PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI TESIS

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

oien: SUCIATI L40005063

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

2006

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATI

Tesis diajukan kepada Program Studi Magisler Teknik Pembangunan Wilayah dan Kola Program Pasca.sarjana Universitas o·ponegoro

Oleh: SUCIATI L40005063

DiaJukan pada Sidang Ujian T esis Tanggal 27 November 2:>06

Dnyatakan Lulus Sebagai Syarat Memperolch Gefar Mag·ster Teknik

Semarang 27 November 2006

Pembfmbi~g Pendamping

Ir Hadi Wahyono. MA

Ir.

omo.CES,O]A

-f.'i ii

PERNYATAAN Dengan ini saya tnenyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suaru Perguruan Tinggi, Sepanjang pengetahuan saya.juga tidak terdapat karya arau pendapat yang pcrnah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi,jiplakan (p'agiat] dari Tesis orang lain!Jnstitusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magistcr Teknik dengan penuh rasa tanggungjawab.

Semarang. November 2006

SU CIA Tl NlM l4D005063

UJ

Scanduinyll se11111a polton-pohonan di bumi dijadika11 pen« clan luutan 111e11j11di tintanya, sesudah kering ditambah /agi dengon t11j11h lautan, semuanya akun kering, 11a1111111 tak ukan habis-habisnya Ka/am A/fall ditutiskan. Ses1111gg11h11y11 !11/tih Maha Kaasr1!11gi1\111/ia Bijaksana {luq111aJ1:27).

Tesis ini kupersombahku» 1111t11k: lb11111111 8ap11k Adlk-adikku Kep1mak1111-kepo11ak1111k11

iv

ABSTRAK Pendekatan baru dalam penataan ruang menwnut pemeriutah berperan Jala111 menggali dzn mengembangkan visi secara bersama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan wajah ruang di rrasa depan, srandar kualitas ruang, dan aktivltas yang diinginkan atau dilarang pada suaru kawasan yang direncanakan. Proses penyusunan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Tahun 2005-1014 ielah dilaksauakan 11atla tahun 2004 yang lalu. Pada proses peayusunan tersebut unruk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan mcnycrtakan metode panisipasi rnasyarakat, yaitu dengan cara rnelakukan penjaringan aspirasi ~}'arakat den seminar rancangan rencara bersama rnasyarakat. Meskipun begitu, masih juga dijumpai permasalahan penyimpangan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang, Berdasarcan hal tersebut, maka tujuan pcnelitian ini adalah untuk ruelakukan kajian bentuk dan tingkat µrtisipasi masyarakar sena faklor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Korn Pali. Penetitian ini mcnuikbcratkan pada pcnclitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif dan kuantitatif. Data rennama diperoleh da:i responden dcngan teknik purposn:e sarap/;ng. didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer. disampiog ilu juga dilengkspi dengan data sek.mder. Hasil kajian penelitian :nenunjuklan bahwa kebjjakan penyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati pada prakteknya iemyata terdapai beberapa perbedaan dcngan norrnatifnya. Bentuk partisipasi masyarakar didominasi oleh bemuk sumbungan rnasukan/samn'usul dan sumbangan iaformasi/dara. Tingkat partisipasi rnasyarakat mcnurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori Consultanon (kon.sultasi). yang merupakan tangga keempat dari dclapan tangga partisiposi masyarakat dari Amstein atau termasuk dalam derajad tokeuisme/pengbargaan. Bentuk panisipasi dipeagaruhi oleh faktor penghasilan dan peran konsultan. scdangkan tingkat panisipasi dipeagaruhi oleh faktor pcndidikan, penghasilan, dan peran konsultan. Pcran stakeholder masih didominasi oleb peran pemerintah, sedang pcran swasta dan masyaracai relatif kecil. Karena adanya ketidaksesuaian proses partisipasi :crsebut mengakibatkan rencana tata ruang belum sepenuhnya digunakaa sebagai acuan pembangunan oleb pemerintah, swasra, dan masyarakar, Dapat disimpulkan bahwa metode partlsipasi masyarakai dalam pcnyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, baru merupakan sebuah kewaiiban yang hams dilaksanakan oleh pernerintah, karena runtutan desenrralisasi dalam otonomi daerah yang menghcndaki FCmLTintah berperar. l>:nama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan pemberdayaan ma;)'llnkai yang ingin dicapai dcngan partisipa>i itu ~ndiri bclum dapat tel\\lljud. Jadi ~ar tujuan p:ogram pembanguJ1an yang melibatkar. partilipasi masyardkat dapal tercapai clan rencana tala ruang yru:g d:hasilkao dapat digunakan secara penul1 sebagai acuan dalam pembangun3Jl, maka perlu ditera;>kan prinsip transparansi pada sc:iap tahap dar. diadakan perbaikan ;>ada proses pelaksanaan kebijakan pcmerinrnh, seb,.gnimana konsep ideal t11ng berl;ik~ secara nonnatif. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Penyusun•n RenC3oa Tata Ruang

v

ABSTRACT A new approach in the spaual planmng. demands government lo actively looki•g and aeveloping join: vision between G01•emme11/ and local co1111m111il)' groups - in .f(,r1nulatlng urban face in the _fu:ure~ space qua:ity standard and also

expected and probibitedaaivtsy In pla~ned area. The 11rban spatial p:an11i11gof Pall 111 the year of 2005201 •I has co11d11c1<~/ in 1004. This pla1111ingprocess, for the first time, has been carried 0111 wul: co11w1tmil)' panicipation method by embracing the commwmy aspiranan and held a

seminar 10 design and plan together with ;:Q11l.'nunft}: However II ssil! has some deviation in the spatial plan U$agc. Based rJ1 this process, 1Jrisresearch K'as aimed to conduct the Stt1d)• ofcon;muirity participationform and level mid also 11 'r i11j/11m-::i11gfacu>rs in 1/ie Pati urban SJJGJial planning. This researchpressure ,..as"'' 1/ie field research and the method used in thts SI udy was descriptive anatysis bmh qualitative am! qumrrinriw. The data particularly obtained from respondent by purposive sa1:,pl.ingtechnique. basedrJJ th.:t questionnaire and interview

as primary datu, and completed with secondary' data: The research study sliows that in proaice, the pn!icy of Pati urban spatial pfil1111irig different from it 's normoiive Jann. T11e commumty participation form was dominated hy inputlsug!festiorlide:is and in.for1t;atian!dcJa contribution TJ1t~ con1n1uni1J: participation level according to Arnstein is in the Consultation level, which is the fourtl: leve! from the eig,~r ocnicipation ladder from Arnstein. or used to called tokenls1nlappreciationdegree. The form of parncipation is infiutne.ed b)· incomefoctor and consultant roles, while the participation level is mffaenced by education, income foctor and consultant roles The sr(r}(eholder rotes is still dominated i>)' government roles, while for private sector and cw11n1u11i1;· roles themselves is uil! law. Because of the inappropriate participation process. tbe urban plan can be folly used as a reference of developmentfor

government, privatesector and community. Therefore. can be concluded that the ::OOl!llUllll)'participation method i11 the Put! urban spmio! pl<mning is an obligation should be carried out by government. because of the decentrulizattondemand in the loco/ OldO'IOIJtol:S !!:TO !/tat requires the government 10 share the development pla1111i1:g with other stakeholders .. 45 for rhe community empowerment objecuvc itself con be realized ret. Therefore, ii: order to achleve the development program involvmg rile community participation and to use the urban spatial plan complete!y as the development reference,there needs to applied the transparency principle in eve')' phase and to improve flit! government policy implemmtation process. as ideal concept goi.~g /1110 effect

normasively. Keywortls: Community Participation,Spatial Planning

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur pcnulis panjatkan kepada Allah SWT, karcna anugerah-Nya pcnulls dapat menyelesalkan Tesis ini sebagai salah saru syarat untuk menyelesaikan studi Magister Teknik Pcmbangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponcgoro. 'I'esls ini berjudul: "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rcncana Umum Tata Ruang Kota Pati" Pengamhilan tnpik ini rtidasari pcmikiran bahwa di era otonomi dacrah, pcrcncanaan program pernbangunan tcrmusuk didalamnya perencanaan tara ruang mengheudaki adauya partisipasi rnasynrakat. Dcngan pendckatan partisipasi

masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, dlharapkan akan mcningkatkan rasa mcmiliki masyarakat (sense ofbeloni;mg) tcrhadap program pemanfaatan ruang yang sejalan dengan terakomodasinya asolrasi masyarakut dalam program penataan ruang tcrscbuc Dengnn selesainya Tcsis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak

tcrhingga kepada: l. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA sclaku Keiua Program Studi yang tclah rncmbcnkan kesemparan kcpadu penulls untuk belajnr di MTPWK. 2. lr. Holi Bina \Vijnyn, MCM selaku vlentor yang tclah rncnycdiukan wuktu, memberlkan blmblngan dan arahan. 3. Ir. I ladi Wahyono, MA. sclaku Co Mentor yang telah mcnycdiakan waktu rnemberikan bimbingan dan arahan. 4. Ir. Nuni Yuliastuti, MSP selaku Dcscn Pcmbahas Tcsis, ynng rclah memberikan masukan yang sangat berarti bag] pcnycmpurnaan Tesis,

5. Ir. Sunarti, MT sclaku Dosen Penguji Tesis, ya11g tcluh mcrnhcrikau masukan yung sangat berarti hagi pcnycmpurnaan Tesis. 6. P11ro doscn pengampu yang telah memberikau ilmu-llmunya tcntang pcmbangunan wilayah dun kota. 7. Pihak BAPl'cNAS, aras beaslswa pcndidikan untuk program Maglster di Universitas Diponcgoro.

8. Seluruh karyawan Program MTl'WK Universitas Dipenegorc. 9. Scluruh rekan MTPWK Angkatan XXYlll {HAPPRNAS 11) yang udak pcrnah

tcrlupakan alas scluruh rasu persahabatan selama ini. 10. Scluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang Lelah mernbantu sejak penelitian hingga selesainya Tesis ini. Tesis iui masih jauh dari kcscmpuruaan, untuk itu dengan segala kerendahan liati pcnulis mcmbuka diri bagi saran-saran agar Tesis ini menjadi lebih haik dan terutama agar berruanfaat bagi pcrkcrnbangan ilmu pcngutahuan.

Semarang, November 2006 Penulis, Suciati vii

DAfTAR ISi

HA LAMAN JUDUL

.

HALAi'vtA.N PE:"IGESAHAI.:................................................................................ LEMBAR PERNYATAAN LEMBAR PERSEMBAHAf'1

II Ill

iv v

ABSTRAK ABSTRACT...........................................................................................................

VI

vii

KAI.A PENUAN.IAR

DAPT AR ISi DAFTARTABEL DAFT AR GAMBAR ····································································~······················· DAFT AR LAMPI RAN ............................................................................•.............

BABI

VIII

xi xii xiii

PENDAHULUAN 1.1. Latar Bclakang . 1.2. Pemmusan Masalah . 1.3. Tujuan dan Sasaran Pcnclitian . 1.3.1. Tujuan Peoelitian . I .J.2. Sasaran Penelitian .. . . . . .. . . . . . . 1.4. Ruang Lingkup Penelitian , . . .. . .. 1.4.1. Ruang Lingkup Substansial ............•.................. ,. l.4.2. Ruang Lingkup Spasial .. .. .. . . . . . .. ... . . .. .. . .. ..... .. .. . 1.5. Kerangka Pcmikiran ...............•..... ...•...... ..

1.6. Pendekatan dan Metoda Penelirian l.6.1. l.6.2. 1.6.3. l.6.4.

9 9 9

I0 10 11 11

, . . . .. . l 6

Pendekatan Penelitian . . . .. .. .. ..•... .. . . .. Metoda Pcnelitian .. .. .. .. . . Keburuhan Data . .. .. . .. . . .. .. ... . . .. .. .. . . Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data . .. . . . .. .. . 1.6.4.1. Teknik Pengumpulan Data......................... 1.6.4.2. Teknik Pengolahan Data . . . .. .. .. .. . 1.6.5. Tcknik Pcnyajian Dara 1.6.6. Teknik Sampling............................................... 1.6.7. Tcknik Analisis , .. . .. . . .. 1.7. Sisrimatika Penulisan .. .. ..

DAD U

7

.. . I 6 . 16 . 17 19 19

20 21 22 24 . 30

PARTJSIPASI MASYAHAKAT DALAl'\1 PENYUSUNA."I

REXCANA UMUM TATA Rt.:Al~G KOTA 2.1. Partisipasi Masyarakat .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . 31 2.1.1. Pengertian Partisipasi . ... . .. . .. .. .. .. . .. ... .... .. . . . . 31 2.1.2. Pcntingnya Partisipasi Masyarakar .. .. . . . . . . . 33 2.1.3. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat . 36 viii

2.1.4. Tipe-Tipe Partisipasi Masyarakat.. .. .. .. .. . 2.1.5. Bentuk-Beruuk Partisipasi Masyarakat 2. J .6. Faktor-Faktor yang Mernpengaruhi Partisipasi Masyarakat . ....

..

38 40

.. .. . . . . .. .... .. . . . . . . . .. ... .. ..

41

2.2. Tingkat Partisi pasi Masyarakat , . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 2.3. Tata Ruang .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . 2 .3. J. Pcngcrtian Tata Ruang . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. 2.3.2. Perencanaan Tata Ruang 2.3.3. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan .. .. .. .. 2.4. Ringkasan Teori .

44 51

51 52 57 60

BAB Ill KONDISI UJ\-JUM DAN PERENCANAA~ TA TA RUANG KOTA DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATl 3.1. Gambaran Umum Kabupaten Pati .. .. .. .. .. 3.2 Gambaren Umum Kecamatan Pati .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.2.1. Geografis . .. .. .. .. .. .. .. 3.2.2. Pcmcrintahau .. .. ..

3.2.3. Penduduk

, . .. ..

.. . . .. .

63 . 64 64 .. . 64

.. .. .. .. . 65

J.2.4. Topografi .. .. .. .. .. 3.2.5. Kelerengan .. .. .. .. .. .. 3.2.6. Pola PemanfaatanLahan .. .. 3.3. Tata Ruang Kota Pati .. .. .. .. .. 3.3.1. Perencanaan Tata Ruang 3.3.2. Kcgiatan Penataan Ruang Kora Pati

..

3.4. Rcncana Um um Tata Ruang Kofa Pati 3A. l. Tujuan Penataan Ruang Kora Pati 3.4.2. Konstelasi Kora Pati .. .. .. . .. .. ..

73 73 .. ..

.

3.4.3. Kcdudukan Kota Pati .. .. .. . 3.4.4. Pengaruh Kebijakan Sektoral dan Regional . .. .. .. 3.4.5. Konsep Pengembangan Tata Ruang Kora Pati .. 3.4.5.1.

3.4.5.2. 3.4.5.3. 3.4.6. Strategi 3.4.6.1.

Konsep Pengembangan Kora .. ... ..

.. .. ..

. 79 79 80 . 80

3.4.6.2. Kawasan Budidaya ..

.. 8 I

..

..

3.4.6.5. Sistcm Sarana Jan Prasarana . .. .. 3.4.7. Pembagian Bagian Wilayah Kora (BWK)

. 8I . 82 ..

83 ..

3.5. Proses Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kora Pati 3.6. Permasalahan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rcncana Umum Tata

ix

. 74 75 .. . . 76 .. . 77

.. 78

Konsep Struktur Tata Rw111i Kula .. .. Konscp Pola Pernanfaatan Lahan Pengembangan Tata Ruang Kota Pati Kawasan Lindung.... .. .. ..

3.4.6.3. Struktur Tata Ruang 3.4.6.4. llirarki Pusat Pelayanan

67 . 68 68 71 71 71

..

. 83

. 85

Ruang Kota Pati .. ..... ....... . 91

BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RE~CANA IJMUMTATA RIJANG KOTAPATI 4.1. Annlisis Kebijakan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kora Pa1i 4.2. Annlisis Bentuk Panisipasi Masyarakat 4.2.1. Bentuk Panisipasi Masyarakat pada Tahap Pcnjaringan Aspirasi Masyarakat l 4.2.2. Dentuk Panisipasi Masyarakat pada Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarukat II 4.2.3. Bentuk l'artisipasi Masyarakat pada Tahap Seminar Rancangan Rencana

101 I 02 I 04

4.2.4. llentuk Partisipasi Masyarakat pada Seluruh Tahap 4.3. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat 4.3.1. Analisi« Tingkat Kehadiran dalam Rapat/Pcrtcmuan 4.3.2. Analisis Keaktifan Mengemukakan Masukan/Saran/

105 I 08 108 111

Usul

4.3.3.

95 100

Analisis Keterlibatan dalam Mcnctapkan Konscp Rcncana

I 14

4.3.4. Analisis Keterlibatan catam Mcmbcrikan Pcrsciujuan Tcrhadap Rancangan Rcncana 4.3.5. Analisis Tingkat Pnrti~ip;isi vlasyarakat Kcscluruhan 4.4. Analisis Faktor-Faktor yang M•111pc11garuhi Partisipasi Masyaraknt 4.4.1. Analisls Fakror-Fakror Internal 4.4.2. Analisis Fakror-Faktor Ekstcrnal

I 16 119 123 123 127

4.4.3. Analisis Hubungan i\ntara ra~1or-Fak1or dengan Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyorakat

132

4.4.3.1. Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan Beruuk Panisipasi 4.4.3.2. Hubungan Antara Faktor-Faktor dengan

133

Tingkat Partisipasi 136 4.5. Analisis Peran Stakeholder dalam Pcnyesunan Rcncana Umum Tara Ruang Kora Pali 140 4.6. Analisis Tingkat Panisipasi Terhadap Hasil Pernbangunan 148 4. 7. Analisis Komprebensif Panisipasi Masyarakat 152

J.lAll V

KESIMI'UL&',' DAN REKO.\'IE.'\'DASl 5.1. Kesimpulan 5 .2. Rckomcndasi

167 169

DAFTAR l'USTAKA LA.VU>!RAN . . . . .. .

171 . .. .. .. .. .

.

.

.

x

..

.. .. . .. . .

. . .. . . . . .. . I 76

DAFT AR TABEL

Tabd I. I. Tabet 1.2. Tabcl 1.3. Tabcl I I. I. Tabet 11.2.

Tabd rTl.l. Tabcl 111.2.

Analisis Pendekaran Pcncli:ian 'l'abcl Kcbutuhan [},11a .•.••••••••••••••••..•••••••...••..••••••................•........ Data Jumlah Rcspondcn Penduduk Skala Analisis Pani~ipasi Masyarakai .. .. . .. . .. .. Rumusan Kajian l.itcratur Panisipasi Masyarakat Dalarn Pcnyusunan Rencana Tata Ruang... .. . .. .. .. . Jumlah Penduduk Tiap Dcsa/Kclurahan di Kecamaian Pati Tahun 2004 . . . •.... .. . . .. •.. .. . . .. . . . .. Pcnduduk Usia Produktifdan Tidak Produktif Kecamaran Pari Tahun 2004 .• .. ...•...... .• . . . . .. . .. .. . . . .. ..

Tabcl 111.3.

Penggunaan Lahan di Kecarnatan Pa1i Tahun 2004 ..

Tabel

Pclaku-Pclaku

111.4.

Tabel IV. I. Tube! IV.2. Tabel IV.3. Tubel

I V.4.

Tabcl lV.5. Tabcl IV.6. Tabel IV.7. Tabcl IV.8. Tabet IV.9.

Tabet IV.10 Tabet IV. I I. Tabet tV.12. Tabet IV.13.

Tabet IV.14. Tabcl [V. t 5.

Tabel IV.16

17 .

IR 23 49

61 . 65 . 66

69

yang Berperau dalam Proses Penyusunan

Rencana Umum Taia Ruang Kora Pati . .. .. . .. Pcrbandingan Proses Pcrtisipasi Masyaraka1 dalam Penyusunan

90

RUTRK Pati antara Permendagri dan Dalam Praktcknya Distribusi Frckuensi Bentuk Panisipasi Masyarakat pada Tahap Pcnjaringan Asplrasi ~o.~yarokot I Distribusi Frekucnsi Bentuk l'anisipasi Masyarakat pada Tahap Pcnjaringan Aspirasi Masyaraka; II Disrribusi Frekuensi Benruk Partisipasi 1asyarakm pada Tahap Seminar Ra11cauga11 Rencana Benruk Partislpasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana U111um Tata Ruang Kola Pati Tingkat Kehadiran dalam Rapat/Pencmuan pada Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pali Tingkat Keaktifan Mengcmukakan Masukan!Saran/Usul pada Pcnyusunan Rencana Um um "I ala Kuang Kota Pari Tingkat Kctcrlibatan dalam Menetapkan Konsep Rencana pada Penyusunan Rcncana Umum Tata Ruang Kota Pati Tingkat Kererlibatan M::mbcrikan Persctujuan terhadap Rancangan Rencana pada Penyusunan Rencana Umum Tuta Ruang Kola Pali Tingkat Partisipasi Masyarnkat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati Distribusi Frekucnsi Faktor-Faktor lnternal Distribusi Frekuensi Faktor-Faktor Eksternal.; Hasil Perhitungan Chi Square (:(2) dan Contingency Coefficient (Cq Bcn
9G

xi

I0t

I 03 105 IOG

l 09 t 12 t 15

t t7 t 20 t 23

t28 133 t 37

142 164

DAFTAR GAMBAR

Gambar Gambar Gambar Gambar Garubar Garnbar Gambar Garnbar

I. I 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 1.1

Peta Kedudukan Kora Pati dalam Wilnynh Kabupatcn Pati . . Peta Administrasi Kora Pati .. . . .. .. . .. . Kcrangka Pemikiran Kerangka Analisi; Penelitian Oelapau Tangga Tingkat Panisipasi Masyarakat.. Din gram Batang Jumlah Penduduk Kccamatan Pati Tahun 2004 3.2 Diagram Luas Wilayah Kecamaian Pati Berdasarkan Ketinggian , 3.3 Diagram Luas Wilnyah Kecamntan Pnti Bcrdassrkan

12 13 15 29 . . 44 67 .. . 67

Kelerengan . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . 68 Gamber 3.4 Peta Rencnnn Tota Guno Laban . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . 93 Garnbar 3.5 Peta Dagian Wilayah Koia (RWK) . ... .. .. .. . .. . . ... . 94 Gambar 4.1 Diagram Bcntuk Partisipasi Mas)'ara~at pada Tahap l'cnjaringan Aspirasi Masyarakat I I 02 Ga111b;1r 4.2 Diagram Bentuk Panisipasi Masyaraka; pada Tahap Pcnjaringan Aspirasi Masyarakat II . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . J 03 Gambar 4.3 Diagram Bentuk Partisipasi Masyarakm pada Tahap Seminar

Rnncangan Rencana

I 05

Gambar 4.4 Diagram Uentuk Panisipasi Masyarakat pada Seluruh Tahap Gambar 4.5 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rcncana Umum Tata Ruang Korn Pai i Gamhar 4.6 Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Tingkat Panisipasi Masyaraka; dalam Penyusunan Rcr.cana lJmum Tata Ruang Kola Pali Gambar 4. 7 Diagram Hubungan Antara Kebijakan l'enyusunan Rencana Umum Tata Ruang dcngan Bentuk, Tingkat, Faktor Pengaruh, Peran Stakeholder dan Hasil Pembangunan

XII

I 06

136 140

165

DAITAR LAMPTRAN

LA~1'PfRAN A

LA.\1PIRAN B LAVIPIR..1,NC LA'v!PIRAN D

Kuesioner dan Pedoman Wawancara Tabulasi Data Hasil Kuesioner Foto-Foto Kcgiatan Penelitian Hasil Perhitungan SPSS Distribusi Frekuensi..

xiii

,

I 76 184 189 192

BABl PENDAHlJLUAN

I. I Latar Bclakang

Suaru kota merupakan suatu bidang kajian yang sangat mcnarik, karcna kompleksitas permasalahau yang dimilikinya. Dua faktor utama dikenal sebagai deierminan

sifal dinamika

kehidupan

kota yang

sangat tinggi yaitu

Iaktor

kepcndudukan dan faktor kegiatan penduduk. Bertambahnya kegiatan penduduk di

kota yang dipicu olch rncningkatnya jumlah penduduk maupun tumutan kehidupan

masyarakat, telah mengakibatkan mcningkatnya vo.umc dan frckuensi kcgiatan penduduk, Konsekuensi keruangannya sanga: jelas yaitu rneningkainya 1u11tu1n11 akan ruang untuk mcngakomodasikan

sarana atau struktur fisik yang diperlukan urnuk

mcloksanakan kegiatan-kegiaian rcrsebut (Yunus, 2005:55-57). Menurut

Sujano

dalam

Soegijoko

et.al

(2005:2).

meningkatnya

pertambahan penduduk perkotaan yang disebabkau urbanisasi akan mempunyai dampak pada perubahan demogrufis perkotaan, pcrubahan sosial ckonomis kota, pcrubahan soslal budaya kota dan perubahan tisiografis kola Dan perubahan yang tcrjadi,

bcrimplikasi

kegiatan-kcgiatan

tcrhadap perubaban pada struktur ruang yang mewadahi

ckonomi masyarakat sehmgga menyebabkan perubahan spasiat

dan tun tu tan permintaan akan ruang umuk mewadahinya (Rukmana, 2005:12). Oleh karena itu, tidak dapai dibindari bahwa percepat.an perkernbangan Iisik kawasan mengarah pada fungsi dasar kota yang tercermin pada kehidupan ekonomi dan sosio politik, pada sifat-sitat fisik, dan tata ruangnya, dengan kata lain

2 terjadi pergeseran tungsl ruang (Branch, 1996:78). Ada tiga faktor utama yang menentukan perkembangan dan pcrrumbuhan

kora yaitn (Sujarto, 1989:33): I. Faktor manusia,

yang meliputi

pcrkcmbangan tenaga ker]a, status sosial,

pcrkcmbangan kemumpuan dun teknologi,

2. Faktor kegiatan rnanusia, yang meliputi

kegiatan kerja, kcgiatan

fungslonul,

kegiaran perekonomian kola dan hubungan kegiatan regional yang lcbih luas. 3. Faktor pergcrakan antar pusat kegiaran manusia yang saiu dengan yang lain yang mcrupakan pcrkcmbangan yang disehahkan nlch kcdua faktor pcrkembangan pcnduduk dan perkembangan fungsl kcglatan yang mernacu pola hubungan antar pusat-pusat kcgiatan, Kctigu fakior tcrscbut akan terwujud pada perubahan umunan kcbutuhan ruang. Rcncnna tata ruaug merupakan

insln1111~11

pcnting bugi pemeriruah,

schingga penerapan rencana harus mendapat kcsepakaran
sebagal wakil rakyar dan dukungan masyarakat, Rencann tata

ruang secara legal

mernpunyai

kekuatan mengikat

untuk

dipatuhi

balk oleh

maxyarakat maupun pemcrintah scndiri, schingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan sccara konsisten. Seuada dengan pendapat \Viranto (200 I :3), bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang tclah ditetapkan, agar dapat dihindari masalah: (I) ketidakscimbangan laju pcrtumbuhan antar daeruh; (2) ketidakefisienan pemunfantan sumberdaya alam don kemerosoton kualitas

lingkungan

hidup;

(Ji

ketidaktertiban

pcnggunaan

tanah;

(•I}

ketidakefisienan kegiatan ckonomi-sosial; dan (5} kctidakharmonisan intcraksi sosial ckonorni antar pcluku dalam pemunfaatan ruang.

3 Dalam

era

otonouri

sckarang

ini

diperlukan

perubahan

pola

pikir

pendekatan penataan ruang. Pola pikir pendekaian penataan ruang yang mcmandang masyarakat sebagai obyck peraturan yang homogen, perlu diubah

dengan

memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dcngan kcanekaragaman peri laku. Pcndekatan haru dalam penataan ruang ini mcnuruut pemerintah berperan dalam rnenggali dan rnengembangkan visi sccara bersama antara Pemerintah dan kelompok

rnasyarakat di daerah dalam rnerurnuskan

wajah ruang di masa de pan, standar

kualitas r.uang, dan aktivitas yang diinginkan atau dilarang pada suatu kawasan yang direncanakan (I laeruman, 2004:2). Bcberapa issue strategik yang patut dipcrhatikan dalam kauannya pelibatan masyarakat dalam penataan ruang adalah (www.kimpraswil.go.id.

2002:4):

I. Kebijakan pemerintah yang belum sepcnuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tcrlibat langsung dalam pembangunan.

2. Kurang tcrbukanya para pelaku pembangunan dalam mcnyelenggarakan proses penataan ruang yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan. · '.l. Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam rnemberikan informasi tentang akuntabilitas

dari program penntaan ruang yang disclcnggerakan

masyarakat mcrasa pembangunan yang dilaksanakan

schingga

tidak memperhatikan

aspirasinya

4. Walaupun pengertian partisipasi rnasyarakat sudah mcnjadi kcpentingan hersama (co•11111<111 i11tcresl) akan tetapi dalam prakteknya masih tcrdapat pcmahamau yang

tidak sama. 5. Kurang optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakar dalam penyclcnggaraan pcnataan ruang.

4 6.

Persoalan

yang dihadapi dalarn hal pcrcncanaan partisipatif

saat ini antara lain

panjangnya proses pcngambilan keputusan,

Berdasarkan pengalaman tcrscbut, bahwa rendahnya pelibaran masyarakar dalam proses pcnaiaan ruang dapar mcngakibatkan dumpak negatif sebagai bcrikut: { 1) rendahnya rasa memiliki darl masyarakat atas program pcmbangunan kota yang

disusun, akibatnya kcbcrlanjutan (s11s1ainabi/i1y) dari program yang dilaksanakan lidak tcrwujud: (2) program yang tidak scsuai dcngan kebutuhan (fan knrakteristik rnasyarakatnya; (3) munculnya biaya transaksi (transaction ~·o.vt) yang sangal mnhal karena masyarakat kurang mcmahaml

tujuan dari program pembangunun

schingga

scrlngkali muncul pcnolakan mas program yang dilaksanakan. Menu rut Santosa dan I Icrocpocrrl (2005: I 0), dalam kontcks pcnaraa» ruang ada dua jcnis kcbuiuhan

yang mendasari partisipusi rnusyarakat yaitu keburuhan

fungs: ko111rol dt1Jt kebutuhan informasi dan dma sosinl. Partlslpasl masyarakm dulam

perencanacn 1ma ruang menjadl

pcnting

dalam

kerangka

percncanaan tata runng sebugai hul yang respousif

menjadikan

sebuah

Scbuah pcrcncanaan yang

responsi f menurut Mc. Connel ( l 981) adalah proses pcngam bi Ian keput usan tentang perencunaun

tata ruang yang tanggep pada prcfcrcnsi

serta kebutuhan

masyarakat

yang

perencanaan

diimplcrncntasikan,

potensial

rerkcna

dampak

apabila

dari

tersebut

Untuk mencapai perencanaan yang responsif, maka kctcrlibntan

masyarukat harus dilakukan sejak awal proses pcrcncanaan itu sendiri yaitu sejak tahap idcntifikasi

pcrmasaluhan, aspirasi serta kebutuhan sampai dengan tahap

pe lnksanaan rencana tata ruang. Dengan adanya proses pclibatan masyarakat rnulai dari tahap percncanaan, pemanfaatan,

dan pcngendalian pemanfaatan ruang akan rnuncul suatu sistem

evaluasi dari kegi a tan penataan ruang yang telah dilakukan dan mcnjadi masukan

5 bagi proses penataan ruang selanjutnya. Dcngan pcndekatan partisipasi rnasyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka rnewuiudkan keadilan sosial d isebabkan program pcnataan ruang yang disusun scsuai dcngan aspirasinya. Sclain itu juga meningkatkan rasa memiliki rnasyarakat (sense of belonging)

terhadap

program

pemanfaatan

ruang

yang

sejalan

dengan

terakomcdasinya aspirasi mereka dalam program penaraan ruang tersebut, yang pada akhirnya

dapat

terwujud

pembangunan

yang

efisien

dan

efektif

(www.kimpraswil.go.id, 2002:34). Partisipasi masyarakat dalam sistem penataan ruang diperlukan karena: (I) pada tahap perencanaan, masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan, dengan demikian

mcngarahkan pada produk rencana tata ruang yang optimal

proporsional untuk bcrbagai

kegiatan,

sehingga

terhindar

dari spekulasi

dan

dan

disuibusi alokasi ruang yang berlebihan untuk kcgiatan tcrtcntu; (2) pada tahap pernanraatan, masyarakat akan menjaga pendayagunaan ruang yang scsuai dcngan perunrukan dan alokasi scrta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konllik pemanfaatan ruang: (3) pada tahap pengendalian,

masyarakat mcrasa

memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman den serasi serta berguna unruk kelanjutan pembangunan (Ibrahim, 2004:4). Mcncmpatkan masyarakat untuk bcrpartisipasi dalam pcrcncanaan dan mcmutuskan altcrnatif rcncana mcrupakan suatu langkah untuk mcnjadikan rcncana, khususnya dalam hal ini tata ruang, scbagai rcncana kcpunyaan masyarakat, Schingga pclanggaran terhadap rcncana adalah menentang kesepakatan masyarakat, bukan terbatas menentang kepurusan pemerintah dacrah (Haeruman, 2004:2). Partlsipasi masyarakat dalarn penataan ruang telah diatur dalum UndangUndang 24 Tahun 1992 tentang Penaraan Ruang, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5

6 ayat (1) dan (2). serta Pasal 12 ayat (I) rnasyarakat

dan (2). Keteruuan

ientang pclibatan

dalam penataan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pcmerintah

Nomor 69 Lahun 1996 tentang pclaksanaan hak dun kewajiban scrra bentuk dan tata cam reran serta masyarakat dalam penataan 11Ja11g dan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri l\omor 9 Tahun 1998 tentang tata cars peran scrta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di dnerah. Proses penyusunan Rcvisi Rcncana Umum Tata Ruang Kuta Pati Tahun

2005-2014 rclah dlleksanakan

pada tahun 2004 yang lalu. l'au~ proses penyusunan

icrsebut untuk pcrtama kallnya tclah dllaksanakan

dengan menyertakan mcrode

partisipas: masyarakat, Rcncana Umum Tnta Ruang Kota Pati yang dahulu hernama kcncana lnduk Kora (RIK) Pati penama kali disuson pada tahun anggaran 198411985

dan telah ditetapkan dcngan Pcraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985. padn tahun anggaran 199311994

Kcmudian

dibunt Rcvisi tcrhadap Rencana Induk Kora dan

terakhir pada tahun 2004 dibuat Revisinya kembali yang sekarang beruama Reucaua

Lmu111 Tutu Ruang Kota Pati. Pada sant penyusunan mcnggunakan Undang-Undang

RIK

tahun

I 984il 985 dan 19931 I Y94 belum

mctode partisipasi mnsyaraknt. meskipun

pada tahun 1993 tclah ada

24 Tahun 1992 akan tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada,

karena Peraturan Pemerintah 69 haru terhit tahun 19% dan Permendagri 9 baru rcrbh tahun 1998. Maka pada penyusunan rcvisi RUTRK tahun 2004 untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati telah digunakan mcrodc partisipusi masyarakat yaitu dcngan cara mclakukan pcnjaringan aspirasi masyarukat dan seminar rancangan rcncana bersama masyarakat, Penjaringan aspirasi masyarakat dilaksanakan dua kali yait« bertujuan untuk

mendapatkan

masukan

dalam

penentuan

arah

pembangunan

dan

7

pengidentifikasian berbagai potcnsi dan masalah pcmbangunan kota. Dan Seminar rancangan rencana bertojuan untuk mcndapatkan masukan dalam perumusan rencana

tata ruang kola clan pemberian informasi, saran, pcrtirnbangan atau pcndapat dalam penyusunan straregi dan arahan kebjjakan pernanlaatan ruang, scmua kegiatan dalam rangka melibatkan diketahui bagaimanukuh

Akan tetapi, dari

partisipasi masyarakat tcrschut, belum

bcntuk dan tingkat partisipasi masyarakar rersebui dalam

penyusunan rencana umum tutu ruang Kola Pati, Derdasarkan rncngctnhui

bemuk dan tingkat

mcmpcngaruhi

Ruang

hal diatas,

parti,ip11si

maka partisipasi

dilakukan

masyarakat

akan diperoleh

suatu

kajian

untuk

serrs faktor-fak1or yang

rnasyarakat dalnm pcnyusunan

Kora Pati, schinggn diharapkan

rekomcndasi yting daput

perlu

Rencaua

Umum Tuia

suntu kcsimpulan

digunakan scbagai arahan kebijakan

dan

pcningkatau

partisipasi masyarskat dalnm pcrencauaau tata rnung di Kabapatcn Pati pada masamusa rncndatang.

1.2. Perumusan Mas:rl:ih Pertamhahan

pcnduduk

kola yang

masih

tergolong

tinggi

karena

pcrrumbuhan alarni maupun urbanisasi, membawa konsekucnsi spasial yang serius bagi kehidupan kota, yairu adanya tuntutan akan space yang terus menerus pula untuk dimanfaatkan

scbagai tempat hunian. Hal ini mcnyebubkun terjadinya proses

densiflkasi penduduk, pcrmukirnan maupun bangunan non pcrmukiman di kota yang berjalan tidak tcrkendali [Yunus, 2005:56). Sebagian besar kebutuhan akan ruang yang tidak dapat dibangun di bagian

dalam kota, baik kurcna kelangkaan lahan maupun karcna tingginya harga lahan yang tidak terjangkau, mengalihkan pcrhatiunnya di bagian daerah pinggiran kola.

s Salah satu kelemahan yang banyak dilakukan olch pcmcrintah daerah adalah tidak dilaksanakannya monitoring yang ketat di bagian dalam kota maupun di daerah pinggiran, sehingga lahan-lahan tcrbuka yang masih rersisa akau dipcrgunakan juga ataupun terjadinya pengguuaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi perurnukannya dalam rencana tata ruang. Kota Pati juga memiliki masalah berkaitan dengan penataan ruang

yaitu

terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang karena kepentingan ckonorni,

yaitu perkembangan kawasan yang tidak scsuai dengan tungsi peruntukannya seperti

pembangunan kawasan permukiman diluar kawasan yang telah direncanakan dalam tata ruang, bahkan dibangun pada lokasi untuk fungsi peruntukan kawasan industri, Adanya penyimpangan ini mengindikasikan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang kota. Rendahnya partisipasi masyarakat ini, menjadikan aspirasi masyerakar tidak dapat tcrakomodasi dengan baik, dan akibatnya rasa memiliki masyarakat (sense of belonging) tcrhadap profu'Tam pemanfaatan ruang tidak terwujud. Meskipun penyusunan Rencaua Un111111 Tata Ruang Kota (RUTilK) Pati bebcrapa waktu lalu telah disusun dengan rnelibatkan partisipasi masyarakar, yaitu dengan cara rnelakukan penjaringan aspirasl rnasyarakat dan seminar rancangan rencana bersarna masyarakat,

akan rerapi masih juga muncnl pcrmasalahan

penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang, U11mk mcngurangi dan rncnccgah agar

penyimpangan pemanfaatan ruang tidak semakin besar, dipertukan peningkaran partisipasi inasyarakat dalarn penyusunan rcncana uua ruang pada rnasa yang akan datang,

Karena

dengau

mel ihatkan

masyarakat

secara

langsung

dalan 1

penyusunannya, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tcrakornodasi schingga ikut

9 menentukan arah pengembangau

kota dan tumbuh kesadaran masyarakat untuk

rnematuhi rencana yang telah ikut disusunnya, Dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

penyusunan rencana tata ruang, maka pcrlu dikctahui terlcbih dahulu bcntuk dan tingkat partisipasi masyarakar yang telah ada sorta faktor-faktor yang mcmpcngaruhi

bcntuk dan tingkat partisipasi tcrsebut, kemudian dicari hubungan antara bentuk dart iingkat partisipasi dengan faktor-faktor tersebut. Atas dasar rumusan rnasalah diatas, pcrtanyaan pcnclilian yang diangkat adalah: Bagaimanakah bcntuk dan tingkat partisipasi

masyarakat

scrta

faktor-faktor

yang

mcmpcngaruhinya

dalam

penyusunan rencana umurn tata ruang Kora Pati?

J.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian 1.3.1.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk mctakukan kajian bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penyusunan rencana urnum uta ruang Kora Pati.

1.3.2. Sasaran Peuelitian Untuk mcncapai tujuan diatas, maka yang rnenjadi sasaran dari srudi ini yang harus dilakukan adalah: 1. Identiflkasi kebijakan p.enyusunan rencana umum rata ruang Kola Pati, 2. Melakukan analisis bcntuk-bcnruk panisipasi masyarakat dalam

penyusunan

rencana urnurn iata ruatlg Kota Pali. 3. Mclakukan analisis tingkat partisipasi rnasyarakat dalam pcnyusunan rencana urnum tata ruang Kota

Pari.

10 4. Melakukan analisis faktor-faktor yang mempcngaruhi partisipasi masyarakat dan analisis hubungan antara fakter-faktor dcngan bentuk dan tingkat panisipasi

masyarakar dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

1.4. Ruang Lingkup Penelilinn 1.4.1

Ruang Liogkup Substansial Dcngan maksud untuk mernperjelas dan rnemfokuskan perrnasalahan yang

dibahas, penulis rnerasa pertu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut: I. Pcnelitian ini hanya membahas panisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

rcncnna umum tntn n~ine Korn Pati, dan ticl~k rnemhahas pacfa parti~ipn~i masyarakat

dalam

pemanfaatan

rencana

tata

ruang

dan

pengendallan

pcmanfaatan rcncana 1ata ruang Ko1a Pati.

2. Kcbijakan pcnyusunan rcncana umum t:ua ruang Kota Pati. Mcndiskripsikan teruang kcbijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati.

3. Bentuk-bentuk dan tingkat partisipasi rnasyarakat dalam proses penyusunan rencana umum uua runng Kora Pati

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan hubungan aruara faktor-faktor dcngan bcntuk dan t ingkat partisipasi masyarakat dalam prose> penyusunan rencana umum tata ruang Kota Paci. 5. Variabel-variabel penelitinn yang berkaitan J1.11gnn bcniuk-bcntuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktoryang rnempengaruhi partisipasi masyarakut diguli dari tcori dan studi litcratur.

11

1.4.2

Ruang Lingkup Spasial Ruang lingkup spasial yang diambil datam penclitian ini adalah meliputi

dcsa/kclurahan yang masuk dalam wilayah percncanaan Rcncana Umum Tata Ruang Kota Pati. Wilayah perencanaan rencana umum tata ruang Kola Pali ini rnencakup lokasi bcberapa desa/kelurahau yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pati, dan beberapa desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Margorcjo. Adapun lokasi penelitian secara lebih rinci sebagaimana gambar I. I clan gambar 1.2.

1.5 Kerangka Pernikiraa Peningkatan pertumbuhan penduduk perkotaan mempunyai dampak pada perubahan demografls perkotaan, perubahan sosial ekonomis kota, perubahan sosial buda ya kota dan peruhahan fisiografis kota, Bertambahnya kegiatan penduduk di kola yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk maupun runtutan kehidupan masyarakat telah rnengakibatkan meningkamya volume dan frckucnsi kegiatan penduduk. Konsekuensi keruangannya sangat jelas yaitu meningkatnya tuntutan akan ruang untuk rnengakomodasikan sarana atau struktur fisik yang diperlckan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, ha' ini berakibat urnbulnya pcrmasalahau yang bcrkaitan denganpenataan ruang, Timbulnya masalah yang bcrkaitan dcngan pcnataan ruang scpcrti adanya penyimpangan µcmanfaatan ruang yaitu pembangunan kawasan permukiman dilnar kawasan yang telah direncanakan dalam tata ruang. bahkan dibangun pada lokasi untuk fungsi peruntukan kawasan industri, menunjukkan bahwa masih kurang rcrakomodasinya partisipasi masyarakat dalam penyusunanrencana umum tata ruang Kota Pati.

12

f----------9' I

()

I

l

-!

I

'·\ !

t

~ \-c- .. - ·--

'<,

--\

_,

r----

~ < a. w ~ ~

I

--~ .. -....--

I I I (/) I :::> 01 :::>

~:

~,

- .. ---------~

m ~

o

I

J ai

l

,,

~

i

~

l

_,,,..o,... -....... __.,,..

0

l

1 • ' I 1( _1'·I

~

'}

'\ ...... \

\

.-:.., f

/............

\

"·--..

i\

-

c'-

__

.......

-,

.)

\' -.''

.. •

I I I '

•

'

.~ . I Vtt~"'7"....__, ••

,' /......... ,.~

I

••

f' -

..,•

• r ·,

' '•

... ..

•

'

-

-.

"'r -· -

•• '

•

• ••'

k

•

•' '

k e

'\' ''. ' ,.'

14

Bcrdasarkan latar bclakang rcrscbut maka tujuan pcnclitian ini adalah unruk melakukan kajiau terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat sorta faktor-

takiur yang mempengaruhinya, dalam penyusunan rencana umum Pati, dengan sasaran anrara Jain melakukan idcntifikasi

tata

ruang Kola

kebijakan penyusunan

rcncana umum tatn ruang Kota Paci; mclakukan analisis bcnmk-bcnruk partisipasi

masyarakat dalam

pcnyusunan rencana umum rnrn ruang Kola Pali; melakukan

analisis seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pcnyusunan

umum tata ruang Korn Pati; dan melakukan anatisis

rencana

faktor-faktor yang

mcmpengaruhi bcntuk dan tingkat pnrtisipasi mesyarakm dalam pcnyusunan rcncana

umum totn ruang Kota Poti; scrta untuk mcngctahui hubungau entara taktor-Iaktor yang ada dengan bcntuk dnn tingknt partisipasi rnasyarakat. Untuk rnenjawnb permasalahan dan mencapai tujuan sorta sasaran tcrscbut dipcrlukan teori-teori yang 111end11k11ng tcma tcrscbut antara lain teori tentang

pnrtislpnsl masyarakar, dan teori mengenai pcnataan ruang. Selain itu juga digunakan metodologi diskriptif menggunakan

dcngan alat-alat am11i~is secara kuamitatif

dan kualitatif

da111 primer clan sekunder. Padn akhirnya diperoleh kesimpulan

dan

rekomendasi penelitian. Adapun kcrangka pemikiran yang mendasari studi ini dapat dilihat pada gambar 1.3. bcrikur ini.

15

LA 'tA R 111:1.AKAl'G

Peningkatan perrnmbtta:io penrudllk l":do1a:111hcnbmpak pada penibahan demografis, sosial ekonomi perkotaan. social h11d.1ya ('lt"rkotattn can tisiogro:fis poi;ot:nn sdl(nsga manpt-r:pruhi Eatl ruan~ J.:ot:t Pa:i.

Pl:RMASAL;\HAN

rerJ:tdin! a p:nyimpwig:m dalam pemanfa:nan rencana umum lat! ruang ~ot:t P:ui J.arem m~ih Lur:tng lt"r.lk.OJn.Jdasin!';l p.trtisi~i nlasyar-Jkalcb1'1m penyusunan rCncan3 umum tata 1ua.n:g Kt.1a Pali.

KA.llAN TEORI

PERT1\NYA,\N l'f,)'.El.mAN

- Teori Partisipasi Masyaraknt - T eori r:::ruoar.

