAN
ruang wilayah 6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 7. Peran masyarakat
RTRW Kab. Mandailing Natal dilengkapi dengan peta tingkat ketelitian skala 1 : 500.000.
WAKTU
Masih Dalam Pembahasan 6 bulan
1 bulan
PELAKSANAAN
di DPRD ▪ Pemerintah Kab. Madina
▪ Pemerintah Kab. Madina
▪ Pemerintah Kab. Madina
▪ Konsultan
▪ Konsultan
▪ DPRD
▪ Tokoh adat ▪ Ketua KNPI ▪ Ketua KTNA PIHAK TERLIBAT
▪ PT Sorik Marapi Geothermal Power ▪ PDAM Tirta Kab. Madina ▪ BPN ▪ Kementerian Agama
13
3.1. Kesimpulan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Penyusunan Ruang
strategi
Kabupaten
melalui
atau
penataan media
ruang
cetak
dan
elektronik; b.
proses
informasi
pendapat dalam penyusunan
Mandailing Natal
Dalam
Pemberian
Tata
Rencana
Wilayah
a.
Penyampaian
pembinaan
penyusunan penyuluhan atau sosialisasi;
RTRW Kabupaten Mandailing Natal, c.
Jangka
waktu
untuk
partisipasi masyarakat masih kurang memberikan dalam seluruh proses yang dimulai masukan/saran/usul dari tahap persiapan sampai pada hendaknya mencukupi; tahap
pengesahan.
Untuk
itu d.
Kerjasama dalam penelitian
Pemerintah Kabupaten Mandailing dan pengembangan. Natal
harus
selalu
mengundang Peran serta masyarakat dalam
representasi
masyarakat
(misal: tahap penyusunan RTRW kabupaten
tokoh masyarakat, LSM, perguruan Mandailing Natal dapat dilakukan tinggi, ikatan profesi) untuk ikut terlibat
dalam
penyusunan
setiap
RTRW
pada
langkah-langkah
penentuan
arah
pengembangan,
identifikasi
tahapan Kabupaten potensi dan masalah pembanguan,
Mandailing Natal perumusan Bentuk
peran
penetapan dalam
penyusunan
rencana,
hingga
masyarakat rencana
sebagaimana
RTRW dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Kabupaten Mandailing Natal dapat berupa:
14
Tabel 3.2. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Teori a. Wujud
peran
Persiapan
Fakta
Kesimpulan
a. Masyarakat tidak mengetahui
a. Wujud peran serta masyarakat
masyarakat dalam persiapan
penyusunan
penyusunan dimulai dengan
Mandailing Natal
mengetahui Tahap
serta
RTRW
Kab.
penyusunan
persiapan
penyusunan
dimulai
dengan
mengetahui
penyusunan
melalui pengumuman b. Pengumuman
dalam
melalui
pengumuman
tersebut
b. Pengumuman tersebut dilakukan
media
melalui media cetak, elektronik
cetak, elektronik, dan forum
dan forum pertemuan, sehingga
pertemuan
semua masyarakat mengetahui
dilakukan
melalui
ada penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal Teori a. Wujud
Fakta
peran
serta
masyarakat
untuk
menentukan
arah
Arah Pengembangan Wilayah
ikut dalam
penyusunan
RTRW
Kab.
