BAB III DATA DAN ANALISIS

BAB III DATA DAN ANALISIS

3.1 Data Penelitian mengenai Penyediaan Set Pelayanan Umum Perkotaan yang Sesuai dengan Preferensi Local Business di Kota Depok ini menggunakan dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan survey ke instansi-instansi pemerintahan. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap 30 local business di Kota Depok. Pengumpulan data sekunder dan data primer dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik local business, preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan, serta hubungan antara karakteristik local business dengan preferensi yang dimilikinya.

3.1.1

Pengumpulan Data Data sekunder diperoleh dari kegiatan survey ke beberapa Instansi Pemerintahan, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, Bagian Keuangan Kantor Walikota Depok, serta Bagian Infokom Kantor Walikota Depok. Data sekunder yang dihasilkan dari survey instansi ini diantaranya adalah data populasi local business di Kota Depok, APBD Kota Depok, serta rencana-rencana penyediaan set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok. Sementara itu, data primer diperoleh melalui kegiatan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap 30 responden local business yang diambil secara acak proporsional dari populasi unit bisnis kecil dan menengah di Kota Depok. Pada pelaksanaannya di lapangan, terdapat 10 responden utama yang

35

tidak dapat ditemukan karena alasan usaha yang sudah tutup dan pindah ke lokasi yang tidak diketahui. Oleh karena itu, kekurangan 10 responden tersebut ditutupi oleh 10 responden cadangan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Meskipun ketiga puluh responden tersebut tidak seluruhnya berasal dari kelompok responden utama, semuanya masih memenuhi syarat keacakan dalam pengambilan sampel. Penyebaran kuesioner ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan. Data primer yang diperoleh kuesioner ini diantaranya adalah data karakteristik local business, lokasi local business, kondisi pelayanan umum perkotaan yang ada saat ini, preferensi terhadap pelayanan umum perkotaan, serta mekanisme untuk memasukkan preferensi tersebut ke dalam rencana penyediaan set pelayanan umum kota. Untuk lebih jelasnya, sebaran spasial dari ketiga puluh local business yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

36

37

3.1.2

Keacakan dan Distribusi Data Sebelum data yang diperoleh dari sampel bisa diintepretasikan sebagai data populasi, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap keacakan dan distribusi data. Uji keacakan data dilakukan dengan Uji Runs (Runs Test) yang pada prinsipnya dilakukan untuk mengetahui apakah suatu rangkaian kejadian merupakan hasil dari proses yang acak atau tidak. Sementara itu, uji distribusi dilakukan

dengan

menggunakan

uji

statistik

deskriptif

dengan

membandingkan nilai skewness dan kurtosis yang diperoleh dari setiap variabel data. Dalam uji keacakan data digunakan uji hipotesa dengan Ho dan H1 sebagai berikut: Ho = variabel-variabel berasal dari proses pengambilan sampel yang acak H1 = variabel-variabel berasal dari proses pengambilan sampel yang tidak acak Apabila nilai signifikansi yang diperoleh dalam Runs Test > 0,05; hipotesa null (Ho) akan diterima, artinya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian muncul dari proses pengambilan sampel secara acak. Sementara itu, apabila nilai signifikansi yang diperoleh < 0,05; hipotesa null (Ho) ditolak. Hal ini berarti variabel-variabel data diperoleh dari kegiatan pengambilan sampel yang tidak acak. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan bantuan software SPSS, diperoleh nilai signifikansi yang berkisar antara 0, 062 hingga 1. Nilai signifikansi ini seluruhnya lebih besar dari 0,05 (> 0,05), sehingga keputusan yang diambil adalah menerima Ho. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari proses pengambilan sampel yang acak. Berdasarkan perbandingan nilai skewness dan kurtosis dari setiap variabel, diperoleh nilai yang masih berada dalam rentang -2 hingga 2. Hal ini

38

menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Karena data diperoleh dari sampling yang acak dan terdistribusi dengan normal, informasi-informasi yang diperoleh tentang sampel dapat digeneralisir menjadi informasi mengenai populasi.

3.2 Analisis Data-data yang terkumpul melalui survey research selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif, metode analisis statistik inferensi, metode analisis preferensi (dengan metode rank sum), serta metode analisis kualitatif. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis karakteristrik local business di Kota Depok, analisis preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok, serta analisis hubungan karakteristik local business dengan preferensi yang dimilikinya terhadap set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok.

3.2.1

Metode Analisis Data Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian, terdapat empat macam metode analisis yang digunakan. Metode-metode analisis tersebut diantaranya adalah metode analisis statistik deskriptif, metode analisis statistik inferensi, metode analisis preferensi dengan perhitungan Rank Sum dan pertimbangan terhadap kriteria Borda, serta metode analisis kualitatif. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing metode adalah sebagai berikut: •

Metode Analisis Statistik Deskriptif Metode analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui kecenderungan

pemusatan

dan

penyebaran

data.

Ukuran-ukuran

39

pemusatan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah mean (rataan), median (nilai tengah), serta modus (nilai yang paling sering muncul). Sementara itu, ukuran penyebaran data yang digunakan diantaranya adalah variansi dan jangkauan data. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik local business di Kota Depok. •

Metode Analisis Statistik Inferensi Metode analisis statistik inferensi digunakan untuk mengetahui karakteristik populasi berdasarkan informasi dari sampel. Generalisasi dari informasi sampel ke populasi ini dilakukan karena kegiatan observasi menyeluruh terhadap populasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini umumnya terjadi karena ukuran populasi yang terlalu besar. Namun untuk melakukannya, sampel yang digunakan harus memenuhi syarat keacakan dan kenormalan distribusi.

•

Metode Analisis Preferensi (Rank Sum Method dengan Pertimbangan atas Kriteria Borda) Untuk memperoleh tujuan yang diharapkan, analisis utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis urutan kepentingan penyediaan pelayanan umum perkotaan berdasarkan preferensi local business di Kota Depok. Analisis ini dilakukan dengan metode Rank Sum, dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemenuhan kriteria Borda. Berdasarkan kriteria ini, opsi pilihan dengan jumlah skor (rank sum) paling rendah akan menjadi prioritas utama untuk disediakan.