11.-IETODOl.OGI

03gaimanakah bcntuk dan 1in<;lk1or yang mempeng:mihinyaJa'.1m l+penyusunan n.--ncana umum bta ruanf: Kaea P:.ui?

Kuang

- \·letcda

Deskri ptif - Tdmik Sampling - Data Sckundcr - l:>31:) Primer

I N Uniuk melakukan bjian he.1tik clan tin~

p

p:uti
masy3faki.lt sena fuk1or-l~1oc yang mcrnpcng.aruhin~'3

datam i:en~ llTiilm tam ruang K<>t3 . +-----------------r----------------• •• .• 11S11J1an rencana

'• •'

P..lL

T

ldentifikasi lebijakan J"."nyusunoo tt'OC
'•

!

': ~~~~~~~~~~~

.

Am:ilbis b:nful· benrul

'

rarti.~rr-.istm:a~ :ir:-L:~u d:;d:ao

A•oli:;i; foktor-fal"or

'' pcnyu.xuna11 Rll rRK Peu ' '-~~-.-~...-,~~~~--'

mc-rnrcnpruht pa;tisip-:r;;i nus:;arak1t

'-~~~~~~~~--''

:

I

1\nalisis 11o"kat parusipas:

\~

:.

... ..

LI

aiw:yarakal dalam

p:nyw.unan RU'fRi..\. Peu

''-~~~~~~~~~' I

J;

An>lisis hub111)!!3n anlarJ fal.toc-faktor dr:n£lln bcntuk ma tjngka

'

'

p R 0 £

s

-----------------------------------am fabor-

Kesimpulanbenmk, tingl.at p;;rtisipa
0

u

T

I

Rckomcn.Jasi

I

GAMRA.R l.3. K£RANGKA PF.'.\'llJCIRAN Sumber: f.'u.wl anahs.t.~ 2i'NJ6

p l'

T

16

1.6. Pcndekatan dan Metoda Penelitian 1.6.1. Pendckatan Penelilian Penelitian

ini

lebih

rnenitikberatkan

pada pcnclitian

lapangan

(field

researchs, untnk mengcrahui pcrmasalahan serta untuk mendapatkan informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Disarnping itu, penclitian ini juga menggunakan paradigma rasionalistik. yaitu rnengedepankan

pernikiran terlebih dnhulu dalam

bernuk konsep atau teori, scbagai landasan unluk mcnelaah gejata yang terjadi dan melnkukan suatu tindakan. Pcnclltlan ini [uga akan ditunjang dengan data sekundcr dan pcnclaahan pustaka (literatw·e s111dy), tcrutama pada awal penyusunan kerangka pemikiran dan landasan tcori,

l.6.2. Mctodn Pcnelitian Mctoda pcnclirian adalah tatacnra bagaimana suatu penclitian dilaksunakan. Mendasarkau

pada pclaksauaan

pcnclhian,

11111ka

digunakan adalah pcnchtlan dcskriptif anallsls dcskrijnif lni digunakan untuk melukiskan

mctodu

kunlitati!

secant slsternatis

pcm;litiun

yang uk1111

dan kuantitatif

Mctoda

lakta atau karakteristik

pepulasi tertemu atau bidang tertentu secara aktual dan cermai. menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (Hasan, 2002:22). Penggunaan rnetoda deskriptif kurena penelitian ini memfokuskan pada penelitian lupangan uutuk mendapatkan data atau masukan dad masyarnkut sebagai data primer. Dcskriptif kuaniitatif lcbih menirikbcraikan pada inrcrprctasi dari datadata

kuantitatif

yang

ada

di

lapangan. Sedangkan deskriptif kualitatif

yaitu rncnitikbcratknn pada pcngungkapan bcrbagai inforrnasi kualitatif mclalui data yang dikumpulkan kemudian dianalisa. Pendekatan penelitian sebagaimana label l.l berikut ini.

17

TABEL LI ANALISIS PENDEKATAN PENI.IJTIAN No. I.

2.

..\nalisis Kebijakan pcnataan rueng Kota -Pili. Bcntuk-bcrsuk partis i pas i

Metoda Analisis Deskriptif Kualit•tif.

masyarakat,

Disuibusi frekuensi,

Analisis Kunlltatif

Dcskriptif

Uraian Mengldenti likasi kebijakun penyusunan rencana um urn uuu ruang Kot:i Pati Mcnganalisis bcntuk-

Tingkai partisipasi masyarakar.

Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif, Distribusi Frekucnsi

masyarakat

dalam

Faktor-faktor

Analisis Deskriptif' Kua1iuuif Distribusi Frckuensi.

Menganalisis tingkat panisi JX}Si rnasyarakar dalnm penyusunan rencana uni um tat" ruang Kota

Pali. 4.

yang

mcmpengaruhl partisipasi masyarakat. f luhunzn:i antarn faktor-

umum

Anallsis Deskriptif Kuantitatif

iakrcr dengan bentuk clan tlngket partisipasi.

bentuk partisipasi masyarakat.

Besarnya

tingka

panisipasi

masyarakat diuku dcngan tipolog Arnstein.

Menganalisis fcktcr-fhktor Proscntasc yang mernpengaruhi mengenai faktorpartisipasi rnasyarakat laktor yang dalam penyusunan rencana mempengaruhi tata

1u1ug

Kora

Pati. 5

.

l'rosentcse partisipasi mengerai benuk-

bcntuk

pcnyusunan rencana umum iata ruena Kola Pati.

3.

llasil Kcbij>)kan penataan ruang Kora Pati dalarn nr?lkte kn.\•:1

h11h1,nen11 antara fuktor-faktcr dengan bcmuk dao tingkai, meuggunakan analisis tabulasi si1a'.1g tcrossiab). Mengnnalisis

par LiSij..XLSi

masvarakat. Adn iir1akny1t hubungan dun kuat lcmahnya hubungan.

.S11mher: Ht.'.O:d a1u~ltsis,llJ(.16

1.6.3. Kebutuhan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pcrtama, baik dari individu atau perscorangan scperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner

yang hiasa dilakukan oleh peneliti (Sugiarto et. al. 200 I: I 6). Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer arau oleh pihak lain yang pada umurnnya disajikan dalam bcntuk tabel-tabel atau diagram-

diagram.

Data sekunder umumnya digunakan

unruk memberikan gambaran

18 tambahan, garnbaran pclcngkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto ct. al, 200 I: 19). Kcbutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah rncliputi:

TABELl.2 T ABEL KEBUTURAN DAT A No. I.

Data

Jen is

KonJiii \\iilU)ah

Data S.:kundcr

Kabupatcn Pati den Kecarnatan l'ari. 2

Kebijnknn Pemerintah Daerah d1lam penetaan ruang

Ktbutuban Doto

Vtriabtl

Sumber-

.

l.J~ \Vilaya}i Kondisi ~rIDs

DPS

Kq1c11clud<.k•n Soslal tokonon11. &k.mdcr

dan

llAPl'El)A

Knbupaten

PatL

Kcbijaklln da!oo penyusunan reocana umum toto rwnz K001 Pot ..

.

Data rcbmnr.

.

SAPPED.•.

Ku~ur:ot
Koto Pati. 3

4

Proses ('ICnyusunan R U'Tll'{ Pnti.

S<:kJnd<'I'

Oc11tu~ p:irtisi pasi

rriiucr

0..10

.ClllUll~

b
masyuruknt,

Katup01e11 l'ati.

• •

Sebagnl pende1i:.1r. Sumbangan m._.ukon/won/ Usu I.

Sumban&3n infurmusii<Jut~t. • Bantuan m<'mpcrjcla' huk ~w ruong. P~11i;ejuUJJ ~eberal>.n tcrhad!lp r:ancungan

Tingkat partisipasi rnasyarakat,

Primer

Da1a tcnl:ll1g lingi;at pattsipasi masya:Uat pen! usunan

RllTRKl'uli.

Masytr".1ku1

•

•

5

BAPl'EDA

llfOSCS pcn~sunan KUTRK l'ati.

•

dalem

rcncanu,

Tingka1 •e'nadirnn M nsyaraknt dalam Rlp!Vpc.rtcn1uon.

• KCJlr.ifJn

d:IJam

mengemukakan masukan/sar~tnl

\..WI.

• •

Keierlibatan c:Wm mcnctapkan kcascp rcncana, Ke:enibatm

membcrikan persc.ojuan tcrliadup reocnngur

rencana.

19 6

Faktor-fakror

Primer

mempengaruhi

D~1ta mcngenai Faktor-Iakror y::u:g rnempengaruhi

partisipasi masyarukat.

partir.i1~nsi masyarakar

yang

Faktor-faktor internal:

• •

dalam

penyusunan RUTRK l'
!ti
• Jenis Kelamin • Usia •

Tingknt Pendidikan Tingkat Pcnd~tpatur:. l\.·hlHl Pcncaharlan

Faktor-faktor ekstemal: • Perau Pernerintah • Perun Kons11ltan

•

Percncana Peron

Pihllk

S\V:t.~l(I

.

S1u1rbtr:Hasli'<111all.n,1,2006

l.(j.4. Teknik Pen~urnpul:rn dan Pcngclahan Dam l'.6.4.1 Tek11ik Pe11a11111pulan Data

D11ta aduluh bentuk jamak dari datum. Datu rnerupakan keteranganketemngan

tcntang suatu hal, dapat hcrupa sesuatu yang dikctuhui

dianggap mau suatu fakta yang digainbarkan Untuk rnendapatkan

h:Will

atau yang

angka, sirnbol, kode dan lain-lain.

data yang rcpresentatif dan sejalan d~ngan tl.\iuan nenelltian,

maka teknik pengumpulan data yang dlpcrgunakan adalah sebagai berikut: I.

Kuesioner,

yaitu

teknik

pengumpulan

deta

dengan

rnenggunakan

penanyaan yang siratnya tcrtutup dun terhuka. Dalam penclitian kuesioner

bersifat tcrtutup

dan terhuka, dengan pengertian

jawnban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal

daftar

ini

dipakai

lcrtutup

bahwa

memilih

beberapa

altcrnatif yang telah disediakan. Sedengkan tcrbuka bcrarti bahwu responden diminta untuk mcmberikau jawaban Jan peudapatnya sesuai kcinginan rnereka, dcngan mcnuliskannya pada terupat yang telah disediakan. 2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dcngan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa nara sumber

20 yang terpilih. Tckrtik ini digunakan secara simultan dan scbagai cara utama mcmpcrolch

data sccara mendalam yang tidak diperoleh d.:11ga11 data

dokumcntasi. Teknik ini digunakan dcngan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara),

Bcbcrapa hal yang belum tercakup dalarn

daftar penanyaan dapat dii:(ali dengan teknik ini.

3. Observasi, yaitu pcngumpulan data langsung pada ohyek yang: akan ditcliti, mclakukan pengamatan dan pencatatan li111gs11111:: rcrhadap gejala atau fenomena yang ditcliti. 4. Dokumcntasl, yaiiu teknik untuk mendapatkan data sckunder, mclalui siudi pustnka/litcratur

dilcngkapi dcngan d!lta statistlk. pew, foto dan gambcr-gambar

yang relcvan dcngan tujuan pcnclitinn.

1.6.4.2.

Tcknlk rcngolaban Oat;\ l'cngolahan

arau

angka

Pengolahan

ringkasan

dengan

atau

mcnggunakan

cara-cara

data ringkasan

atau

rumus

tcrtcntu.

editing. coding, dan tabulasi. Editing adalah pengecekan

data mcliputi

mau pengoreksian

masuk

data adalah suaru proses dalam mempcrolch

data ynnr, tclah dikumpulkan,

terkumpul,

tidak

loiiis

atau

karena kemungkinan

meragukan.

data yar.g

Coding adaiah

pcmbcrlan/pcmbuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang tcrmasuk dalam kategori yang sama. Sedangkan tabulasi adalah mcmbuat tabel-tabel yang berisikan data yang tclah diberi kode, sesuai dengan analisis yang dibutuhkan, Teknik pengolahan data yang dimaksud disini adalah pengolahan dam primer yang dipcrolch

langsung dari responden melalui

kuesioncr.

Dala111 proses

pengolahan data.jawaban responden dari tiap-tiap pertanyaan akan diberi bobot/nilai yang telah ditentukan,

21

Uniuk rnengetahui bentuk, ringkat, dan fastor-faktor yang mempengarubi partisipasi rnasyarakat, dari niai-nilai yang dipcroleh pada setiap pertanyaan, agar dapat dipakai sebagai data )·ang mudah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan,

maka pcnyebaran nilai-nilai tersebut pcrlu diringkas

dalam suatu distribusi frekucnsi. Distribusi frekuensi adalah suatu penyajian dalarn bentuk tabcl yang bcrisi data yang tclah digolong-golongkan kc dalam kelas-kelas menunn keurutan tingkatannya beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masiug kolas (Hadi, 2001:225).

Untuk proses analisls pcngolahan data, diperlukan program komputer yaitu dengan menggunAknn program SPSS (Statisuco! Product and Service Solt1tions).

1.65. Tck11ik Pcnyajian Data

Data yang sudah diolah. agar mudah dibaea dan dimengeni olch orang lain. perlu diuunpilkan kc dalam bentuk-bentuk tenemu. Penyajian data pada pcnclitian ini, agar mudah dibaca dan dipahami serta diana!isis akan disajikan dalarn bentuk tabcl-tnbcl dan ntau grafik-grafik. Tabel merupakan kmnpulan angka yang disusun sedemikian rupa mcnurut katcgoci tertentu sehingga rnemudahkan pembahasan dan analisa data. Scdangkan grafik rnerupakan gambar-gambar yang menunjukkan data

sccara visual yang didasarkan atas nilai-nilai pcngamatan aslioya ataupun dari tabeltubel yung dibuat sebelumnya. Tabel yang banyak diguoakan adalnh label distribusi frekucnsi, yaitu susunan data dalam suatu tabcl yang tcla.i diklasifikusikan

mcnurut kclas atau

katcgori tcrtcntu. Pcnyajian data dalam benruk grafik dapal ditampilkan dalam bcntuk histogram, poligon, dan grafik

lingkaran (pie chart).

22 1.6.6. Teknik Sampling Satah satu cara untuk mengumpelkan data adalah dengan metodc samplmg.

Sampling hanya mencatat atau mcnyclidiki scbagian dari objek, gejala atau perisriwa, tidak scluruhnya. Scbagian

individu yang diselidiki

itu disebur sampel dan

metodenya disebut sampling. sedang hasil yang diperoleh ialah nilai karakteristik pcrkiraan (estimate value) yaitu taksiran tentang kcadaan populasi. Jadi peneliti bcrmaksud mcreduksi objek penelitiannya tetapi ingin rnengadakan generalisasi tcrhadap hasil-hasilnya (Marzuki, 2002:41). Sampcl adalah sebagian anggota dari

populasi yang dipilih dengan mcnggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapar mcwakili popufcslnya. Sedangkan populasi adalah jumlah kcscluruhan dari unit analisis

yang ciri-cirinya

akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1995: I 52).

Bcrdasnrkan ho! tcrscbut maka yung dimaks.id populasi dalam penelitian ini adalah pcnduduk dcsalkclurahan dalam wilayah perereanaan tata rua11g Kota Pali yung

mencakup 22 desa/keluraha~ di Kecamatan Pati clan 9 dcsa di Kecamatan Margorejo. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampcl nnn aeak (non probobility .v1111pli11g) yaitu Purposive Sampling atau sampling pertimbangan/sampling dengan maksud terlcntu. Dalam teknik ini, semua anggota atau subjek penelitian tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih scbagai sampel atau pcngambilan sarnpel bcrdasarkan pcrtimbangan karcna dalam pelaksanaannya digunakan pertimbangan tcrtcnru yang dikcnakan kc dalam sub kclornpok (Sevilla cl. al, 1993: 168). 'I eknik purposive sampling ini berdasarkan

pada ciri-cirl atau sifat-sifat

tcrtcntu yang dipcrkirakan mcmpunyai sangkut paut crat dcngan ciri-ciri atau sifatsi fat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya, Jadi ciri-ci ri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk

pcngarnbilan

sampel.

pertimbangan

tertenru (Narbuko dan Achmadi, 2003: l 16).

Pertimbangan

Teknik

ini

adalah

digunakannyap11rposive

tcknik

pcnentuan

sarnpel

dengan

sampling ini didasarkan pada tujuan

penelitian adalah untuk rnelakukan kajtan/cvaluasl terhadap partisipasi rnasyarakat dalam

pcnyusunan

rcncana

u1nu111 tata ruang Kota Pati, dimana

pclaksanaan

penyusunannya telah dilakukan pada tahun 2004 lalu dcngan mclibatkan partisipasi beberapa wakil masyarakat dari wilayah percncanaan. Uncuk dapat mcngctahui partisipasi masyarakut dalam hal ini dapat dipercleh dari partisipnsi rnasyarakm yang

bcnar-bcnat tcrlibat dalarn kcgiatan pcnyusunan. Olch karena itu yung dirruksud Jcngau sampel pada pcnelitia» ini adulah wakll-wakll masyarokar yang dahulu lkm tcrlibat dalarn pcnyusunan rcncana umum

catn ruang Kota Pati. mcliputi parn kcpala desa/keturahan dan wakil masyarakat dcsa/kclurahan dalam wilayah percncanaan di Kecamatan l'ali dan beberapa (Ii

Kecamatan Mnrgorc]o. Jumlah masyarakai yang terlibat pnda saat itu sehanyak 54 orang. Jadi besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 orang,

TABEL 1.3

DATA JLIMLAll RESl'ONOEN No.

Dcsa/Kclurnhan

2 3

Panjunan Gajahmati Mus1okoharjo

5

Sernamcir Pati Wetan

I

,,

6

7 8

Fllaru Pati Kidul

Plangiran

9

Purl

10

Winong

11 12

Ngarus Pali Lor

Jumlah R•~1mntlc11 Kcpala Ocsa/

Wakil

Jumlah

Kelurahan I I I I 0

Masi·arnl
Totnl 2

I I I

I I I I

I I I I 2 I

2

2 2 2

I I I

2 4 3 2 2 2

2

3

3 2

24 Lanjutan

No.

ne.
13 14

Parenggan Sidohar'o

15 16

Kalidoro

17 18 19

20 21

22 2J

24 25

.Jumlah Resnonden Kepala Dcs:t/ Keluraaan I I

Total

1

2

I l I

2 2 2

1 I

2

I

2

I I

I

2

I

I I I

I 2 I

2 2 3

I

0

I

24

30

54

Dengkek

I I

Sugiharjo Widorokandacg Kutoharj« Sidokcno Margorejo Sukorarjo Sukokulon

..

Jumlab

I I I

Sarirejo Geritan

JUMLAll

Wakil

Masrarakat

2

2

Svmbar: Ha.trJ anaksis, 20lJ6

1.6.7. Telmik Analisis Tujuau analisis di dalam penelitian adalah membatasi pcnemuan-penernuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti (Marzuki. 2002:83). Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah meroda analisis deskriptif kualitatif didukung dengan deskriptif kuantitatif scna rnetoda tabulasi silang. lJari data kuantitatif yang tetah diperoleh berupa skor atau nilai sebagai data primer kemudian dianalisa dan disajikan dalam disrribusi frckncnsi. l!muk

mencari huhungan antara faktor-fakror yang mcmpengaruhi

partisipasi rnasyarakat dengan bentuk dan ringkat partisipasi, dilak:ukan dengan

tabulasi silang dan da:a dari hasil wawaoeara pada rcsponden sebagai data kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat scbagai pcndukung analisa kuantitatif

partisipasi masyarakai serta

Sernentara itu, data sekunder dan data

dokumentasi disajikan untuk mcjengkapi dan memberi garnbaran terhadap kondisi obyek penelitian.

25 Analisis terhadap data kualitatif yang dipcroleh dari kuesioner yang mcrupakan jawaban terbuka. dilakukan melalui 3 kegiaian yang terjadi secara bersamaan, yaltu reduksi data, pcnyajian data. dan menarik kcsimpulan/vcrifikasi

(Miles dan Huberman. 1992:16-20). Metoda analisis yang akan digunakan secara lebih rinci adalah sebagai berikut: •

Mcngidcntifikasi kcbijakan penyusunan rencana umurn iata ruang Kola Pati. Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitauf yaitu menggunakan hasil survei sekunder clan kajian literatur sebagai bahan utama bagi proses analisis,

•

Metoda analisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rcncana umum tata ruang Kota Pati. Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil data dari masyarakat. maka dcngan mcnggunakan analisis distribusi frekuensi, dapat diketahui prosemase bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, Variabel bentuk-benruk partisipasi masyarakai mcliputi: Surnbangan

rnasukan/saran/usul;

Sumbangan

Sebagai pendengar;

informasi/data:

Bantuan

memperjclas hak atas ruang; dan Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.

•

Metoda analisis tingkar parrisipasi rnasyarakar dalam proses penyusunan rencana umum tata ruang kota Pali. Pad a tahap in i akan dilakukan dengan teknik deskripttf kualitatif dan kuantiratif Tingkat partisipasi masyarakat diukur dcngan mctode kuamitatif rnelalui penjumlahan skor dari variabel, Berdasarkan jumlah skor dari semua variabel, dapat diketahui tingkat parusipasi rnasyarakat masuk dalam kategori tipologi

26 Delapan Tangga Panisipasi Amstein. Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh didasarkan pada skor kategori tingkat partisipasi individu dikalikan denean jumlsh sampel. Pcnjclasan sccara rinci sebagai berikut: Tcrdapai

4 kriteria

pertanyaan

dcngan

pilihan jawaban

masing-masing

pcrtanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-maslng berkisar I sarnpai 8. Sehingg« 111i11i111un1 skur y<mg diperoleh untuk setiap individu (4 x I) adalah 4,

maksimurn skor yang dipero:eh untek setiap individu (4 x 8) adalah 32. rnaka bila jumlah sarnpel 54. dapat dikctahui skor minimum 11n111k tingkm partisipasi masyarakat (54 x 4) adalah 216 dan skor maksimum (54 x 32) adalah 1728.

Dengan diketahuinya skor minimum clan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu ( 1728-216)/8 • 189. Bila

digunakan

tipolcgi dari Arnstein,

sc:hiugga dapat diketahui tingkm

panisioasl rnasyarakat adalah:

• Citizen Controt. bila memiliki skor

•

1539 - 1728

•

01•lrgotul Power, bila men:iliki skor

1350 • 1538

•

Partnership. bila memiliki skor

llGI - IJ49

•

Placation. bila memiliki skor

972-1160

•

Consultation, bila memiliki skoe

783 -971

•

informing. bila memiliki skor

594 - 782

•

Therapy,bila mcmiliki skor

405 - 593

•

Manipulation, bila mcmiliki skor

216 -404

Metoda anatisls faktor-faktor yang mempengarulu partisipasi ma>yMak11L dalarn

proses penyusunau rencana umum tata ruang Kuta Pali.

27

Pada tahap ini akan dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif Berdasarkan hasi I data dari masyarakat, dengan menggunakan analisis distribusi frekuensi maka dapat diketahui

prosentase dari faktnr-fakror yang mempengarnhi

partisipasi masyarakat. Sementara itu variabel faktor-faktor yang mempcngaruhi

partisipasi masyarakar dalam proses pen} usunan rencana umum tala ruang Kota Pali meliputi Iaktor internal dun cksternal. Faktor internal icrdiri dari: jcnis

kelarnin, usia, tinglat pcnJiJikan, Linglut penghasilan Jan mala pcncaharian.

Sedangkan Iaktor eksternal terdiri dari: peran pernerintah, peran konsultan pcrcncana, dan peran pihak swasta,

•

Mctoda analisis untuk mcngctahui hubungan amara faktor-faktor dcngan bcntuk dan tingkat partisipasi mas) arakm. Untuk mengetahui hubungan ini dari hasil ~urvci primer di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan model tabulasi silani:. Tabulasi silan~ adalah prosedur yang digunakan untuk mcnghitung kornbinasi nllai-nilai yang bcrbcda dati dua variabel atau lehih dengan menghitung harga-harga statistik beserta uj inya. Data dari tiap variabel dikclompokkan dalarn bcbcrapa katcgori, dirnana dari sctiap kategori tersebut diberi skor untuk mempermudah perhitungan. Kemudian variabcl-variabcl yang akan diidcntifikasi hubungannyn d.susun dalam baris dnn kolom. Sclanjutnya dilakukan pcrhitungan koefisien kontigensi (co11ri11ge11cy

we./Jlcient), yaitu koefisieu yaug diguuakan unruk melihat ada atau tidak. kuut atau lcmahnya hubungan diantara dua variabel, Metoda tabulasi silang akan mcntabulasikan

bcbcrapa variabel yang berbeda

kedalam suatu niutriks, hasil tabulasi silang disajikan dalam bentuk suatu tabcl dengan variabel-variabcl yang tcf5UStJD sebagai kolorn dan baris tabel tersebut.

28 Uruuk mcngamati dan menganalisa variabcl-variabel tersebut dipakai dengan

tabel dua d imeusi yang merupakan cara yang tcrmudah. Dengan ruenggunakun SPSS maka depat dikctahui nilai Chi Square {r.2) dan

besarnya Comingency u1e.fficient (CC}. Dimana CC berada pada rentang skala anrara 0 sampai I. atau O < CC < I l.lila CC= 0 berarti tidak ada hubungan llila CC= I berarti ada hubungan sempurna Dalam hal ini semakin mendekati angka I maka hubungan yang terjadi scmakin kuat dan scmakin mendekati ongko 0 maka hubungan yang tcrjadi sernakin lemoh. Untuk melihat diagram analisis selengkapnya disajikan dalam gambar 1.4 berlkut ini.

2lJ

f

'

.

30 1.7.

Sistimatika Penulisan S istimatika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab,

dengan uraian rnasing-masing bob adalah scbagai bcrikut: BAB I PRNDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penclitian, kerangka pemikiran, pcndckaran dan metoda

pcnelitian, serta sistlmatika penulisan. BABU PARTISTPASI MASYARAKATDAI.AM l'ENYUS{)~A.I~ RENCANA UM:llMTATA RUANG KOTA Berisi teori-reori yang berkaitar: dcngan rumusan masalah, diuraikan mcngenai teori yang akan mendukung pcnclitian, sehingga dari teori yang dikcmukakar, pertanyaan penelitian yang diangkat dapat terjawab walaupuu ruasih bersifat reoriris, BAil Ill KONDISI

Ul\'IUM DA.'\ KONDISI TATA RUA,~G KOTA DI

KEC.AMATANPATI KABUPATENPATJ

Meliputi gambaran umum wilayah Kabuparcn Pati dan Kecamatan Pali serta kondisi tata mang Kora Pali. BAB IV ANALISIS PARTISJPASJ J\·fASYARAKAT DA LAM PENYUSUNAN lU£1'iCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATT Berisi analisis kebijakan penyusunan rencana umum 1313 ruang Kora Pati, bentuk partisipasi

masyarakat,

tingkat

panisipasi masyarakat,

fakror-faktor

yang

mempengaruhi partisipasi masyarakar, dan hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat partisipasi. BAB V KESll\-fPULAN DAN Rli'.KOMEl\'DASI Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan basil analisis pada bab sebclurnnya.

BABll PARTlSIPASl MASY ARAKA T DA LAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

2.1.

Partisipasi Masyarakat

2.1.1

Pcngertian Partisipasi Terdapat banyak definisi mengenai partisipasi dianraranya adalah sebagai

berikut: •

Bahwa seseorang yang berpanisipasi sebenamya mengalami kcrcrlibatan dirinya/egonya )"
•

Partisipasi dapat didefinisikan

sebagai keter.ibatan mental!pikiran dan

emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang rnendorongnya untuk memberikan sumbangan kcpada kelompok dalarn usaha mencapai

tujuan serta turut bertanggung jawab tcrhadap usaha yang bcrsangkutan (Davis dalam Sastropoetro, 198&:13). •

Partisipasi masyarakat berani menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertcntu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemcrintah dan masyarakat dalam aktivitas tenentu (Ramos dan Roman dalam Yeung dan Mc.Gee, 1986:97).

•

Partisipasi rnasyarakat adalah berbagai kegiatan orang seorang, ke!ompok atau badan hukum yang timbul atas kchendak dan keinginan scndiri di tengah rnasyarakat, untuk benninat clan bergerak di penyelenggaraan 31

32 penataan ruang (UU 24/1992). •

Partisipasi

adalah

merencanakan,

kerjasama

mctaksanakan,

antara

rakyat

mclesrarikan

dan

pemerintah

dan mengembangkan

dalam hasil

pembangunan (Soetrisno, I 995:207) •

Partisipasi masyarakat adalah kererlibatan rnasyarakat scsuai dcngan huk dan kcwajibannyu sebagai subyek dan obyek pembangunan; tahap pembangunan

ini dlmulai

kererllbaran

sejak tnhap pcrcncanaan

dalam

sampai dengan

pcngawasan berikut scgala hak dan tanggung jawubnya (Ka mus Tata Ruang, 1998:79). •

Menurut PAO dalam Mikkelsen (2003:64)

Pauisipasi

adalah koutribusi

sukarcla dari rnasyarakat kcpada proyek

tanpa iku: scna dalam pcngambltnn kcputusan, Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan mennnggapi

ke1110111m

menerima

dan

kemampuan

untuk

proyek-proyek pembangunan.

Purtisipasi adnlah sumu proses yang akti f: yang mcngnndung arti bahwa orang atau kclompok yang tcrkait, 111cng1\111bil

inisiatif dan

mcnggunakan kcbebasannya untuk melakukan hal itu. l'urtisipas! adalah pemantapan dialog antara masyarakat seternpat dengan para staf yang mclakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar sup~ya memperoleh infonnasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. Partisipasi

adalah keterlibatan sukurela oleh masyarakat dalarn

perubahan yang citentukannya sendiri.

33 l'artisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan, dan lingkungan mereka. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pcngertian bahwa

yang dirnaksud partisipasi masyarakat dalam pcnataan ruang adalah keikutsenaan dan keterlibatan masyarakat dalam suaru proses kegiaran penataan ruang, dimulai dari proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfatan ruang dan pengendal ian pemanfaatan ruang.

2.1.2

Peutiuguya Partisipasi Masyarakat Dalam

sistem

pemerintahan

yang demokratls,

konscp

partisipasi

masyarakat rnerupakan salah satu konscp yang pcnting karena berkaitan langsung dcngan hakikat dernokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sehagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuaran atau hak

masyarakar, terutama dalam pcngambilan kcputusan dalam rahap idcntifikasi rnasalah, mcncari pcrnccahan masalah sarnpai dcngan pclaksanaan berbagai kegiatan (Panud]u, 1999:71). Meuurut Conyers ( 1994: 154). ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mernpunyai sifat sangat penting. Pertarna, partisipasi rnasyarukat merupakan suatu alat guna rnemperoleh informasi rnengenai kondisi, kebutuhan dan sikup rnasyarakat setcmpat, yang tanpa kchadirannya program pcrnbangunan sena proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek alau program pcmbangunan jika rncrasa dilibatkan dalarn

proses

pcrsiapau

dan

perencauaaunya, karena iuereka akau lebih rneugetabui seluk beluk proyek rersebut dan akan mempunyai rasa rnemiliki

tcrhadap proyck tcrscbut. Kctiga, tirnbul

34 anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalarn pembangunan masyarakar mereka sendiri. Dapar dirasakan

bahwa rnerekapun

mempunyai

menentukan

hak untuk

turut membcrikan

saran dalam

jenis

pembangunaa yang akan dilaksanakan, Hal ini selaras dengan konsep 111a11-ce111red

developmem (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepenringan manusia), yaitu jcnis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pcmbangunan itu sendiri, Pcningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakamya merupakan unsur yang sungguh penting dalarn pemberdayaan

masyaraker, Deegan dasar

pandang

demikian, rnaka

pemberdayaan masyarakat amat crat kaitannya dengan pemantapan, pernbudayaan,

dan pengamalan demokrasi (Kartasasmita. 1996: 145). Menurut Siahaan (2002:4). panisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keomungan lainr.ya, yaitu: •

Dari pandangan sosial. keuntungan utamanya adalah unluk mengakufkan populasi pcrkotaan yang cendcrung individualistik, tidak punya komiuncn dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di dalam preses partisipasi ini,

secara simcltan memprouosikan semangat komuuitas dan rasa kerjasama Jan keterlibatan. •

Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory dibanding dcrnokrasi pcrwakilan (represenuuive demcx:raq) scbagai hak dcmokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara umum, uruuk bcrpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, Partisipasi publik juga

akau 111e111ban1u dewan (cmm:iel/ur.;) dan para pembuat kepurusan lainnya antuk mcndapatkan gambaran lcbih jclas mcngenai perminraan-pennintaan

dan aspirasi konstituen mereka atau semua pihak ynng akan tcrpcngaruh, dan

sensitivitas pernbuatan keputusan dapar dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.

•

Dari scgi planning, partisipasi menycdiakan scbuah forum umuk sating tukar gagasan dan prioritas, penilaian ukan public interest dalarn dinarnikanya

serta diterimanya proposal-proposal perencanaan, • Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dckat antara warga dengan otoritas kota dan rnenggantikan perilaku they/we menjadi perilaku us. Sementara itu menurut Sanoff (2000:9), tnjuan utama partisipasi adalah: (1) untuk me! ibatkan masyarakat
rencana;

dan

(3)

untuk

mempromosikan

masyarakat dengan

mcmbawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dcngan partisipasi, masyarakar secara aktif bergabung dalam proses pcmbangunan, lingkungan fisik yang lcbih baik, scrnangat publik yang lebih besar. dan lebih puas hati. Partisipasi mcngandung pengertian lebih dari sekedar pcran serta. Partisipasi merniliki pcran yang lebih aktif dan mengaudung unsur kesetaraan dan kcdaulatan dari para pelaku partisipasi. Scdangkan peran sena bisa diarnkan sebagai pelengkap dau tidak harus kcsctaraan. Menurut Abe (2005:91), suatu pcrcncanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah pcrcncanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunaunya beuar-benar rnclibatkan masyarakar. Melibaikan masyarakar sccara langsung dalam proses perencauaan akan ruernbawa dampak penting yaitu: (I)

terhindar dari pcluaug terjadinya manipulasi,

dan

36 memperjelas apa yang sebetulnya dikchendaki masyerakat: (2) rncmberi nilai tarnbah pada lcgitimasi rumusan pcrcncanaan, Semakin banyak jumlah mereka yang tcrlibat akan semakin baik; (3) mcningkatkan kesadaran dan ketrampilau polhik masyarakat, Schubcller ( 1996:3) mcnyatakan, bahwa parusipas! tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dan menurutnya ada 4 pendekatan strategi partisipasi yairu: l. Community-BasedStrategies Mcrupakan bentuk p.11ingdasar dari pembangunan partisipatif

2. Area-Based Strategie» Mcrupakan bentuk umum dari program-program pcmerintah. 3. Functionally-Bused Strtuagies Merupakan

strukrur fungsional dori sistcm infrastruktur

sebagai kerangka

rcfcrcnsi,

4. Process-Bused Strategtes Dimana rnemcrtukan seluruh proses manajemen intrastruktur sebaga: kerangka

refercnsi.

2.1.3

Fuugsi dan Manfaat Partisipasi Masynralmt Carter (1977), Connick (1979). Goulet (1989) dan Wingert (1989) dalam

Santosa dan 1 leroepoetri (2005:2) merinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai herikut: Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebija~an 2.

Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi

3.

Partisipasi Masyarakat sebagai Alal Komunikasi

4. Panisipasi Masyaraka: sebagai Alar Penyclcsaian Scngketa 5. Partisipasi Masyarakat sebagai Tempi

37

Lebib lanjut Santosa dan Heroepoerri (2005:5) juga merangkum manfaai dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: I. Mcnuju masyarakar yang Jcbih bcrranggung jawab Kesempatan uruuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan rnemaksa orang yang

bersangkutan

untuk

memhuka

cakrawata

pikirannya

dan

mempertimbangkan kcpcntingan puhlik (Mill, 1990). Schingga orang rcrscbut

tldnk scmata-mata memikirkan kepenringannya mcmiliki

sifa; bcrtanggung

jawab dcngan

sendiri, tempi akan lebih

mcmpcrtimbangkan

kcpcntingnn

bcrsama. 2. Menlngkatknn proses bcl:tjar Pengalamnn

berpanisipusi

secaru

psikologis

akun

memberikan

seseorang kepercayaan yMg lebih baik untuk berpartisipasi lebihjauh. 3. Mcngeliminir perasaan terasing Karena turut aktllllya bcrpartisipasi dalam suaiu kcglata», scseorang tidak akan

merasa (erasing. Karena deugan berpanisipasi

akan meningkarkan

perasaan

dalam ~eseorang bahwa ia merupakan bagian dari rnasyarakat, 4. Menimbulkan

dukungnn dun penerimaan dari rcncana pemcrintah

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan akan

mcmpcngaruhi

kchidupannya.

mcrcka

cendcrung

keputusan yang akan

mcmpunyai

kepercayaan dan mcncrirna hasil akhir dari kcputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat mcnarubah lcgitirnasi dan kredibilitas

dari proses

perencanaan kebijakan publik. Serra mcnambah kcpcrcayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan. 5. Menciptakan kesadaran politik John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat

38 lokal, dimana pendidikan nyata dari panisipasi tetjadi, seseorang akan belajar dcmokrasi. la mcncatat bahwa orang iidaklah belajar membaca atau menulis dcngan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jarli, hanya dengan terns berpraktek pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar hagaimana mernpraktekkannya dalarn lingkup yang lcbih bcsar lagi. 6. Kcputusan

dari hasil partisipasi meocerminkan

kebutuhan dan keinginan

masyamkat. Mcnurut

Verba

dan

Nie (l9i2)

bahwa

melalui partisipasi masyarakat

distribusi yang lebih adil atas kcuntungan pcmbangunan akan didapat, karena rcnrang kepcntingan yang luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan. 7. Mcnjadi sumber dari informasi yang berguna Masyarakat sekitar, dalam keadaantertentu akan mcnjadi pakar yang baik karcna belajar dari pengalaman atau l..an:na pcngetahuan yang didapatnya dari kegiatan schari-bari.

Kcunikan dari panisipasi

adalah masyarakat dapat mewakili

pcngctahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki

pakar lainnya,

schingga pcngctahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuaian keputusan. 8.

Mcrupakan kornirmcn sisrcm dernokrasi

Program partisipasi rnasyarakat membuka kemungkinan meningkamya akses masyarakat kcdalam proses pcmbuatan kcpurusan (Devitt, 1974).

2.1.4 Tipe-Tipe Partislpasi Masyarakat

Dusscldorp

dalam S!amct (1993: 10-21),

mcmbuat

klasifikasi

ripe

partisipasi yairu: I. Pcnggolongan bcrdasarkan dcrajad kcsukarclaan, tcrdiri dari partisipasi bcbas dan partisipasi terpaksa.

39 2.

Penggolongan Jangsung

3.

bcr
dan panisipasi

Pcnggolongan

pada

cara

kctcrlibatan,

terdiri

dari

partisipasi

tidak langsung.

berdasarkan

pada keterlibatan

rli dalam bcrbagai tahap dalam

proses pembangunan rerencana, lerdiri dari partisipasi lengkap dan partisipasi sebagian. 4. Penggolongan bcrdasarkan pada tingkatan organisasi, terdiri dari partisipasi yang tcrorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasl.

5. Penggolongan berdasarkan pada iruensiras dan frckucnsi kegiatan, tcrdiri dari panisioasl intcnsif dan partisipasi ckstensi

r.

6. Penggulongan bcrdasarkan pada lingkup liputan kcgiatan. terdiri dari parrisipasi tak terbatas dan partisipas] rerbatas.

7, Penggolongan berdasarkan pndn cfcktivitas, terdiri dari partbipasi cfcktif dan panisipas! tidak efektif 8. Pcnggolongan berdasarkan pada sinpn yang tcrlibat Orang-orang yang dapat bcrpartislpasi

dibedakan sebagai berikut:

a. Anggola mnsyarakat sctcmpat Penduduk setempar Pemi111pi11 sctcmpat b. Pcgawai pemerintah Penduduk dalam masyarakat Bukun penduduk c. Orang-orang luar Penduduk dalam masyarakat Bukan pcnduduk d. Wakil-wakil masyarokat yang terpilih

40 9. Penggolongan berdasarkan gaya parrisipasi Dibcdakan menjadi tiga model praktek organisasi masyarakat yaitu: a. Pcmbangunan lokalitas

b. Percncanaan sosial c.

2.1.S

Aksi sosial

Bentuk-Bentuk Partisipasi J\fasyaraknl Menurut Keith Davis dalarn Sasrropoetro ( 1988: [ 6), bentuk-bentuk

partisipasi meliputi: (I) konsultasi, biasanya dalam bcntuk jasa; (2) sumbangan spontan berupa uang dan barang; (3) mendirikan proyek yang sifatnya bcrdikari dan donomya

bcrasal dari pihak ketiga: (4) rnendirikan proyek yang sifatnya berdikari

can dibiayai seluruhnya oleh masyarakat: (5) sumbangan dalam hentuk kerja; (6) aksi massa: (7) mengadakan pemhangunan di kalangan

keluarga; dan (8)

mcmbangun

Adapun jenis-jenis

proyek masyarakar yang bersifar otonom.

partisipasinya melipuli: (1) pikiran; (2) tenaga; (3) pikiran dan tenaga; (4) keahlian; (5) barang; dan (6) uang. Menurut

Pcraturan

Pcmerintah

Nomor 69 tahun

1996 pasal

15

mcnycbutkan bahwa pe.ran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang

wilayah Kabupaten/Kota dapat berbcntuk: a. Pemberiau masukan uruuk rnenentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;

b. Pcngidcntifikasian

berbagai potensi Jan rnasalah pembangunan termasuk

hantuan untuk mempcrjelas hak alas ruang wilayah, termasuk perencanaan rata ruang kawasan;

41 c.

Pemberian

masukan dalarn

mcrumuskan

percncanaan

ruang wilayah

tata

Kabupetcn/Kota;

d. Pemberia11 inforrnaxi, saran, pertimbangan atau pendapar dalam penyusunan s1ra1egi pelaksanaan pcmanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota: e.

Pcngajuan

keberatan

tcrhadap rancangan

Rcncana

Tata Ruang Wilayah

Kabupatcn.Kota; 1:

Kcrjasama dalam penelitian dan pcngembangan dan arau:

g. Rantuan tcnagn ahli,

Dari uraian beniuk-bcntuk partisipasi

mnsyaraket diutas,

maka dapat

diklaslflknsikeu lcbih lunjut variabcl bcntuk-bcntuk partislpasi masynrukut dalam pcnyusunau rcncana umum tata ruang Kora l'ati meliputi sebagal hcrikul:

2.1.6

•

Scbagai pendengar

•

Pcmberian sumbangan ma~ukan/.~nran/usul

•

Pcmbcrian sumbangan informasi/data

•

Pcmberian bantuan mcmpcrjclas hak alas ruang

•

Pc11gaj uan keberatan terhadap rancangan rencana

Faktor-Faktoryang Mempcnguruhi Partisipasi masyurakat Menurut

Slnmct

(I '.19J:97. l 3 7-143 ),

takror-Iaktor

internal

yang

mempcngaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelam in, usia, ringkat pcndidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. l'aktor infernal berasul dari individu itu sendiri. Sccara tcoritis, tingkah laku individu bcrhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu: I. Jenis Kclamin

Partisipasi

yang

diherikan

oleh

seorang

pria

dan

wanita

dalam

42 pernbangunan

adalah bcrbeda, Hal ini discbabkan

oleh adanya sistcm pelapisan

sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan

kcdudukan dan derajat

antara pria dan wanita. Perbcdaan kedudukan dan dcrajat ini, akan menirnbulkan

perbedaan-perbcdaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Mcnurut Soeda1110 ct. al (1992) dalam Yulianti (2000:34). bahwa di dalam sisiem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria rnemiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenoerungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut berpanisipasi. 2. Usia Perbedaan usia juga ruempengaruhi tingkat partisipasi rnasyarakat. Dalam

masyarakai terdapat pernbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioruas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan goloogan muda. yang berbeda-beda dalam hal-hal tcrtcntu, rnisalnya menyalurkan pendapat dan rncngambil keputusan Soedamo et. al (1992) dalam Vulianti (2000:34). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk bcrpartisipasi (Slamet, 1994:142). Dalam hal ini gclcngan tua yang dianggap lebih berpcngaternan atau senior, akan lcbih banyak mcmberikan pendapat dan dalarn hal mcnctapkan keputusan. 3. Tingkat Pcndidikan Dernikian pula halnya dengan tingka; pengetahuan. Litwin (I 986) dalam Yulianti

(2000:34) mcngatakan bahwa, salab satu karakteristik partisan dalam

pcmbangunan partisipatif a
43 pendidikan dianggap pcnting karena dengan melalui pcndidikan yang dipcroleh. scseorang lebih mudah berkomunikasi dcngan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

4. Tingkat Penghasilan Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yuliami (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran cunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpcoghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memheri peluang lebih bcsar bagi rnasyarakar untuk berpanisipasi. Tingkal penghasilan

ini mempengaruhi

kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat

hanya akan

berscdia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan scsuai dcngan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999:77-78). 5. Mata Pcncaharian

Mata pcncaharian

ini akan berkaitan dengan

tingkat

penghasilan

seseorang. Dengan demikian dapat dikatakau bahwa mala pcncaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pcmbangunan, Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap wakru luang sescorang umuk terlibat

dalam pcmbangunan, rnisalnya dalam ha! menghadiri pertemuan, kerja bakti dan scbagainya, Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai peraruh (Jrakaho!der). yaitu semua pihak yang berkepemingan dan mempunyai pengaruh

terhadap program (Sunarti, 2003:79). Adapun faktor-faktor eksternal dalam

44 penyusunan rcncana umum tata ruang Kora Pati ini adalah: Pemerintah, Konsultan Perencana, dan Swasta (Pengcmbang, LSM).

2.2.

'I'ingkat Partisipas! Masyarakat Mcnuruc Sherry Amstein (1969) pada makalahnya yang termuat di Journal

of tire A111arica11 Institute of Planners dengan judul

"A Ladder of Citizen

Participation", bahwa terdapat 8 tangga tingla1L partisipasi berdasarkan kadar kekuatnn masyarakat dalam mcmberikan pcngaruh perencanaan, sebagaimana gambar 2.1 bcrikut yairu: ~

~

8

Citizen Control

7

Delegated Power

6

Partnership

5

Pia cation ,_Consultation

4 3

lnformina

2

Therapy

1

Manipulation

-

- tokentsm

-

-

-

Citizen Power

Nonparticipation

~

Swnber: An1.·u~i11 ( 1969)

GAMllAR2.l

DRLA.P ANT ANGGA 'J'IN«KAT l'ARTISIPASI MASYARAKA T I. Manipulation (manipulasi) Tingkat partisipasi

ini adalah yang paling

rcndah, yang

memposisikan

masyarakat hanya dipakai scbagai pihak yang memberikan

persetujuan dalam

berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang

scbcnarnya dan tulus, tctapi disclcwcngkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak pcnguasa, 2. Theraphy (terapiipenyembuhan) Oengan berkedok rnelibatkan pertisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli mernperlakukan

anggota masyarakai sepeni proses penyembuhan pasien

dalam terapi. Meskipun rnasyarakat tetlioat dalam kegiatan, pada kenyataannya

kegiaran tersebut lebih banyak umuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah, 3. Informing (informasi) Memberikan

informasi

kepada

masyarakat

tentang

hak-hak

mereka,

tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat pcnting dalam pclaksanaan partisipasi masyarakat, Mcskipun yang sering tcrjadi adalah pemberian infonnasi saru arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kcmungkinan untuk mcmbcrikan umpan balik atau kekuaian uutuk negosiasi dari masyarakat, Dalaui situasi saat itu terutama informasi dibcrikan pada akhir percncanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit

kesempatan unruk mempengaruhi rencana. 4.

