19
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, Dinas Koperasi dan UMKM dikepalai oleh seoang Kepala Dinas yang membawahi seorang Sekretaris Dinas dan tiga Kepala Bidang, yakni Bidang Koperasi, Bidang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Bidang Usaha dan Permodalan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas b. Penyusunan
rencana
program,
pengendalian
pelaporan c. Pemberian perijinan di bidang Koperasi dan UMKM
evaluasi
dan
20
d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM e. Penyelenggara sosialisasi f. Pembinaan jabatan 2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta sebagai berikut: ”Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sehat, tangguh dan mandiri dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.” Sedangkan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM)
untuk
mengakses
sumber-sumber
pembiayaan produktif, b. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengakses dan memperluas pangsa pasar’ c. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan teknologi dan informasi.
21
3. Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
NUR HARYANI, SE,. MM,.
Drs. JOKO PRATONO Pembina Tk. (Ivb)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KABID USAHA & PERMODALAN Ir. DIATI UTAMA
KASI USAHA SULARNO,. SH
KASI PERMODALAN Drs. TUTI RAHAYU,. MM
KASUBAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
KASUBAG KEUANGAN
EDHI PRASETIYAWAN,SH,MM
ARI NIARTI, SE,M.SI
KABID KOPERASI AGUS MULYANTO,. S. Sos
KASI PENDAFTARAN & PENGESAHAN KOPERASI THERESIA TITIEK SETIANI,.SE
KASI PEMBINAAN & PENGAWASAN KOPERASI Dra. PURNI MAHAYUNI
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN INDRIYANTI, SH
KABID UMKM Dra. SRI REJEKI IDA,.MM
KASI USAHA MIKRO Drs. JAKA SULARKO,.MM
KASI UKM M.A. SRI HARTATIH. S,.S.E,MM
22
3. Deskripsi Jabatan 1. Kepala Dinas, Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas: a. penyelenggaan kesekretariatan dinas; b. penyusunan
rencana
program,
pengendalian
evaluasi
dan
pelaporan; c. pemberian perijinan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; d. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; e. penyelenggaraan sosialisasi; f. pembinaan jabatan fungsional. 2. Sekretariat,tugas dari sekretariat adalah melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian, membawahkan: a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
23
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. 3. Bidang Usaha dan Permodalan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha dan permodalan, membawahkan : a. Seksi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha, meliputi : pembinaan dan pengembangan usaha koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang permodalan, meliputi : pembinaan dan pengembangan permodalan. 4. Bidang Koperasi,
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pengesahan koperasi dan pembinaan dan pengawasan koperasi, membawahkan: a. Seksi Pendaftaran dan Pengesahan Koperasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pengesahan
24
koperasi,
meliputi
:
pelaksanaan
kebijakan,
pengesahan,
pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi. b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan koperasi, meliputi : pembinaan dan pengawasan koperasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan koperasi. 5. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha mikro dan usaha kecil dan menengah, membawahkan: a. Seksi Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha mikro, meliputi : pembinaan dan pengembangan usaha mikro. b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha kecil dan menengah, meliputi : pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. 6.