a. Wujud peran serta masyarakat untuk
menentukan
arah
pengembangan wilayah di tinjau
Mandailing Natal sehingga
dari
tinjau dari aspek ekonomi,
penentuan
arah
budaya, daya dukung dan daya
sosial budaya, daya dukung,
pengembangan wilayah tidak
tampung lingkungan serta fungsi
dan
sesuai
daya
tampung serta
pertahanan keamanan
Penentuan
tidak
terlibat
pengembangan wilayah di
lingkungan
Tahap
a. Masyarakat
Kesimpulan
fungsi
dengan
yang
dibutuhkan masyarakat baik
aspek
ekonomi,
sosial
pertahanan keamanan b. Dalam mengemukakan masukan
dari aspek ekonomi, sosial
saran
budaya, daya dukung dan
sinergis dan terkoordinasi sesuai
daya tampung lingkungan
dengan kebutuhan masyarakat
serta
dalam
fungsi
pertahanan
keamanan
tentang
penyusunan RTRW tidak ada melaui media cetak dan elektronik
ada
penyuluhan sosialisasi
upaya
peningkatan ekonomi
masyarakat,
keberagaman
budaya dan menghargai kearifan lokal c. Peningkatan
penyebarluasan
informasi rencana penyusunan
c. Dalam penyusunan RTRW tidak
komprehensif,
pertumbuhan
b. Pemberian informasi kepada masyarakat
yang
mengadakan maupun
tata ruang melalui media cetak dan elektronik d. Peningkatan
pembinaan
pemerintah kepada masyarakat lewat penyuluhan dan sosialisasi dan
peningkatan
masyarakat
dan
jumlah stakeholder
yang terlibat dalam partisipasi pada setiap penyusunan rencana tata ruang
15
Teori a. Wujud
peran
masyarakat
serta untuk
Fakta
Kesimpulan
a. Masyarakat yang ikut dalam
a. Dalam memberikan masukan/
memberikan
saran/usul
pada
tahap
mengidentifikasi berbagai
masukan/saran/usul untuk
pengidentifikasian potensi dan
potensi
mengembangkan
masalah
dan
masalah
pembangunan
serta
dan masalah pembangunan
wilayah: setiap kecamatan di
bantuan memperjelas hak
wilayah rencana tata ruang
Mandailing
atas ruang
Kab.
perwakilan
Mandailing
potensi
Natal
yakni: -
-
pembangunan
Natal
ada
untuk
kecamatan
daerah
masing-masing,
Monang Nst : Ketua
guna :
KTNA
- Memberikan solusi sehingga
H. Kholihul Yakin Nst :
terhndar dari spekulasi dan
BPA
distribusi alokasi ruang untuk
Tahap
-
Sutan Naposo : BPA
kegiatan tertentu saja
Pengidentifikasian
-
Mulyadi : Ketua KNPI
Potensi dan
-
Darto : Sekretaris KNPI
Masalah Pembangunan Wialyah
- Memiliki jawab
rasa
tanggung
dalam
menjaga
kualitas ruang yang nyaman dan serasi b. Sebaiknya jumlah masyarakat ada
46
orang
Mandailing
karena
di
ada
23
Natal
Kecamatan x 2 orang untuk menjadi
utusan
setiap
kecamatan c. Jumlah masayarakat yang hadir 5 (lima) orang tersebut sudah memenuhi
syarat
sebagai
penyalur aspirasi masyarakat dan mereka bertempat tinggal didesa berumur
yang
bersangkutan,
diatas
25
tahun,
pendidikan mereka diatas SLTP
16
Teori a. Wujud
Fakta
peran
serta
masyarakat : - Tujuan,
Kebijkan
dan
Strategi Penataan Ruang
a. Masyarakat
a. Dalam
memberikan
memebrikan
masukan/ saran/usul pada
masukan/saran/usul untuk :
tahap perumusan konsepsi :
- Tujuan, Kebijkan dan Strategi
setiap
- Rencana struktur ruang
Penataan Ruang
kecamatan
Mandailing
di
Natal
ada
- Rencana pola ruang
- Rencana struktur ruang
perwakilan
untuk
- Penetapan
- Rencana pola ruang
kecamatan
masing-masing,
- Penetapan kawasan strategis
guna :
kawasan
strategis
Tahap
Kesimpulan diperkenankan
- Arahan pemanfaatan ruang
- Arahan pemanfaatan ruang
- Arahan
- Arahan
pengendalian
pemanfaatan ruang
pengendalian
pemanfaatan ruang b. Komunikasi telah ada namun
Perumusan
bersifat terbatas, inisiatif datang
Konsepsi
dari
pemerintah
- Agar
daerah
kegiatan
memanfaatkan ruang yang sesuai
dengan
lokal
dan
kearifan kebutuhan
masyarakat
(pemegang
b. Sebaiknya jumlah masyarakat
kekuasaan) dan keputusan ada
ada 46 orang karena di
di tangan pemegang kekuasaan
Mandailing Natal ada 23
c. Masyarakat yang ikut dalam memberikan
menjadi
masukan/saran/usul perumusan
Kecamatan x 2 orang untuk
konsepsi
untuk rencana
utusan
setiap
masayarakat
yang
kecamatan c. Jumlah
tata ruang Kab. Mandailing Natal
hadir 5 (lima) orang tersebut
yakni:
sudah
-
Monang Nst : Ketua KTNA
sebagai
-
H. Kholihul Yakin Nst : BPA
masyarakat
dan
mereka
-
Sutan Naposo : BPA
bertempat
tinggal
didesa
-
Mulyadi : Ketua KNPI
yang bersangkutan, berumur
-
Darto : Sekretaris KNPI
diatas 25 tahun, pendidikan
memenuhi
syarat
penyalur
aspirasi
mereka diatas SLTP Teori a. Wujud
peran
Fakta serta
masyarakat : - Menyampaikan pendapat :
Tahap Penetapan
a. Masyarakat tidak ada diundang
Kesimpulan a. Masyarakat harus diundang untuk : - Menyampaikan pendapat
setuju,
setuju,
keberatan/sanggahan
keberatan/sanggahan
terhadap konsep RTRW dan
terhadap
Raperda RTRW Kab
konsep
RTRW
dan Raperda RTRW Kab b. Komunikasi telah ada namun bersifat
terbatas,
datang
dari
inisiatif
pemerintah
(pemegang kekuasaan) dan keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan
17
4.
