BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Instansi 1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan Umum (Perum) BULOG Perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarakan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No.39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No.39 tahun 1987, yang dimaksudkan
untuk
menyongsong
tugas
BULOG
dalam
rangka
mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No.103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. Pada tahun 1995, keluar Keppres No.50, untuk menyempurnakan struktur orginisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG.Oleh karena itu,
39
40
tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas Pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras,gula,gandum,terigu,kedelai,pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No.45 tahun 1997 tanggal 01 Nopember 1997, yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula saja.Kemudian Keppres RI No.19 Tahun 1998 tentang Tugas pokok Bulog, yaitu hanya mengelola beras saja.Sedangkan komoditi lainnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tugas Pokok Bulog diperbaharui melalui Keppres No.29 tahun 2000 yaitu Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang
manajemen
logistik
melalui
persediaan,
distribusi
dan
pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan adanya masa transisi sampai dengan tahun 2003, akhirnya dengan dikeluakannya Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.Banyak hal yang harus diperbaharui pada lembaga baru ini, terutama sistem kerja yang professional, penigkatan efisiensi dan transparansi serta demokratisasi.Namun ada beberapa hal
41
yang tidak diperbaharui yaitu tanggung jawab publik, khusunya dalam pemantapan
ketahanan
pangan
dan
penguatan
hak
rakyat
atas
pangan.Selain itu Perum Bulog juga harus mampu menyelaraskan kegiatan komersial dengan tugas dan tanggung jawab publik secara akuntabel dan transparan.
2.
Logo Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Lambang atau logo yang digunakan oleh Perum BULOG mempunyai berbagai makna untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menjaga
ketahanan
pangan
bangsa
Indonesia.Logo
BULOG
berlambngkan matahari dengan huruf/atau tipografi BULOG berwarna biru disertai dengan slogan “Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan”. Maksud dari lambang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Matahari
dengan
gradasi
warna
kuning
ke
merah
mnggambarkan Perum BULOG sebagai perusahan yang menjadi sumber dari seluruh rangkaian kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam termasuk suku dan kultur didalamnya. Matahari juga mencerminkan adanya semangat
42
perubahan dalam diri Perum BULOG, untuk menjadi perusahaan yang lebih profesional, transparan dan sehat.
Huruf/tipografi BULOG berwarna biru menjadi refleksi konkrit akan
besarnya
peranan
Perum
BULOG
dalam
usaha
mewujudkan kesejahtaeraan bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf/tipografi yang kokoh menggambarkan bentuk fisik Perum BULOG sebagai sebuah perusahaan yang solid dalam mengelola berbagai misinya.
3. Visi Menjadi Perusahaan yang Unggul dlam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
4. Misi 1. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Pokok 2. Mencapai Pertumbuhan Usaha yang Berkelanjutan 3. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik
43
5. Nilai Dasar 1. Kualitas Prusahaan dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai sepakat untuk berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan pada masyarakat. 2. Integritas Kesatuan pribadi, manajemen dan organisasi yang utuh, konsisten antara prinsip moral dan etika dengan perilaku jujur dan berwibawa menuju tata kelola perusahaan yang baik. 3. Tim Kerja Seluruh unit kerja dan karyawan bekerja fokus dan total secara terintegrasi. 4. Inovatif Kemampuan untuk berfikir dan mengembangkan nilai-nilai kreatifitas untuk menghasilkan hal-hal yang baru dalam bekerja. 5. Responsif Kemmpuan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi setiap perubahan. 6. Amanah Menjalankan tugas dan kewajiban dengan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan perusahaan.
44
7. Niat Setiap insan harus ikhlas dan tulus dalam menjalankan tugas, kewjiban dan tanggungjawabnya.
6. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12/DS200/03/2016 tentang organisasi dan tata kerja pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sub Devisi Regional III Surakarta adalah sebagai berikut:
45
KEPALA WAKIL KEPALA
SEKSI GASAR, KEMITRAAN DAN ON FARM
SEKSI PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PANGAN POKOK LAIN
SEKSI OPERASIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK
PUSAT DISTRIBUSI
SEKSI KOMERSIAL
GUDANG
SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
UNIT PENGOLAHAN
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perum Bulog Sub Divre III Surakarta
SEKSI AKUNTANSI MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
46
7. Diskripsi Jabatan Berikut ini adalah tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Sub Divre III Surakarta adalah sebagai berikut: a. Ketua Sub Divre III Surakarta Bertanggung jawab atas semua urusan yang terdapat pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. b. Wakil Ketua Sub Divre III Surakarta Wakasubdivre mempunyai tugas membantu Kasubdivre dalam merencanakan,
.mongoordinasikan,
mngendalikan,
dan
mengevaluasi pelaksanaan:
Analisis harga dan pasar, kemitraan on farm
Pengadaan gabah, beras, dan pangan pokok lain
Operasional dan tugas pelayanan publik
Usaha bisnis komersial
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan SDM dan umum
c. Seksi Gasar, Kemitraan On Farm Kepala seksi Analisis Harga dan Pasar, Kemitraan dan On Farm mempunyai tugas pokok melakukan pengamatan dan pengumpulan data harga dan pasar komoditas gabah, beras, dan pangan
pokok
lain
serta
melakukan
market
intelligence,
penyediaan data statistik untuk mendukung kegiatan opersional
47
dan komersial; pendataan, evaluasi, dan pembinaan mitra kerja pengadaan, pengelolaan kegiatan kemitraan dan on farm (padi dan pangan pokok lain); serta memantau, mengevaluasi, melaporkan kegiatan analisis harga dan pasar, kemitraan dan on farm. d. Seksi Pengadaan Gabah/Beras dan Pangan Pokok Lain Kepala Seksi Pengadaan Gabah/Beras dan Pangan Pokok Lain mempunyai tugas pokok melakukan pengadaan gabah dan beras medium/premium dan pangan pokok lain meliputi hasil pertanian (jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan lainnya), hasil industri (tepung terigu, minyak goreng, gula dan lainnya), hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam, ikn, dan lainnya), penyiapan perangkat pemeriksa kualitas di laboratorium pemeriksaan kualitas, administrasi pengadaan seperti kontrak jual beli, dan dokumen lainnya; serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengadaan gabah dan beras maupun pangan pokok lainnya. e. Seksi Operasional dan Pelayanan Publik Kepala mempunyai
Seksi
Operasional
wewenang
untuk
dan
Pelayanan
melakukan
Publik
pengelolaan
Pergudangan; penyiapan sarana dan prasarana pengolahan gabah, beras, dan pangan pokok lainnya; administrasi dan opersional persediaan,
perawatan,
pengendalian
mutu
dan
angkutan;
administrasi dan opersional penyaluran beras kepada kelompok
48
masyarakat berpendapatan rendah, kelembagaan pemerintah, dan CPP; serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan operasional dan pelayanan publik. f. Seksi Komersial Kepala Seksi Komersial bertugas melakukan pemasaran dan promosi produk, kerjasama pemasaran dan promosi dengan pihak lain, pengendalian persediaan produk secara tidak langsung, administrasi biaya operasional dan hasil penjualan produk; serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan komersial. g. Seksi Administrasi dan Keuangan Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan data SDA; administrasi dan verifikasi seluruh proses penerimaan dan pengeluaran transaksi keuangan baik untuk kegiatan operasional maupun komersial; pengelolaan
surat
menyurat,
arsip,
dan
perjalanan
dinas;
pengelolaan kerumahtanggaan; pemeliharaan sarana dan prasarana (bangunan, kendaraan dan sarana lainnya); pengajuan usulan pengadaan sarana penyimpanan, sarana kantor, sarana lainnya, dan Replacement and Rehab (RR); inventarisasi dan administrasi aset tetap; serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi dan keuangan.
