ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PADA BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM
Dinar Hamida Madaini, Jayana Salesti dan Aznedra Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi – Universitas Riau Kepulauan ABSTRACT Treasurer as tax cutting at Badan Pengusahaan Batam must complete the implementation of tax obligations for the taxes of others. The purpose of this research is to analysis of tax implementation at Badan Pengusahaan Batam in fulfilling tax tax obligations according to the tax provision in Indonesia that applicable to the treasurer prepared any time of tax audit. This research was used descriptive qualitative as the methods, that collected from interview, documentation and literature. The result of this research is the implementation of tax obligations complies with the tax provison in Indonesia, but still there are tax obligations by Treasurer are not executed properly, like tax reporting especially PPh Pasal 22 reporting. Keywords :
Tax obligations, tax provision, tax audit.
1.
Latar Belakang Masalah Badan Pengusahaan Batam merupakan Lembaga Pemerintah yang cukup besar, transaksi pembayaran yang dilakukan Bendaharawan Badan Pengusahaan Batam juga sangat banyak, hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang ada di Badan Pengusahaan Batam. Hampir keseluruhan pembayaran yang dilakukan tersebut dikenakan pajak, baik PPh Pasal 21, 22 maupun pasal 23. Mengingat sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara, yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan dan kebutuhan pembelanjaan rutin Negara, maka bisa dikatakan Badan Pengusahaan Batam termasuk penyumbang cukup besar pendapatan negara. 2.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan oleh Bendaharawan pada Badan Pengusahaan Batam? 2. Apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendaharawan pada Badan Pengusahaan Batam telah sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia?
3.
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan oleh Bendaharawabn pada Badan Pengusahaan Batam. 2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendaharawan pada Badan Pengusahaan Batam telah sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.
4. Landasan Teori 4.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut Waluyo (2011) PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, Dana Pensiun, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. 4.2 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Macam-macam tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: 1. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut Tabel 4.1 Tarif PPh Pasal 21 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Rp0,00 s/d Rp50.000.000,00
5%
Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00
15%
Di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00
25%
1
Di atas Rp500.000.000,00
30%
2. 3. 4.
Tarif 5% (lima persen) Tarif 15% (lima belas persen) Tarif khusus Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. 4.3 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Pasal 24 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 4.4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Menurut Rahardjo (2004 : 109) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan badan-badan tertentu yang ditunjuk pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 4.5 Kewajiban Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD harus disetor oleh pemungut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Untuk PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. 4.6 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21(Thjahjono, 2001). 4.7 Kewajiban Memotong, Menyetor dan Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pemotong pajak setelah memotong pajak wajib menyetorkan ke bank Persepsi, Kas Negara atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran pajak, selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dengan formulir F.1.1.32.03, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya. 5.
Kerangka Pemikiran Kewajiban Perpajakan BP Batam (PPh Pasal 21, 22 dan 23)
1. 2. 3. 4. Gambar 5.1
Perhitungan Pajak Pemotongan Pajak Penyetoran Pajak Pelaporan Pajak
Ketentuan Perpajakan di Indonesia
Kerangka Pemikiran
6.
Metodologi Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Bendaharawan pada Badan Pengusahaan Batam telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, jenis penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT yang didapat penulis dikumpulkan dan disusun untuk dianalisis apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang ada di Indonesia.
7. Hasil Penelitian dan Pembahasan 7.1 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap, Narasumber, Tim Kegiatan dan Pesangon
2
1.
Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap Tabel 7.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap/PNS Golongan IV Tn. UD PKP PPh Terhutang 5% x 15% x
Rp 124,639,200 Rp 50,000,000 Rp 74,639,200
PPh Terhutang Sebulan
Rp Rp Rp Rp
2,500,000 11,195,880 13,695,880 1,141,323
Tabel 7.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Golongan III Tn SBU PKP PPh Terhutang 5% x 15% x
Rp 50,000,000 Rp 24,560,122
PPh Terhutang Sebulan
Rp
74,560,122
Rp Rp Rp Rp
2,500,000 3,684,018 6,184,018 515,335
Tabel 7.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Golongan II Tn SH PKP PPh Terhutang 5% x
Rp 44,642,549
PPh Terhutang Sebulan
Rp
44,642,549
Rp Rp Rp
2,232,127 2,232,127 186,011
Perhitungan pajak PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di BP Batam telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 huruf (a), dimana BP Batam menggunakan tarif progresif. 2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Narasumber Tabel 7.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Narasumber No
Nama
Golongan
Honorarium
Tarif Pajak
PPh Terhutang
1
Dr. Anhar Gonggong
IV
Rp
3,450,000
15% Rp
517,500
2
Dr. Yayah Lumintaintang IV
Rp
3,450,000
15% Rp
517,500
3
Dra. Labibah zain, MLIS III
Rp
2,100,000
5% Rp
105,000
4
Dra. Abidah El Khaliegy
III
Rp
2,100,000
5% Rp
105,000
5
M. Asichin, SH
IV
Rp
3,450,000
15% Rp
517,500
6
Elsie Armiata, SH, MH
IV
Rp
2,100,000
15% Rp
315,000
7
Diah Kusmawati
Non Peg/PNS Rp
750,000
5% Rp
37,500
8
Yulina Setiawati Ningsih H IV
Rp
2,300,000
15% Rp
345,000
9
Budi Hartono
IV
Rp
1,700,000
15% Rp
255,000
10 Heni Sri Wahyuni
III
Rp
3,500,000
5% Rp
175,000
11 Hendra Rudiansyah
III
Rp
1,500,000
5% Rp
75,000
12 Ika Setiowati. S
III
Rp
500,000
5% Rp
25,000
13 Imam Tri Mulya
IV
Rp
4,000,000
15% Rp
600,000
14 Sriyono
IV
Rp
4,000,000
15% Rp
600,000
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Bendaharawan BP Batam telah melakukan perhitungan yang benar atas narasumber tersebut. Akan tetapi untuk narasumber non PNS Bendaharawan kurang tepat dalam pengenaan tarif pajak, seharusnya Bendaharawan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Tim Kegiatan Tabel 7.5 Perhitungan PPh Pasal Tim Kegiatan Workshop
3
No
Nama
Golongan
Honorarium
Tarif Pajak
PPh Terhutang
1
Horman Pudinanung
IV
Rp
400,000
15% Rp
60,000
2
Anton Setiawan
III
Rp
350,000
5% Rp
17,500
3
Sihar Juliantony N.
III
Rp
2,400,000
5% Rp
120,000
4
Chris Pancha
III
Rp
300,000
5% Rp
15,000
5
Wahyu Riyanto
III
Rp
300,000
5% Rp
15,000
6
Ischurniawati
III
Rp
300,000
5% Rp
15,000
7
Ermawati
III
Rp
300,000
5% Rp
15,000
8
Hubertus
II
Rp
300,000
Rp
-
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Pasal (9) huruf (a,b dan c), Bendaharawan telah melakukan perhitungan yang benar. 4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Uang Penghargaan Masa Kerja/Pesangon Tabel 7.6 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pesangon Tn. MN dengan masa kerja 37 Tahun a. Pesangon : 1 Gaji terakhir (GP+TAGP) 2 Kompensasi kesehatan 3 Natura 4 Hadiah tahunan 5 Cuti tahunan + natura
Perhitungan PPh Pasal 21 atas pesangon 30% Tn. MN : : 5% x Rp : 201 : 1/12 x Rp : 1/12 x Rp Jml
