PT. KIDECO JAYA AGUNG, KAB.PASIR KALTIM

PT. KIDECO JAYA AGUNG, KAB.PASIR – KALTIM

INFORMASI UMUM PT. Kideco Jaya Agung (PT KJA), perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, beroperasi berdasarkan perizinan PKP2B dengan kontrak kerjasama No. J2/Ji.DU/40/82 tertanggal 14 September 1982. PT. Kideco Jaya Agung adalah perusahaan pertambangan batubara PMA (Penanaman Modal Asing) yang mayoritas sahamnya milik Samtan Co., Ltd. Seoul – Korea (99,9%). Luas areal KP PT. KJA adalah 50.400 hektar dengan cadangan batubara sekitar 2.071 juta ton batubara. Menggunakan sistem tambang terbuka (open pit mining) yang pada akhir tahun 2012 berhasil mewujudkan target produksi, pengangkutan (hauling), pengapalan (shipping) sebesar 34 Juta Ton dan pada tahun 2013 ini PT KJA mentargetkan produksi 37 Juta Ton. Untuk peningkatan produksi kedepan, pada tahun ini juga ditargetkan dapat menyelesaikan pembangunan infra struktur 55 juta ton, merevisi feasibility studies dan AMDAL. Penambangan Batubara dilakukan dengan sistem tambang terbuka “Open-PIT”, dengan menggunakan peralatan seperti excavator/backhoe sebagai alat gali muat dan dump truck sebagai alat angkut. Kegiatan diawali pembersihan lahan (land clearing) dengan menggunakan bulldozer dan atau excavator kecil, peledakan tanah penutup dan atau pemindahan tanah penutup, pembersihan Batubara, pemuatan dan pengangkutan Batubara menuju ROM Stockpile. Kegiatan reklamasi dan revegetasi sesegera mungkin dilakukan setelah lahan tersebut tidak terganggu lagi (final). Setiap kegiatan ini memiliki perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi keberhasilan dan pelaporan sesuai dengan dokumen RKTTL (Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan). Dalam operasionalnya PT KJA dapat membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah memenuhi kaedah-kaedah penambangan yang baik dan benar. PT KJA berhasil membangun citra perusahaan tambang ramah lingkungan dengan mendapatkan predikat terbaik dalam evaluasi lingkungan, dua tahun berturut-turut mendapat predikat HIJAU dalam evaluasi PROPER KLH, predikat EMAS dari Pemerintah Provinsi dan Predikat Aditama dari Kementerian ESDM. STATUS PENAATAN PERIODE 2012-2013 A. Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan Kegiatan operasi penambangan KIDECO didukung dokumen AMDAL dengan persetujuan Bupati Paser No. 660.1/11/BLH/2009, dokumen Studi Kelayakan dengan persetujuan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi melalui SK No. 3078/31.02/DBM/2009, serta memiliki dokumen perijinan lingkungan lainnya meliputi izin pembuangan air limbah, izin TPS limbah B3 dan izin pengoperasian incinerator.

No. 1.

2.

3.

Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.

Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)

Penaatan

Temuan

Taat

Dokumen AMDAL yang telah direvisi karena peningkatan kapasitas produksi sampai dengan 40 juta ton pertahun melalui Surat Keputusan Bupati Paser No. 660.1/11/BLH/2009 tanggal 30 November 2009 Telah melaksanakan ketentuan seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan/Izin lingkungan

Taat

Taat

Telah melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL

B. Pengendalian Pencemaran Air Pengelolaan air limbah dari areal pertambangan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan awal adalah melakukan kajian pola aliran permukaan yang masuk ke areal tambang. Kajian dimaksudkan untuk menetapkan titik penaatan-titik penaatan air limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) titik penaatan yang semuanya sudah mendapatkan izin pembuangan air limbah (IPAL) dari Bupati Paser. Air limbah yang di buang melalui semua lokasi titik penaatan sudah dilakukan pengujian laboratorium eksternal setiap 1 (satu) bulan sekali. Hasil analisasi menunjukkan bahwa air limbah yang dibuang tersebut telah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan saat ini adalah mempersiapkan dahulu fasilitas pengelolaan air limbah dan kemudian memintakan izin pembuangan air limbah ke Bupati. Setelah semua fasilitas dan izin diperoleh baru fasilitas tersebut dioperasikan sebagai sarana pengolahan air limpah (IPAL).

Foto Penyiapan Kolam Pengendap Baru

Pembangunan fasilitas IPAL ini telah melalui perencanaan pembangunan IPAL dengan mempertimbangkan kualitas dan volume air limbah (curah hujan tertinggi) yang akan diolah. Kebijakan managemen KIDECO terhadap pelaksanaan konservasi air juga termasuk sebagai salah satu bagian dalam efisiensi sumber daya. Beberapa aktivitas terkait konservasi air adalah sebagai berikut : Pengaspalan jalan mampu menghemat air untuk penyiraman, fasilitas pencucian alat berat dan angkutan karyawan yang menggunakan system sirkulasi tertutup. Sedang dalam perencanaan adalah pembuatan dan pemanfaatan Settling Pond dan Cachtment Dam sebagai sumber air yang akan dimanfaatkan. Hasil kinerja pengelolalaan air limbah termasuk konservasi air diatas PT. Kideco Jaya Agung dapat menurunkan beban pencemaran air limbah yang dibuang ke sungai sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah. No. 1. 2. 3. 4.

Parameter TSS TSS TSS TSS

Tahun 2009 2010 2011 2012

Beban Outlet (ton) 4.131.826,721 1.221.049,76 1.097.009,47 382.010,28

Status Penaatan: No. Pengelolaan Limbah Cair 1. Ketaatan terhadap Izin

2. 3. 4. 5.

6.

Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Ketaatan terhadap pelaporan

Penaatan Taat 

100%

100% 100%

a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER

100%

Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis

Taat

------

Temuan Perusahaan memiliki 23 Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Bupati Paser Perusahaan mempunyai 23 titik penaatan dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Perda Provinsi No. 2 Tahun 2011. Datalengkap (periode penilaian Juli 2012 – Juni 2013)

- Dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh Laboratorium Sarpedal dan disaksikan oleh pihak Perusahaan, BLH. Kab. Paser dan KLHdi 8 titik Penaatan. - Parameter yang diuji pH, TSS, Fe dan Mn. - Pada saat verifikasi pH Insitu dengan hasil: AL 05 = 6.65, AL 51 = 6.86, AL 50 = 7.38, AL 11 = 7.50, AL 39 = 7.43, AL 28 = 6.53, AL 44 yg baru diusulkan perusahaan = 8.71, AL 44 yg disetujui BLH Kabupaten Paser = 7.27 - Menunggu hasil laboratorium. Sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersayaratkan

C. Pengendalian Pencemaran Udara Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk mengurangi pencemaran dari aktivtas penambangan maupun aktivitas penunjang kegiatan penambangan. Dilakukan penyiraman jalan-jalan tambang untuk mengurangi polusi debu. Hasil pengukuran udara ambient setiap 6 bulan sekali masih memenuhi baku mutu kualitas udara yang ditetapkan. Sedangkan untuk kegiatan penunjang operasional seperti pembangkit listrik telah dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku. Status Penaatan: Penaatan 100%

No. 1.

Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan

2.

Ketaatan terhadap pelaporan

100%

3.

Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi

100%

4.

5.

Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan

100%

Taat

Temuan  Sumber Emisi : 49 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi Cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling

D. Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan hasil pengawasan tanggal 10 Mei 2013 PT. Kideco Jaya Agung merupakan salah satu perusahaan yang telah melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun cukup baik. Perusahaan ini telah melakukan pendataan, pencatatan volume dan jenis limbah yang dihasilkan, hal ini bisa dilihat dari logbook dan neraca limbah B3 yang dimiliki. Kegiatan pengelolaan limbah B3 telah dilaporkan ke BLH Kabupaten Paser, BLH Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti halnya dengan industri lainnya, limbah B3 yang dihasilkan PT. Kideco Jaya Agung terlebih dahulu disimpan di TPS yang telah memiliki izin dari instansi berwenang. Selanjutnya limbah B3 dilakukan pengelolaan lanjut diserahkan ke pengumpul/pemanfaat limbah B3 yang berizin dan yang telah memiliki kontrak kerjasama. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin pengangkutaan dari Dirjen perhubungan dan rekomendasi pengangkutan dari KLH. Pengelolaan lanjut limbah B3 di PT Kideco Jaya Agung telah dilengkapi dengan dokumen manifest. Dari hasil inspeksi lapang PT Kideco Jaya Agung bekerjasama dalam hal pengelolaan lanjut limbah B3 dengan beberapa perusahaan (pihak ketiga) baik itu pengumpul/pengangkut/pemanfaat/pengolah/ penimbun. Pengumpul limbah B3 yang bekerjasama dengan PT Kideco Jaya Agung diantaranya : 1. PT. Berkat Jaya Sukses, perusahaan ini memiliki izin pengumpulan berupa oli bekas dari KLH dengan Kepmen LH No 150 tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, masa berlaku 5 tahun

2. PT. Maju Asri Jaya Utama, perusahaan ini memiliki izin pengumpulan berupa minyak pelumas bekas, minyak kotor, thiner bekas, grease dan filter bekas, hose bekas, majun bekas, aki bekas, solvent bekas dan bahan kimia kadaluarsa dari KLH dengan Kepmen LH No 37 tahun 2011 tanggal 21 Pebruari 2011, masa berlaku 5 tahun 3. PT. Balikpapan Environmental Service, perusahaan ini memiliki izin pengumpulan berupa oli bekas, minyak kotor, aki bekas, selang karet terkontaminasi, grease, filter bekas, sludge oil, hydrocarbon waste dari KLH dengan Kepmen LH No 163 tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010, masa berlaku 5 tahun 4. PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia Cabang Balikpapan, perusahaan ini memiliki izin pengumpulan berupa oli bekas dari KLH dengan Kepmen LH No 152 tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, masa berlaku 5 tahun Sedangkan perusahaan yang bekerjasama dalam hal pengangkutan limbah B3 diantaranya : 1. CV. Berkat Jaya Sukses 2. PT. Berkat Jaya Sukses 3. PT. Maju Asri Jaya Utama 4. PT. Balikpapan Environmental Service 5. PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia Cabang Kalimantan 6. PT. PPLI Tidak semua limbah B3 yang dihasilkan perusahaan diserahkan kepada pihak ketiga. Perusahaan telah melakukan pengelolaan lanjut sendiri untuk beberapa jenis limbah B3 melalui pemanfaatan dan pengolahan limbah B3. Terkait dengan pemanfaatan perusahaan telah memiliki izin pemanfaatan pelumas bekas sebagai bahan bakar pembantu peledakan (ANFO-Emulsi) berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Kideco Jaya Agung tanggal 14 Januari 2013 berlaku 5 tahun. Sedangkan untuk pengolahan perusahaan telah memiliki izin pengoperasian incinerator melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2012 Tentang Izin Pengoperasian Alat Pengolahan (Incinerator) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Kideco Jaya Agung tanggal 29 Mei 2012 berlaku 5 tahun. Jenis limbah B3 yang boleh diolah berdasarkan izin adalah majun terkontaminasi, kertas filter oli bekas dan limbah medis dari kegiatan sendiri. Limbah akhir berupa abu incinerator diserahkan ke pihak ketiga yaitu PPLI untuk dilakukan penimbunan. Secara umum status penaatan PT. Kideco Jaya Agung dari ketentuan perizinan dan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 pada saat inspeksi telah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan pengelolaan limbah B3 yang berlaku. Hasil progress evaluasi pengelolaan limbah B3 PT. Kideco Jaya Agung periode Juli 2012 – Juni 2013 adalah sebagai berikut : Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Penyimpanan

Status Perizinan √

Masa Berlaku Keputusan 5 (lima)

No. SK/ No. Surat Surat

Keterangan  Izin tempat penyimpanan

Pengelolaan Limbah B3 Sementara

Status Perizinan

Masa Berlaku Bupati Paser Nomor tahun 658.31/184/BLH tanggal 15 Pebruari 2010 No. SK/ No. Surat

Keterangan



 √

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 660.3/233/IV/ 2011 tanggal 1 April 2011