Dengan metode ini, setiap opsi jawaban diberi nilai yang sesuai dengan urutan kepentingan penyediaannya. Opsi pelayanan fisik perkotaan akan memperoleh nilai 1 apabila tingkat kepentingan penyediaannya sangat penting, dan 8 apabila tingkat kepentingan penyediaannya sangat kurang. Sementara itu, opsi pelayanan non fisik perkotaan akan memperoleh nilai

40

1 apabila sangat penting untuk disediakan, dan 5 apabila sangat kurang penting untuk disediakan. Nilai dari masing-masing opsi ini kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut disebut sebagai skor Borda (Borda score) yang nantinya digunakan menentukan urutan pelayanan umum perkotaan yang harus disediakan oleh pemerintah. •

Metode Analisis Kualitatif Analisis ini dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas temuan-temuan khusus yang diperoleh dari hasil analisis data.

3.2.2

Analisis Karakteristik Local Business di Kota Depok Setiap unit usaha memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, bagian ini secara spesifik akan memberikan hasil analisis mengenai keragaman karakteristik local business di Kota Depok. Informasi mengenai karakteristik ini penting untuk diketahui, karena diduga kuat akan memberikan pengaruh pada urutan preferensi yang diberikan local business terhadap penyediaan set pelayanan umum perkotaan. Karakteristik yang akan dianalisis dalam bagian ini diantaranya adalah jenis kegiatan usaha, lama operasi, serta kecenderungan tingkat mobilitas unit bisnis.

41

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa jenis kegiatan usaha pokok yang paling mendominasi di Kota Depok adalah kegiatan Usaha Perdagangan Eceran (63,3 %). Menyusul kemudian kegiatan di bidang reparasi alat (10 %), industri pakaian jadi dan jasa boga (masingmasing 6,7 %). Sementara itu, kegiatan usaha lainnya merupakan campuran dari usaha jasa konstruksi, jasa kontraktor, kursus, dan persewaan alat. Lebih jelasnya mengenai ragam kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut: GAMBAR 3.2 RAGAM KEGIATAN USAHA POKOK DI KOTA DEPOK

10.0%

6.67% 6.67%

3.33%

3.33% 3.33% 3.33%

Industri pakaian jadi Jasa boga Jasa konstruksi Jasa kontraktor Kursus Perdagangan eceran Persewaan alat Reparasi alat

63.33%

Sumber: Analisis, 2007

Jenis kegiatan usaha pokok di bidang perdagangan eceran ini pada dasarnya terdiri atas berbagai variasi usaha. Untuk di Kota Depok sendiri, variasi usaha perdagangan eceran yang ada meliputi:

perdagangan eceran yang barang utamanya makanan dan minuman dalam bangunan selain pasar swalayan,

42

perdagangan eceran khusus barang farmasi di apotik, perdagangan eceran khusus barang farmasi selain di apotik,

perdagangan eceran khusus barang elektronik di dalam bangunan,

perdagangan eceran mobil,

perdagangan eceran khusus kacamata di dalam bangunan,

perdagangan eceran khusus bahan konstruksi di dalam bangunan, serta

perdagangan eceran khusus pakaian jadi dalam bangunan.

Tempat usaha yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha ini jenisnya bermacam-macam. Ada yang berupa gerai di salah satu mall, kios di dalam pasar, hingga di rumah-rumah pribadi. Namun karena unit bisnis yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah unit bisnis yang termasuk ke dalam klasifikasi usaha kecil dan menengah, sebagian besar kegiatan usaha dilakukan di rumah pribadi. Usaha bisnis di Kota Depok umumnya merupakan usaha rintisan sendiri dengan lama operasi yang cukup bervariasi. Sebanyak 57 % kegiatan usaha di kota ini telah beroperasi dalam kurun waktu 1-8 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah kegiatan usaha tersebut baru dibuka setelah Kota Administratif Depok berubah statusnya menjadi Kota Depok. Sementara itu, sebanyak 43 % kegiatan lainnya merupakan kegiatan yang sudah berdiri saat Depok masih menjadi bagian dari Kabupaten Bogor. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah menjadi sebuah kota otonom, iklim investasi di Kota Depok mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

43

GAMBAR 3.3 LAMA USAHA

7%

3%

10%

1 - 8 tahun >8 - 15 tahun >15 - 22 tahun 57%

23%

>22 - 29 tahun >29 - 36 tahun


Berdasarkan hasil analisis juga diperoleh bahwa 73,3 % kegiatan usaha tersebut sudah sejak awal di buka di Kota Depok dan 23,3 % lainnya merupakan pindahan dari salah satu kota di Jabodetabek, seperti Jakarta. Kota Depok dipilih menjadi lokasi usaha karena alasan kedekatan dengan tempat tinggal pemiliknya, ke-strategisan lokasi usaha, dan ketersediaan peluang usaha yang cukup besar. Dengan kata lain, ketersediaan fasilitas kota yang memadai bukanlah alasan utama yang dipertimbangkan oleh local business ketika memilih Kota Depok sebagai lokasi usaha. GAMBAR 3.4 LOKASI AWAL USAHA

3.33%

sejak semula di kota ini di salah satu di jabodetabek di luar jabodetabek (dalam negeri)

