BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan Masalah 1. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh koperasi KPRI “Gotong Royong” Kewajiban perpajakan yang sudah dipenuhi oleh koperasi sebagai Wajib Pajak Badan hanya pajak penghasilan pasal 25 Undang-undang No 36 Tahun 2008 yang mendapatkan failitas pengurang sebesar 50%. Data mengenai penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh koperasi diarsipkan oleh penulis pada Lampiran dari Tugas Akhir ini. 2. Kewajiban perpajakan koperasi KPRI “Gotong Royong” yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku a. PPh Final atas Omset yang kurang dari Rp 4,8 Milyar satu tahun usaha Selama satu tahun peredaran usaha bruto koperasi KPRI “Gotong Royong” tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar, maka penghasilan koperasi ini tidak dikenai PPh Badan Pasal 17 namun merupakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang diautur dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Tarif yang berlaku adalah 1% dikali Omset selama satu tahun. Penghitungan PPh final ini dapat dilihat di tabel 3.1 dibawah ini:
33
34
Tabel 3.1 PPh Final Atas Laba Koperasi Omset
Tarif
202.870.400,00
1%
PPh Final atas Laba (Tarif x Omset) 2.028.704
Tabel 3.1 menunjukkan jumlah pajak terutang atas penghasilan bruto koperasi selama satu tahun peredaran usaha berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. b. PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota Orang Pribadi Secara periodik, koperasi membayarkan bunga atas simpanan kepada anggota. Bunga atas simpanan merupakan bentuk timbal balik manfaat yang diterima anggota atas kontribusinya dalam menyimpan sejumlah dana di koperasi. Bunga simpanan merupakan objek pajak PPh final pasal 4 ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2009 dimana ada dua tarif pajak, yaitu 0% dan 10%. Peneliti menemukan bahwa ada bunga atas simpanan yang setiap bulannya lebih dari Rp 240.000,00. Dalam pembagian Bunga Tabungan Khusus terdapat 1 anggota koperasi yang mendapatkan bunga berupa jasa lebih dari Rp 240.000,00 per bulan. Dengan demikian, bendaharawan koperasi perlu melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) dan berdasarkan PP No.15 tahun 2009 tarif pajak bunga simpanan diatas Rp 240.000,00 per bulan yaitu sebesar 10% dikali biaya bunga per bulan. Tabel 3.1 menunjukkan
35
bahwa pengurus koperasi harus memotong pnghasilan bunga simpanan yang diterima anggota dan harus disetorkan ke Kas Negara. Berikut ini tabel perhitungan pemotongan PPh final:
Tabel 3.2 Perhitungan Pemotongan Bunga Simpanan Bulan Saldo Des' 2014 Saldo Januari 2015 Pebuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Total
Saldo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 700,000,000
Jasa PPh Final 600,000 60,000 600,000 60,000 600,000 60,000 600,000 60,000 300,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 300,000 30,000 4,200,000 420,000
Sumber: Data Sekunder yang diolah penulis
c. Pembagian SHU Koperasi SHU yang hendak dibagikan tersedia, maka pengurus koperasi harus melakukan pemotongan sebelum dibagikan dan menerbitkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada para anggota yang telah dipotong SHU-nya. Peraturan ini ditegaskan lagi dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indoesia
No.111/PMK.03/2010, dimana besar tarif pajaknya adalah 10%. Dengan demikian, pengurus koperasi sebelum membagikan SHU kepada anggota harus memotong PPh final Pasal 4 ayat (2) atas
36
pembagian SHU 10% dari SHU yang dibagikan kepada setiap anggota. Berikut daftar pemotongan SHU yang dihitung oleh penulis: Tabel 3.3 Pemotongan PPh Final atas Pembagian SHU
37
Tabel 3.3 Lanjutan Pemotongan PPh Final atas Pembagian SHU
Sumber: Data sekunder KPRI “Gotong Royong” yang diolah penulis
38
Dari analisis yang dilakukan penulis terhadap PPh final atas SHU yang dibagikan kepada anggota diketahui PPh final pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 1.196.341,00. Pajak ini harus dipotong pihak koperasi sebelum SHU dibagikan kepada anggota koperasi.
3. Perbedaan Perhitungan Laba Koperasi dengan Aturan Perpajakan Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus koperasi diketahui bahwa pengurus hanya menyetor pajak pasal 25 yang merupakan peraturan lama dalam perhitungan pajak terutang badan dan ditemukan selisih dari hasil perhitungan yang ditemukan oleh penulis yang menggunakan peraturan terbaru. Selain itu penulis menemukan bahwa koperasi tidak memungut pajak final atas bunga simpanan dan SHU sebelum dibagikan kepada anggota. Dari semua data yang dianalisis penulis, dapat dihitung jumlah pajak yang harus disetor koperasi ke Kas Negara adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Perhitungan Jumlah Pajak Terutang Pajak 1 PPh final PP No 46 Tahun 2013 2 PPh final ps 4 ayat (2) atas bunga simpanan 3 PPh Final ps 4 ayat (2) atas SHU Total Pajak PPh pasal 25 yang baru dibayar Pajak Kurang Bayar
Jumlah pajak 2.028.704 420.000 1.196.341 3.645.045 3,418,118 226.927
Sumber : Perhitungan penulis dan hasil wawancara yang sudah diolah
39
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koperasi dalam tahun 2015 masih memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan dalam kewajiban perpajakan yaitu sebesar Rp 226.927,00. B. TEMUAN Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menemukan kelemahan dan kelebihan KPRI “Gotong Royong” dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 1. Kelemahan a. Koperasi KPRI “Gotong Royong” masih mengakui pendapatan yang dalam peraturan perpajakan tidak boleh diakui sebagai pendapatan karena merupakan pedapatan yang sudah dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat Final yang didasarkan pada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008. b. KPRI “Gotong Royong” masih menggunakan perhitungan lama dalam menentukan jumlah pajak penghasilan badan, yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang sekarang ini sudah menggunakan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. c. KPRI “Gotong Royong” tidak melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Final atas bunga simpanan dan SHU sebelum dibagikan kepada anggota. 2. Kelebihan a. KPRI “Gotong Royong” telah melakukan pembukuan dengan cukup baik dengan berlandaskan Undang-undang tentang koperasi dan PSAK yang berlaku.
40
b. Dalam kewajiban koperasi untuk melaporkan SPT Tahunan, koperasi telah tepat waktu membayar pajak terutangnya. c. Dalam permodalan, KPRI “Gotong Royong” tidak memiliki kewajiban pada pihak luar, dan mampu membiayai kegiatan organisasi dengan modal sendiri yang keseluruhan bersumber dari tabungan yang ditabungkan anggota ke koperasi. Hal ini berarti, anggota memiliki kepercayaan besar terhadap koperasi untuk menabung di koperasi.
