EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh BADAN PADA PT. SEMBILAN JAYA AGUNG

EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh BADAN PADA PT. SEMBILAN JAYA AGUNG Ikato Satria Dangerfield, Maya Safira Dewi Bina Nusantara University, Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Jakarta Barat 11530, (021)53696969, [email protected]

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 dalam tahun pajak 2011, 2012, dan 2013 dan mengetahui kesesuaian dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer dari perusahaan. Objek penelitian ini sendiri adalah PT. Sembilan Jaya Agung. Analisa yang dilakukan mencakup tentang evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 pada tahun 2011, 2012 dan 2013 serta pelaporan dan penyetoran pajak badannya. Hasil yang dicapai dari evaluasi dan analisis tersebut adalah, perusahaan telah menghitung dan membayarkan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah di Undang-Undang Perpajakan Pajak Penghasilan, sedangkan untuk pelaporan dan penyetoran pajak badannya perusahaan masih mengalami kekurangan bayar dan keterlambatan dalam pelaporan sehingga perusahaan dikenakan saksi denda pajak. Simpulan dari hasil penulisan skripsi penulis menemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan tetapi dalam penyetoran dan pelaporan pajak badannya perusahaan masih belum melakukan kewajibannya dengan baik, sehingga dikenakan sanksi denda pajak atas keterlambatan pelaporan dan kekurangan bayar. Kata Kunci : Evaluasi, Kewajiban Perpajakan, Jasa Konstruksi.

PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai dasar pengenaan pajak pada segala bidang usaha dan jasa telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah tak terkecuali mengenai Jasa Konstruksi. Hal tersebut disebabkan karena Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha Jasa Konstruksi juga diatur khusus. Dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha Jasa Konstruksi berbeda dengan Wajib Pajak badan pada umumnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Selain itu pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009, yang menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap dari usaha di bidang Jasa Konstruksi, dikenakan pajak penghasilan dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan Jasa Konstruksi yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Perlakuan tersendiri tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PT. Sembilan Jaya Agung adalah perusahaan Jasa Konstruksi yang dibangun sejak Tahun 2007. Sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan, PT. Sembilan Jaya Agung wajib melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan badan. Dengan pengenaan tarif yang telah diatur oleh Pemerintah di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diketahui apakah nantinya pengenaan tarif tersebut untuk perusahaan Jasa Konstruksi ini lebih memberatkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan pajak penghasilan badannya atau malah sebaliknya, pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih ringan. Apabila PT. Sembilan Jaya Agung belum melakukan kewajibannya secara benar, maka PT. Sembilan Jaya Agung akan dikenai sanksi atas kekurangan bayar dan keterlambatan lapor. Menurut Pasal 9 ayat (2a) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul: ”EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh BADAN PADA PT. SEMBILAN JAYA AGUNG”. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atas pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2). Data yang menjadi acuan adalah data primer yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, SPT Masa dan Tahunan badan, dan dokumen lain yang mendukung proses penelitian pada 2011, 2012 dan 2013. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan pada PT. Sembilan Jaya Agung telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. 2. Untuk mengetahui kesesuaian kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pada PT. Sembilan Jaya Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam penelitian ini penulis akan mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan penghasilan badan di PT. Sembilan Jaya Agung. Karakteristik penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. 2. Penelitian ini adalah penelitian pada tahun 2011, 2012 dan 2013. 3. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. 4. Lingkungan penelitian ini adalah lingkungan riil. 5. Unit analisisnya adalah sebuah perusahaan bernama PT. Sembilan Jaya Agung.

METODE PENELITIAN Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Metode Wawancara Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini bersifat tidak terstuktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahaan yang akan ditanyakan kepada pihak manajemen PT. Sembilan Jaya Agung. Metode ini digunakan dalam rangka

mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2011, 2012, dan 2013 serta gambaran umum tentang perusahaan Jasa Konstruksi. 2. Dokumentasi Suatu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara men-copy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Sembilan Jaya Agung yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah laporan laba rugi PT. Sembilan Jaya Agung 2011, 2012, dan 2013, SPT Tahunan 2011, 2012, dan 2013 PPh Badan, Surat Setoran Pajak serta bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi. 3. Studi Pustaka Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan pada suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, bukubuku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori laporan penelitian yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPh badan perusahaan Jasa Konstruksi. Pada penelitian ini sumber data yang dipakai yaitu data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2011, 2012, dan 2013 serta gambaran umum terkait tentang perusahaan Jasa Konstruksi dan berupa data internal yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti yaitu berupa laporan laba rugi PT. Sembilan Jaya Agung periode tahun 2011, 2012, dan 2013, SPT Tahunan 2011, 2012, dan 2013 PPh Badan, Surat Setoran Pajak serta bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penulisan yang bersifat kualitatif, dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam tata cara penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan Jasa Konstruksi PT. Sembilan Jaya Agung. Pada analisis ini dilakukan pembandingan antara praktek yang sudah dilakukan PT. Sembilan Jaya Agung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi, apakah sudah sesuai atau masih diperlukan pembetulan. Setelah mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh dari PT. Sembilan Jaya Agung, peneliti akan menyajikan data-data tersebut dengan menggunakan bentuk tabel karena data-data yang disajikan akan lebih ringkas sehingga akan lebih mudah dianalisis dan lebih mudah dimengerti. Selain itu, peneliti juga menyajikan data dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