23.33%

73.33%


44

Kegiatan usaha yang berdiri di Kota Depok umumnya tidak memiliki cabang, baik di dalam maupun di luar Kota Depok. Hal ini sangat erat kaitannya dengan klasifikasi usaha yang termasuk ke dalam kelompok usaha kecil dan menengah dengan jumlah modal yang terbatas. Dengan demikian, membuka cabang usaha bukan merupakan prioritas utama dari local business yang beroperasi di Kota Depok ini. Dari segi kecenderungan mobilisasi, local business di Kota Depok memiliki karakteristik mobilitas yang rendah. Sebanyak 73,3 % local business yang saat ini sudah beroperasi di Kota Depok tidak memiliki rencana untuk pindah ke tempat/ kota lainnya. Meskipun demikian, terdapat juga 26,7 % local business yang berencana untuk memindahkan usaha ke DKI Jakarta dengan alasan memperluas pemasaran. Tingkat mobilitas local business yang rendah ini mengindikasikan bahwa daya tarik Kota Depok sebagai lokasi usaha pada dasarnya masih cukup besar. Namun demikian, Kota Depok juga harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan daya tariknya sebagai lokasi investasi bagi local business. Hal ini terjadi karena kota terdekatnya (terutama DKI Jakarta) juga memiliki potensi yang besar untuk menarik minat investasi dari local business di Kota Depok. GAMBAR 3.5 RENCANA KEPINDAHAN LOCAL BUSINESS DI KOTA DEPOK ya tidak

26.67%

73.33%


45

3.2.3

Analisis Preferensi Local Business di Kota Depok Sebelum dilakukan analisis mengenai urutan preferensi local business di Kota Depok, terlebih dahulu dilakukan analisis penilaian local business terhadap pelayanan umum perkotaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok. Analisis terhadap performa pelayanan umum perkotaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi local business untuk mengurutkan kepentingan penyediaan pelayanan umum perkotaan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa local business di Kota Depok menganggap pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan sebuah loncatan menuju ke arah yang lebih baik. Local business ini menilai bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah Kota Depok menjadi semakin bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan umum perkotaan dalam mendukung kelangsungan usaha di kota ini. Meskipun demikian, 53,3 % local business di Kota Depok masih merasa kurang dan tidak puas dengan kondisi pelayanan umum perkotaan yang ada saat ini. Dengan demikian, peningkatan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan umum perkotaan ternyata tidak dibarengi dengan upaya mempertahankan kondisi pelayanan umum sesuai dengan yang diharapkan oleh local business. GAMBAR 3.6 Tingkat Kepuasan Terhadap PELAYANAN Pelayanan KEPUASAN TERHADAP Perkotaan Secara Umum

TINGKAT PELAYANAN PERKOTAAN SECARA UMUM

puas kurang puas tidak puas

20.0%

46.67%

33.33%


46

Untuk mengetahui tingkat kepuasan local business terhadap set pelayanan umum perkotaan di Kota Depok secara detail, dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan umum yang sifatnya fisik dan non fisik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kinerja pelayanan umum perkotaan pada tahun 2007 dengan tahun 2006, tahun 2006 dengan tahun 2005, serta tahun 2005 dengan tahun 2004. Jenis pelayanan umum fisik yang dinilai kinerjanya adalah jaringan air bersih, jaringan air kotor dan drainase, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan kawasan untuk bisnis, pengumpulan dan pengelolaan sampah, serta terminal angkutan orang dan barang. Sementara itu, pelayanan non fisik perkotaan yang juga ikut dinilai kinerjanya adalah jaminan keamanan usaha, pengurusan izin usaha, kepastian hukum, kesesuaian antara besar pajak dengan pelayanan yang diperoleh, serta kemudahan untuk menyuarakan aspirasi.

PENILAIAN

KEPUASAN

TERHADAP

FASILITAS

FISIK

PERKOTAAN Berdasarkan hasil analisis, local business di Kota Depok menilai bahwa kondisi pelayanan air bersih di kota ini dari tahun 2004 hingga tahun 2007 tidak mengalami perubahan yang berarti. Performa pelayanan yang ditunjukkan oleh jaringan air bersih ini cenderung konstan. Oleh karena itu, tingkat kepuasan yang diberikan oleh local business terhadap pelayanan air bersih ini adalah sama saja.

47

GAMBAR 3.7 KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN AIR BERSIH DI KOTA DEPOK

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN

TAHUN 2006 DIBANDINGKAN TAHUN 2006 DENGAN DIBANDINGKAN DENGAN2005 TAHUN 2005 TAHUN

20

20

15

15

Frequency

Frequency

TAHUN 2004 TAHUN 2005DENGAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004

10

10

5

5

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan

TAHUN 2007 DIBANDINGKAN TAHUN 2007 DENGAN DIBANDINGKAN DENGAN2006 TAHUN 2006 TAHUN 20

Frequency

15

10

Sumber: Analisis, 2007 5

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Sama halnya dengan pelayanan air bersih, performa pelayanan air kotor dan drainase di kota ini selama kurun waktu 2004 hingga 2005 juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Meskipun performanya cenderung konstan, tingkat kepuasan yang dirasakan oleh local business di Kota Depok pada tahun 2007/2006 dibandingkan dengan tahun 2006/2005 menjadi semakin meningkat.

48

GAMBAR 3.8 KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN AIR KOTOR DAN DRAINASE DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004 20

20

15

Frequency

Frequency

15

10

10

5

5

0

semakin puas

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan


12

Frequency

10

8

6

4


2

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kondisi yang sedikit berbeda dialami oleh fasilitas pelayanan fisik perkotaan berupa jalan. Meskipun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini berbagai upaya perbaikan jalan sudah sangat gencar dilakukan, tingkat kepuasan yang ditunjukkan oleh local business umumnya cukup berfluktuasi. Tingkat kepuasan tertinggi dirasakan oleh local business Kota Depok pada tahun 2006, setelah pada dua tahun sebelumnya, kondisi pelayanan dinilai stagnan. Pada tahun 2006, telah terjadi perbaikan jaringan jalan secara besar-besaran, sehingga kepuasan local business berada pada kondisi tertinggi.

49

Karena perbaikan ini tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik, pada tahun 2007, keputusan mereka terhadap pelayanan jaringan jalan kembali mengalami penurunan hingga ke titik kepuasan yang paling rendah.