= 5,514,600 = = 5,514,600 = 6,005,605 =
Rp 5,514,600 Rp 275,730 Rp 491,005 Rp 459,550 Rp 500,467 Rp 7,241,352
Rp
7,241,352 x
73.3
1.5 x Rp
6,005,605 x
9
Jumlah b. Cuti perpadanan : (jatuh tempo cuti Agustus = 9 bulan)
Rp
161,000,000
Rp 50,000,000.00 x 0% = Rp Rp 50,000,000.00 x 5% = Rp Rp 61,000,000.00 x 15% = Rp Rp PPh Pasal 21 Terhutang
2,500,000.00 9,150,000.00 11,650,000
= Rp 530,791,102
= Rp
12 Total............................................................................................... Jumlah yang diterima setelah pembulatan.................................... *Catatan Uang muka 30% Rp 161,000,000 *pembulatan
6,756,306
Rp 537,547,407 Rp
537,547,400
Tabel 7.7 Perhitungan PPh Pasal 21 Pesangon Tn. AH masa kerja 27 Tahun a. 1 2 3 4 5
Pesangon : Gaji terakhir (GP+TAGP) Kompensasi kesehatan Natura Hadiah tahunan Cuti tahunan + natura
Perhitungan PPh Pasal 21 atas sisa pesangon Tn. AH : : : : :
= 9,667,770 = = 9,667,770 = 10,003,605 =
Rp 9,667,770 Rp 483,389 Rp 335,835 Rp 805,648 Rp 833,634 Rp 12,126,275
Rp
12,126,275 x
52.5
=
Rp
636,629,424
Rp
100,000 x
2.1
=
Rp
210,000
Rp
450,000 x
2.1
=
Rp
945,000
Rp
600,000 x
3.3
=
Rp
1,980,000 5,250,000
5% x Rp 101 1/12 x Rp 1/12 x Rp Jml
Jumlah 6 Tunjangan jabatan (xMK. Jabatan) : Jan 1999 s.d mei 2000 eselon IV.a = 1.3 thn Jun 2000 s.d Sept 2001 eselon III.b = 1.2 thn Okt 2001 s.d Sept 2004 eselon III.b = 2.9 thn Okt 2004 s.d des 2005 eselon II.a = 1.2 thn Jan 2006 s.d Des 2006 eselon II.a = 1 thn Jan 2007 s.d Agust 2012 eselon II.a = 5.7 thn b. Cuti perpadanan : (jatuh tempo cuti Mei = 3 1.5 x bulan)
Rp
2,500,000
x
2.1
=
Rp
Rp
2,500,000
x
2.1
=
Rp
5,250,000
Rp
3,250,000
x
7.1
=
Rp
23,075,000
=
Rp
Rp
10,003,605 x
12 Total............................................................................................... Jumlah yang diterima setelah pembulatan.................................... *Catatan Uang muka pesangon I Uang muka pesangon II Sisa uang penghargaan
Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 10,339,400.00 PPh Pasal 21 Terhutang
Rp Rp Rp
x 0% = x 5% = x 15% = x 25% =
Rp
510,339,400
Rp Rp Rp Rp
2,500,000.00 60,000,000.00 2,584,850.00
Rp
65,084,850.00
-
Rp
673,339,424
Rp
673,339,400
144,000,000 19,000,000 510,339,400
Tabel 7.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Pesangon Tn. SY masa kerja 34 Tahun
4
a. Pesangon : 1 Gaji terakhir (GP+TAGP) 2 Kompensasi kesehatan 3 Natura 4 Hadiah tahunan 5 Cuti tahunan + natura
Perhitungan PPh Pasal 21 atas sisa pesangon Tn. SY
Jumlah b. Cuti perpadanan : (jatuh tempo cuti Februari = 1 bulan)
: : 5% x Rp : 202 : 1/12 x Rp : 1/12 x Rp Jml
= 7,109,130 = = 7,109,130 = 7,712,080 =
Rp
9,302,638 x
1.5 x Rp
7,712,080 x
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,109,130 355,457 602,950 592,428 642,673 9,302,638 73.3
Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 25,883,300.00 PPh Pasal 21 Terhutang
= Rp
525,883,300
Rp Rp Rp Rp
2,500,000.00 60,000,000.00 6,470,825.00
Rp
68,970,825.00
-
Rp 681,883,329
Jumlah yang diterima setelah pembulatan....................................