HASIL DAN BAHASAN Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PT. Sembilan Jaya Agung PT. Sembilan Jaya Agung merupakan Wajib Pajak badan sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. PT. Sembilan Jaya Agung adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Jasa Konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan yang berikutnya disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2. Kedua pasal tersebut berbicara mengenai pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, salah satunya adalah penghasilan dari Jasa Konstruksi. Perbedaannya adalah, pada Pasal 4 ayat (2) yang aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 bersifat final, sementara pada Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak bersifat final. Subjek pajak yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah subjek yang bidang usahanya secara formal adalah Jasa Konstruksi, yaitu pengusaha yang sudah memperoleh sertifikasi dan juga kualifikasi di bidang Jasa Konstruksi. Dalam ketentuan umum Jasa Konstruksi seperti dinyatakan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi , salah satu wujud dari pengakuan keahlian dan profesionalitas Jasa Konstruksi tersebut adalah dengan adanya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Dari SBU tersebut akan tercantum klasifikasi atau jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha Jasa Konstruksi diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan atau pengawasan, serta kualifikasinya sekaligus kecil, menengah, atau besar. SBU hanya berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan wajib melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun

ke-3. Jika tidak melakukan registrasi ulang, maka SBU yang bersangkutan dianggap tidak berlaku untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, yang dapat dikenakan tariff PPh Final lebih besar, yaitu: 1. 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi. 2. 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. 3. 4% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi. Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2011 Berikut adalah evaluasi perhitungan PPh Pasal 22 pada PT. Sembilan Jaya Agung: NILAI BRUTO

TANGGAL

NO. BUKTI POTONG

PT. Gunung Raja Paksi

12/29/2011

21966/GRP/PPH/XII/2011

PT.Gunung Garuda

12/29/2011

08407/GRD/PPH/XII/2011

Pembelian Baja

82,300,250

0.3%

246,901

PT.Gunung Garuda

12/9/2011


Pembelian Baja

88,302,150

0.3%

264,906

PT. Gunung Raja Paksi

12/9/2011

20644/GRP/PPH/XII/2011

Pembelian Baja

8,028,000

0.3%

24,084

Pembelian Baja

6,256,800

TARIF

PPH YANG DIPOTONG

NAMA PEMOTONG

0.3%

18,770

PT.Gunung Garuda

11/10/2011

07183/GRD/PPH/XI/2011

Pembelian Baja

35,221,200

0.3%

105,664

PT.Gunung Garuda

7/15/2011

04508/GRD/PPH/VII/2011

Pembelian Baja

25,660,801

0.3%

76,982

PT.Gunung Garuda

6/24/2011

04061/GRD/PPH/VI/2011

Pembelian Baja

64,152,000

0.3%

192,456

PT.Gunung Garuda

3/25/2011

02045/GRD/PPH/III/2011

Pembelian Baja

32,419,800

0.3%

97,259 1,027,023

JUMLAH PAJAK

Pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 bahwa PT. Sembilan Jaya Agung adalah sebagai pembeli dan telah melakukan pembayaran pajak dengan baik dan benar, Sehingga menghasilkan jumlah kredit pajak pada tahun 2011 sebesar Rp 1.027.023. Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2011 Berikut adalah evaluasi perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Sembilan Jaya Agung: NAMA PEMOTONG PT. Summarecon Hotelindo PT. Summarecon Hotelindo

TANGGAL 11/14/2011

209/SH/XI/2011(2)

5/2/2011

064/SH/V/2011(2)

PT. Lestari Mahadibya

1/24/2011

014/LM-SS/I/2011


1/24/2011

070/LM/I/2011


2/14/2011

055/LM/II/2011


6/16/2011

005/LM/VI/2011


6/9/2011

015/LM/VI/2011


6/16/2011

021/LM/VI/2011

PT. Gading Orchard

5/2/2011

0371/GO/V/2011(2)

PT. Lestari Mahadibya PT. Summarecon Hotelindo PT. Summarecon Hotelindo

7/14/2011

004/LM-SS/VII/2011

8/18/2011

165/SH/VII/2011(2)

10/3/2011

188/SH/X/2011(2)