Consultanon (konsultasi)

Mengurulang opini masyarakai, setclah mcmbcrikan informasi kcpada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun tctah rcrjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan idc

masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survci, pcrtcmuan lingkungan masyarakai, dan dcngar pendapat deugau rnasyarakat.

5. Placation (penentraman/pcrujukan) Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai bcbcrapa pengaruh rneskipun beberapa hal masih teiap direntukan olch pihak yang mempunyai

Dalam

pelnksanaannya

bcberapa

anggota

masyarakat

kekuasaan,

dianggap

mampu

dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pcngernbangan kelo111pok masyarakat yang anggote-anggotenya wakil dari bcrbagai instansi pemerintah.

Walnupun

usulan dari masyarakat

kebutuhannj«.

namun suara masyarakat

kedudukannya

rclntif rcndah atau jumlah

diperhatikan

scringkali

scsuai

dengan

tidak didcngar karcna

mereka tcrlalu

scdikil diba11uing

anggota dari i11stansi pemeriutah.

6. l'armershlp (kerjasnma) l'ada tingkat ini. atas kcscpakatan bersama, kekuasaan dalam bcrbagai hal dibag! antam pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk sating membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pernhuatan keputusan scrta pemecahan

berbagai masalah.

Telah adu

kesamaan kcpcntingan untara pernerintah dsn masyarakat. 7. Delegated Power (pelirnpahan kckuasaan) Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk mcmbcrikan keputusan dominan pada rcncana atau program :ertenru. Untuk rnemecahkan pcrbcdaan yang muncuL pemilik kekuasaan harus mcngadakan iawar rnenawar dengan masyarakat dan tidak dapat mcmbcrikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyaraka; dibcri wcwcnang untuk membuat keputusan rencana dan rcncana tersebut kemudian ditetapkan oleh pcmcrintah,

<17

8. Citizen Control (kontrol masyarakat) Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan umuk mcngatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kcpcntingan mcrcka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mcngadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hcndak mclakukan pcrubahan, Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-surnoer dana unruk mendapat bantuan atau pinjaman ianpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, mclaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya. Pada tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau

11011

participation. Tingkat 3. 4. dan 5 disebut tingkatan penghargaan/tokcnismc atau

DegreeofTokenism. Dan tingkar 6. 7, 8 disebut ringkatan kekuatan masyarakat arau Degree of Citizen Power. Sedangkan menurul Goethert (1998) dalam Imparato dan Ruster (2003:2223) mem bagi S ri ngkat parrisipasi yaitu: I.

None, artinya outsider semata-mata bertanggung jawah pada semua pihak, dengan tanpa kcterlibatan masyarakat.

2. Information or Indirect. sama dcngan tidak ada partisipasi tetapi inforrnasi merupakan sesuatu yang spcsifik,

3. Consultation: outsider rnendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat. 4. Shared Control, masyarakat dan outsider bcrintcraksi sejauh mungkin secara bcrsamaan. 5. Full Control: masyarakai mcndominasi diperlukan,

dan outsider membantu ketika

48 Untuk rnengukur tingkut partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi

individu

aiau kctcrlibatan individu dalam kegiatan

bcrsama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikernukakan oleh Chapin (dalam Slamet, 1993:82-83), yaitu:

a. Keanggotaan dalarn organisasi b.

Kchadiran di dalam pcrtcmuan

c.

Sumbangan-sumbangan

d. KeanggotMn di dalam kcpengurusan c.

Kedudukan anggotn di dalam kepcngurusan

Scmcntara Goldhamcr (dalam Sl11111ct,

1993:84}

mcngukur tingknt

partisipas! rnasyarakat dengan mcnggunaknn lima varinbcl yaitu:

a, Jumlah asosinsl yang dimnsuki ti. Frekuensi kehadiran c. Jumlah asosiasi diinana din mcmangkujabatan

d. Lamanya mcnjad: anggota c. Tipe asosiasi yang dimasuki Berdasarkan skala partisipasi individu tersebut, rnaka dapat dlklasiflkasikan skala yang digunakan

scbagai variabel

untuk

mengukur

tingkat partisipasi

masyarakat dalarn penyusunan rencana umum Ulla ruang Kota Pati ndalah: •

'l'ingkat kehadiran dalam rapat/pcrtcmuan

•

Keaktifan dalam f11e11g1:111ukakm1 rnasukan/saran/usul

•

Kctcrlibatan dalam menetapkau konsep rencana

•

Kercrllbatan mcrnbcrikan persetuiuan terhadap rancaugan rcncana Menurut Moughtin (1992: 17), sebagai salah satu cara umuk mernahami dan

meugevatuasi suaru partislpasl masyarakai serta uruuk mengukur tingkat panisipasi

49 suatu kclompok dapai dilakukan dengan Skala Analisis Partisipasi Masyarakat

(Analytical Scale of Pantctpattom. yaitu merupakan gabungan dari beberapa skala pengukuran

yang mengindikasikan cara-cara menganalisis pro~es

partisipasi

masyarakat. Skala pengukuran tersebut adalah teknik partisipasi, tingkat partisipasi. sistern politik, unit spasial, dan bentuk perencanaan, scbagaimane tabcl II.I bcrikur JOI.

TABEL U.l SKALA ANALISIS l'ARTISll'ASI MASYARAKAT TtKNIK

PAllTISIPASl AJ1ui11t-..l!u.-.

TfliGKAT PARTISIP.\SI

P£1iGAMBll..AN KEl'll'l I \N

l~IT Sl',\~AL

HF.NT! 'K l'Ell~l\'CANAAN

Ko1.t1dl

...,,'..>1•..,• 1 ... ~ro_,k,.,~ c, 1 __ .,,M_,lll ..• ... ~ro"""ko..,•-1 0.rapd 1---..---+.,--,---1 [)uk1n Kenlandiri:1n Pc:l1m,M:u1 Ke"'uau:an RU1•llh Rcneana ,_l'cm~b-•n~t_n•_n __ K_cru_.,~"'-"___, Muy•rlk:rl o.mo. l1e:rcnc:;inu:1n drnl msi 1•e:rnncnngan clcb Kt01itm.111 Pll'li>i· Jallll Rcncana Pat'I>?· 1-----1 Tindol< ,__.M~~~~v_,am~·~k1~t.,....-+-.-....,~--+--~--1po:if ,_ _, ~i~nilCilo l'~~:inwt riMP~litlk U~ngon ci-,-....,,..""=-i O.;inoRtnc::ma lrJ.:r\:1nco1t'l l:llJSi 1-----1

""

Buk!JI luncMgan Oricotesi Pod.; C\u1nbu Oeomclris FunnoJ~

........--k---
~:: Kou Kcca

')at1ll"''"''

t\ota Uesar

:·~1\1

;g,

BcrcamJ'VT

·&--

!)tudt Progguna

~1anipu.1JSi

ftll'tisipasi

StudtAntrc

Jc i

lrduk

I. Teknik Partisipasi: cara-cara atau bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang

dapat dilakukan, terdiri dari 12 tangga, yang terendah adalah studi antropologis, lalu studi pengguna, survci percncanaan, pcmbcritaan pcrs, pamcran/pcrtunjukan.

50 permohonan

percncanaan, pcnyelid ikan keadaan masyarakat,

pertemuan

masyarakat, manifesto politik, pcrencanaan can pcrancangan oleh masyurakut, kemandirian

pembangunan,

dan administrasi

masyarakat, Scmakin

tinggi

dianggap scmakin aktif tingkat partisipasinya. 2. Tiugkat Partisipasi: yaitu tingkat partisipasi dalarn Tangga Partisipasi dari Sherry Arnstein,

terapi,

rerdiri dari 8 tangga, yang terendah adalah manipulasi.

lnformasi,

konsultasi,

penentraman/perujukan,

kcmudian

kerjasama/kemitraan,

pelimpahan kekuasaan. dan kontrol masyarakat,

3. Sistem Politik: terdiri dari 4 tingkatan dari pemerinrahan yang totaliter, lalu demokrasi perwakilan, dernokrasi partisipatif, dan anarki. Dari sudut pandang partisipasi, sistcrn politik yang sesuai berada pada tingkat pertengahan, dimana mcningkatnya

masyarakat.

demokrasl

adalah

sebagai

salah

Sistcm politik yang ideal untuk

dcmokrasi parti;ipatif

satu

pentingnya

partisipasi

dan demokrasi perwakilan,

partisipasi

rnasyarakat adalah

karcna masyarakat dapat

menyalurkan aspirasinya lcbih leluasa. 4. Unit Spasial

(keruangan):

semakin

menurun/reudah

tingkataunya

semakin

banyak jumlah individu yang tcrcakup, bcrarti scmakin bcragam pula kcinginan masyarakat yang dapat rnempengaruhi pengambilan kepuiusan. Hirarki yang dimaksud ada 9 mulai dari: ruang, rumah, jalan, lingkungan, kawasan, kota kecil, kota besar, wilayah, dan negara. 5.

l:lcntuk Pcrencanaan: ada 6 bcnruk yaitu ranpa rcncana, rcncana rindak, rcncana

inkremental, pengamatan sekilas, rencana struktur, dan rencana induk. Panislpasi masyarakat yang baik dan cukup berarti menurur Moughtin (1992: 18) dapat dilihat dalam lingkup-lingkup

tertentu saja,

51 Dari kcl ima ska la terse but. ska la yang memcgang posisi sangat menentukan bagi skala lainuya adalah skala tingkat partisipasi. Skala yang mcrupakan tangga panisipasi dari Sherry Arnstein ini, dapat digunakan untuk menganalisis besarnya kekuasaan yang telah dibcrikan kepada masyarakai. Oleh karena itu pada penelitian ini yang akan diiadikan pedoman untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakar adalah didasarkan pada 8 Tangga Partisipasi Masyarakar dari Sherry Arnstein.

2.3.

Tata Ruang

2.3.J

Pcngcrtiau Tata Ruang Deflnisi-deflnisi •

yang terkait dengan tata ruang:

Ruang adalah wadah yang mcliputi ruang daratan, ruang Iautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah. tempai manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiaian sena memelihara kelangsungao hidupnya (UU 2411992 pasal l).

•

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU 24!1992 pasal I).

•

Penataan ruang adalah prose> pcrcncanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan peagendalian pcmanfaaran ruang (UU 24/1992 pasal 1 }.

•

Rencana tara ruang adalah hasil pcrcncanaan tata ruang (UU 24/1992 pasal I).

•

Rcncana rara ruang adalah rekayasa aiau metode pengaturan perkembangan tata ruang di kernudian hari; ren::ana tersebut berdimensi tiga, dan berdimensi cmpar jib unsur waktu dipandang scbagai dimcnsi kecmpat; rcncana tata ruang disehut heroeientasi kepada kecendenmgan karena memperhatikan

52 kecenderungan perkembangan pada waktu yang lalu, masa kini dun waktu yang akan datang (Kamus Tata Ruang, 1998:91). •

Tata ruang mcngandung arti penarnan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah pcnyelenggara kehidupan, Tata ruang pada hakikamya merupakun

lingkungan

fisik

yang

rnempunyai

hubungan

organisatoris/lungsional antara berbagai macam obick dan rnanusia, yang terpisah

dalam

ruang-ruang

tenentu (Rapoport

dalam

Kartasasrnita,

1996:427).

2.3.2 Perencanaan Tata Ruang Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat sernua pihak, yang bcrbemuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bcntuk tata ruang paca dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas, dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang dircncanakan dapat dicapai pada akhir periode rencana. Sclain bcntuk tersebut, tata rua11g juga dapat bcrupa suatu prosedur belaka (tanpa mcnunjuk alokasi lctak, luas, dan atribut lain) yang harus dipcnuhi oleh para pelaku pcngguna ruang di wilayah rcncana. Namun tata ruaug dapat pula tcrdiri dari gabungan kcdua bcruuk diatas, yaitu terdapat alokasi ruang dan juga terdapar prosedur (Haeruman, 2004). Di dalam tara ruang tcrcakup distribusi tindakan manusia dan kegiarannya unruk mencapai rujuan scbagaimana yang dirurnuskan

sebelumnya. Konscp tata

ruang rnenunn Foley dalam Kartasasmira (J 996:427), tidak hanya rnenyangkut suatu

wawasan yang disebur scbagai wawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek nun spasial utau aspasial. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipeugaruhi pula uleh Iaktor-Iaktor non fisik seperti organisasi

53 fungsional,

pola sosial

budaya, dan nilai kehidupan komunitas (Wheaton dan

Porteous dalam Kartasasmita, 1996:427). Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan, rnasyarakat acapkali dilihat sekadar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi aktivitas untuk kehidupan, kerja, rekreasi, bclanja dan bcrmukim. akan tctapi kurang dibcri pcluang untuk ikut dalam proses pcnentuan kcbijakan dan percncanaannya

(Budihardjo,

2005:8). Lebih lanjul dikatakan bahwa sebagai rnakhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan

rasa penguasaan dan pengawasan terhadap habitat dan

lingkungannya. Rasa tcrscbut rncrupakan faktor rncndasar dalam rnenumbuhkan rasa rnemiliki untuk kernudian mcrnpertahankan atau melestarikan, Peudekaian memungkinkan

dengan partisipasi

keseimbangan

setempat dan inregrasi

penduduk dalam

antara kepenringan adrninistrasi

perencanaan

kora,

dari pemerintah

penduduk setempar dalam proses pengarnbilan

keputusan

pada tingkar lokal (Jayadinata, 1986:20 l ). Dijclaskan lebih lanjut bahwa terdapat 2 rnacam partisipasi penduduk yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horisontal. Partisipasi vcrtikal adalah intcraksi dcngan cam dari bawah kc alas (boflom up), sedang partisipasi horisontal adalah interaksi penduduk dengan berbagai kelornpok lain. Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana

tata

ruang.

Rencana tata ruang dipcrlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kcpcntiugan manusia dapat terpenuhi secara optimal. Rencana tata ruang, oleh

sebab itu, merupukan bagian yang penting datum proses pernbangunan. bahkan merupakan pcrsyaratan unruk dilaksanakannya

pembangunan,

baik bagi daerah-

daerah yaag sudah tinggi inrensitas kegiaiannyu maupun bagi daerah-dacrah yang baru rnulai tumbuh dan berkerubang.

54

Menurut 13udihardjo dan Sujarto (2005:208), perencanaan iara ruang kora selnrna ini masih saja cenderung tcrlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian.

Di sisi lain

tcrdapat

pemikiran

jenis-jenis

pcreneanaan

yang disusun

dengan

landasan

pcmecahan masalah sccara ad hoc yang bcrjangka pendek, kureng bcrwawasun luas, Seyogyanya pendekatan yang diambil mencakup kcduanya.

Sclanjutnya

dijclaskan

beberapa usulan

atau

rekcmcndasi

unluk

pcningkatan kualitas pcrcncanaan tata ruang clan pcngclolaan lingkungan hidup di

masa mendarang agar dapat bcrkclanjutan: J. Agar pengelolaan

dan tata ruang kota tldak lagi sekadar dilihar sebagal

mnnngi•me111 tJj'gmwth atau 1111111age111ent 1l chm1ges mclainkan lebih scbagai

management of conflicts. 2. Mckanismc development control yang kctat agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (dis-insentif)

buat yang rnelnnggar dan bonus (Insentif) bagi mercka yang

raat pada peraturan.

3. l'enataan runng kola sccara total, menyeluruh dan terpadu dengan model-model participotn1y planning dnn oiler the board p/01111ing atau perencanaau lintas

sektoral sudah dilakukan secara konsekucn dan berkesinambungan. 4. Kepekaan sosio-kultural para penentu kebijakan dan profesional khususnya di bidang tarn ruang kola dan lingkungan hidup scyogyanya lebih ditingkatkan melalui forum-forum baik sccara formal maupun informal. 5.

Dalam setiap perencanaan lats ruang kota dun pengelolaan

lingkungan hidup

agar tcbih dipcrhatikan kckayaan khasanah lingkungan alam. 6. Perun sorta pcnduduk dan kemirraan dcngan pihak swasta agar lebih digalakkan,

55 7. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pada kepentingan rakyat agar dijabarkan clalam rencana dan tindakan nyata.

Perencanaan tata ruang dapat mernpengaruhi proses pembangunan melalui 3 alat utama yaitu (Cadman dan Crowe, 1991:143): I. Rencana pembangunan, yang menyediakan pcngcndalian

keputusan melalui

keputusan strategis dimana pemerintah mengadopsi rencana tata ruang untuk mcngatur guna lahan dan perubahan lingkungan. 2. Kontrol

pembangunan,

yang menycdiakan

mckanisrnc

administratif

bagi

perencana untuk mewuiudkan rcncana pembangunan setelah mengadopsi rencana tata ruang.

Kontrol pcmbangunan

ini berlaku

pula

bagl pemilik

lahan,

pengembang dan investor. 3. Promosi pembangunan, rnerupakan cara yang paling mudah rnengetahui interaksi antara perencanaan tarn ruang dengau proses pembangunan. Dala111 konieks pcmcrintahan, rnenginginkan

maka dengan

adanya rencana tata ruang,

adanya pembangunan

pemerintah

den investasi di dacrahnya dcngan cara

mempromosikan dan memasarkan lokasi, rnembuat lahan yang siap bangun dan menycdiakan bantuan dana serta subsidi. Pola pikir secara terpadu dalam penataau kota diperlukan, tidak sitja dalam peugertian komprehensif tcrhadap unsur-unsur pcmbangunan kota namun juga mcngandung

pengerrian terhadap pendekatan

sistem yang tak ierpisahkan antara

perencanaan, pemanfaatan dan pengcndalian (developmeru cycle) dalarn setiap tahap

penataan kota. A rrinya pada tahap perencanaan, hams berflkir rcnrang bagatmana mencapai rencana

tcrhadap

ya.ng disusun (pemanfaatan), sekaligus bagaimana dapat konsisten

rencana yang dirumuskan

(pengendalian).

Sebaliknya pada tahap

56 pengendalian.

harus melihat ijin pelaksanaan pcmbangunan (pernanfaatan)

dan

sekaligus mengacu pada rencana yang dibuat (Pasaribu dan Suprapto, 2004:9). Sclain itu, rencana tata ruang hendaknya (Kiprah, 200 I :22): I.

Quickly yielding, rencana tara ruang mampu mcnganalisis perturnbuhan dan perkembangan decrah, mcnghasilkan langkah-langkah se1111 tahapan-tahapan dan wnktu pclaksanaan pembangunan untuk kumn wuktu tertentu.

2.

Political friendiy; dcmckratisas! dan transparansi sudah menjadi keburuhan dalam

seluruh rangkalan

proses penyusunannya.

Pcngetahuan-pengctahuan

rencana tata ruang mulai dari rembug dcsa hingga pcnctapan olch Dl'RD sanga; menentukan kcwibawaan rencana tata ruang,

3. User friendly. mudah dimengerti dan dipaharni oleh scgcnap lapisan masyarakat. Sosialisasi

pcrlu dilakukan

rerus menerus,

sehingga

masyorakat mudah

mcmahami rcncana dan perkembangan yang terjadi. 4. Market frimdiy, rcncana tata ruane mcmbuka pcluang keperningan dunia usaha dan

rcncana pcnanarnan investasi dcngan mcmperhatikan rencana tata guna

tanah yang sesuai dengan peruntukannya, 5. l.Pgnl frie11rlly, mernpunyal kepasrian hukum d.10 masyarakat dapat rnemperoleh

kcrnudahan-kemudahan untuk rnelakukan investasinya, l.ebih lanjut, suatu rencana tata ruang akan bcrhasil bila mcmcnuhi kritcria/unsurunsur sebaga] berikut: •

Disusun bcrdasarkan oricntasi pasar.

•

Reucana tata ruang meuiiliki peluaug bagi aktor atau stakeholder rueugikuu dan mengisi rata ruang

tersebut,

57

• Mempunyai batasan-batasan yang jelas terutama menyangkut kewenangan masing-masing aktor dan stakeholder agar mcmpunyai kepastian hukurn yang jelas.

•

Disusun untuk mengurangi dampak psikologis yang berkembang di dalam masyarakat

dan

mengakomodasikan

berbagai

pclaku

kepenringan

pembanguuan, baik kclompok rninoritas (misalnya pengembang, kontraktor) maupun mayoritas (masyarakat). •

Mempunyai

informasi

yang

jelas

mengenai

tahapan

pclaksanaan

pembangunan dan kapan rcncana tersebut dilaksanakan. •

Memiliki

konsep pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi

yang pasti,

masyarakat rnengetahui alokasi pernbangunan dan pengembangan, schingga diperoleh

inlormasi

daerah/kawasan

yang

dapat

dikcmbangkan

dan

dipertahankan.

•

Disusun untuk membangun kcbcrsamaan, ruemperoleh kesepakatan dengan menunjukkan pula kelemahan dan kelebihan rcncana tata ruang serta darnpak yang akan ditimbulkannya, baik positif maupun negatif,

2.3.3

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Menurut Undang-Undang 24 Tahon 1992, penataan ruang berdasarkan fungsi

utama

kawasan

rneliputi

kawasan

lindung

dan

kawasan

budidaya.

Berdasarkan aspek administratif mcliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berdasarkan fungsi kawasan dan aspck

kegiatan rneliputi kawasan pcrdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan rertentu. Dengan

melihat pembagian di atas, maka RUTRK Pati dapar dikategorikan rnasuk

dalam tata ruang kawasan perkotaan.

58 Rencana tata ruang diperlukan mulai dari 1ir.gkat nasional, provinsi dau kabupaten sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan kebutuhannya. Pada tingkat

nasional, ada RTRW Nasional yang merupakan pcnjabaran secara keruangan arah pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan ilalam penyusunan program-program pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek, RTR W Provinsi merupakan

penjabaran

srrategi

dan

arahan

kebijaksanaan

pemanfaatan ruang wilayah nasionel ke dalam srrategi dan struktur pernanfaatan ruang wilayah provinsi. Sedangkan RTRW Kabupatcn/Kota, mcrupakan pcnjabaran RTR W provinsi ke dalaru !.trntq~i pelaksanaan pcmanfaatzn kabupatcn/kota.

Selanjutnya

pada

kawasan-kawasan

kabupatcn/kota sorta kawasan-kawasan

di

yang diprioritaskan

ruang wilayah bawah

wilayah

pembangunaunya,

diperlukan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Reocana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan atau Rencana Tata Bangunan dan l.ingkungan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pcrkotaan disusun bcrdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/W2002 tcntang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruaug. Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, secara scderhana dapat diartikan sebagai kegiatan mereneanakan pemanfaatan potcnsi dan ruang perkotaan sorta

pcngembangan

infrastruktur

pendukung

yang

dibutuhkan

untuk

mengakornodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Penanganan penataan ruang kawasan

pcrkotaan yang merupakan bagian dari Dacrah Kabupaten,

diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang bersifat umum. Rcncana tata ruang kawasan perkoiaan dengan jenis kedalaman rencana umum adalah kebiakan yang mcnetapkan lokasi dari kawasan yang barus dilindungi dan

59 dibudidayakan

serta

diprioritaskan

pcngembangannya

dalam jangka waktu

perencanaan. Fungsi rencana tata ruang wilayah kota/rencana umum una ruang kawasan perkotaan adalah: (I) menjaga konsistensi perkembangan kota/kawasan pcrkotaan deugan srrategi perkotaan nasional dan arahan rcncana rata ruang wilayah provinsi dalarn jangka panjang; (2) menciptakan keserasiau perkembangan kola dengan wilayah sekuamya; (3) mcnciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.

Adapun muatan rencana tata ruang wilayah kota/rencana umum tata ruang kawasan perkotaan, mcliputi: I. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan untuk peningkatan kesejahteraan masyaraknt dan pertahanan keamanan.

2. Rcncana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kora/kawasan perkotaan, mcliputi: a. Struktur pemanfaatan ruang yang mcliputi distribusi penduduk, sistem kegiatan pembangunan

dan sistcm pusat-pusat pelayanan permukiman

pcrkotaan tcrmasuk pusat pelayanan koleksi can distrihusi; sistcm prasarana transportasi:

sistem

telekomunikasi,

sistem

cncrgi,

sistcru prasarana

pengelolaan lingkungan terrnasuk pengairan. b,

l'ola pcmanfaaran perrnukiman,

ruang yang meliputi

kawasan jasa

(perniagaan,

kawasan

liuduug,

pemerintahan,

kawasan

transportasi,

pariwisata.dll), kawasan perindusrrian. 3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan l'erkotaan mcncakup upaya: a. Pcngclolaan kawasan lin
60 c,

Pcngembangan

kawasan

yang

diprioritaskan

dalam

jangka

waktu

perencanaan, tcrmasuk kawasan terrcntu, d. Pcnatagunaan

tanah, air,

udara dan sumber

daya lainnya dengan

rnemperhatikan kctcrpaduan sumberdaya alam dengan sumherdaya buatan. e. Pengernbangan sistern petayanan permukiman

telckornunikasi,

kegiaian

pernbangunan dan sistern

pusar-pusar

perkoraan; sistem prasarana rransportasi;

sistem

sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan

termasuk sistcm pengairan. 4.

Pedornan pengendalian pembangunan wilayah kota/kawasan perkotaan, meliputi:

a. Pedoman perijinan pemanraatan ruang/pengembangan wilayah kota/kawasan perkotaan bagi kegiatan pembangunan di wilayah kota/kawasan perkotaan (pedoman pembcrian ijin lokasi). b.

Pcdoman pemberian kompcnsasi, serta pemberian

insentif dan pengenaan

dis-insentif di wilayah kora/kawasan perkotaan. c. Pedo111:111 pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan cvaluasi) dan penertiban (termasuk pengcnaan sanksi) pcmanfaatan ruang di wilayah kota/kawasan perkotaan.

2.4.

Riugkasan Teori Berdasarkan kajian tcori yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat

ringkasannya yang mendasari sebagai variabet peneluian, sebagaimana tabel 11.2 berikut,

61

T:\lll~L U.2 RUMUSAN KAJIAN LITERATUR PARTISrPAS] MASYAllAKAT

OAL.~IPENYl!SUNAN RF:NCANA TATA RUAN(; l'io

Tcori

rencl1pol

.~

Bcntuk-Bentuk 1•art1s1pas1 ~·las~·ouaki.lt

I

Keith J}.1vts ( 19&!)

-

. -

PP6911996

Konsultns], bi~anya J:iiarn lx-ntuk jesa. Sun1t-;:-u~3J) sp
h;uau.g ~1i:nCiriJ.:.an pro~·~k y;&ng s1fatny:i btrdikari dau douornva bcrasal dari ~1enCirlkan

pro~·cl: y:i.ng si13tnya betdtkad dan dibiuyai sclurnbnye etch

ll 3

.

h;..rang l\·ft1l'dirika11

yang

PH".''C:k

s1far11y.1

herdrsan. S:11mh:ln£',;. '1n bentek kerja, ;\k!>l massa

dalam

Ml'll).\adak1n pc1nban~unan

V. Slnrtk-1

ITHt~yar:tkru..

dicupai Pc11gidentifikasian berhogal prucnsi 1Jai1 masalah pcmbangunan tennasuk bantuan unurk nu~rrrcrj~l:l<= bak atas l(IW ruung l>U\llf\S{IO.

-

-

Pcmbcrlannneukcn dalam ~ron1usl:ttn

pcrencanuan tat~ ruang. Pemherian pcr1i1nbingan

informasl,

a tau

dalam pcli!ks;1n:mn

p~nd;;ip..<:tt

j)'l:Ci)'USt1n;in strateg1 pcmanfaatan n1aog. P.::nge3uiln

<arun,

kcbcraum

-

Psmberian tnasukan Pcn~ldc:ntlfikn:>ian pctensi Jan masalah 1>cmhcrian informas], 'il"filli, p. .;rtimbangan atuu p~rtd~:t: 1>c·ng~uao keberssan :.:_;r!l::id:~p r.-incans;rm :cr.cunu Kcrjasama dalum reneliliar• dan

pengerubangzn i3annmn tcna.~a ahli

tcrhadap

ran·::angenrcocana tutu 1 u;.1u,g Ke~ja~anl;;i dalam pt·ncli1ia11

d.;·m

r~ng
ahf

Pakta,r-t'~kl1)1' uuemal yunµ n:cn1pcngt1f11lU fak
-

-

Sun;1n1 (20-)3'

d1

kulangan kcluarga. Mernbangun proyck

fal>1t)t'-Foi1k!t1r lnt..:m~I dan l:];$t~nH1I ~19li'.~I

~

Kcnsultasr Sun1l'.l;ingan uaeg dan

\.tcn2;idakan pembangunan di kal:tn.g,an keluarge dcsa scodiri, Mcmhaugun proyc~ 1nasyJr.:1ka1 yang bcrsifat OtOOt)Ol

ru~t.ng vv ilayah, lCrtt'!aSuk pcrencmaau

-

-

A ks I massa

pcrcncanaan tata ruau.i; J;1pa1 bcrbennjk ; - Pcrnbcrieu masukan urauk mencruukan at
-

--

mas)·at;,lk.(lt. Sumbang_an Jal am bcntuk kctja, yan1~ b><•~nya -dilakuk:m olch tenaga ahli setempai.

Bahwa pcrnu ser4U masyernkat dalam proses

-

-

dcrmawan, pihak ketig.l.

1

-

-

R~ni111:-hi.:n1uk p:trt).o;irm'\i nwfiprm

-

-

-'

Varlabtl

Fakror..faktor eksternal ud:1k1h sf:t1'~h~l~1·. )';llH1 s~uiua pihak yont? hcr~:cp.:1tt1ug;.1n Jan 111\.'.<1npu:1yai pcng_<'lnth 1crh.'ldi1JJ µ1.,~;.uu.

62 ('

Tin,gka1 P:1r11sipa ...ri li.-frt\)11t:lkal

s

Sherry Amsieln (1969)

.,.,d.._

&h,~a ttnbiu 8 1.-.gp tinlkJl panis1pasi nni)'~31

Udu

kc:keo!ml

nmyaralan cblam niemberikm pe!t~Jh pc~yairo:

.

.

.

.

lo

Charin

(1993)

&i.1anipul!1li11:t(rmnipul1":} Thtrap.t) (ler~~•)<m>uhan) lnformins (inform."!Si) C0tklult.31tM. (L.on!\ulta>i) Pbc3tion (pmcntnm:ll>'perujiA<M) Partnership(kcrj""1.0U) ~q;::akd PM\~r (pclimJ"'h"" ~.k....... )

Citizen COlll

Orlisif".ld> dlri pcnil1iM :crhadap bi-.eri:i tin~ar pmisiflt$i sosial )-;Jila: Skala

. . . .

.

Kc:mgsOl!DnM.1r1urtmi:o:Jii K~adirtn di dab• ratcn-.iui Sulllxmpn-$U111b!!IP'I Kelf>#')l:sm dt dolom kq>::n&urusan

K<>ludub.D"""043 di dllam tertf'ilUl\Kall

g

lingkat

l31lg.g;>

p~trtisip:isi;

. .

.

. . . .

h-tanitul:uion Theraphy lnforrring C'ensu ltcilion

Placation Partnership

Delegated Powei Citizen Conml

Kt~lpar,1aa11 d:til31u Ol'f!!nis:isi Kchadi1'31l di dalam J'(rtc:mua:n Su1nb11ng_!l1i· sumnsngan i-ci:n~gui.unJ1 d:tlnm kcpcnK'JTllSlllt Ktdu<.ukon oni:nlil di cfal>m

ki:p.:ngurusnn

.,

tiol
Vntut

mC111'1~1.r pa1uscpos1 dmpn n~~u.ialanIW \•Qbd Jaitu: Jun1l:th •«~iasi yaig di.,...~ut.i F'rtlutta.-i lt!•Minn . Jumlnb U<10i1SI dl111311a nt<mongk• !aba1::n Lam.lny> M
. .

. . R

~1ou~lniu (I 1)')2)

""2Sl'I" lipe awia.;il"lllll drnasuk1

.

. . . .

U1tuL. 1u1:ai.Jwu1i c.b.1 u1.::1q,c:"\.a.lua.)i Mlllu p;lllislpool llW)vUat dlb).'\lbJJ Auhis P.l:li>ipasi dcl1Jtll1 Stab

•

Jumloh aSC .. OSI y:u>g

dimllS.tki l'rckuenti l.clml1irin

Ju1nl3!1 asoslas:i di1nttnt'I 11lc1nangku

i•batnn 1,an>ny•

1nenjlch

OllJIAOIA

Tire asosiosi Y'"8

di1nl.$\lki Sk:.sh1 Ao:.sli~l11 P .. ti~ipii.>j

muyorakaL yairu gobungm dari bcb"1'11pv ms)rill yaitu pbwlpo dJli bd>cnpa •lwl1 pcngukumn ikala h:knik p:rigul:ur.in nw:lip•lj td
unit

pctencaa.a:n.

)~JI,

W.1

bmwk

1mi,.ip;1.,~ :r-ish~1u poli1.il, unil spa.~i:tl. uan bcntuk paCDC;snaan.

BAB ID

KONDISJ Ul\.flThit DAN PERENCANAAN TATA RUANG KOT A DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

3.1.

Gambaran Umum Kahupaten Pali Kabuparen Pati mcrupakan salah satu dari 35 daerah kabupatcn/kota di

Jawa Tengah, terletak diantaru 110°.

so· · 111\15"

Bujur Timur dan rf>.25' -

7),oo·

Liruang Selatan, dengan batas-bnas wilayah sebagai berikut: Scbclah urara

dibatasi wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

Sebelah barar

dibatasi wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupatcu Jcpara

Scbelnh sclatan

dibaiasl wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaicn

Blora Sebelah timur

dibatasi wilayah Kabupaten Rem bang dan Laut Jawa

Kabupatcn Pati mcmiliki luas wilayah 150.368 Ha yang tcrdiri dari 58.739 Ha lahan sawah dan 91.629 Ila lahan bukan sawah, Kabupatcn

Pali terdiri mas 21

kccamatan, 400 desa dan 5 kelurahan. Jumlah pcnduduk Kabuputen Pati pada akhir tahun 2004 sebesar 1.218.267 orang terdiri dari pcnduduk laki-laki 600.700 orang

dun penduduk perempuan 617.567 orang, Pati,

Kccamatan

Pati

Dari 21

kccamatan

di

Kabupatcn

mcmpunyai pcnduduk tcrbanyak dibandingkan dengan

kecamatan )'ang lain yaitu sebanyak 101.752 jiwa. Dcngan luas wilayah sebesar 150.368 Ha atau 1.503,68 J-m2• maka secara umum Kabupatcn Pati rncrnpunyai kepadatan pcududuk 810 jiwa per km~. Dari jumlah penduduk tersebut yang uiasuk dalam usia produktif (usia 15-64 tahun) adalah 824.563 orang. sedangkan yang

63

64 masuk dalam usia non produktif (0-14 tahun dan 65 iahun keatas) adalah 393.704 ornng.

3.2.

Gambaran Umum Kecamatan Pali

3.2.1

Geografls Kecamatan

Pati merupakan satu dari 21 kocamntan di Kabupaten Pati,

berada di tcngah-tcngah lbukota Kabupaten Pati dengan batas-batas wilayah sebagai bcrlkut:

Sebelah utara

dlhatasi wilayah Kecamaran Wcdarijaksa

Sebclah barat

dibatasi wilayah Kccamatan Margorejo

Scbclah sclatan

dibatasi wilayah Kccamatan Gabus

Sebelah timur

dibatasi wilnyah Kecamntan Juwana

Kecamntan Poti mcnipunyai luas wilayah 4.249 I la terdir] dari lahan sawah scluas 2.588 Ila (60,90 %) dan lahan bukun sawah 1.661 Ila (39,10 %). Wilayahn)'a

memiliki jcnis tanah Red Yellow Mediteran, tarosol, Aluvial dan Hidromcr. Tcrmasuk tipe iklim Oldeman yaitu L>2 dengan kctinggian wilayah tereudah .5 m dan tertinggi 23 m dcngan rata-rata 14 m dari permukaan laut. Jumlah curnh hujan di Kecamatnn

Pali selama tahun 2004 scbanyak J .329 mm dengan 77 hari hujan,

sedangkan temperatur terendah 2~° C dan tcrtinggi 39c: C.

3.2.2. Pcmcrintaban Kccamaian Pati tcrdiri alas 24 dcsa dan S kclurahan, 66 dukuh, 98 H W dan 555 RT. Mcnurut klasifikasiuya semua desa/kelurahan sudah menjadi desa/kelurahan swascmbada.

65 3.2.3.

Penduduk

Jumlah penduduk Kccarnatan Pali pada akhir tahun 2004 scbanyak 101.752 orang terdiri dari penduduk laki-taki 49.554 orang dan penduduk pcrernpuan 52. I 98 orang. Jadi sex rationya sebesar 94,93 %. Dengan luas wilayah scbesar ·1.2~9 Ha ntau 42,49 km2 rnaka kcpadatannya meneapai 2.395 jiwalkm2•

Banyaknya rumah

tangga di Kecamatan Pati adalah 27.217 danjumlah jiwa rata-rata Hap rumah tangga adalah 4 jiwa. Sebagaimana tabel Ill.I. dan 111.2. bcrikut.

TAUKL iu.r JUMLAH Pf.Nl>UOUK TIAP DF.SA/KELURAilAl'i 01 KEC:A\1ATA PATITAHUN200~ No.

Dcs:1/Kclun1han

I

Panjunan

2 4

Gajahmati M ustokoharjo Scmampir

s

Pati Wetan

6

B[aru Pati Kidul Plangitan Puri

,

~

..' 8

9 10 11 12 IJ 14 15 16 17 18 19 20 21

.fumlah [jiwa]

Laki-Lnki 1611 984 678 676 1579 1502 3400 1504 2766

Winong

3255

Ngarus Pati l.or Parenggan Sidoharjo Kalidoro Sarirejo Geri tan Dengkek

882 3439 1036 1245 972 2305

Sugiharjo Widorokandang

Poyang

716 1166 1175 843 1381

Totul

Pcrempuan

1738 1036 689 717 1743 1558 3699 1709 3002 3385 742 3885 1147 1268 1072 2397 i58 11&1 1235 845

1526

3349 2020 1367 1393

3322 3060 7099 3213

5768 6640 1624 7324 2183 2513 2044 4702 1474 2347 2410 1688 2907

66

22

25

Kutoharjo Sidokcrto Mulyoharjo Tambaharjo

2(,

Tambahsari

27

Ngcpungrojo

28

Purworcjo

29

Sinornan

1747 2613 698 1961 1553 703

.IUMLAH

49554

23

24

4772 2392

~R27

9599 4776

1739 2757 706 2115 1615

723

5370 1404 4076 3168 1426

52198

101752

2384

3486

TABEL 111.2 PF.NDUOUK USIA PROOtJKTIF l)ANTll)AK J>ROOLl<TIP Kli.CAMATANPATI TAMl'N 2004

Jenis Usta

No. A

Usiu Tidak Produktil' I. 0-14 tabun

2. 65 ~--1

tahun Jurnh rh A

I I.

t

Jumlal1 (orune) 1.aki·L:iki PeremnIHIU

12.410

Toi:.'.]

14.94()

11.74 4 3.57 9 1Ll2 1

24.154 6.109 '.l0.263

34.614 3·1.6 )II

36.87 5 36.87 5

71.489 7 I .489

49.554

52.19 8

101.752

2.53()

Usia Produ kli r I. I 5-6•I iahun Juml ah II Jumla hA+B

67

80000 70000 60000 50000

30000,,..

o lak1-laki

20000 10000

OJumlah

40000

•perempuan

,

0

7 0"'1'4 tahun

85 • tahun

15'-&4 tahun

GAMRAR J.I lllAGRAM BATANG .fUMLAH PENDUDUK KF.CAMATAN l'ATI TAllUN 2004

J.2.4. Topoirrnfi

Kccamatan Pati rnemiliki struk:tur ketinlli:ian )'ang bervariasi yaitu bcrkisar

O· JOO m. Berdasarkan kemiringan yang damiliki maka dapat diket:ahui bahwa komur kota ini termasuk kepada daerah datar yang pada saar ini banyak drmanfaatkan

sebaga! daeruh penanian dan pcrmnlciman. Adapun luas wilayah Kccamatan Pati berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut. memilili kctinccian (). 7 m seluas 1600 I la (37.66%) dun ketinggian 7-100 m scluas 2649 I la (62.34%). Luas Wllayah Berdasar

Ketingglan

o0·7 m •7·100m

1

Sumbc«: KtCOJn(lurtl'au dulom 1l111:l.u. l«J4

DIAG~l

GAMBAR 3.2 LUAS WILAYAH JJt:JWASAf
68 3.2.5. Kelercngan wilayah Kecarnatan Pali mcmiliki 2-15 %. Wilayah

kontur landai yaitu berkisar 0-2% dan

Kccamatan Pali yang mcmiliki kcmiringan

1025 Ha (24.12%). Scdangkan yang mcmiliki 3224

Ha (75.118%).

Mclihat

lahan

kcmiringan bcrkisar 2-15% hcrjumlah

di Kccamatan

Pati yang scbagian

mcrupakan wilnyah dcngan morfolog] datnr (0-?% dan ?.-1

dapat

difungsikan

pcrkanroran.

scbagai

terbangun

bangunan,

1 lal

ini

didasaekan

bcsar

~%). maka lahan rcrscbur

(pcrmukiman.

karcna dengan kondisi icrscbut rncmiliki

dan lain-lain),

tanah rerhndap

kawasan

bcrklsar 0-2% adalah

pada tingkat

erosi

pcrdagangan, dnya dukung tanah

pada

kemiriugan tcrsebut kecil,

Luas Wllayah Berdasarkan Keterengan

.

-~ -;· .- .._~

..

,

···~ ."l~~·

.

76'1<

C.AMHAk3.3 DIAGRAM LUAS WILA YAH Kl!:CAMATAN IWRllASARKAN KELl•:Rl~N(:AN

PATI

3.2.6. l'ola Pemanfaatan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Pati didorninasi peruntukan sebagai lahan basah atau lahan sawah yaitu seluas 2.587.665 Ha (60.90%): scdangkan penggunaan

69 sebagai lahan kcring (bukan lahan sawah) seluas 1.661,635 Ha (39, !0%). Penggunaan lahan sawah di Kecarnatan Pati didominasi oleh pcnggunaan sebagai sawah irigasi tcknis seluas 1.152,752

Ha yang diikuti olch lnhan suwah irigasi semi

tcknis seluas 772,854 Ha dan sawah irigasi sederhana adalah 522,059 Ha sorta tadah hujan scluas 140,000 Ha. Scdangkan pcnggunaan lahan kcring didominasi ulch pcruntukan sebagai lahan bangunan dau pekarangan seluas 1.421,041

Ha; kemudian

diikuti pcrunrukan sebagai lahan ccgal/kcbun seluas 87,453 I-la dan tambak/kolam seluas 19,742 Ha, scrta ianah lainnya seluas 133,399 lla.

TABEL rn.s PENGGUNAAC\ J,AllAN 01 KF.CAMATAN l'ATI TAH!JN 2fl04

lj,, .'

I.

~i:o· ~ .:...-.:·~~ ~:~~ ·~ ,. ··:;i,· 1¬ .t~am)f.i~ri-'P;io~,. ~· j~{:• ®;} ~ •. !. ~ :
SA WAH

2.S87,6.6S

60,90

lrigasl Tcknis

1.152.752

27,13

2 lr:sasi 1!2 Tcknis ~• lrigasi sederhaua

772,854

18,20

522,059

12,28

Tadah Hujan

140

J,29

I

4

.

5 Lai nnya 11.

TANAH BUl
1.661,635

39,10

I

1.421.041

JJ\44

2 Tegal/Kebun

87,453

2,06

3 Tumbnk.Kolam

19,742

0,46 .

I

Bnngunan/l-lalamnn

'I

H utan Negara

5

Pcrkcbunan

-

.

6 Lainnya

I~

.

._\11n1hur: Ke::a1r1(1ltlf1 P<•ll

133.399 dalarnAngka.

2004

-

7()

Secara kescluruhan pola pemanfaatan lahan di kecamatan Pati masih di dominasi oleh aktivitas pertanian, Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi lahan pertanian rerutama sawah irigasi teknis. Kawasan pcnanian khususnya sawah irigasi teknis mcrupakan salah satu hambatan tersendiri dalam penge.nbaugan kawasau pcrkotaan. Sernentara itu pemanfaatan

lahan untuk kegiatan pcrmukiman dan

komcrsial masih terpusat pada daerah pusai kota, Kcgiatan perdagangan dan jasa

masih memusat pada bcbcrapa ruas jalan utama dan simpul-sirnpul jalan di Kora Pati. Pola pcmanfaatan lahan ini reruunya kurang optimal dalam meuopang pcrtumbuhan Kora Pati. Penycbaran aktivitas perdagangan dan jasa juga mulai berkembang mcnu]u daerah pinggiran kota Narnun perkembangan yang terjadi masih secara linier mengikuti jalan regional yang ada di Kora Pati, Dalam pengembangan kota Pati lcbih lanjur perlu dipertimbangkan kcbutuhan unruk meoarik aktivuas pcrkotaan ke daerah yang belum maju. Hal ini dapat dilakukan

dengan mencip:akan pusat-pusat pertumbuhan baru arau dengan

mcmindahkan aktivitas-aktivitas yaag ada didalam kota, Aktivitas perkotaan yang rnungkin dipindahkan antara lain adalab aktivitas industri, perdagangan dan jasa,

serta terminal. Dengan memaafaatkan rencana Jalan Lingkar Pati, aktivitas-aktivitas perkotaan yang lebih mcrnbutuhkan akses ke jalan regional dapat dikembangkan rncndckati jalan lingkar Kora Pati. Namun dalaru pengembangan pusat pertumbuhan baru ini perlu diwaspadai kcmungkinan

terjadinya

konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun.

Mengingar luasnya lahan sawah irigasi teknis yru1g masih produktif diperlukan pembatasau konversi lahan pcrtanian di Kota Pati, Untuk mencegah terjadinya

71 konversi yang tidak terkendali, maim perlu diadakan perencanaan dan pengawasan

dalam hal pernanfaatan lahan.