5 (lima) tahun





 √

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 660.3/360/VI/ 2011 tanggal 1 Juni 2011

5 (lima) tahun





 √

Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 660.3/078/II/ BLH/2013 tanggal 3 Desember 2012

5 (lima) tahun



sementara limbah B3 untuk oli bekas, aki bekas, filter bekas, majun terkontaminasi, grease dan material terkontaminasi LB3. TPS ada 7 lokasi yaitu : Kideco - RMC (TPS 02); Kideco – TMCT(TPS 03); Eva Noor (TPS 04); Trasindo Murni Perkasa (TPS 05); Nariki Minex Sejati (TPS 10); Pama Persada Nusantara (TPS 11); Buma (TPS 12) Masa simpan limbah B3 90 hari Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk oli bekas, aki bekas, filter bekas, majun terkontaminasi, grease dan material terkontaminasi LB3. TPS ada 5 lokasi yaitu : Samindo Utama Kaltim (TPS 07); Sims Jaya Kaltim (TPS 18); Pama Persada (TPS 20); Rante Mutiara Sani (TPS 21); SSB 01. Masa simpan limbah B3 90 hari Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk oli bekas, aki bekas, filter bekas, majun terkontaminasi, grease dan material terkontaminasi LB3. TPS ada 2 lokasi yaitu : Kembar Abadi Utama (TPS 16); Bima (TPS 22) Masa simpan limbah B3 90 hari Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk oli bekas, solar kotor, aki bekas, filter bekas, selang/hose bekas, majun terkontaminasi, grease dan material

Pengelolaan Limbah B3

Status Perizinan

No. SK/ No. Surat

Masa Berlaku

Keterangan





 Pengoperasian Alat Pengolahan (Incinerator)

Pemanfaatan limbah pelumas bekas sebagai bahan bakar pembantu peledakan (ANFO-Emulsi)

√

√

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2012 Tentang Izin Pengoperasian Alat Pengolahan (Incinerator) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Kideco Jaya Agung tanggal 29 Mei 2012

5 (lima) tahun

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. Kideco Jaya Agung tanggal 14 Januari 2013

5 (lima) tahun











terkontaminasi LB3 untuk TPS 23 (MHA) dan TPS 24 (KWN) Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk oli bekas, solar kotor, aki bekas, filter bekas, selang/hose bekas, majun terkontaminasi, grease dan material terkontaminasi LB3 serta limbah elektronik untuk TPS 01(Kideco HEM KM 40) Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk oli bekas, filter bekas, selang/hose bekas, majun terkontaminasi, limbah klinik dan residu abu incinerator untuk TPS 19 (Incenerator KM 22) Masa simpan limbah B3 90 hari Jenis limbah yang boleh diolah: majun terkontaminasi, kertas filter oli bekas dan limbah medis dari kegiatan sendiri Kewajiban melakukan pengukuran emisi setiap 3 bulan sekali dengan parameter dan baku mutu emisi sesuai lampiran I Masa simpan limbah medis/infeksius tidak boleh lebih dari 24 jam Spesifikasi limbah yang dimanfaaatkan sesuai dengan lampiran I Melakukan pengukuran ambien di lokasi aplikasi ANFO mengacu kepada PP 41 tahun 1999.

Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013) Limbah Jenis Limbah Limbah Belum Satuan Perlakuan Limbah Dihasilkan Dikelola Dikelol a A. Sumber Dari Proses Produksi ------B. Sumber Dari Luar Proses Produksi 2,990.2261 Oli bekas Ton

Aki bekas

---

---

---

2,785.9032

---

176.0616

---

28.2613

---

Diserahkan ke pihak ketiga berizin PT. Berkat Jaya, PT. Maju Asri Jaya Utama, PT. Balikpapan Environmental Service dan PT. WGI Cabang Balikpapan Dimanfaatkan untuk campuran bahan peledak (ANFO – emulsion) Disimpan di TPS

Ton

125.5000

120.3000

---

Ton

218.4135

5.2000 177.9830

-----

85.3344

39.0165 1.4140 67.2880

-------

-------

Hose

Ton

17.9400

15.3305 2.7159 15.2400

Grease

Ton

6.6185

2.7000 4.9385

-----

Limbah klinik Abu Incinerator

Ton Ton

0.1679 1.3037

1.6800 0.1679 1.0332 0.2705

---------

Diserahkan kepada pihak ketiga berizin PT. Maju Asri Jaya Utama dan PT. BES Disimpan di TPS Diserahkan kepada pihak ketiga berizin PT. Maju Asri Jaya Utama dan PT. BES Diolah di incenerator berizin Disimpan di TPS Diserahkan kepada pihak ketiga berizin PT. Maju Asri Jaya Utama Diolah di incenerator berizin Disimpan di TPS Diserahkan kepada pihak ketiga berizin PT. Maju Asri Jaya Utama dan PT. BES Disimpan di TPS Diserahkan kepada pihak ketiga berizin PT. Maju Asri Jaya Utama dan PT. BES Disimpan di TPS Diolah di incenerator Diserahkan ke PPLI Disimpan di TPS

Lampu TL bekas Catridge

Ton

0.0072

0.0072

---

Diserahkan ke PPLI

Ton

0.0040

0.0040

---

Diserahkan ke PPLI

Filter oli bekas

Majun terkontamina si

Ton

Jenis Limbah bekas/elektr onik waste TOTAL Persentase

Satuan

Ton %

Limbah Dihasilkan

Limbah Dikelola

Limbah Belum Dikelol a

3,445.5153

3,445.5153 100

-----

Perlakuan

Ket : 92.08% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 5.11% limbah B3 dimanfaatkan sesuai izin, 1.58% limbah B3 diolah dengan incenerator berizin dan 1.23% limbah B3 masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. Penanganan Lahan / Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan Penanganan Lahan/ Tanah Terkontaminasi Limbah B3 Jenis dan jumlah limbah B3 yang diopen dumping Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3 Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Ketentuan dalam SSPLT

Keterangan -

-

Penaatan terhadap Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pelaksanaan ketentuan pengelolaan limbah B3 Penyimpanan Sementara

% penaatan 100

Sudah taat √

Belum taat -

Pemanfaatan

100

√

-

Pengolahan

100

√

-

Penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3

100

Keterangan - Kondisi fisik bangunan TPS sesuai dengan ketentuan; - Dilengkapi dengan sarana dan prasana yang sesuai dengan ketentuan; - Tata cara penyimpanan sesuai dengan ketentuan; - Semua limbah B3 teridentifikasi dan memiliki tujuan akhir pengelolaan; - Pelaporan dilakukan rutin 3 bulan sekali. Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3 Telah memenuhi seluruh ketentuan dalam izin dan peraturan pengelolaan limbah B3

Ket: Penilaian penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan % penaatan terendah pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Limbah B3.