Rp
Rp Rp
Rp
= Rp 681,883,329
12 Total...............................................................................................
*Catatan Uang muka 30% Sisa uang penghargaan
x 0% = x 5% = x 15% = x 25% =
681,883,300
156,000,000 525,883,300
Bendaharawan telah melakukan perhitungan yang tepat atas uang penghargaan/pesangon yang diperoleh karyawan BP Batam. 7.2 Perhitungan PPh Pasal 22 atas Belanja Barang dan Belanja Modal oleh Bendaharawan Tabel 7.9 Perhitungan PPh Pasal 22 No
Tanggal BKU
1
17-Apr-12
2
17-Apr-12
3
19-Apr-12
4
24-May-12
5
8 Jun 2012
6
03-Jul-12
7
06-Jul-12
8
03-Aug-12
9
08-Aug-12
10 15-Aug-12 11 13-Sep-12 12 27-Sep-12 13 08-Oct-12 14 25-Oct-12 15 08-Nov-12
Uraian Pembayaran Pembelian Bed Visitor Pembelian sparepart untuk keperluan kendaraan dinas Pengadaan Mini CCTV untuk keperluan Helikopter BO 105 Pengadaan ATK untuk keperluan Dinas BP Batam Pengadaan Sticker PSC Bandara Hang Nadim Pembelian Oksigen untuk keperluan RSBP Pengadaan Barang Kelontong Pengadaan VHF Air Band Tranceivers Pesawat Helikopter BO 105/P-4020 Pengadaan AC Split lantai 2 Kantor pelabuhan Laut Batam. Pengadaan barang inventaris fasilitas VVIP Bandara Pengadaan Barang Stock Rutin Pelumas Oli Biro Umum , Kantor Pelabuhan PengadaanLaut printer Kantor Pelabuhan laut Batam. Pengadaan Inventaris keperluan Anggota 3 Pembelian Gula, Kopi dan Teh Karyawan Kantor BP Batam Proyek Pengadaan suku cadang Kendaraan Operasional PKP-PK
Rekanan
Nilai Bruto
Tarif PPh Pasal 22
PPh Terhutang
CV. Elang ATK
Rp
7,575,000
1.5% Rp
113,625
PD. Auto Speed
Rp
5,172,000
1.5% Rp
77,580
1.5% Rp
56,250
1.5% Rp
1,431,345
1.5% Rp
507,000
PT. Inti Duta Surya Rp 71,425,000
1.5% Rp
1,071,375
PT. Haripindo Anugerah CV. Dwi Jaya
Rp 78,890,500
1.5% Rp
1,183,358
Rp 13,688,000
1.5% Rp
205,320
CV. Viktory Indah
Rp 93,711,800
1.5% Rp
1,405,677
PT. Bulan Perkasa
Rp 30,235,000
1.5% Rp
453,525
PT. Rusel Victory
Rp 35,650,000
1.5% Rp
534,750
Rp 92,750,000
1.5% Rp
1,391,250
Rp 32,895,000
1.5% Rp
493,425
Rp 35,791,000
1.5% Rp
536,865
Rp 195,500,000
1.5% Rp
2,932,500
CV. Metrikal Karya Rp 3,750,000 Utama PT. Usaha Bersama Rp 95,423,000 Cemerlang PT. Usaha Bersama Rp 33,800,000 Cemerlang
PT. Anggun Cipta Sarana CV. Marvindo Sukses Pertama PT. Kembang Jaya Raya CV. Dwi Mandiri
5
No
Tanggal BKU
16 14-Nov-12 17 13-Dec-12 18 14-Dec-12 19 19-Dec-12 20 19-Dec-12 21 19-Dec-12 22 20-Dec-12 23 24-Dec-12 24 27-Dec-12 25 28-Dec-12
Uraian Pembayaran Pengadaan atk dan kelontong keperluan RSBP Batam Pengadaan lemari file untuk keperluan Bandara Hang Nadim. Proyek Pengadan Peralatan Surveilance Camera Proyek pengadaan integrasi PORTAL BP Batam Pembayaran pengadaan lencana pengabdian 8.16.24 dan 32 tahun. Proyek Pengadaan Suku cadang Kendaraan dan fasilitas PKP - PK Proyek Pengadaan Komputer & Printer Bandara Hang Nadim. Pengadaan sepeda motor patroli kawasan hutan lindung/waduk. Proyek Pengadaan Capasitor 500KVAR Bandara. Pengadaan sarana penunjang finance billing management system
Rekanan
Nilai Bruto
Tarif PPh Pasal 22
PPh Terhutang
KSU Sejahtera Bersama
Rp 106,416,450
1.5% Rp
1,596,247