3.3. Tata Ruang Kola Pati 3.3.1.

l'crcncanaan Tata Ruang Pcrcncanaan tata ruang dilakukan mclalui proses dim prosedur pcnyusunan

bcrdasarkan ketcntuan peraturan perundang-undangan ruang ditinjau

yang berlaku, Rcncana tata

kembali dan atau discmpurnakan scsuai dengan jenis pereucanaannya

secara herkala, Namun pcninjauan kembali dun atau penyempurnaan

rcncana tata

ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan rncnghormati hak yang dimiliki orang. Pcrcncanaan

tata ruang d ilakukau dcngan rncmpcrtimbangkan:

kcscraslan, keselarasan, dan kescimbangan

(I)

fungsl budidayu dan fungsi lindung,

dimensi waktu, tcknolngi, sosiat budaya, seru fungsi pertahanan keamanan; (2) aspck pcngclolnan

secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan csicrika

lingkungnn, serta kualitas ruang, Perencanaan

tata ruang mcncakup

perencanaan

slruktur don polo

pcmanfaatan ruang, yang mcliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam laiunya.

Rc11.;<111a Tata Ruang Kawasan Pcrkotaan

merupakan bugian dari Rencuna Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

3.3.2. Kcgiatan Pcnataan Ruang Kota l'ati Kegiatan penataan ruang di Kota Pati dimulai pada tahun 1984/1985 yang dikcnal dengan nama Rencana lnduk Kora (RIK) Pati, dan telah disahkan dengan

72

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985. Rencana Jnduk Kola disusun berdasarkan Peraturan Menleri Dalam Ncgcri Nomor

4 Tahun

1980 tentang Pedoman

Penyusunan Rcncana Kota. Istilah Rcncana Umum Tata Ruang Kora (RCTRJ<..') mulai dike.nal pada tahun I 985 dengan terbitnya Surat Keputusan Bcrsama (SKB) Mentcri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor650-1595

dan Nomor 503/KPTS/1985 tentang

Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota Menteri Oalam Negeri dan

Mcnteri Pekeriaan Umum. Dalam SKtl tersebut antara lain dinyatakan, bahwa rugas dan tanggung jawab bidang adrninistrasi perencanaan kota bcrada pada Departemen Dalam Ncgcri, sedangkan tugas dan

tanggung jawab bidang rata ruang (teknik

planologi) dalarn perencanaan kola berada pada Dcpartcmen Pekerjaan Umum. Menyusuli

SKB

tersebut,

Mentcri

Pekerjaan

Umum

kcmudian

mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pckcrjaan Umum Nomor 640/KPTS!I 986 tcntang Pcrcncanaan Tata Ruang Kola.

Dcmikian pula Menteri Dalam Neger],

berdasarkan SKB tersebut meugganti Perrnendagri 4 tahun 1980 dcngan Permendagri 2 tahun 1987 tentang Pedoman Pcnyusunan Rencana Kata. Setclah berlaku selarna sekitar IO (scpuluh) tahun, RIK Pati kcmudian diadakan revisi pada tahun 1993/l994.

Meskipun pada saat itu tclah terbit Undang-

Undang Nornor 24 Tahun 1992 tentang l'enataan Ruang. akan tctapi ternyata pelibatan masyarakar dalam penyusunan revisi RIK Pati bclum dilaksauakan, karena

Peraluran Pemerintah nomor 69 yang rnengatur tentang Pclaksanaan Hak dan Kewajiban sorta Bentuk dan Tata Cara Peran Sena Masyarakat dalam Penataan Ruang baru terbit pada tahun 1996 dan Permendagri 9 tahun J 998 tcntang Tata Cara Peran Serra Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah baru terbit pada tahun 1998.

73 Terakhir kali RJK Pali diadakan revisi pada tahun 2004, yang sebutannya menjadi Rcncana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati, Pada saat pelaksanaan revisi tahun 2004 tersebut, telah diguoakan partisipasi masyarakat dalam pcnyusunan Rcncana Umum Tata Ruang Kota. Pada saat itu juga menggunakan pedoman yang dikcluarkan oleh Agustus

Menteri Kimpraswil Nomor: 3271KPTS/M12002 tanggal 12

2002 tentang Pcnctapan Enam Pcdoman Oidang Penataan Ruang, Lampiran

VI Pcdoman Pcninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Dalam rangka mcnserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah perlu dilakukan optimalisasl koordinasi antara Pemcrintah l'usat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerimah Kabuoaren sena instansi tcrkait di daerah. Untuk itu ditcrbitkan Keputusan Mentcri Dalam

'egeri l\omor 14 7 Tahun 2004 ientang

Pcdoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Keputusan Mcndagri ini kemudian ditindaklanjuti di Daerah dengan Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kabupaten Pali dengan Kepurusan Bupati

Pati Nemer:

050/729/2004 tanggal 17 September 2004. Selanjutnya ditcrbitkan Keputusan Kerua BKPRD Kabupaten Pati Nornor: 050!2.i2005 tanggal 6 September 2005 tcntang Pernbentukan Kelornpok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupatcn I'ati.

3..1. Rcncana Umum Tata Ruaog Kota Pati .3.4.1. Tujuan Pcuataau Ruaug Kola Pati

Tujuan penataan ruang Kora Paii adalah sebagai bcrikut: I. Terselenggaranya pcmanfaatan ruang berwawasan lingkungan. 2. Terselenggaranya

pengaturan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan

budidaya, 3.

Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

74 •

Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber dnya alarn dan sumbcr daya buatan dengan mcmperhatikan sumber daya manusia.

•

Mcningkatkan pemanlaatan sum bcr daya alam dan sumber day a bualan untuk meningkaikan kualitas sumher daya manusia,

•

Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah scrta menanggulangl dampak negatif terhadap lingkungan.

3.4.2

Konstclasi Kola Pati Fungsi dan pcranan Kora Pali dalam sxata regional dapat diketahui dari

analisis regional. baik dalam lingkup Provinsi maupun lingkup wilayah Kabupaten Pali. Kegunaan analisis skala regional ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan yang dapat dilayani olch Kola Pali untuk pelayanan skala regional, dan sejauh mana pengaruh Kola Pati terhadap daerah belakangnya. Kota Pati dalam wilayah Kabupaten Pati bcrpcran sebagai Ibukota Kabupaten. Peranan ini rncngandung makna yang sangat penting, yaitu : Kola Pati menjadi pusat

pemerintahan wilayah Kabupaten Pati, artinya Kota Pati mcnjadi pusal pelayanan masyarakat bagi keperuingan-keperuingan yang berskala kabuparen. Sebagai kola yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, maka kebijakan pengembangan kota Pati harus mencerminkan fungsinya. Scbagaimana layaknya kota-kota di Indonesia pada urnumnya, bahwa kotakota pusat pemerintahan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pcranan

ekonomi Kora Pati dalam lingkup regional adalah di tetapkannya Kora Pali sebagai kawasan pertumbuhan cepar Juwana-Pati. Kawasan pertumbuhan cepat Juwana-Pati berfungsi scbagai koridor perkotaan di pantai urara bagian timur yang bcrtumpu padu

75 sektor industri, perikanan, dan pcrtanian. Dalam RTRWP Jawa Tengah, Kuta Pali juga tcrmasuk dalam kawasan kerjasama stratcgis Waoarakuti (Juwana-JeparaKudus-Pati) dengan kota-koia utama pada kawasan ini adalah Kora Kudus, Pati dan Jcpara. Umuk mendukung kegiatan ekonomi berupa arus barang dan jasa maka kapasitas dan jcnis sarana dan prasarana yang ada saat ini hendaknya terus ditambah dan dipcrbaiki sistem pelayanannya, Kota Pali tennasuk kota dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi wilayah sekitarnya.

3.4.3

Kedudukan Kota Pali

Kedudukan Kota Pati tcrletak pada posisi yang cukup strategis cialam pengembangan pcrwilayahan Kahupaten Pati maupun Provinsi Jawa Tcngah. Posisi stratcgis ini antara lain meliputi: •

Kola Pali terletak
•

Secara geografis terletak berdekatan dengan ibukota Provins! Jawa Tengah, Kota Semarang. Kota ini merupakan pusat kegiaian perekonomian, pemcrimahan, sosial dan budaya bagi wilayah-wilayah di Jawa Tengah. Tcrutama bagi scbagian penduduk di dacrah pantura Jawa Tengah bagian timur, tcntu akan mclalui jalur pada Kola Pati jika menuju ke Kota Semarang. Oleh karcna itu banyak terdapat pelunng terutama di bidang pcrdagangan.jasa, pariwisata, atau kegiatan lain.

•

Jalur regional Semarang - Surabaya menunjang peranan Kota Pati sebagai sub transit regional.

76 3.4.4

J'cngaruh Kcbijakan Sektoral dan Regional

Kawasan pembangunannya

perkotaan

Pali

sebagai

bagian

dari

wilayah

nasional,

sangat dipengaruhi dacrah disekitamya. Hubungan dan keterkaitan

pembangunan antar wilayah rerscbut diatur dalam kcbijukan nasional hingga dacrah. Sehingga pcrnbangunan di Wilayah Kota Pati sangat dipcngaruhi beberapa kebijakan mulai

dari Kebijakau Pcmbangunan

Nasional sarnpai

Kcbijakan

Pembangunan

Provinsi Jawa Tengah. Kcbcradaan arahan kebijakan pcmbangunan nasional dalarn pcngcmbangan wilayal1 u1111 dacruh ditegaskan dengan skcnarlo ruang nasirmal yang diarahkan pada

skenario pemcrataan pcmbangunan antar wilayah mclalui upaya penyebaran keglatan ekonomi, soslat budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan. Dalam pelaksanaan pemerataan

pcmhanguuan

ini perlu diupayakan

pcnyeharan

kegiaran

ekonomi

diselumh nasional scsuai dengan potensi dari masing-masing wilayah. Setiap daerah

dalam wilayah nasional memiliki potensi tertcntu yang harus m11111pu dikembaugkun oleh dacrah itu scndiri

mcngembangkau

sehingga

potensi

terscbut dapat mcnjadi

modal dalam

wilayah. I lal ini harus didorong dengan peningkarau iuvestasi.

lnvestasi pembangunan dacrah ini harus diarahkau pada kawusan-kuwusan tcrtentu yang mcmiliki

potensi besar namun secara unu1111 masih dianggap kawasan yang

rel a ti f tertinggal. Sclain itu juga pcngcmbangan prasarana wilayah khususnya jalan darat yong mcnghubungkan kota-kota di Pulau Jawa terutama Sc111tlr(111g - Surabaya juga akan mcmpengaruhi pcrkcmbangan Kota l'ati karena jalur srrategis tersebut itu mclintasi dan mclalui wilayah Kola Pali. Keberadaan jalur ini menjadi salah satu urat nadi pcrgcrakan barang, jasa dan manusia di pulau Jawa sehingga arus pergerakan

77 yang melalui Kora Pati ini menjadi potensi pengembangan kawasan kola khususnya untuk

perhubungan,

perdagangan

dan jasa sorta pariwisata

dapat dioptimalkan

dengan dukungan potensi jalur srratcgis tcrscbut.

Pada hakckatnya, arah pcmbangunan Kora l)ati merupakan bagian yang tidak terpisankan dari pembangunan nasionnl dan regional. schingga pelaksanaannya harus

nasional.

merupakan

pencrapan

sorta pclcngkap

dari

pelaksanaan

pembangunan

Untuk itu pcmbangunan Kota Pati diarahkan pada pembangunan prasarana

perhubungan, pengembangan ekonomi lokal dan perneraraan aktifitas atau kegiatan ke arah pinggiran kota. Scmcntara itu masalah pcmbangunan yang ditemui di Kota Puti meliputi struktur kcgiatan kota, pcrkcrnbangan kawasan tcrbangun. pcrcampuran pcrgcrakan

lokul-rcgional,

pcrparkirun, ruung publik, konversi lahan.

dun perkembangan

kegiatan industri.

3.4.5

Konscp Pcngcmbaugan Tata Ruang Kora J>ati Pola jaringan jalan kota Pali berbentuk radial konsentrik (pola jalan

melingknr dengnn heherapa jAri-jari yang berremu di kawasan pusar kora). Jalan radial saat ini dimanfaatkan scbagai jalur regional scdangkan jari-jarinya scbagian berfungsi sebagai jalan dalam kota dun sebagian berfungsi sebagai penghubung amara Kola Pali dengan daerah disekitarnya. Berdasarkan bentuk kawasan terbangun, bentuk Kotu Pali mengarah pada hentuk fragmented cities, artinya: • Areal perkotaan rumbuh terpisah (encfal'es) dengan kota induknya akibat lahan pertanian.

78 •

Kenampakan kawasan baru di kelilingi areal penanian, namun tcrhubung cengan koia indukuya.

Pcrkcmbangan kota dengan bentuk diatas yang perlu diperhatikan adalah polu interkoneksi antar kawasan perkotaan yang tcrscbar. Antar kawasan harus

dihubungkan jaringan jalan yang mampu berfungsi sebagai penghubung aniar kegiatan ckcnumi yang ada iii masiog-masing kawasan. Scmcntara itu pcmbuatan jalan intcrkoncksi antar kawasan perkotaan yang iersebar dapat menyebabkan tumbuhnya kawasan tcrbangun disepanjang koridor jalan. Tumhuhnya koridor kawasan terbangun ini harus diccrmati dcngan hati-hati supaya perkembangannya tidak mcnycbahkan pembebanan )an{! rerlalu besar ruas-ruas jalan

lnterkoneksi.

Dari uraian diatas rnaka selanjumya konscp penataan ruang Kola Pali adalah:

3.4.5.1

Konscp Pcngemhnngnn Kotn Melihat

potcnsi

kondisi

eksisting

dan

pentingnya

keterkaitan

pengembangan wilayah kota Pati dengan dacrah sckiiarnya, maka untuk mencapai

tujuan pcnataan ruang Kola Pali, konsep pengembangan kotanya sebagai berikut: a. Mengarahkan wilayah kola Pali menjadi wilayah pengembangan kegiamn pemerintahan, perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kcgiatan pertanian, dan

pendidikan. b. Mengernbangkan pusat pelayanan perkotaan yang mampu mendorong kegiaian dalarn rangka otonom i daerah dan pcran dalam mcndukung kcterkairan dcsa-

kota.

79 c.

Mengurangi konflik

ruang

antar

kegiatan

fungsional

dengan

selalu

memperhatikan kelcstarian sumbcr days.

d. Mcngcmbangkan pusat pelayanan strategis terutarna kawasan sekunder untuk penguatan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota (RWK). Konsep diatas dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung upaya peuyebaran, perkembangan dan pcrtumbuhan

sebaran lokasi strategis dan

llngkungan terbangun di Kota Pati tanpa meninggalkan karakteristik Kota Pati.

3.4.5.2

Konscp Struktur Tata Ruaog Kofa Konsep struktur rua:1g kota dengan memanfaatkan jalur artcri primer

sebagai jalur utama. Jalan arteri primer sebagai jalur yang menghubungkan Kota Semarang-Surabaya. Untuk mengcmbangkan kc wilayah-wilayah Kora Pali yang

bclum bcrkcmbang maka perlu pengembangan jaringan jalan yang menjangkau wilayah tcrscbut. Bcnruk jaringan yang dikembangkan berbentuk radial konsentrik dengan tujuan ada penyebaran kegiatan yang lebih merata kearah pinggiran kota, Untuk mcmbcrikan jalur altcrnatif regional dan mcngurangi kcscmrawutan pcrgcrakan di pusat kota maka dibuat jalur lingkar, Jalan kolektorprimer sebagai penghubung Kofa Pati dengan kora-koia disekitarnya antara Iain jalan menuju Jepara, Tayu. dan rurwodadi.

3.4.5.3 Konsep Pola Pemanfaatan Lahao Secara umum pola pemanfaatan lahan di Kola Pati bersifat mcngelompck

80 pada wilayah dengan karakterisuk yang sama (kawasan campuran tetapi ada fungsi yang dominan). Adapun pola pemanfaatan lahan yang akan diterapkan adalah pola

intensifikasi

lahan yaitu mengiatensifkan

pemanfaatan

lahan

yang dapat

dikembangkan untuk kawasan terbangun, dengan tctap mcnjaga kelestarian lahanlahan yang difungsikan sebagai kawasan .indung dan kawasan penanian bcririgasi reknis .

.l.4.6 3.4.6.1

Strategi Pengembaogao Tata Roang Kota Pati Kawa
pemulihan,

pemeliharaan dan pengkayaan.

Pemulihan adalah upaya untuk

memulihkan lahan-lahan lindung yang rusak atau dlkcmbatikan fungsi lindungnya. Cakupan kawasan lindung untuk fungsi pcrlindungan di wilayah bawahanuya, perlindungan setempat, pcrlindungan rawan bcncana harus jelas dalam alokasi dan fungsinya. Kawasan lindung yang terbentuk di wilayah kola

merupakan saru

kesaruan alam yang sudah rerbentuk dengan sendirinya sehingga tidak mengenal baias-batas adrninistrasi dan mengikuti alur kawasan lindung. Kawasan Lindung berfungsi utama melindungi kelesiarian sumbcr daya alam. Di kawasan ini tidak diperkenankan

adanya kegiatan yang dapat mengurangi atau merusak fungsi

lindungnya,

Secara ruang kawasan lindung meliputi kawasan air. tanah dan udara sebagai satu kcsatuan yang saling terkait dan mcngisi

lingkungan/alarn.

dalam proses pelestarian

Untuk pengcmbangan kawasan lindung

kererkaitan lingkungan air, tanab dan odara

harus memperhatikan

81

K11wusun. Budidnyu

3.4.6.2

Bcrdasarkan pada rencana pengem bangan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten,

Kota Pati ditctapkan

perneriruahan

kabupaten.

scbagai pusat kegiaran wilayah

Kawasan

dikcmbangkan sccara irucnsif'untuk

Budidaya

mcrupakan

dan pusar

kawasan

yang

kcgiatan budidaya (pengembangan sumber daya

alam). Secara umum pengcmbangan rcrscbut beroricntasi pada optimalisasi sumber daya dan

tetap

mempertahankan

kclcstarian

lingkungan

guna

mewujudkan

pembnngunau yang bcrkclanjutan.

Secara regional dan lokal harus mempunyai sincrgi dan scimbaug, balk secara pcngcmbangan

knwasan yuitu dengan

pcnentuan

pusat-pusat

pclayannn

kawasan. Pcngcmbangan ini harus mcmpcrhntikan pctensi-potensl yang cda sebagai asct dan sumber pc11ge111b:111gm1 pcngcmbangan

wiluyah-wiluyah

baru. Sehingga diharapkan

wilayah tidak lrnnya mempcrhatikan kctcrkaitan aniar 1~il;lyah/dnerah

tctapl juga mernperhatikan harmonisasi antar wilayah pcrkotaan dan perdesaan. Konscp

tcrscbut secara umurn dapat digarnbarkan

sebagai upaya

menyeimbangkan anrara pcngembangan ruang kawasan dengan kegiatan-kegiatan lokal

dan pengembangan wilayah yang bcrsifat pcrkotaan dan perdesaan sebagai

optimalisasi

pcnggalian sumberdaya serta optimalisasi

unsur pengcndalian

pemanfaatan, di samping

don pcngawasan yang didukung olch sistcm pcrcncanaan

yang

tcrpadu.

:l.4.
Struktur Tata lluang

Stratcgi pcngcmbangan struktur ruang diupayakan dapat dilakukan untuk dapat mendukuug pola keterkaitan autar ruang berupa kegiaian dau pusat-pusat

82 kegiatan

yang akan dikernbangkan. Tcrdapat

beberapa

foktor yang pcrlu

d iperhatikan: •

Struktur ruang yang terbentuk

•

Ketersediaan dan rcncana jaringan prasarana

•

Kegiaran porcnsial seriap kawasan

Sclanjumya strategi pcngcmbangan struktur tala ruang wilayah kola Paci sccara

lcbih

spcsirlk

d imaksudkan

untu k mcngarah kan

s istem

rusnt-pusal

pcrmukiman scsuai dengan hirarki dan fungsinya dalarn kontcks pengcmbnngan

wilayah kotn yang tcrintcgrasi dengan memacu pcngcmbangan pusm-pusat kegiatnn kola. Strategi pengembangan struktur tala ruang wilayah korn sccara umum ndalah dengan penlngkntau aktifitas dimana pcningkatan aktifitas dapat dilihat sebage! peningkatan

sarana dan prasarana wilayah

ku(u yang tersedia untuk rnendukung

aktifitas utama ekouomi,

3.4.6.4

Rirarki P11sa1· l'cluy:umn Hirarki pusat-pusai pelayanan dimaksudkan

untuk dapar menentukan suatu

sisiem jenjang pelayanan yang dikaitkan dcngan pusnt pelayanan dengan daerah pelayanan.

Strategi pengembangan

pusat pelayanan

diarahkan

untuk

Ieoih

memantapkau dan mcmpcrjclas hirarki berdasarkan kondisi nyata kawasan-kawasan

dan tetap memperhatikan tata jcnjang pelayanan yang lehih linggi tingkatannya dengan tujuan memeratakan pusat-pusat pclayanan yang efekti r dun e fisien. Hirarki pusat-pusat pelayanan di Kota PMi diharapkan dapat rnewujudkan pengcmbangan wilayah secara merata. Peningkatan peran pusat pclayanan yang

g3 dikembangkan, dapai dilakukan dengan mclalui penyediaan sarnna dan prasarana kota yang diburuhkan

sesuai dengan peran fungsi kotanya, disamping juga

rnemberikan sarana-prasarana khusus scbagai penarik aktllil;ts.

3.4.6.S

Sistem Sarana dan l'rasarana Stratcgi pcngembangan sistcm sarana dan prasarana diarahkan untuk

dapat rnewuiudkan pcmcratann penumbuhan di seluruh wilayah kota sesuai dengan

potcnsi dan kendalanya sorta perncnuhan pelaynnan keburuhan yang efcktif dim cflsien,

Pcmcrataan

pcrturnbuhan ini dapat dicapai

dcngan peningkaran sisicm

jaringnn transportasi yang dapat mcnghubungkan antara wilaynh yang relatif maju dcngan kawasan yang akan dlkembnngkan. Sistcm jaringan lain yang juga perlu ditingkatkan yaitu untuk mendukung sistcm informa~i dan alur energi yang scimbang guna mendukung kawasan-kawasan poteusial untuk pengembungan

sektor-scktor unggulan dan straregls yang muugkin

dapat dikembangkan,

3.4.'7

Pcmhagian llaginn Wilayab Kuhl (BWK)

Dengan rnempertimbangkan kondisi wilayah Kota Pati, daya tarik mcnarik antar kawasan dan pertimbangan perkembangan Kota Paii untuk waktu yang akan datang, maka wilayah Kora Pati dibagl rnenjadi 4 Bagian Wilayah Kola (13WK). Adapun fungsi dan kelurahan/dcsa yang masuk kcdularn masing-masing lJ WK adalah: I.

BWK Pusat Kofa: wilayahnya mcliputi Kclurahan Pali Wetan, Kelurahan

Pati Kidul, Dcsa Plangitan. Desa Puri, Desa Winong,

Desa Ngarus, Kclurahan Pati

84 Lor, Kelurahan Parenggan, dan Kelurahan Kalidoro. Fungsi utama yang mcndukung/yang dikembangkan di BWK Pusat Kora meliputi:

•

Kantor pelayanan pemerintahan skala kabupaten

•

Pcrdagangan dan jasa skala pelayanan regional.

•

Pcndidikan skala pelayanau regional

•

Pcrmukirnan Perkoraan

2.

BWK l: wilayahnya

mclipuri

Desa Sidokerto,

Desa Sukoharjo,

Desa

Muktiharjo dan sebagian Desa Badegan.

Fungsi utama yang mendukung/yangdikembangkan di 13\\'K I meliputi: •

Fasilitas olah raga dan rekreasi skala kabupaten

•

Fasilltas sosiat can ekonomi skala pelayanan BWK

•

Pengembangan perm ukiman perkotaan

•

Pertanian perkotaan

3.

BWK 11: wilayahnya meliputi Dcsa Gajahmati, Desa Mustokoharjo, Dcsa

Semampir, Desa Sidohar]o. Dcsa Sarirejo, Desa Geritan, Desa Dcngkck, Dcsa Sugiharjo, Desa Widoro Kandang, dan Dcsa Kutoharjo. Fnngsi urama yang mendukung/yang dikembangkan di RWK 11 rneliputi: •

f'asilitas kesehatan skala regional

•

Kawasan rniliter.

•

Industri

•

Pasititas sosial dan ckonomi skala pelayanan B WK

85 Pcngembangan perrnukiman pcrkotaan Pertanian perkotaan

4.

BWK JU: wilayahnya meliputi Desa Panjunan, Desa Blaru, Desa Sukokulon,

Desa Jimbaran,

Desa Ngawen,

Dcsa Margorejo, Dcsa

Pcnambuhan,

Desa

Langenharjo, dnn Desa Dadirejo. Fungsi utama yang mcndukung/yang dikernbengknn

di BWK Ill

meliputi:

•

Fasi litas Transportasi

•

lndustri,

•

Fasilitas sosial dan ckonorni skalu pelayanan BWK

•

Pcngembangan permukiman pcrkotaan

•

Pcrtanian perkotaan

J,5

Proses Peuyusuuau Reucana lhnum Tatu Ruang Kola Pali

ska la pelayanan regional

Tahnp I: Persiupan I.

l'emerintah

Daerah Kabupaten flati melalui DAPPEDA mengurnumkan kepada

mnsyarukat akan diadakannya rencana pcnyusunan Rencana Umum Tata

Kuang Kora Pali mclelui papan pengumuman, Jewat forum pertemuan, lewat surat sclebaran

pengumurnan ke dcsa/kclurahan

yang masuk dalam wilayah

percncanaan, dan surat pemheritahuan kcpnda Camat Pali dan Dinas/lnstansi se-Kabupatcn Pati, 2.

BAPPEDA membenruk Tim Teknis Peuyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Kola Pati, yang rnelibatkan

Dinas/lnsransi

terkair dan bekcrjasama dengan

86 konsultan pcrencana. Tahap II: Pcnyusunan Rencana J.

Pckcrjaan penyusunan Laporan l'endahuluan oleh konsultan pcrcncana. Kcgiatau lni rncliputi observasi lapangan, penentuan mcmdclogi. penyusunan rencana kcrja, dan survci awal untuk pemahaman kondisi wilayah,

4.

Pembahasan Laporan Pcndahuluan dan dinas tcknis tingkat provinsi.

Pendahuluan

oleh konxultan

olch Tim Teknis bersama pihnk konsulran Selanjutnya diadakan

sctclah mendapatkau

revisi lerhadap Laporan

mnsukan/saran

dari Tim

Tcknis,

5.

Kcgiatan survci data melului survci data instansional dan survei lapangan oleh konsultan.

Survei data instansional, berupu pcngumpulau dun atau pcrckaman data dari insunsl-Instanst.

Hasilnya adalah uralnn fakta dan informasi ba1k

dalarn bentuk dam angka atau peta mengeuai keadaan regional dan kota kescluruhan.

Survei lapangan, diperoleh

untuk menguji kcbcnaran lakta

dari survci instansional

lapangan yang sebenarnya,

informasi yar.g

dan untuk mengetahui

keadaan

Hasilnya adalah berupa peta-pcta. Untuk

lingkup regional. data yang perlu dipctakan adalah lctak instalasi vital, pusat-pusat pcrmukiman dan potensi lainnya yang dapat menrpcngarubi pcrtumbuhan dau perkembangan kola. Unluk lingkup lokal, data yang pcrlu dipctakan antara lain penggunaan/pemanfaatan

tauah, kondisi

bangunan/lingkungan, kondisi jalau dan sanitasi, 6.

Penjaringan Aspirasi Masyarakat I Merupakan suatu kcgiatan dengan melibatkau banyak pihak (rnasyarakat,

87 swasta, dan instansi), untuk mcndapatkan masukan/saran/osul.

Dari pihak

rnasyarakat diwakili oleh kepala desa/kelurahan dan wakil masyarakat dari clap desa/kelurahan di wilayah percncanaan. Tujuannya adalah untuk mencnrukan arah pengembangan wilayah dan idcnriflkasi

berbagai potensi dan masalah

pombangunan. Dalam hal ini penyampaian masukan publik dapat secara lisan, maupun tertulis padn saat forum perternuan.

Pemberian masukan bcrupa data

atau inlormasi yang dapat dipcrranggungjnwabkan,

dlsampaikan kepadn 11upnti

mclalui BAl'l'EDA.

Dalarn penentuan arah pengembangan, aspck

ckonomi,

Iingkungan.

serin

sosinl,

budayn.

dipcrluknn peninjauan

daya

dukung

dan

daya

terhadap tampung

l\mgsi pcrtnhanan kcamanan,

Dalam melakukan ldenti Iikasi potcn~i dun masalah pembangunan, ada

bcbcrapa hal yang perlu dlpcrtlmbangkan

yaitu: perkernbangan sosial

kepcndudukan, prospek pertumbuhan ckonorni, daya dukung lisik dan llngkungan. daya dukung prasarsna dan fasiliras perkotaun. 7.

Pekerjaan pcnyusunan

Kompilasi

dan Analisa

l)ata (Laporan Amara) oleh

Laporun Kompilasi

dan Analisa

l)ara (Lnporan Antara) ini

konsulian.

Pcnyusuuan

dilakukan oleh konsultan setclah mclaksanakan survei sekunder dun primer sorta sctclah mcmpcrolch masukan/suran/usulan/data/informasi dari masyarakat pada saat Pcnjaringan Aspirasi Masyarakat I. 8.

Pembahasan Laporan Kcmpilasi dan Analisa Datil (Laporan Antara] olch Tim Tcknis bcrsarna pihak konsultan dan dinas teknis tingkat provinsi. Selanjutnya diadakan revisi ierhadap Laporan Kompilasi dan Analisa Data (Laporan Antara) oleh konsultan setelah mendapatkan masukan/saran dari Tim Teknis.

88 ').

Penjaringan Aspirasi Masyarakat 11 Merupakan suatu kegiatan dengau melibatkan banyak pihak (masyarakat, swasta, dan instansi), unruk mendapatkan rnasukan/saran'usuI. Dari pihak masyarakat diwakili oleh kepala desa/keluraban dan wakil masyarakai dari tiap desa'kclurahan di wilayah percncanaan. Tujuannya adalah unruk menentukan arah pengernbangan wilayah dan iclcntifikasi berbagai potensi dan masalah pemhangunan. Dalam hal ini penyampaian masukan publik dapat secara lisan maupun tertulis pada saat forum pertemuao. Pcmberian masukan berupa data atau infcrmasi yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada Bupati mclalui BAPPEDA.

lO.

Pekerjaan penyusunan Drafl Rencana oleh konsultan. Dalam pcrumusan rencana tata ruang. mencakup kegiatan: perumusan rujuan

pembangunan kawasan perkotaan, perkiraan kebutuhan pcngemhangan dan pernmusan

rcncana

tata

ruang.

Pcrumusan

pcngejawantahan dari tujuan pengembangan

rencana

merupakan

serta perkiraan kebumhan

pcngcmbangan. Dengan demikian rcocana umum ini akan merupakan pcdoman bagi

hasil

pencapaian t1tiuan

pengembangan yang

tclah

bcrhasil

difonnulasikan. Rcncana umum ini merupakan acuan pcngembangan kawasan perkotaan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedornan bagi perencanaan tata ruang kota, khusssnya bagi pcrumusan visi pengembangan kola.

Pokok-pokok pekerjaan pcnyusunan Draft Rencana ini anrara lain: Menyusun rancangan Draft Reocana unruk disajikan dan dibahas dalam forum seminar, dengan maksud memperoleh masukan umuk perbaikan dan mendengar serta memperhatikan aspirasi rnasyarakat.

89 Mcrumuskan kebijakan dasar rcncana kota. Merumuskan kebijakan operasional dalarn beruuk rencana-rencana fisik kota, antara lain rencana penggunaan

tanah,

rencana indikasi

unit

pelayanan kora, rencana fasilitas pclayanan dan prasarana, rencana pentahapan dan pengelolaan pembangunan.

Pekerjaan pcnyusunan Draft Rencana oleh konsultan

dilaksanakan dcngan

memperhatikan masukan/saran/usul/data/informasi dari masyarakat pada saat Penjaringan Aspirasi Masyarakat II. 11.

Pembahasan Laporan Draft Rcncana olch Tim Teknis bersama pihak konsultan dan dinas tcknis tingkat provinsi. Sclanjurnya diadakan revisi tcrhadap Laporan Draft Rcncana oleh konsultan setclah rnendapatkan masukan/saran dari Tim Tcknis.

12.

Seminar/semiloka Rancangan Rencana

Merupakan

suaru kcgiatan dengan melibatkan banyak pihak (masyarakat,

Dinas/Instansi,

LSM, swasta dan Dinas

teknis tingkat Provinsi),

untuk

mcndapatkan masukan/saran/usul, Dari pihak masyarakat diwakili olch kcpala desa/kelurahan dan wakil masyarakar dari tiap dcsa/kcluraban di wilayah pcrcncanaan, Tujuannya adalah untuk pemberian masukan dalam merumuskan

pcrcncanaan tata ruang dan pcmbcrlan informasi, saran, pertirnbangan, utau peudapar dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaaran ruang. l 3.

Pengumumau/Sosialisasi Rancungan Rencana kepada masyarakat lewat forum pcrtcmuan dan papan pengumuman,

Terhadap rancangan rencana, masyarakar dapat berpartisipasi berbentuk pcng~juau kebcratan. Pengajuan keberatan hams discrtai dengan alasan

yang jelas dan data a1a11 informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

90 serta dilaksanakan sesuai peraturan. Pengajuan dapat diajukan secara tertulis maupun Iisan disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA. Kompilasi saran. pcrtimbangan, pendapar. ranggapan, keberatan atau

masukan dari masyarakat terhadap Rancangan Rencana baik secara lisan, tulisan maupun lewat forum penemuan. 14.

Pcnycmpurnaan Rancangan Rencana oleh Tim Teknis bekcrjasama dengan Pihak Konsuhan. Dengao memperhatikan saran, pertirnbangan, pendapat,

tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakai dan hasil pembahasan dalam forum seminar/lokakarya, maka dilaksanakan perumusan pcrencanaan

tata ruang kota menjadi dokumen Rcncana llmum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati.

Tahap Ill: Penetapan Rencana Bupati mcnyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Pcrda) tentang Rencana

15.

Umum Tata Ruang Kola Pau untuk disampaikan kcpada DPRD Kabupaten Pali. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah, Dokumen RUTRK dan bcrita acara

16.

kepada DPRD Kabuparen Pati,

TABI:Lffi4 PELAKU-PELAKU YANG BERPERAJli DALA~ PROSES PENYUSUNAN

RENCAJ.'\A UMUM TATA RUANG KOTA PATI PELA KU NO

KCCIATA~•

A

P[MF.RIVTAR

\1,\$\',\RAKAT

~

-

I

KONSlilTAX

J'ah I

i'cngon1uma:a

2

Pcmb-rmkan

fl

·rU'I':"l'eL::lis

,•

.

Tah:1p II; Pcn)=rnao J\c•c.o: 3

Penyuscnan lapa-.. l'
-

-

I

-

I

~

-I

Ql

I J'flor11n 1•:·ndah11l 11u1

4

t'e111hrdut~an

5

Survc1 1n~1a1~ional dan lapangan

6

Pcnjarfr.g

7

Pcnyusunan Lap0(3t'I Koinr.ila:,i 1lnn 1\n~1I i'>:t I >:11a ( l.aporan A1nrua)

8

P1.!1nl:;1hi1s;n1 t.apurn1 KonlJliln.~i dan

v'

.

v

\

.J

\

v

.

,1

v

·/

/\11al Isa l)J11i1 (I upuran :\ntara1

()

,.

'

Pc.u1.u111g1.u1 ,\,.pictL'>I Mus~·~1n1k;1t II

'

I0

P1."'1}'11..;1man l>t.ifi R~11ca11:i

11

1•~n1hrlha1\1i11 I .:t('WJ:a1: I ~alt kcncana

l'J.

~c1n1n:uil.okuk;iryn

.;

\'

,)

~

~

Kencana 13

Soi:i11li~n:;i l(t1oco11.gru1 lt1:1u;u.no

,•

14

)CR)·c111:>urnuan

./

'

,;

.

.,

l'cruturnn

Y

.

.

l'cnye1n11aian Hancunean P1•r1ln dnn

\1

.

ranc•1ng.11n •l!ncnnn

lllC:SlJ:idi Ri:ll'iUrnl

1 tthup 111· !,cnc1npa11 l<1.;11ci11111 11

l<:.1nc.wigon

1>cuyit11Jai1 l>A~l'O.h

Ib

Rcncf1Jlt1

3.6

Permasalahan

Partisipasi

Masyurakut

dalam

Proses

Penyusunan

Rencana l!mum Tatu Kuang Kota l'uli •

Pcngumuman

pcnyusunan

Rcncana

Umum

Tata Ruang

Korn f>ati kepada

masyarakat luas, belum dilaksanakan melalui media cetak yang rcrbit dan atau

beredar pada wilayah pcrcncanaan dan juga belurn dilaksanakan melalui media elcktronik y<1ng borada dan atau siaran mencakup wilayah melainkan

baru

sebatas

padu

forum-forum

pcrencanaan,

pertcmuan dan

selcbaran

pengumuman kepada dcsa/kclurahan di wiiayah perencanaan. serta lewat surar pcrnberitahuan kepada carnal dan dinas/instansi se Kabupaten Pali. Akibainya pengurnuman

ini tidak bisa mcnjangkau

seluruh masyarakat di wilayah

perencanaan. Dcrnikian pula pada pengumuman/sosialisasi Rancangan Rencana

92

Umum Iara Ruang Kuta Pati. •

Olch karena metude partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rcncana Umum Tata Ruang Kora Pati ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Pati,

dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga. dan biaya maka masyarakat yang ikut bcrpartisipasi

dalam penyusunan terbatas pada kepala desa/kclurahan dan

perwakilan masyarakm tiap de<;a/kclurahan dalam wilayah perencanaan saja.

•

Rancnngan Pcraruran Daerah rentang Rcncana Lmum Tata Ruang Kota !'mi 2005-2014

sampai dengan sekarang belum juga dibahas dan dhctapkan olch

DPRD Kabupatcn Pali sebaga] Peraturan Daeran.

•

l\.fo~yornkm belum mcmiliki suaiu lernbcga atau forum rcsmi yang indcpcndcn dun berbadan hukum, da!am melakukan pcmaniauan dan evaluasi proses penyusunan, pemanfaatan dan pengendallan pernanfaatan Rencana IJmum Tnt:i

Ruang Korn Pmi

t

.f -

t

•

'

.i, •

'

•

•• I

"""'· ...

I

I' I

•

I

••

'

•

••

..

-

94

;: ~

.."' " -'

+-

~%

i•

. E

~

~

• ~

~

"l 0

!i a

j

d

z

0

..... _

- ~• -···r--

I'

~

--

1111

11 Jf1

iJaifill~~-~~~~~~~-~~h~.li~hH--

Li"F-ff:'I]

1t k

• . .~ ~

--•

I

__ . ~~' ;• ,,

!

I

•

•

i

;'

•

-t-~ I

. I ~~

.·~-. _.. ...:.p---

I

-+----

, ,.

..

'-~· ' •

~

•

i

. ..

II !

'

~

I

t·

~

BAB IV ANAL[SIS PARTlSIPASIMASYARAKAT DALAM PF.NYUSUNAN RENCANA UMmf TATA RUA NG KOTA PATI

Pada bah ini diuraikan analisis tentang kebijakan penyusunan rencana umum tata ruang Kora Pati, bcntuk dan 1ingka1 panisipasi rnasyarakat dalarn pcnyusunan

rcncana

umum tata ruang Kola

Pali, scna

taktor-Iaktor

yang

rnempcngaruhi bentuk dan 1ingka1 panisipa~i masyarakat dalarn pcnyusunan rencana umum rata ruang Kota l'a1i.

4.1

Annlisis Kebijakan Peayusunau Rencaua Umum Tata Ruang Kola Patl Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kebiiakan partisipasi

masyarakut yang relah dilaksanakan oleh Pemcrirnah Daerah Kabupaten Pali. dalam rangka proses penyusunan rencana umum tata ruang Kora Pati. Dalam kajian ini indikator yang digunakan

adatah dengan mcmbandingkan

proses pcnyusunan

rencana tata ruang antara pcraturan perundangan dan dalam praktek yang tclah dilaksanakan oleh pemcrintah daerah. Dengan cara membandingkan proses tcrscbut, harapannya akan dapat diketahui apakah kebijakan yang relah dilaksanakan oleh pcmerintah daerah sudah scsuai peraturan perundangan atau belum.

Pcraturan perundangan yang akan dijadikan acuan dalam hal lni adalah Peraturan Menteri Dalam :-:cgeri Nomor? Tahun 1998 tcmang Tata Cara Peran Sena Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Rceng di Daerah sebagai pcnjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor24 Tahun 1992 dan Pcraturan Pcmerinrah

95

96 Nomor 69 Tahun 1996. Pcrbandingan dimaksud sebagaimana tabel IV. I berikut ini.

TAllEL IV.l

PERBANDlNGAN PROSES PARTfSlPASI MASYARAKAT DALAM PRNYUSUNAN RUTRK PATI ANTARA p1::RM•:NDAGRI DANDALAM Pl~AKTEK No.

KNri•tan Pf'nVIHttn•• Pcrmc•d...O 9/J9'98 I Dalam Pnktdl

Tahap l'erswpan

I I

Ketennpn .Ptrbedua

I

Pengnmuman rcncana penyusumn Pcngumoman rencana 1>rn) usunan , Pengunuurun Rcncunu Tata Ftuau:; k.cr1da Rcncana l"ala Ruang kepada 1idak dilakukan masyarakat. mclului: masyarakai. melal ui: melalui media Mcdi:.i cctak yang 1~rhi1 dun atau Sur(ll pernberitahuan can cetak {surar bcredar pada wilnyah sctcmpai. pengumuman ~tpaJa kabar. majulah) ctcsa/k~Jurahan • tvcdia clektronik yang berada dan di wilayah maupun media atau siaran meneakup wilayah percneanaan. elcktronik yang. bersung.k.ulan. [V. • Sw·o1 pemberitaauan kepada (radio, • Forum pertcmuan s;11npili tingkal Camat Pati Jan l)inos/lnstansi in.cmer).
•

I

11 I

•

T3h;i masyarakat d;mtxtt

dan Ideruiflkasi Potcnsi dan Masalah Pcmbanaunan Pcnjaring,:in Aspirasi ~·tasyaraka1 I :;. Pemberiau meruoakao tOn1m pertemuan unluk mssukun dari mcndapatkan mnsukan n1asyaraku.t n1a.sy~1rak:i1 dalam pcncniuan arah hnnyn berbenruk pemberian m(1s11k!1n dalam pcngembangan dan dilakukan puda pencntuan arah pcngcmbar'gsn pen gidcntif kasin potensi dan I hari SD.al wilayah yang ~•k:in dicapai. maxnluh rcmhangunan. (~1j~u.li nya Pengidcmi likasi.:111 JX>lcn~i dan Masyarukat yang dilib;nkan datam lbrurn ITIH.Salah pe1nb:in,gunan icrmesuk kt·~huan iui rncnyampaikan pencmuan snja. banu.an umuk mempcrjclas hak atas masukan lewat forum pcnemuan Jan tidnk ada n.1:-ing. tcrscbut SC<:
rnasukan

tertu lis

[nngka wakru pernberian masukan

disampaikun kcpada 13upali rnclalui dari rnasyarakat yang, ikut tcrlitxu l!apptdd dan ll'111h:J!);1Jl
pcrtcmuan.

> ParliSiJXtS:

ma-;.yn.raka1 1c:1jodi ~.aa:u~t i11i:;huif dari Pc.·n1ctintah ~·:•n,g

(m:~sy:u~d~~tl yang dilil~tl..~11

karena

I

I

I

1nc.n
97 Lanjulan

Pe&ja.ciJ:gon Aspirasi \.t•syon>kat TI >?anbcrian merupakan forim penemuan unU!k masckan dari mendapalkan masukan masyarakat masyarakat c:b!!lnl pcnrn:uan arah hanya p:ogcmbanga11 dan dilakukan pada p:ngiden1ifikasin potcnsi d:m r hari saat masalab pembangunan, terjadinya J.fasi'>nkot yong dilibfilk•n dalam

kegiatt.n

ini

forum

pertemuaa saia,

menysmpaikan masutaa lewa forum pertemuan

daa tidak ada

u:rsebut

masukan

St"C3J"'J

lisan

maepun

dari

tertulis.

masyaraka;

Forum penemuan ini dilaksanakan selam I hari {I kali), jadi jangka \\'::d:tu pernberian mesukan

dnuar

masyaraka yang ikvt lcrlibat juga bertangsung pada sstu hari itu juga.

saat

forum

pcnemuan.

,. Panisipast masyarakat yang karcna

tcrjadi icisi;,1:r

dari

Pcmcrintah (masyarakat

yang dilibatkan karcna mendapar undangao), [ll

Tahan Perumuson PCfC'.lCall33:'1 Dalam perun1ul>an percncanean ta.ta roang, partisipasi masy-..rakat <.b!"ll

berbentuk pcmber:an masuJ:an dalam

merumuskan pereacanaan tata man&

'~

Seminarlscmiloh

merupakan

fun.ID ;>crt<m"'1ll dolam rangka J>'11111llL'311 pereocanaan Ulla ruang dan pccyusunan strete3i peleksaraaa pcm•n
r Pembcrian masukan dari masyarakat haaya

dsn pembcriaa inforrr.asi, saran, penimbangan. atau pcndap:u daltm pcnyusunan strategi pelatS2I1Zan pemanfaamn ruing. masuken lewa: rorurn penemuon I'embenan masukan diJ~.akan l"""'bJI =ru lisan maupun

dilakakan pada J hari ·sa2.t te~adinya

dalam lokakarya dan atau sa:asehan yang melibatkan para pokar can toko!"J masyarakat yang dibantu TKPRD dan lo=nsi terkait Iaim}•·

dan ucak ada masukaa dari

tertulis,

Focum penemcan ini dilaks:.ntkw sel:ma I hari {I kali], jadi jurgku waktu pcmberian masikan IT"'5}1lr.lka: ~11ng ikut terlibat juga hertan~"1tng pad:.\satu hari itu juga,

forum

penemuan seje, masysrakat diluar saai forum

pertemuan. ~ Pertisipas: masyarakat yang terjadi kareua inisiatif

dari Pcmcrimah (masyarakar )ans di.ibatkao karcna mendapat

undangan).

