Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan;

PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN (RUTRK) KOTA SEI RAMPAH 2006 - 2016

Penataan ruang kota pada dasarnya mencakup kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu dalam Rencana Umum Tata Ruang Kawasan (RUTRK) Kota Sei Rampah ini diberikan pula arahan yang menyangkut pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Secara umum pengertian pengendalian pemanfaatan ruang kota adalah suatu upaya untuk dapat secara kontinyu, konsekuen, dan konsisten mengarahkan pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan. Untuk dapat memberikan kesempatan terhadap setiap dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun sektor swasta, maka pengendalian pemanfaatan ruang ini seyogyanya bukanlah merupakan suatu hal yang kaku. Pengendalian pemanfaatan ruang harus juga dapat berfungsi sebagai alat pemacu perkembangan kota, yang dapat meningkatkan keuntungan secara sosial, ekonomi maupun fisik. Dengan demikian, maka pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Kota Sei Rampah didasarkan atas : •

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan;

•

Kebijaksanaan umum pertanahan (land policy);

•

Kebijaksanaan daerah (kearifan lokal). Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan mekanisme

perijinan, mekanisme pemberian kompensasi, pedoman pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Dengan demikian, upaya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang Kawasan Kota Sei Rampah dapat berbentuk : 1.

Mekanisme perijinan sebagai bentuk jaminan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan arahan pengembangan dalam rencana tata ruang. Perijinan dapat pula digunakan sebagai bentuk pencegahan terhadap kegiatan yang dapat merubah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan;

Laporan Akhir

VIII - 1


2. Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; 3. Pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merubah pemanfaatan ruang. Pengawasan dilakukan sebelum maupun sesudah ijin diberikan. Pengawasan yang dilakukan sebelum ijin

diberikan,

dilakukan

persyaratan/perlengkapan

dengan yang

mewajibkan

dibutuhkan

pemohon

untuk

untuk

memperoleh

ijin.

menyertakan Sedangkan

pengawasan yang dilakukan sesudah ijin diberikan, bertujuan untuk melihat apakah kegiatan tersebut telah sesuai atau belum dengan ketentuan yang tercantum dalam ijin yang

telah

diberikan.

Kegiatan

pengawasan

terhadap

pemanfaatan

ruang

diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; 4. Penertiban, berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam ijin yang telah diberikan. 8.1 PEDOMAN PERIZINAN Perizinan merupakan langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan dan penertiban. Suatu izin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan antara lain : Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD), Surat Izin Pengelolaan Hutan (SIPH), Surat Izin Prinsip (IP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Undang-undang Gangguan/HO (Hinder Ordonantie). Mekanisme perijinan ini pada dasarnya merupakan upaya pengendalian melalui penetapan

prosedur

dan

ketentuan

yang

ketat,

yang

harus

dipenuhi

untuk

menyelenggarakan suatu jenis kegiatan/pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pemanfaatan ruang, kegiatan perijinan diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan (atau kegiatan pemanfaatan ruang) oleh masyarakat,

dunia

usaha

atau

swasta,

dan

pemerintah

dengan

arahan

pengembangan/pemanfaatan ruang menurut rencana tata ruang. Jaminan ini penting untuk menjaga ketercapaian tujuan pemanfaatan pada suatu lokasi, dengan mempertimbangkan kualitas ruang yang ada. Kemudian melalui perijinan, kegiatan pelaksanaan pembangunan oleh ketiga pihak tadi memperoleh kepastian hukum. Dalam kegiatan pengendalian, perijinan terkait pada kegiatan pemantauan terhadap berbagai macam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang merupakan maksud dari pemberian ijin.

Laporan Akhir

VIII - 2


Sebagai contoh : jika kegiatan pelaksanaan pembangunan yang terkait ke penerbitan ijin lokasi di lingkup pemanfaatan ruang adalah melaksanakan kegiatan perolehan tanah, maka kegiatan pengawasan yang dilakukan lembaga/instansi penerbit ijin adalah melihat seberapa jauh kegiatan perolehan tanah ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada dalam ijin lokasi tersebut. Penertiban kemudian dilihat sebagai pengenaan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, yaitu : 1. Apabila ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan rencana tata ruang maka tetap diberlakukan sesuai dengan masa berlakunya; 2. Apabila ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka : a.

