Makalah Perpajakan Perhitungan PPh 21
Disusun oleh: Kelompok 1 Reza Maulana A
(115030201111046)
Fidya Gumilang A (115030201111076) Nurul Qomaria
(115030201111078)
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2013
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan Tidak Kena Pajak: 1. Untuk diri wajib pajak orang pribadi = Rp 24.300.000 2. Tambahan untuk wajib pajak kawin = Rp 2.025.000 3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami = Rp 24.300.000 4. Tambahan untuk anggota keluarga (max 3 orang) = @Rp 2.025.000
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000
15%
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000
25%
Diatas Rp 500.000.000
35%
Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : a.
Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b.
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
c.
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
d.
Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
e.
Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008
Lain-Lain: 1.
Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
2.
Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
3.
Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4.
Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
Contoh Soal :
1. Achmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT.Zamrud Abadi dengan memperoleh
gaji
sebulan
Rp.2.500.000
dan
membayar
iuran
pensiun
sebesar
Rp.100.000.Achmad menikah tetapi belum mempunyai anak .Pengitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut : Pembahasan : Gaji sebulan
Rp.2.500.000
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan : 5% x Rp.2.500.000
Rp. 125.000
2. Iuran pension : Rp. 100.000
Rp. 225.000 +
Penghasilan Neto Sebulan
Rp.2.275.000
Peghasilan Neto Setahun adalah 12 x Rp.2.275.000
Rp 27.300.000
PTKP setahun : - Untuk WP sendiri
Rp 24.300.000
Tambahan WP kawin
Rp 1.320.000
Rp 25.620.000
Penghasilan kena Pajak Setahun
Rp 1.670.000
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp 1.670.000 = Rp 83.500 PPh pasal 21 sebulan Rp 83.500 : 12
= Rp 6.958,33
Contoh soal ke 2: Bu Ani bekerja di PT. Nestle mulai tanggal 1 Maret 2013. Beliau bekerja s.d. Januari 2014. Selama Tahun 2014, beliau menerima gaji per bulan Rp15.000.000,00. Hitung PPh 21 bulan Januari tahun 2014! Gaji sebulan Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% x Rp15.000.000,00 Maksimum diperkenankan
Rp 15.000.000,00
Rp 750.000,00 Rp 500.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 500.000,00(-) Rp 14.500.000,00
Penghasilan neto setahun 10 x Rp14.500.000,00
Rp 140.500.000,00
Penghasilan neto disetahunkan: 12/10 x Rp140.500.000,00
=
Rp 168.600.000
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000 Rp 24.300.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan
Rp 144.300.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan 5% x Rp 50.000.000,00
= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 94.300.000,00
= Rp 14. 145.000,00 +
Total
Rp 16.645.000,00
PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2013 10/12 x Rp 16.645.000,00= Rp 13.870.833,3 PPh Pasal 21 terutang sebulan: 1/10 x Rp 13.870.833,3 = Rp 1.387.083,33
Soal: 1. Ribeto merupakan seorang kepala keluarga dan mempunyai tiga orang anak. Dia mulai bekerja 1 September 2013. Dia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2014. Selama Tahun 2013 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00. Hitung PPh 21 bulan September tahun 2014! Pembahasan: Gaji sebulan
Rp 20.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan 5% x Rp20.000.000,00 Maksimum diperkenankan
Rp 1.000.000,00 Rp 500.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan
Rp 500.000,00(-) Rp 19.500.000,00
Penghasilan neto setahun 4 x Rp19.500.000,00
Rp 78.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan: 12/4 x Rp78.000.000,00 =
Rp 234.000.000,00
PTKP setahun (TK/0) - untuk WP sendiri
Rp 24.300.000,00
- tambahan karena menikah
Rp 2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan
Rp 6.075.000,00(+) Rp 32.400.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan
Rp 201.600.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan 5% x Rp50.000.000,00
=
Rp 2.500.000,00
15% x Rp151.600.000,00 =
Rp 22.740.000,00 (+)
Total
Rp 25.240.000,00
PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2013 4/12 x Rp25.240.000,00 = Rp 8.413.333,00 PPh Pasal 21 terutang sebulan: 1/4 x Rp8.413.333,00 = Rp 2.103.333,00
2. Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Pembahasan:
Gaji Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Premi Jaminan Kematian Penghasilan bruto Pengurangan 1. Biaya jabatan 5%x3.024.000,00 2. Iuran Pensiun 3. Iuran Jaminan Hari Tua Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun 12x2.762.800,00 PTKP - untuk WP sendiri - tambahan WP kawin Penghasilan Kena Pajak setahun
3.000.000,00 15.000,00 9.000,00 3.024.000,00
151.200,00 50.000,00 60.000,00 261.200,00 2.762.800,00 33.153.600,00 24.300.000,00 2.025.000,00 26.325.000,00 6.828.600,00
Pembulatan PPh terutang 5% x 6.828.000,00 PPh Pasal 21 bulan Juli 341.400,00 : 12
6.828.000,00 341.400,00 28.452,00