GAMBAR 3.9 KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN JARINGAN JALAN DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004 12 20

10

Frequency

Frequency

15

10

8

6

4

5

2

0 0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan


Frequency

10

8

6

4


0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Sementara itu, kepuasan local business terhadap pelayanan jaringan listrik di Kota Depok setiap tahunnya selalu sama, dan tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa sifat dari pelayanan listrik yang diberikan PLN di Kota Depok ini pada dasarnya berada dalam kondisi stagnan, sehingga tidak memberikan peningkatan maupun penurunan kepuasan bagi

50

local business di kota ini. Meskipun demikian, pada tahun 2007 kepuasan local business mengalami peningkatan. Untuk memahami lebih jauh tingkat kepuasan para local business terhadap pelayanan jaringan listrik di Kota Depok, lihat gambar 3.10 berikut ini:

GAMBAR 3.10 KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN JARINGAN LISTRIK DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004 20 20

15

Frequency

Frequency

15

10

10

5 5

0 0

semakin puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan


Frequency

15

10

5


semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Untuk pelayanan jaringan telekomunikasi di Kota Depok, tingakt ketidakpuasan yang dirasakan oleh local business umumnya sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, pelayanan telekomunikasi di kota ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh local business Kota

51

Depok. Apabila terdapat gangguan telekomunikasi, pihak penyedia layanan telekomunikasi di Kota Depok secara sigap menanggapinya. Lebih jelasnya mengenai fluktuasi kepuasan terhadap pelayanan jaringan telekomunikasi di Kota Depok adalah sebagai berikut:

GAMBAR 3.11 KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005


20

12

Frequency

Frequency

15

10

9

6

3

5

0

semakin puas

0

semakin puas

sama saja

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan


12

Frequency

10

8

6

4


2

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Selama kurun waktu tahun 2004 hingga 2006, local business merasakan bahwa ketersediaan kawasan untuk bisnis di Kota Depok tidak memberikan pengaruh yang cukup besar, sehingga tingkat kepuasan yang dirasakan tidak

52

mengalami perubahan. Kesempatan yang dimiliki oleh local business untuk memanfaatkan kawasan bisnis tersebut sangat kecil. Kawasan-kawasan untuk bisnis di Kota Depok saat ini umumnya hanya dapat dimanfaatkan oleh usahausaha menengah ke atas yang memiliki cukup modal. Usaha kecil dan menengah sendiri merasa kesulitan dalam mengakses ketersediaan kawasan untuk bisnis ini, karena harga sewa tempat yang cukup mahal dan adanya saingan usaha yang tergolong berat. Meskipun demikian, pada tahun 2007 ini, kondisi tersebut sedikit demi sedikit telah berubah. Pada tahun ini, local business menjadi semakin puas dengan ketersediaan kawasan untuk bisnis. Meningkatnya kepuasan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu alasan terpenting yang mendasari perubahan tingkat kepuasan ini adalah karena kesempatan yang diberikan kepada local business untuk memanfaatkan kawasan bisnis tersebut menjadi semakin besar. Apalagi dengan adanya rencana Disperindag Kota Depok untuk bekerja sama dengan pihak pengelola kawasan bisnis untuk memberikan ruang usaha bagi local business di kawasan tersebut.

53

GAMBAR 3.12 KEPUASAN TERHADAP KETERSEDIAAN KAWASAN UNTUK BISNIS DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005


20

15

Frequency

Frequency

15

10

10

5

5

0

0

semakin puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan


Frequency

10

8

6

4


0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Sementara itu, tingkat kepuasan local business di Kota Depok terhadap pelayanan persampahan kota cenderung konstan, sama seperti yang mereka terhadap pelayanan air bersih, air kotor, serta listrik. Dari tahun 2004 hingga tahun 2007, local business tidak merasakan ada yang berubah dari kondisi pelayanan persampahan ini. Pengelolaan sampah tetap dilakukan sendiri dengan cara membakar atau membuangnya langsung ke TPA. Dengan begitu local business menilai bahwa stagnansi pelayanan juga dimiliki oleh sektor

54

pengelolaan sampah perkotaan di Kota Depok. Gambar 3.13 berikut akan memberikan ilustrasi mengenai tingkat kepuasan local business terhadap pelayanan persampahan di Kota Depok.

GAMBAR 3.13 KEPUASAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

15

15

12

12

Frequency

Frequency

TAHUN 2005 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2004

9

6

3

9

6

3

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan


Frequency

10

8

6

4

Sumber: analisis, 2007 2

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Pelayanan fisik perkotaan terakhir yang memperoleh penilaian dari local business di Kota Depok adalah fasilitas terminal angkutan orang maupun barang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa pada kurun waktu 2004 hingga 2006, local business menilai pelayanan yang diberikan oleh terminal-terminal di Kota Depok tidak mengalami perubahan

55

yang berarti. Dengan kata lain, tingkat kepuasan yang dirasakan local business yang menggunakan fasilitas terminal tersebut adalah sama saja. Namun ketika diminta untuk membandingkan kondisi yang ada pada tahun 2007 dengan kondisi tahun sebelumnya, sebagian besar local business menyatakan semakin tidak puas dengan kondisi pelayanan terminal yang ada tahun ini. Hal ini terjadi karena semakin lama, kondisi terminal semakin semerawut, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal. Lebih jelas mengenai tingkat kepuasan local business ini terhadap pelayanan terminal dapat dilihat pada gambar 3.14 berikut: GAMBAR 3.14 KEPUASAN TERHADAP FASILITAS TERMINAL ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