8/4/2011

005/LM/VII/2011

NILAI BRUTO

NO. BUKTI POTONG Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan

TARIF

PPh YANG DIPOTONG

89,250,000

2%

1,785,000

4,500,000

2%

90,000

500,000

2%

10,000

800,000

2%

16,000

4,300,000

2%

86,000

8,550,000

2%

171,000

1,135,000

2%

22,700

1,400,000

2%

28,000

13,668,000

2%

273,360

10,680,000

2%

213,600

97,750,000

2%

1,955,000

89,250,000

2%

1,785,000

14,750,000

2%

295,000


9/19/2011

005/LM-SS/IX/2011


10/20/2011

013/LM-II/X/2011


11/7/2011

030/LM/XI/2011


12/19/2011

034/LM-II/XII/2011


8/9/2011

007/SMS/VII/2012


11/14/2011

002/LM-II/XI/2011

PT. Lestari Mahadibya PT. Summarecon Hotelindo

2/21/2011

011/LM/III/2011

7/11/2011

110/SH/VII/2011(2)

Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan Jasa Perawatan/ Perbaikan

21,285,404

2%

425,708

17,752,600

2%

355,052

16,700,000

2%

334,000

2,500,000

2%

50,000

4,000,000

2%

80,000

275,500,000

2%

5,510,000

280,250,000

2%

5,605,000

127,500,000

2%

2,550,000 21,640,420

JUMLAH PPh

PT. Sembilan Jaya Agung telah melakukan perhitungan dan membayarkan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan benar, karena dalam perhitungannya telah sesuai dengan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 atas jasa penghasilan atau imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa management, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang berasal dari modal penyerahan jasa. Sehingga menghasilkan jumlah kredit pajak penghasilan pasal 23 PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2011 sebesar Rp 21.640.420. Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun 2011 Berikut adalah evaluasi untuk perhitungan PPh Final atas pelaksanaan Jasa Konstuksi PT. Sembilan Jaya Agung : Nama Pemotong

Nilai Bruto

Tarif PPh

PPh yang Dipotong

Nomor

Tanggal

PT. Multi Sarana Propertindo

3,315,500

4%

132,620

000005/MSP/FINAL_K/XII/11

12/23/2011


3,085,524

4%

123,421

000006/MSP/FINAL_K/XII/11

12/23/2011


41,046,115

4%

1,641,845

000003/MSP/FINAL_K/XI/11

11/4/2011


5,657,051

4%

226,282

000002/MSP/FINAL_K/XI/11

11/4/2011

53,104,190

2,124,168

Pada perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 didapatkan pajak terutang pada tahun 2011 sebesar Rp 2.124.168. Penyetoran dan Pelaporan SPT Badan Tahun 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pada SPT Tahun 2011 PT. Sembilan Jaya Agung. Penulis menemukan adanya pajak penghasilan kurang bayar. Dimana PPh kurang bayar tersebut telah disetorkan dan dilaporkan pada tanggal 28 April 2012 sebesar Rp 297.494 sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 30 April 2012. Sehingga atas kondisi tersebut Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan atas pembetulannya tersebut menambah jumlah pajak yang terutang maka WP tersebut wajib dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Besarnya bunga adalah 2% perbulan atas pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2012 Berikut adalah evaluasi perhitungan PPh Pasal 22 pada PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2012: NAMA PEMOTONG