Kelompok Jabatan Fungsional tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25
B. Pembahasan 1. Analisis Penyerapan Dana Bergulir Program dana bergulir merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat permodalan UMKM. Sumber dana yang digunakan dalam program ini berasal dari APBD Kota Surakarta melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) tahun 2002 sampai tahun 2013 yang disesuaikan dengan jumlah plafon atau pokok pinjaman. Jumlah anggaran ini diberikan secara penuh kepada UMKM yang telah memenuhi syarat dan telah lolos verifikasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. Selama tahun 2002 sampai tahun 2012 pendistribusian anggaran dana bergulir Kota Surakarta Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kota Surakarta sebagai berikut: Tabel 3.1 Pendistribusi Dana Bergulir pada Bank Kredit Kecamatan Tahun
Kecamatan
Plafon
Jumlah Orang
Pasar Kliwon
150.000.000
10
Banjarsari
150.000.000
7
Pasar Kliwon
195.000.000
16
Banjarsari
195.000.000
14
Pasar Kliwon
211.191.675
18
Banjarsari
202.500.000
11
300.000.000
2002
390.000.000
2003
412.691.675
2004
Ditiadakan
2005
2006
TOTAL
Laweyan
950.000.000
103
950.000.000
26
Tabel 3.2 Pendistribusi Dana Bergulir pada Bank Kredit Kecamatan (lanjutan) Pasar Kliwon
400.000.000
61
Laweyan
300.000.000
2
Laweyan
450.000.000
69
Pasar Kliwon
274.000.000
55
Banjarsari
98.000.000
22
Laweyan
87.000.000
17
Serengan
86.000.000
26
Jebres
133.500.000
36
Pasar Kliwon
80.000.000
23
Banjarsari
84.000.000
26
Jebres
146.000.000
49
Serengan
58.000.000
16
Laweyan
33.500.000
5
Pasar Kliwon
139.000.000
36
Banjarsari
210.000.000
57
Jebres
140.000.000
32
Serengan
61.000.000
18
Laweyan
93.000.000
20
Pasar Kliwon
250.000.000
50
Banjarsari
122.000.000
40
Jebres
182.000.000
81
Serengan
21.500.000
8
Laweyan
74.500.000
42
700.000.000
2007 2008
2009
2010
2011
2012
450.000.000
678.500.000
401.500.000
643.000.000
650.000.000
27
Anggaran dana bergulir pada tahun 2002-2006 tidak diketahui karena pada saat itu pemerintah belum menggunakan sistem komputerisasi dalam melaporkan rancangan anggaran pemerintah Kota Surakarta sehingga data tersebut sulit ditemukan. Pada tahun 2002 dana bergulir hanya disalurkan didua kecamatan yaitu Pasar Kliwon dan Banjarsari kemudian dana yang disalurkan yaitu sebesar Rp 300.000.000 kepada 17 orang, hal ini karena pada tahun 2002 yang mengajukan bantuan dana bergulir hanya dari dua kecamatan yaitu kecamatan Pasar Kliwon dan Banjarsari. Tahun 2003 yang mengajukan dana bergulir hanya dari dua kecamatan yaitu kecamatan Pasar Kliwon dan Banjarsari total dana yang disalurkan sebesar Rp 390.000.000 jumlah ini naik 0,76% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 jumlah dana bergulir yang disalurkan naik menjadi 0,94% dari tahun sebelumnya dan disalurkan ke kecamatan Pasar Kliwon dan Banjarsari, dengan ini tiga tahun berturut-turut kecamatan Pasar Kliwon dan Banjarsari adalah kecamatan yang aktif dalam mengajukan dana bergulir. Pada tahun 2005 dana bergulir ini tidak disalurkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta karena dari hasil wawancara kami pada tanggal 10 Mei 2016 jumlah kredit yang mengalami kemacetan dari tahun 2002 sampai tahun 2004 berjumlah Rp 343.275.000 jumlah ini tidak ada setengahnya dari total dana bergulir yang disalurkan yaitu sebesar Rp 1.102.691.675, jadi prosentase dana yang disalurkan dengan kredit macet yaitu 0,31%. Tahun 2006 dana disalurkan di satu kecamatan saja karena
28
hanya masyarakat kecamatan laweyan yang mengajukan dana bergulir, total dana bergulir disalurkan yaitu sebesar Rp 950.000.000,00 kepada 103 orang. Tahun 2007 anggaran dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp 700.000.000,00 dan mampu terserap yaitu sebesar Rp 700.000.000,00 anggaran ini mampu terserap semuanya tetapi pendistribusian dana ini belum merat karena hanya ada dua kecamatan yang mengajukan permohonan bantuan dana bergulir yaitu kecamatan Pasar Kliwon dan Laweyan. Pada tahun 2008 anggaran dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta yaitu sebesar Rp 450.000.000,00 dan disalurkan kepada kecamatan Laweyan sebesar Rp 450.000.000