Penyerahan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pihak Ketiga Kriteria Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan

Taat √

Tidak taat -

Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku

√

-

Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan

√

-

Keterangan Memiliki izin yang sesuai dan masih berlaku, memenuhi persyaratan izin dan mengelola limbah B3 sesuai izin. Pengumpul memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola akhir limbah B3 Menggunakan manifest yang sesuai, pengangkutan sesuai dengan rekomendasi pengangkutan dari KLH, memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun limbah B3 Menyampaikan manifest salinan #2 ke KLH, menyimpan salinan manifest #3 dan #7

Resume Penaatan No. 1.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan b. Pelaporan Status perizinan pengelolaan limbah B3 Pelaksanaan ketentuan dalam Izin a. Pemenuhan Ketentuan Teknis b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah d. Pemenuhan Pemanfaatan Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 a. Rencana pengelolaan b. Pelaksanaan pengelolaan c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) Kesimpulan Penaatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Taat

Belum Taat



-

 

-

  

-

-

-

-

-

-

-



-



-

-

-



-

Keterangan

100% taat

100% taat

Kesimpulan Perusahaan telah melakukan penaatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

E. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Rekapitulasi Penilaian KRITERIA PENILIAI Potensi Rusak Ringan (55 < X < 80)x

Nilai Total

Tidak Potensi Rusak (X ≥ 80)

Pit SM B

88

√

 aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: kemiringan lereng tidak sesuai FS dan terlihat adanya alur-alur erosi di dinding lereng.

Pembersihan lahan

Pit SM B

100

√

3.

Pembersihan lahan (WD)

Pit SM B

100

√

4.

Pengupasan Tanah Pucuk

Pit SM B

100

√

5.

Pengupasan Tanah Pucuk (WD)

Pit SM B

100

√

6.

Penambanga n

Pit SM B

93

√

Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan

No.

Tahapan

Lokasi

1.

Penggalian Tanah Penutup

2.

Potensi Rusak Berat (X < 55)

Keterangan

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total


KRITERIA PENILIAI Potensi Rusak Ringan (55 < X < 80)x


Keterangan

kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng 7.

Penimbunan

Pit SM B

86

√

 aspek manajemen : tidak sesuai kemajuan luasan dan sebagian lokasi tidak ada aktivitas  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur erosi di dinding lereng.

8.

Pembersihan Lahan (WD)

Pit Roto Utara

93

√

 aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng

9.

Pengupasan Tanah Pucuk (Pit)

Pit Roto Utara

100

√

10.


Pit Roto Utara

93

√

Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total




Keterangan

pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng 11.


Pit Roto Utara

93

√

 aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng

12.

Penambanga n

Pit Roto Utara

88

√

 aspek manajemen : sebagian lokasi ditinggal tidak ada aktivitas  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng

13.

Penimbunan

Pit Roto Utara

86

√

 aspek manajemen : Tidak sesuai kemajuan luasan dan sebagian lokasi ditinggal tidak ada aktivitas  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng

14.

Penggalian

Pit SS B

100

√

Sudah memenuhi

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total


Tanah Penutup

15.

Pembersihan Lahan (Pit)

Pit SS B

100

√

16.


Pit SS B

100

√

17.


Pit SS B

100

√

18.


Pit SS B

93

√

19.

Penambanga n

Pit SS B

93

√



Keterangan

semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng  aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total




Keterangan

lereng √

 aspek manajemen : Tidak sesuai kemajuan luasan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng

20.

Penimbunan

Pit SS B

90

21.


Pit RTM

88

 aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: kemiringan lereng tidak sesuai FS dan terlihat adanya alur-alur erosi di dinding lereng.

22.

Pembersihan Lahan (Pit)

Pit RTM

100

23.


Pit RTM

100

24.


Pit RTM

100

25.

Pengupasan Tanah Pucuk

Pit RTM

93

Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  aspek manajemen

No.

Tahapan

Lokasi

Nilai Total




(WD)

Keterangan

telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng

26.

Penambanga n

Pit RTM

100

27.

Penimbunan

Pit RTM

88

JUMLAH DATA

27

Sudah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan  aspek manajemen : sebagian lokasi ditinggal tidak ada aktivitas  Untuk aspek Teknis: terlihat adanya aluralur didinding lereng

27

0

0

TAAT

Evaluasi aspek Pengendalian Kerusakan Lingkungan meliputi 2 (dua) aspek yaitu aspek manajemen dan aspek tekins. Hasil penilaian untuk semua lokasi memperoleh nilai total > 80, sehingga masuk kategori TAAT terhadap kriteria kerusakan lahan, Rincian sebagai berikut : Aspek Manajemen : 



K1 (Perencanaan); o Telah memiliki Peta Triwulanan Rencana dan Realisasi dengan skala 1 : 2000, dan ditandatangani oleh KTT o Untuk target rencana Penimbunan dan realisasinya belum sesuai dengan kondisi lapangan K2 (Kontinyuitas) : Untuk daerah timbunan terlihat sebagian lokasi yang tidak ada aktivitasnya antara 3 bulan sampai 1 tahun