14

14

12

12

10

10

Frequency

Frequency


8

6

8

6

4

4

2

2

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan


Frequency

10

Sumber: analisis, 2007

8

6

4

2

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

56

Berdasarkan analisis tingkat kepuasan local business terhadap fasilitas pelayanan umum perkotaan yang sifatnya fisik, diperoleh informasi bahwa: • jenis pelayanan yang cenderung memberikan kepuasan yang lebih tinggi bagi local business di Kota Depok adalah pelayanan Telekomunikasi dan Ketersediaan Kawasan untuk Usaha, • jenis pelayanan yang cenderung memberikan tingkat kepuasan yang sama (stagnan) bagi local business di Kota Depok adalah pelayanan air bersih, pelayanan air kotor dan drainase, pelayanan listrik, dan pelayanan sampah perkotaan, • jenis pelayanan yang cenderung memberikan ketidakpuasan kepada local business diantaranya adalah pelayanan jaringan jalan, serta terminal angkutan orang dan barang. PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP FASILITAS NON FISIK PERKOTAAN Setelah menganalisis kepuasan local business terhadap fasilitas fisik perkotaan, kini dilakukan analisis tingkat kepuasan local business di Kota Depok terhadap fasilitas non fisik perkotaan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, tingkat kepuasan para local business terhadap jaminan keamanan perkotaan dari tahun 2004 hingga 2007 tidak mengalami perubahan. Local business umumnya cukup puas dengan jaminan keamanan yang diberikan, meskipun dari tahun ke tahunnya tidak banyak mengalami perubahan. Apabila diperhatikan dengan seksama, pada tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah local business yang merasa semakin puas dengan kondisi keamanan di kota ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut pemerintah Kota Depok telah melakukan sesuatu untuk menjamin keamanan berusaha di kota ini. Namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan upaya

57

mengelola yang cukup baik, sehingga pada tahun 2007, jumlah local business yang merasakan peningkatan kepuasan tersebut kembali mengalami penurunan.

GAMBAR 3.15 KEPUASAN TERHADAP JAMINAN KEAMANAN USAHA DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005


15

20

12

Frequency

Frequency

15

10

9

6

5 3

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan 20


Frequency

Frequency

15

10 12

9 5

6

0 3

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas


Kepuasan 0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Sementara itu, masalah pengurusan izin usaha di Kota Depok dirasakan local business sebagai sesuatu yang tidak pernah mengalami perubahan dari tahun 2004 hingga 2007. Prosedur perizinan yang diberlakuan tidak banyak mengalami perubahan.

58

Pelayanan yang diberikan dalam pengurusan izin usaha bisa menjadi sangat rumit, karena kurangnya sosialisasi mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh local business dalam mengurus perizian ini. Padahal pelayanan ini merupakan salah satu pelayanan mendasar yang dibutuhkan oleh mereka. Kondisi seperti ini membuat local business berharap di masa yang akan datang, bisa terjadi perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik dalam pengurusan izin usaha ini. GAMBAR 3.16 KEPUASAN TERHADAP PENGURUSAN IZIN USAHA DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005


25

15

Frequency

Frequency

20

15

10

10 5

5

0

0

semakin puas

semakin puas

sama saja

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan


Frequency

15

10


5

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

59

Sama halnya dengan pengurusan izin usaha, aspek kepastian hukum di kota ini dinilai oleh sebagian besar local business sebagai sesuatu yang tidak mengalami perubahan secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Menurut local business, kebijakan dan peraturan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah hingga saat ini umumnya tidak banyak mengalami perubahan dan pergantian. Meskipun demikian, local business di Kota Depok juga banyak yang masih tidak paham mengenai masalah hukum ini. Bagi local business, asalkan usaha bisa berjalan dengan lancar, masalah kepastian hukum tidak terlalu mendesak untuk diperhatikan. Meskipun pada kenyataannya, kelancaran usaha sangat dipengaruhi oleh aspek tersebut. GAMBAR 3.17 KEPUASAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005


25

20

Frequency

Frequency

15

10

15

10

5 5

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan


Frequency

15

10


0

semakin puas

sama saja Kepuasan

semakin tidak puas

Selain jaminan keamanan usaha,

60

pengurusan izin usaha dan kepastian hukum, fasilitas non fisik perkotaan yang juga dinilai kondisinya oleh local business ini adalah aspek kesesuaian pajak dengan pelayanan yang diperoleh. Pada kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2007, local business merasa cukup puas dengan besaran pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok. Local business juga menilai besaran pajak yang perlu dibayarkan secara umum sudah cukup sesuai dengan pelayanan yang diterima. Dengan kata lain, pelayanan non fisik perkotaan yang terkait dengan aspek perpajakan ini dinilai tidak banyak mengalami perubahan oleh local business di Kota Depok. GAMBAR 3.18 KEPUASAN TERHADAP KESESUAIAN BESARAN PAJAK DENGAN PELAYANAN YANG DIPEROLEH DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005


25

20

Frequency

Frequency

15

15

10

10

5 5

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan


Frequency

15

10

5


semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

61

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, seharusnya pola kehidupan yang demokratis bisa lebih dinikmati oleh local business di Kota Depok. Pemberlakuan sistem otonomi tersebut seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi local business untuk menyampaikan aspirasinya. Namun sejak kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2007, local business tidak merasakan perubahan pada aspek kemudahan penyampaian aspirasi ini. Local business tetap saja sulit menyalurkan aspirasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, penilaian yang local business berikan terhadap aspek kemudahan menyuarakan aspirasi ini adalah sama saja.

GAMBAR 3.19 KEPUASAN TERHADAP KEMUDAHAN MENYUARAKAN ASPIRASI DI KOTA DEPOK TAHUN 2006 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2005