49
h. Seksi Akuntansi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan pencatatan, pengecekan, pengkoreksian, dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan dan buku tambahan terhadap akun/kodering uang muka, piutang,
asset
penghitungan,
tetap,
hutang
pemungutan,
dan
lainnya;
pengecekan,
penyetoran,pelaporan,
dan
penyimpanan dokumen PPN, PPh, dan pajak lainnya; penyusunan laporan keuangan Subdivre; serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan. i. Pusat Distribusi Berdasarkan
Peraturan
Daerah
No.
12/DS200/03/2016
mengenai Struktur Organisasi Subdivisi Regional Tipe A Bab XI Pasal 78 mengenai Pusat Distribusi yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pusat Distribusi Perum BULOG adalah sarana gudang yang khusus dipergunakan untuk menerima, menyimpan, merawat, dan melayani pengeluaran serta distribusi produk komersial yang dalam pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional dilakukan oleh Divre atau Subdivre. 2. Pusat Distribusi dipimpin oleh seorang Manajer yang selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut Manajer Pusat Distribusi. 3. Manajer Pusat Distribusi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre atau Kasubdivre sesuai kedudukannya.
50
4. Kedudukan Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Direksi. Selanjutnya berkaitan dengan susunan organisasi beserta penjabaran mengenai masing-masing tugas jabatan yang terdapat pada Pusat Distribusi akan dijelaskan pada Pasal 79 adalah sebagai berikut: 1. Susunan organisasi Pusat Distribusi terdiri dari: a. Manajer b. Petugas Persediaan c. Petugas Distribusi d. Petugas Administrasi 2. Manager Pusat Distribusi mempunya tugas pokok melakukan pengelolaan pusat distribusi yang meliputi penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran dan pendistribusian produk komersial, serta pengelolaan SDM, administrasi dan pelaporan kegiatan pusat distribusi. 3. Petugas persediaan mempunyai tugas pokok melakukan urusan penerimaan,penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran produk komersial. 4. Petugas Distribusi mempunyai tugas pokok melakukan urusan pendistribusian produk komersial. 5. Petugas Administrasi mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi dan pelaporan kegiatan pusat distribusi.
51
j. Gudang Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12/DS200/03/2016 mengenai Struktur Organisasi Subdivisi Regional Tipe A Bab X Pasal 73 mengenai Gudang yang diuraikan sebagai berikut: 1. Gudang Perum BULOG, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebutGudang BULOG, adalah sarana yang dipergunkan untuk menyimpan barang komoditi Perum BULOG yang dalam pengelolaannya baik secara adminstratratif maupun operasional dilakukan oleh Divre, Subdivre, atau Kansilog. 2. Gudang BULOG dipimpin oleh seorang Kepala, yang selanjutya di dalam Peraturan ini disebut Kagud. 3. Kagud berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre atau kasubdivre atau Kansilog sesuai kedudukannya. Selanjutya berkaitan dengan tugas pokok Kagud akn dijelaskan pada Pasal 74 sebagai berikut:
Kagud mempunyai tugas pokok melakukan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang.
k. Unit Pengolahan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12/DS200/03/2016 mengenai Struktur Organisasi Subdivisi Regional Tipe A Pasal 79A mengenai Unit Pengolahan yang diuraikan sebagai berikut:
52
1. Unit Pengolahan adalah sarana yang dipergunakan untuk mengolah komiditi gabah/beras dan pangan pokok lainnya yang dalam pengelolaanya baik secara adminstratif maupun operasional dilakukan oleh Divre atau Subdivre. 2. Unit Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala, yang selanjutnya di dalam Peraturan ini disebut Kepala Unit Pengolahan. 3. Kepala Unit Pengolahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepaada Kadivre atau Kasubdivre sesuai kedudukannya. 4. Kedudukan Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Direksi. Selanjutnya berkaitan dengan susunan organisasi beserta penjabaran mengenai masing-masing tugas jabatan yang terdapat pada Unit Pengolahan akan dijelaskan pada Pasal 79B adalah sebagai berikut: 1. Susunan Organisasi Unit Pengolahan terdiri dari: a. Kepala b. Petugas Operasi c. Petugas Administrasi 2. Kepala Unit Pengolahan mempunyai tugas pokok melakukan pengolahan
dan
pemeliharaan
unit
pengolahan,
serta
pengelolaan SDM, adminstrasi dan pelaporan kegiatan unit pengolahan.
53
3. Petugas Operasi mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan operasional pengolahan dan pemeliharaan sarana pengolahan. 4. Petugas Administrasi mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi dan pelaporan kegiatan unit pengolahan.
B. Hasil Penelitian Program Raskin merupakan program nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam pencapaian tujuan pokok dari Program Raskin yaitu upaya pemenuhan pangan untuk keluarga berpenghasilan rendah di kabupaten Boyolali, maka perlu adanya kerjasama yang baik antara Perum Bulog Sub Divre III Surakarta dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.Pelaksanaan Program Raskin telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui juklak/juknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Raskin, namun pada saat pelaksanaan
di
lapangan
masih
sering
terjadi
penyimpangan-
penyimpangan.Oleh karena itu, pelaksanaan Program Raskin di lapangan perlu dievaluasi untuk memperbaiki kelemahan maupun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Raskin. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Raskin bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program Raskin berjalan.
54
1. Pelaksanaan
Sistem
Informasi
Akuntansi
dan
Sistem
Pengendalian Intern Penyaluran Raskin di Kabupaten Boyolali oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Sebagian besar penduduk di kabupaten Boyolali masih sangat bergantung pada Beras Miskin (Raskin).Oleh karena itu keefektifan dari pelaksanaan penyaluran Raskin sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pangan di kabupaten Boyolali. Berikut adalah tabel 2.1tentang Penerima Raskin per Penyaluran di Kabupaten Boyolali:
Tabel 2.1 Penerima Raskin per Penyaluran di Kabupaten Boyolali Kuantun Raskin NO
Kecamatan
RTS-PM (Ton)
1
Selo
44,01
2.934
2
Nogosari
63,945
4.263
3
Simo
49,71
3.314
4
Banyudono
32,415
2.161
5
Ngemplak
58,17
3.878
6
Sambi
44,55
2.970
7
Cepogo
59,91
3.994
8
Musuk
70,89
4.726
9
Boyolali Kota
26,88
1.792
55
10
Karanggede
51,39
3.426
11
Andong
63,3
4.220
12
Klego
49,785
3.319
13
Kemusu
53,205
3.547
14
Wonosegoro
100,425
6.695
15
Juwangi
33,075
2.205
16
Mojosongo
28,785
1.919
17
Sawit
24,315
1.621
18
Teras
28,35
1.890
19
Ampel
79,38
5.292
962,49
64.166
Total Sumber :data primer yang diolah
Proses penyaluran Raskin yang terdapat pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta dilakukan secara terstruktur yang dimulai dari penetapan pagu Raskin, realisasi penyaluran Raskin dan penyelesaian administrasi atau penerimaan Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTSPM. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan. Sebagian besar kegiatan penyaluran Raskin dilakukan secara kredit dalam penyelesaian administrasinya, hal itu dikarenakan proses pendistribusian Raskin yang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) tidak dapat dilakukan dalam waktu sehari atau pada saat pendistribusian di titik distribusi terjadi maupun pembayaran dimuka.