Untuk pemanfaatan ruang yang belum dilaksanakan kegiatannya, perijinan dan pemanfaatan ruangnya agar disesuaikan dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;

b.

Untuk pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan pembangunannya, perijinan dan pemanfaatan ruangnya dihentikan apabila pemanfaatan ruang ini membawa dampak yang sangat besar, sedangkan apabila dampak yang ditimbulkannya kecil, perijinan dan pemanfaatan ruangnya diteruskan sampai masa berlakunya habis dengan ketentuan-ketentuan tertentu, atau apabila ijinnya telah habis masa berlakunya, maka ijin tidak dapat diperpanjang dan pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Sebagai contoh, mengenai kebijakan daerah dalam mekanisme pemberian ijin yang

dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai atau dinas/instansi terkait) adalah : •

Tidak memberikan ijin (sertifikat tanah) pada lahan yang berada di jalur hijau, seperti sempadan sungai;

•

Tidak memberikan ijin (Ijin Mendirikan Bangunan/IMB) pada kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan jalur hijau (sempadan sungai), kecuali kegiatan tersebut dapat mendukung dan tidak merusak fungsi lindung. Contohnya : bangunan penangkap air (intake), penanaman pohon-pohon pelindung.

•

Tidak memberikan ijin (Ijin Mendirikan Bangunan/IMB) bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

•

Apabila terjadi penggusuran, kerusakan akibat bencana (banjir atau kebakaran) ganti rugi tidak akan diberikan bagi bangunan yang tidak memilik IMB.

Laporan Akhir

VIII - 3


8.2 PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI Berdasarkan dilaksanakan

perizinan,

dengan

kegiatan

pemberian

pengendalian

kompensasi

pemanfaatan

(pemberian

insentif

ruang

dan

dapat

pengenaan

disinsentif). Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : A. Pemberian Insentif Kebijakan insentif adalah memberikan dorongan terhadap kegiatan yang sesuai dengan tujuan rencana tata ruang. Perangkat insentif yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang antara lain : 1. Kemudahan untuk mendapatkan izin/perpanjangan izin usaha untuk pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 2. Kemudahan untuk mendapatkan dukungan prasarana dan sarana yang menunjang usaha produktif bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 3. Kemudahan mendapatkan kredit usaha atau kegiatan ekonomi yang menunjang fungsi kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4. Jaminan perlindungan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa ruang atau lahan bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 5. Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan dengan diterapkannya rencana tata ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh, mengenai kebijakan insentif yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dalam pegendalian pemanfaatan ruang adalah : •

Memberikan bantuan bibit dan uang perawatan bagi masyarakat yang mau menanam pohon penghijauan/pelindung dan merawatnya;

•

Memberikan gantirugi yang layak bagi masyarakat yang lahannya terkena penggusuran akibat pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan rencana tata ruang.

B. Pengenaan Disinsentif Kebijakan disinsentif dilakukan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perangkat disinsentif yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, antara lain : 1. Tidak diberikan izin atau perpanjangan izin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Laporan Akhir

VIII - 4


2. Tidak diberikan sarana dan prasarana pendukung pada kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rancana tata ruang; 3. Pengenaan sanksi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Contohnya : ijin tidak akan diberikan pada kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan lindung (jalur hijau sempadan sungai dan jalur hijau kereta api) dan apabila terjadi penggusuran/pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki ijin (ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang) maka ganti rugi tidak akan diberikan. 8.3 PEDOMAN PENGAWASAN Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan melalui : 1. Penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk berbagai usaha atau kegiatan yang telah ada dan dalam pengembangan berbagai usaha atau kegiatan di tiap-tiap kawasan; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di tiap-tiap kawasan agar tetap menjaga fungsi utama kawasan, keamanan dan keberlanjutan usaha atau kegiatan lainnya, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; 3. Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang di tiap-tiap kawasan. Pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dalam upaya tertib pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna melalui : 1. Pengawasan Umum, adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik; 2. Pengawasan Preventif, adalah suatu pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijakan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang; 3. Pengawasan Represif, adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akhir