20

20

15

15

Frequency

Frequency


10

10

5

5

0

0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

Kepuasan


Frequency

15

10


0

semakin puas

sama saja

semakin tidak puas

Kepuasan

62

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa tingkat kepuasan yang dirasakan dari penyediaan pelayanan non fisik perkotaan adalah sama. Local business selama ini belum merasakan perubahan yang berarti dalam penyediaan fasilitasn non fisik di kota ini. Padahal secara teori, justru aspek non fisik inilah yang memberikan dukungan terbesar dalam peningkatan iklim investasi di sebuah kawasan. Berdasarkan analisis kinerja pelayanan umum perkotaan ini diperoleh indikasi bahwa Pemerintah Kota Depok umumnya masih mengutamakan penyediaan fasilitas perkotaan yang sifatnya fisik daripada yang non fisik. Padahal, pelayanan non fisik juga memberikan dukungan yang tidak sedikit terhadap kelangsungan usaha local business di kota ini. Dengan penilaian-penilaian yang mereka berikan terhadap fasilitas fisik dan non fisik perkotaan tersebut, local business menyimpulkan bahwa kondisi pelayanan yang saat ini ada sudah mendukung kegiatan usaha yang mereka lakukan. Walaupun beberapa diantaranya, seperti jalan dan terminal masih jauh dari harapan, local business tetap menilai bahwa pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup untuk membuat kegiatan usahanya terus bertahan hingga saat ini. Meskipun demikian, kondisi pelayanan perkotaan ini tidak bisa terus dibiarkan dalam kondisi stagnan seperti yang banyak ditemukan saat ini. Untuk dapat terus mendukung keberhasilan usaha di Kota Depok, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi pelayanan perkotaan ini. Sampai saat ini pemerintah Kota Depok sudah berupaya meningkatkan kondisi pelayanan perkotaan melalui rencana-rencana penyediaan sarana dan prasarana kota yang tertuang secara umum dalam RTRW Kota. Namun, rencana-rencana tersebut masih disusun tanpa memperhatikan preferensi local business di Kota Depok. Penelitian ini berusaha melihat fasilitas-fasilitas perkotaan mana yang seharusnya menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah

63

berdasarkan sudut pandang preferensi local business. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan memberikan informasi mengenai urutan pelayanan fisik dan non fisik perkotaan berdasarkan tingkat kepentingan penyediaannya dari yang sangat penting hingga yang kurang penting.

PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP PELAYANAN FISIK DAN NON FISIK PERKOTAAN Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan metode rank sum berbasis kriteria Borda, diperoleh urutan penyediaan fasilitas fisik perkotaan di Kota Depok dari yang sangat penting hingga yang kurang penting menurut local business Kota Depok sebagai berikut: 1.

Jaringan jalan

2.

Jaringan air bersih

3.

Jaringan listrik

4.

Jaringan telekomunikasi

5.

Ketersediaan kawasan usaha untuk bisnis

6.

Jaringan air kotor dan drainase

7.

Pengumpulan dan pengelolaan sampah

8.

Terminal angkutan orang dan barang

Jaringan

jalan

adalah

jenis

pelayanan

fisik

perkotaan

yang

penyediaannya menjadi paling penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan local business terhadap jaringan jalan yang semakin lama menjadi semakin baik. Dengan menempatkan jaringan jalan sebagai prioritas utama, local business berharap supaya kondisi jaringan jalan di Kota Depok bisa menjadi lebih baik dan lebih mendukung kelancaran usaha (distribusi) yang dilakukan. Selanjutnya, local business menempatkan penyediaan jaringan air bersih dan jaringan listrik sebagai prioritas kedua dan ketiga yang penyediaannya

64

perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung usaha yang mereka lakukan. Kedua jenis pelayanan ini, selama kurun waktu 3 tahun terakhir hanya mampu memberikan kondisi yang kepuasan yang cenderung konstan kepada local business. Oleh karena itu, dengan menempatkannya di urutan kedua dan ketiga, local business ini sebenarnya mengharapkan kedua pelayanan ini bisa disediakan dengan lebih baik lagi. Pada urutan keempat dan kelima, local business menempatkan jaringan telekomunikasi dan ketersediaan kawasan untuk bisnis sebagai prioritas, meskipun kondisi yang ada saat ini sudah memberikan tingkat kepusan yang memadai. Sementara itu pada urutan keenam dan ketujuh, local business menempatkan dua jenis pelayanan yang selama ini memiliki performa cukup stabil, yaitu jaringan air kotor dan drainase, serta pengumpulan dan pengelolaan sampah. Namun yang cukup mengejutkan, local business menempatkan terminal angkutan barang yang mereka nilai kondisinya sudah sangat buruk. Hal ini terjadi karena local business jarang menggunakan fasilitas terminal untuk mendukung usaha yang dilakukannya. Berdasarkan uji keselarasan yang dilakukan dengan bantuan software SPPS, diketahui bahwa sudah terdapat keselarasan urutan preferensi penyediaan pelayanan fisik perkotaan di antara local business di Kota Depok. Artinya, seluruh unit usaha lokal di Kota Depok akan memberikan jawaban yang cenderung sama. Sementara itu, urutan penyediaan fasilitas non fisik perkotaan yang diharapkan oleh local business di Kota Depok dari yang penyediaannya sangat penting dilakukan hingga yang kurang penting adalah sebagai berikut:

1. Jaminan keamanan usaha 2. Kemudahan perizinan usaha 3. Kepastian hukum

65

4. Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh 5. Kemudahan menyuarakan aspirasi.

Sama halnya dengan preferensi terhadap pelayanan fisik perkotaan, urutan preferensi di atas juga sudah diuji keselarasannya dengan uji keselarasan Kendall. Berdasarkan uji tersebut, urutan kepentingan di atas sudah selaras di antara local business di Kota Depok. Apabila preferensi tersebut dijabarkan berdasarkan kecamatan, diperoleh hasil sebagai berikut: TABULASI PREFERENSI III.1 PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP SET PELAYANAN FISIK PERKOTAAN DI KOTA DEPOK 2007 NAMA KECAMATAN SAWANGAN

PANCORAN MAS

SUKMAJAYA

URUTAN PREFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jaringan listrik Jaringan jalan Jaringan telekomunikasi Jaringan air bersih Kawasan usaha untuk bisnis Terminal angkutan orang dan barang Pengumpulan dan pengelolaan sampah Jaringan air kotor dan drainase Jaringan jalan Jaringan listrik Jaringan air bersih Pengumpulan dan pengelolaan sampah Jaringan telekomunikasi Jaringan air kotor dan drainase Terminal angkutan orang dan barang Kawasan usaha untuk bisnis Jaringan air bersih Jaringan jalan Jaringan telekomunikasi Kawasan usaha untuk bisnis Jaringan listrik Pengumpulan dan pengeloaan sampah Jaringan air kotor dan drainase Terminal angkutan orang dan barang