CV. Karya Dwika
Rp 19,500,000
1.5% Rp
292,500
Rp 98,850,000
1.5% Rp
1,482,750
Rp1,531,381,428
1.5% Rp 22,970,721
Rp 720,640,000
1.5% Rp 10,809,600
PT. Eka Mitra
Rp 303,200,000
1.5% Rp
4,548,000
PT. Anggun Cipta Sarana
Rp 148,230,000
1.5% Rp
2,223,450
Pas Abadi Sejahtera Rp 182,650,000
1.5% Rp
2,739,750
CV. Rakaindo Jaya Rp 197,744,000
1.5% Rp
2,966,160
CV. Era Niaga Jaya Rp 799,695,000
1.5% Rp 11,995,425
CV. Kia Sarana Perkasa PT. Astra Graphia Information Technology CV. Duo Brothers
Bendaharawan telah melakukan perhitungan yang benar, yaitu dengan menetapkan tarif 1,5% atas setiap transaksi terhadap rekanan BP Batam, baik pembelian keperluan operasional maupun proyek pengadaan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. 7.3 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Lain-lain Tabel 7.10 Perhitungan PPh Pasal 23 No
Tanggal BKU
1
17-Feb-12
2
30-Mar-12
3
30-Mar-12
4
30-Apr-12
5
3-May-12
6
29-May-12
7
7 Jun 2012
8
15 Jun 2012
9
19 Jun 2012
10
27 Jun 2012
11
03-Jul-12
12
03-Jul-12
13
26-Jul-12
14
07-Aug-12
15
08-Aug-12
Uraian Pembayaran
Rekanan
Service rutin dan pengadaan spareparts PT. Agung Automall kendaraan dinas BP Batam Cleaning service gedung Bandara (periode 1 Desember a.d 31 Desember 2011. Pembayaran cleaning service Kantor Pelabuhan Laut periode Desember 2011. Pemeliharaan kendaraan operasional Direktorat Pengamanan BP 9462 RX. Proyek pemasangan pengharum dan perawatan saniter di gedung Kantor BP Batam Batam Centrerumput selama dan 15 bulan Proyek-pemeliharaan Taman
PPh Terhutang
2% Rp
44,706
PT. Berdua Cipta Link
149,032,844.00
2% Rp
2,980,657
PT. Wahyu Citra Selina
121,115,197.00
2% Rp
2,422,304
9,750,000.00
2% Rp
195,000
PT. Wellfresh Nusantara
92,893,780.00
2% Rp
1,857,876
PT. Hadi Lestari
65,390,000.00
2% Rp
1,307,800
55,911,200.00
2% Rp
1,118,224
40,422,060.00
2% Rp
808,441
97,890,000.00
2% Rp
1,957,800
99,299,000.00
2% Rp
1,985,980
10,193,600.00
2% Rp
203,872
CV. Sinar Jaya Abadi
Kantor MAKO Direktorat Pengamanan Alami BP Batam. pengharum dan perawatan Pemasangan
saniter di gedung A dan B RUmah Sakit PT. Nakita Bersama Sekupang dan Klinik BP Batam. Proyek perbaikan danBaloi perawatan AC
Pelabuhan Domestik Telaga Punggur
Tarif PPh Pasal 23
2,235,300.00
bandar Udara Hang nadim periode Proyek cleaning service WWTP Batam CV. Teknikido Artha Centre dan KPLI B3 10 Januari 2012 s.d Mulia 30 April 2012.Fotocopy untuk keperluan PT. Total Printing Sewa Mesin Dinas BP Batam Periode April 2012 Indonesia Pemeliharaan dan perawatan conveyor, CV. Aster lift, escalator dan timbangan bagasi periode Maret 2012. Proyek renovasi dan pembenahan CV. Bintang Karya
Central Chiller System Terminal penumpang Bandara Hang Nadim. Sewa Gensetdikeperluan Operasional
Nilai Bruto
CV. Ardana Mandiri Batam
572,640,000.00
PT. Ultra Engineering
14,800,000.00
2% Rp
296,000
37,678,200.00
2% Rp
753,564
96,230,000.00
2% Rp
1,924,600
Sewa Mesin Fotocopy Keperluan Dinas CV. Protech Mandiri BP Batam periode Juni 2012 Proyek pemeliharaan dan perbaikan titik CV. Anugerah Sejahtera lampu penerangan Dermaga Curah Cair Central Kabil.