jumlah
anggaran
mengalami
penurunan
dari
tahun
sebelumnya yaitu 0,64% karena jumlah peminjam dana bergulir dibatasi dengan sebab jumlah kredit macet yang sudah banyak. Pada tahun 2009 hingga tahun 2012 dana bergulir sudah mulai disalurkan merata kelima kecamatan yaitu kecamatan Pasar Kliwon, Banjarsari, Jebres, Serengan, dan Laweyan dan tahun 2009 jumlah dana yang didistribusikan yaitu sebesar Rp 678.500.000,00 dari total anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta yaitu sebesar Rp 708.000.000,00 atau sebesar 0,95% dari total anggaran pemerintah Kota Surakarta. Jumlah anggaran ini meningkat dari tahun anggaran sebelumnya yaitu 0,63% dan dalam hal pendistribusi dana bergulir sudah mulai merata didistribusikan kelima kecamatan. Tahun 2010 dana bergulir
29
yang disalurkan yaitu sebesar Rp 401.500.000,00 dari total anggaran tahun 2010 yaitu sebesar Rp 992.000.000 atau sebesar 0,404% dari jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta. Jumlah ini mengalami penurunan jika dilihat dari total peminjaman dana bergulir yaitu 0,59 dari tahun sebelumnya karena memang yang jumlah dana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang ada di Kota Surakarta disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Pada tahun 2011 dana bergulir yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Surakarta pada tahun anggaran 2011 yaitu sebesar Rp 662.000.000 dan yang disalurkan sebesar Rp 643.000.000,00 jumlah anggaran dana bergulir pada tahun 2011 mengalami penurunan karena pada tahun sebelumnya jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta terlalu banyak sebab tidak sesuai dengan jumlah peminjam ditahun 2010 sehingga pemerintah Kota Surakarta membatasi anggaran pada tahun 2011. Jumlah meningkat jika dilihat dari jumlah peminjaman dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,62%. Tahun 2012 dana yang disalurkan sebesar Rp 650.000.000,00 dari jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta yaitu sebesar Rp 662.000.000 anggaran yang diberikan pada tahun 2012 ini tetap sama dengan tahun sebelumnya dan jumlah ini meningkat jika dilihat dari jumlah peminjaman dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 realisasi anggaran penyaluran Dana Bergulir melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Surakarta sebagai berikut:
30
Tabel 3.2 Pendistribusian Dana bergulir Bank Perkreditan Rakyat Tahap Penyaluran
Jumlah Plafon
Jumlah Orang
Kredit Dana Bergulir 1
538.000.000
196
Kredit Dana Bergulir 2
381.500.000
142
Kredit Dana Bergulir 3
68.000.000
28
Pada tahun 2013 penyaluran dana bergulir disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Surakarta, di tahun ini penyaluran dana bergulir melalui tiga tahap yaitu tahap pertama, dana bergulir yang disalurkan berjumlah Rp 538.000.000,00 kepada 196 orang, tahap kedua dana bergulir yang disalurkan berjumlah Rp 381.500.000,00 kepada 142 orang dan tahap ketiga dana bergulir yang disalurkan kepada 28 orang berjumlah Rp 68.000.000,00. Pada tahun ini jumlah dana bergulir yang disalurkan yaitu sebesar Rp 987.500.000 dari total anggaran dana bergulir tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta jumlah ini meningkat sebesar 0,662% dari tahun anggaran sebelumnya, karena pada tahun ini Dinas Koperasi dan UMKM
Kota
Surakarta
sedang
membutuhkan
banyak
proposal
permohonan pinjaman bantuan dana bergulir sebab tahun 2013 merupakan tahun terakhir program dana bergulir ini dilaksanakan. Berdasarkan analisis di atas tabel 3.1 dan tabel 3.2 kurang relevan karena Dinas Koperasi dan UMKM tidak menjelaskan jumlah proposal yang masuk dan ditolak pada setiap tahunnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta hanya menjelaskan proposal yang diterima dan berhak
31