98 Pengumuman rancangan reneana btl

ruang. Dengao memperha1i:can masukan pada saat semiaar. "nik yang !:crad:l drui aiau siaian mcncakup "vil1~h yang bc!r$:.mgkt.ta:l. • Forum pertermen

Partisipasi

masyarakat

~a;xo:

berbenmk pengaj;ian kebero:an discrtai alasen yi:ng jclas clan
atau

IV

inlilr.-nasi

yang

d:i;Ja1

di~c:tanggunej:t\\'~bknn. Kebennan diajukan k<J"ld;t Ourati melalui Bappcda secara lisan maupun tenulis sd:1lnbat-lamlxlu:ya 30 baei seielah diumumkan. Tahao PcnctaoanRencana Setelah diadakan pen:;cmpu11133n rancangm rc:icnn~ Rupat: menyinpkan raacangan Pc:rJluran DaerJh tentang RllTR.K. Penyampaian mncangan rerarurar. Daerah beserta Dokumen RlJl1\.K i<epmJ-J DPRD Kabupaten untuk dibahas dan di1e1apkw ;ebagai Peraturan Daereh

Perg.umuoan raneangen rcncana J;> Pcngumuman Tai.. Rwng kepada masyarakat, udak dilakukan

metalui:

melalui media

• Swat pemberitahuan kepadll
cctak

[surat

kabar, rnajalah) perencanaan. maupun media elektronik • S11ra1 ptmberitahnn kepada [radio, tv, Cama1 Pali clan Dinasll:islal:Si !e-l
ke

forum

pcrtemuan

tingkat desa/kelurahan,

Setelah diadakan peaycmpurnaen ) Rnnc1ng~n ranC'31'.gan reneana. Oupnti Pera turan n:-ec)iaplau rsncangan Peraturao Dacrah tcntang Uaer.ib tentang RUTRK. RUTRK Pati Ptnya:npaian rn1>ra,gan Peraturen saropai dcngan Dacrah besena Dokumcn RU'ffiK sekarang kepada Di'RD Kaoupaten untuk bclurn pernah dibahas dan ditetlpkan scbagai dihnMs 1Jan p,....1ura::i Da
nasil1 mcnunggu

jadual sidang,

Dari hasil label analisis diatas, terlihat adanya beberapa perbedaan

partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana urnurn tata ruang Kota Pati antara Permendagri dengan prakreknya, yaitu pertama bahwa partisipasi masyarakat yang terjadi dikarcnakan inisiatif dari Pcmerintah bukan atas dasar inisiatif masyarakat scndiri. terbukti dari rnasyarakat y-"'1g terlibat karena mendapai undangan dari

pemerinrah. Mctode partisipasi masyarakai dalam penyusunan rencana umum cam ruang Kota Pati ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupalcn Pati, dimana pada penyusunan reocana iata ruang sebclumnya, belum pernah digunakan

99 rnetode partisipasi

masyarakat. Oleh karena baru pcrtarna kalinya, maka rnasyarakat

yang berpartisipasi

sifatnya masih atas inisiatif pcmcrintah dan juga

j um lah nya, yaitu terbatas pad a kepala dcsa/kclurahan

masih terbatas

dan wakil masyarakat

desa/kelurahan yang diundang. Partisipasi yang demikian ini menurut Dusseldorp (dalam Slamet,

19')3:1 I) digolongkan

berdasarkan derajat kesukarclaan

adalah

dikategorikan dalam partisipasl bcbas sub kategori partisipasi terbujuk. Partisipasi terbujuk yaitu bila seorang individu mulai berparusipasi setelah diyakinkan rnelalui program penyuluhan atau oleh peugaruh lain sehingga bcrpartisipasi secara sukarela di dalarn aktivitas kelompok tertentu Pcrbedaan kedua adalah bahwa pengumuman rencana penyusunan Rencana Tata Ruang dan pengumuman Rancangan Rencaoa Tata Ruang helnrn dilaksanakan mclalui media cetak dan media elektronik, maka pengumuman tersehut tidak dapat

mcnjangkau seluruh masyarakat dalam wilayah perencanaan, akibatnya tidak scluruh masyarakat mengerahui adanya rencana penyusunan dan adanya rancangan rencana tata ruang tersebut, walaupun Surat pemberitahuan

atau pengumurnannya

rclah

dikirirnkan sampai ke desa/kelurahan wiluyah perencanaan. Mcskipun demikian hanya sedikit sekali masyarakat yang mengetahui adanya pengumuman tcrscbut, karena kebetulan mcmbacanya di kantor dcsa, Perbedaan keriga, bahwa pada tahap penentuan arah pcngembangau dan idcnufikasi

potcnsi dan masalah yang dikenal dengan narna penjaringan aspirasi

masyarskat J dan IL hanya dilakukan masing-masing 1 kuli pcrternuan dan seminar rancangan rcncana juga dilakukan I kali. Pada forum perteruuau tersebut hanya diikuti

oleh wakil masyarakar tcrtentu yang mcndapatkan undangan. akibarnya

masukan saran juga hanya didapatkan dari masyarakat yang tcrlibat, dan jangka wnktunya hanya pada saat pertemuan tersebut bcrlangsung. Partisipasi masyarakat

100

yang diwakili

oleh wakil masyarakat ini sebagaimana

menurut pcnggolongan

Dusseldorp (dalam Slamet, 1993: 17· l 8) berdasarkan pada siapa yang tcrlibat, bahwa salah satu penggotongan orang-orang yang dapat bcrpartisipasi adalah dari wakilwaki I rnasyarakat yang tcrpi lih. Kesimpulannya

bahwa

ditcmui

beberspa

perbedaan

dalam

proses

partisipasi masyarakat pada penyusunan rcncana umum taia ruangKota Pati, aruara normati f (Peraturan Menteri Dalam Negeri) dan dalarn praktek scnyatanya, Perbedaan tcrletak pada media yang digunakan untuk pemberian informasl, jangka waktu pernberian masukan/saran/pendapat dari masyarakat, dan pada sifat pelibatan

masyarakat.

4.2 Analisls Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pada sub bab ini dibahas rnengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan

rencans umum tata ruang Kora Pati, yang mcliputi tahap

Penjaringan Aspirasi Masyarakat I, tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II, dan tahap Seminar Rancangan Rcncana, Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengciahui bentuk-bcntuk

partisipasi masyarakat, sehingga

dengan

dikenalinya

bcruuk

partisipasi tersebut dapat diketahui nilai dari partisipasi, Menurut Derick (dalam Bryant dan White, 1987:280) nilai partisipasi tidak hanya tcrletak pada ada tidaknya partisipasi itu. Hal yang lcrpenting adalah meneruukan jenis partlsipasi yang tepat untuk persoalan tertentu. Dalam hal ini direkankan pcntingnya mengenall klasi11kasi atau tipe dan bentuk partisipasi masyarakar.

101

4.2.1

Bcntuk Partisipasi

Ma~-yar.ikat

pada

Tahap Penjaringao

Aspirasi

Masyarakut I Suatu kegiatan partisipasi dapat diidentifikasi dalam bcrbagai bcntuk.

Bentuk-bentuk partisipasi pada tahap penjaringan aspirasi masyarakat I dapat bcrupa

sebagai pendengar, sumbangan masukan/saran/esat, sumbangan infcrmasi/data, banruan mcmperjelns hak alas ruang, dan bcniuk lainnya yaitu gabungan dari

bentuk-bentuk yang tclah disebutkan diatas. Berdnsarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi. dapat dikeiahui bahwa benmk-benruk panisipas! masyarakat dalam pcnyusunan rencana umum tata ruang

Korn Pali. pada tahup ini sebagian bcsar bcrupa sumbangan masukan/saran/usul sebanyak 31 orang (57.4%). Kemudian Jiikuti sumbangan informasizdam scbanyak 11 orang (20,5%), lalu bcntuk lain sebanyak

10 orang (18,5%). dan sebagai

pendengar scbanyak 2 orang (3.7%). scrta 1idak eda yang berbentuk banruan

memperjelas hak atas ruang. Dalarn hal ini yang dimaksud dcngan bcntuk lain adalah berupa disamping mernberikan sumbangan masukan/saran/usul juga rnernberikan sumbangan inforrnasiidata. Sebagaimana tcrlihat dalam Tabel IV.2 dan Gambar 4.1 di bawah ini:

TABELIV.2 DISTIUHUSI FREKUENSI BE:"ITUK PARTISU'ASI MASYARAKAT PADA TAIIAP PENJARINGA,'I Mil'll{ASI 1'11ASYARAKAT I N'n,

.~

··.~~ .•

Bentuli'Pa rti.~inasl

I

Pendengar

2

2 3 4 5

Sumbangan masukan!saranlusul

31

% 3,7 57,4

Surnbangan informasi/data Bantuan memperjelas hak atas ruang

ll

20,4

Bentuk lain

10 54

18,5 100

Jumlah

·- Frekueasi

.

-

102

eantuk PartlSlpasl Masyarakat

~engaf

• S....on&ngliln n~st,,.1~11/$itl'ti• \lutiul O Sun1Jangsn

20-x.

inforrreisildatei O Sonluk l.;.1in

,\'•unfH.•1'· .'-/(ISJ/ anotn,« }()(k}

GAMBAR4.I

DI AC RAM BF.~TUK l'Al~TISIPASI MASYARAKA T l'AOA TAllAP PENJARlNGAN ASPIRASI MASYARAKAT I Kcsimpulannya

bcntuk

partisipasi

masyarnkat

1ahar pcnjaringan

pada

asplrasi masyamkat I didomionsi bcniuk s111nbMg11n masukun/saran/usul

dan bcntuk

sumbungan informasi/data.

4.2.2

Bcntuk Purttsipas] M:1~y3rnknt II Scbagaimana

Masyaraka!

tahap pcnjaringan

pad11 Tanap

l'cnjaringan

aspirasi masyurakat

Aspirasi

I. bcntuk-bentuk

purtisipasi musyurnkut pada tahnp ini meliputi

scbagai pcndcngar, sumbangan

masukan/Stlrnn/usul, s11mb<1ng811 inforrnasi/duta.

bantuan mcmpcrjclas hak atas

ruang. dan bcntuk lainnya yaitu gabungan dari bcntuk-bentuk yang telah disebutkan diatas, Bcrdasarkan hasil pcrhitungan disuibusi frckucnsi dapat diketahui bcnurkbeniuk partisipasi masyarakat dalam pcuyusunan rcncana umurn tata ruang Kota Pati, pada tahap iui sebagian besar herupa sumbangan orang

(53,7%).

Kernudian

diikuti

bernuk

lain

masukan/saran/usul sebanyak

14

sebanyak 29

orang

{25.9%),

sumbangan informasi/data scbanyak 9 orang (16.7%), dan scbagai pendengar

103 scbanyak 2 orang (3.7%). se1111 tidak ada yang herhenuik hantuan mcmperjelas hak alas ruang. Dalam hal ini yang dirnaksud

disamping

membcrikan

sumbangan informasi/dara.

surnbungan

dcngan bcntuk lain adalah bcrupa

masukan/sararrusul

juga

mcmbcrikan

Sebagaimana tcrlihat dalam Tabel IV.3 dun Gamber 4.2

di bawah ini:

TABEL IV.J DISTrHllOSI FUEKUENS! BE:NTlJK PARTISrT1ASI MASY ARAKAT P:\DA TAHAP Pi-;N,IARl.NGAN ASP I RAS I MASY AHA KAT 11

No.

Bentuk Partlsinas]

lfrckacosi 2

I

r~ndcngar

2

Sumbangan mnsukun/sar11n/11~11I ~umbangan inrormasi/da111

29 9

Bunhmn mcmperjcla« hak aras ruang Heruuk lain Jumlah

14

3 4 5

,.

-

o/c~ J.7 53.7 16.7

-

-

-

25.9 100

54

-

Bontuk Par1lslpasl Ma"!larakat

c t11noengar G Sun"t)engan rros ukanls are n/Ls ul

I

CJ Surrt>ongon n(orrnasVd<t

o

Bentuk lain

GAMHA1{4.2 l)IAGllAM ni,:NTlJK PARTJSU'ASI MASYA.l{AKAT l'ADA TAHAP PENJAllli'l(;AN ASPIHASI MASYAl{AKAT II Kesirnpulannya bentuk partisipasi masyarakar pada tahap pcnjaringan aspirasi

masyarakat II didorninasi olch beruuk sumbangan masukan/saran/usul
104 bentuk lain yaitu merupakan gabungan anrara sumbangan

masukan/saran/usul

dan

sumbangan informasiidata.

4.2.3

Bentuk Partisipasi Rencana Benruk-bentuk

Masyarakai

partisipasi

pada Tahap

masyarakat

Seminar

Rancangan

pada tahap Seminar

Rancangan

Rencana terdiri dari sebagai pcndengar, sumbangan masukan/sarantusul,

sumbangan

in tormasi/dara. bantuan memperjelas hak atas ruang, pengajuan kebcratan terhadap rancangan rencana. dan bentuk lainnya yaitu gabungan dari bcntuk-benruk yang tclah discbutkan diatas.

Berdasarkan hasil pcrhitungan disrribusi lrckucnsi dapat dikeiahui bentukbentuk partisipasi masyarakat dalam pcnyusunan rencana umum tata ruang Kora Pati, pada tahap ini scbagian besar masih berupa surnbangan masukan/saran/usul sebanyak 31 orang (57,4%). Kemudian diikuti sumhangan infonnasi/data sebanyak 11 orang (20,4%), bentuk lain sebanyak 8 orang ( 14,8°,_), sebagai pendengar sebanyak 2 orang (3,7%), dun banruan mernperjelas hak atas ruang sebanyak I orang (l.9%), scna pcngajuan keberatan terhadap rencana I orang ( 1.9%). Dalam hal ini yang dimaksud dengan

bentuk

lain

acalah

bcrupa

masukan/sararrusul juga memherikan

disamping

sambangan

mcmherikan

sumbangan

informasi/data, Perhitungan

disiribusi frekuensi scbagaimana terliha; dalam Tabel IV.4 dan Garn bar 4.3 di bawah ini.

105

TAB£L IV.4 OISTRIBUSI FR.EKUENSI BE1''TCK f'ARTISIPASI MASYARAKAT PAOA TABAP SEMINAR RA 'CAN(;AN RENCA:'iA No. I 2 0

·'4 5 6

Bentuk Partisioasi

Frekueasi 2

Pendengar Sumbangan masukan/saranusul Sumbangan informasi/data

Bantuan memperjelas hak atas ruang

31 II I

Pengajuan keberatan terhadap rencana

1

Uentuk lain

8

Jumlah

54

%

3 .. 7 S7.4 20,3

1.9 1.9 14.8 100

Bentuk Partlsipasi Masyarakat

a Surroangan ma$ukan/sa1antusut oSt..n:>an.gan inforna.sildeta

J

O!lonlioo Oleq>etjelas hak etas. rwng

•~par kcl>e'•"'• ~ hildcp re.r.cana

a Se'lwk loin

I <;AMBA.R 4.3 DIAC~l B£NTUK PARTISlPASl MASYAR<\.K.AT P;\DA TAR.<\.P SEMINAK HAN<.:ANGA~ RENCA.NA

Kesimpulannya bentuk

panisipasi

masyarakat

pada tahap seminar

rancangan rencana didominasi oleh bcmok sumbangan masukan/saran/usul

Jan

bentuk sumbangan informasi!dat.a.

4.2.4

Benruk Partisipasi Masyarakat pada Seloruh Tahap llerdasarkan hasil analisis bentuk parrisipasi masyarakai pada t.ahap

Penjaringan Aspirasi Masyarakat l. tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakar II. dan

106 iahap Seminar Rancangan Rencana maka dapat dikaji bcntuk partisipasi masyarakat secara rata-rara dari ketiga tahap terscbur, scbagaimuna tabel IV.5 dan gambar 4.4 berikul.

TABE:L IV.!i B.ENTUK PAR'flSIPASI MASYARAKAT OALAM PENYUSUNAN K~NCANA UMUM TATA RUANG KOTA PA Tl

ll••••k

No

PtnjlrlQll•

"'' ;,....,.,

N I

l

Pc11dt:11io1

PraJ1rlq1D A•nlrad It N % ~ J.7

% 1, 1

N

i

% .1.7

~; 7

ll

~7,.1

lO

.I.I, I

l(i,7

11

20.4

111

I~.~

-

1

l,Q

I

1.1)

-

.

I

1,9

I

1.~

fll

l~.Y

x

3.7

~losukau/

11

57.4

N

l11f(1111111">1i/

11

20.4

v

t\'lt:n1p"-'tJdns

.

-

-

I()

IR,5

N

llllt1-R1•

2

2

Sum ba n~an

'i<mla1r

S:u:in!f l.;ul

·''

Su1lll'illi~ian

~

llnn1un11

\

~

L):1111

I lid:: 1\l11S Ruant• l'("llfll\fll(UI Krbr1a11111 r,·rht1d•""' Rtll(.'llllti nt•1uuk I 0111

llenttA< l'ar1161pui Mesyorakal

14.8 _1_0_

1~,.1

o Penoergor a Sutr'bl.ln911n

rrosukan/saran1us:u1

n Sull'bangan

lrtfnrrm"il('l~t~

0 SanlJ~ll rn:lfl'1>fU14lat; h
atas ruang • Aang;:.juon kcbcratan

te,hadup 1u11liei11c. a Bentuk loin

GAMUAR4.4 OIAGRA~·f BENl'UK PARTISIPAS1 MASYARAKi\1' PAl)A SELUHUM TAllAP

Alas dasar tabcl IV.5 diatas dapat disirnpulkan bahwa bcntuk panisipasi

masyarakar pada scluruh tahap pada prinsipnya sama dengan bcntuk pada masing-

107

masing tahap.

Bentuk partisipasi

paling dominan

yaitu

bontuk surnbangan

masukau/saran/usul, kemudian diikuti bentuk sumbaugan informasi/daia, dan beruuk lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tcrlibat dalam rencana umum rara ruang Kola Pali membcrikan

pcnyusunan

dan hanya scbagian kecil saja yang tidak mcmbcrlkan hanya sebagai

pcndcngar

kontribusi masukan,

komribusi masukan karcna

saja. lni berarti sudah ada kcmauan dan kemampunn

masyarakat yang terlibar untuk mengemukakan pcndapatnya. Kcmauan berpartisipasi berhubungan dcngnn motivasl untuk mengadakan perubahan, sedangkan kemampuan

berpartisipasi berhubungan dcngan sumber daya manusia dan kcmampuan belajar. Dengnn adanya sumbangan rnasukan bcrarti partisipasi telah mcmbcrikun ruang dun kapasltns masyarakat uniuk mernenuhi kebutuhan

scna mengembaugkan potcnsi dan prakarsa lokal. mcnyampaikan

aspirasi

rcrhadap

kebijakan

dan hak masyarakat,

Mak dan tindakan rnasyarakat pemerlntah,

cujuannya

adalah

mempcngaruhi kebijakan pemerintah maupun mcnentukan agenda bersnma untuk pcnyusunan rcncana umum tata ruang kola. Dalam hal ini partisipasi masyarakat digunakan

scbagai alat komunikasi,

inforrnasi

dalam proses pcngambilan

yaitu alal nntuk mcndapaikan masukan berupa keputusan, agar diwujudkan

kcputusan yang

responsi f. Scbuah pcrcncanaan yang responsi f menu rut Mc Connel ( 1981)

dalam

Santosa dan I leroepoetri {2005: 13) adalah proses pengambilan keputusan tentang pcrcncanaan

t;U;i

ruung yang tanggap pad a pre fercnsi scrta kcbutuhan dari

masyarakat yang potcnsial

tcrkcna

dampak

apabila

perencanaan

tersebut

diim plementasikan. Sernentara itu dari jawaban rcspondcn tcrhadap pertanyaan terbuka tentang usulan bentuk partisipasi terlihat bahwa selain bentuk-bcntuk partisipasi diatas, rcspondcn juga mengusulkau adanya bcntuk-bcntuk

lain scpcrti identifikasi

108 kebutuhan masyarakat, sumbangan pertimbangan, bekcrjasama dalam pcnyusunan, dan bantuan tenaga ahli dari masyarakat,

lni menunjukkan bahwa sclain kontribusi

masukan, responden juga berharap adanya bentuk kcrjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam pcnyusunan rencana tata ruang dan juga adanya bentuk bantuan

tcnaga ahli dari masyarakai. Kesimpulannya bahwa tcrdapar berbagai macam

bentuk partisipasi

rnasyarakat dalam peryusunan reneana umum tam ruang Kota Pati, baik pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakar

I. tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat II,

maupun tahap Seminar Raneangan Rencana, Dan bentuk partisipasi rnasyarakat pada seluruh tahap pada prinsipnya sama dengan bcntuk pada masing-masing iahap, yaitu didorninasi oteh oenmk sumbangan masukan/saran/usul dan bentuk surnbangan in formasi/data.

4.3 Analisis Tingkar Parlisipasi Masyarakat

Pada sub bab ini dibahas tentang tingkat partisipasi rnasyarakat dalam penyusunan rencana cmum tata ruang Kola Pati, dcngan rujuan untuk mcngctahu i derajad ketcrtibatan masyarakar dalam proses penyusunan rcncana umum tata ruang, Dcrajad kctcrlibatan masyarakar tersebui diukur dari variabel-variabel tingkat kchadiran dalam rapat/pertemuan.

keaktifan mengemukakau masukan/saran/usul,

keterlibatan dalarn mcnctapkan konsep rencana, dan kctcrlibaian memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana.

4.3.1

Anali.sis Tingkat Kehadiraa Dalam Rapal/Pertemuan

Untuk mengukur tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan digunakan ska la penilaian yang mcngacu pada Tangga Partisipasi Masyarakar Sherry Arnstein yang

109 terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga I sampai dcngan 8 sebagai berikut:

U) hadir hanya sebagai pcndengar saja; (2) hadir dan memberikan rnasukan tetapi untuk kepentingan

pemerintah;

(3) hadir dan memberikan

masukan

uutuk

kepcntingan

masyarakat; (4) hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan

pcmcrintah;

(5) hadir dan memberikan

direncanakan;

bcbcrapa pengaruh pada apa yang

(6) hadir clan mcmbagi tanggung jawab perencanaan

dcngan

pcmerintah; (7) hadir dau dibcri lirnpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di kescluruhan rencana; (8) hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Tingkar kehadiran masyarakai dalarn rapat/pcrtemuan dapat dilihat pada Tahel lV.6 berikut ini:

TABELIV.6

TING KAT KEHADIRAN [)ALAM RAPAT/PERTJ~M.UAN PADAPENYUSUNANRRNCANA UMUMTAT:\ RUANG KOTAPATI

I

Tingkat

2

kehadiran

Hadir mcmbcri masukan 2 dalam n1puv' t1nluk cmerinuh ~~~~~!-,~-)-,..,...,,--+~~ pencmuan I ladir mernbcri masukan 35 64.8 3 unt uk rnasyarakat Hndir J~1n rnelakukan dialog II 20,4 4 dengsn merintah I ladir mcmberi boberapa 6 II.I 5

105

44 30

cngaruh

I ladir membagi langgung: 6 · awab crcncanaan Hadir diberi lirnpahnn 7 kt:\\'enan ao kc utusan'--~+-~-1-~~-1--,,-~1~~~1 Hedir memiliki kekuasaun 8 enuh

181

I JO Berdasarkan tingkm kehndimn dalam rapat/pencmuan. sebagian besar responden hadir dalarn pcrtcmuan dan mengcmukakan apa y-dllg diburuhkan oleh musyarakat, yaitu scbanyak 35 orang (64,&%). lalu diikuti dengan responden hadir dan melakukan dialogltanya jawab dengan pemcrintah sebanyak 11 orang (20,4%). rcsponden hadir dan memberikan beberapa pengaruh pada apa yang dircncanakan sebanyak 6 orang ( 11, I%), dan responden hadir hanya sebagai pendengar saja scbanyak 2 orang (3,7%). Tidak ada yang tingkat kchadirannya karena alasan-alasan sebagai bcrikut. yaitu: memberi masukan untuk kepentingan pemerintah, membngi tanggung jawab pcrcncanaan dengnn pemcrinrah, dibcri limpahan kewcnangan untuk mcmbuat kepurusan dcrninan di keseluruhan rencana, dan mcmiliki kekuasaan pcnuh

unt:ak rncrcncannkan, rnelaksannkan dan mengawasi rencana, Pcncntuan kategori tingka: panisipasi masyarekat bcrdasarkan tabcl IV.6 diatas, dapat diperhitungkan sebaga! berikut; Terdapat I variabel pertunyaan dengan pilihan jawaban pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar I sampai 8. Urutan skor icrsebut didasarkan pada 8 tangga lingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein

Sehingga

minimum skor yang dipcroleh umuk setiap individu (I ~ I) adalah I. maksimum skor yang diperoleh untuk setiap ind'vidu (I x 8) adalah 8. maim bila jumlah sarnpel 54, dapat dikemhui skor minimum umuk tingkat partisipasi masyarakat (54 x I) adalan 54 dan skor maksimum (54 x 8) adalah 432. Dcngan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketnhui pula jarak interval, yaitu (432-54)18 = 47,25. Maka bila digunakan tipologi duri Amstein, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:

•

Citizen Control, bila memiliki skor

384,82 · 432.00

•

Delegated Power. ilila mcmiliki skor

337,56- 384.81

11 l

•

Partnership. bila memiliki skor

290,30 - 337,55

• Placation, bila mcmiliki skor

243,04 - 290,29

• Consuluuion. bila mcmiliki skor

195, 78 - 243.03

lnjorming. bila mcmiliki skor

148,52-195,77

•

Therapy, bila memiliki skor

101,26 - 148.51

•

Manipulation, bila memiliki skor

54,00- 101,25

Dcngan dcmikian bila 10131 skor yang diperoleh dari hasil analisis udalah 181.

maka

tingka: partisipasi masyarakat termasnk kategori tingkar !11/orming

(Tanggn kctiga dari dclapan Tangga Amsrein). Pada tingkat blforming (infonnasi) dapat dianikan bahwa tingkat kchadiran dalam rapat/pertcmuan karena cdanya: •

Pemberian informasi kepada masyarakat yang ikur dilibatkan

dengan

rncngundangnya untuk berpartisipasi dalam pcnyusunan reocana umum tata

ruang Kola Pati. •

Dalam hal ini, informasi diberikan lewat surat dan lewat forum pertemuan.

•

Pada tingkat blforming ini termasuk dalam dersjad tokenisme/penghargaan atau Degree of Tokenism, yaitu suaru tingl
d iperti 111 bangkan oleh pemegang keputusaa

4.3.2 Anahsis Keaktifan llfcug•mukakan Ma.suk:m/Saran/Usul Untuk meugukur Lingkat kcaktifan mengemukakan

masukan/saran/usul

digunakan skala peuilaian yang mcngacu pada Tangga Partisipasi Masyarakai Sherr/

Arnstein yimg terdiri dari 8 tangga, berturut-rurut dari tangga I sampai dengan 8

112

sebagai berikut:(!) tidak memberikan masukan/saran/usul; (2) mernberikan masukan tctapi untuk kepentingan pernerintah; (3) mcmberikan masukan untuk kcpentingan rnasyarakat; (4) rnemberikan masukan dcngan cara dialog dua arah dengan

pemerintah; {5) mernberikan masukan dan usulannya

diperhatikan sesuat

kebutuhannya; (6) memberikan masukan dan tercapai kcsamaan kepentingan dengan pcmerintah; (7) mcmbcrikan masukan dan memiliki kewenangan untuk rnembuat kepuiusan dominan; (8) memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, can mengawasi rencana, Tingkat keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul dapat dilihat pada Tabcl IV.7 berikut ini:

TA.BEL IV.7 TINGKA T KEA KTl.F AN MENGEMUKAKAN MASlJKAJ"llSARA,'(fUSUL PADA Pv'.1.'YUSUNM RENCA:"llA UMUM TATA RUANG KOTA PATI So;:~~~ ·;·

l

·-;;,~Wrn'ililiel c::: -~~. :·'9·· ..&.. -.-:> Kcaktifan

.

mengemukakan

masuku."'\lsararl usuJ

~kal•,/'

~-

, ~,

<-'H

'· .; ;~~' ~ Tidak membcri r:lllSUkm 2 . MOSlll:an ur.tuk kcpcnting:in oemennteh Masukan urruk kcpcntingan 27

*:~· ,,, ;~"'!.·:·. -:...

P4ilai~

masyn~kit N1>!$ul..an di:ngun tliWg l1ua

Bobot

~'.'.'-.;%

·~ w

l\'

.

1';)'!•m\•~,-

:.iottf ditlam~ ~®= ii' ., 1 .¥11riabel';: 3.7

.

I

J

2

2

.

50.0

3

&I

12

22.2

~

48

g

14.8

s

40

.5

9,3

6

30

.

.

7

.

.

8

arah

M::s•.hn dan usulan dirn."tbutikac Mast.k~n dln tzrcapai kesamaan ke-tin2an l.fast:lwt d:.n mem iiiki kC\\1::1l:tng311 kt:l)1.l(Us;D

Masckzn ,....uh

Jan

kekmsa:>n

. .

r

201

Bcrdasarkan keaktifan dalam mcngemukakan masukan/saran/usul, sebagian bcsar responden mernberikan masukan karena untuk kepentingan masyarakat,

113

sebanyak 27 orang (50,0%). kemudian memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pcmerintah sebanyak 12 orang (22,2%), memberikan rnasukan dan

usulannya diperhatikan sesuai kebutuhannya sebanyak 8 orang (14,8%), memberikan masukan dan tercapai kesamaan kcpcntingan dengan perncrintah sebanyak 5 omng (9,3%), dan responden tidak mcrnberikan masukan/scran/usul sebanyak 2 orang (3,7%).

l'idak

ada

yang

tingkat

keaktifannya

dalam

rnengernukakan

masukan/saran/usul karena alasan-alasan sebagai berikut, yaitu: memberi masukan untuk kepentingan pemerintah saja, memiliki kewenangan untuk mernbuat keputusan dominan

di

keseluruhan

rencana

dan memiliki

kekuasaan pcnuh

untuk

merencanakan. mclaksanakan dan mcngawasi rencana. Penentuan kategori tingkat panisipasi rnasyarakat berdasarkan tabel IV. 7

diatas, sebagaimana pada perhituogan sub bab 4.3.1 diatas. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari basil analisis adalah 201, maka tingkat partisipasi masyarakat termasnk katcgori lingkat Consultation (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein). Pada tingkat Consultation {konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat keaktifan mcngemukakan masukao/saran/usul karena: •

Bahwa pcmcrintah mcngundang opini masyarakat setelah diberikau iuforrnasi kcpada rr.asyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil u.asyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati.

•

Tclah Lcrjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat, Dan masyarakai mcmberikan masukan dan berdiskusi aktif Iewat cara dialog dua arah.

•

Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karcna tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan

114 ide masyarakat akan diperhatikan.

Merode yang dipakai adalah pertemuan

I ingkungan masyarakar dan den gar pendapat dengan masyarakat, •

Pada tingkat Consul/a/ion ini termasuk dalam dcrajad rokenisme/pcnghargaan

atau Degree of Tokenism, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana rnasyarakat didcngar dan diperkenankan berpendapat, tctapi mereka ridak mcmiliki kernampuan untuk urendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbaugkan oleh pemegang kepurusan

4.3.3

Analisis Ketcrlibatan dalam Menctapkan Konsep Rencana Uniuk mengukur tingkar keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana

digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, bertnrut-rurut dari tangga I sampai dengan 8 scbagai berikut: (1) ridak ikut rnenetapkan konsep rcncana; (2) ikut menetapkan konscp rencana untuk kepentingan pemerintah: (3) ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakar; (4) ikut berdiskusi/berdialog aktif dalam rnenctapkan konscp rencana: (5) ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pcngaruh pada konsep; (6) ikut menetapkan konscp dan saling berbagi tanggung jawab dengan

pemerintah; (7) ikut mcnctapkan konsep dan memiliki kewcnangan untuk mernbuat keputusan dominan; (8) ikut menetapkan konscp dan memiliki kekuasaan uutuk

mcrencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana, Tingkat keterlibatan dalam mcnetapkan konsep rencana dapat dilihat pada Tabel JV.8 bcrikut ini:

115

TABELIV.8 TINGKAT KETERUBATAN DA.LAM MENETt\1'10\N KONSEP PADA PENYUSUNA-~ RENCANA UJ\.fUM TATA RUANG KOTA PATI

....No. .. ···· .. I

"fi.'' ~~

1;.,,~,. Yariiobei ·: ~. • ·.·'"7 '~··

."%· .

..

Kctcrl lbatnn dulum menetapkan konsep rcncana

I

..

'"%kala .

;!

P~.l'ifaian ~ i;i~i· ~.::;.; ?.~· Tidnk ikut menctancan Terlih:ll hanyn untuk E~mcrint::th Tcrlibat untuk masvamkat Terlibat berdiskusi aktif Tcdibol IJtHI member!

/N

, I;.;,,.. •A·:~ ·~~~~ {.~~:

2 .

~!

3.7

.

;'I·1

,Ro~t ~;

I

~ot

'"

'

···J

26 -4R.I

J

17

31,5

4

78 68

6

11,1

5

31)

3

5,6

6

IR

.

.

7

.

.

.

R

.

pe1:2aruh Ttrlill<11 tanaeune

Tcrli~llt

dun

berbngi

i(l\;,+(11)

can

memiliki

kc\i.'t.Jlf1noan keoutusan

Ted i~:u

dan kekunsam nenuh

'-:---

me 111111k1

VariabeJ.

2 .

2 '

~·'"'~'~"

¢ii1•1in\"

.

1 'l(i

Bcrdasarkan kctcrtlbatan dalam menctapkan konsep rencana, sebagian besar rcsponden ikut mcnctapkan konscp rencana karena untuk kepentingan masyarakat, scbanyak 26 orang (48,1%),

kemudian ikut berdiskusi

aktif dalam

menetapkan konsep rencana sebanyak 17 orong (31,5%), ikut mcnctapkan konsep dan mcmberi bebcrapn pongaruh pada konscp rcncana sebanyak 6 orang ( 11, 1%), ikut menctapkan konscp rencana dan saling berbagl 1anggung jawab dengan pemerintah sebnnyak 3 orang (5.6'Yo), dan responden tidak ikut menetapkan konsep rcncana sebanyak 2 orang (3,7%). Tidak ada yang kctcrlibatannya dalam mcnetapkan konscp rcncana karena alasan-alasan scbagai berikut, yaitu: ikut menetapkan konscp rcncana retapi untuk kepentingan pcmcrintah saja, ikur rncnetapkan konsep rcncana dan

rnemiliki

kewenangan

untuk membuat

kcputusan

dominan di kcscluruhan

rencana, dun ikut menetapkan konsep rencana dun memiliki kckuasaun penuh untuk merencanakan, mclaksanakan rian mcngawasi rencana. Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel IV.&

diatas, scbagaimana pada pcrhitungan sub bab 4.3.1

dialas. Sehingga dcngan

116

demikian bila total skor yang diperoleh dari has ii analisis adalah J 96, rnaka uugkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkar Consultation (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein). Pada tingkat Consultation (konsuhasi) dapat dianikan bahwa tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana terjadi karena:

•

Bahwa peruerintah mcngundang opini rnasyarakat sctclah diberikan inforrnasi kepada masyarakat, Terbukti dengan dilibatkannya

wakil masyarakar dalam

pcnyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. •

Telah terjadi dialog dua arah anrara pemerintah dan rnasyarakat yang terlibat. Dan masyarakar membcrikan rnasukan dan berdiskusi alctif lewat cara dialog dua arah tersebut.

•

Meskipun relah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat kebcrhasilannya rendah karcna tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide rnasyarakat akau dipcrhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakar dan dengar pendapat dengan masyarakat,

•

Pada tingkat Consultation ini termasuk dalam derajad tokcnisrne/penghargaan atau Degree of Tokenism, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar den diperkenankan berpendapat, tctapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan

mereka akan

dipertirnbangkan oleh pemegang kcputusan

4.3.4

Analisis Kcterlibaran Raneangan Rcncana

dalam

Mernberikan

Untuk mengukur tingkat keterlibatan

Pcrsetujuan

tcrhadap

dalam memberikan pcrsetujuan

terhadap runcangan rcncana digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga

117

Partisipasi Masyarakai Sherry Amstein yang tcrdiri dari 8 tangga. berturut-turut dari tangga I sampai dengan 8 sebagai bcrikui: {I) tidak mcmbcrikan persetujuan; (2)

rncmberikan persetujuan untuk kepentingan pemcrintah: (3) memberikan pcrsetujuau karena untuk kepentingan rnasyarakat; (4) memberikan pcrsctujuan karena tclah ierjadi dialog dua arah dcngan pemerintah; (5) memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan; (6} memberikan perscrujuan karena te1ah ada kcsamaan

kepentingan dengan pemerintaa; (7} memberikan persetuiuan setelah

dibcri kcwenangan untuk mcmbuat keputusan dominan; (8) memberikan pcrsetujuan setelah diberi kekuasaan unrck rnereneanakan, melaksanakan. dan mengawasi rencana. Tingkat kctcrlibatan dalam memberikan perserujuan terhadap rancangan

rcncana dapat diJihat pada Tabel IV.9 berikut ini:

TABELN.9

TINGKAT KETI.RLIBATA" ME~IBERIK.<\_il\PERSETUJUAN TERH.ADAPRANCA."IGAJ\" REl'iCANA PADA PENYUS~AN RENCA.."IA UMUM TATA RUAJ'\G KOTAl'ATJ -NO~:'

1

c:-~

I

- ?";;&':

''-'

:~:

memberikan

-

-

I

.

b3oya untuk

.

-

2

.

uatuk

20

3?.0

.'

60

ada

17

31,5

<

68

dial0< dua aruh Perse1uJ•an karene usulan

12

222

'

60

s

9.3

6

30

.

.

7

.

-

.

8

-

Skala ..bi.. . . . .<&,· .-

·.·.-

terhndap

Ttcbk """'5elui.ian Persetujl!an eemerintah

rancangan

l'er.;etujuan

perserujunn

reneana

masyirakat Persetujunn

11n;;-~

<

kun:n:i

di""rh•tihn

Pcrst:IUj&lll

t;reaa

ada

kessmaan kf'nr'F'ltngan Pcm:tuj .1'lll mcmHiki

..

. N.x·

· ·

.

•"?- --:=.:;; Pe11.. M., ~%-:: ~ p..~

Kcrer.ibaun mcmberikan

*

}L.

·tvariabel

kareea k,e\\·en~l\glln

lrvutu)an Per!iduj!rall kareea mcmitiki kekuasaan retiuh

"llOblit

~

..;. ··~~- I~-&~~

,

I

Jumlah., ·Bob~ di~·'" ."'-~:), I'*.!; """ ''i·,:,'
-

218

118 Berdasarkan keterlibatan memberikan persetujuan tcrhadap rancangan rencnna, scmua rcsponden mcmberikan pcrsetojuannya dan tidak ada yang tidak mcmbcrikan persetojuannya.

Sebagian besar rcsponden mernbcrikan persetuiuannya

karcna untuk kepcntingan

rnasyarakat sebanyak 20 orang (37.0%), kcmudian

mcmberikan persetujuannya karcna telah terjadi dialog dua arah dcngan pernerintah

scbanyak 17 orang t3 I ,5%), mcmbcrikan pcrscrujuannya karcnn usulan masyarakat diperhatikan

scbanyak 12 orang (22,2%), dan rnemberikan

pcrsetujuannya knrena

Lelah ada kesamaan kepentingan dcngan pcmerintah sebanyak 5 orang (9,3%). Tidak ada yang keterlibatannya

alasan-alasan

dalam mcrnberikan pcrsctujuan rancangan rencana karcna

sebagai berikut, yaitu:

memberikan

pcrserujuan teeapi unruk

kcpcntingan pernerintah saja, memberikan pcrseuquan sctulah dibcri kcwenungan uutuk

membuar keputusan dominan di keseluruhan

rcncana, dan memberikan

persc1ujuan serelah dlberi kekuasaan penuh untuk merencanakan,

melaksanakan dan

mengawas: rencana Penentuan kategori tingkat partisipasi dlatas,

sebagaimnna

pada pcrhitungan

masyarakat benlasarkan tabct IV.9

sub bub 4.3. I diatas,

Sehingga

dcngan

dcmikian bila total skor yang diperoleh dari hnsil unalisis ndalah 218, maka tingkat partisipasi masyarnkar termasuk kategor! 1ingkal Cous11/1a1ic111 (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein). Pada tingka; Consultation (konsultasi) dapat diartikan bahwa uugkut keterlibaran dalam membcrikan persetujuan tcrhadap rancangan rencana kareua: •

Bahwa pcmcrintah mengundang opini masyarakut setelah diberikan in formasi kepada masyarakat. Tcrbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam pcnyusunan rencana urnum tata ruang Kola Pali.

119

•

Tclah terjadi dialog dua arah antara pcmerintah dau masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat mcmberikan masukau dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah,

•

Meskipun telah terjadi dialog dua arah. akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rcndah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan idc masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pcrternuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

•

Pada tingkat Consultation ini termasuk dalam derajad tokenisme/penghargaan atau Degree of Tokenism, yaitu suatu tingkat partisipasi dirnana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mercka tidak mem i) iki kernampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangao mereka akan dipertimbangkan olch pcmcgang keputusan

4.3.S. Aualisis Tingkat Partisipasi Masyarakar Kcscluruhao Tingkal panisipasi rnasyarakar dalam peoyusuoao rencana umum tata ruang Kota Paci dapat diketahui dengan menjumlahkan skor dari tiap variabel scbagaimana diuraikan diatas, yairu variabel tingkat kehadiran dalam rapat/penemuan. keakritan mengemukakan masukan/sarareusul, kererlibatan dalam menetapkan konsep rencana,

dan keterlibatan ruemberikan pcrsetujuan terhadap rancangan rencana. Hasil selengkapnya sebagaimana tabel lV.lO berikut ini.

120 TABEL rY.10 TCNGKAT PART!SrPASI MASYAR"KAT DALAM PEWIJSU 'AN REl'iCANA l.MIJM TATA RIJA:\G KOTA l'ATI No.

Variabel

I

Tingkat

J•mlalll Skor

kehadiran

dalam

VariJlbeJ 181

Keterangan Tiaekat lnformill[!.

201

Com11/1mi1111

196

Cor1.<11/1111i011

218

Om.v 11/101io11

i%

Cm1s11/1a1io11

rapai/pertemunn

2

Keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul Kcterlibatan c.lalam mcnctapkan

~ J

knn~cp rcncana

Keterlibatan

4

pcrsctujuan rcneana Jumluh

memberikan

1crhac.l:1p rancangan

'

-

Pcncnruan kategori 1in~a1 partisipas] masyarakar berdasarkan label IV. IU diota~. dapat dipcrhinmgkun ~hagai beriktn: Tcrdapat 4 vuriabel penanyaan dengen pillhan jawaban rnasing-masing pcnanyaan adu

1:1

pilihan dcngan skor masine-masing berkisar I -;ampai 8. Urutan skor iersebut

didasarkan pada 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Schingga minimum skor )Mg diperoleh untuk scriap individu (4 x I) adalah 4. makslmum skor yang dlpcroleh untuk ~'\ii1p individu (4 x M) adalah 32. maku bilo jurnlah

sampcl

54. d~pnl diketahui

skor minimum untuk

tingkm

partisipasi

masyarakat (S4 x 4) adalah? 16 dan skor maksimum (54 x 32) adalah 1728. Dcngan dikctahuinya slmr minimum dun maksimum maka dikctuhui pula jarak interval, yaitu ( 1728-216)!8

ee

189. "laka bila digunakan tipologi dari Amstein.

dapar diketahui ringkat partisipasi masyarakat adalah: •

Citizen Control, bila memiliki skor

1539- 1728

•

{)d,,gmed Power. bila memiliki skor

1350 l 538

•

Partnership, bila memiliki skor

1161 - 1349

121

• Placation. bila memiliki skor

972-1160

• Consultation, bila memiliki skor

783 - 971

•

Informing,bila memi'iki skor

594 - 782

•

Therapy, bi la memiliki skor

405 - 593

•

Manipulation.bila mcm iliki skor

216-404

Dengan demikian bila total skor yang diperolch dari hasil analisis adalah 796, maka secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat rermasuk kategori tingkat Consultation (Tangga kcempat dari delapan Tangga Amstein).

Pada tingkat Consultation (konsultasl) dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi rnasyarakat dalam penyusunan rcncana umum tata ruang kota karena:

>

Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat, Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalarn penyusunan rcncana omum tata ruang Kora Pati,

>-

Telah terjarli dialog dua arah amara pemerintah clan masyarakat yang terlibat. Dan rnasyarakat rnemberikan masukan dan bcrdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah tcrsebut,

>

Meski pun tclah tcrjadi dialog dua arah, akan tetapi cara in i tiugkat kcbcrhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian Lian ide masyarakat akan dipcrl:atikan. Metode yang dipakai adalah pcrtemuan lingkungan masyarakat dan dengar peudapat dengan masyarakat.

>-

Pada tingkat Consultation ini

termasuk

dalam derajad tokenlsme/pcngbargaan

atau Degree of Tokenism. yaitu suatu tingkat partisipasi dimana rnasyarakat didcngar dan diperkenankan berpendapat, tclapi mereka tidak rnemiliki keruampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mcrcka akan dipertimbangkan oleh pemegang kcputusan

122 Sedangkan bi la J ilihat berdasnrkan variabclnya. dari tabel IV. I 0 diatas

rnaka partisipasi

masyarakat yang paling

tinggi

adalah dalam kcterlibatau

rnemberikan pcrsetojuan terhadap rancangan rencana mcncapai jumlah tertingg! (218) dan yang paling rcndah adalah tingkai kehadiran dalam rapat/pcrtemuan dcngan jumlah terendah (18 J). Semeutara itu dari jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka tentang usulan tingkat partlsipasi masyarakat, scbagian besar responden berharap agar masukan saran dari masyarakai

lebih membcri pengaruh pada rencana jadi ada

jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.

Responden juga

mengusulkan agar dialog pcmcrintah dan masyarakat lebih diintensifkan

lag], dengan

menambah frckuensi pelibatan atau partisipasi masyarakar yang sernula baru tiga kali rnenjadi empat sarnpai lima kali, bahkan lebih dari lirna kali di tiap proses penyusunan rencana tata ruang. Usulan tingkat partisipasi lainnya yaitu adanya kerjasama aruara pernerintah dan mnsyarakat dalam pcmbuaran kepurusan, bcrbagi tanggung jawab antara pemcrintah

dan masyarakat, scrta masyarakat dibcri

kewenangan mcmbuat kepurusan pada rencana, Semua usulan masyarakat tersebur menunjukkan adanya keingioan masyarakat untuk meningkatkan parrisipasinya lebih ringgi lagi, lcbih dari sekedar tiugkat Consuttation (Degree of Tokenism) saja. Untuk uu di masa mendatang pemerintah berkewajiban mcmfasilitasinya

agar dapat

mencapai derajad kekuatan rnasyarakat (Degree of Citizen Power). Kesimpulannya

bahwa ringkat partisipasi

masyarakat dalam penyusunan

rencaua umum Lata ruang Kora Pati berada pada tingkat keempat darl dclapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat Consuluuton (konsultasi). Pada tingkat Consultation ini tenuasuk dalarn derajad tokenisme/pcnghargaan atau Degree of Tokenism.

123 4.4 Analisis Faktor-Faktor yang Mempeogarubi Partisipasi Masyarakar Pada sub bab ini dibahas mcngcnai faktor-faktor yang mcrnpengaruhi partisipasi masyarakat dalam pcnyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. yang rneliputi faktor

Tujuan

internal dan faktorckstcrnal,

analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-fakror apa saja yang

mcmpengaruhi partisipasi masyarakat. sehingga dapat berpcngaruh pada dernjad ketcrlibatan rnasyarakat dalam proses pcrcncanaan tata ruang.