2% Rp 11,452,800
6
No
Tanggal BKU
16
10-Aug-12
17
14-Aug-12
18
03-Sep-12
19
Uraian Pembayaran
Rekanan
Pemeliharaan ruang Kasi Aneka Jasa dan Kasi Layanan Terpadu dan penataan ruang musholla serta lantai 2 Perbaikan Rumah Dinas Karyawan Komplek Palapa No.38 - Sekupang
Nilai Bruto
Tarif PPh Pasal 23
PPh Terhutang
CV. Sarana Mandiri
98,364,000.00
2% Rp
1,967,280
Hasti Nuraini
98,750,000.00
2% Rp
1,975,000
Pemasangan Acces Door Lantai IV Gedung Bida Annex II - Batam Centre
CV. Sinar Mustika Sakti
39,836,000.00
2% Rp
796,720
05-Sep-12
Sewa kendaraan untuk keperluan tamu dinas BP Batam
KOPKAR OB
12,000,000.00
2% Rp
240,000
20
14-Sep-12
Service Berkala AC, Genset dan Pompa CV. Metrikal Karya Gedung IT Centre - Batam Centre Utama
56,069,000.00
2% Rp
1,121,380
21
18-Sep-12
Pembayaran Angsuran ke XV atas Cleaning Service di Kantor BP Batam
201,143,545.00
2% Rp
4,022,871
22
27-Sep-12
Perbaikan remote control monitoring MM di Bandara Hang nadim.
97,050,000.00
2% Rp
1,941,000
23
01-Oct-12
Pemeliharaan Rumput dan Taman Bandara.
99,298,033.00
2% Rp
1,985,961
24
01-Oct-12
1,170,000.00
2% Rp
23,400
25
03-Oct-12
CV. Sinar Merfa Lestari
98,088,000.00
2% Rp
1,961,760
26
05-Oct-12
CV. Niur Jaya Lestari
97,703,000.00
2% Rp
1,954,060
27
05-Nov-12
444,946,000.00
2% Rp
8,898,920
28
06-Nov-12
99,107,900.00
2% Rp
1,982,158
29
12-Nov-12
93,750,000.00
2% Rp
1,875,000
30
22-Nov-12
163,316,601.00
2% Rp
3,266,332
PT. Berdua Cipta Link CV. Anugerah Sejahtera Central PT. Sifa Sejahtera Abadi
Rental bunga Anugerah Rose Nursery keperluan Kantor Pelabuhan Laut Batu Ampar periode 23 Juli s.d 23 Agustus Pekerjaan Pengecatan Dinding Luar Gedung Arafah Asrama Haji - Batam Centre Perbaikan Dapur dan Pembuatan Kitchen Set di Rumah Dinas Kepala BP Batam ProyekTj.Pinggir pemeliharaan reachtechkers CS 45 dan forklift Proyek pengecatan marking jalan/ halaman parkir di Bandara Hang Nadim Proyek service berkala pompa dan elektro motor Kantor BP Batam - Batam
Anugerah Rose
PT. Eka Mitra PT. Karya Nusantara Indah Express CV. Metrikal Karya Utama
Cleaining service Kantor Pelabuhan laut CV. Karya Dwika periode Oktober 2012.