56
Berikut
adalah
pembahasan
mengenai
pelaksanaan
sistem
informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal dari penyaluran Raskin di Kabupaten Boyolali oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta: 1. Dokumen yang Digunakan a. SPA Raskin SPA Raskin adalah Surat Permintaan Alokasi Raskin yang diajukan oleh Pemkab Boyolali dan berfungsi untuk melakukan permintaan Raskin kepadaa Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. b. Berita Acara Pengecekan Kualitas Berita Acara Pengecekan Kualitas berfungsi sebagai bukti adanya kegiatan pengecekan kualitas Raskin yang dilakukan oleh Satker Raskin yang nantinya akan disalurkan ke titik distribusi, namun dalam pelaksanaannya kegiatan pengecekan kualitas beras sering tidak dilakukan secara efektif oleh Satker Raskin. Satker Raskin hanya menerima SPPB/DO dan menerima beras yang akan disalurkan dari gudang ke seluruh titik distribusi di kabupaten Boyolali. c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) Delivery Order (DO)adalah dokumen yang digunakan oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta sebagai perintah
57
pengeluaran beras dari gudang.Delivery Order (DO) biasanya dibuat
untuk
tiap-tiap
kecamatan
khususnya
diseluruh
kecamatan wilayah Boyolali.Barang yang dikeluarkan oleh gudang harus sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang tercantum pada Delivery Order (DO)tersebut.Delivery Order (DO) berisi tentang jenis barang, kualitas, kuantitas, harga per satuan, dan tanggal jatuh tempo berlakunya dokumen tersebut.Delivery Order (DO)ditandatangani oleh petugas yang menerima atau menyalurkan dan Wakil Kepala Sub Divre III Surakarta. Dalam pelaksanaannya Delivery Order (DO)dibuat rangkap 3, yaitu: 1. Rangkap 1 diserahkan kepada Bagian Subdivre (Fungsi Akuntansi). 2. Rangkap 2 diarsip secara tetap meneurut nomor. 3. Rangkap 3 diserahkan kepada Bagian Satker Raskin. d. Laporan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Raskin Laporan SIM Raskin adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan penyaluran Raskin yang dilaporkan oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta kepada Divre Jawa Tengah sebagai bukti
adanya
kegiatan
penyaluran
beras/gabah,
yang
selanjutnya pihak Divre Jawa Tengah menyusun Laporan SIM Konsolidasi untuk dikirimkan kepada Kantor Bulog Pusat yang
58
berisi gabungan Laporan SIM Subdivre di seluruh Wilayah Jawa Tengah termasuk Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. e. GD1K GD1K adalah dokumen yang dibuat oleh bagian Gudang GBB 303 Kartasura dan GBB 304 Delanggu yang berfungsi sebagai laporan data pengambilan barang untuk disalurkan ke seluruh titik distribusi wilayah Boyolali . f. Berita Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Serah Terima (BAST) berfungsi sebagai dokumen pernyataan untuk bukti telah terjadi transaksi penyerahan dan pernerimaan Raskin.Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam penyerahan beras, jumlah yang diserahkan dan jangka waktu pembayaran.Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan (Satuan Kerja Raskin Sub Divre III Surakart), pelaksana penyerahan masingmasing kecamatan, dan Kepala Desa atau Lurah atau Camat. g. MDO MDO yang dibuat pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta ditandatangani oleh Kepala Sub Divre Surakarta. MDO adalah rekap dari DO berfungsi untuk mempermudah dalam memverifikasi dan untuk mencocokkan jumlah yang tercantum pada masing-masing dokumen Delivery Order (DO).
59
h. MBA-0 MBA-0 adalah rekapitulasi dari Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berisi wilayah penyaluran Raskin pada tiap-tiap kelurahan atau desa dalam satu kecamatan.Dokumen ini berfungsi untuk mempermudah kegiatan verifikasi. i.
MBA-1 dan MBA-2 MBA-1
merupakan
hasil
rekapitulasi dari
MBA-0,
dokumen ini berisi jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah distribusi, jumlah beras yang didistribusikan beserta jumlah harga yang harus dibayarkan.MBA-1 dibuat untuk satu Kabupaten atau Kota yang diantaranya yaitu Kabupaten Boyolali.MBA-1 ditandatangani oleh petugas perwakilan dari Kabupaten Boyolali dan Kepala Sub Divre III Surakarta.MBA2 merupakan hasil rekapitulasi dokumen MBA-1 yang ditandatangani oleh Kadiv Penyaluran.Dokumen tersebut juga memiliki fungsi ntuk mempermudah kegiatan verifikasi.
2. Catatan Akuntansi Penyaluran Raskin pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Perum Bulog Sub Divre III Surakarta melakukan segala transaksi yang dilakukan secara terpusat pada server yaitu di BULOG Pusat yang berada di Jakarta. Setiap transaksi yang terjadi pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta selalu dilakukan
60
pencatatan oleh bagian akuntansi dengan cara memasukkan segala pencatatan yang berkaitan dengan transaksi penyaluran Raskin pada Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) yang bekerja secara online. Perum Bulog Sub Divre III Surakarta tetap menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan atau setiap selesai melakukan penyaluran Raskin.Laporan Keuangan dapat diambil dari SIAB yang datanya telah dimasukkan selama satu periode, data tersebut kemudian dicocokkan dengan rekapitulasi transaksi yang telah dibuat oleh Sub Divre III Surakarta. Data transaksi berupa dokumen dimasukkan pada SIAB dengan pencatatan jurnal dengan kode rekening yang telah terdapat pada SIAB. Catatan akuntansi yang dihasilkan dari input jurnal tersebut adalah Buku Besar dan Laporan Keuangan.