4.4.1

Analisis Faktor-Faktor lntemal Faktor-fakror internal yang mernpengaruhi panisipasi masyarakat meliputi

faktor-faktoryang

bcrasal dari

individu

responden sendiri. meliputi ienis

kelarnin, usia, pendidikan. pekerjaan. dan penghasilan, Hasil pcrhitungan distribusi frckucnsi sclengkapnya scbagaimana tabel IV. I I berikut ini.

TAllEL IV.11 OISTRJBUSTPREKUEl'iSI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

No.

Kriteria

Jcnis Kelamin I Pria ' Wanita ' Usia B l 20-30 tahun

Frekweui

%

52 2

96,3 l ~ ., '

A

2

c

J

31-40 tahun 41-50 tahun

4

Lebih

I

2 3

Lulus SMP/sederajad 5 I .ulus SDAcderajad Pekerjaan l Pl\S/NI

4

I

I)

dari 50 1abun

Pendidikan Sarjana Sarjana Mu
-

-

7 _,r 24

LU) 42,6 44,4

12

22,2

8 .>

14.8 57.4 5,6

-

-

3

5,6

31 ~

124

l.anjman 2 Pcnsiunan

10

,'

Kepalu Desa/Kclurahan

24

18.5 44.4

4

Pegawai Swasta

3 8 6

14,8 II. I

5 \V iraswasta 6 Lain-lain E t'eugbasilau I Kurang dari Rp.500.000,2 Rp.500.000.- s/d Hp.799.000,3 Rp.800.000,· s/d Rp.1.099.000.4 Rp.1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000.5 l.cbi h dari Rp. 1.400.000.·

5.6

3

5.6

13 19 19

24.1

35.2 35,2

S111nh1·1 Jlt1•JI 0111tlti1.~· Jn()(i

Berdasarkan hasll pcrhitungan distribusi

lrckucnsi pada t~bcl duuas, takror

jenis kelamin rcspondcn yang terlibat dalam pcn)·USl111a11 rcncana umum mm ruang Kola l'ati terdiri dari dominan jcnis kclamin prla sebanyak 52 orang (96,3%,) dan

"•111ita scbanyak 2 orang (:1,7%). Dari tnbcl diatas mcnunjukkan bahwa panisipasi y1111g diherikan oleh scoruna pria dan wanita adalah bcrbeda. Hal ini disehabknn adunya sistcm pclupisan

sosiat yani:

terbcntuk dalarn masyarakat,

yanc

mcmbedukan

kedudukan dan deraiad antara pria dan waniur. l'erbedaan kcdudukan
dan kcwajibau antara pria dun waniin, Menurut Socdamo er. al ( 1992) dalarn Yulianti (2000:34). hahwa di dalam sistem pclapisan alas dasar seksualitas ini, golongan pria mcmiliki sejumlah hak istimcwa dibandingkan golongan wanita. Dengan dcmikian maka keccnderungannya

kclornpok pria akan lebih banyuk ikut bcrpartisipas] dari

pada kclompok wanita.

Herdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi usia rcsponden maka diperoleh hahwa sebagian bcsar responden merniliki usia lebih dari 50 tahun yaitu sehanyak ?.4 orang (44.4%;. kernudian diikuti respondcn dengan usia 41-50 tahun

125

sebanyak 23 orang (42,6%), respondcn dcngan usia 31-40 tahun sehanyak 7 orang (l:l,0%), dan tidak ada responden yang berusia 20-30 rahun. Dari pcrhitungan diaras terlihat bahwa masyarakat yang berpartisipasi scmuanya tcrgolong dalarn

usia

produktif ( 15-64 tahun). Dari usia produktif tcrsebut dominan berusia rnatang (lebih dari 50 tahun) yaitu 44A%. Hal ini menunjukan

adanya senioritas

dalam

bcrpartisipasi, Pcrbcdaan usia juga rnempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. karena dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dun derajad atas dasar senioritas, schingga akan rncmunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalarn hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil kepumsan (Soedarno et, al,1992 dalarn Yulianti,2000:34).

Usia berpengaruh pada keakiifan

seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994: 142). Dalam hal ini golongan rua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak rnemberikan pendapat

dan dalam hal mcnetapkan keputusan. Bcrdasarkan hasil perhitungan distribusi Irekuensi pendidikan responden maka diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikau tamat SMA atau scdcrajad yaitu scbanyak 31 orang (57,4%), kcrnudian diikuti rcspondcn dcngan pcndidikan Sarjana scbanyak 12 orang (22,2%). responden dengan pendidikan Sarjana Muda/Diplorna scbanyak 8 orang (14,8%j, responden dengan pendidikan tamat SM I' atau scdcrajad scbanyak 3 orang (5,6%), dan tidak ada rcspondcn yang berpendidikan tamat SIJ atau sederajad.

Dari label diatas dapat dilihat bahwa inasyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan

mcncngah sampai tinggi

(SMA sampai dcngan Sarjana). Sccara akumulatif jurnlahnya mencapai 94,4%, (Ian

126 hanya 5,6% yang bcrpendidikan SMP. Hal ini akan bcrpcngaruh pada bentuk dan tarn cam berpanisipasi. Litwin (1986) dalarn Yulianti (2000:34) menyatakan bahwa, salah satu karakteristik partisan dalam pembangunan partisipatif adalah ringkat pengctahuan masyarakat

tcntang

pcmbungunan.

usaha-usaha

partisipasi yang diberikan

masyarakat

dalam

Salah satu faktor yang rnempengaruhi tingkat pengetahuan adalah

tingkat pendidikan.

Semakin ti11ggi latar belakang

pendidikannya,

tentunya

mcmpunyai pengetahuan yang luas tcnrang pembangunan dun bentuk sorta tata cara partisipasi yang dapat diberikan, Faktor pondidikan melalni pcndidikan

dianggap penting karena dcngan

yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi

dcngan

orang luar, dan cepat tanggap tcrhadap inovasi, Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frckuensi pekerjaan responden maka diperoleh hahwa semua respondcn adalah merupakan tokoh masyarakat di desa/kelurahan. Sebagian besar rcsponden memiliki pckerjaan kepala dcsa/kelurahan yaitu sebanyak 24 omni) (44.4%), scdangkan sisanya 55,6% bcrjcnis pekerjaan sebagai pensiunan, wiraswasta, PNS!TNI, pegawai swasta, dan lain-Jain.

Hal ini

akan berpengaruh pada tingkat penghasilan scscorang. Dapat dikatakan bahwa mata pencaharian'jcnis

pekerjaan dapat mempengaruhi

partisipasi

masyarakat

dalarn

pembangunan, Hal ini disebabkan karcna pekerjaan akan bcrpengaruh terhadap wakru luang seseorang uruuk terlibat dalam pcrnoangunan,

misainya

dalarn hal

menghadiri pcrtcmuan. Herdasarkau

hasil pcrhitungan distribusi frckuensi penghasilan rcsponden

maka diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan antara

Rp. l.100.000,- s/d Rp.1.400.000,-

scbanyak 19 oraug (35,2%), lalu respondcn

dengan penghasilan lcbih dari Rp.1.400.000,- scbnnyak 19 oraug juga (35,2%).

127 Dari tabcl diaras terlihat bahwa 70,4% responden mcmiliki bulan yang cukup tinggi yaitu antara Rp. 1.100.000,Rp.1.400.000,-

penghasilan per

sampai dengan lebih dari

Mal ini juga akan rncmpengaruhi partisipasi masyarakat.

Besarnya tingkat pcnghasilan

akan memberi peluang

lebin besar bagi rnasyarakat

Tingkat pcnghasilan yang rucncukupi akan mernpengaruhi

untuk bcrpartisipasi.

waktu luaug ruasyarakat karena mereka tidak disibukkan

lagi dengan mencari

tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal rnenghadiri pcrtcrnuan.

Kesimpulannya bahwa dari analisis

faktor internal, sebagian besar

rcsponden adalah berjcnis kelamin pria, bcrusia rnatang (antara 41-50 tahun dan

lebih dari 50 tahun), berpendidikan lulus ~MA, jenis pekerjaan sebagai rokoh rnasyarakat. dan berpenghasilan cukup tinggi.

4.4.2 Analisis Faktor-Faktor Eksternal Faktor-faktor meliputi

ckstcrnal

yang mcmpcngaruhi

panisipasi

masyarakat

semua pihak yang bcrkcpcntingan dan mempunyai pengaruh terhadap

program kecuali

rnasyarakat. Faktor-faktor eksternal

tcrsebut adalah perau

pcmcrintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat, pcranan konsultan

pcrcncana, dan peranan pihak swasta (Pengembang, .LSM).

Haxil

pcrhitungan distribusi frekuensi selcngkapnya sebagaimana tabcl IV.12 berikut ini.

128 TAHEL IV.12 UISTRllJUSl FREKU.ENSI FAKTOR-FAKTOR E:KST£1{~AL

No. A

B

Kriteria Peran Pemerintah dalam Pemhinaan I Sangat sering ( > 66% ) 2 Cukup sering ( 34% - 66% ) 3 Kurnng( 1%- 33%) 4 Tidak ada ( 0% )

%

.

19

. 35,2

35

64.8

.

Peran Konsu ltan Pcrcncana l Sangat mernperhatikan ( > 66%)

.

·-

25

46,3

~ Cukup memperhatikan ( 34% - 66%)

27

Ku rang mcmperhatikun ( I%- 33%) 4 Tidak mempcrharlkan ( 0%)

2

50.0 3.7

.

.

7

13,0 87.0

'")

,'

c

Frekueosi

.

.

Peran Swasta I Sangat tcrl ibat \ > 66%) 2 Cukup terlibat ( 34%- 66%)

3 Kurang terlihat ( I% - 33%) 4 'J idak rerlibat ( 0%)

47

.

.

Hasil distribusi Irckucnsi faktor cksternal berupa peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada rnasyarakat, yanu bahwa sebagian bcsar responden berpcndapat bahwa pcmbinaan dan pemberian informasi oleh pcmerintah masih kurang (proscmase pembinaan dan pembcrian informasinya hanya I %-33%), dengan jumlah

rcsponden

bahwa peran pernerintah

mformasinya Pembinaan

rneliputi

scbanyak 35 orang (64.X%) dan sisanya menyatakan sudah

cukup

(prosentase

scbanyak 34%-66%), derrgan jumlah pcrnerintah dalarn

mcngumurnkan

penyelenggaraan

pcmbinaan

responden

dan pcrnberian

19 orang (35.2%).

tata ruang menunn I.Ill 24:'1992

dan menyebarluaskan

rcncana

tata

ruang

kepada

masyarakat, serta mcnumbuhkan kesadaran dan tanggung jawah masyarakat mclalui penyuluhan,

bimbingan, pendidikan, dan pelatihan. Sementara pcmbinaan yang telah

dilakukan pemcriruah daerah dalam penyusunan rencana umurn lala ruang Kora l'ati

129 hanyalah semacarn penyuluhan yang dilaksanakan seknli dan bersamaan dcngan kegiaran penjaringan aspirasi masyarakat I. Kurangnya pembinaan ini akan berpengaruh pada panisipasi rnasyarakat. Karena kurangnya pcmbinaan dan pemberian informasi olch pcmcrintah kepada masyarakat, akan menjadikan informasi tidak mencapai sasaran dengan baik yaitu seluruh masyarakat dalam wilayah. percncanaan, sehingga hanya masyarakat yang ikut dilibatkan

saja yang mengerahui dan ikut berpartisipasi

penyusunan. sedangkan masyarakat yang tidak dilibatkan


tidak mcngctahuinya.

Untuk itu perneriruah harus lebih meningkatkan pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat dalam setiap proses penyusunan pengumuman

sampai

memperoleh informasi

partisipasi

penctapan

rcncana,

Karena

rencana tarn ruang, mulai dari salah

satu prasyarat

dalam suatu program pembangunan

adalah

untuk

rersedianya

hagi pihak yang berpartislpasi. Pcngetahuan dan pemaharnan terhadap

program terscbut adalah akan memperbesar keikutsertaan masyarakat. Berdasarkan hasil distribusi frckucnsi dari penman konsultan perencana mcnunjukkan perencana

bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa konsultan

cukup

mcmpcrhatikan

dan

mengakomodasi

nspirasi

rnasyarakat

(proscntase perhatian dan akornodasi aspirasi sekitar 34%-66%), dengan jumlah responden 27 orang (50,0%), sedangkan 25 orang responden (46.3%) menyatakan

konsultan perencana sangat rncmpcrhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (prosen.ase perhatian dan akomodasi aspirasi lcbih dari 66%), dan hanya 2 orang rcspondcn (3,7%) mcnyataknn bahwa konsultan

dan mengakomodasi aspirasi

masyarakat,

pe1·encana kuraug memperhatikan

serta tidak

ada rcspondcn

mcnyatakan bahwa konsultan perencana ridak berperan sama sekali.

yang

l30 Ala; dasar label diatas dapat dilihat bahwa peran konsultan perencana mcnurul respondcn termasuk linggi. Keadaan ini sangat mcrnpengaruhi masyarakat dalarn

berpartisipasl,

mcnambah

sebab dcngan diakomodasinya

masukan

masyarakat

kcpcrcayaan masyarakat pada hasil yang dircncanakan.

akan

Scbagaimana

dinyatakan olch Santnsa dan Heroepoetri (2005:5), bahwa salah satu manfaat duri partisipasi masyarakat adalah rnenimbulkan dukungan dan penerimann dari rcncana pcmerintah. Lcbih lanjut dikarakan kctika scseoraug langsung ccrlibat dalam proses pcngambilan keputusan yang akan mcrnpengaruhi akan mcmpunyai

kcpercayaan dan mcncrima

kchldupannya

mcrcka ccnderung

hasil akhir dari kcputusan itu, Jadi,

program partlslpasl masyarakat menambah lcgitimaxi

dan kredibllitas dari proses

perencanaan kchij11Jrn n pub I lk, serta menarn bah kcpereayaan pu blik atus proses polhik yang dijalnnkan para pcngambil kcputusan. Menurut Burke (2004:214}, perencana

ini rnencakup

kcahlian

prosedural

dan keahlian

prosedural bcrhubungan deugan Iungs! yaitu mcngetahui metaksanakau

seluruh

Kcahl ian berintcraksl

rangkalan mengacu

berinteraksi.

Keahlian

bagalmana melakukan atau

fungsi yang dibutuhkan pade kernampuan

pcran

didalam

perencana

perencanaan.

untuk berhubungan

dcngan pihak lain dalam melaksanakan suatu proses kerjusama percncanaan,

Bcrdasarkan

hasil

distrihusi

(Pcngcmbang. LSM) menuniukkan

frckuensi

dari

pcran

pihak

swasta

bahwa sebagian bcsar responden mcnyatakan

bahwa pihak swasta masih kurang terlibat (keterlibatan pihak swasta hanya 1%33%), dengan jumlah responden 47 orang (87,0%), scdangkan 7 orang rcspondcn (13,0%) menyatakan bahwa pihak swasta cukup terlibat (keterlibatan pihak swasta sckitar 34%-66%).

131

Pcran pihak swasta dalarn hat ini pcngembang dan LSM pada proses pcnyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati akan iku: menenrukan basil rencana yang dihasilkan. Dari tabel diatas terlihat bahwa menurut responden keterlibatan pihak swasra (pengembang clan LSM) masih kurang terl ibat dalam penyusunan rencana umurn rata ruang Kota Pati, Hasil ini didukung juga dengan

basil

wawancara dengan seorang pengembang perumahan di Pali, bahwa pihaknya belum pernah diberi informasi arau dilibatkan da!am penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Tetapi hasil wawancara dcngan pihak Bappcda, rnenyatakan bahwa dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati beberapa waktu lalu, walaupun tidak semua pengernbang dan LSM dilibatkan rctapi pemerintah sudah mengundang pcrwakilannya. Alasannya karena metode ini baru penama kali dilaksanakan di Pali. sehingga hanya beberapa perwakilan saja yang dilibatkan.

Keadaan seperti ini dapat mempengaruhi reacana yang dihasilkan karcna kurang mcngakomodasi partisipasi dari pibak swasta tersebut. Kurang terlibatnya pihak swasta terutama pengembang dalam hal ini tidak tcrlcpas dari sosialisasi atau pembcrian informasi pcmerintah kepada pengembang yang dinilai masih sangat kurang, Partisipasi pcngembang sebagai salah satu stakeholder yang terkait kebijakan dan mcmpunyai kepentingan agar kegiatannya bcrjalan, akan berpcngaruh pada keikutsertaannya mcnjaga pcnggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan

alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang,

Sedangkan keterlibaran LSM dalam penyusunan rencana tata ruang berperan

scbagai pcngawas kebijakan, kclompok yang terkait kebijakan, dan mempunyai

kcpentingan agar kcbijakannya berjalau. Kesimpulannya

dari analisis raktor eksternal bahwa sebagian bcsar

respondcn bcrpcndapat bahwa peran pemcrintah dalam pembiuaan dun pernberian

132 informasi

masih

kurang,

peran

konsultan

perencana

cukup

dan

sangat

rncmpcrhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta peran pihak swasta masih kurang terlibat.

4.4.3

Analisis Flubungan Amara Faktor-Faktur dengao Bentuk dan Tingkal l'arlisipasi Masyarnknt Untuk mcngctahui hubungan antara faktor-faktor baik internal maupun

ckstcrnal dcngan bcntuk dan tingkar partisipasi masyarakat, dilakukan uji statistik

dcngan menggunakan tabulasi silany (t.:rosstab) dari beberapa variabel yang ada dcngan

memperhatikan

nilai chi square. Sctelah dilakukan

uji chi square

selanjutnya dilihat nilai hitung c/11 square dibandingkan dcngan nitai tabelnya

dengan taraf signitikansi 0,05. Dari pcrbandingan nilai ini rnenunjukkan ada tidaknya huhungan antara dua variabel, Jika nilni chi square hitung lebih besar dari nilai chi square rabcl, maka pemyaiaan bahwa kedua variabel yang diuji tidak Saling berhubungan harus ditolak. Sebaliknya jika nilai chi square hitung lebih kecil dari nilai chi square tabel, maka pernyaraan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima. Bcrdasarkan probabilitas, bila nilai

probabilitas

(Asymp..'\ig) < 0,05 maka Ho ditolak artinya pemyataan bahwa kedua variabel yang

diuji tidak sating bcrhubungan harus ditolak. Sebaliknya jika nilai probabiluas (Asymp Sig) > 0,05 rnaka Ho diterima artinya pemyataan bahwa kedua variabel yang

diuji tidak saling berhubungan harus diterima.

Kocfisien kontingensi (Cu111ing1mcyC..0efficie11t/CC)mcnun;ukkan kuat dan temahnya

hubungan

antara

dua variabel yang diuji.

dengan nilai koetisien

kontingcnsi bcrkisar antara 0,00 sampai 1.00. Bila nilai koefisicn kontingensi rnendekati

I. rnaka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat dan

133 scbaliknya jika nilni koefisien konringcns: tersebut sernakin mendckati 0, maka hubungan antaru kedua variabel tersebut scmakin lemah.

4.4.3.1 llubung:rn Antarn Faktor-Faktor dt•ngan lkntuk Purtisipn~i Pada sub bab ini dibahas tenrang hubungan nntarn faktor-fakior baik internal maupun ekstcrnal dengan bcnruk bemuk partisipasi masyarakar pada rahap Pcnjaringan Aspirasi Masyurakat I, tahap l'cnjaringan t\spirasi Masyuruka: II, dan tahap Seminar Rancangan Rencana. Tujuannyn adalah untuk 111c11gctahui apakah antara taktor dun benruk arla hubungannya pcrhiiungan

Jan bila ada hubungannya

scbcrapa kuat hubungan tcrscbut. I lasil

mbulasi sihmg (cro.mab) amara

Iaktor-Iaktor

dengan beruuk-bcnruk

panlsipasl schagaimana taticl IV.I :I bcrikut ini: TAHl\I, IV.13 llASIL PERlllTlJNGAN Cll I SQUARI•: (x2) OAN CONTINGENCY COEFFICl~;NT (CC) HENTUK PAltTISLPASI Nu

Varl1btl

Internal I Jonis Kclamin 2 Usia Pendidikan Pekcrjaan Pcn!fhasilan Eksternal

Penjarinean Aspirasl I ..2

cc

"Y2

1.541 4.01 ~ 13.176 14,852

0,167 0.443 0.264 0,488

2,005 5.483 7,928 14.118 21,037

0,234 0,589

:l.J 18 21,871

A

~ 6

7

I

8

Perun l'ernda Peran Konsultan Perun Swasta

Penjningan Allpirasl n

16.849

J, 128 28,681 3.056

0.263

0.2'.ll

r.z 16

cc

Seminar

Ranca1gan RHeana ..2

cc

0.189

l.37b

0.376

0,)04

12,311 I 9, I 12 30,326 19.622

0,431 0.511

1.761 l<J,747 '.1.056

0,255 0,517 0.211

0.358 0,1155 0,529

0,203 0,537

Q.148

0.600

0.51

(1

Berdasarkan perhitungan tabulasi silang antara variabcl internal dcngan bcntuk-benruk partisipasi masyarukat pada Lahi1p f'Cl\iari11g1111 Aspirasi Masyarakai I..

tahap Penjaringan

Aspirasi Masyarakat I.I, dan tahap Seminar Rancangan Rencana

mcnunjukkan bahwa semua variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki

hubungan yang signifikan.

kecuali variabel penghasilan

pada tahap

Penjaringan Aspirasi Masyarakat II . Antara variabcl penghasilan dengan bentuk partisipasi rnasyarakat pada

tahap penjaringan aspirasi masyarakat IT keduanya ada hubungan anlar variabel dan dapat dijelaskan sebagai berikut: o Nilui Chi Square hitung > Nilai Chi Square tabel, maka Ho dirolak berani ada hubungan an tar variabel. o Nilai koefisien kontingensi variabel penghasilan 0.529 yang mendekati nilai 1 berarti hubungan antara kedua variabel sangat erat, Dari hasil uji tabulasi silang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi

masyarakat

pada tahap penjaringan

aspirasi

masyarakat

LI sangat

dipengaruhi

oleh Iaktor penghasilan, telapi variabel

mcmpunyai

pcngaruh. Sedangkan bernuk partisipasi masyarakat pada tahap

penjaringan aspirasi masyarakat

J

dan tahap seminar

internal yang lain tidak

rancangan

rcncana tidak

dipcngaruhi olch faktor-faktor internal. Adanya hubungan antara bentuk partisipasi dengan variabel penghasilan, berani bahwa bentuk parrisipasi masyarakat sangat dipcngaruhi oleh fakror penghasilan responden, karena besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluaug lebih hesar bagi rnasyarakat untuk berpanisipasi.

Tingkat penghasilau

yang

mcncukupi akan mcmpcngaruhi waktu luang masyarakat karena mcreka tidak disibukkan

lagi

dengan mencari tambahan penghasitan sehiugga Iebih aktif uutuk

terlibat dalarn pembangunan, rnisalnya dalam ha! mcnghadiri pcrtcmuan.

135 Sementara itu hasil pcrhitungan tabulasi silang anrara faktor eksterual dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakai I, tahap l'enjaringaa Aspirasi Masyarakat menunjukkan

n.

dan tahap Seminar Rancangan Rencana

bahwa hanya variabcl pcran konsultan yang mcmlliki hubungan yang

signifikan pada semua tahap, Hubungan anrara variabcl peran konsultan dan bcntuk parrislpasi mnsyarakat dapat dijelaskan scbagai bcrikut:

o

\lilai Chi Square hitung > Nilai Chi Square tabel, maka Ho ditolak berarti nda hubungan antar variabcl.

o

Nilai kocfisicn kontingcnsi

rara-rata 0,548 yang mendekati nilai I bcrarti

hubungan antara kcdua variabel sangat crar,

Dnri hasil uji tabulasi sllang tersebut muka dapat disimpulkan bahwa bcniuk partisipasl

musyarnkat

konsuttae.

Sedang laktor pcran pemerintah

pcngaruh

pada scmua iahap sangat dipcngarulu

pada bentuk panlslpast.

sebagal jcmbman

Perun

oleh

faktor peran

dau peran swastu tidak rnemberikan konsultan

untuk rnenyerap aspirasi

perencann

masyarakat

botch

dikatakan

agar dapat dimasukkan

sebagai salah satu pcrtimbangan utama dalam rencana kola. Mcngi11ga1 bahwa penduduk

perkotaan

bukanlah

masyarakat

paguyuban

yang

serba

homogen

melainkan masyurakat parernhaynn yang hctcrogen, Sudah tentu persepsi dan aspirasi serta tuntutan kebutuhan mereka juga berbeda. Guna mengatasi masalah tcrsebut diperlukan

komunikasi antara pcncntu kcbijakan (pemerintah),

perencana

kota

(konsultan) dan masyarakat. Secara lchih jclas hubungan ini ilapat dilihat pada Garnbar 4.5 berikut ini.

136

PENGHASILAN CL''11 ll0

PERAN

KONSULTAl'll

GAMBAR4.5 FAKTOR-FAKTOR YANG B~:t(PENGAIUJH PADA BENTUK l'ARTISll'ASI MASYARAKAT DALAM PRNYUSUNAN RENCANA UMllM TATA RLANG KOTA PATJ

Kcsirnpulannya bahwa dari uji 1ab1.lasi ~ilang mcnunjukkan bahwa bemuk partisipasi masyarakat dalum penyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati ~"ngdt dipengaruhi

oleh

faktor penghasilan rcsponden

dan faktor pcrun konsuhan

perencana. Faktor pcran kcnsuhan perencana menuujukan pengaruh )ang lebih kuat duri pada fol<.lor pcnghasilan. ditu1tiukka11 dengan nilai koeflsicn

kontingcnsi

( ( 'onli11g~11cyCoe.fferienlfCC) ) ang lcbih bcsar.

4.4.3.2 Hubnngan Antara faktor-Faktor llrng2n Tingkat l'artisinasi l'ada sub bab ini dibahas tentang hubungan antara fsktcr-faktor baik internal maupun eksternal dengan ungkat parrisipasi rnasyarakat, dengan tujuan

untuk mengetahui apakah antara Iaktor dan .ingkat ada hubungannya dan bila ada hubungannya seberapa kuat

hubungan tersebut. Hasil perhitungan tabulasi silang

(cro.w11h) aruara fakror-faktor dengan ungkar panisipasi sebagaimana tahcl IV 14

berikur ini:

137 TABEL IV.14 HASIL PERIDTUNGAN CHl SQUARJ~ (X2) OM CONTINGENCY COEFFICmNT (CC:) TINGl
No

Vuttbel

Tlllpat K... c11...

Knktifu

dalamnMt A

I

Internal Jenis

2

Keamtn t.sin

'·' ·1 5

Pcndidikun Pckcrjuon

l'cnghasilan

I)

Y2

cc

1.127

0.M3

3.517 9,205 I 8,23.1

0,247 1),4 05 U.382 0,502

0,927

0,1,)1)

23.JO~ 1.511

11),(d ~

•••btrllla• mu1u1 Y7 cc

··-..._.......

Y•

cc

•2

...

0.651

0.109

(l.'17~

O.ID

8.37~

0,3(>(>

14,X'I? 15,865 7.R31>

0,465 0.4 77 OJ56

Keffrflll8t..

KoterlllialH

... herlun

cc

i.zvs

0.1 :i;l

11.9011

0.289

4.275

23,978

0~;55 0.562

11,524

2J,53X

0,SHS

13.527

0,271 0A19 0.551 0.448

o.xm

U,121>

J, IOJ

0.233

2.321>

0,2113

O,S4?

21,63?

0,S3!"

22,721

0,544

16,6?7

0.48G

0. I 65

4.883

0,288

4.75 I

0.28~

1.872

o, 1 S:l

24,xxq 28.038

Ek!lt~TnCll

6 Pcmu Vcu1Ju 7

Pc'ran

l\onsul~tl

x

l'Cf"Jn ~\\•itSlO

Ocrda~arkan perhitungan tabulasi silang aruara varlabcl internal dcngan variabel

tiugkat

purtisirasi masyarakm,

rnenuniukknn

bahwa

semua

variabcl

pcngaruh dau variahel terpengaruh tldak memiliki hubungan yang signifikan, kccuali aotara variabet penghasilan denunn variebcl tingkat kchudiran dalam rapat dun 11n1ar11 variahel

pcndidikan

musukan/sararrusut.

dan

pcnghasilun

dengan

keaktifan

dalam

rnembcrikun

mcmiliki hubungan yang signifikan.

Adanya hubungan anlar variabcl ini dapat dijclaskan sebagai berikut : o Nilai Chi Squaro hitung > Nilai U1i Square tabcl, maku I lo ditolak berarti ada huhungan aniar variabcl. o

Nilai koefisien koniingensi variabel penghasilan rata-rata adaluh 0.54~ dan variabel pcndidikan

adalah (l.555 yang kcduanya mcndckatl nilai I bcrarti

hubungan antara kcdua variabcl sangat erat.

138 Dari hasil uji tabulasi silang tcrsebur maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat pada variabel ringkat kehadiran dalam rapat sangat dipengaruhi oleh variabcl penghasilan. Sedangkan tingkar partisipasi masyarakat pada variabcl keakufan mengcmukakan masukan/s.aran/usul sangat dipengaruhi olch variabcl pcndidikan dan penghasilan, Adanya hubungan antara tingkat partisipasi dengan variabel pendidikan, berarti bahwa tingkar pendidikan pengetahuan

pan:isipasi

masyarakat sangat dipengaruhi

oleh

responden, karena salah satu faktor yang mcmpcugaruhl adalah

tingkat

pcndidikan.

Semakin

tinggi

latar

faktor tingkat

belakang

pendidikannya, tcntunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan beniuk serta tata cara partistpast yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karcna dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar. dan cepat tanggap terhadap inovasi. Adanya hubungan antara tingkal partisipasi dcngan variabel penghasilan, herarti bahwa tingkat partisipasi

masyarakat sangat dipengaruhi

oleh faktor

penghasilan rcspondcn, karena besarnya tingkat penghasilan akan mcmberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk bcrpartisipasi. Tingkat pcnghasilan

yang

mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan rncncari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif unruk tcrlibar dalarn pembangunan, misalnya dalam hal mcnghadiri pertemuan, Scmentara itu hasil pcrhitungan tabulasi silaug antara faktor ekstemal dengan lingkat partisipasi masyarakat pada variabcl tingkat kehadiran dalam rapat, kcaktifan mengemukakan

rnasukan/saran/usul,

keterlibatan mcnctapkan konsep

rcncana, dan kctcrlibatan memberikan pcrsetujuan pada rancangan rcncana,

139 mcnunjukkan

bahwa

hanya variabel

pcran konsultan

perencana

yang memiliki

hubungan yang signifikan pada semua varlabel tingkat partislpasi.

Hubuugan antara variabel peran konsuhan dan tingkat panisipasi masyarakat dapat dijclaskan sebagai berikut:

o

Nilal Chi Square hitung > Nilai Cili Square tabel, maka Ho ditolak bcrarti ada hubungan an tar variabcl,

o Nilni kocfisicn kontingensi rata-rata adalah 0,529 yang mendekati nilni l bcrarti hubungan antara kedua varinbcl sang:1t erat. Dari hasil uji tabulasi silnng tersebut maka dapat disimpulknn

bahwa

tingka; pertisipasi masyarakn! pada scmua variabcl sangat dipcngaruhi oleh fakror reran konsultan. Scdang faktor pcrun pcmcrintalt dau pcran swasta tldak mcmhcrikan pcngaruh pada 1i11gku1 purtisipasi. Adanye

hubungan

antara tlngkat

partisipas! dengan

variabcl

konsultan, berarti bahwa tingkat pnrtisipasl masyarakat sangat dipengaruhi

pcran

etch

peran konsultan perencana. Peran konsultan pcrcncana boleh dikatakan sebagai jernbatan untuk menyernp nspirasi

saiu pertimbangan

rnasyarakat agar dapat dimasukkan

scbagai salah

utarna dalam rencana kota, sebab dengan diakomodasinya

masukan masyarakat akan mcnambah kepercayaan masyarukut pada hasil y~ng dircncanakan. Lebih la1\jut

kctika

seseorang langsung

pcngambilan keputusan )'ang akun mempcngaruhi

tcrlibat

dalarn

proses

kchidupannya, mereka cendcrung

ukan mernpunyui kcpcrcayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jndi, program partisipasi masyarakat rncnambah legitirnasi dan krcdibilitas dari proses perencanaan kcbjjakan publik. Serra menambah kcpcrcayaan publik aias proses politik yang dijalankan para pengambit kcputusan. Secaru lebih jclas hubungan ini

dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikui ini.

"r· i

140

cc-o.sss

CC"'0,544

Swnb
GAMDA1t4.6 FAKTOR-FAKTOR YANl> UUt.l't:NGAKUfl l'ADA TINCKAT l'Alt1'1SlPASI MASVARAKAT DALAM PENYUSt.:NAN RENCANA UMUJ\1 TATA KUAl\G KOTA PATI Keeimputsanya bahwa darl uji tabulasl sllang menunjukbn bahwa tingka1

partlslpasi masyaralcat dalam penyusunan rencena umum lat/I ruang Kola Pali saogal dipcngaruni olch faktor pendidikan responden, faktor penghasilan respoadee, dan fuktor pernn konsultan perencana.

Faklor pendidikan responden menunjukan

peng,aruh yang paling kuat. kemudian diikuti pengarnh dari faktor pcnghasilan dan faktor peran konsuhan, ditunjukkan dengan nilai koetisien kontingensi (C01uir1gency Coefjicient!CC) yang lebih besar.

4.5. Anulisis reran Stakeholder dalam Penyusooao Rencaoa Umum Tata Ruang Kolll Pati

dan efisien apabi la pmsesnya di lakukan secara terpadu dengan seluruh pclaku

pemhangunan (stakeholder). Faktor penung dalarn perencanaan panlsipatif adalah

141

bagaimana memutuskan dan melibatkan stakeholder-stakeholder perencanaan, l lal tersebut sangat terkait dengan kepedulian rnasyarakat terhadap pembangunan dan

kapasitasnya

untuk bekcr]a bersama dalam kelompok. Sccara umum ada tlga

kctompok stakeholder yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Kcbcrhasilan perencanaan sangat tergantung pada bagaimana proses perencanaan dija lankan, dengan demikian sangat penting untuk melihatkan stakeholder pernhangunan dalam proses pembangunan, dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan komitrnen.

Pada sub bab ini dibahas tcntang peran Stakeholder dalam pcnyusunan rcncana umum tata ruang Kota Pati. Dan untuk meogetahui pcran stakeholder dalam

setiap rahapan proses penyusunan rencana umum tata ruans Kota Pati, dapat dilihat pada bagan berikut ini.

142

•

•

•

143

;;;

" .E c

•

•

•

•

•

•

•

•

144

•

145

------····-

~ § ~ '6

...

0 0

"':;

-c ~

,._'; '3

~

-,

.. - ~jg "

" -E >:

~

"!!

,0

"'

-e

e

E": E c; s

"

.!j

·-'

..,- __e"'-a f

e,

.eE 'iic-:

.l(

-- -

~

"'

146

• Pada tahap persiapan dengan kegiaran pengumuman rcncana penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Pada tahap ini yang paling bcrpcran adalah pemerintah melalui BAPPEDA, scbagai

pcnanggung

jawab

keglatan

l:errugas

mernberikan

informasi

pengurnuman kepada masyarakauswasta, dina.<Jinstansi dan camai. Scdangkan peranan masyarakat dan swasta hanya sebagai pihak penerirna pengumuman. Akan tetapi karena media yang digunakan untuk mengumumkan hanya lcwat surat dan forum perternuan serta tidak melalui media cetak (koran, majalah) dan

media elektronik (radio, tv, internet), maka informasi yang disarnpaikan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam wilayah perencanaan clan bisa d ikatakan sebagai kurang transparan. Dengan demikian tingkat panisipasinya hanya sampai pada tingkat informing (tingkat ketiga dari tangga Arnstein), karena pemberian informasi hanya bcrsifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat tanpa adanya kescmpatan umpan balik. •

Pada tahap penentuan arah pcngcmbangan dengan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat I dan II. Palla tahap iui peran pcmerintah juga masih sangat dominan sedangkan peran musyarakat dan swasta tergolong rendah, Pcnjaringan mendapatkan

aspirasi masukan

masyarakai dalam

merupakan penentuan

forum arah

penemuau pengembangan

untuk dan

pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan. Dalam kcglaran ini

peserta forum rermasuk masyarakat dan swasta yang dilibatkan, mernberikan rnasukannya dalam

bentuk sarantusuVpendapar secara lisan maupun rertulis.

147

Meskipun pada saat forum penemuan berlangsung telah rerjadi dialog dua arah

antara pemeriurah dan peserta termasuk masyarakat dan pihak swasta, akan tctapi tidak ada jaminan bahwa kcpcdulian clan ide rnasyarakat akan dipcrharikan. Olch sebab ilu tingkat

partisipasinya

digclongkan

dalam

ringkat consultation

(konsultasi), yang merupakan tangga keempat dari tangga Arnstein. •

Tahap pcrumusan rancangun

rcncana dcngan kcgiatan scminar/scrniloka

dan pcngumuman

rcncana.

Demlkian juga yang tcrjadi pada saat scminar/scmiloka

rancangan rencana,

pelaksauaan kegiatan/forum pertemuan dan tingkat partisipasinya

sama dengan

pada tahap pcncnruan arah pcngembangan, yaitu hanya sampa] padn tingknt consuitation (konsultusi). Pndn tnhnp ini pcran pcmcrintnh masih tctap dominan

dibandingkan

dcngan

peran masyarakat dan swasta. •

Tahap pcnctapan rcncana dcngan kcgtatan pcnylapan rancangan peraturan dacrah clan dokumcn RUT'RK.

Pada tahap ini peranan pemerintah sangat mendominasi dun tidak ada purtisipasi dari masyarakai rnaupun pihak swasta sama sekali. Meskipun rancungan peraturan daeruh clan dokumen RUTRK telah disiapkan oleh pcmcrintah, akan tetapi sampai dengan saat ini rernyata belum pernah dibahas dun diletapkan oleh DPRD Kabupatcn. Belum ditctapkannya pcraturan dacrah ten tang RUTRK Pati olch lcgislatif bcrarti bahwa rencana tata ruang yang dibuat tidak legal friendly, scbagnimnna meuurut Kiprah (200 I :22) buhwu suutu rcncana tata ruang hcndaknya adalah legal friendly, yang herarti mempunyai kepastian

hukum dan masyarakat dapat mcmpcrolch

untuk mclakukan invcstasinya, Sclain itu rcncana

kcmudahan-kcmudahan

tata ruang merupakan

148

insrrumcn pcnting begi pernbangunan sehingga penetapan rcncana hams mcndapat kcsepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislalif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Akibat belwn adanya peraturan daerah, secara legal kurang mcmiliki kekuatan ruengiluu, schingga banyak dijumpai ierjadinya penyimpangan, Pcrnerintah memiliki peran dominan dalam pernbangunan, sebagai pengarur dan rnenyediakan pelayanan dasar bagi publik. Selain itu dengan otonomi daerah, kewenangan dan tanggung iawab pemerintah daerah menjadi bertambah besar dalam hal pengelolaan pembangunan di daerah. Meskipun peran pemerinrah masih dcminan, akan tetapi dengan kctcrbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, mcnghcnda\:i partisipasimasyarakat dan swasta dalam pcmbangunan daerah. Kesimpulannya bahwa peran tiap pclaku pembangunan (stakeholder) dalam penyusunan

rencana umum tata ruang Kota Pati rnasih didominasi olch pcran

pcrnerintah, sedangkan peran masyarakat dan swasta rclatiftidak tcrlalu besar.

4.6. Analise. Tingl
tingkat partisipasi

masyarakat dalam penyusi.nan rencana um um tata ruang Kora Pali terhadap hasi I pembangunan, yaitu: Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalarn penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati akan berpengaruh rerhadap rencana iata ruang yang dihasilkan. Dan rencana tata ruang sebagai hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang memuat teruang

kcrangka dan prinsip-prinsip unruk memberikan arahan lokasi pembangunan

dau inlrastruktur. Untuk itu pcrlu diketahui apakah rencana tata ruang telah dijadikan

149 sebagai acuan pembangunan

oleh pelaku pcmbangunan baik pemerintah

maupun

masyarakat dan swasta. Dengan

tingkat partisipasi

masyarakat yang hanya

mcncapai

ungkat

kecmpat atau consuitatton ini, masih pada ringkat tokenism dan belum mcncapai 1ingkat kekuatan masyarakat, tempi pada tingkat ini relah tcrjadi dialog dun Mah

antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun tclah ierjadi cfialoc duo arah, akan tetapi cara ini ringkat keherhasilannya

rcndah karena tidak adanya jaminan bahwa

kcpcdulian dan ide masyM~kat akan diperhatikan, Jadl peran pemerintah masih terap bcsar, I lal ini akan bcrpcngnruh pada rcncana law ruung yang dihasilkannyn

dun jugn

bcrpengnruh pada pclaksanaan pembangunan. Padn kenyotaannyn banyak terjadi pcnyimpangan ini menuojukkan

dari hasil observasl

lapangan

mcnunjukkan

masih

penurufuutan ruang oleh masyarakat dan swasra. Hal

bahwa rencana tara ruang yang ada tldak d\jadikan acuan dalam

pclaksanaan pembangunan. Adanya penyimpaugan ini sebagaimana tclah diuraikan pada sub

bub sebelumnya,

dikarenakan

oleh:

(I)

pcmberian

inlormosi olch

pemerintah dianggap masih terlalu sediklt: (2) sifat pelibaran masyaraka; dalam pcnyusunan partisipasi

rencana tara ruang masih alas dasar inisiatif

pcrnerintah; (3) proses

masyarakat dalam penyusunan rcncana tatu ruang tidak scpcnuhnya

mengacu peraturan yang ada; dan (4) kurangnya sosialisasi

rencana kepndu

masyarakat dan swasta. Sementara itu bagi pcmcrintah scndiri, ternyatn bahwa produk rcncana tala ruang yang ada tidak scpenuhnya dipakai sebagai acuan dalam proses pcnyusunan usulan program pembangunan. sesuai

tata ruang adalah

Tujuan pcnyusunun usulan program pembangunan untuk

terwujudnya

kcsclarasan antara program

150 pembangunan dan rencana tata rucng, sehingga pcmbangunan yang dihasilkan dapat efektif dnn cfisicn. Tidak pcmbangunan program/kegiatan

digunakannya ini

terlihat

rencana dari

usulan

yang tidak sesuai

tata

ruang

jenis

dengan

dalarn

penyusunan

program/kcgiaian

arahan

dalam

dan

usulan lokasi

rencana tata ruang.

mcnycbabkan program/kegiatan pembangunan rersebur berada di lokasi yang tidak

sesuai arahan dalam roncana tara ruang, Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal. yaitu: pertama, masih adanya usu Jan yang tidak sesuai dengan arahan rencana rata ruang rnenunjukkan bahwa

terdapat tnformal planning dalam percncaraan pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, Sebagaimana pendapar Briassoulis (1997:105-117)

bahwa

dalam kcnyataannya informa! planning ini berjalan beriringan aiau tergabung dengan formal planning memang selalu rerjadi, Dao salah satu karaktcristik informal

planning adalah bahwa pcrencanaan tersebut tidak dilakukan oleh perencana profcsional atau rnereka yang merniliki latar belakang dalam bidang pcrcncanaan sehingga rencana :rnng diusulkan dapat dikaiakan tidak memiliki perspektif jangka panjang. Informal planning ini terjadi dalam benruk alokasi untuk usulan yang bcrasal dari anggora lcgislatif atau kepala daerah atau program dari pemeriutah tingkat alas (provinsi dan pusat) yang kadang-kadang tidak dikonsultasikan lebih dahulu dcngan pemerintah daerah, Ja
• 
  15 I instansi rnengetahui
  
  keberadaan rencana
  
  informasi dan sosiatisasi
  
  tata ruang
  
  rcncana kc scluruh instansi,
  
  mcnunjukkan kurangnya Sementara itu juga tidak
  
  scluruh instansi yang tclah mengetahui adanya rencana tata ruang secara langsung akan mcnggunakannya, karena kurang ruemaharni substansi rencana tata ruang sebab strategi pemanfaatan ruang yang iercantum dalarn rencana umum Lala ruang Kota Pati, dianggap masih tcrlalu umum dan kurang detail. Untuk itu di masa mendatang dipcrlukan
  
  rencana yang lebih derail lagi, agar mudah dipaharni oleh Instansi
  
  pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sebagaimana menurut Budihardjo dan S11jar10 (2005:208), bahwa perencanaan tata ruang kota selama ini masih saja cenderuug tcrlalu
  
  berorienrasi pada pencapaian tujuan idea' berjangka panjang, yang sering
  
  melcset akihat
  
  hanyaknya
  
  ketidakpastian.
  
  Di sisi
  
  lain
  
  terdapat jenis-jenis
  
  perencanaan yang disusun dengan landasan pcmikiran pemecahan rnasalah secant ad hoc yang berjangka pendek, kurang berwawasan luas. Seyogyanya pendekatan yang
  
  diambil mencakup keduanya, Hal ini senada dengan pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2003:6), bahwa perencanaan
  
  pembangunan
  
  merupakan
  
  suatu rahapan
  
  awal
  
  dalam
  
  proses
  
  pcmbangunan, Scbagai iahapan awal, pcrcncanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksauaan kegiatan pernbangunan (action plan), Karena itu pcrcncanaan pernbangunan hendaknya bersifat implemeruauf (dapat dilaksanakan) dan aplikatif(dapat ditcrapkan). Dernikianjuga halnya dengan rencana tata ruang hendaknya juga dapat dilaksanakan
  
  dan dapat ditcrapkan,
  
  scningga
  
  panisipasi dari stakeholder sangat besar peranannya dalam penyusunan rencana tata ruang.
  
  Kcsimpulannya bahwa dengan tingkat partisipasi rnasyarakat yang hanya sampai pada tingkat konsuhasi, akau berpengaruh pada rencana tata ruaug yang
  
  152 dihasilkan. Akibatnya rencuna tutu runng yang tclah dihasilkan, tidak scpcnuhnya dipakai sebagai acuan pembangunan
  
  baik olch pcmcrintah, swasta maupun
  
  masyarakat, Terbukti masih adanya pcnyimpaugan dalam pemanfaatan ruang olch masyarakut Jan swasta, serta masih adanya pelaksanaan program pcmbangunan oleh pemerintah yang tidak scsual arahan dalam rencana tata ruang.
  