Bendaharawan mengenakan tarif 2% atas semua transaksi yang bersifat jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain terhadap rekannanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Bendaharawan telah melakukan pengenaan pajak yang tepat terhadap semua transaksi. 7.4 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap, Narasumber, Tim Kegiatan dan Pesangon Tabel 7.11 Tanggal Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal Pemotongan Penyetoran Karyawan Tetap/PNS 1 20-Dec-12 20-Dec-12 2 20-Dec-12 20-Dec-12 3 20-Dec-12 20-Dec-12 Narasumber 1 10-Ap r-12 10-Ap r-12 2 15-Jun-12 15-Jun-12 3 15-Jun-12 15-Jun-12 No
S esuai/Tidak S esuai
Tanggal Pelaporan
S esuai/Tidak S esuai
Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai
21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13
Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai
Sesuai Sesuai Sesuai
15-M ay -12 20-Jul-12 20-Jul-12
Sesuai Sesuai Sesuai
4
10-Jul-12
10-Jul-12
Sesuai
16-Aug-12
Sesuai
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10-Jul-12 10-Jul-12 10-Jul-12 10-Jul-12 9-Aug-12 9-Aug-12 9-Aug-12 9-Aug-12 12-Oct-12 12-Oct-12
10-Jul-12 10-Jul-12 10-Jul-12 10-Jul-12 9-Aug-12 9-Aug-12 9-Aug-12 9-Aug-12 12-Oct-12 12-Oct-12
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
16-Aug-12 16-Aug-12 16-Aug-12 16-Aug-12 20-Sep -12 20-Sep -12 20-Sep -12 20-Sep -12 20-Nov-12 20-Nov-12
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
7
Tanggal Pemotongan Penyetoran Tim Kegiatan 1 14-Nov-12 14-Nov-12 2 14-Nov-12 14-Nov-12 3 14-Nov-12 14-Nov-12 4 14-Nov-12 14-Nov-12 5 14-Nov-12 14-Nov-12 6 14-Nov-12 14-Nov-12 7 14-Nov-12 14-Nov-12 8 14-Nov-12 14-Nov-12 Uang Masa Penghargaan/Pesangon 1 16-Ap r-12 16-Ap r-12 2 1 Jun 2012 1 Jun 2012 3 05-Sep -12 05-Sep -12 No
S esuai/Tidak S esuai
Tanggal Pelaporan
S esuai/Tidak S esuai
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Sesuai Sesuai Sesuai
15-M ay -12 20-Jul-12 19-Oct-12
Sesuai Sesuai Sesuai
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Pasal 24 ayat 1 (satu), pemotongan dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendaharawan BP Batam telah sesuai, karena pajak terutang dipotong dan disetor dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan pajak telah sesuai ketentuan, akan tetapi pelaporan pajak bulan Desember mengalami keterlambatan. 7.5 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Belanja Barang dan Belanja Modal Tabel 7.12 Tanggal Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 22 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tanggal Pemotongan Penyetoran 17-Apr-12 17-Apr-12 17-Apr-12 17-Apr-12 19-Apr-12 19-Apr-12 24-May-12 24-May-12 8 Jun 2012 8 Jun 2012 03-Jul-12 03-Jul-12 06-Jul-12 06-Jul-12 03-Aug-12 03-Aug-12 08-Aug-12 08-Aug-12 15-Aug-12 15-Aug-12 13-Sep-12 13-Sep-12 27-Sep-12 27-Sep-12 08-Oct-12 08-Oct-12 25-Oct-12 25-Oct-12 08-Nov-12 08-Nov-12 14-Nov-12 14-Nov-12 13-Dec-12 13-Dec-12 14-Dec-12 14-Dec-12 19-Dec-12 19-Dec-12 19-Dec-12 19-Dec-12 19-Dec-12 19-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12 24-Dec-12 24-Dec-12 27-Dec-12 27-Dec-12 28-Dec-12 28-Dec-12
Sesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Tanggal Pelaporan 15-May-12 15-May-12 15-May-12 20-Jun-12 20-Jul-12 16-Aug-12 16-Aug-12 20-Sep-12 20-Sep-12 20-Sep-12 19-Oct-12 19-Oct-12 20-Nov-12 20-Nov-12 20-Dec-12 20-Dec-12 21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13 21-Jan-13
Sesuai/Tidak Sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai
Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 80/PMK.03/2010 Bendaharawan telah melakukan hal yang tepat karena pajak yang telah dipotong disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Pelaporan pajak mengalami keterlambatan secara keseluruhan.