66

NAMA KECAMATAN CIMANGGIS

BEJI

LIMO

URUTAN PREFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jaringan jalan Kawasan usaha untuk bisnis Jaringan air bersih Jaringan air kotor dan drainase Jaringan telekomunikasi Jaringan listrik Pengumpulan dan pengelolaan sampah Terminal angkutan orang dan barang Jaringan jalan Jaringan air bersih Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi Jaringan air kotor dan drainase Kawasan usaha untuk bisnis Pengumpulan dan pengelolaan sampah Terminal angkutan orang dan barang Jaringan air bersih Jaringan jalan Jaringan air kotor dan drainase Jaringan listrik Kawasan usaha untuk bisnis Pengumpulan dan pengelolaan sampah Terminal angkutan orang dan barang Jaringan telekomunikasi Sumber: Analisis, 2007

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel rekapitulasi di atas, dapat diketahui bahwa jaringan jalan merupakan fasilitas fisik perkotaan yang penyediaannya dianggap paling penting oleh sebagian besar local business di Kota Depok. Untuk lebih jelasnya mengenai urutan prerferensi local business terhadap pelayanan fisik perkotaan menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

67

68

Sementara itu, preferensi local business terhadap set pelayanan umum perkotaan yang sifatnya non fisik per kecamatan adalah sebagai berikut TABULASI PREFERENSI III.2 PREFERENSI LOCAL BUSINESS TERHADAP SET PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN DI KOTA DEPOK 2007 NAMA KECAMATAN SAWANGAN

PANCORAN MAS

SUKMAJAYA

CIMANGGIS

BEJI

LIMO

URUTAN PREFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kemudahan menyuarakan aspirasi Kepastian hukum Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kepastian hukum Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha kepastian hukum Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kepastian hukum Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kemudahan perizinan usaha Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Kepastian hukum Kemudahan menyuarakan aspirasi Jaminan keamanan usaha Kepastian hukum Kemudahan perizinan usaha Kemudahan menyuarakan aspirasi Kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh Sumber: Analisis, 2007

69

70

Berdasarkan paparan tabulasi preferensi III.2 dan gambar 3.21, diperoleh informasi bahwa untuk tingkat kecamatan, pelayanan non fisik perkotaan yang perlu disediakan terlebih dahulu adalah jaminan keamanan usaha. Urutan ini sudah sesuai dengan preferensi local business Kota Depok terhadap set pelayanan umum non fisik perkotaan yang disampaikan pada awal bagian ini. Sebagai catatan, urutan kepentingan penyediaan pelayanan umum perkotaan yang sifatnya fisik dan non fisik di atas dilakukan dengan asumsi bahwa biaya yang diperlukan untuk membangun setiap jenis pelayanan di atas adalah sama. Dalam kondisi nyata, tentunya hal ini akan sulit terjadi. Namun dalam penelitian ini ingin diketahui urutan kepentingan penyediaan dari setiap fasilitas tersebut dalam mendukung usaha local business apabila biaya penyediaan yang dibutuhkan untuk setiap jenisnya adalah sama.

3.2.4

Analisis Hubungan antara Karakteristik dan Lokasi Usaha dengan Preferensi Local Business di Kota Depok Setelah mengetahui karakteristik local business serta preferensinya terhadap pelayanan umum perkotaan, penelitian ini juga ingin mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk itu, pada bagian ini akan dilakukan analisis lebih dalam dengan cara mengaitkan preferensi tersebut dengan karakteristik usaha bisnis yang terdapat di Kota Depok.

HUBUNGAN ANTARA PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN JENIS KEGIATAN USAHA POKOK Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa jenis kegiatan usaha pokok pada dasarnya memberikan pengaruh kepada urutan preferensi yang dimiliki oleh local business di Kota Depok. Usaha bisnis yang bergerak di bidang perdagangan eceran dan industri pakaian jadi memerlukan kelancaran dalam kegiatan distribusi barang. Oleh karena itu, kedua jenis

71

usaha ini menempatkan jaringan jalan sebagai jenis pelayanan fisik perkotaan yang penyediaannya perlu diutamakan. Sementara itu, kegiatan reparasi alat (yang didominasi oleh reparasi alat berat) memerlukan jaringan air bersih yang memadai untuk mendukung kegiatan reparasi yang dilakukannya. Untuk kegiatan jasa boga yang umumnya banyak menghasilkan sampah dapur, ketersediaan fasilitas pengumpulan dan pengelolaan sampah yang memadai sangat diperlukan. Apabila ditinjau dari sisi kebutuhan pelayanan non fisik perkotaan, kegiatan perdagangan eceran dan industri pakaian jadi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran barang. Akibatnya, jaminan keamanan usaha menjadi prioritas utama yang perlu disediakan oleh pemerintah kota. Sementara itu, fasilitas non fisik perkotaan yang juga menjadi prioritas bagi kegiatan reparasi alat dan lainnya adalah kemudahan perizinan usaha. Kondisi seperti ini memberikan informasi bahwa urutan preferensi local business di Kota Depok dipengaruhi oleh kegiatan usaha pokok yang dilakukannya.

TABULASI PREFERENSI III.3 HUBUNGAN PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN JENIS KEGIATAN USAHA POKOK DI KOTA DEPOK 2007 JENIS USAHA BISNIS

PERDAGANGAN ECERAN

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN FISIK PERKOTAAN 1. jaringan jalan 2. jaringan air bersih 3. jaringan listrik 4. ketersediaan kawasan untuk bisnis 5. jaringan telekomunikasi 6. jaringan air kotor dan drainase 7. pengumpulan dan pengelolaan sampah 8. terminal angkutan orang dan barang

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN 1. jaminan keamanan usaha 2. kemudahan perizinan usaha 3. kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh 4. kepastian hukum 5. kemudahan menyuarakan aspirasi