VIII - 5


Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang seperti di atas diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : A. Pelaporan Pelaporan adalah berupa kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pelaporan didasarkan pada hasil pemantauan terhadap perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan. Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh dinas teknis seperti Bappeda, Dinas Kimpraswil/PU, BPN, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian dan perkebunan dan lain-lain atau disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Pengaturan pelaporan pemanfaatan ruang terdiri dari penetapan sistem pelaporan dan materi laporan. a. Penetapan Sistem Pelaporan Sistem pelaporan pemanfaatan ruang dilaksanakan berupa pemberian laporan secara periodik dan berjenjang. Laporan secara periodik, yaitu penyampaian informasi pemanfaatan ruang secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Laporan berjenjang, yaitu penyampaian laporan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil menyampaikan laporan ke tingkat di atasnya. Penyampaian laporan pemanfaatan ruang dimulai dari tingkat desa, secara rutin setiap tiga bulan sekali kepala desa menyampaikan laporan kepada camat. Camat selanjutnya meneruskan laporan ini ke Bupati Serdang Bedagai dan Bupati membentuk Tim Tata Ruang untuk menindaklanjuti laporan. b. Materi Laporan Materi laporan adalah ruang lingkup laporan yang perlu diinformasikan. Materi laporan sekurang-kurangnya berisi mengenai :

Perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang;

Perkembangan pembangunan fisik dan ijin mendirikan bangunan;

Perkembangan perubahan hak atas tanah;

Masalah-masalah yang perlu segera diatasi;

Masalah-masalah yang akan muncul dan perlu diantisipasi;

Laporan Akhir

VIII - 6


B. Pemantauan Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan. Pemantauan merupakan dasar dalam melakukan kegiatan pelaporan. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh dinas teknis, seperti seperti Bappeda, Dinas Kimpraswil/PU, BPN, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan lain-lain atau disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. C. Evaluasi Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Bupati Serdang Bedagai mengadakan evaluasi hasil pemantauan dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditangani dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Kegiatan

evaluasi

dilaksanakan

oleh

dinas

teknis,

seperti

Bappeda,

Dinas

Kimpraswil/PU, BPN, Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan lain-lain atau disesuaikan dengan kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk dapat melakukan evaluasi sejauhmana simpangan pemanfaatan ruang terhadap rencana yang ditetapkan, perlu diperhatikan kriteria bahwa pemanfaatan ruang kota dinyatakan sesuai atau tidak terjadi simpangan apabila terpenuhi :

RUTRK Kota Sei Rampah telah ditetapkan sebagai peraturan daerah dan terdiseminasi ke instansi pemerintah daerah dan masyarakat luas;

RUTRK Kota Sei Rampah benar-benar dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sehingga RUTRK Kota Sei Rampah merupakan dukumen resmi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah seperti halnya dokumen rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah lainnya (RTRW Kabupaten serta RPJP maupun RPJM Daerah);

Struktur dan pola pemanfatan ruang yang diwujudkan benar-benar sesuai dengan arahan dalam RUTRK Kota Sei Rampah;

RUTRK Kota Sei Rampah menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang rinci kawasan di bawahnya (RDTR dan RTR Kawasan);

RUTRK Kota Sei Rampah tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor atau tumpang tindih alokasi kegiatan antar sektor;

Laporan Akhir

VIII - 7


Pemanfaatan ruang atas dasar RUTRK Kota Sei Rampah tidak menimbulkan dampak yang bermasalah pada masyarakat luas.

8.4 PEDOMAN PENERTIBAN Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Penertiban sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang disusun dalam suatu Peraturan Daerah (Perda). Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan laporan pemanfaatan ruang. Dalam penertiban dilakukan tindakan pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undanganan yang berlaku. 8.4.1 Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah bukan hanya milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melainkan milik seluruh masyarakat di Kota Sei Rampah, sehingga bagi pihak yang tidak mentaatinya akan terdapat sanksi administratif serta ketentuan pidana. Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang kawasan. Sanksi tersebut dapat berupa : •

Penghentian sementara pelayanan administratif;

•

Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;

•

Denda administratif;

•

Pengurangan luas pemanfaatan ruang;

•

Pencabutan izin pemanfaatan ruang. Selain itu sanksi administratif, pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah ini dapat dikenai tindak pidana bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalamnya dan dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain tindak pidana pelanggaran atas pemanfaatan ruang kawasan yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akhir