Aspek Teknis :  K3 (Potensi Longsor) semua lokasi yang dinilai sudah memenuhi kriteria penilaian,  K4 (Pengendalian batuan potensi asam) semua lokasi yang dinilai telah memenuhi aspek kriteria penilaian,  K5 (Indikasi Erosi) sebagian lokasi yang dinilai belum memenuhi aspek kriteria adanya indikasi erosi  K6 (Kebencanaan) semua lokasi yang dinilai telah memenuhi aspek kebencanaan. F. Pasca Tambang  Pelaksanaan Pasca Tambang PT. Kideco Jaya Agung (PT KJA) telah mendapat persetujuan Dokumen Rencana Penutupan Tambang (RPT) dari Dirjen. Minerba dan Batubara Kementerian ESDM Nomor : 558/30/DJB/2012 perihal Persetujuan Rencana Pasca Tambang tanggal 7 Februari 2012. Beberapa hal pokok dalam persetujuan tersebut sebagai beikut: i) Kegiatan Pasca Tambang PT KJA dimulai pada tahun 2024 dengan program kegiatan pasca tambang meliputi pengelolaandan pemantauan lingkungan ii) Menetapkan biaya pasca tambang sebesar US$ 38.107.196,00 (tiga uluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus sembilan puluh enam) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Jaminan Pasca Tambang. iii)Jaminan Pasca Tambang tidak mengurangi kewajiban PT. KJA untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang sesuai dengan dokumen RPT yang sudah disetujui.  Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser (RTRW) Tahun 2007-2027 Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Roto Samurangau berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 3.923 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 14.814 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 8.697 Ha.  Jadual Tahapan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pemanfaatan lahan No 1.

2.

Kegiatan Back Filling, Penataan Areal PIT Roto Utara Roto Selatan AB Roto Selatan CD Roto Selatan EF Roto Tengah SM A, B, C SM D Penimbunan dan Penataan Areal Penimbunan Roto Utara Roto Selatan AB Roto Selatan CD Roto Selatan EF

Tahun Pelaksanaan 2011 - 2023 2011 – 2018 2012 – 2014 2013 – 2022 2012 – 2015 2012 – 2013, 2016 2013 - 2023 2014, 2019 - 2022 2009 – 2023 2009 – 2018 2009 – 2014 2009, 2012 – 2017 2009 – 2016

No

3.

4. 5.

Kegiatan Roto Tengah SM A, B, C SM D Reklamasi a. Reklamasi Tambang Permukaan  Areal Bukaan Tambang  Areal Penimbunan Luas Reklamasi Bukaan Tambang & Areal Penimbunan Tahun 2009 dengan Luas 150.1 Ha Tahun 2010 dengan Luas 199.6 Ha Tahun 2011 dengan Luas 224.6 Ha Tahun 2012 dengan Luas 253.7 Ha Tahun 2013 dengan Luas 290.8 Ha Tahun 2014 dengan Luas 333.6 Ha Tahun 2015 dengan Luas 531.7 Ha Tahun 2016 dengan Luas 572.9 Ha Tahun 2017 dengan Luas 568.1 Ha Tahun 2018 dengan Luas 721.4 Ha Tahun 2019 dengan Luas 550.8 Ha Tahun 2020 dengan Luas 546.5 Ha Tahun 2021 dengan Luas 517.1 Ha Tahun 2022 dengan Luas 445.3 Ha Tahun 2023 dengan Luas 366.6 Ha Total Luas 7472.56 Ha b. Fasilitas Pengolahan c. Fasilitas Penunjang d. Fasilitas Kolam Pengendap Pemeliharaan Pemantauan

Tahun Pelaksanaan 2009 – 2018 2009 – 2020 2010 - 2018

2011 – 2023 2009 - 2023

2023 - 2027 2018 - 2023 2021 - 2024 2018 - 2029 2018 - 2029

 Untuk kegiatan yang menuju pelaksanaan Pasca Tambang PT. Kideco Jaya Agung adalah sebagai berikut: 1) Membangun fasilitas pembibitan (nursery) dilahan seluas 2 ha 2) Kapasitas produksi nursery sebesar 30.000 bibit/bulan, jenis bibit yang sudah ditanam 46 jenis, termasuk jenis lokal 3) Kapasitas produksi ini dapat menunjang rencana reklamasi lahan bekas tambang seluas 300 ha/tahun, sedangkan target revegetasi PT. KJA sebesar 200-250 ha/tahun. 4) Telah membuat percontohan untuk pemanfaatan lahan Pasca Tambang di lokasi “integreted farm”, perkebunan, pertanian, perikanan dan perternakan.

G. Community Development/Coorporate Social Responsibility  Sistem Tata Kelola i) Perencanaan Dalam proses perencanaan CSR, ada beberapa dimensi yang perlu untuk dielaborasi. Dimensi tersebut terkait dengan pemahaman substantif dari CSR, keterkaitan ide CSR dan konteks masyarakat, dan juga keterlibatan stakeholders di dalam perencanaan CSR. Berangkat dari beberapa dimensi tersebut, maka perencanaan CSR yang dikembangkan oleh PT Kideco Jaya Agung bisa dimaknai sebagai sebuah komitmen untuk memberdayakan masyarakat yang mengedepankan semangat akuntabilitas dan tanggung jawab bila ada kedalaman pemaknaan substantif CSR secara internal dan juga keterlibatan mitra dan stakeholders di dalamnya. Konsep CSR itu sendiri berangkat dari keberpihakan pada masyarakat khususnya yang tidak memiliki kapital di sekitar area operasi perusahaan. Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR merupakan sebuah komitmen untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemaknaan konsep CSR bagi internal PT Kideco Jaya Agung terdapat di dalam dokumen visi dan misi dari departemen CSR. Namun, dokumen strategis masih berdasarkan pendekatan tahun anggaran dan belum dirancang secara periodik seperti program jangka menengah dan jangka panjang. Meskipun demikian, prinsip Triple Bottom Line atau sinergitas dan keberlanjutan dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial telah dipakai sebagai kerangka di dalam membangun defenisi dari CSR itu sendiri. Kideco memiliki tiga parameter keberhasilan dari program CSR, yakni zero konflik, harmonisasi, dan kesejahteraan. Untuk konteks Kabupaten Paser sebagai area operasi dari PT Kideco Jaya Agung, ada hal yang menarik terkait dengan pendefenisian masyarakat rentan atau masyarakat yang kurang berdaya sebagai sasaran dari program-program CSR. Mengingat Kabupaten Paser merupakan salah satu dari beberapa kabupaten terkaya di Indonesia terkait dengan pendapatan daerah, maka indikator kemiskinan masyarakat rentan menjadi bermasalah ketika dinilai dari aspek kekuatan ekonomi. Hal ini merupakan sesuatu yang unik dan kasuistis mengingat perbedaan Kabupaten Paser dengan kabupaten-kabupaten lain misalnya di Jawa. PT Kideco Jaya Agung dalam konteks tersebut memahami masyarakat rentan bukan semata-mata karena keterbatasan ekonomi, melainkan lebih dilihat dari kurangnya akses mereka pada fasilitas kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan pemetaan sosial yang dilakukan oleh perusahaan ini, cukup terlihat bagaimana kurangnya fasilitas infrastruktur dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang berkorelasi dengan aksesibilitas masyarakat. Dalam situasi tersebut juga, pemaknaan CSR dalam kaitannya dengan partisipasi berbagai stakeholders dipahami sebagai kegiatan untuk saling mengisi, di mana PT Kideco Jaya Agung mengakui bahwa kegiatan CSR yang mereka lakukan dimaknai juga sebagai wujud mengisi ruang pembangunan yang belum diselenggarakan oleh pemerintah karena faktor keterbatasan. Pada level praksis dan dalam wujud material, kegiatan kepedulian sosial yang dilakukan oleh staf perusahaan, keluarga, beserta vendoors masih terbatas