72

JENIS USAHA BISNIS

REPARASI ALAT

INDUSTRI PAKAIAN JADI

JASA BOGA

LAINNYA

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN FISIK PERKOTAAN 1. jaringan air bersih 2. jaringan jalan 3. jaringan listrik 4. jaringan air kotor dan drainase 5. jaringan telekomunikasi 6. terminal angkutan orang dan barang 7. ketersediaan kawasan untuk bisnis 8. pengumpulan dan pengelolaan sampah 1. jaringan jalan 2. pengumpulan dan pengelolaan sampah 3. jaringan air bersih 4. jaringan listrik 5. jaringan air kotor dan drainase 6. jaringan telekomunikasi 7. ketersediaan kawasan untuk bisnis 8. terminal angkutan orang dan barang 1. pengumpulan dan pengelolaan sampah 2. jaringan telekomunikasi 3. ketersediaan kawasan untuk bisnis 4. jaringan air bersih 5. jaringan listrik 6. jaringan jalan 7. jaringan air kotor 8. terminal angkutan orang dan barang 1. jaringan jalan 2. jaringan listrik 3. jaringan telekomunikasi 4. jaringan air bersih 5. terminal angkutan orang dan barang 6. jaringan air kotor dan drainase 7. ketersediaan kawasan untuk bisnis 8. pengumpulan dan pengelolaan sampah

URUTAN PREFERENSI TERHADAP PELAYANAN NON FISIK PERKOTAAN 1. kemudahan perizinan usaha 2. jaminan keamanan usaha 3. kepastian hukum 4. kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh 5. kemudahan menyuarakan aspirasi

1. 2. 3. 4.

5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

5.

jaminan keamanan usaha kemudahan perizinan usaha kepastian hukum kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh kemudahan menyuarakan aspirasi kepastian hukum jaminan keamaan usaha kemudahan menyuarakan aspirasi kemudahan perizinan usaha kesesuaian antara pajak yang dibayar dengan pelayanan yang diperoleh

kemudahan perizinan usaha jaminan keamanan usaha kepastian hukum kesesuaikan antara pajak yang dibayarkan dengan pelayanan yang diperoleh kemudahan menyuarakan aspirasi Sumber: Analisis, 2007

73

HUBUNGAN ANTARA PREFERENSI LOCAL BUSINESS DENGAN LOKASI USAHA Selain dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha pokok, preferensi local business ini juga sangat dipengaruhi oleh tempat di mana unit bisnis tersebut berlokasi. Apabila kita perhatikan Tabel II.1 dan II. 2 di atas, kita bisa melihat bahwa pada lokasi yang berbeda, local business akan memberikan urutan preferensi yang juga berbeda. Local business di Kecamatan Sawangan menempatkan penyediaan jaringan listrik sebagai prioritas utama yang penyediaannya perlu diperhatikan oleh pemerintah. Menurut local business, pelayanan listrik yang diberikan di kecamatan ini masih kurang baik. Ketika hujan lebat terjadi, sering dilakukan pemadaman listrik yang tentunya sangat mengganggu kelancaran kegiatan usaha bisnis di lokasi ini. Sementara itu, local business di Kecamatan Pancoran Mas, Cimanggis dan Beji memberikan prioritas utama pada penyediaan jaringan jalan yang memadai. Apabila ditinjau secara spasial, Kecamatan Pancoran Mas dan Beji pada dasarnya terletak pada daerah poros utara selatan Kota Depok. Oleh karena itu, jalan-jalan yang berada di sekitar kecamatan ini merupakan jalur padat yang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Tingginya beban pergerakan yang harus ditampung oleh ruas-ruas jalan ini membuat kondisi jalan saat ini banyak yang rusak. Kerusakan jalan pada dasarnya akan sangat menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh local business di kecamatan-kecamatan ini. Itulah sebabnya mengapa local business ini mendudukkan penyediaan jaringan jalan sebagai prioritas utama dalam penyediaan set pelayanan fisik perkotaan. Sementara itu, sebagian besar local business di Kecamatan Cimanggis menghadapi persoalan yang sama dengan local business di Kecamatan Pancoran Mas dan Beji, karena dilalui oleh Jalan Raya Bogor-Jakarta. Namun, sebagian dari local business lain yang berada di Cimanggis justru

74

memprioritaskan penyediaan jalan karena saat ini di daerahnya belum tersedia jaringan jalan yang memadai. Kegiatan usaha bisnis yang terletak di Kp. Sindang Karsa, Kecamatan Cimanggis umumnya mengalami persoalan distribusi karena kondisi jaringan jalan yang saat ini masih kurang memadai. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Kecamatan Limo dan Sukmajaya. Local business yang berlokasi di kedua kecamatan ini menilai kondisi pelayanan air bersih yang diperoleh saat ini masih kurang memadai. Usaha-usaha yang berlokasi di Kawasan Pasar Musi seringkali mengeluhkan kurangnya ketersediaan air bersih yang memadai. Oleh karena itu, local business yang beroperasi di kawasan ini menempatkan penyediaan air bersih sebagai prioritas utama dalam penyediaan set pelayanan fisik perkotaan di Kota Depok. Meskipun memiliki prioritas penyediaan pelayanan fisik yang berbedabeda, local business di seluruh kecamatan memiliki prioritas penyediaan pelayanan non fisik yang cenderung seragam. Seluruh local business mengharapkan jaminan keamanan usaha menjadi prioritas utama dalam penyediaan pelayanan non fisik perkotaan. Hal ini terjadi karena umumnya kondisi keamanan usaha yang dirasakan oleh local business cenderung seragam di semua tempat. Dengan melihat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa preferensi local business di Kota Depok sesungguhnya dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha pokok, dan lokasi tempat unit usaha tersebut beroperasi. Sebagai ilustrasi, gambar-gambar berikut menunjukkan kondisi jaringan pelayanan fisik di Kota Depok yang dinilai sangat mengganggu oleh local business

75

GAMBAR 3.22 KONDISI RUAS JALAN DI KOTA DEPOK

Sumber: Dokumentasi, 2007

GAMBAR 3.23 KONDISI JARINGAN AIR KOTOR DAN DRAINASE DI KOTA DEPOK


GAMBAR 3.24 KONDISI PERSAMPAHAN DI KOTA DEPOK


76

BAB III DATA DAN ANALISIS

Recommend Documents