VIII - 8


Berkaitan dengan sanksi administratif dan ketentuan pidana ini, maka di dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah ini terdapat prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana. Selain itu atas tindak pidana pelanggaran terhadap RUTR ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada saat Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah sudah ditetapkan dalam lembaran daerah, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah ini, maka : 1. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan berada di Lahan Konservasi dapat diteruskan sejauh tidak ada perluasan lahan, perubahan fungsi dan lain-lain; 2. Perluasan lahan, peralihan fungsi dan lain-lain harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah ini. 3. Kegiatan Budidaya yang telah ada di Lahan Konservasi yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Izin pemanfaatan ruang baik yang berada di Lahan Konservasi maupun di Kawasan Budidaya yang telah diberikan sebelum diberlakukannya Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, sedangkan untuk izin pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang bertentangan perlu disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Sei Rampah ini. 6.4.2 Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Penertiban Bentuk penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah didasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini perlu dibedakan bentuk pelanggaran sebagai berikut :

1. Pemanfatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang. Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan antara lain adalah penghentian kegiatan/pembangunan dan pencabutan izin yang telah diterbitkan;

Laporan Akhir

VIII - 9


2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasan menyimpang dan atau intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB) tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan dan kegiatan dibatasi pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi persyaratan teknis (dalam rencana tapak kawasan dan perpetakan yang menyangkut tata letak dan tata bangunan beserta sarana lingkungan dan utilitas umum) menyimpang. Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan dan pemenuhan persyaratan teknis bangunan;

4. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang. Dalam kaitan ini penertiban yang dapat dilakukan adalah penghentian kegiatan dan penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang; Kegiatan penertiban dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat diuraikan sebagai berikut : A. Penertiban Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di kawasan lindung dilakukan melalui :

Penerapan ketentuan yang berlaku tentang analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang akan/sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan;

Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan lindung yang telah terganggu;

Penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup;

B. Penertiban Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budidaya Penertiban pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dilaksanakan dalam bentuk :

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, dan kegiatan tersebut dapat atau diperkirakan akan menganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan atau bangunan yang ada harus dibongkar. Pemanfaatan selanjutnya disesuaikan dengan fungsi rencana tata ruang dan kepada penyelenggara kegiatan tersebut dikenakan sanksi administrasi, perdata dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Laporan Akhir

VIII - 10


Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat setempat dan masyarakat luas, serta tidak mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diijinkan melalui mekanisme perijinan tertentu yang diatur di dalam peraturan daerah tersendiri, kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun luasnya menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan, kegiatannya

dibatasi

hanya

pada

luasan

yang

ditetapkan,

serta

kepada

penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi persyaratan teknisnya menyimpang, maka kegiatan pembangunan tersebut dihentikan sampai persyaratan teknisnya dipenuhi, kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi bentuk pemanfaatannya menyimpang, maka kegiatan/ pembangunan tersebut dihentikan sampai ada penyesuaian bentuk pemanfaatan sesuai rencana/ijin, kepada penyelenggara kegiatan pemanfaaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penertiban Pemanfaatan Ruang di Kawasan Permukiman Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang di kawasan permukiman dilaksanakan dalam bentuk :

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, dan kegiatan tersebut dapat atau diperkirakan akan mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan/atau bangunan yang ada harus dibongkar. Pemanfaatan selanjutnya disesuaikan dengan fungsi atau rencana tata ruang. Kepada penyelenggara kegiatan tersebut dikenakan

Laporan Akhir

VIII - 11


sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang namun kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat luas, serta tidak mengganggu atau mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diizinkan melalui mekanisme perizinan tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, namun luasannya menyimpang, maka kegiatan pembangunan tersebut dihentikan. Kegiatannya

dibatasi

hanya

pada

luasan

yang

ditetapkan,

serta

kepada

penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang, maka kegiatan/pembangunan tersebut dihentikan sampai persyaratan teknisnya dipenuhi. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Apabila kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, tetapi bentuk pemanfaatannya menyimpang, maka kegiatan/ pembangunan tersebut dihentikan sampai ada penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang sesuai rencana/izin. Kepada penyelenggara kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akhir

VIII - 12

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan;

Recommend Documents