TANGGAL

NO. BUKTI POTONG

NILAI BRUTO

TARIF

PPH YANG DIPOTONG

PT. Gunung Garuda

7/10/2012


Pembelian Baja

23,520,000

0.3%

70,560

PT. Gunung Garuda

6/29/2012

05319/GRD/PPH/VI/2012

Pembelian Baja

252,726,250

0.3%

758,179

PT. Gunung Garuda

6/14/2012

04853/GRD/PPH/VI/2012

Pembelian Baja

3,657,298

0.3%

10,972

PT. Gunung Garuda

6/14/2012

04847/GRD/PPH/VI/2012

Pembelian Baja

60,824,600

0.3%

182,474

PT. Gunung Garuda

6/4/2012

04534/GRD/PPH/VI/2012

Pembelian Baja

128,829,450

0.3%

386,488

PT. Gunung Garuda

6/8/2012

04705/GRD/PPH/VI/2012

Pembelian Baja

52,850,000

0.3%

158,550

PT. Gunung Garuda

5/22/2012

04164/GRD/PPH/V/2012

Pembelian Baja

46,728,000

0.3%

140,184

PT. Gunung Garuda

5/21/2012

04129/GRD/PPH/V/2012

Pembelian Baja

83,809,500

0.3%

251,429

PT. Gunung Garuda

4/24/2012

03394/GRD/PPH/IV/2012

Pembelian Baja

53,008,801

0.3%

159,026

PT. Gunung Garuda

4/3/2012

02728/GRD/PPH/IV/2012

Pembelian Baja

78,609,024

0.3%

235,827

PT. Gunung Garuda

3/16/2012


Pembelian Baja

98,471,600

0.3%

295,415

PT. Gunung Garuda

3/9/2012


Pembelian Baja

52,275,000

0.3%

156,825

PT. Gunung Garuda PT. Gunung Raja Paksi

3/5/2012


Pembelian Baja

29,164,801

0.3%

87,494

3/5/2012

04269/GRP/PPH/III/2012

Pembelian Baja

12,528,000

0.3%

37,584

PT. Gunung Garuda

2/10/2012

02670/GRP/PPH/II/2012

Pembelian Baja

7,348,200

0.3%

22,045

PT. Gunung Garuda

2/10/2012

01004/GPD/PPH/II/2012

Pembelian Baja

58,350,199

0.3%

175,051

PT. Gunung Garuda

1/31/2012

00711/GRD/PPH/I/2012

Pembelian Baja

126,336,000

0.3%

379,008

PT. Gunung Garuda

1/24/2012

00549/GRD/PPH/I/2012

Pembelian Baja

14,762,800

0.3%

44,288

PT. Gunung Garuda

1/17/2012

00401/GRD/PPH/I/2012

Pembelian Baja

12,625,200

0.3%

37,876

PT. Gunung Garuda

1/10/2012

00609/GRP/PPH/I/2012

Pembelian Baja

3,268,801

0.3%

9,806

PT. Gunung Garuda

1/10/2012

00231/GRD/PPH/I/2012

Pembelian Baja

68,458,900

0.3%

205,377

PT. Gunung Garuda

7/31/2012


Pembelian Baja

15,680,000

0.3%

47,040

PT. Gunung Garuda

8/30/2012

06539/GRD/PPH/VIII/2012

Pembelian Baja

13,440,000

0.3%

40,320

PT. Gunung Garuda

12/27/2012


Pembelian Baja

37,689,600

0.3%

113,069

PT. Gunung Garuda

12/26/2012


Pembelian Baja

43,708,800

0.3%

131,126

JUMLAH PAJAK

4,136,012

Pada perhitungan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 bahwa PT. Sembilan Jaya Agung sebagai pembeli telah melakukan pembayaran pajak dengan baik dan benar, Sehingga menghasilkan jumlah kredit pajak pada tahun 2012 sebesar Rp 4,136,012.

Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2012 Berikut adalah evaluasi perhitungan PPh Pasal 23 PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2012 : NAMA PEMOTONG PT. Summarecon Hotelindo PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya

TANGGAL

NO. BUKTI POTONG

5/14/2012

083/SH/2012(2)

1/26/2012

034/SMS-II/I/2012

1/5/2012

007/SMS-II/I/2012

1/26/2012

046/SMS-II/I/2012

1/26/2012

047/SMS-II/I/2012

2/2/2012

009/SMS-II/II/2012

2/9/2012

018/SMS-II/I/2012

3/15/2012

006/SMS-II/III/2012

3/22/2012

038/SMS-II/III/2012

4/23/2012

032/SMS-II/IV/2012

6/14/2012

019/SMS-II/VI/2012

7/26/2012

028/SMS-II/VII/2012

8/16/2012

007/SMS-II/VIII/2012

9/20/2012

017/SMS-II/IX/2012

10/4/2012

024/SMS-II/X/2012

11/29/2012

027/SMS-II/XI/2012

6/11/2012

004/SMS/VI/2012

8/9/2012

007/SMS/VII/2012

10/4/2012

033/SMS/X/2012

10/25/2012

041/SMS/X/2012

11/29/2012

043/SMS/XI/2012

12/20/2012

019/SMS/XII/2012

NILAI BRUTO Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Instalasi/Pemasangan

JUMLAH PPh

TARIF

PPh YANG DIPOTONG

29,250,000

2%

585,000

14,500,000

2%

290,000

3,500,000

2%

70,000

212,913,360

2%

4,258,267

1,036,600

2%

20,732

1,039,500

2%

20,790

333,179,900

2%

6,663,598

270,482,000

2%

5,409,640

5,000,000

2%

100,000

155,735,500

2%

3,114,710

210,081,000

2%

4,201,620

76,700,000

2%

1,534,000

37,000,000

2%

740,000

2,000,000

2%

40,000

4,500,000

2%

90,000

32,000,000

2%

640,000

288,400,000

2%

5,768,000

937,300,000

2%

18,746,000

1,012,500

2%

20,250

1,500,000

2%

30,000

1,750,000

2%

35,000

8,000,000

2%

160,000 52,537,607

PT. Sembilan Jaya Agung telah melakukan perhitungan dan membayarkan kewajiban Pajaknya sesuai dengan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 atas jasa penghasilan atau imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa management, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang berasal dari modal penyerahan jasa. Sehingga menghasilkan jumlah kredit pajak penghasilan pasal 23 PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2012 sebesar Rp 52,537.607.

Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun 2012 Berikut adalah evaluasi untuk perhitungan PPh Final atas pelaksanaan Jasa Konstuksi yang dilakukan oleh PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2012: Nama Pemotong

Nilai Bruto

Tarif PPh

PPh yang Dipotong

Nomor

Tanggal

PT. Summarecon Agung Tbk

307,595,750

4%

12,303,830

0618/SB/V/2012

PT. Mitra Gemilang Mandiri

17,000,000

2%

340,000

000003/PPH4(2)/PK/JKT/XII/2012

12/20/2012

PT. Summarecon Agung Tbk PT. Mitra Gemilang Mandiri Cab. Bogor PT. Mitra Gemilang Mandiri Cab. Bogor

16,189,250

4%

647,570

0894/SB/IX/2012

12/20/2012

16,792,000

2%

335,840

000002/PPH4(2)/BGR/VIII/12

8/28/2012

542,809,000

2%

10,856,180

000001/PPH4(2)/BGR/VII/12

7/31/2012

900,386,000

5/31/2012

24,483,420

Perhitungan Pajak Penghasilan Tarif Final PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 didapatkan pajak terutang pada tahun 2012 sebesar Rp 24.483.420. Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan SPT Badan Tahun 2012 Berdasarkan hasil evaluasi pada penyetoran dan pelaporan SPT PT. Sembilan Jaya Agung, penulis menggunakan dokumen pendukung yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2012, penulis menemukan adanya keterlambatan dalam pelaporan pada SPT Badan PT. Sembilan Jaya Agung dan pajak penghasilan yang kurang bayar sebesar Rp 2.212.923. Dimana pelaporan dan penyetoran SPT tersebut dilakukan pada tanggal 14 Mei 2013 sedangkan batas waktu untuk menyampaikan SPT jatuh pada tanggal 30 April 2013. Akibat perusahaan telat dalam melaporkan besarnya jumlah PPh yang terutang (telat menyampaikan SPT). Berdasarkan Undang-Undang tentang tata cara penyetoran dan pelaporan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan dalam pelaporan berupa denda sebesar Rp 1.000.000 dan 2% dari dasar pengenaan pajak atas pajak kurang bayar berupa bunga sebesar Rp 44.258. Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2013 Berikut adalah evaluasi dari perhitungan PPh Pasal 22 PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2013: NILAI BRUTO

NO. BUKTI POTONG

TARIF

PPH YANG DIPOTONG

NAMA PEMOTONG

TANGGAL

PT. Gunung Garuda

1/2/2013

00004/GRD/PPH/I/2013

Pembelian Baja

25,923,617

0.3%

77,771

PT. Gunung Garuda

1/7/2013

00092/GRD/PPH/I/2013

Pembelian Baja

48,336,000

0.3%

145,008

PT. Gunung Garuda

1/28/2013

00547/GRD/PPH/I/2013

Pembelian Baja

18,083,545

0.3%

54,251

PT. Gunung Garuda

2/20/2013

01056/GRD/PPH/II/2013

Pembelian Baja

17,522,560

0.3%

52,568

PT. Gunung Garuda

3/25/2013


Pembelian Baja

31,377,500

0.3%

94,133

PT. Gunung Garuda

3/27/2013


Pembelian Baja

23,347,200

0.3%

70,042

PT. Gunung Garuda

4/8/2013

01999/GRD/PPH/IV/2013

Pembelian Baja

23,955,200

0.3%

71,866

PT. Gunung Garuda

4/25/2013

02433/GRD/PPH/IV/2013

Pembelian Baja

94,798,750

0.3%

284,396


4/30/2013

02619/GRD/PPH/IV/2013

Pembelian Baja

41,464,000

0.3%

124,392

4/30/2013

06924/GRP/PPH/IV/2013

Pembelian Baja

47,465,615

0.3%

142,397


12/12/2013


Pembelian Baja

54,148,512

0.3%

162,446

11/19/2013

17950/GRP/PPH/XI/2013

Pembelian Baja

55,610,100

0.3%

166,830

1,446,098

JUMLAH PAJAK

perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 diatas. PT. Sembilan Jaya Agung telah melakukan kewajiban sebagai pembeli dengan melakukan pembayaran pajak, sehingga menghasilkan jumlah kredit pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 1.446.098. Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan pasal 23 Tahun 2013 Berikut adalah evaluasi perhitungan PPh Pasal 23 PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2013 : NAMA PEMOTONG PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Makmur Orient Jaya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya PT. Lestari Mahadibya

TANGGAL 1/10/2013 1/10/2013 1/31/2013 2/4/2013 3/7/2013 4/8/2013 11/11/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013

NILAI BRUTO

NO. BUKTI POTONG 0023/LMDM2/PPH23/I/2013 0065/LMDM2/PPH23/I/2013

Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Instalasi/Pemasangan Jasa Perawatan/Perbaikan Jasa Instalasi/Pemasangan

002/MOJ/PPH23/I/2013 004/LMDM1/PPH23/II/2013 029/LMDM1/PPH23/II/2013 009/LMDM1/PPH23/IV/2013 004/LMDM1/PPH23/XI/2013 039/LMDM2/PPH23/XII/2013 019/LMDM1/PPH23/XII/2013 007/LMDM1/PPH23/XII/2013