3. Laporan Perum Bulog Sub Divre III Surakarta melaporkan realisasi penyaluran Raskin yang terdiri dari Laporan Realisasi mingguan dan Laporan Rampung Realisasi Raskin Tahunan secara berjenjang ke Divre Jawa Tengah.Selanjutnya Divre Jawa Tengah melaporkan hasil realisasi penyaluran raskin tersebut ke Kantor Bulog Pusat. Setelah Kantor Bulog Pusat
menerima Laporan Realisasi
Penyaluran Raskin dari Divre Jawa Tengah dan kantorDivre di
61
seluruh Indonesia maka Kantor Bulog Pusat membuat Laporan Konsolidasi Realisasi Penyaluran yang kemudian akan dikirimkan kepada kementerian terkait sebagai pertanggungjawaban kegiatan penyaluran Raskin serta digunakan sebagai ukuran tingkat pertumbuhan dan keefektifan pelaksanaan penyaluran Raskin.
4. Bagian Yang Terkait a. Bagian Kantor Bulog Pusat Dalam pelaksanaanynya, Bagian Kantor Bulog Pusat memiliki wewenang yang paling tinggi dalam menentukan kebijakan mengenai sistem pelaksanaan penyaluran Raskin kepada Divre dan Subdivre serta bertanggungjawab dalam penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyaluran Raskin sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. b. BagianDivre Bagian
Divre
khususnya
Divre
Jawa
Tengah
bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran Raskin di wilayahnya dan memberikan instruksi yang diterima dari Kantor Bulog Pusat kepada semua Subdivre diwilayah Jawa Tengah seperti Perum Bulog Sub Divre III Surakarta.Selain itu, Fungsi Divre juga bertugas menyusun Laporan SIM Konsolidasi Divre yang kemudian dikirimkan kepada Kantor
62
Bulog Pusat untuk mengetahui tingkat keefektifan penyaluran Raskin di Jawa Tengah. c. Bagian Sub Divre Bagian Sub Divre yang dimaksud adalah Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. Perum Bulog Sub Divre III Surakarta bertugas dalam penerimaan SPA dari Pemkab Boyolali, penerbitan SPPB/DO sebagai dasar pengeluaran beras dari Gudang dan mengatur penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM. d. Bagian Gudang Bagian gudang bertanggung jawab untuk menyediakan data bagi para perencana penyaluran Raskin dan penentuan kebutuhan beras Raskin, mengelola yaitu menerima, merawat dan menyalurkan gabah atau beras, mempertanggungjawabkan uang dan barang yang dikelolanya serta bertanggungjawab dalam pemeliharaan persediaan. e. Bagian Satker Raskin Bagian Satker Raskin bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan kualitas beras, pengemasan beras, pendistribusian dan penyerahan beras ke Pelaksana Distribusi. f. Bagian Pelaksana Distribusi Bagian Pelaksana Distribusi bertanggungjawab dalam penetapan rencana pendistribusian, penerimaan beras Raskin,
63
dan pembagian beras Raskin ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). g. Bagian Pemerintah daerah Bagian Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan di tingkat Kabupaten Boyolali bertugas dalam penetapan pagu raskin, penyusunan dan penetapan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) Raskin serta pengecekan kualitas beras Raskin. h. Bagian Kementerian terkait Bagian kementerian terkait bertanggungjawab dalam penyusunan alokasi pagu Raskin nasional dan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyaluran Raskin.
5. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Jaringan prosedur yang membentuk sistem penyaluran Raskin pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta adalah sebagai berikut: a. Prosedur penetapan pagu dan rencana pendistribusian Raskin 1. Awal dari pelaksanaan penetapan pagu Raskin dimulai dari bagian Kemenku menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan Pagu dan segala biaya dalam penetapan jadwal pendistribusian Raskin, kemudian dikoordinasikan dengan bagian kementerian terkait. Setelah itu, Bagian
64
Kementerian terkait menyusun Laporan Alokasi pagu Raskin Nasional. 2. Bagian Kantor BULOG Pusat menerima Alokasi Pagu Raskin dari kementerian yang terkait. 3. Bagian Kantor BULOG Pusat memberikan Alokasi Pagu Raskin tersebut kepada Divre Jawa Tengah untuk melanjutkan pembagian Alokasi Pagu Raskin tersebut ke seluruh Subdivre yang tersebar di wilayah Jawa Tengah khususnya Subdivre III Surakarta. 4. Bagian Divre Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah mengenai Alokasi Pagu Raskin supaya berjalan dengan efektif dan tepat waktu sebelum diserahkan kepada Subdivre Surakarta. Setelah bagian Pemprov menetapkan pagu Raskin, selanjutnya Pemprov menyerahkan alokasi pagu Raskin tingkat kabupaten kepada Pemkab sebagai dasar koordinasi dan penetapan pagu Raskin dengan Subdivre. 5. Bagian Perum Bulog Sub Divre III Surakarta menerima Alokasi Pagu Raskin dari Divre Jawa Tengah dan telah dikoordinasikan dengan Pemkab Boyolali. 6. Bagian Perum Bulog Sub Divre III Surakarta membentuk Satker Raskin dan menerbitkan Surat Perintah (SP)
65
penyusunan jadwal pendistribusian Raskin kepada Satker Raskin. 7. Bagian Satker Raskin menerima Surat Perintah dari Perum Bulog Sub Divre III Surakarta kemudian dari Surat Perintah tersebut pihak Satker Raskin melakukan penentuan jadwal penyaluran Raskin yang dikoordinasikan dengan pelaksana distribusi. 8. Setelah jadwal distribusi telah ditetapkan oleh pelaksana distribusi dan telah dikoordinasikan dengan Satker Raskin maka
langkah
selanjutnya
bagian
Satker
Raskin
menerbitkan Lapora Jadwal Distribusi serta diserahkan kepada bagian Subdivre sebagai acuan waktu untuk penyaluran Raskin. Diagram alur
sistem penetapan pagu dan rencana