c. Bentuk
Kesimpulan Berdasarkan
dapat
hasil
disimpulkan
partisipasi
masyarakat
penyusunan
RTRW
partisipasi
analisis
masyarakat
evaluasi
penyusunan
dalam Kabupaten
Mandailing Natal yaitu:
dalam rencana
tata
ruang Kabupaten Mandailing Natal
adalah
bentuk
sumbangan
a. Proses penyusunan RTRW
masukan/saran/usul.
Karena
Kabupaten Mandailing Natal
prosesnya kurang transparan
meliputi
tahapan-tahapan
dan
berikut:
persiapan
dengan
pengumpulan
kurang
penyusunan, data
yang
tidak
tersosialisasi
baik,
masyarakat
antusias
untuk
dibutuhkan,
berpartisipasi, dan akibatnya
pengolahan dan analisis data,
masukan/saran/usul pendapat
perumusan konsepsi RTRW
dari
Kabupaten Mandailing Natal,
banyak
serta
terakomodasi.
penyusunan
raperda
tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal. penyusunan
RTRW
Kabupaten Natal
dan
kesadaran masing
faktor masing-
masyarakat
didukung
masyarakat
pendidikan.
undangan.
oleh dari
penghasilan
surat
tidak
d. Partisipasi masyarakat sangat
pemberian informasi kepada melaui
masih
yang
dipengaruhi
b. Pemberitaan
Mandailing
masyarakat
dan
dengan
faktor
dan
faktor Tingkat
penghasilan yang mencukupi
18
akan
memberikan
waktu
luang
masyarakat
karena
Dari hasil penelitian yang
mereka tidak disibukkan lagi
telah diuraikan diatas, maka dapat
dengan
disampaikan
mencari
tambahan
4.1. Saran
saran
usulan
aktif dalam pembangunan,
partisipasi
masyarakat
dalam
misalnya
penyusunan
rencana
ruang
hal
upaya
berupa
penghasilan sehingga lebih
dalam
bagi
yang
menghadiri pertemuan dan
Kabupaten
semakin tinggi latar belakang
selanjutnya, yaitu:
pendidikannya, mempunyai yang
tentunya pengetahuan
luas
pembangunan
dan
a.
peningkatan
tata
Mandailing
Dalam
rangka
Natal
penerapan
prinsip
transparansi
tentang
diperlukan
keterbukaan
bentuk
dalam setiap aspek dan tahap
serta tata cara partisipasi
perencanaan
untuk
yang dapat diberikan serta
menciptakan
kepercayaan
dalam pemberian informasi
antara
oleh
masih
masyarakat. Untuk itu dalam
pihak
proses penyusunan rencana
kurang
pemerintah dan
peran
pemerintah
ruang,
dan
swasta juga masih kurang
tata
pemberian
terlibat dalam penyusunan
informasi
rencana tata ruang Kabupaten
kepada masyarakat tentang
Mandailing Natal.
rencana
pengumuman
penyusunan
tata
ruang dan rancangan rencana tata ruang, hendaknya dapat
19
dilakukan cetak
melalui dan
disamping
media
elektronik lewat
perencanaan. Dengan
mendapatkan
dan
komitmen
yang lebih banyak pula. d.