  4.7. Analisis
  
  Komprchcnsif Parrlsipasl Masyarnkar
  
  Pada sub bab ini dlbahas
  
  tenll.111g rangkumnn
  
  secara komprchcnsif
  
  partisipasi
  
  masyarakat yang meliputi kajian kcbijnkan. bcntuk partisipasi,
  
  parttsipasi
  
  dan foktor-fuktor yang mempengaruhi
  
  tingkat
  
  bcntuk dan tingka: parrislpasi
  
  masyarakat, peran setiap stakeholder, scrta kaitnn tingkut partisipasi dengan hnsil pembangunan.
  
  dengan tujuan untuk rucndapatkan gambaran mcnycluruh
  
  tenrang
  
  knjian partisipast masyarakat dalam penyusunan rencaua u111u111 tittll ruang Kotu Pmi. Duri hasil annlisis
  
  pada sub bab terdahulu tentang kcbljakan penyusunan
  
  rencana umum tata ruang Kola Pali dapat dibuat kcsimpulannya bahwa terdapat bcbcrapa perbcdaan dalam proses partisipasi masyarakat pada penyusunan rencana umum tata ruang Kora Pali. antara normatif (Pcraturan Menleri Dalam >Jegeri) clan dalam praktek senyatunya. Perbedaan terletak pada media yang digunnkan untuk pemberiau informasi, jangka waktu pemberian masukan dari masyarakat, dan sifat
  
  pelibatan masyarakat. Proses pcnyusunan sccara normatif mcnurut Pcrmcndagri dianggap sebagai proses partisipasi yang ideal, dan bila ada ketidak sesuaian proses
  
  aiau ada perbedaan proses partisipasi dalam praktek dengan Permendagri dapat diartikan scbagai proses panisipasinya kurang ideal.
  
  153 Oleh karcna media yang digunakan untuk memberikan infonnasi kepada rnasyarakat tidak secara tcrbuka lewat media cetak c.Jan elektronik, maka bisa
  
  dikatakan bahwa proses yang terjadi kurang iransparan. Jadi yang seharusnya memenuhi prinsip political friendly (Kiprah, 2001:22) tidak tercapai, sebab suatu
  
  rencana Lala ruang hendaknya adalah political friendly yaitu demokratisasi dan transparansi menladi kehutuhan dala-n seluruh rangkaian proses penyusunannya. Sementara itu berkaitan dengan konsep good governance, transparansi merupakan salah satu prinsip pcnting yang perlu diterapkan sejak tahap awal pada suatu proses penyusunan rencana tata ruang, Tanpa transparansi, maka prinsip-prinsip good governance lainnya akan sulit umuk ditcrapkan dengan baik. Karena scbagai prasyarat untuk mcnumbchkan c.Jan menlngkatkan peran serta, maka uansparansi
  
  proses penyusunan rencana tara ruang akan mendorong masyarakar untuk berperan serta dalarn proses rersebot (Zulkaidi dan Sari. 2004:48). Akibar kurang transparan dan kurang tersosialisasi dcngan baik, masyarakat kurang antusias untuk il:ut berpanisipasi memberikan masukannya dengan inisiatif sendiri, sehingga yang telah terjadi adalah bahwa partisipasi masyarakat rnasih atas dasar inisiatif pemerimah. Masih kurang tr.1nsparannya proses penyusunan rencana tata ruang bcrkaitan dengan bcntuk pcnyempaien/pengumuman
  
  yang mampu
  
  mcngakornodasi pcndapat pihak-pihak icrkait dan mcngcnai
  
  variasi media
  
  penyampaian informasi/pengumuman yang digunakan. Menurut Zulkaidi dan Sari (2004:54-56),
  
  benrek penyampaian pengumuman seharusnya dapat dilakukan
  
  melalui berbagai cara seperti seminar. rapat koordinasi. wawancara dan kucsioncr maupun forum pcrtcmuan. scdangkan media yang digunakan unruk rnenyarnpaikan informasi harus bervariasi dengan frekuensi yang cukup sering dan disampaikan dalam jangka waktu yang cukup lama (7 hari).
  
  154
  
  Sementara itu berkaitan dengan prinsip dernokratisasi sebagaimana menurut Kiprah (200 I :22) ternyata bahwa tlalam penyusunan rencana umum iata ruang Korn Pati ini bclum rnencapai prinsip tersebut, Karena partisipasi rnasyarakat dalam
  
  penyusunan rcncana umum tata ruang Kota
  
  !~JU,
  
  merupakan hak demokrasi bila
  
  rnasyarakar dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mercka sendiri. Hal ini
  
  selaras dengan konsep man-centered development, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dao tidak sekedar sebagai alar pembangunan sendiri, Menurut Tjokrowinoto (1999:218), konsep ini rnembcrikan peranan kepada individu, bukan scbagai objek akan tetapi scbagai pelaku (akror) yang mcncntukan
  
  tujuan yang hcndak dicapai, menguasai sumber-sumbcr,
  
  mengarahkan proses yang meneruukan hidup mereka. Karenanya paradigma in i
  
  membcri ternpat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal. mcnekankan pentingnya rnasyarakat lokal yang mandiri isetf-relian: communitiess sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Lebih lanjur disebutkan bahwa konsep ini menekankan pcntingnya "pemampuan" tempowermenn manusia, kcmampuan manusia untuk mengaktualisasikan
  
  segala
  
  potcnsinya sebagai manusia. Proses ini mcnumbuhkan conscientization manusia, kesadaran akan kcdiriannya (self/ll)odj,yang memungkinkan mereka uutuk secara kriris mclihat situasi sosial yarig melingkupi eksistcnsinya [Ijokrowinoto, 1999:29). Konsep
  
  ini
  
  kemudian melendasi
  
  wawasan
  
  pembangunan
  
  melalui
  
  pendekatan pclibatan ruasyarakat secara langsung icommunisy base deveiopmeut). Namun partisipasi masyarakat dalam pcnyusunan rencana umum taia ruang Kola Pati ini baru dilaksanakan dcngan inisiatif pemerintah dan busan atas inisiatif masyarakat scndiri. Schingga pemberdayaan yang diharapkan dari hasil pelibatan rnasyarakat yang demikian masih sangar kecil, Karena secara teoriris konsep pemberdayaan
  
  155
  
  rnasyarakat sclalu mclibatkan partisipasi rnasyarakat
  
  baik dalam perencanaan
  
  maupun pclaksanaan yang dilakukan (Rubins dalam Sumaryadi, 2005:95).
  
  Oleh
  
  karenanya pernberdayaan rnasyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pertarna, rnenciptakan iklim yang memungkinkan potensi rnasyarakat berkembang (enabling); kcdua, pen.guacaa potcnsi dan daya yang dimlliki oleh masyarakat
  
  (empowering); dan kcriga, pemberdayaan yangjuga berarti melindungi (Sumaryadi, 2005: 111-112). Herkauan dengan pemahaman
  
  teori conscientization (keadilan) dirnana didalarnnya terdapat
  
  akan kcseimbangan
  
  dan keseraraan, ternyata tidak ditemui dalam
  
  penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Karena yang terjadi adalah ketidak seimbangan dan ketidak setaraan berkaiian dengan dominansi peran pemerintah dibanding peran masyarakat dan swasra. Kcridak setaraan rerjadi karena proses komunikasi antara pemerintah dengan rnasyarakat dan swasta tidak berjalan baik. Pcndckatan ini akan bcrjalan baik jika inisiatif partisipasi muncul dari kcsadaran masyarakar yang tclah bcrdaya dan sctara sccara kemampuan. Untuk itu proses pendidikan
  
  adalah usaha untuk mencapai ha! tersebut, salah satunya dcngan
  
  pembcrian infonnasi dan sosialisasi yang mcucukupi, Karena ada ketidak sesuaian proses atau ada perbcdaan proses partisipasi
  
  dalam praktek senyatanya dengan Permendagri, keadaan scpcrti ini sctidakuya akan berpcngaruh pada beruuk dan tingkat partisipaxi masyarakat. Oleh karena prose; partisipasi yang dcrnikian tersebut, maka bentuk-bentuk
  
  panisipasi
  
  yang
  
  masukan/saran/usul
  
  dihusilkannya
  
  didomiuasi
  
  oleh
  
  bentuk
  
  sumbangan
  
  dan sumbangan infonnasi/duta, dengan prosentase mencapai
  
  74%. Dengan prosentase yang cukup besar tersebut rncnunjukkan bahwa telah ada kernauan
  
  dan kemarnpuan masyarakat uutuk
  
  berpartisipasi. Kemauan berarti
  
  156 mnsyarakar memiliki motivasi unruk terlibat, sedang kemampuan berarti masyarakat memiliki kernampuan untuk bcrpaneipasi karena memiliki infonnasi, pengerahuan, ketrampilan, dan rasa kebersamaan. Dcngan kemarnpuan yang dimilikinya tcrsehu, masyarakat kemudian berpanisipasi dalam bentuk memberikan informasi, dan rnenyumbangkan pendapat, scna hadir dalarn penemuan. Meskipun dcmikian dari basil jawaban responden pada pertanyaan terhuka dalam kuesioner tentang usulan benruk panisipas] masyarakat, cukup banyak juga responden
  
  yang
  
  mnsukan/sarnn/asul
  
  mengusulkan
  
  bentuk
  
  lain,
  
  aiau surnbangan informasi/data
  
  tidak
  
  hanya
  
  surnbangan
  
  saja, scpcrti rnisalnya
  
  bentuk
  
  kerjasurna dengan pemerintah dalam pcnyusunan dan bentuk bantuan tcnage ahli dari masynrakut. lni mcnunjukknn adanya kemauan dan kcmampuan masyara~at untuk berperan lebih jauh dalam penyusumm rencana tall! ruang pada masa mendatang. Kcbijal-au proses partisipasl y:ing rclah dilaksanakan
  
  pemcrimah daerah,
  
  juga dapat mernpengaruhi pada tingkat panisipasi masyarakat. l)ari hasil analisls tingka: paruslpast masyaraknt. secara keseluruhan tingka: partisipasi masyarakar dalam penyusunan rcncana umum tata ruang Kota Pati menurut ripologi Arnstein masuk dalarn kategori Co11s11/1c11iu11 (koasultasi], yang merupakan tangga keempar dari delapan rangga partisipasi masyarakat Sherry Arnstein,
  
  Pada tingkat ini mulai tcrlihat adanya saling tukar informasi antara pihak pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan keterlibatan individu dalam suatu program. Bahwa pemcrintah mengundang opini masyarukat sctclah diberikan informasi kepada rnasyarakat, dcngan earn dilibarkannya wakil masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati. Telah terjadi dialog dun arah antara
  
  pemerimah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat mcmbcrikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah, Meskipun telah terjadi dialog dua arah,
  
  157 akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya bahwa kepedulian
  
  dan idc masyarakat
  
  rendah karena tidak adanya jaminan
  
  akan diperhatikan.
  
  Mctodc yang dipakai
  
  adalah pertcmuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dcngan masyarakar.
  
  Pad a
  
  tingkat
  
  Consuluuion
  
  Jn)
  
  tcrmasuk
  
  dalam
  
  derajad
  
  tokenisme/penghargaan atau Degree of Tokenism, yaitu suatu ungkat partisipasi
  
  dimana masyarakar didengar dan dipcrkenankan berpendapat. retapi mcreka ridak rncrniliki
  
  kernampuan untuk mendaparkan jaminan bahwa pandangan mereka akan
  
  dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, Schingga apa yang diungkapkan oleh Devitt ( 1974) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005:5), bahwa program partisipasi rnasyarakat membuka kemungkinan mcningkatnya akses rnasyarakat kcdalam proses
  
  pembuaran keputusan masih belum tercapai atau bisa dikatakan komitmen terhadap sistem demokrasi belum bisa lllrpenuhi. Karena adanya ketidak sesuaian proses atau adanya perbedaan proses
  
  partisipasi dalam praktek dengan Permendagri, maka rncnjadikan tingkat partisipasi masyarakat hanya mcncapai pada tingkai keempat (Consultation). Padahal mcnurut Arnstein tingkat partisipasi kckuatan rnasyarakat
  
  yang paling ideal bila bcrada pada ringkatan derajad
  
  (Degree of Citizen
  
  Power).
  
  yaitu pada tingkat ke-o
  
  (/'arine1.-hip/Ke1jasama), ke-? (Delegated f'ower/Pendelegasian Kekuasaan), dan ke-S (Citizen Comro//Konlrol Masyarakat). Berkaitan
  
  dengan reori Arnstein ini dijelaskan bahwa alasan yang dipakai
  
  Arnstein dalarn tcori Tangga Partisipasi Masyarakat ini yaitu parusipasi masyarakar adalah scbuah istilah pengkaregorian untuk kekuasaan masyarakat, yaitu redistribusi kekuasaan untuk memberikan akscs kcpada masyarakat rniskin yang terjadi di
  
  Amerika Serikat, Dan ini agak berbeda dengan yang ierjadi Ji Indonesia. Karena keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki oleh pemerintah dacrah unluk
  
  158
  
  mencukupi seluruh pelayanan dasar kcpada publik. dengan dcmikian masyarakat yang tcrabaikan bukan hanya masyarakat miskin saja namuu juga mayo: itas
  
  masyarakat, Dengan demikian, perencanaan partisipati f di Indonesia bukan hanya mcmberdayakan masyarakat miskin saia, namun juga bcrarti pelibatan pihak-pihak terkait sumbcr daya dari masyarakat dan sektor swasta dalam upaya meudukung
  
  program pcmbangunan.
  
  Sernentara hu dari jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka pada kucsioncr rcnrang usulan tingkar partisipasi masyarakat. scbagian besar responden berharap atau mcngusulkan
  
  usulan-usulan
  
  yang menunjukkau
  
  adanya kcinginan
  
  masyarakat untuk mcningkatkan partisipasinya lcbih tinggi lagl, lcbih dari sckcdar tingkat Consultation (Degree of Tokenism) saja, seperri masukan/saran/usul dari
  
  masyarakat ugar lcbih mcmbcri pcngaruh pada rencana, dialog amara peruerintah dan masyarakat Jebih dlhuensifknn, kerlasama antara pcmerintah dan musyarakar dalam
  
  pembuaian kepuiusan, berbag: tonggung jawab antara pemerinrah dnn masyarakar, dan masyarnkat dibcri kcwcnangan membuat kcputusan pada rencana, Darl hasil uji tabulasi silang sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa terdapat faktor-Iaktor yang sangat herpengaruh
  
  terhadap bentuk
  
  dan tingkat partisipasi masyarakat yang meliputi faktor internal dan eksternal.
  
  Faktor internal yang bcrpengaruh pada bcniuk partisipasi adalah faktor penghasilan, Besarnya tingkat penghasilan akan member] peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
  
  Tingkat penghasilan
  
  yang mencukupi
  
  akan
  
  rnempenguruhi waktu luang masyurakat kareua rnereku tidak disibukkan Iagi dengan mcncari
  
  tambahan
  
  penghasilan
  
  sehingga
  
  lebih
  
  aktif untuk
  
  terlibat
  
  dalam
  
  pembungunan, misalnya dularn hal rncnghadiri pcrtcmuan. Dari hasil kuesioner
  
  159 diperoleh bahwa
  
  penghasilan
  
  responden sebagian besar bcrada pada tingkat
  
  pcnghasilan cukup tinggi (70,4%). Sementara faktor ckstcrnal yang herpengaruh pada bcntuk partisipasi masyarakar adalah dikatakan
  
  faktor
  
  peran konsulran,
  
  scbagai jcmbatan
  
  dimasukkan
  
  untuk menycrap
  
  Pcran konsultan
  
  perencana botch
  
  aspirasi masyarakat
  
  agar dapat
  
  scbagai salah satu pertirubangan utama dalam rcncana kota, sebab
  
  dcngan diakomodasinya rnasukan saran pcndapat usulan masyarakut ukan mcnambah kcpcrcayaan mnsyaraka: pada hasil yang dircncannkan. l'aktor-faktor yang bcrpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat juga meliputi faktor internal Jan eksternal. Paktor intcmal yang herpengaruh adalah faktor pcndldikan
  
  dan fakror penghasilan.
  
  dipengaruhi
  
  olch faktor pcndidikan
  
  Bahwa tingkat partisipasi masyarakai sangat responden, karcna salah
  
  SAC\I
  
  faktor yang
  
  mcmpcngaruhi tingkat pcngctahuan adalah tingkat pendidikan. Scmakin tinggi latar belakang pendidikannya, rcntunya mempunyai pengetahuau
  
  yau~ luas Lc11Cl111i;
  
  pembangunan dan bcmuk sena tata cara partisipnsl yang dapat dibcrikan.
  
  Faktor
  
  pendidikan dinnggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang Jcbih mudah berkomunikasi dengan nrang lnar, dan ccpat tnnggep tcrhadap inovasi,
  
  Hasil ditrihusi
  
  frekuensi mcnunjukkan pcndidikan
  
  responden berupa
  
  pendidikan menengah (SMA) sampai tinggi (Sarjana) rnencapai 94,4%. Adanya hubungan antara tingkar partisipasi dengan variabcl pcnghasllan, bcrarti bahwa lingkal partisipasi
  
  masyarakat sangat dipengaruhi
  
  oleh faktor
  
  penghasilan responden, karena besarnya tingkar pcnghasilan akan memberi peluang lebih hcsar bagi rnasyarakar untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mcncukupi alum mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak
  
  160 disibukkan
  
  lagi dcngan mencari tambahan penghasilan schingga lcbih aktif untuk
  
  tcrlibat dalam pcmbangunan, misalnya dalam hal menghadiri perternuan. Faktor eksternal yang bcrpcngaruh pada tlngkat partisipasi masyarakar adalah taktor peran konsultan.
  
  l'ernn konsuhan perencana belch dikarakan
  
  sebagai
  
  jcmbaian uniuk menyerap aspirasi masyarakai agar dapat dimasukkan scbagal salah saru pcrtimbangan
  
  utama dalam rcncana
  
  kota, sebab dengan diakomodasinya
  
  masukan saran pcndapat usulan rnasyarakat akan mcnambah kcpcrcayaan masyarskat pada hasil yang direncanakan.
  
  Scsuai dcngan pendapat Conyers (I <)94: 186). hnhwa
  
  pertama, mnsyamkat tidak nkan berpartisipasi ams kcmauan scndiri atau dcngan
  
  antusias yang tinggi
  
  kalau mcrckn mcrasa bahwa panisipasi tidak mcmpunyai
  
  pcngaruh pada rencana akhir, dan kcdua, masynrakar mernsa enggnn berpartisipesi
  
  datum kcgiutnn yang tidak menarik minat atau aktivitas yang tidak mcmpunyai pcngaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Sc11ad11 dcngan pcndapat Santosa dan lleroepoetri
  
  (2005:5)
  
  bahwa salah satu manfaat dari partisipasi masyarakat adalah
  
  bahwa masyarakat blsa menjadi sumbcr lnformasi yang berguna, Masyaraknt sekitar dalam
  
  keaduan
  
  pcngalaman
  
  terteruu akan mcnjadi
  
  pakar yang baik karena
  
  belajar dari
  
  atau karcna pcngalaman yang didapatnya dari kegiatan schari-har].
  
  Keuniknn dari partisipaxi
  
  adalah masyarakat dapat mewakili
  
  pengelahuan lokal yanc
  
  berharga yang belurn tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pcmbuaran kcputusan. Semcntara itu dari jawaban responden alas pertanyaan terbuka kuesioner tentang persepsi masyarakat terhadap mctode partisipasi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, sebagian besar responden menyatakan masih kurang mernadai karcna pcmbcnan informasi pcmcrintah kcpada masyarakat dianggap masih kurang
  
  161
  
  mencukupi, jumlah masyarakat yang terlibar atau dilibatkan baru sedikir dan juga jumlah stakeholder lain yang terlibat atau dilibatkau jurnlahnya masih ierlalu scdikic. Dcngan melihat
  
  persepsi masyarakut tcrhadap metode partisipasl yang
  
  dcrnikian tcrsebut, maka dari jawaban terbuka kuesioner, masyarakar berharap agar di masa-masa mcndatang ada peningkaran partisipasi rencana
  
  tata ruang, Scbagian
  
  penyebarluasan
  
  besar respondcn
  
  informasi rcncana penyusunan
  
  cctak clan elektronik,
  
  masyarakat dalam penyusunan
  
  berharap
  
  agar ada peningkatan
  
  rencaua tata ruang mclalui
  
  media
  
  pcningkatan pembinaan pcmcrintah kepada masyarakat lcwat
  
  pcnyuluhan atau sosialisasi,
  
  peningkatan jumlah masyarukat dan stakeholder loin
  
  yang terlibat dalam partisipnsi padn setiap penyusunan rcncana tatu ruang, I lal ini juga terungkap dari hasil wnwancarn dengan Dinus, l'cngembang dan Konsuhan, scrta dipcrkuat denga11 hasil wawuncara dengan Bappcda bahwa di masa mendatang, proses pelibatan/panlslpasl
  
  masyarakat
  
  selain
  
  akan dilakukan dengan undangan
  
  kcpada pcrwakilan rnasyarakat yang terpilih juga akan dilakukan secara tcrbuka lewat media cetak dan elektronik (radio).
  
  Dari hasil analisls
  
  peran seriap stakeholder dalam peuyusunan rcncana
  
  umum tata ruang Kota Pail diperoleh bahwa pcran riap pelaku pembangunan (stakeholder) masih didominasi olch pcran pemerintuh, sedangkan peron musyarukat dan swasta relatif tidak tertalu besar. l Jal ini tcrbukti dari tingkat partisipasi masyarakat baru rnencapai tingknt konsultasi bclurn rnumpu mencapai derajad kekuatan musyarakar (degree of citizen power),
  
  ·dan juga sifat pelibatan rnasyarakat
  
  dan swasta masih atas inisiatif pemerintah bukan alas inisiatif masyarakat sendiri, Dengan melihat keadaan ini maka tujuan partisipasi untuk mensinergikan seluruh sumbcrdaya guna mcndukung
  
  proses perencanaan tidak tcrcapai. Dengan kara lain
  
  tujunn untuk rncncntukan kescpakatan bersama guna memutuskan tindakan di masa
  
  162 yang akan datang juga tidak optimal karcna dominasi peran pcmerintah. Rendahnya peran
  
  masyarakat dan swasta akan berakibat
  
  komitmen,
  
  serta akan mempengaruhi
  
  pcmanfaatan
  
  pada
  
  rcndahnya
  
  dukungan
  
  dan
  
  rcncana tata ruang yang telah
  
  dlhasilkar, atau bisa berakibat inkonsistensi pada pemanfaatan rencana.
  
  Sementara itu hasil analisis kaitan tingkat partisipasi dengan hasil pembangunan mengungkapkan banwa dcngan tingkat parrisipasi masyarakat yang
  
  hanya sampai pada tingkat konsuuasi, akan berpcngaruh pada rencana tata ruang yang dihasilkan, Pada tingkat dimaoa masyarakat didengar dan diperkenankan berpcndapat, tetapi mereka tidak rnermliki kemampuan untuk mendaparkan jaminan
  
  bahwa pandangan
  
  mereka akan dipertimbangkan oleh
  
  pemegang kepurusan,
  
  Akibatnya rencana tata ruang yang telah dihasilkan, tidak sepenuhnya dipakai
  
  sebagai acuan pemhangunan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Terbukti masih adanya penyimpangan dalam pemanfaaran ruang oleh masyarakar dan swasta, serta masih adanya pelaksanaan program pcmbangunan olch pemerintah yang tidak sesuai arahan dalnm rcncana tata ruang. Pelanggaran
  
  tcrhadap rencana
  
  tata ruang oleb masyarakat, swasra maupun pcmcrintah juga disebabkan karena produk rcncana tata ruang yang udak user friendly. Menurut Kiprah (200 I :22), bahwa rencaoa tara ruang hcndaknya bersifat user friendly yaitu mudah dimengeni dan dipahami olch segeuap lapisan masyarakai,Sosialisasi perlu dilakukan torus menerus, sehingga rnasyarakat mudah memahami rencana dan perkembangan yang tcrjadi, Berkaitan dengan RUTRK Pati, sosialisasi secara formal oleh Fladan
  
  Koordiuasi Penataan Ruang Daerah sebagai Tim yang benanggung jawab untuk sosialisasi
  
  memang
  
  beluiu pernah dilakukan,
  
  tetapi mareri
  
  RUTRK
  
  disampaikan dalam bcrbagai forum yang berkaitan dcngan pcmanfaatanruang.
  
  telah
  
  163
  
  Dengan demikian salah satu fungsi rencana tara ruang sebagai alat kontrol pcmbangunan scbagaimana pcndapat Cadman dan
  
  CrO\\·C (
  
  1991: 143) tidak tcrwujud,
  
  Seharusnya peran serta masyarakat tennasuk juga swasta dalam penataan ruang didayagunakan
  
  untuk menjalankan peran kontrol sehingga dapat mencegah
  
  penyimpangan tata ruang. (Sanlosa dan Heroepoetri, 2005: I 0). Ahn tetapi dalarn
  
  penataan ruang di Kora Pati, peran kontrol ini tidak berjalan dengan baik karena prasyarat untuk mcnjalankan pecan kontrol yang cfcktif tidak terpcnuhi yaitu: (1) akses masyarakat yang luas terhadap informasi
  
  iata
  
  ruang; (2) kcsadaran masyarakat
  
  yang tinggi tcrhadap pentingnya bcrpcran serta; dan (3) kcmampuan memahami obyck permasalahan. Scbagaimana pendapar Budihardjo dan Suiarto (2005:20&),
  
  bahwa untuk mcningka!kan kualitas perencanaan tata ruang scharusnya mekanisme development control yang ketar agar ditegakkan, lengkap dengan sanksi (dis-insenril) buat yang melanggar dan bonus (inscntit) bagi rnereka yang taat pada peraturan. Dari basil kajian tingkat partisipasi masyarakat sepeni diuraikan diatas, ternyata ielah ada kesesuaian dengan teori Moughtin ( 1992: 17) tentang Skala
  
  Analisis Parrisipasi Masyarakat, yaitu: o
  
  Bahwa di wilayah studi unit spasial yang digunakan adalah spasial kota
  
  kecil, o
  
  Tingkat partisipasinya adalah masuk dalam katcgori dcrajad pcnghargaan
  
  (degree of wkenism), yang rneliputi tingkat informing,consultution: dan placuuon. Khususnya dalam kajian penelitian ini ringkat panisipasi termasuk
  
  dalam consultoiion o
  
  Teknik partisipasinya adalah pertemuan masyarakat.
  
  u
  
  Pengambilan kcputusan dilaksanakan dcngan demokrasi perwakilan, yaitu
  
  dengan pcrwakilan masyarakar.
  
  164 c
  
  Ocntuk pcrencanaannya bcrupa rencana struktur,
  
  Untuk rnelihat kesesuaian cengan Skala Analisis Panisipasi Masyarakat
  
  menurut Moughtin scbagaimana terlihat pada Tabel IV .16 berikut ini. TABELIV.16 SKALA ANAUSIS PARTIS!PASl MASVARAKAT TEK'llK PARTISIPASI /1~t·/t>f11U{1R
  
  ,\I tl\'.}'11rak,11:
  
  Oillk•nnakan
  TINGKAT PARTISIPASI A1J11¥11!1asi: Pen1crinuh
  
  mrn,sunCnng oplnl m)a:akat den~an Jilil1•UJ..1.1 I dalom
  
  Omy1iJ
  
  ""itimrzn"" (0.grtt uf
  
  PENGA~ILAN
  
  UNIT SPASIAI,
  
  KEPUTUSl\N /knl0trt1fi
  
  ;,.·,)In Kl'ctl;
  
  P1n1'flii/111r.
  
  ~olr•
  
  Yui1u
  
  t1...-nni::suk
  
  dcl1gllll
  
  •>•
  
  bl,nulun
  
  1
  
  P.11i
  
  dalam 1ihni.<111): masya~n d..'Sa/ laiefl()ri lclurah!)n " lu~uh Lola 1tX'-il (k:"gun Ma<) or:al.:l\ n1clihn1ldfl ~liJc.11w.ar Wo ~1~n11un )ang ma f'l('n'f1(':trt"':1n kun undangan un1uk p.:njorin~(1n Tdtlh lcrj:
  UEN l'lJK l'l~R.ENCANAAN Rt tt,·r11111 StruA·tur: \1elipuli pcngiauran struktur pemantaatan ruung
  
  pm•OLilan
  
  dan polo
  
  fX'r141':l:urur pc1nanfnnlor
  
  ruang,
  
  dentar
  
  rrn<ent:i<e hci..arny.J.
  
  .
  
  llari hasi] kaJinn wcara komprehcnsif sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dipcrulch suatu hubungan amara kebijakan penyusunan rcncana urnum IUh• ruang Kota Pati dcngan bcnruk partisipasi, tingkat panisipasi. faktor-faktor yang bcrpcngaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi, dan peran stakeholder dalam perencanaan, serta kaitannya dengan hasil pembangunan, dapat dilihat pada garnbar
  
  '1. 7 berikut ini.
  
  sa1n:,.
  
  r 165
  
  l(e(idalcs~:m
  
  pros~ patlisipasi l)'.lasyat11lait .a!J1;lra Pfim>emd
  · ·=
  
  GAMBAR4.7 DIAGRAM m:mtlNGA'I ANT ARA KEBlJAKAN J!ENYllSUNAN RENCANA TATA RUAN<; DENCAN BENTUK, TINGKAT, FAKTOR l't:NGARIJH, PF.:RAN STAKEHOLDER DAN BASIL PEMBANGUNAN
  
  Kcsimpulannya dari gambar 4.7 diatas adalah menjelasksn behwa karena odonyn kotidakscsuaian proses partisipasi masyarakat antara Permendagri dan r.l1tlam
  
  prakteknya, dapat diartikan sebagai proses partisipasinya kurang ideal, sebab prooes pcnyusunan
  
  secara nonnatif
  
  menurut Permcndagri dianggap sebagai
  
  proses
  
  partisipasi yang ideal. dan bisa juga dikatakan proscsnya kurang transpamn, Karena kurang idcalnya proses ini mempengaruhi bcnmk partisipasieya hanya didorninasi
  
  bcrupa bcnluk sumbangan masukan/sarareusul dan sumbangan informasi/data, tidak
  
  166 terdapat bentuk lain yang lebih memerlukan kcrjasama antara masyarakat dan pemerintah scpcni bentuk kerjasama dalam pcnyusunan dan banruan tenaga ahli dari masyarakat. Karena kurang idealnya proses ini juga berpengaruh pada tingka: partisipasi
  
  masyarakat hanya sampai tingkat consultauon (konsulrasi)
  
  yaitu
  
  pcmerintah meugundang opini mru.yarakat dengan eara dilibatkan dalam proses
  
  perencanaan dan ringkat ini bisa digolongkan kedalarn dcrajad pcnghargaan idegrce 11( 1okem.v111), dimana masyarakat didengar dan diperkenankan
  
  berpendapat tempi
  
  tidak ada jaminan bahwa pandangannya akan dipenimbangkan. Bentuk partisipasi yang ada ini sangai dipengaruhi oleh fuktf'!' penghasilan dan faktnt peran konsultan. scdangkan tingkar partisipasi dipengaruhi oleh faktor pcndidikan,
  
  penghasilan dan
  
  pcran konsultan perencana, Karena kurang idealnya proses panlsipasi yang tcrjadi berpengaruh pada pcran stakeholder masih didominasi oleh peran peruerinrah, scdangkan pcran swasta dan masyarakat rclatif lebih kecil, Akibat dari pcngaruh-
  
  pcngaruh tersebut, 111.ska mcnjadikan rencana tam ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan oleh pemerlmah. swasta, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang hanya mcncapai tingkat Consultation. peran pemerintah yang masih rncnoominasi dalam proses perencanaan, dan dikaitkan dcngan pelaksanaan
  
  pemhangunan yang tidak sepenuhnya menggunakan
  
  acuan
  
  rencuna tata ruang. bila hal ini bcrlangsung terus menerus dan tidak ada upaya pemerintah uruuk mcnccgahnya, maka di masa yang akan datang dapat diprcdiksikan terjadinya masalah pcmanfaatan ruang yang tidak konsisten. sehingga dikhawatirkan bisa berakibat pada: pemanfaatan sumberdaya alam yang :idak cfisicn den tcrjadi
  
  kemerosotan kualitas lingkungan hidup; laju pertumbuhan antar daerah yang tidak seimbang; penggun:ian tanah yang tidak tcrtib; dan interaksi sosial ekonomi antar
  
  peluku dalam pemanfaatan ruang yang tidak harmonis,
  
  BABV
  
  KESIMPULA~ DAN REKOJ\>fENDASI
  
  Pada bab ini akan diuraikan tenlang kesimpulan yang diperolch dari ha.ii penelitian dan analisisnya, scrra rekomcndasi-rekomcmlasi yang bcrupa usulan bag! partisipns! masyarakat dalam pcnyusunan rencana tarn ruanj di
  
  pcningkatan
  
  Kabupaten Pali khususnya pada masa mendamng.
  
  5.1
  
  Kesimpulan
  
  Proses pcnyusunan Rcvisi Rcncana Umu111 TA!a Ruang Kota Pati Tahun 2005-2014
  
  telah dilaksanakan
  
  pada rahun 2004 yang lulu. dan unruk pertama kalinya
  
  masyarakat, yaitu dcngan
  
  tclnh dilaksanakan dcngan menycrtakan metode perrislpasi
  
  cnra melakukan penjaringan aspirasi masyarakat don seminar rancangan reneaua bcrsama masyarnkat. Walaupun bcgitu, pada kcnyaiuaml)'n masih diremui adanya pcnyimpangan
  
  pemanfaatan
  
  ruang. dan
  
  hal
  
  ini rncogtndlkaslkan
  
  rcnduhnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
  
  masih
  
  rencana tata ruang,
  
  Kcbijakau partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum rata ruang Kora Pat i, pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan normaufnyu. Perbcdaan terletak puda sifot pelibatan masyarakat bukan atas dasar inisiatif masyarakat tetapi alas dasar inisi:itif
  
  pcmcrintah,
  
  media yang digunakan
  
  unruk pemberian informasi tidak melalui media cetak flan clektronik, dan sedikitnya jangka waktu pcmberian masukan dari masyarakat, Berdasarkan hasit analisis dapat dislmpulkan benruk partisipasi masyarakat 167
  
  168 dalam penyusunan
  
  rencana umum tata ruang Kota Pati adalah benruk sumbangan
  
  masukan/sarun/usul
  
  dan sumbangan
  
  infonnasi/data
  
  Tingkat partisipasi masyarakat
  
  menurut tipologi Amstein masuk dalam kategori Consultation (konsultasi), yang
  
  termasuk dalam dcrejad tokenlsme/pcnghargean atau Degree of Tokenism. Bemuk partisipasi masyarakat sangei dipcngaruhi oleh fakior penghasilan dan faktor peran konsultan perencana, scdangkan tingkat panisipasi masyarakat sangat dipcngaruhi oleh faktor pcndidikan. faktor penghasilan, dan fakror peran konsuhan perencana. Peran stakeholder sangat didominasi olch pcran pemerintah, sedangkan peran swasia Jan rnasyarakat relatif lcbih kecil. Bila dikaitkan dengan pembangunan, rencana tata ruang yaog dihasilkan
  
  belum sepenuhnya
  
  dipakai
  
  sebagai acuan dalam
  
  pembangunan.
  
  Pada saar proses penyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati tidak dilaksanakan
  
  sehagairnana
  
  konsep ideal, mcnjadikan prinsip transparansi dan
  
  clemokratisasi tidak tercapai. Karena proscsnya kurang transparan dan tiduk tersosialisasi dengan baik, masyarakat kurang antusias untuk bcrpartisipasi, dan akibatnya masukan'sararsusul/pendapat dari masyarakat masih banyak yang tidak
  
  terakomodasi, Dengan demikian tejean mdibatkan masyarakat untuk berpartisipasi berdasarkan prinsip kemitraan, kcsctaraan, dan demokratis tidak tercapai, karcna iuisiarif'partisipasi bukan berasal dari masyarakat sendiri, Disamping itu rujuan pemberdayaan yang diharapkan dari basil pelibatan masyarakat tidak dapat tercapai karena tidak mampu menghasilkan keadilan, dimana didalamnya terdapat pcmabaman akan keseimbangan dan kesetaraan, Hal ini terjadi karena proses komunikasi can interaksi antara pemerintah dan stakeholder Iain tidak bcrjalan dengan baik, akibat kurang transparansinya proses yang terjadi.
  
  169 Karena adanya kctidaksesuaian proses partisipasi masyarakat antara
  
  Perrnendagri dan dalam prakteknya, mcmiliki hubungan pada bentuk panisipasi. tingkat partisipasi, faktor pcngaruh. dan pecan stakeholder, yang keseluruhannya mengakibatkan n:ncana tata ruang belum sepenuhnya d.gunakan sebagai acuan
  
  pembangunan oleh pemerinrah, swasia dan masyarakai, Jadi dapat disirnpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan
  
  rencana umum tata ruang Kota Pali bcberapa waktu lalu, baru
  
  merupakan sebuah kewaj iban yang harus di laksanakan oleh pemerintah karena tuntutnn desentralisasi
  
  dalam otonomi daerah yang menghendaki
  
  pemerintah
  
  berperan bersama-sama stakeholder lain dalarn percneanaan pembangunan termasuk pcrencanaan tata ruang. Sedangkan tujuan pemberdayaan rnasyarakat yang ingin dicapai dengan parrisipasi itu sendiri belum dapat tercapai. Maka agar tujuan program pembangunan yang melibarkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dan rencana rata ruang yang dihasilkan dapat digunakan secara penuh scbagai acuan dalam pcmbangunan oleh pemcrintah, swasta, dan masyarakai, rnaka perlu diadakan perbaikan pada proses pelaksanaan kcbijakan pemerintah dalarn penyusunan rcncana tata ruang di Pali, sebagaimana konsep ideal sesuai peraturan yang berlaku secara normatif
  
  5.2 Rekomendasi Dari hasil pcnclitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disarnpaikan rekomendasi yang berupa usulan bagi Up3}'3 peningkatan partisipasi masyarakat
  
  dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati selaniutnya, yaitu: •
  
  Dalam rangka penerapan prinsip rransparansi diperlukan kcterbukaan dalam sctiap aspek dan tahap pereneanaan untuk mcnciptakan kepercayaan antara
  
  170
  
  pemeri ntah dan masyarakct, Untuk itu dalam prose; penyusunan rencana tata ruang, pcmbcrian informasi pengumuman kepada rnasyarakar rentang rencana pcnyu
  tata
  
  ruang, hcndaknya dapat
  
  dilakukan mclalui media cctak clan elektronik disamping lewat forum pcrternuan sampai ke wilayah pcrencanaan.
  
  •
  
  Dcngan cara rnelakukan pengumuman mclalui media cetak, ctckrronik,
  
  dan
  
  forum pertemuan, hcndaknya ~if.11 pclibatan masyarakat bukan lagi mas dasar
  
  ini
  Jangka waktu untuk mcmberikan masukan/saranlusul/pcrtimba11gru1 hcndaknya diberikan jangka waktu yang mcncukupi, agar dapat mcngakornodasl rnasukan musyarakat
  
  dan Stakeholder
  
  lain lcbih banyak lagi dalam upaya untuk
  
  mcndapatkan dukungan dan komluncn yang lcbih banyak pula. •
  
  Untuk meningkatkan rencana
  
  partixipasi m1synral:.at clan swasta dalam penyusunan
  
  tata ruang, dapat dilakukan lewat pcningkatan
  
  penyuluhan
  
  atau
  
  sosialisasi,
  
  dan
  
  pemerimah
  
  perlu
  
  pembinaan bcrinisiatif
  
  mclalui untuk
  
  menlngkatkan kualitas seluruh stakeholder dalam pcrcecanaun, tcrmasuk unsur pcmerimah sendiri, karcna dcngan kualitas yang setara dianlara para stakeholder ukan menghindari konnik karcna kepentingan individu maupun golongan. Scdangkan bagi pengembangan studi lanjutan yang berkairan dcngan hasil penelitian, rnaka pcrlu adanya penelitian lanjutan yang lcbih mendalam, mengenai seberapa besar koruribusi hasil dari proses partlsipasi rnasyarakat dalam penyusunan rcncana tata ruang, diakomodasi kedalam produk rencana tata ruang yang dihasilkan.
  
  DAfTAR PUST AKA
  
  BUKU
  
  Abe. Alexander. 2005. Perencanaan Daeroh Partisipatif. Yogyakana: Pembaruan. Branch, M. C. 1996. Perencanaan Kota Komprehenslf, I'enga11111r d1111 Penjelasan. Terjernahan Barnbang Hari Wibisono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bryant. Coralie and Louise G.White. 1987. Ma11agemen Pembangunan 1111111k Negara Ilerkembang. Terjemahan Rusyanto, Jakarta: LP3ES Budihard]o, Eko. 1999. Unl(k1111ga11 81110011 dan Tata R11m1g Kota. Yogyakarta: Andi. -··················
  
  2005. Tut11 R11a11g Perkotuan. Bandung: Alumni.
  
  ·········-·········
  
  dau Djol.u Sujano. 2005. Kata Berkela11}111a11. Bandung: Alumni.
  
  Burke, t:.M. 2004. Pendekatan Partisipatlfdalom Pere11Ca1111an Kata. Terjemahan Puji Lestari, Dewi Maynngsari. dan Scly Manini. Bandung: l'enerbit
  
  Yayasan Sugijanto Soegijoko. Cadman. David and Leslie Austin-Crowe, Edition. London: E and FN Spon
  
  1991. Developmem Property. Third
  
  Conyers. Diana. 1991. Perencanaan Sosio! di Dunia Ketiga: Sua111 Pengantar. Tcrjemahan Susetiawan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Hadi, S. I'. 2005. Dimenst li11gk1111ga11 Perencunaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. I ladi, Sutrisno. 200 l. Metodolog!Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Hasan. M.C. 2002. Pokok-Pokok Moteri Metodolog! Penelitian don Apltkasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Imparato, lvo and Jeff Ruster. 2003. S/11111 Upgrading and Partictpatton: Lesson from Latin America. Washington, O.C.: The World Bank. Jayadinata, J. T. I 986. Tata Guna Tanah da/0111 Perenconaan Pedesaon, Pcrkoiaan, dan Wilayah. Bandung: Penerbit ITB l:lan
  171
  
  172
  
  Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyai: Memadukan Penumbuhan don Pemerataan. Jakarta: CIDES. Marzuki. 2002. Metodologi Hisel. Yogyakarta: OPFE-llll Mikkelsen, Uritha. 2003. Metode Penelitian Ponisipatoris don Upaya-Upaya Pemberdayaan. Terjcmahan Marheos Nalle, Jakarta: Yayasan Ober Indonesia. Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber le111a11g Mctoda-Metoda Bani. Tcriemahan Tjeljep Rohendi Rohidi. Jakarta: Pcncrbit UI Press Moughtin, J.C. l 992. Urban Design Street and Square. Oxford: flutterworlh Heinemann Ltd. Narbuko, C dan Abu Acl:unadi. 2003. Metodolog!Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara Nasir. Mohammad. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Panudju, Bambang. I 999. Pengadaon Perr111111ha11 Kora dengan Pem11 Sena Masyorakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Penerbit Alumni. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mcnggal! Potensi dolam Afe111uj11dka11 Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia l'ustaka Utama.
  
  Sanoff Henry. 2000. Co111111w1ity Participation Me/hods i11 Design and Planning. Toronto: John Wiley & Sous. Ille. Sastropoctro, Santoso. l 988. Partisipasi, Komunikasi, Persuast dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni. Schubeler, Peter. 1996. Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management. Washington, D.C.: The World Bank. Sevilla, C. G. er al. 1993. Pengamar Metode Peneluian. Terjernahan Alimuddin Tuwu. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Singarimbun, M dan Solian llffondi. 1995 (eds.). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LPJES. Starner, Y. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Scbelas Maret University Press. Soefaat, et al. 1998. Ka11111s Tata Ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan lkatan Ahli Perencanaan Indonesia.
  
  17:\ Soegijoko, B.Tj et al. 2005 (eds.). B"ng" Rampai Pembangunan Kola Indonesia
  
  Va/am Abad 21: Buk» 2 Pengolaman Pembangunan Perkotuon di Indonesia. Jakarta: Lcmbaga Pcncrbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Soetrisno, Lockman. 1995. Menuju Masynrata1 Partisipatif. Yogyakana: Kanisius. Sugiarto, el al. 200 I. Teknik Sampling. Jakana: Gramcdia. Sujarto, Joko. 1989. Tara Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan l·Vilayah. Bandung: Penerbit n B. Surnaryadi,
  
  l.N.
  
  2005.
  
  Pere1KX111aan
  
  Pembangunan Daerah
  
  01ono111
  
  dun
  
  Pemberdayaan Ma.\yamlu11. Jakarta: Cirra Uiama. Tjokrowinoto, Moeljarto.199<1. Pembangunan Dilema dan Tamangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yeung, Y.M and T.G. Mc Gee. 1986 (eds.I, Community Participation in Delivering Urban Services in Asia. OW1wa: IDRC Yunus, H. S. 2005. Manlljemen Kota Perspektif Spusial. Yogyakarla: Pclajar.
  
  Pustaka
  
  JURN/\L
  
  Arnstein, Sherry. 1969. A Ladder of Cuizen Paniciponon. Journal of the American Planning Association. Volume 35. No. 4. Juli 196(). Kiprah. 200 I. Kiprah Re11ca11t1Tata Rt•cmg dolam Pe111ba11g111w11 Perkotuan. Kiprah No. 2 Tahun I. Novcmber2001. Rukmana. Ocdcn. 2005. Urbantsast dan Pe111bal1011 Perilaku Penduduk. Jumal Info URDI Volume 19, Mci-Scplcmbet-2005.
  
  Sunarti. 2003. Partlsipasl Mosyaroka: dalam Pembangunan Penonahan Secora Berkelompok. Jurnal Tata Loka Volume 5. No. I. Januari 2003. Zulkaidi. Denny dan Nasrina Kumala Sari. 2004. Peniloion Tingkat Transporansi Dalam Proses Penyusunan RTRW Kota. Swdi Kusus Proses P1JJ(YllS1mw1 Naskah RTRW Kata Band1111g. Jumal Percncanaan Wilayah dan Kota ITR Volume lS, No. I Tahun 2004. Halaman 48-68.
  
  174 MAKALAH/TNTERNET
  
  Briassoul is, Helen. 1997. How the Others Plan: Exploring the Shape and Forms of Informal I'la1111i11g. Journal of Planning Education and Research, Volume 17, Nn.2, 105-117. Available from http://www.jpe.sagepub.com; INTERNET Hncruman. Herman. 2004. Penataan Ruang dakun Era Otonoml Ducrah yang Dlperiuas. Available from h1tp://www.bktrn.org; IN l'ERNET
  
  Ibrahim, Syahrul. 2004. Paradigma Boru Peron serta Masyarakatdolam Penataan R11a11g. Available from http:i/www.bktrn.org; ll':TERNET Kimpraswil, 2002. Pelibatan Masyarakai dalam t'enatoan R111111g. Makalah dalam Pclatihan
  
  Penyusunan
  
  Rcncana Tara Ru~ng
  
  Palembang JO September 2002. /lwww.kimp:aswil.go.id; IN'l'ERNET.
  
  Propinsi se-Sumbagset
  
  Available
  
  from
  
  di
  
  Imp:
  
  Pasaribu, \1. M dan Eko Y. Suprapto. 2004. Pendakatan Kewrpad111111 Scbagai Jawc1h1111 Terhadap Permasalahan Penataan /111(111[! Perkotaan di Masa Mendatang. t\ vailable from http://www.bkirn.org; INTERNET
  
  Saniosa. M. !\ dim Arimbi I Ieroepocui. 2005. Perun Sena Musyaraka! l)a/t1111 Pengelolaan lingk1111g11n. Avnilnble from http: //www.pacific.nct.id; 1:--JTERNET.
  