pendistribusian Raskin yang terjadi di lapangan memiliki sedikit perbedaan dengan Diagram alur yang telah ditetapkan pada SOP-20/DO402/11/2014. Berikut ini adalah diagram alur sistem penetapan pagu dan rencana pendistribusian Raskin di lapangan pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta:
Gambar 2.1 Diagram Alur Penetapan Pagu dan Rencana Pendistribusian Raskin (Pelaksanaan) Diagram Alur Penetapan Pagu dan Rencana Pendistribusian Raskin KANTOR PUSAT
DIVRE
SUBDIVRE
SATKER RASKIN
GUDANG
PELAKSANA DISTRIBUSI
PEMKAB
PEMPROV
KEMENKO KESRA
KEMENKU
MULAI MENERIM A ALOKASI PAGU
MENYUSU N LAP NASIONAL
PENETA PAN PAGU
KOORD INASI PAGU KAB
KOORDI NASI PAGU
BENTUK SATKER
SP 2 21 SP RASKIN
PENET APAN PAGU
TERIM A LJD
ALOKASI PAGU NASIONA
ALOK ASI PAGU
MENERI MA SP
PENYUS UNAN JADWA
SEDIA ANGGARAN
PENET APAN JADW AL PENY
KETERANGAN : A
LAP : LAPORAN ALOKASIPAGU SP : SURAT PERINTAH
LJD LJD : LAPORAN JADWAL DISTRIBUSI
1
66
67
b. Prosedur realisasi penyaluran Raskin 1. Realisasi penyaluran Raskin dilakukan secara periodik oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta hingga ke titik distribusi atas dasar SPA Raskin dari Pemkab Boyolali dan Laporan Jadwal Distribusi yang diterima dari Satker Raskin. 2. Setelah bagian Subdivre Surakarta menerima Laporan Jadwal Distribusi dan SPA Raskin, selanjutnya Subdivre Surakarta melakukan pengecekan tunggakan HTR. Jika terjadi
tunggakan
HTR
maka
Subdivre
Surakarta
melakukan konfirmasi kepada pelaksana distribusi untuk segera melakukan pelunasan. 3. Bagian Perum Bulog Sub Divre III Surakarta menerima pelunasan
HTR
Raskin
SPPB/DO sebanyak
tiga
dan
langsung
menerbitkan
rangkap. Rangkap pertama
digunakan sebagai dasar pencatatan oleh fungsi akuntansi Subdivre III Surakarta,rangkap kedua digunakan sebagai arsip bagian Subdivre Surakarta, rangkap ketiga diserahkan kepada Satker Raskin yang selanjutnya diserahkan kepada Gudang sebagai dasar pengeluaran beras Raskin. 4. Bagian Satker Raskin menerima beras dari gudang dan menyalurkan ke titik distribusi sesuai dengan dokumen SPPB/DO. Setelah bagian gudang mengeluarkan beras
68
maka langsung memberikan laporan kepada bagian Subdivre Surakarta untuk kepentingan penyusunan laporan SIM oleh Subdivre Surakarta untuk pelaporan ke kantor pusat. Dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin Perum Bulog Sub Divre III Surakarta masih mengalami kendala yaitu Subdivre tidak memiliki kendaraan sendiri untuk mengirimkan
beras,
sehingga
Satker
Raskin
ketika
melakukan pengiriman beras menggunakan jasa angkutan. Sub Divre III Surakarta bertanggungjawab atas beras sampai beras tersebut berada didalam truk. Pada saat beras dimasukkan sampai ke dalam truk, Perum Bulog Sub Divre III Surakarta tidak menggunakan dokumen pengiriman, tetapi hanya berdasarkan surat perjanjian antara Sub Divre III
Surakarta
dengan
jasa
pengiriman
sebagai
penanggungjawab atas barang selama perjalanan pegiriman beras ke titik distribusi. 5. Bagian Satker Raskin menyerahkan beras Raskin ke Pelaksana Distribusi untuk selanjutnya dibagikan ke Titik Bagi (RTS PM). 6. Bagian Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi menerbitkan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa penyaluran Raskin telah terealisasi.
69
7. Bagian pelaksana distribusi menerima pembayaran HTR dari RTS-PM yang kemudian dibayarkan kepada Satker Raskin. 8. Bagian Satker Raskin mentransfer HTR ke rekening Kantor Bulog Pusat Diagram alur sistem realisasi penyaluran Raskin yang terjadi di lapangan memiliki sedikit perbedaan dengan Diagram alur yang telah ditetapkan pada SOP-20/DO402/11/2014. Berikut ini adalah diagram alur sistem realisasi penyaluran Raskin di lapangan pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta:
70
Gambar 2.2 Diagram Alur Sistem Penyaluran Raskin (Pelaksanaan) Diagram Alur Sistem Penyaluran Raskin KANTOR PUSAT
DIVRE
SUBDIVRE
SATKER RASKIN
PELAKSANA DISTRIBUSI
GUDANG
PEMKAB
1
TERIMA LJD
MENERI MA LJD & SPA
SPA
Ya
CEK HTR
KONFIRMA SI TIDAK
2 PELUNASA 3 2 1
3 DO
DO
DO
L.SIM BULO G
L.SIM KONS OLIDA
L. SIM
TERIMA BERAS
BRS KELUA R
TERIMA BRS
PENY BRS KE TD
BAST
T
BAST
PENY BRS KE TB
TERIMA HTR
TERIMA HTR
TRANSFER HTR
TERIM A HTR
TRANSFE R HTR KETERANGAN SPA : SURAT PERMINTAAN ALOKASI
L.SIM : LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMENTD : TITIK DISTRIBUSI
LJD :: LAPORAN JADWAL DISTRIBUSI
BAST : BERITA ACARA SERAH TERIMA
HTR : HARGA TEBUS RASKIN
DO
: DELIVERY ORDER
TB : TITIK BAGI
71
c. Prosedur penyelesaian administrasi penagihan subsidi Raskin 1. Bagian
Subdivre
Surakarta
melakukan
pengecekan
tunggakan HTR bersamaan dengan Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi malukakan koordinasi mengenai rekapitulasi
BAST
untuk
menilai
kesesuaian
dan
keakuratan dokumen. Selanjutnya Satker Raskin dan Pelaksana distribusi menerbitkan MBA-0 yang telah ditandatangani
oleh
Ketua
Satker
Raskin
dan
Camat/Pejabat lain yang ditunjuk. 2. Bagian Satker Raskin menerbitkan MBA-0 sebanyak dua rangkap untuk diserahkan ke Subdivre Surakarta dan untuk arsip, selain itu MBA-0 yang diterbitkan oleh pelaksana distribusi digunakan sebagai arsip. 3. Bagian Subdivre Surakarta melakukan verifikasi dokumen MBA-0, BAST Raskin dan Bukti Setor/Transfer HTR. 4. Bagian Perum Bulog Sub Divre III Surakarta melakukan rekapitulasi SPPB/DO dan menerbitkan MDO yang ditandatangani Kasubdivre. Selain itu juga melakukan rekapitulasi MBA-0 dan menerbitkan MBA-1 yang ditandatangani oleh Kasubdivre, Dokumen SPA Raskin, MDO, dan MBA-1 asli diserahkan kepada Divre Jawa Tengah.