8
7.6 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Jasa Lain-lain Tabel 7.13 Tanggal Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tanggal Pemotongan Penyetoran 17-Feb-12 17-Feb-12 30-Mar-12 30-Mar-12 30-Mar-12 30-Mar-12 30-Apr-12 30-Apr-12 3-May-12 3-May-12 29-May-12 29-May-12 7 Jun 2012 7 Jun 2012 15 Jun 2012 15 Jun 2012 19 Jun 2012 19 Jun 2012 27 Jun 2012 27 Jun 2012 03-Jul-12 03-Jul-12 03-Jul-12 03-Jul-12 26-Jul-12 26-Jul-12 07-Aug-12 07-Aug-12 08-Aug-12 08-Aug-12 10-Aug-12 10-Aug-12 14-Aug-12 14-Aug-12 03-Sep-12 03-Sep-12 05-Sep-12 05-Sep-12 14-Sep-12 14-Sep-12 18-Sep-12 18-Sep-12 27-Sep-12 27-Sep-12 01-Oct-12 01-Oct-12 01-Oct-12 01-Oct-12 03-Oct-12 03-Oct-12 05-Oct-12 05-Oct-12 05-Nov-12 05-Nov-12 06-Nov-12 06-Nov-12 12-Nov-12 12-Nov-12 22-Nov-12 22-Nov-12
Sesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Tanggal Pelaporan 20-Mar-12 20-Apr-12 20-Apr-12 15-May-12 20-Jun-12 20-Jun-12 20-Jul-12 20-Jul-12 20-Jul-12 20-Jul-12 16-Aug-12 16-Aug-12 16-Aug-12 20-Sep-12 20-Sep-12 20-Sep-12 20-Sep-12 19-Oct-12 19-Oct-12 19-Oct-12 19-Oct-12 19-Oct-12 20-Nov-12 20-Nov-12 20-Nov-12 20-Nov-12 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12
Sesuai/Tidak Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Bendaharawan telah melakukan penyetoran pajak dengan benar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 2 Ayat 6 (enam) bahwa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi pelaporan pajak bulan Desember mengalami keterlambatan. 8.
Kesimpulan Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia atas pelaksanaan kewajiban perpajakn oleh Bendaharawan pada Badan Pengusahaan Batam, ada yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan tetapi masih terdapat pelaksanaan yang belum sesuai, antara lain : 1. Pelaporan SPT PPh Pasal 21 atas pegawai BP Batam pada bulan Desember mengalami keterlambatan. 2. Pengenaan tarif narasumber bukan pegawai mengalami kelebihan potong. 3. Pelaporan SPT PPh Pasal 22 mengalami keterlambatan.
9
9.
Saran Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang penulis sampaikan adalah Badan Pengusahaan Batam perlu merekrut pegawai untuk membantu Bendaharawan dalam melaporkan pajak agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pelaporan SPT baik PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 22 khususnya. Hal ini agar pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendaharawan pada Badan Pengusahaan Batam menjadi maksimal.
DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pajak. 2003. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN PAJAK Tentang Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan. Jakarta. Penerbit CV. MINI JAYA ABADI. Direktorat Jenderal Pajak. 2005. BUKU PANDUAN Bagi KPPN dan Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-pajak Negara. Pemko Batam. http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=100%3Apph&id=149%3Apph23&option=com_content&Itemid=171 (14 Februari 2013). Moenaf H, Regar. 1995.Pajak Penghasilan.1994. Penerbit Erlangga. Muljono, Djoko. Akuntansi Pajak. Edisi II. Yogyakarta. ANDI. Nazir. 2000. Metode Penulisan Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Otorita Batam. 2001. Standar Akuntansi Keuangan. Buku Satu. Rahardjo, Budi. 2004. Dasar-dasar Perpajakan Bagi Bendaharawan. Jakarta. Penerbit CV. Eko Jaya Ratna Widyarini. 2007. Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Sebagai Pemotong PPh 21 dan PPh 22 Serta Kewajiban PPn. Resmi, Siti. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan, Nomor 17 Tahun 2000. _______. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan, Nomor 36 Tahun 2008. _______. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah, Nomor 45 Tahun 1994. _________. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Nomor Per-31/PJ/2009 _________. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Nomor Per-57/PJ/2009. _________. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nomor 262/PMK.03/2010. _________. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan dibidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain. Nomor 154/PMK.03/2010. _________. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Nomor 244/PMK.03/2008. Soemarso, S. R. 2007. Perpajakan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Tjahjono, Achmad dan Husein, M.Fakhri. 2005. Perpajakan, Edisi III. UPP AMP YKPsN. Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
10