TARIF

PPh YANG DIPOTONG

8,500,000

2%

170,000

122,000

2%

2,440

86,400,000

2%

1,728,000

144,200,000

2%

2,884,000

1,000,000

2%

20,000

72,100,000

2%

1,442,000

800,000

2%

16,000

15,000,000

2%

300,000

2,000,000

2%

40,000

9,000,000

2%

180,000 6,782,440

JUMLAH PPh

PT. Sembilan Jaya Agung telah melakukan perhitungan dan membayarkan kewajiban Pajaknya sesuai dengan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 atas jasa penghasilan atau imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa management, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang berasal dari modal penyerahan jasa. Sehingga menghasilkan jumlah kredit pajak penghasilan pasal 23 PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2013 sebesar Rp 15.232.000. Evaluasi dan Analisis Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun 2013 Berikut adalah evaluasi untuk perhitungan PPh Final atas pelaksanaan Jasa Konstuksi yang dilakukan oleh PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2013: Nama Pemotong

Nilai Bruto

Tarif PPh

PPh yang Dipotong

Nomor

Tanggal

PT.Serpong Cipta Kreasi

40,602,273

2%

812,045

0216/FINAL/SCK/2013(2)

3/26/2013

PT. Makmur Orient Jaya

101,053,440

2%

2,021,069

010/MOJ/4(2)/III/2013

3/29/2013


189,216,000

2%

3,784,320

007/MOJ/4(2)/III/2013

3/29/2013

PT. Star Maju Sentosa

151,368,000

4%

6,054,720

004/STAR-BKS/13(2)

3/29/2013

58,928,000

4%

2,357,120

000006/PPH4

127,200,000

4%

5,088,000

002/STAR-BKS/13(2)

4/30/2013

46,400,000

4%

1,856,000

000007/PPH4

4/30/2013

334,850,600

4%

13,394,024

010/STAR-BKS/13(2)

4/30/2013

PT. Lelco Trindo Graha Nusantara PT. Star Maju Sentosa PT. Lelco Trindo Graha Nusantara PT. Star Maju Sentosa

4/3/2013


589,359,993

2%

11,787,200

014/MOJ/4(2)/V/2013

4/30/2013

PT. Star Maju Sentosa

208,608,000

4%

8,344,320

008/STAR-BKS/13(2)

4/30/2013

61,248,000

4%

2,449,920

000009/PPH4

5/10/2013

303,966,550

4%

12,158,662

016/STAR-BKS/13(2)

5/31/2013


34,600,000

2%

692,000

044/MOJ/4(2)/V/2013

5/31/2013


471,000,000

2%

9,420,000

033/MOJ/4(2)/V/2013

5/31/2013


141,038,540

2%

2,820,771

040/MOJ/4(2)/V/2013

5/31/2013

PT. Lelco Trindo Graha Nusantara

27,840,000

4%

1,113,600

000011/PPH4

6/3/2013


25,894,000

4%

1,035,760

000012/PPH4

6/10/2013


48,436,050

2%

968,721

010/MOJ/4(2)/VII/2013

7/13/2013


494,525,160

2%

9,890,503

022/MOJ/4(2)/VII/2013

7/31/2013


96,850,300

2%

1,937,006

001/MOJ/4(2)/VII/2013

8/30/2013

172,000,000

4%

6,880,000

0273/SA.CO/4(2)/X/2013

10/24/2013

56,987,341

4%

2,279,494

008/GELORA-PPH/XI/13

11/22/2013


146,983,116

2%

2,939,662

003/MOJ/4(2)/XI/2013

11/29/2013


37,254,403

2%

745,088

006/MOJ/4(2)/XI/2013

11/29/2013


22,335,000

2%

446,700

002/MOJ/4(2)/XI/2013

11/29/2013


11,600,000

4%

464,000

000022/PPH4

PT. Lelco Trindo Graha Nusantara PT. Star Maju Sentosa

PT. Summarecon Agung Tbk PT. Gelora Bangun Lestari

4,000,144,766

12/7/2013

111,740,705

analisis perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 didapatkan pajak terutang pada tahun 2013 sebesar Rp 111.740.705. Penyetoran dan Pelaporan SPT Badan Tahun 2013 Berdasarkan hasil evaluasi pada SPT Badan PT. Sembilan Jaya Agung tahun 2013, penulis menemukan adanya pajak penghasilan kurang bayar. Dimana PPh kurang bayar tersebut sebesar Rp 157.899 dan perusahaan telah setorkan dan dilaporkan pada tanggal 22 April 2014 sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 30 April 2014. Sehingga atas kondisi tersebut Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan atas pembetulannya tersebut menambah jumlah pajak yang terutang maka WP tersebut wajib dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Besarnya bunga adalah 2% perbulan atas pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT Tahunan berakhir. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT. Sembilan Jaya Agung Tahun 2011 1. Bunga Bank Bunga bank sudah dikenakan PPh final 2. Beban Listrik dan Telepon Dibeban lisrik dan telepon terdapat beban telepon sebesar Rp 3.856.930 dan untuk beban listrik sebesar Rp 3.958.242. Menurut hasil wawancara penulis dengan perusahaan didalam biaya telepon tersebut terdapat biaya atas telepon direktur, sehingga yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% sesuai dengan Kep-220/PJ/2002, Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang perlakuan pajak Penghasilan atas Pasal 1 ayat 2 mengenai biaya pemakaian telepon seluler. * 50% x Rp 3.856.930 = Rp 1.928.465.