yang menerima bantuan dana bergulir yaitu berjumlah 1.336 proposal. Penyebab dari kurang relevannya tabel 3.1 dan 3.2 adalah karena Dinas Koperasi dan UMKM merasa program dana bergulir ini merupakan program yang sudah lama diberhentikan sehingga data dari program dana bergulir ini sudah tidak ada. Pendistribusian awal dana bergulir di Kota Surakarta pada tahun 2002 hingga tahun 2008 tidak merata yaitu hanya ada tiga kecamatan yang mengajukan bantuan dana bergulir yaitu kecamatan Pasar Kliwon, Banjarsari, dan Laweyan karena Dinas Koperasi dan UMKM kurang melakukan sosialisasi tentang program dana bergulir, meskipun sempat dihentikan pada tahun 2005 karena faktor jumlah kredit macet yang rendah dan tidak sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan, maka dari itu pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM lebih selektif dalam penyeleksian. Pada tahun 2009 hingga tahun 2012 dana bergulir mulai disalurkan merata untuk lima kecamatan yaitu kecamatan Pasar Kliwon, Banjarsari, Laweyan, Serengan, dan Jebres. Pendistribusian dana bergulir ini tergantung dengan para pelaku usaha yang menjalankan usaha sesuai dengan domisilinya. Jumlah dana bergulir yang mengalami fluktuatif karena setiap masing-masing pelaku usaha membutuhkan dana yang sesuai dengan kebutuhannya. Anggaran dana bergulir ini sesuai dengan jumlah dana yang dipinjam selama satu periode dan berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
32
Pada tahun 2013 telah terjadi peralihan bank yang menyalurkan dana bergulir dari Bank Kredit Kecamatan Kota Surakarta ke Bank Perkreditan Rakyat Kota Surakarta, selain itu pada tahun 2013 adalah tahun terakhir pemerintah Kota Surakarta dalam meenyalurkan dana bergulir untuk UMKM dan pemerintah Kota Surakarta memiliki rencana akan mengalihkan dana bergulir tersebut akan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Surakarta, tapi sampai sekarang rencana tersebut belum direalisasikan. Alasan dana bergulir akan dialihkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) karena jumlah kredit macet dana bergulir ini telah mencapai Rp 2,5 miliyar selama berjalannya program dana bergulir ini.
2. Sistem Penyaluran Dana Bergulir A. Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan dana bergulir Sumber dana bergulir di Kota Surakarta Jawa Tengah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap tahun dana tersebut disalurkan kepada masyarakat khususnya Kota Surakarta dalam bentuk pinjaman. Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 570/505/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Surakarta adalah
memberikan
tujuan diadakan program dana bergulir
dukungan
terhadap
suskesnya
program
33
Pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi dan UMKM, memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan, mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh dalam menghadapi pasar bebas. Dana bergulir tersebut dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang dibantu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Bank Perkreditan Rakyat Kota Surakarta. Peran Dinas Koperasi dan UMKM hanya sebagai perantara antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan pelaku bisnis yang mengajukan permohonan kredit dana bergulir dan telah lolos verifikasi. Setiap tahun dana tersebut disalurkan kepada masyarakat khususnya Kota Surakarta dalam bentuk pinjaman. Tujuan diadakan program dana bergulir itu sendiri adalah membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk dana. Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 570/505/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Surakarta yang menjelaskan persyaratan penerima dana bergulir untuk UMKM adalah: 1. Memiliki usaha sendiri dan dikelola dengan baik
34
2. Memiliki usaha/Surat Keteranga Kelurahan setempat 3. Berdomisili diwilayah Kota Surakarta 4. Mampu dan sanggup mengelola Dana Bergulir dengan baik 5. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku Proses pengajuan dana bergulir Kota Surakarta yaitu pemohon mengajukan proposal kepada Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta yang dilampiri : 1. Foto Copy Ijin Usaha/Surat Keterangan domisili dari kelurahan setempat 2. Foto copy KTP 3. Proposal usaha 4. Foto copy Kartu Keluarga 5.