72
5. Bagian Divre Jawa Tengah melakukan verifikasi dokumen penyaluran Raskin (SPA, MDO dan MBA-1) yang diperoleh dari bagian Subdivre Surakarta. 6. Bagian Divre Jawa Tengah melakukan rekpitulasi MBA-1 dan
selanjutnya
menerbitkan
MBA-2
yang
telah
ditandatangani oleh Ketua Divre Jawa Tengah sebanyak dua rangkap untuk arsip dan dikirimkan kepada Kantor Bulog Pusat. 7. Prosedur yang terakhir adalah bagian Kantor Bulog Pusat melakukan verifikasi dokumen MBA-2 yang diperoleh dari Divre Jawa Tengah. Diagram alur sistem penyelesaian administrasi penagihan subsidi Raskin yang terjadi di lapangan memiliki sedikit perbedaan dengan Diagram alur yang telah ditetapkan pada SOP-20/DO402/11/2014. Berikut ini adalah diagram alur sistem penyelesaian administrasi penagihan subsidi Raskin di lapangan pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta:
73
Gambar 2.3 Diagram Alur Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Penagihan Subsidi Raskin (Pelaksanaan) Diagram Alur Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Penagihan Subsidi Raskin KANTOR PUSAT
DIVRE
SUBDIVRE
SATKER RASKIN
PELAKSANA DISTRIBUSI
PEMKAB/PEMKOT
2
CEK TUNGGAKAN HTR
VERIFIKASI
REKAP BAST
REKAP BAST
2
MBA-0
1
VERIFIKASI
MBA-0 REKAP MBA-1
T
2 VERIFIKASI
1 MBA-2
REKAP SPPB/DO & MBA-0
KETERANGAN:
T
BAST : BERITA ACARA SERAH TERIMA HTR
SPA,MDO & MBA-1
SELESAI
: HARGA TEBUS RASKIN
MBA : MODEL BERITA ACARA
T
MDO : MODEL DELIVERY ORDER
73
74
6. Aktivitas Sistem Pengendalian Intern pada Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Raskin oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Berdasarkan penelitian penulis selama kegiatan magang di Perum Bulog Sub Divre III Surakarta, berikut ini adalah aktivitas pengendalian intern pada Sistem Informasi Akuntansi Perum Bulog Sub Divre III Surakarta: a. Aktivitas penetapan pagu dan rencana penyaluran Raskin Koordinasi yang baik antara Divre dengan Pemprov Jawa Tengah dan antara Subdivre III Surakarta dengan Pemkab Boyolali. Selain itu, penetapan jadwal pendistribusian Raskin telah dilakukan Satker Raskin sesuai dengan Surat Perintah dari Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. b. Aktivitas realisasi penyaluran Raskin Penyaluran Raskin diotorisasi oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta sesuai dengan Surat Perintah Alokasi (SPA) dari pemkab Boyolali.Pengeluaran barang telah diotorisasi bagian gudang dengan dokumen SPPB/DO yang diterbitkan oleh Subdivre III Surakarta. Selanjutnya untuk penerimaan beras dari gudang dan penyaluran Raskin ke Titik Distribusi diotorisasi oleh Satker Raskin dengan diterbitkannya BAST yang telah ditandatangani oleh bagian Satker Raskin dan bagian pelaksana distribusi sebagai penerima Raskin.
73
75
c. Aktivitas penyelesaian administrasi penagihan subsidi Raskin Pelunasan HTR Raskin dapat ditransfer ke rekening Subdivre III Surakarta maupun dibayar langsung ke Subdivre III Surakarta, untuk penerimaan secara tunai atau dibayarkan langsung maka dibuatlah kwitansi yang telah dibubuhi cap “lunas” pada kwitansi yang dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap 1 diberikan kepada penyetor dan Rangkap 2 digunakan sebagai arsip.Jumlah kas yang diterima segera disetor ke bank pada hari itu juga.Pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen yang sumbernya dilampiri dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB).
2. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Raskin oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Berdasarkan hasil penelitian atas penyaluran Raskin antara SOP-20/DO402/11/2014 dengan pelaksanaan langsung dilapangan pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta
maka evaluasi yang
dilakukan adalah: a. Evaluasi terhadap prosedur yang membentuk sistem 1) Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta
sudah
73
sesuai
dengan
SOP-
76
20/DO402/11/2014.Dokumen
yang
digunakan
untuk
penyaluran Raskin seperti SPA, SPPB/DO dan BAST telah bernomor urut tercetak dan telah diotorisasi oleh masingmasing bagian yang terkait. Hal itu dapat dilihat dari Dokumen Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin yang telah diotorisasi oleh Pemkab Boyolali dan berfungsi untuk melakukan permintaan Raskin kepada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. Dari dokumen SPA tersebut digunakan Perum Bulog Sub Divre III Surakarta sebagai dasar penerbitan SPPB/DO.Dokumen SPPB/DO berfungsi sebagai perintah pengeluaran dan penyerahan beras dari Gudang ke bagian Satker Raskin untuk didistribusikan ke titik distribusi serta telah
diotorisasi
oleh
bagian
Kepala
Subdivre
Surakarta.Namun terdapat perbedaan jumlah penerbitan SPPB/DO antara SOP dengan pelaksanaan. Berdasarkan SOP dokumen SPPB/DO dibuat sebanyak 2 rangkap untuk diserahkan ke bagian Satker Raskin dan digunakan sebagai dasar pelaporan bagian Subdivre Surakarta. Sedangkan pada pelaksanaannya dokumen SPPB/DO dibuat sebanyak 3 rangkap untuk diserahkan ke bagian Satker Raskin, untuk dasar pelaporan Subdivre dan yang terakhir digunakan untuk arsip. Berikutnya dokumen yang terakhir
digunakan pada
penyaluran Raskin adalah BAST, penerbitan BAST telah
73
77
diotorisasi oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi dan berfungsi
sebagai
bukti
telah
terlaksananya
transaksi
penyerahan dan penerimaan Raskin. Dengan dokumen yang telah bernomor urut tercetak dan telah
diotorisasi
pengendalian
oleh
bagian
pemakainya
pertanggungjawaban
yang
akan
berwenang dapat
terlaksannya
maka
menetapkan
transaksi
dan
meminimalisir tindakan kecurangan berupa manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 2) Evaluasi terhadap catatan akuntansi yang digunakan Catatan akuntansi yang digunakan oleh Perum Bulog Sub Divre
III
Surakarta
sudah
sesuai
20/DO402/11/2014 .Hal tersebut terbukti
dengan
SOP-
dengan adanya
pengunaan Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) dalam pencatatan setiap transaksi oleh fungsi akuntansi pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. Pencatatan dilakukan langsung dengan cara meng-input kan transaksi ke dalam komputer. Data yang dimasukkan berasal dari dokumen Delivery Order (DO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).Catatan akuntansi yang dihasilkan berupa buku besar dan laporan keuangan. Dengan Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) yang dilakukan secara online dan terpusat pada server yang berada
73
78
di Jakarta, maka dapat meminimalisir risiko tindakan kecurangan seperti risiko manipulasi data maupun kesalahan pencatatan. 3) Evaluasi terhadap penyusunan Laporan Penyusunan laporan realisasi penyaluran Raskin sudah sesuai dengan SOP-20/DO402/11/2014, terbukti dengan selalu tepat waktu Perum Bulog Sub Divre III Surakarta dalam melaporkan hasil realisasi penyaluran Raskin mingguan maupun laporan rampung realisasi tahunan kepada Divre Jawa Tengah. Sehingga akan memberikan dampak positif untuk pertumbuhan Subdivre Surakarta karena segera dilakukan penilaian tentang keefektifan pelaksanaan penyaluran Rakin. Jadi apabila terjadi permasalahan akan segera diperbaiki. 4) Evaluasi terhadap Bagian yang Terkait Pada Bagian yang terkait dalam sistem penyaluran Raskin di lapangan yang dilaksanakan Perum Bulog Sub Divre III Surakarta sudah sesuai dengan SOP-20/DO402/11/2014. Terbukti bahwa dalam pelaksanaannya, bagian-bagian yang diuraikan dalam SOP telah dibentuk dan diterapkan, seperti bagian Kantor Bulog Pusat yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyaluran Raskin sebagai laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan memberikan intruksi ke Divre dan Subdivre. Bagian Divre
73
79
Jawa tengah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya dan memberikan instruksi yang diterima dari kantor Bulog Pusat kepada semua kantor subdivre
di
wilayah
Jawa
Tengah.