pada kegiatan insidensial seperti peringatan hari besar keagamaan. Keterlibatan keluarga dan juga vendoors dalam proses pemberdayaan berkelanjutan seperti dalam bidang pendidikan dan ekonomi, belum begitu kelihatan. Akan tetapi, ada catatan penting terkait dengan rasionalitas yang dibangun oleh perusahaan dalam kegiatan yang lebih berkarakter insidensial dan karitatif tersebut. Menurut pihak perusahaan, kegiatan dilakukan untuk membantu masyarakat mengakses pasar yang biasanya pada hari-hari besar mengalami kenaikan harga dan sesekali kelangkaan barang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka keluarga dan vendoors dilibatkan dengan menyelenggarakan pasar sembako murah. Implikasi dari kegiatan ini dimaknai oleh pihak perusahaan tetap terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam implementasi social mapping, metode yang dilakukan diakui menggunakan gabungan dua metode yakni: metode kualitatif dan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview, FGD (Focus Group Discussion), dan survei. Akan tetapi dokumentasi dari social mapping belum menampilkan secara utuh peta potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang semestinya menjadi semacam rasionalitas konstruksi dari program-program CSR. Hal ini menjadi konsekuensi dari dinamika dan heterogenitas masyarakat yang hanya bisa dipahami dengan pendekatan interpretatif. Dalam konteks pemetaan sosial tersebut, perusahaan terlihat dominan pada pendekatan positivistis dan menekankan substansi pada tujuan pragmatis dan kepentingan dari departemen CSR itu sendiri bukan murni dari kebutuhan masyarakat, yang sedari awal telah dikategorikan menjadi beberapa sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian. Kemudian landasan dalam menyusun Renstra, Kideco memanfaatkan temuan-temuan yang berangkat dari social mapping, hasil musrenbang tingkat kabupaten dan kecamatan, serta observasi yang dilakukan oleh departemen CSR. Perusahaan melakukan metode yang mirip dengan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat), yang kemudian dituangkan dalam paket program CSR. Pada dimensi ini, perusahaan cukup memerankan data empiris di dalam membangun kerangka kerja, artinya ada sebuah komitmen untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Ditambah dengan kemitraan antar stakeholders yang terwujud dalam forum CSR Kabupaten Paser, dengan anggota perusahaan-perusahaan dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, dalam forum ini keterlibatan representasi Civil Society seperti organisasi kemasyarakatan atau LSM yang memiliki fungsi advokatif belum kelihatan. ii) Pelaksanaan Pelaksanaan dari program CSR sesuai dengan perencanaan. Pada saat interview, perusahaan bahkan mengklaim lebih dari 95 persen ketepatan antara perencanaan dan pelaksanaan. Keberhasilan tersebut diukur perusahaan dari pembiayaan, waktu pelaksanaan, dan keterlibatan berbagai pihak. Akan tetapi hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh institusi lain yang lebih objektif menunjukkan bahwa pelaksanaan baru berhasil sekitar 80 %, yang didominasi oleh pembangunan infrastruktur. Ada beberapa indikator yang masih belum terpenuhi seperti sinergitas berkelanjutan antar stakeholders, dan belum dirancangnya grand strategy dari CSR untuk pasca tambang. Ada 22 indikator yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan program CSR, yaitu: pembangunan terpadu; mengatasi ketidakberdayaan struktural; menghargai HAM; berkelanjutan; pemberdayaan; peningkatan