Foto Kegiatan Usaha
6. Surat pernyataan yang menyatakn bahwa kredit yang diterima digunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana penggunaan kredit bergulir bermaterai Rp. 6.000 7. Denah Lokasi Usaha Setelah dokumen pengantar lengkap semua dan diserahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM maka dari Dinas Koperasi dan UMKM akan membentuk tim verifikasi dan diketuai oleh kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Tim verifkasi sudah dibentuk maka langkah selanjutnya adalah survey lapangan ke tempat lokasi usaha dari pelaku
35
usaha yang mengajukan dana bergulir, setelah itu langkah selanjutnya adalah penyeleksian ditahap ini membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu +- 3 bulan, karena ditahap ini tim verifikasi akan menyeleksi dengan cukup lama dan diharapkan menghindari adanya kredit macet. Proses selanjutnya adalah mengajukan permohonan pencairan pinjaman kredit bergulir Kepada DPPKA setelah lolos ditahap penyeleksian, setelah mendapat pernyataan tertulis dari DPPKA yang berupa pernyataan tertulis untuk mencairkan kredit bergulir. Proses pencairan kredit bergulir dilakukan oleh pihak lain yaitu dengan lembaga perbankan dalam hal ini adalah PD BPR Bank Solo dan BKK Solo. Setelah dana bergulir cair makan peran Dinas Koperasi dan UMKM selanjutnya adalah memantau para pelaku usaha yang mengajukan dana bergulir melalui penagihan.
36
b. Bagan Alir Flowchart mulai
Pemohon membuat proposal usaha
Izin usaha Foto kopi KTP Foto kopi KK Denah lokasi
Survey lapangan dan verifikasi propossal
Keputusan Kadin
Tidak
Dibuatkan surat pemberitahuan
Ya
selesai Surat keptusan kepala dinas
1
37
Surat keputusan Dinas Koperasi dan UMKM
2
1
Bukti terima
SP2D
Berita Acara Keputusan Nota Dinas BANK
DPPKA
Bukti terima Berita Acara Keputusan Nota Dinas
Pembuatan SP2D
SP2D
2
38
3. Faktor yang Menyebabkan Kemacetan dalam Pengembalian Program dana bergulir ini merupakan proram yang dilakukan oleh pemerintah
Kota
mengembangkan
Surakarta usahanya
untuk
dana
membantu
tersebut
berasal
UMKM dari
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan kepada para pelaku usaha dalam bentuk pinjaman. Menurut wawancara dengan Drs Tuti Rahayu, MM selaku Kepala Seksi Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta program ini memiliki syarat dan proses yang mudah untuk pelaku usaha yang ingin mengajukan dana bergulir, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yaitu tidak adanya jaminan untuk pemohon yang mengajukan kredit < 10 juta. Bunga pinjaman yang ditawarkan dari program dana bergulir ini yaitu 6% per tahunnya dengan jangka waktu tiga tahun, jadi dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan bisa membantu pelaku usaha yang ada di Kota Surakarta dalam mengembangkan usahanya. Selama keberjalanan program dana bergulir yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta dari tahun 2002 sampai tahun 2013, program dana bergulir ini memiliki masalah dalam pengembalian pinjaman. Berdasarkan laporan dana bergulir Kota Surakarta per Desember 2014, jumlah peminjam dari tahun 2002 hingga tahun 2013 berjumlah 970 orang dan jumlah plafon Rp. 5.576.691.675,00 dan jumlah kredit yang mengalami kemacetan berjumlah Rp. 2.690.700.800,00. Dari laporan
39
tersebut mengindikasikan bahwa kredit macet dari tahun 2002-2013 masih memiliki masalah dalam pengembalian pinjaman. Menurut wawancara dengan Bapak Sularna, SH selaku Kepala Seksi Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta pelaku usaha yang mengalami masalah dalam mengembalikan uang dana bergulir ini memiliki latar belakang masalah yang berbeda dengan yang lainnya, akan tetapi dari berbagai latar belakang masalah yang berbeda ini, masalah yang sering dialami pelaku usaha mengembalikan uang pinjaman dana bergulir ini adalah usaha yang dijalani mengalami masalah karena tidak bisa bersaing dengan produk yang lainnya, salah anggota ada yang meninggal dunia, bencana alam, pindah alamat usaha tanpa sepengetahuan instansi terkait. Masalah yang dialami oleh pelaku usaha yang menerima dana bergulir ini menghambat pelaku usaha dalam mengembalikan uang pinjaman yang telah diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Seharusnya mereka bisa mengelola uang dana bergulir tersebut dengan profesional dan memiliki rencana jangka panjang ketika mendapat uang pinjaman dana bergulir 4. Upaya yang Dilakukan dalam Penanganan Kredit Macet dalam Dana Bergulir Program pemerintah yang ditujukan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yaitu berupa dana bergulir diharapkan bisa membantu para