Untuk
meningkatkan
partisipasi masyarakat
cara
melakukan
swasta
dalam
dan
penyusunan
pengumuman melalui media
rencana tata ruang, dapat
cetak, elektronik, dan forum
dilakukan lewat peningkatan
pertemuan, hendaknya sifat
pembinaan
pelibatan masyarakat bukan
penyuluhan atau sosialisasi,
lagi
dan
atas
dasar
inisiatif
pemerintah
semata
ditingkatkan
lagi
partisipasi
dengan
tetapi
Jangka
waktu
melalui
pemerintah
berinisiatif
perlu untuk
menjadi
meningkatkan
inisiatif
seluruh
dari masyarakat sendiri. c.
untuk
dukungan
forum
pertemuan sampai ke wilayah
b.
upaya
kualitas
stakeholder
dalam
perencanaan, termasuk unsur untuk
pemerintah sendiri, karena
memberikan
dengan kualitas yang setara
masukan/saran/usul/pertimba
diantara
ngan
akan
hendaknya
jangka mencukupi,
waktu agar
mengakomodasi
diberikan
para
stakeholder
menghindari
konflik
yang
karena kepentingan individu
dapat
maupun golongan.
masukan
masyarakat dan stakeholder lain lebih banyak lagi dalam
20
Pertumbuhan dan Pemerataan CIDES, Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Abe, A. 2005. Perencanan Daerah Partisipatif. Pembaruan. Yogyakarta.
Marzuki. 2002. Metodologi Riset. BPFE-UII. Yogyakarta. Miles,
Arnstein, S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Volume 35, No. 4, juli 1969.
M B and A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodaMetoda Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit UI Press.
Bryan, C and Louise G. White. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.
Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Conyers, D. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Munawaroh, S. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang. Diunduh Tanggal 7 Maret 2013 dari http://aisitimunawaroh.blogs pot.com/2012/05/prosedurpenyusunan-rencana-tataruang.html.
Haeruman, H. 2004. Penataan Ruang Dalam Era Otonomi Daerah Yang Diperluas. Available from http://www.bktrn.org: Internet.
Panudju,
B. 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Penerbit Alumni.
Ibrahim, S. 2004. Paradigma Baru Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Available from http://www.bktrn. org: Internet.
Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Imparato, I and Jeff Ruster. 2003. Slum Upgrading and Participation: Lesson from Latin America. Washington, D.C: The World Bank.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan
Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang.
21
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sanoff,
H. 2000. Community Participation Methods in Design and Planning. Toronto: John Wiley & Sons. Inc.
Santosa,
M. A and Arimbi Heroepoetri. 2005. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Available from http://www.pacific.net.id: Internet.
Sastropoetro, S. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni.
Agustus 2002. Available from http://www.rudyct.tripod.co m; Internet. Slamet,
Soefaat, et al. 1998. Kamus Tata Ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Soetrisno, L. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. Suciati, 2006. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. Sujarto,
Schubeler, P. 1996. Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management. Washington, D.C: The World Bank. Siahaan,
E. I. 2002. Filosofi Perencanaan Pembangunan Kota Sesuai Paradigma Baru di Indonesia: Hakikat Ilmu Untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat. Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor
Y. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
D. 1985. Proses Perencanaan. Departemen Planologi FTSP Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok, Jurnal Tata Loka Volume 5, No. 1, Januari 2003. Tarigan,
R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
22
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Beserta Penjelasannya.
Participation in Delivering Urban Services in Asia. Ottawa: IDRC. Yulianti,
Www.Penataan Ruang.Com/Penataan Ruang Kawasan-Perdesaan. Html. Diunduh Tanggal 15 Februari 2013. Www.2frameit.blogspot.com/2013/0 5/Hambatan Dalam Partisipasi Masyarakat. Html. Diunduh Tanggal 3 Juli 2013. Yeung, Y. M and T. G. Mc Gee. 1986 (eds). Community
R. 2000. Efektivitas Metode Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah Perkotaan di Perumnas Mojosongo Surakarta. Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
23