kesadaran pada hubungan interaksi antara individu dengan proses pengmabilan keputusan; kepemilikan dan peningkatan rasa kepemilikan; kemandirian; independensi; keselarasan antara pencapaian tujuan jangka pendek dengan misi ke depan; pendekatan pembangunan yang organik; penyesuaian ritme kegiatan; pendayagunaan sumberdaya keahlian lokal dan pemasokan sumber daya keahlian dari luar; komunitas sebagai agen pembaharuan; keselarasan antara proses dan hasil; keterpaduan proses dan sinergi kemitraan; non kekerasan; pengikutsertaan; konsensus; kerjasama; partisipasi; dan hak komunitas merumuskan kebutuhannya sendiri. Dari indikator-indikator tersebut, diakui bahwa masih ada kesulitan dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan karena masyarakat belum memiliki rasa kepemilikan dan menganggap program-program itu lebih pada kewajiban dari perusahaan. Kemudian dari hasil social mapping, dari empat sektor program yang dikembangkan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, baru sekitar 34% dikerangkai dengan prinsip Community Development. iii) Evaluasi Model evaluasi yang diklaim oleh perusahaan dilakukan per-sektoral atau per-jenis program yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan parameter internal standar evaluasi yaitu: kesesuaian finansial; dan kesesuaian dengan pelaksanaan program sendiri apakan sesuai dengan pelaksanaan dan rencana. Contoh yang dikemukakan perusahaan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang menggunakan standar tertentu dan kontrol harian. Lebih lanjut terkait dengan proses kegiatan, perusahaan menggunakan evaluasi harian dan safety. Untuk evaluasi, perusahaan juga memanfaatkan sisi eksternal, seperti: kepesertaannya di dalam forum CSR; pemerintah lokal; dan mitra pemerik manfaat yaitu kepala desa dan tokoh masyarakat. Setiap setahun sekali, perusahaan juga menyelenggarakan FGD dari semua stakeholders untuk melihat tingkat keberhasilan dari program CSR yang telah diselenggarakan. Untuk tindaklanjut dari hasil evaluasi dari program CSR, perusahaan akan menindaklanjuti sepanjang tidak ada kepentingan dari pihak tertentu. Namun berangkat dari pernyataan perusahaan tersebut, defenisi “kepentingan dari pihak tertentu” belum terdefenisi secara jelas. Dalam konteks ini, tentu saja setiap stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Akan tetapi perusahaan belum menangkap dan memetakan itu sebagai peluang. Perusahaan sendiri melakukan evaluasi terkait dengan keberadaan mereka, pada ekonomi makro dan kegiatan CSR. Evaluasi tersebut terdapat di dalam dokumen “Study Multiplier Effect Keberadaan PT Kideco Jaya Agung Report, 2012”. Dampak ekonomi makro, diklaim oleh perusahaan cukup signifikan pada pendapatan daerah dan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyumbang output terbesar Kabupaten Paser, dan dampak terhadap fiskal dengan sumbangan pajak mencapai 4,2 Triliun pada tahun 2011. Untuk kegiatan CSR sendiri, perusahaan menggunakan logical framework implementasi program yang dikategorikan menjadi bidang sosial, bidang ekonomi, dan infrastruktur. Substansi dari logical framework tersebut dipetakan dari program, input, output dan dampak.  Struktur dan Kapasitas Organisasi i) Model struktur organisasi Struktur organisasi perusahaan untuk menjalankan program CSR sudah bagus karena terinstitusionalisasi secara profesional, dan tidak numpang di

departemen lain, artinya ada departemen khusus yang menangai CSR. Jumlah personel CSR Kideco sendiri terdiri dari 26 orang termasuk Director dan General Manager Kideco. Level jabatan Departemen CSR berdasarkan kategori Manager (2 orang), Supervisor (2 orang), Civil Enginering (2 orang), Staf (4 orang), Publisher (1 orang), Office Clerk (2 orang), CD Field (7 orang), dan Driver (4 orang). Strukturisasi jabatan organisasi yang dimulai dari Director hingga Staff didasarkan pada job description di mana Departemen CSR dibagi menjadi dua divisi, yaitu education, health dan economic; dan infrastructure dan community relation. Kemudian jika dilihat dari struktur organisasi yang langsung dibawahi oleh Director dan General Manager, departemen CSR dipandang sebagai organisasi yang krusial dalam tubuh perusahaan. ii) Kompetensi SDM Untuk kompetensi SDM dari Departemen CSR telah dipetakan oleh Kideco berdasarkan kategori: Pertama, Job Description. Job Description yang secara tertulis telah ditetapkan peran dan fungsinya berdasarkan struktur organisasi, akan tetapi sejauh ini belum ada laporan beserta indikator evaluasi bagi kinerja SDM. Kedua, Peran Fasilitatif. SDM diharapkan memiliki komitmen, integritas, komunikasi dan kepribadian yang baik dan dapat menjadi teladan untuk menjaga relasi dengan masyarakat dan stakeholders lainnya. Peran untuk melakukan animasi secara sosial sehingga bisa mengorganisir dan memfasilitasi masyarakat baik dalam pertemuan di tingkat desa maupun saat kunjungan lapangan ke desadesa. Ketiga, Peran Kependidikan. SDM memiliki peran untuk membangun kesadaran komunitas dalam melakukan perubahan sosial, peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia. Keempat, Peran Keterwakilan. Kemampuan SDM di dalam menggali sumber daya lokal, kemampuan menggali sumber daya luar, dan juga mengembangkan kemampuan SDM untuk mengelola citra perusahaan. Kelima, Peran Teknis. Kemampuan teknis SDM sangat diharapkan terutama berkaitan dengan penguasaan metodologi penelitian, melakukan kegiatan survei sosial dan analisis, mendorong komunitas melakukan survei diri sendiri, dan mengembangkan manajemen informasi berbasis komputer. Untuk pengembangan keterampilan dari SDM, maka setiap staff mengikuti pelatihan khususnya basic training CSR. Beberapa training yang telah diikuti oleh SDM yang relevan dengan kegiatan CSR adalah: pendidikan dan pelatihan CSR; Sustainability Reporting Workshop; Bimtek CSR; dan basic training CSR. iii) Anggaran Anggaran CSR dihitung berdasarkan rasio net profit perusahaan. Sejak tahun 2008-2012, perusahaan menganggarkan dana CSR lebih dari satu persen dari profit. Berikut adalah rinciannya: 2008 (1,64%); 2009 (1,31%); 2010 (1,66%); 2011 (1,29%); dan 2012 (1,57%). Alokasi anggaran CSR dilakukan berdasarkan kategori hubungan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan operasional. Sejak tahun 2008-2012, terlihat bahwa dana CSR lebih banyak diserap di kategori pengembangan infrastruktur. Menurut pengakuan Departemen CSR, pasca 2012, kegiatan infrastruktur mulai dikurangi dan lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan, pertanian, ekonomi, peternakan-perikanan, dan kesehatan, meskipun dokumen untuk melihat perencanaan program pemberdayaan tersebut belum direalisasikan.