pelaku
usaha
UMKM
dalam
memperkuat
dana
untuk
mengembangkan usaha. Namun pada kenyataannya program dana bergulir
40
ini justru menimbulkan masalah baru untuk pemerintah Kota Surakarta. Pada tahun 2002 dimulainya program ini hingga sampai tahun 2013 program ini berakhir ternyata masih banyak para pelaku usaha yang belum bisa membayar pokok pinjaman sekaligus bunganya. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha yang menerima dana bergulir ini memiliki masalah yang sifatnya internal. Menurut Ibu Drs Tuti Rahayu, MM selaku Kepala Seksi Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta di sini selain menjadi penghubung antara pelaku usaha yang ingin mengajukan dana bergulir dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), tetapi juga memiliki peran untuk memantau para pelaku usaha yang menerima dana bergulir ini dengan cara melihat dari pembayaran kreditnya. Selama ini kasus yang sering dialami oleh pelaku
usaha
adalah
kesulitan
dalam
melakukan
pembayaran
pengembalian kredit dan pindah tempat usaha tanpa sepengetahuan instansi terkait maka Dinas Koperasi dan UMKM akan bertindak untuk membentuk tim investigasi yang terdiri dari satpol pp, pihak bank yang terkait, dan dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan survey ketempat para pelaku usaha yang memiliki masalah dalam pembayaran kredit dan diberikan jadwal ulang angsurannya. Apabila diketahui terdapat ada indikasi bagi penerima dana bergulir setelah dilakukan investigasi maka Dinas Koperasi dan UMKM akan mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan berlaku, tindakan tersebut sudah
41
sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Nomor 570/505/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Surakarta.
Penyelamatan kredit bermasalah pada Dinas Koperasi dan UMKM sama dengan yang pedoman Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:
1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. 2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan
42
tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 3. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
a. penurunan suku bunga Kredit;
b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung
43
oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.
Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.
Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunujukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit
terhadap
lembaga-lembaga
keuangan,
serta
penerapan
kelonggaran atas peraturan prudensial.
Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis
44
sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangkah menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang
Tahun 2013 adalah tahun terkahir program dana bergulir dijalankan oleh pemerintah Kota Surakarta namun program ini masih memiliki masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Surakarta karena program ini mempunyai masalah pada pengembalian dana pinjamannya. Pemerintah Kota Surakarta membuat rencana kebijakan untuk mengalihkan program dana bergulir untuk diserahkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun rencana sampai saat ini belum terealisasikan, akan tetapi pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah membuat program pelatihan untuk UMKM binaannya. Selain itu juga Dinas Koperasi dan UMKM setiap tahunnya mengadakan pameran untuk memberdayakan dan membantu promosi produk-produk UMKM binaannya.
