PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR…….TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA I. UMUM Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi,wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang Provinsi. Dalam menentukan kewenangan Provinsi digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan lintas Kabupaten/Kota dan konflik kepentingan-kepentingan antar Kabupaten/Kota. Penataan Ruang Provinsi Sumatera utara adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera utara. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera utara 2008 – 2028 ini selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRWP Sumatera utara yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif provinsi dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masingmasing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 1
penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Definisi dan Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Kebijakan dan Strategi penataan ruang provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan provinsi yaitu penataan ruang wilayah provinsi. Yang dimaksud “ kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. Ayat (2) Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP No.10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diijinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diijinkan sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diijinkan adalah 10%X 2500 meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan skala peta menyesuaikan dengan format ukuran kertas A4 tersebut dengan tingkat ketelitian skala peta adalah 1 : 250.000.
2
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Sistem perkotaan adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota-kota, fungsi kota-kota dan hierarkis fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi, prasarana dan sarana wilayah lainnya. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Pusat Kegiatan Nasional, yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan MEBIDANGRO (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo). Pengembangan Kota Medan dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan primer. Ayat (2) Pusat Kegiatan Wilayah, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah Kabupaten/Kota. Pusat pelayanan sekunder ini terdiri atas pusat pelayanan sekunder. Pusat pelayanan sekunder ini dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.
3
Ayat (3) Pusat Kegiatan Lokal, yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud simpul utama adalah simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain meliputi pelabuhan internasional/ nasional, bandar udara pusat pengumpul skala pelayanan primer/skunder/tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud simpul kedua adalah simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, antara lain meliputi pelabuhan regional, bandar udara pusat pengumpul skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B. Ayat (5) Huruf b simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, antara lain meliputi pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat pengumpul, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kawasan metropolitan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah terdiri atas satu kawasan perkotaan inti yaitu Kota Medan dan beberapa kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan dan saling memiliki keterkaitan fungsional satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa dalam satu sitem kota metropolitan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) 4
Cukup jelas Ayat (2) Dalam tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran, seleksi lokasi untuk kawasan pelabuhan disesuaikan dengan kriteria pelabuhan yang akan dikembangkan, mempertahankan sedapat mungkin keaslian (keasrian) pemandangan sekitarnya, faktor biologi, kualitas air dan nilai-nilai penting lingkungan lainnya sedangkan untuk alur pelayaran kriteria seleksi didasarkan pada karakteristik alur yang diperlukan (alur pelayaran internasional, nasional, dan antar pulau) dan sedapat mungkin memperhatikan alur migrasi hewan laut yang dilindungi. Yang dimaksud “tatanan kepelabuhan” adalah suatu sitem kepelabuhan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. Yang dimaksud “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari. Ayat (3) Dalam tatanan kebandarudaraan harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Hal ini dimaksudkan agar wilayah di sekitar lapangan terbang dijaga kebebasannya dari obstacle (rintangan/halangan/ hambatan) demi keselamatan pesawat yang beroperasi di lapangan terbang tersebut dan untuk mencegah lapangan terbang menjadi tidak dapat dioperasikan akibat timbulnya obstacle di sekitar lapangan terbang. Kondisi tersebut dapat dicapai dengan membentuk pembatasan akan obstacle pada permukaan dengan menjelaskan batasan pembangunan atau kegiatan di sekitar KKOP. Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarkis, peran, fungsi klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. Ruang transportasi udara ditunjukan oleh flight information region. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sistem transportasi multimoda dalam peraturan daerah ini adalah sistem transportasi yang terpadu. Pasal 14 Ayat (1) Jaringan jalan arteri primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau PKN dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan/atau antara PKW, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat tumbuh/berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama. Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk melayani antar PKW dan/atau antar PKW dengan Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp) dan/atau antar PKWp, antara PKW atau PKWp dengan PKL, dan kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan/atau lokal. Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antar ibukota provinsi. Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. 5
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Pengembangan dan/atau pembangunan ruas-ruas jaringan jalan baik arteri primer maupun kolektor primer termasuk didalamnya pengembangan dan/atau pembangunan jembatan yang ada diantara ruas bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau diprioritaskan pada daerah tujuan wisata, sedangan pengembangan transportasi penyeberangan adalah penyeberangan sungai, danau, dan antar pulau. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) 6
Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Bagi pelabuhan internasional yang telah memenuhi kriteria pelabuhan internasional hub masih disebut sebagai kandidat pelabuhan internasional hub karena penetapannya memerlukan pengakuan dari organisasi maritim internasional (asosiasi perusahaan pelayaran sedunia/pasar global) serta memenuhi syarat standar keamanan (port security) dan standar efesiensi (port efficiency). Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara lain untuk membuka akses berbagai produk dari sektor unggulan ke pasar internasional. Pelabuhan internasional hub adalah pelabuhan utama primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan intenasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang sangat luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut. Pelabuhan internasional adalah pelabuhan utama sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional. Pelabuhan nasional adalah pelabuhan utama tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat provinsi. Pelabuhan laut regional adalah adalah pelabuhan pengumpan primer yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama. Pelabuhan laut lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
7
Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer ditetapkan dengan kriteria: a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; b. melayani penumpang dengan jumlah lebih dari 5.000.000 per tahun. Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder ditetapkan dengan kriteria: a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; b. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 per tahun. Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan dengan kriteria: a. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 sampai dengan 1.000.000 per tahun. Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri, termasuk rute penerbangan pemberangkatan Haji. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pembangkit listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik. Pembangkit listrik antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik 8
Tenaga Nuklir (PLTN), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) SUTET adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. SUTUT adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi yang besarnya berkisar 765kV sampai 1100kV. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi provinsi yang andal, memiliki jangkauan yang luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai sarana transmisi. Jaringan terestrial antara lain meliputi jaringan mikro digital, serat optik (fiber optic), mikro analog, dan kabel laut. Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas
9
Ayat (2) Wilayah sungai lintas lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai (WS) dan daerah aliran sungai (DAS) yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ayat (3) Cekungan air lintas provinsi merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Yang dimaksud dengan “ neraca penatagunaan air” adalah perbandingan antara penyediaan dengan pemanfaatan air baku dalam satuan wilayah aliran sungai. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas 10
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Sistem open dumping adalah sistem pengelolaan sampah secara sederhana dimana sampah dihamparkan di suatu tempat terbuka tanpa penutupan dan pengolahan. Sistem control landfill adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara sampah dihamparkan pada lokasi cekungan dan permukaannya diratakan serta ditutupi tanah pada ketebalan tertentu yang dilakukan secara periodik. Ayat (2) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional adalah tempat pembuangan akhir sampah yang melayani antar kota, kota dan perdesaan. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Ayat (3) Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan penerapan, mekanisme insentif, dan sebagainya akibat kegiatan budidaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Ayat (4) Ketentuan mengenai skala ketelitian peta RTRWP diatur dengan PP No 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Tata Ruang. Pengertian ketelitian disini adalah dalam hubungannya dengan standar deviasi kesalahan pengukuran yang diizinkan. Sebagai contoh, pada skala 1:250.000 dengan standar deviasi diijinkan sebesar 10%, maka kesalahan pengukuran yang diijinkan adalah 10% x 2500 meter atau sebesar 250 meter. Sedangkan format ukuran pencetakannya dapat berupa format ukuran A0, A1, A3, atau A4. Dalam Peraturan Daerah ini format ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan skala peta menyesuaikan dengan format ukuran kertas A4 tersebut dengan tingkat ketelitian skala peta adalah 1 : 250.000.
11
Pasal 40 Ayat (1) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 23 air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi/ serta memelihara kesuburan tanah. Ayat (2) Istilah gambut berasal dari bahasa daerah Kalimantan Selatan (suku Banjar). Gambut adalah tanah organik, atau bahan organik yang tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan, bersifat tidak mampat dan tidak atau hanya sedikit mengalami perombakan. Di Indonesia gambut umumnya terbentuk pada ekosistem hutan rawa marin atau payau. Ayat (3) Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestrian fungsi pantai. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Ayat (2) Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah: a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan; b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
12
c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter; d. Sekurang-kurangnya tidak lebih dari 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter; e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter; f.
Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
Ayat (3) Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk atau situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. Ayat (4) Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurangkurangnya 200 meter sekitar mata air. Ayat (5) Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
13
Ayat (2) Kawasan suaka margastwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk kekayaan budaya bangsa berupa peninggalanpeninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfugsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas 14
Ayat (9) Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kawasan ini ditetapkan bagi kawasan sekitar pantai yang memiliki kecepatan gelombang 10100 km yang diakibatkan oleh angin, dan grafitasi bulan atau matahari. Ayat (3) Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi menjadi banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia . Pasa 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas 15
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) 16
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lerenglereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan. Ayat (2) Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Ayat (3) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) adalah: a) Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam; b) Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Kawasan hutan rakyat disebut juga sebagai hutan milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik atau ulayat (adat) baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya. Masyarakat adat adalah masyarakat yang secara turun temurun melaksanakan pola hidup khas setempat sesuai dengan adat istiadat yang dianutnya. Ayat (2) Cukup jelas
17
Pasal 58 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” mencakup kawasan budi daya tanaman pangan dan hortikultura Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut: a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional; b. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacangkacangan, dan umbi-umbian), c. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; d. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung; e. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat; f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. Mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan; h. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi; i. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau j. Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) 18
Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi; Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; Tidak mengganggu fungsi lindung; Memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam; Meningkatkan pendapatan masyarakat; Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; Menciptakan kesempatan kerja; Meningkatkan ekspor; dan/atau Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya; b. Mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; c. Tidak mengganggu fungsi lindung; d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; e. Meningkatkan pendapatan masyarakat; f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; g. Menciptakan kesempatan kerja; h. Meningkatkan ekspor; dan/atau i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.