Bagian
Subdivre
bertanggung jawab dalam sistem pelaksanaan penyaluran Raskin.
Bagian
menyediakan
gudang
data
bertanggung
bagi
para
jawab
perencana
untuk
penyaluran
Raskin,penentuan kebutuhan beras raskin dan pemeliharaan persediaan. Bagian Satker Raskin bertanggung jawab dalam penyaluran Raskin sampai di titik distribusi. Bagian pelaksana distribusi bertanggung jawab dalam penerimaan Raskin dan penyaluran Raskin ke titik bagi.Bagian Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam permintaan alokasi Raskin di daerahnya dan yang terakhir adalah bagian Kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam penyusunan alokasi pagu Raskin Nasional serta penyediaan anggaran untuk prosedur penyaluran Raskin. Namun didalam pelaksanaan penyaluran Raskin, pemisahan bagian-bagian yang terkait dibentuk lebih detail dan terarah kepada fungsi-fungsi pokok yang
didasarkan
atas
kapasitas
tanggungjawab
dan
wewenangnya masing-masing. Sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan seluruh prosedur penyaluran Raskin dan meminimalisir tindakan kecurangan.
73
80
5) Evaluasi terhadap jaringan prosedur yang membentuk sistem Jaringan prosedur yang membentuk sistem pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta sudah sesuai dengan SOP20/DO402/11/2014.Hal
tersebut
terbukti
dengan
dilaksanakannya setiap prosedur oleh bagian-bagian yang terkait. Sehingga akan berdampak positif untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Raskin karena prosedur
yang
dilaksanakan telah terarah dengan baik. 6) Evaluasi
terhadap
diagram
Alur
(flowchart)
Sistem
Penyaluran Raskin yang diterapkan Pelaksanaan dalam penyusunan diagram alur penetapan pagu Raskin, penyaluran Raskin dan penyelesaian administrasi penagihan subsidi Raskin sudah sesuai dengan SOP20/DO402/11/2014, karena alur pelaksanaan prosedurnya lebih rinci dan terarah serta bagian-bagian yang terkait dalam pelaksanaan penyaluran Raskin dibagi secara lebih jelas sesuai dengan garis wewenangnya, selain itu penggunaan dokumen telah bernomor urut tercetak yang pemakainya telah dipertanggung jawabkan oleh pihak yang berwenang. Diagram alur di dalam SOP hanya menjelaskan alur sistem penyaluran secara umum dan
tidak ada pemisahan wewenang secara
khusus antara Divre dengan Subdivre sehingga jika diterapkan
73
81
akan berakibat kurang efektif dalam pencapaian target oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta dan akan memberi peluang besar bagi pihak yang ingin bertindak curang. 7) Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern a) Prosedur penetapan pagu dan rencana penyaluran Raskin oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Sistem Pengendalian Internnya sudah sesuai dengan praktik sehat yang telah dikemukanan oleh Mulyadi (2001 : 165) dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi. Hal ini didasari dengan adanya koordinasi yang efektif antara Divre Jawa Tengah dengan Pemprov Jawa Tengah sebelum alokasi pagu Raskin diberikan kepada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta, dan setelah sub Divre III Surakarta menerima alokasi pagu Raskin dari Divre Jawa Tengah masih dikoordinasikan lagi dengan Pemkab Boyolali untuk memperoleh hasil yang lebih akurat serta segera terlaksana penetapan Pagu Raskin oleh Pemkab Boyolali, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan penetapan pagu Raskin yang
akan
berdampak
juga
pada
tepat
waktunya
penyusunan jadwal dan pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh Bagian Satker Raskin sesuai dengan Surat Perintah Satker Raskin dari Subdivre III Surakarta.
73
82
b) Prosedur realisasi penyaluran Raskin Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Sistem Pengendalian Internnya sudah sesuai dengan praktik sehat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001 : 165) dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi, hal ini bisa dilihat dari adanya pemisahan Bagian antara pelaksanaan pengeluaran Barang dari Gudang maupun penyaluran Raskin ke Titik Distribusi sesuai
garis
wewenang
masing-masing.
Penugasan
pengeluaran beras diotorisasi oleh bagian Subdivre III Surakarta atas dasar SPA untuk menerbitkan dokumen SPPB/DO yang telah ditandatangani oleh Kepala Subdivre Surakarta dan berisi jumlah kuantum beras per kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali beserta total HTR yang harus dibayarkan oleh pelaksana distribusi yang diperoleh dari RTS-PM. Dokumen yang digunakan juga telah diserahkan ke bagian-bagian terkait dan telah diarsip berdasarkan nomor urut tercetak. Bagian Satker Raskin menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi dan kedua bagian tersebut berkoordinasi serta menerbitkan BAST sebagai bukti telah terlaksannya penyerahan beras dan Penerimaan beras yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya koordinasi yang baik antara Satker Raskin dengan Pelaksana distribusi akan terlihat
73
83
ketepatan sasaran penerima Raskin. Namun ada sedikit perbedaan pada pelaksanaan pengecekan kualitas beras, di dalam pelaksananaan
pengecekan beras dilakukan pada
saat Satker Raskin akan menyalurkan beras, kegiatan tersebut kurang berjalan dengan baik karena hanya dilakukan pengecekan secara visual dengan mengambil beberapa sampel saja. Satker Raskin hanya menerbitkan BAST Raskin dan tidak menerbitkan Berita Acara Pengecekan Kualitas Beras dengan rincian yang lengkap mengenai kondisi kualitas beras. Jadi didalam dokumen pengecekan kualitas hanya berupa keterangan kualitas baik dan buruknya beras tanpa adanya keterangan yang lebih spesifik seperti berapa persen jumlah kuantum beras yang layak disalurkan dan keterangan mengenai jumlah kuantum beras yang tidak layak serta diskripsi tentang kondisi dan penyebab kualitas beras tidak layak untuk disalurkan, sehingga akan sulit dilakukan evaluasi mengenai kualitas beras yang disalurkan karena banyaknya jumlah kuantum beras dan minimnya dokumen pendukung. c) Prosedur penyelesaian administrasi penagihan subsidi Raskin Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Sistem Pengendalian Internya sudah sesuai dengan praktik sehat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001 : 165) dalam
73
84
melaksankan tugas dan fungsi unit organisasi, hal ini bisa dilihat pada pelaksanaan pengihan HTR Raskin. Pelunasan HTR Raskin bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening Subdivre III Surakarta ataupun dibayarkan langsung ke Subdivre III Surakarta. Dalam penyetoran langsung ke Subdivre III Surakarta, dibuatlah kwitansi 2 rangkap yang dibubuhi cap “lunas” dengan ditandatangani oleh pihak penyetor dan penerima. Rangkap 1 diberikan kepada penyetor dan Rangkap 2 digunkan sebagai arsip kantor dan sebagai dasar pencatatan oleh fungsi akuntansi. Setelah menerima pelunasan HTR Raskin harus langsung disetorkan ke bank pada hari itu juga. Pencatatan akuntansi menggunakan sistem terpusat dengan Kantor Pusat Bulog Jakarta berupa Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB), sehingga by system dapat langsung dipantau oleh pusat meskipun Perum Bulog Sub Divre III Surakarta masih harus mengirimkan laporan realisasi rampung Raskin. Sehingga
akan
sangat
mempermudahkan
dalam
pengawasan dan meminimalisir tindakan kecurangan seperti penggunaan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi.