3.

4.

Beban Pemeliharaan Kendaraan Dari hasil wawancara didalam beban Pemeliharaan Kendaraan terdapat mobil operasional kantor yang dipakai oleh staf kantor untuk tahun 2011sebesar Rp 18.153.070,79, sehingga atas biaya tersebut yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan adalah sebesar 50% sesuai dengan Kep-220/PJ/2002 yaitu atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 kendaraan yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50%. * 50% x Rp 18.153.070,79 = Rp 9.076.535.5 Biaya Lain-Lain Menurut hasil wawancara penulis dengan perusahaan, didalam biaya lain-lain terdapat biaya entertainment untuk keperluan jamuan tamu sebesar Rp 2.200.000. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1986 dan Sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, yaitu wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya tersebut telah benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat membuktikan atau menunjukan daftar nominatifnya maka atas biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sehingga harus dikoreksi sebesar Rp 2.200.000.

Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT. Sembilan Jaya Agung Tahun 2012 1. Bunga Bank Bunga bank sudah dikenakan PPh final 2. Beban Listrik dan Telepon Dibeban lisrik dan telepon terdapat beban telepon sebesar Rp 2.098.774 dan untuk beban listrik sebesar Rp 2.819.223. Menurut hasil wawancara penulis dengan perusahaan didalam biaya telepon tersebut terdapat biaya atas telepon direktur, sehingga yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% sesuai dengan Kep-220/PJ/2002, Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang perlakuan pajak Penghasilan atas Pasal 1 ayat 2 mengenai biaya pemakaian telepon seluler. * 50% x Rp 2.098.774 = Rp 1.049.387 3. Beban Pemeliharaan Kendaraan Dari hasil wawancara didalam beban Pemeliharaan Kendaraan terdapat mobil operasional kantor yang dipakai oleh staf kantor untuk tahun 2012 sebesar Rp 22.027.227.09, sehingga atas biaya tersebut yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan adalah sebesar 50% sesuai dengan Kep-220/PJ/2002 yaitu atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 kendaraan yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50%. * 50% x Rp 22.027.227.09 = Rp 11.013.613.55 4. Biaya Lain-Lain Menurut hasil wawancara penulis dengan perusahaan, didalam biaya lain-lain terdapat biaya entertainment untuk keperluan jamuan tamu sebesar Rp 14.500.000. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1986 dan Sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, yaitu wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya tersebut telah benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat membuktikan atau menunjukan daftar nominatifnya maka atas biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sehingga harus dikoreksi sebesar Rp 14.500.000. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT. Sembilan Jaya Agung Tahun 2013 1. Bunga Bank Bunga bank sudah dikenakan PPh final 4 ayat 2 2. Beban Listrik dan Telepon Dibeban lisrik dan telepon terdapat beban telepon sebesar Rp 6.108.000 dan untuk beban listrik sebesar Rp 8.731.729. Menurut hasil wawancara penulis dengan perusahaan didalam biaya telepon tersebut terdapat biaya atas telepon direktur, sehingga yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% sesuai dengan Kep-220/PJ/2002, Keputusan Direktur Jendral Pajak tentang perlakuan pajak Penghasilan atas Pasal 1 ayat 2 mengenai biaya pemakaian telepon seluler. * 50% x Rp 6.108.000 = Rp 3.054.000

3.

4.

5.

6.

Biaya Iklan Didalam biaya iklan perusahaan tidak dapat membuktikan bukti atas transaksi, sehingga Rp 179.509 harus dikoreksi positif oleh penulis. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah; a. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; b. biaya pameran produk; c. biaya pengenalan produk baru; d. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Agar biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, perusahaan wajib membuat daftar nominatif. Beban Pemeliharaan Kendaraan Dari hasil wawancara didalam beban Pemeliharaan Kendaraan terdapat mobil operasional kantor yang dipakai oleh staf kantor untuk tahun 2013 sebesar Rp 21.340.693, sehingga atas biaya tersebut yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan adalah sebesar 50% sesuai dengan Kep-220/PJ/2002 yaitu atas pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 kendaraan yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50%. * 50% x Rp 21.340.693 = Rp 10.670.346.5 Beban Kesejahteraan Karyawan Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dalam beban kesejahteraan karyawan terdapat bonus tambahan berupa natura sebesar Rp 15.628.290 yang dibagikan oleh perusahaan. sebagamana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berkaitan sehubungan dengan bonus yang dibagikan kepada karyawan perusahaan yang berupa natura tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, sehingga harus dikoreksi sebesar Rp 15.628.290. Biaya Lain-Lain Menurut hasil wawancara penulis dengan perusahaan, didalam biaya lain-lain terdapat biaya entertainment untuk keperluan jamuan tamu sebesar Rp 10.000.000. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1986 dan Sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, yaitu wajib pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya tersebut telah benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat membuktikan atau menunjukan daftar nominatifnya maka atas biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, sehingga harus dikoreksi sebesar Rp 10.000.000.

SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan bahasan dari penelitian yang telah dilakukan penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari hasil evaluasi dan analisa pada perhitungan pajak penghasilan Pasal 22, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23 perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan jasa konstruksi. 2. Dalam pelaporan SPT Tahun 2011, 2012, dan 2013 PT. Sembilan Jaya Agung : a. Dari hasil evaluasi penulis, didalam SPT PT. Sembilan Jaya Agung pada tahun 2011 ditemukan adanya kekurangan bayar pajak sebesar Rp 297.494. yang dimana pembayaran pajak kurang bayar tersebut dilakukan pada tanggal 28 April 2012 barsamaan dengan disampaikannya SPT. b. Untuk tahun pajak 2012 penulis menemukan kembali pajak kurang bayar sebesar Rp 2.212.923 dan keterlambatan dalam pelaporan yaitu pada tanggal 14 Mei 2013 sedangkan batas waktu untuk menyampaikan SPT pada tanggal 30 April 2013. Akibatnya perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000. c. Untuk tahun 2013 penulis menemukan kembali kekurangan bayar pajak sebesar Rp 157.889 yang dimana pembayaran atas pajak kurang bayar tersebut dilakukan pada tanggal 22 April 2014 barsamaan dengan disampaikannya SPT. Sehingga atas kondisi tersebut perusahaan tidak dikenakan sanksi administrasi. 3. Didalam rekonsiliasi fiskal laporan laba/rugi perusahaan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan biayanya, diantaranya : a. Atas biaya berlangganan atau pengisian pulsa telpon yang dimiliki oleh perusahaan untuk pegawai tertentu, dapat di bebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%. b. Atas biaya perbaikan atau service rutin kendaraan yang dimiliki perusahaan yang digunakan oleh pegawai tertentu, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%.

c.

Atas biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak mempunyai daftar nominatif beberapa biaya yang seharusnya ada untuk dapat menjadikan biaya tersebut sebagai pengurang dari penghasilan brutonya. Adapun saran dari penulis yang dapat menjadi masukan untuk perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatif untuk beberapa biaya seperti biaya iklan dan biaya entertain agar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga pajak yang terutang bisa menjadi lebih rendah dan menguntungkan perusahaan. 2. Perusahaan harus lebih teliti dalam memeriksa tata cara perhitungan, pelaporan dan penyetoran baik SPT Masa dan Tahunan agar perusahaan tidak dikenakan sanksi administrasi yang dapat memberatkan perusahaan.

REFERENSI Dharma, Mustika. (2007). Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelopran PPh Pasal 23. Yogyakarta : Graha Ilmu. Justin, Natalia. (2012). Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada CV Tamba Palembang. Jurnal Akuntansi, Jilid 1, No. 1 Mardiasmo. (2011). Pepajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Andi. Oasis. (2013). Pemotongan / Pemungutan PPh. ORTax. (2010). Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan. Jakarta : PT Integral Data Prima. Paojan, Mas’ud Sutanto.(2014). Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media. Purwono, Joseph. (2012). Perpajakan Jasa Konstruksi dan Implementasinya. Gava Media. R.A. Annisa Novitasari, Zulaikha. (2012). Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi. Jurnal Akuntansi. Jilid 2, No. 2. Rizky Wulandari. (2013). Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jurnal Akuntansi. Jilid 1, No. 1. Shinta, Ismail. (2010). Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada CV Delta Dharma. Jurnal Akuntansi. Vadde, Suresh. (2012). Compliance With Tax System An Empirical Study Of Mekelle City, Ethiopia. Journal Of Arts, Science & Commerce. Vol- 3 Sukrisno, Agus. (2007). Akuntansi Perpajakan Edisi 1. SalembaEmpat.. Suprianto, Edy. (2011). Perpajakan Di Indonesia. Graha Ilmu. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10. Jakarta : SalembaEmpat. Yustinus, Prastowo. (2010). Panduan Lengkap Pajak. Jakarta. www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=812

RIWAYAT PENULIS Ikato Satria Dangerfield lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi peminatan Perpajakan pada tahun 2015.

EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPh BADAN PADA PT. SEMBILAN JAYA AGUNG

Recommend Documents