  Siahaan, E. I. 2002. Filosofi Perencanaan Pc111bang111u111 Kota sesuat Purudigma Baru di Indonosla: Ilakikat /111111 U11111k Pemb'1rdayaan den Pe11ingkt1tt111 l'eran Sena Musyorakat. Makalah Falsafah Sains (Pf's 702) Program Pasca Sn~jona/SJ lnstiun Pertanian Begor Agustus 2002. Available from http: /iwww.rudycl.tripod.com; ll\TF,RNET. Wiranto, Tatag, 200 I. Perspektt] Pe111ber;iayaa11 Masyarakat dolour Penatuan R11a11g. Prosiding Seminar Peuataan Ruang dalam Rangka Mendorong Pengemhangan Hkonomi Wilayah (Studi Kasus: Provinsi Banten). Available from httµ://www.bklrn.urg; INTKRNET
  
  TF.S1S
  
  Yulianri, Rina. 2000. "Efektivitas Metode Peron Serra Masyarakat
  
  Dalam Pcmbangunan dun Pengelolaan Limbah Pcrkotaan di Pcrumnas Mojosongo Surakarta." Tugas Akhir tidak diterbukan, Program Srudi Pcrnbangunan Wilayah dan Kola, Fakultas Teknik Universitas Diponegnro, Semarang.
  
  175 PF.RUNDANG-UNDAl\CAl"I
  
  Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pc laksanaau Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 Taltun 198 7 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kata. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wibyah Nomor 327/KPTS/M!2002 tangga I 12 Agustus 2002 temang Petetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran VI Pedoman Peniujauan Kembal! Rencana Tata Ruanp, Kawasan Perkotaan
  
  Peraturan Pemerintan omor 69 l'ahun 1996 IPl!ltlllg Pelaksanaan Hok den Kewojiban Serio Be11111k don Tata Cara Perun Serio Masyaraka: da/0111 Pe11a111an R11m1g. Pernturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun Pe11y111w11an Re11ca11a Kaut
  
  1987
  
  1e111a11g
  
  Pedoman
  
  Peraturan Mcmcri Dalam Negcri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tow Cara Peron Ser/a Masyarakatdalnm Proses Pert•11Cf111(Klll Tata /111011g di Doera«.
  
  Undang-Undang Nomor 24 Tahun I 9921e1ua11g Penatuun R11u11g. BUKU DATA/LAPOR.M'
  
  Kab11pare11 Pu11 dalam 2005. Kcc(1111<1tan Pali
  
  A11gka
  
  Ta/tun 200./. HAl'l'EVA dan BPS Kabupaten Pali.
  
  dalam Anglea Tohu« 2004. OAPPEDA dan BPS Kabupaten Pati,
  
  2005. Neraca Su111h1!rdt1ya A/om Olwrali Kabupaten Pali Tahun 2000. BAPPEDA
  
  Kabupaten Pati. 2000. Revis! Rencana U11111111 Tata Ruang Kota Pan Kabupatcn Pmi, 2004.
  
  Ta/11111 2005-2014. BAPPEDA
  
  LAMPIRAN A KUESIONER DAN PEDOMAN WAWANCARA
  
  I i6 Kcpada YLh. Ilapak/Jbu/Saudara
  
  Di Tcmpar Dcngan hormat, Hersama ini kami, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Pcmbangunan Wilayah clan Kola Universitas Diponcgoro Semarang,
  
  Nam a NIM Alam at
  
  Suciati
  
  L40005063 JI. Hayam Wcruk 5-7 lantai
  
  [I]
  
  Semarang
  
  [)alam rangka pcnyusunan Tcsis, kami bermaksud mengadakan pcnclitian bcrjudul Parrlslpasl Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (l~UTRK) Pali. dengan lokasi di Kccamatan Pati dan Morgorejo. Untuk itu kami mohon kcscdiaan dan kcrelaan Oapak/lbu/Saudara mcmberikan
  
  jawaban tcrhadap beberapa pertanyaan (kucsioner) yang kami ajukan sebagaimana tcrlampir, Perlu kami sampaikan bahwa Bapak!lbulSaudarJ kami pilih scbagai sampcl, karena kctcrlibatan Bapakilbu!Saudara dalam pcnyusunan RUTitK Pati beberapa waktu yang lalu. Kucsioncr ini dipcrgunakan hanya unluk kepenringan penelitian akademis semuta, clan tidak ada maksud-maksud binnya Oleh karena itu semua jawaban yang dibcrikan akan dijrunin kerahas.aannya, Selain itu tanpa bantuan partisipasi Bapak/lbu/Saudara, penelitlan ini tidak dapat dilaksanakan. I lasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rnasukan bagi Pcmerintah Daerah Kabupaten Pati. khususnya instansi yang herwcnang dalam pcnyusunan rencana tata ruang di dacrah, dengan mempertirnbangkan partisipasi rnasyarakai.
  
  Dernikiun alas bantuan dan kcscdiaan BapakilbuJSaudara unruk bcrkcnan mcngisi kuesioncr ini. karni mcngucapkan banyak terima kasih. I lormat kami, Su c i a r l
  
  177
  
  KUESlONER UNTUK MASYARAJ(AT A. DATA RESPONDEN
  
  Peluujuk Pengisian I. Daftar isian yang berbentuk pilihan, jawahan dipilih salah saiu dengan memhcrikan tanda silAng (X) pada salah satu huruf di depanjawahan. 2. Umuk pernyataan yang tiduk tersedia pilihan jawaban, jawaban dapat diisikan dcngan menuliskan pada tcmpat yang telah tcrsedia.
  
  I. Nama
  
  2. Alanrnt
  
  ··Dese/Kclurahnn: ··························· ····· · ·········· · · ················· KT
  
  RW
  
  ,
  
  ,
  
  .
  
  .
  
  3. Jenis Kclamin a. rria b. Wanita 4. llsia Bapak/lbu : a. 20·30 tahun b. 31-~0 tahun
  
  c. 4 l-50 tahun d. Lebih dnri 50 tahun 5. Pendidikan tcrakhir n~p:1kflb11 : a. Sarjana
  
  h. Sarjana Muda/Diploma c. Lulus SMA atau yang sedcraiad d. l.ulus SMP atau yang sederajad
  
  e. Lulus SD atau yang sederajad 6.
  
  Pekerjaan Bapak/lbu snet ini : a. l'NSITNI
  
  b. Pcnslunan
  
  c. Kcpala Desa/Kelurahan d. Pcgawai Swasta c. Wiraswasta f. Lain-Lain, sehutkan 7. Rata-rata penghasilan yang diterima Bapak/lbu tiap bulan : a. Kurang dari Rp. 500.000,b. Rp. 500.000,· s/d Rp. 799.000,c. Rp, 800.000,- s/d Rp. 1.099.000,· d. Rp. l. 100.000,- sfd Rp. I A00.000,· e. Lebih dari Rp. 1.400.000.-
  
  .
  
  178
  
  B. FAKTOR F.J<STElli'IAL I. Dalarn melaksanakan penyusunan RUTRK Pali, bagaimanakah pcmbinaan dan
  
  pcmbcrian informasi Pemerintah Daerah kcpada masyarakat? a. Sangat sering {>66%). b. Cukup sering (34%-66%). c. Kurang (I %-33%).
  
  d. Tidak ada (0%). 2. Dalam mclaksanakan
  
  penyusunan
  
  Konsultan Perencanadalam
  
  RUTRK
  
  Pali, bagaimanakah
  
  peranan
  
  kegiatan tersebut?
  
  a. Sangai memperhatikan dan rnengakomodasi aspirasi rnasyarakat (>66%). b. Cukup memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (34%-66%). c. Kurang mempcrhatikan dan mcngakomodasi aspirasi masyarakat (1%-33%). d. Tidak ruemperhatikan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat (0%). 3. Dalam melaksanakan penyusunan RUTRK Pati, bagaimanakah keterlibatan pihak swasta (LSM, Pengembang) dalam kegiatan terscbut? a. Sangat tcrlibat (>66%). b. Cukup terlibat (34%-66%). c. Kurang terlibac (1%-33%). d. Tidak terlibar (0%).
  
  C. BEl'iTIJK PARTlSIPASI MASYAR...\KAT DALAM PENYUSUNAN R.f:NCANA UMUM TATA RUAl'iG KOTA (RUTRK) PATI Pctuujuk Pengisian I. Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah satu dengan mernberikan tanda silang (X) pada salah satu huruf di depan jawaban. 2. Apabila memilih jawaban (e), selain diberikan tanda silang (X), mohon juga dituliskan/disebutkan pada tcmpai yang telah terscdia. I. Bagaimanakah
  
  bcntuk partisipasi Bapak/lbu dalam kegiaran Pcnjaringan Aspirasi Masyarakat 1 pada pcnyusunan RUmK Pati? a. Hanya mcndengarkan saja. b. Memberikan sumbangan rnasukan/saran/usul. c. Memberikau sumbangan informasi/dara. cl. Mcmbcrikan baruuan memperjclas hak alas ruang. e. Bentuk lain/lebih dari satu jawaban Sebutkan .. 2. Bagaimanakah bernuk partlsipasi Bapakllbu dalam kegiaran Penjaringan Aspirasi Masyarukat II pada penyusunan RUTRK Pati? a. Hanya mendengarkan saja. b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul.
  
  c. Mernberikan sumbangan informasi/data. d. Memberikan bantuan mcmperjelas hak atas ruang. c, Bcntuk lain/lebih dari satu jawaban Sebutkan
  
  ,
  
  ..
  
  179
  
  3.
  
  Bagaimanakah bentuk partisipasi Bapak/lbu dalam seminar rancangan rencana pada penyusunan RUTRK Pati? a. Hanya mendcngarkan saja. b. Memberikan sumbangan masukan/saran/usul. c. Mcmbcrikan sumbangan infonr.asi/dara. d. Memberikan bantuan mempcrjelas hak atas ruang. c. Pcngajuan keberatan terhadap raucaugan rcncana, r. Beruuk lain/lcbih dari satu jawaban Sebutkan .
  
  D. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALA!\·1 PEJ\'YUSUNAN RENCANA lm-IUMTATA RUANG KOTA (RUTRK) PATI Pelunjuk Pengisian Jawaban pertanyaan mohon dipilih salah saru dcngan memberikan tanda si lang (X) pada salah sani huruf di de pan jaw a ban.
  
  1.
  
  Pada kegiatan pcnyusunan RUTRK Pati, bagaimana partisipasi kehadiran Bapak/lbu dalam rapat/pcrtcmuan yang diadakan?
  
  a. Hadir hauya sebagai penclengar saja. b. Hadir dan memberikan rnasukan unruk kepentingan pemerintah saja. c, Hadir dan mengcmukakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, d, Hadir dan melakukan dialog/tanya jawab dengan pemerintah. e. Hadir dan mcmhcrikan beberapa pengaruh pada apa yang direncanakan. f. Had ir dan membagi tanggungjawabperencanaan dcngan pemerintah. g. Hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk memhuat kepurusan dominan di keseluruhan rcr.cana, h. Hadir dan memiliki kekuasaan penuh unruk mcrcncanakan, rnelaksanakan, dan mcngawasi rencana,
  
  2. Pada kcgiatan penyusunan RUTRK Pati, bagaimana partisipasi Bapak/lbu dalam mengemukakan mosukan/saran/usutt a. Tidak memberikan masukao/saran/usul. b. Mcmberikan masukan untuk kepentingan pemerimah saja. c. Memberi kan masukan uniuk kepentingan masyarakai, d. Memberikan masukan dengan cam dialog dua arah dengan pemcrintah. c. Memberikan masukan dan usulannya diperhaukan sesuat dengan kebutuhan. f. Mernberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemcrintah. g. Memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuar keputusan dominan di keseluruhan rcneana, h. Memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana,
  
  180
  
  3. Pada kegiatan penyusunan RUTRK Pali, hagaimana panisipasi Bapak/lbu dalam menetopkan konsep rencand] a Tidak i kut menetapkan konsep rencana, b. lkut menetapkan konsep rencana rctapi untuk kepentingan pemenntah saja. c. I kut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat, d. lkut bcrdiskusi aktif dalam menetnpkan konscp rencana, e. Ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pcngaruh pada konsep rcncana,
  
  f. Ikur menetapkan konsep rencana dan sating berbagi ranggung jawah dengan pemerintah. g. lkut rnenetapkan konsep rencana dan memiliki kcwcnangan untuk membuat keputusan dom inan di keseluruhan rencana. h. lkut meneeapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk mcrcncanakan. melaksanakan, dan mengawasi rencana. 4. Dalarn penyusunan RUTRK Pati, bagaimana partisipasi Bapak/Jhu dalam memberikan persetujuan terhadap ra11cangan rencanat a. Tidak memberikan persetujuan. b. Mcmberikan persetujuan retapi unruk kepentingan pemerintah saja. c. Memberikan persetujuan karcna untuc kepentingan rnasyarakat. d. Memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah. e. Memberikan pcrsctujuan karena usulan dari masyarakat dipcrhatikan. f. Memberikan pcrsctujuan karcna telah ada kesamaan kepentingan dcngan pcrnerintah. g. Memberikan pcrsetujuan setelah diberi kewenangan untuk rnembuat keputusan dorninan di keseluruhan rencana. h. Membcrikan persetujuan setelah dibcri kckuasaan umuk merencanakan. melaksanakan, dan mengawasi rencana.
  
  E. USlJLAN PARTTSfPASf MASYARAKAT Perunjuk Pengtsian Jawaban pertanyaan mohon diruliskan pada tempat yang telah disediakan, sesuai pendapat Bapak/Ibu.
  
  l. Usulan Bapak/lbu tentang bemuk partisipasi masyarakar dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-masa mendatang .
  
  .. . .. .. . '
  
  ..
  
  ..
  
  . ············
  
  .
  
  181 2. Usulan Bapak/lbu tentang ting:UO partisipasi masyarahat dalarn pcnyusunan rencana tata ruang di Kabupateo Pali pada masa-masa mendatang.
  
  1. Usulan Bapak/lbu tcnrang berapa kali seharusnya frekuensi yang ideal partisipasi rnasyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-rnasa mendatang (selama ini dilaksanakan 3 kali) .
  
  • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o o• o • o o o o • oo o o • o o oo o o o o o o o o' o o'
  
  •I•
  
  o o '•
  
  •'
  
  '' • •• • o I••••
  
  •I••••••••
  
  4. Apakah metode pelibatan/partisipasi masyarakat yang ielah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. dalam penyusunan rencana tata ruang beberapa waktu lalu telah mernadai dan sesuai harapan Bapak/lbu? Mcngapa?
  
  ............................................................................................. .. .. . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . .. . ..
  
  .
  
  .. .. .. . . . . .
  
  ..
  
  .
  
  5. Dengan otonomi daerah sekarang ini, harapan-harapan apa saja yang Bapak/lbu inginkan uruuk peningkatkan partisipasi rnasyarakat, dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa-masa mcndatang?
  
  ................ .........................................
  
  . . .. ········· .. .. ·······························
  
  .
  
  ·····
  
  ···········
  
  ·········· ·················
  
  .
  
  .
  
  182
  
  PEDOl\1AN \VAWANCARA
  
  llnluk Instansi Pemerintah (BAPPEDA) J. Bagaimanakah
  
  kebijakan
  
  yang diterapkan
  
  oleh Pemcriruah Daerah dalam
  
  penyusunan Rencana Tata Ruang di Pali'?
  
  2. Apakah masyarakat telah cukup dilibatkan/bcrpartisipasi dalam penyusunan Rencana U mum Tata R uang Kola Pati'! 3. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tara ruang Kota Pati selama ini tclah sesuai harapan? Mengapa? 4. Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum Iara ruang Kola Pali selama ini telah sesuai harapan? Mengapa? 5. Cukup rncmadaikah inforrnasi yang diberikan Pemerintah kepada rnasyarakat dalam penyusunan Rcncana Umum Tata Ruang Kora Pali? Apakah pengumuman telah dilakukan lewat media cetak dan clcktronik? 6. Bagaimanakah pembinaan Pcrncrintah Daerah dalam pclibatan masyarakat pada penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati?
  
  7. Bagaimanakah
  
  akses masyarakat dan stakeholder lain untuk rnenyampaikan
  
  pendapat/saran/pertimbangan/usul
  
  kepada Pemerintah Dacrah?
  
  8. Apakah stakeholder lain selain pcrwakilan masyarakat telah dilibatkan dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati? 9. Mcnurut Bapak, apakah peranan konsultan dalam penyusunan rencaua um um tara ruang Kora Pali rclah sesuai harapan? Mcngapa? 10. Apakah masukan/saran/usul masyarakat pada saat penjaringan aspirasi rnasyarakat dan scrniloka telah cukup diakomodasi oleh Pemerintah dan Konsultan? 11 Menurur Bapak, apakah peranan dinas/instansi dalam penyusunan rencana umum Lalli ruang Kola Pati telah scsuai harapan? Mengapa? 12. Hambatan-hambatan apa yang mcnjadi kcndala partisipasi masyarakat dalam penyusunan rcncana umurn tata ruang Kora Pali? 13. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi rnasyarnkat dalam penyusunan rencana tata ruang di Kabupaten Pati pada masa datang?
  
  Untuk Instansi Pemerintah (Diskimpras, Dines Pcrtanahan) Mcnurut Bapak, bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah
  ruang Kota Pati? 3. Mcnurut
  
  pcndapat
  
  Bapak, apakah masyarakat telah cukup dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati? 4. Apakah bcntuk-bcntuk partisipasi masyarakat yang ada selarna ini telah cukup memadai? Mengapa'! dilibatkan/bcrpartisipasi
  
  183
  
  5. Cukup memadaikah informasi yang dibcrikan Pcmcrinrah kepada masyaraknr dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kora Pati?
  
  6. Bagaimanakah akses untuk menyampaikan pendapat/saran/pcrtirnbangan kepada Pcmcrintah Daerah?
  
  7. Hambaran-hambatan apa yang mcnjadi kendala partistpasl selarna ini? R. Saran-saran apa untuk perbaikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana iata ruang di Kabupaten Pari pada masa datang? Unruk Swasta (Pcngcmbung Perumahan] I. 2.
  
  3. 4. 5.
  
  Mcnurut pendapat 11opak apakah lcmbaga llapak ieleh cukup bcrparrislpasl dalam pcnyusunan rcncana umum taln ruane Kola Pali? Mcnurut pendapai Bapak, apakah masyarakat tclah cukup berpartislpasi dalam penyusunan rcncana um11111 tarn mnng Korn Pati? Apakaf bcruuk-bcntuk partisipasi masyarakat yang selama ini ada telah cukup mernadai? Mcngapa? Cukup mcmadalkah infbrrnasi yang diberikan Pemerinrah kcpadn masyarakar dalam penyusunan rcncana umum tom ruang KOLO Pati? Bagaimanakah akscs untuk menyampalkan pendapat/saran/pcrtimhangan kcpada
  
  Pcmerintah Dacrah? 6. I lambatan-harnbatan apa yang rncnjadi kcndala partisipasi sclama ini? 7. Saran-saran apa untuk perbuikun partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencann mra runng di Kabupaten Pati pndn masa datang?
  
  Untuk Swasta (Konsulran)
  
  I.
  
  Menurut pendapat llapak apakah lembaga 13apak tclah rnengakomodasi usulan masyarakat dalam pcnyusunan rencana 1111Lu111 tata ruung Kota Pati? 2. Mcnurut pendapat Rap11k, apakah masyarakat telah cukup bcrpartisipasi dalam penyusunan rencana uuuuu L11la ruang K11ta Pati? 3. Apakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang sclama ini ada telah cukup mcrnudai? Mengapa? 4. Cukup mcmadaikah informasi yang dibcrikan Pemerintah kepada masyarakm dalarn penyusunan rencana umum tata ruang Kola Pati? 5. Bagaimanakah akses untuk menyampaikan pendcpat/saran/pcrtimbangan kepada l'emerintah Daerah?
  
  6. Hambatan-hambatan apa yang menjadi kendala partisipasi selama ini? 7. Saran-saran apa untuk pcrbaikan parlisirasi masyarakat dalam penyusunan rcncana tata ruang di Kabupaten Pati pada rnasa datang?
  
  LAMPIRAN B TABULASI DATA HASIL KUESIONER
  
  184 LAM>IAAN B
  
  -
  
  TABUl.ASl DATA HASIL KUESIONER NO RESP I
  
  2 3
  
  •e
  
  •7 •
  
  0 10 11 12
  
  FAKTCfl l>.ITER'i.AL
  
  ' • •
  
  1
  
  '
  
  1 1 1 I I I
  
  13
  
  •2 • • • •• :
  
  "10
  
  t t
  
  •2
  
  11 I•
  
  I
  
  '
  
  2 3
  
  15
  
  ru
  
  w
  
  "~
  
  ..
  
  22
  
  25
  
  I I I I I I
  
  "',." ' I I t
  
  31
  
  t
  
  32
  
  I
  
  ..
  
  37
  
  ••••
  
  ",,
  
  •• " 45
  
  •••1 "'••
  
  .."'.,
  
  ..
  
  5.1
  
  FAKlOR~
  
  PUA JK USIA 01~ Pfl< ~ 1 3 5 2 3 1 3 3 3 : 1 2 3 1 J J 3 2
  
  ' 3 3
  
  • •
  
  3 2 2 4
  
  3 3
  
  1 3 2 2 1 3 l
  
  3 : 3 3
  
  • '
  
  I I 2 3 3 1
  
  ,
  
  l 3 3
  
  •• '• 3
  
  3 1
  
  I
  
  I I I I I I
  
  1 1 1 1 1 1 t t 1 t 1 1 I I
  
  •
  
  1
  
  •
  
  s
  
  • I
  
  3 3 l
  
  •s • 3
  
  •
  
  •i
  
  3 ; 1
  
  3
  
  3
  
  a
  
  '
  
  I 3 t 3 I
  
  •3 l 4 3 4
  
  I I I I
  
  3 3 3
  
  5
  
  J
  
  3
  
  t
  
  I I
  
  2
  
  3 3 2
  
  2
  
  3 3
  
  I 3
  
  1 2 1
  
  2
  
  3
  
  3
  
  2
  
  __
  
  3 3 2
  
  3 3
  
  I
  
  I 2 1
  
  3 2
  
  I
  
  3
  
  I
  
  l
  
  I
  
  l
  
  2
  
  '•
  
  2
  
  '2
  
  3
  
  I
  
  2
  
  2 2
  
  3
  
  •
  
  . '• 3 3
  
  • 5
  
  (
  
  '
  
  2 2
  
  1
  
  I 3 2 3 2
  
  3
  
  HN
  
  SAN
  
  3 5 5 3
  
  3
  
  2
  
  2 2 3
  
  3 3
  
  l
  
  •, ' • • • ' • •• • • '• • • •' •' • • _,• ' ' •• .' • • • . •• ' •• '• • • • •' '' ••• '• ' • ' a• 3 3
  
  2 2
  
  I
  
  3
  
  3
  
  I
  
  3
  
  5
  
  3 2
  
  3
  
  3 6
  
  ·~
  
  3
  
  l
  
  3 2
  
  •, • •• •' ' •• 2 • 3
  
  I
  
  J
  
  • • '2
  
  I
  
  3
  
  e
  
  3
  
  3 ;
  
  '
  
  3 3 3
  
  3
  
  1
  
  P• Pll 3 3 5 3 5 5 3 5 5 2 3 2
  
  •• •• • ' : • '• s •• • • • s ' ' ' • • ' • ••• • ' ' '3 • 's' 5' •• '' 3 ,', 3 2 ' 3 3 3 • 3 3 • 2 3 ' 2 I : 3 2 2
  
  2 2 3
  
  _HIU(
  
  £L
  2
  
  3
  
  '' 3 2
  
  I 1 2 1
  
  2 2
  
  2 3
  
  I
  
  1 2
  
  1
  
  1 3
  
  • ' :• ' • 2
  
  5
  
  •
  
  2
  
  2
  
  ' 3
  
  2
  
  :
  
  '
  
  :
  
  :
  
  1 2
  
  1 2
  
  I
  
  I l
  
  l l
  
  I
  
  2
  
  '' '
  
  2 l 2 2 2
  
  3
  
  l
  
  3 3 l
  
  l G
  
  3 3
  
  3
  
  I
  
  1
  
  3
  
  j
  
  2
  
  3
  
  2
  
  2 2
  
  2
  
  2
  
  ,
  
  l
  
  1
  
  '•
  
  1
  
  5
  
  )
  
  l
  
  l 2
  
  l
  
  3
  
  3
  
  2
  
  3
  
  • ' • • • • • • '• •' l
  
  3
  
  2
  
  2
  
  2 1
  
  3
  
  s
  
  u
  
  1
  
  I
  
  3
  
  1 1 2 3
  
  3 I
  
  '• l
  
  2
  
  1
  
  1
  
  3
  
  I 3
  
  3 1
  
  1
  
  1
  
  1
  
  I
  
  1
  
  1
  
  1
  
  3 I
  
  z
  
  •2
  
  •
  
  '' , •, •' • < •• 2 ' ' ' l: 2 •
  
  3
  
  I
  
  0 I
  
  1
  
  1
  
  1
  
  I
  
  3
  
  31 1
  
  I
  
  3 • •3 • • l
  
  3
  
  1
  
  I
  
  3 l
  
  1
  
  1
  
  3
  
  '• 3 '' ••z •I
  
  J
  
  l
  
  2 3
  
  3
  
  • • '•' • 2 • • • • ' • • • '• ••• •, •' , l l
  
  I
  
  2 3
  
  3 1 I
  
  2
  
  2 3
  
  2
  
  1 5
  
  •' • •• •
  
  l 3
  
  3
  
  2
  
  3 2
  
  3
  
  1
  
  2 3 1
  
  3 3
  
  •• • '• ' ' • • • • > ..•• ,' '' '' ' '' • ' 2 2 2 l
  
  Ml HR 3 3 4 6
  
  3
  
  • • 3
  
  2 3
  
  •' • •'s s'' ' • s• ' s 2 2 " • • G s •, • e ' '• •' • '•2 • '• • • • •' • •• • • ' '' ' • ' 2' '2 0 • 3 • ' ' ' ' ' 2
  
  •• •• • ,• • ' •
  
  3
  
  3 2 2
  
  1
  
  •• ss ' '•' • •• •• • '• • ' ' •• • ' ' • '• • • ,, ,• l •• :, •
  
  ' • • ' •• ' ' 'e • •' •' •' •• •' • • 3 2 2
  
  5
  
  I.At
  
  UF
  
  2
  
  $ I 2
  
  u
  
  ue UT
  
  •• ••• • , • • • •
  
  3
  
  l
  
  2 :
  
  3TJ 3 3 5
  
  (.Sj>
  
  •• • 2
  
  l 2 1 2
  
  '
  
  3 3
  
  5
  
  ' •
  
  • •• •3 •
  
  "•' •
  
  ••
  
  "•
  
  ••
  
  1 3
  
  3 12
  
  •
  
  '• •
  
  185
  
  KETERANGA"
  
  JK
  
  Jcnis kelamin
  
  USIA
  
  l lsia responden
  
  DIK
  
  Pendldikan
  
  PEK
  
  Pekerjaan
  
  HSL
  
  Penghasilan
  
  PEM
  
  Peranan Pemerintah dalam melakukan pembinaan
  
  KSL
  
  Peranan Konsultan Perencana
  
  STK
  
  Kctcrlibatan Pihak Swasta
  
  PI
  
  Penjaringan Aspirasi Masyarakat l
  
  P 11
  
  Penjaringan Aspirasi Masyarakat
  
  SMR
  
  Seminar Rancangan Rencana
  
  HDR
  
  Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan
  
  SRN
  
  Keakrifan mengernukakan masukan/saran/usul
  
  KSP
  
  Keterlibatan dalam menetapkan konscp rencana
  
  STJ
  
  Keterlibatan mernberikan persetujuan terhadap rancangan rencana
  
  lJR
  
  IJsulan bentuk partisipasi
  
  UT
  
  Usulan tingkar partisipasi
  
  UF
  
  Usulan frekuensi partisipasi
  
  ML
  
  Persepsi tentang metode partisipasi yang telah dilakukan
  
  HR
  
  Harapan-harapan untuk pcningkatan partisipasi
  
  n
  
  186
  
  REKAPITULASI JA 'VABAN TERBUKA KUESIONER
  
  TA.DEL USULAN B.ENTUK-BENTUK PARTISlPASJ MASYARAKA T .
  
  No.
  
  Bentuk Partisipasi Tidak mengusulkan karena sudah cekup lcngkap Bekerjasarna dalam penyusunan Bantuan tenasa ahli dari rnasvarakat ldentifikasi kebutuhan masvarakat
  
  I 2 J'
  
  .; 5
  
  Sum banean oertimbanean Pengajuan kritikan dan solusinya Jumlah
  
  6
  
  :·· %.
  
  Frekuensi 9 9 4 20 11
  
  I
  
  16,7 16,7
  
  7,4
  
  1
  
  37,0 20,4 1,9
  
  54
  
  10()
  
  TA BF.L USULAN TINGKAT PART(STPAST \·IASY A RA KAT
  
  No.
  
  :. Tinakat Partisioasi
  
  Frekuensi 12
  
  % 22,2
  
  14
  
  25,9
  
  11
  
  20,4
  
  Bcrbagi tanggung jawab antara pemerintah clan rnasvarakat Masyarakat diberi kewenangan membuat keoutusan pada rencana
  
  9
  
  16,7
  
  8
  
  14,8
  
  Jumlah
  
  54
  
  100
  
  r-
  
  Dialog antara pemerintah dan masyarakat kebih diintensifkan Masukan/saran/usul dari masyarakat agar lebih memberi oenzaruh pada rencana Kerjasama antara pcmerintah dan rnasyarakat
  
  I
  
  2 J'
  
  dalam oernbuaian kenurusan
  
  4 5
  
  -
  
  Sumber: """" .~,.,,1,.,,_ Zl)(J6
  
  TABEL USULfu"I FREJ-.'lJENSI PARTISll'ASl MASYARAKAT
  
  No.
  
  Frekuensi Partisipasi
  
  '
  
  3 kali
  
  I 2
  
  4 kali S kali Lebih dari 5 kali
  
  J
  
  4 ,.,
  
  Jumlah
  
  .
  
  Frekuensi
  
  -%
  
  II 14 22
  
  20.4 25,9 40.7
  
  7
  
  13,0 100
  
  54
  
  187 TABEL PE:RSEPSJ RESPONDEN TERHADAP l\lETODEI'ARTISIPASl YANG TELA.l:il>lLAKUKANPF.M&Rlt'\TAH
  
  Perscosi Masyarakat
  
  No.
  
  2 3 4
  
  5
  
  Cukup memadai rnengingat barn pertama kali dilaksanakan Kurang mcmadai karena pcmberian informasi kepada masyarakat terlalu scdikit Kurang mcmadai karena jumlah rnasyarakat yang terlibar masih sedikh Kurang memadai karena masyarakar dan stakeholder yang tcrlibarjumlabnya sedikit Kurang mernadai karena pemberian informasi, scrta masyarakat dan stakeholder yang .erlibat jumlahnya
  
  3
  
  5.6
  
  6
  
  I I.I
  
  11
  
  20,4
  
  11
  
  20,4
  
  17
  
  31,5
  
  4
  
  7,4
  
  sedikit
  
  6
  
  Kurang rncmadai karena belum sepenuhnya rncngakomodasi kepentingan masyarakat dan stakeholder 7 Kurang memadai karena materi pembahasan tidak diserahkan masyarakat beberana hari sebelumnya 1----18 Kurang mernadai karena kctcrbatasan wakru oenyusunan Jumlah
  
  1,9 1,9
  
  54
  
  100 -
  
  TABEL HARAI'Al'i f>L\SYAR.\KAT m M ..<\SA-MASA MENOATANG No. I
  
  ., .
  
  Harapatt'Masyarakat Frekucnsi . Pcnycbarluasan informasi melalui pengumuman di 8 media cetak, elekronik dan oaoan .....nsumuman Peningkatan pembinaan pernerintah kepad:i 4 masvarakat lewat oenvuluhan dan sosialisasi Adanya Forum Warga yang bisa menampung 5
  
  % 14,8
  
  6 18
  
  11,I 33,3
  
  I
  
  1,9
  
  I
  
  1,9
  
  8
  
  Peran stakeholder lebih ditinakatkan laai Peningkatan penyebarluasan informasi, scrta peningkatan jumlah masyarakat clan stakeholder yang terlibat dalam penyusunan rcncana Pcnyusunan rencana rata ruang dengan tidak rneninggalkan ciri lokal dan berwawasan lin!!kungan Penyusunan rencana tata ruang yang memberi kepasrian pada invcstasi dacrah Proscdur untuk berpanisipasi lebih dipermudah dan
  
  ~ J
  
  5,6
  
  9
  
  disediakan fasltitasnya Rencana harus lebih mengakomodasi
  
  3
  
  5,6
  
  2 3
  
  7.4
  
  9,3
  
  aspirasi masyarakat setiap saai
  
  4 5
  
  6
  
  7
  
  masyarakat dan stakeholder
  
  kebutuhan
  
  188 Lanjurnn
  
  Proscdur partisipasi be rjcnjang mulai clari dcsa, kccarnutan, sampai tingk at kabupatcn J---1---1 I Peran DPRD lebih diting katkan la~i 12 Dipcrlukan sanksi legas ba1:i yang melanggar IU
  
  rencana tata ruang, Jumlah ,__ \'11111b11r
  
  J l11fJ11 .·llud1Hv, JOIJ6
  
  I
  
  I
  
  I,()
  
  ~
  
  I
  
  1,9
  
  :1
  
  5.6
  
  )4
  
  100
  
  LAMPIRAN C FOTO~FOTO KEGIATAN
  
  189
  
  FOTO-FOTO KEGIATAN PROS£$ PARTISIPASI :vtASV ..o.RAKAT DALAM PENYt;SlJ:"IAN RE 'CANA L~fl})t TA I A RLl1\NG KOTA PATI TAllAP PEN.IARINGA '\/\SPIRA.SI MASVARAKA T
  
  190 FOTO-FOTO KEGJATAN PROSl'..~PARTISJPASI MASYARAKAT DALAM P&~SmiANRENCANA UMUM TATA RUANGKOTA PATI TAHAPSEMINARJSEMILOKARANCANGANRENCANA
  
  191 FOTO-FOTO KEGIATAN l'l!:Nt:LITIAN
  
  Gambar perumahan yang, berada di lokasi kawasan industri
  
  Gambar bangunan PDAM yang merupakan
  
  konvcrsi lahan pcrtanian teknis untuk kegiatan pcrkoraan
  
  Gambar perparkiran dalam Kt•ta Pali yang memanlaatkan bahu jalan schingga mengurangi volume lalu Iintas
  
  Garnbar lokasi stadion dan Alun-Alun Kota Pati sehagai saiu-satunya Ruang Puhlik di Kola Pati untuk kcgiatan masyarakar
  
  LAMPIRAN D HASIL PERHITUNGAN SPSS DISTRIBUSI FREKUENSI
  
  Frequencies
  
  Statistics
  
  N
  
  Valid Missina
  
  Jenis Ketanin 54 0
  
  Usia
  
  Resoonden 54 0
  
  Pendidikan Responden 54 0
  
  Pekcrjaan Respondeu 54 0
  
  Penghasilan Respond en
  
  54 0
  
  Frequency Table
  
  Jenis Kelamin
  
  Valid
  
  pria wan it a Total
  
  Freouencv 52 2 54
  
  Percent 96.3 3.7
  
  Valid Percent 96.3
  
  • ()() 0
  
  10<).0
  
  3.7
  
  Cumulative Percent 96.3 100.0
  
  Usia Responden
  
  I Fr.,,,uerrv Valid
  
  31-40 tahun 41-50 tahun lebih dari 50 tahun Total
  
  7
  
  23 24 54
  
  Cumu!abve Percent 13.0 55.6 100.0
  
  Vah:I Percent
  
  Percent ;30 ~2.6 44.4 100.0
  
  13.0 42.6 44.4 100.0
  
  Pendidikan Responden
  
  Valid
  
  Sarjana Sarjana Muoa/Diploma SMA SMP Total
  
  F requeo<:v 12
  
  Cumulative Percent
  
  e 31 3 54
  
  Valid Percent
  
  222
  
  22.2
  
  14.8 57.4 5.6 1CO.O
  
  14.8 57.4 5.6 1()0.0
  
  Percert 22.2 37.0 94.4 100.0
  
  Pekerjaan Responden
  
  Valid
  
  PNSfTNI
  
  Pensiunan o
  Freouen:ov 3 10
  
  Perren!
  
  Valid Percent
  
  5.6
  
  56
  
  18.5
  
  18.5 44.4 5.6 '4.6 11.1 100.0
  
  24
  
  44.4
  
  3 8 6 54
  
  5.6 14.8 11.1 1Cl0.0
  
  Cumulative Percert 5.6 24.1 68.5 74.1 88 9
  
  1000
  
  Penghasilan Responden
  
  FreQuencv Valid
  
  Rp.500.000,- s/d Rp.799.000,Rp.800.000,- s/d Rp.1.099.000,Rp.1.100.000,- s/d Rp.1.400.000,Lebih dari Rp. 1.400.000,Total
  
  Percent
  
  3
  
  Cumu'abve Percent
  
  Valid Percent
  
  5.6
  
  5.6
  
  5.6
  
  13
  
  24.1
  
  24.1
  
  29.6
  
  19
  
  35.2
  
  35.2
  
  64.8
  
  3e.2
  
  35.2 100.0
  
  100.0
  
  19 54
  
  10C.O
  
  Frequencies
  
  Statistics
  
  Peran Pemda N
  
  Valid Missino
  
  54 0
  
  Peran Konsultan 54
  
  0
  
  Peran Swasta e4 0
  
  Frequency Table
  
  Peran Pemda
  
  Valid
  
  C:ikup Serin~ Ku ran~ Total
  
  Freauencv 19 35 54
  
  Percent 35.2 64.8 100.0
  
  Valid Percent
  
  Cumulative Percent
  
  35.2
  
  35.2
  
  54.8 100.0
  
  100.0
  
  Peran Konsultan
  
  Valid
  
  Sangat MemperhaliKan Cukup Memperhatikan Kurang Memperhatlkan Total
  
  Frequency 25 27
  
  Percent 46.3 50.0
  
  Valid Percent 46.3 50.0
  
  2
  
  3.7
  
  3.7
  
  54
  
  100.0
  
  100.0
  
  Cumulative Percent 46.3 96.3 100.0
  
  Peran Swasta
  
  Valid
  
  Cukup T erlibat Kurang Tedibat Total
  
  Frequencies
  
  Freauencv 7 47
  
  54
  
  Percent 13.0 87.0 100.0
  
  Valid Percent 13.0 87.0 100.0
  
  Cumulative Percent 13.U 100.0
  
  StatistiC$
  
  Penjaringan Aspirasi Masvarakat 1 N
  
  Valid Missina
  
  Fenjaringan
  
  Seminar
  
  Aspras1
  
  Rzncangan
  
  Masv;irakat2
  
  Rencana
  
  S4
  
  E4
  
  54
  
  0
  
  0
  
  0
  
  Frequency Table
  
  Penjaringan Aspira.si Masyarakat1
  
  VaUd
  
  Pendengar Surnbanqan masukanlsaraniusul Sumbaogan informasUdata Bentuk l
  Freauen:;v 2
  
  Percent 3.7
  
  Valid Percent 3.7
  
  Cumulatve Percent 3.7
  
  31
  
  57.4
  
  57 4
  
  61.1
  
  11
  
  W.4
  
  204
  
  81 5
  
  10 54
  
  18.5 100.0
  
  18.5 100.0
  
  100.0
  
  Penjaringan Aspirasi Masyarakat2
  
  Valid
  
  Pcndengar Sumbangan masukan/saran/usul Sumbangan informasildata Bentuk lain Total
  
  F '""' "'""" 2
  
  Perce1t 3.7
  
  Valid Percent 3.7
  
  Ccmulative Percent 3.7
  
  29
  
  53.7
  
  53.7
  
  57.4
  
  o
  
  16.7
  
  16.7
  
  74.1
  
  14
  
  25.9
  
  100.0
  
  25.9 100 0
  
  100.0
  
  54
  
  Seminar Rancangan Rencana
  
  Valid
  
  Pendeng.ar Sumbangan masukanisaran/usul Sumbangan infomasildata Bantuan memperjelas hak atas ruang Pengajuan keberatan Bentu< lain Total
  
  Frequencies
  
  Cumulative Percent 3.7
  
  Freaue,...,, 2
  
  Percent 37
  
  Valid Percent 3.7
  
  31
  
  57.4
  
  57.4
  
  61.1
  
  11
  
  20.4
  
  20.4
  
  111
  
  1
  
  1.9
  
  1.9
  
  83.3
  
  1 8 54
  
  1.9
  
  1 9
  
  14.8
  
  14.8 100 0
  
  85.2 100.0
  
  1COO
  
  s
  
  Statistics Kealdran Member
  
  Tlngk:it Kehadiran
  
  N
  
  Valid Missino
  
  Ketertilatan Menetapk.;n
  
  Sara~
  
  Ke'.e~ibatan Membei-i
  
  Konsoo
  
  Persetuiuan
  
  54
  
  54
  
  54
  
  54
  
  0
  
  0
  
  0
  
  0
  
  Frequency Table
  
  Tingkat Kehadiran
  
  Va'id
  
  1
  
  3 4
  
  5 Total
  
  Freauenc'I 2 35 11
  
  6 54
  
  Percent 3.7 64.8 20.4 11.1 1MO
  
  Va id Percent 3.7 &1.8 20.4 11.1 1000
  
  CuniJlauve Percent 3.7
  
  68.5 88.9 100.C
  
  Keaktifan Member! 5aran
  
  Freauencv Va11d
  
  1
  
  2
  
  3
  
  27
  
  ~
  
  12
  
  5 6
  
  8
  
  Total
  
  5
  
  54
  
  Peicen:
  
  Vaid Percent
  
  3.7 500 22.2 14.8 9.3
  
  3.7
  
  3.7
  
  50.0
  
  53.7
  
  22.2
  
  75.9
  
  14 8
  
  90.7 100.0
  
  9.3
  
  teno
  
  C\lmu'abVe Percent
  
  ioo.o
  
  Keterlibatan Menetapkan Konsep
  
  Valid
  
  1 3 4
  
  5 6 T~tal
  
  Freauencv 2
  
  26 17
  
  6 3 54
  
  Percent 3.7 48.1 31.5 j 1.1
  
  Vali:l
  
  3.7 481 31 5
  
  5.6
  
  11 1 56
  
  1000
  
  100.0
  
  Ketertibatan Mcmbcri
  
  ireaucncv
  
  V~lirf Percent
  
  Cumulative
  
  Percent 3.7 51.9 83.3 94.4
  
  100.0
  
  Persetujuan Curnulafive
  
  4
  
  20 17
  
  Percent 37.0 31.5
  
  Valid Peroent 37.0 31.5
  
  5
  
  12
  
  22.2
  
  6
  
  22.2
  
  90.7
  
  5
  
  9.3 100.0
  
  9.3 1C.O.O
  
  100.0
  
  3
  
  Total
  
  Frequencies
  
  54
  
  Percent 37.0 68.5
  
  Statistics Usulan Eentuk Partisioasi N
  
  Vafid Missino
  
  54 0
  
  Usulan Tingkat Partisipasi 54 0
  
  Usulan Frekuensi Partisi""si 54 0
  
  Persepsi
  
  Frequency Table
  
  Usulan Bentuk Partisipasi
  
  ,
  
  Valld
  
  2 3 ~
  
  Freauenc•1 9 9
  
  4
  
  6
  
  20 11 1
  
  Total
  
  54
  
  5
  
  Percent 16.7 16.7 74 37 0 20.4 1.9 1MO
  
  Va~d Percent 16.7 16.7 7.4 37 0 20.4 1.9
  
  roe.o
  
  Cumula:ive Percent 16.7 33.3 40.i 77 8
  
  98.l 100.0
  
  Usu Ian Tlngkat Partisipasi
  
  Freauencv Valid
  
  Percent
  
  1
  
  12
  
  22.2
  
  2
  
  14
  
  3 4
  
  11
  
  5
  
  8 54
  
  25.9 20.4 16.7 t4.8 11\t\ 0
  
  Tolal
  
  9
  
  VafldP~nt 22.2 25.9 20.4 16.7 1'4.8
  
  ieo.c
  
  Cumu'ative Percent 22.2 48 1 68.5 85.2 100.0
  
  Usulan Frekuensi Partisipasi
  
  F reoueocv Vaid
  
  4
  
  14 22 7
  
  Percent 204 259 407 13.0
  
  'rotat
  
  5-'
  
  reno
  
  1 2
  
  3
  
  11
  
  Val d Percent 20.4 25.9 40.7 t3.0 100.0
  
  Cumulatve Percert 20.4 46.3 87.0 100.0
  
  Persepst Metode yang Dilaksanakan
  
  Frecuencv Valid
  
  1
  
  3
  
  2
  
  6 11 11
  
  Percent 5.6 11.1 20.4 20.4
  
  17
  
  31.5
  
  4 1
  
  7.4
  
  3 4 5
  
  6 7
  
  8 Total
  
  1
  
  1.9 1.9
  
  54
  
  100.0
  
  Valid Percent 56 i 1.1 20.4 20.4 31.5 7.4
  
  1.9 1.9 100.0
  
  Harapan Respond en
  
  Metode yang Dilaksanakan
  
  Cumulative Percenl 5.6 '6.7 37.0 57.4
  
  88.9 96.3 981 100.0
  
  Masa Oatano
  
  54
  
  54
  
  0
  
  0
  
  Harapan Responden Masa Datang
  
  Freauencv Valid
  
  1
  
  8
  
  2
  
  4
  
  3
  
  s
  
  Percent 14.8 7.4 9.3
  
  4
  
  6
  
  11.1
  
  5 6 7
  
  18
  
  1
  
  33.3 1.9
  
  1
  
  a
  
  1.9
  
  3
  
  9
  
  3 1 1
  
  10
  
  11 12 Total
  
  3
  
  54
  
  5.6 5.6 1.9 1.9 5.6 1"" n
  
  Valid Percent 14.6 7.4 11.1 33.3
  
  9.3
  
  Cumulative Percenl 14.ll
  
  22.2
  
  5.6 5.6
  
  31.S 42.6 75.9 77.8 79.6 85.2 90.7
  
  1.9
  
  92.6
  
  1.9 5.6 100.0
  
  94.4 100.0
  
  1.9 1.9
  
  RIW A \IAT HIDUP PENULIS
  
  Suciati dilahirkan di Pali pada tanggal 6 bulan
  
  November tanun 1966, dari orang tua bernama Bapak Ashan dan [bu Sutijah. merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan Sekolah dasar dilalui di SD Negeri Jimbaran Margorejo lulus pada tahun 1979. SMP Negeri IV Pali lulus pada tahun 19!12, SMA Negeri 1 Pati lulus pada tahun I 985, SI diselesaikan pada rahun 1991 dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Pada bulan Agustus 1aJ1w1 2005 penulis tugas belajar di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang dan lulus pada bulan November 2006. Penulis belum rnenikah Setelah lulus dari SJ, penulis mulai bekerja di Kantor BAPPEDA Kabupaten Pali sejak tahun 1993 sampai sekarang,