 Social Mine Closure Social Mine Closure secara spesifik belum dirancang, akan tetapi secara implisit sudah muncul khususnya bidang penguatan ekonomi pada pertanian. Dalam konteks ini, Program Pertanian Terpadu dirancang untuk menghantarkan masyarakat menuju pasca tambang. Terkait dengan keberlanjutan, perusahaan telah menyusun sustainability report untuk pertama kali pada tahun 2011 yaitu “Building Real Trust by Green Mining for SUSTAINABLE KIDECO”. Laporan tersebut mencakup kegiatan keberlanjutan yang dilakukan, kinerja dan rencana ke depan Kideco baik di Kabupaten Paser dan Jakarta. Ada beberapa dimensi yang dianalisis dan dilaporkan terkait dengan keberlanjutan, yakni: keberlanjutan di Kideco (tanggung jawab sosial perusahaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan); komitmen pada lingkungan (pengelolaan lingkungan, pertambangan yang berwawasan lingkungan, mitigasi dampak lingkungan, pengembangan sumber daya yang bertanggung jawab); upaya-upaya keselamatan dan kesehatan kerja (manajemen keselamatan dan kesehatan serta kesehatan karyawan); hubungan kerjasama dengan para mitra (karyawan, pemerintah, pemasok, dan konsumen); dan sumbangan terhadap masyarakat (komitmen kami dan pembangunan sosial ekonomi). Untuk dimensi sosial yang berkelanjutan yang akan menghantarkan masyarakat pasca tambang, perusahaan telah merancang beberapa program yang terkait dengan pembangunan sosial ekonomi, yaitu: infrastruktur (memperbaiki infrastruktur lokal, pembangunan fasilitas keagamaan, memperbaiki fasilitas rumah tinggal); pendidikan (pengembangan sekolah program, yayasan bina bersama Kideco, dan perpustakaan keliling); ekonomi (industri pertanian, industri perikanan, industri rumahan, lembaga keuangan mikro); dan sistem pertanian terpadu. 

Konflik Dari hasil interview dengan perusahaan, konflik lebih dilihat dan diterjemahkan dari aspek hukum dan regulasi, yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Ketika terjadi konflik misalnya kesalahpahaman yang lebih sering terjadi dengan masyarakat, perusahaan mengaku bahwa mereka kembali kepada hukum dan regulasi, untuk melihat apakah masalah terjadi karena hal-hal internal atau eksternal. Agar hubungan internal dan eksternal tetap baik maka perusahaan meminimalkan konflik secara persuasif melalui Section Corporate Social Responsibility. Penanganan konflik dari awal dimaknai sebagai awal untuk menangani konflik laten yang belum dalam wujud potensial. Untuk itu, terdapat SOP (Standard Operating Procedure) yang dijadikan referensi bagi PT. Kideco Jaya Agung.

 Kemitraan dengan Pemerintah Sejauh ini, aktifitas kedua stakeholders baik pemerintah maupun perusahaan diupayakan tidak terjadi overlapping dalam hal implementasi program-program pembangunan. Perusahaan diharapkan bisa menjadi aktor pembangunan dan mengisi ruang yang belum disentuh oleh pemerintah. Untuk Kabupaten Paser sendiri, pada tahun 2013 ini telah terbentuk forum CSR, yang melibatkan pemerintah dan perusahaan. Dalam hal ini, Kideco dipilih menjadi ketua forum. Adapun pembentukan forum CSR ditandai dengan deklarasi “Paser Membangun Bersama Mitra”, yang berisi komitmen untuk

bersinergi dalam membangun Kabupaten Paser melalui optimalisasi program CSR. Akan tetapi, forum ini belum melibatkan representasi masyarakat seperti Civil Society Organization (CSO) atau LSM, yang mana idealnya di dalam masyarakat kontemporer, sinergi tiga kepentingan elemen di dalam masyarakat yakni negara, pasar dan civil society tidak bisa dihindari khususnya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, Bupati Paser melalui Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 tahun 2013 mengenai fasilitasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Paser, telah membangun kemitraan bersama perusahaan-perusahaan di Kabupaten Paser dalam program pembangunan.  Kemitraan dengan LSM, CBO Perusahaan belum pernah menjali relasi dengan LSM, hal ini bisa dipahami karena di Kabupaten Paser sendiri belum ada LSM yang khusus mengadvokasi persoalan terkait CSR. Akan tetapi, terdapat satu LSM yaitu Pedali (Peduli Lingkungan Hidup) yang fokus pada persoalan lingkungan di sekitar pertambangan yang memiliki kedekatan “informal” dengan beberapa staf Kideco. Menurut LSM tersebut, Kideco belum pernah melibatkan mereka di dalam program-program CSR, akan tetapi pihak LSM mengakui bahwa programprogram CSR yang diselenggarakan oleh Kideco memiliki keuntungan yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Paser. Dalam konteks ini bisa ditafsirkan keberadaan lembaga independen di dalam masyarakat sepertinya tidak cukup untuk dipercaya sebagai mitra. Kemitraan yang dibangun oleh Kideco sepertinya lebih ditekankan pada kepentingan pragmatis dari perusahaan seperti melindungi aset dan target dari program itu sendiri. Dari hasil temuan berupa dokumen, mitra yang diprioritaskan adalah institusi monopoli kekuatan senjata seperti Koramil yang memiliki logika pendekatan yang berbeda dengan civil society. Dalam hal ini, kekuatan dari institusi seperti Koramil terkait dengan monopoli kekuatan senjata sebenarnya agak sulit dipertemukan di ruang publik demokratis bersama civil society yang memiliki logika egalitarian, kecuali pada hal-hal yang kasuistis seperti ikatan emosional dan informal dengan masyarakat setempat. Pihak Kideco di dalam nota kesepahaman memandang Koramil sebagai pihak yang akan menjembatani perusahaan dengan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif. Selain itu, kemitraan juga telah dibangun dengan salah satu Civil Society Organization yakni Kelompok Tani KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kabupaten Paser, yang dilibatkan di dalam progam pertanian terpadu.  Kontribusi perusahaan dalam MDGs Secara umum, perusahaan telah memberikan kontribusi dalam MDGs, khususnya terlihat sangat signifikan dalam bidang pendidikan. Kideco telah memfasilitasi beberapa sekolah dasar dan pesantren, dengan menyelelenggarakan kegiatan pelatihan guru, penyediaan buku melalui perpustakaan keliling, bantuan dana pendidikan, bantuan bagi siswa berprestasi, dan juga melibatkan sekolah di dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian dalam bidang perumahan, Kideco telah membangun rumah layak huni dan fasilitas infrastruktur pendukung berkelanjutan bagi Desa Samurangau.

PT. KIDECO JAYA AGUNG, KAB.PASIR KALTIM

Recommend Documents