C. Keterbatasan Penelitian
73
85
Keterbatasan dalam penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir yang berjudul Evaluasi Sistem Penyaluran Raskin Oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Pangan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Boyolali antara lain: 1. Meskipun sebagian besar pelaksanaan penyaluran Raskin telah sesuai dengan SOP-20/DO402/11/2014 masih terdapat beberapa perbedaan seperti : a. Berdasarkan SOP dokumen SPPB/DO hanya dibuat dua rangkap untuk bagian Subdivre sebagai dasar pelaporan untuk fungsi akuntansi dan
diserahkan ke Satker Raskin sebagai dasar
pengeluaran beras dari gudang, namun dalam pelaksanaannya dokumen SPPB/DO dibuat sebanyak tiga rangkap. Rangkap pertama diserahkan kepada bagian Subdivre (fungsi akuntansi) untuk dasar pencatatan penyusunan laporan SIM, rangkap kedua diarsipkan berdasarkan nomor urut dan rangkap ketiga diserahkan kepada bagian Satker Raskin. b. Dalam pengiriman Raskin ke titik distribusi bagian Perum Bulog Sub Divre III Surakarta tidak menyediakan kendaraan sendiri, sehingga menggunakan jasa angkutan. Pada saat beras dimasukkan sampai ke dalam truk , bagian Perum Bulog Sub Divre III Surakarta tidak menggunakan dokumen pengiriman, tetapi hanya berdasarkan surat perjanjian antara Perum Bulog Sub Divre III Surakarta dengan jasa pengiriman sebagai penanggungjawab atas
73
86
barang selama perjalanan pengiriman beras ke titik distribusi, sehingga masih sulit dilakukan pengendalian internalnya karena tidak tersedianya dokumen pengiriman. c. Berdasarkan SOP belum terdapat pemisahan lebih spesifik mengenai
bagian-bagian
yang
terkait,
sehingga
akan
membingungkan dan menimbulkan banyak persepsi oleh peneliti ataupun pembaca untuk mengetahui garis wewenang masingmasing bagian. d. Berdasarkan pelaksanaan penyalurkan Raskin khususnya pada pengecekan kualitas beras kurang berjalan dengan efektif, hal tersebut terbukti dengan banyaknya keluhan dari RTS-PM di wilayah Kabupaten Boyolali tentang buruknya kualitas beras Raskin seperti beras patah dan bau apek. Selain itu tidak ada dokumen pendukung yang lengkap untuk dasar evaluasi Perum Bulog tentang kualitas beras, sehingga menghambat jalannya perbaikan sistem pada prosedur pelaksanaan penyaluran Raskin.
73
87
D. Temuan Hasil penelitian terhadap Evaluasi Sistem Penyaluran Raskin Oleh Perum Bulog Sub Divre III Surakarta Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Pangan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Boyolali, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan antara lain: a. Kelebihan Sistem Informasi Akuntansi 1. Pemisahan bagian dan pelaksanaan tugas oleh pegawai yang sesuai garis wewenangnya sangat membantu dalam sistem pengendalian intern, terutama dalam melindungi kekayaan Negara untuk mempertahankan
jalannya
subsidi
beras
dan
menstabilkan
ketahanan pangan bangsa. 2. Sistem otorisasi telah dijalankan dengan baik, karena terdapat kepala bagian untuk masing-masing bagian sebagai pihak pemberi otorisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masingmasing bagian. 3. Dokumen yang digunakan sudah bernomor urut tercetak dan dibuat rangkap, sehingga telah tersedia arsip yang digunakan untuk cross check atau memverifikasi data. 4. Penggunan dokumen telah bernomor urut tercetak dan dibuat rangkap sehingga tanggung jawab dalam mengelola dokumen tersebut tidak hanya satu pihak, sehingga keandalan dokumen lebih terjamin dan relevan.
73
88
5. Penerimaan kas dari penyetoran secara langsung ke bagian Administrasi dan Keuangan (Minku) dilaporkan setiap hari ke bagian akuntansi dan langsung dicatat atau di-input ke SIAB dengan dilengkapi dokumen sumber serta dokumen pendukung untuk dapat mencegah risiko tidak tercatatnya sejumlah uang kas dari HTR Raskin. 6. Kas yang diterima dan telah dicatat langsung disetorkan ke bank BRI cabang Surakarta sehingga dapat diuji tingkat ketelitian dan keandalan catatan akuntansi Perum Bulog Sub Divre III Surakarta dan rekening Koran. b. Kelebihan Sistem Pengendalian Intern 1. Setiap melakukan pencatatan selalu berdasarkan dokumen yang sumber-sumbernya dilampiri.
Hal
ini dapat
meminimalisir
kesalahan memasukkan data ketika melakukan pencatatan. 2. Sebagian besar pegawai Perum Bulog Sub Divre III Surkarta telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal
ini
akan
berdampak
positif
dalam
memaksimalkan hasil kinerja pada Perum Bulog Sub Divre III Surakarta. 3. Jumlah kas yang diterima dari pelunasan langsung HTR Raskin ke Perum Bulog Sub Divre III Surakarta harus segera disetorkan ke bank pada hari itu juga. Hal tersebut untuk meminimalisir tindakan
73
89
kecurangan seperti penggunaan uang kas untuk kepentingan pribadi. c. Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi 1. Tidak adanya pemeriksaan mendadak yang diadakan oleh petugas intern Perum Bulog Sub Divre III Surakarta terhadap bagianbagian yang terkait dalam sistem penyaluran Raskin. d. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 1. Perum Bulog Sub Divre III Surakarta hanya bertanggung jawab menyalurkan Raskin sampai di titik distribusi saja dan untuk pemerintah di tingkat kelurahan/desa yang berlaku sebagai pelaksana distribusi belum adanya peraturan khusus mengenai proses pengendalian Intern yang kuat untuk penyaluran Raskin ke RTS-PM maka masih sering terjadi tindakan kecurangan oleh pejabat di tingkat kelurahan/desa seperti penyaluran Raskin ke RTS-PM tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah dituangkan baik di Pedoman Umum Raskin maupun di Juklak/Juknis Kabupaten Boyolali. 2. Pengiriman beras ke titik distribusi oleh Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre III Surakarta belum memiliki fungsi pengiriman sehingga harus menggunakan jasa angkutan yang pelaksanaan pengawasannya masih sulit untuk dilakukan dikarenakan tidak adanya dokumen pengiriman.
73
90
3. Tidak ada sistem pengecekan kualitas beras yang memadai dan tidak adanya dokumen pendukung yang lengkap sebagai dasar untuk melaksanakan pengendalian internal.
73