19
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis suatu kawasan. Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas
20
Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas 21
Pasal 78 Ayat (1) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang. Beberapa fungsi utama dari peraturan zonasi, yakni: 1. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan Peraturan zoning yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. 2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional Ketentuan zoning dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci. 3. Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan. Ketentuan zoning mencakup tata guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 84 Ayat (1) 22
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 88 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas 23
Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Gambut memiliki sifat irreversible (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya harus tetap dijaga. Selain itu, perubahan tata air di kawasan bergambut dapat mengakibatkan tereksposnya pirit yang bersifat racun. Ekosistem unik di kawasan bergambut antara lain ekosistem air hitam. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 94 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 95 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 96 Ayat (1) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan palsma nutfah, keperluan pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Kriteria kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem. Ayat (2) Cukup jelas 24
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman hutan raya adalah : a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan kawasan hutan dan atau kawasan bukan hutan; b. Memiliki arsitektur bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata. Ayat (5) Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman wisata alam adalah : a. Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan; b. Memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olahraga serta mudah dijangkau. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas 25
Ayat (7) Cukup jelas Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 101 Ayat (1) Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi. Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar. Perlindungan tarhadap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana akibat letusan gunung berapi. Kriteria kawasan bencana gunung berapi : a. Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung atau tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; b. Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 102 Ayat (1) Kawasan rawan gempa adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasikan mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Perlindungan terhadap kawasan rawan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi. Kriteria kawasan rawan gempa bumi adalah: a. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak; b. Daerah yang dilalui oleh patahan aktif; c. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada Skala Richter; d. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan pantai dan batuan lapuk; e. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor.
26
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 103 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 104 Ayat (1) Kawasan Imbuhan Air Tanah ditetapkan berdasarkan kriteria: a. memilki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; c. memilki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/ atau d. memilki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 105 Ayat (1) Kawasan hutan produksi termasuk kawasan Budi Daya, yang ditetapkan berdasarkan kriteria: kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (memiliki faktor kemiringan lereng jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 sampai dengan 174); kawasan hutan produksi tetap (memilki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124); dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dikonversi (memilki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujuan dengan jumlah skor paling besar 124, dan/ 27
atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan). Kawasan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Kriteria teknis Kawasan hutan rakyat ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan. Pasal 106 Ayat (1) Kawasan pertanian ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/ atau d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. Kriteria teknis kawasan pertanian ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Pasal 107 Ayat (1) Kawasan perikanan penetapannya berdasarkan kriteria: a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/ atau b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Kriteria teknis kawasan peruntukkan perikanan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan. Pasal 108 Ayat (1) Kawasan Pertambangan termasuk kawasan budi daya, yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah. Kriteria penetapannya: a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/ data geologi; b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan, dan/ atau c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan. Pasal 109 Ayat (1) Kawasan Industri merupakan kawasan budi daya, yang ditetapkan berdasarkan kriteria: a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan/ atau tidak mengubah lahan produktif. Kriteria Teknis kawasan peruntukan industri ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri. Pasal 110 Ayat (1) Cukup jelas
28
Pasal 111 Ayat (1) Kawasan permukiman bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Huruf a Garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan merupakan amplop bangunan yang harus ditetapkan terhadap pemanfaatan bangunan. Huruf b Penetapan tema arsitektur bangunan juga harus diterapkan antara lain meliputi: peryaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilainilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Huruf c Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan, antara lain meliputi: lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana. Pasal 112 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 113 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pasal 114 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas 29
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 116 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 118 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 119 Ayat (1) Sanksi administratif) merupakan sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan penyelenggaraan perizinan rencana tata ruang, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 120 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 121 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 122 Ayat (1) Cukup jelas 30
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 125 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 126 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 127 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 128 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 129 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 130 Ayat (1) 31
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 131 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 132 Ayat (1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hak masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan agar kegiatan peran serta masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hokum dan pelatihan. Pasal 133 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 134 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 135 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 136 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 137 Ayat (1) Cukup jelas 32
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 138 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 139 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 140 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 141 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 142 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 143 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 144 Ayat (1) Cukup jelas 33
Pasal 145 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 146 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 147 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 148 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 149 Ayat (1) Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR...............
34
