BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Berdirinya KPRI “Gotong Royong” Koperasi KPRI “Gotong Royong” adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan pertokoan. Koperasi ini bertempat kedudukan di Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum Nomor: 8301.b/BH/PAD/KW/II/X/1996 pada tanggal 31 Oktober 1996 disahkan
oleh Pemerintah. Keanggotaan
Koperasi KPRI “Gotong Royong” adalah guru dan staf di SMP NEGERI 6 SURAKARTA. 2. Struktur Organisasi KPRI “Gotong Royong” Demi kelancaran usaha dalam koperasi, maka dibentuklah struktur organisasi dan kepengurusan. Struktur organisasi ini dibentuk untuk menunjang semua kegiatan yang dijalankan oleh koperasi agar dapat dilaksanakan dengan baik dan kegiatan tersebut bisa lebih maju. Struktur organisasi KPRI “Gotong Royong “ adalah sebagai berikut: a.
Rapat Anggota Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota. Rapat anggota diadakan sekurang – kurangnya satu kali setahun. Rapat anggota dapat diadakan : 1
2
1) Atas kehendak pejabat 2) Atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota 3) Atas kehendak pengurus Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurang–kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota dan pejabat. Undangan rapat anggota tahunan disertai laporan–laporan neraca dan perhitungan keuangan tahun harus dikirimkan oleh pengurus kepada anggota dan pejabat dalam waktu sekurang– kurangnya satu minggu sebelum rapat. b.
Pengawas Pemeriksaan pada koperasi dijalankan oleh suatu pengawas yang terdiri atas sekurang – kurangnya 2 orang anggota koperasi yang tidak termasuk golongan pengurus dan dipilih oleh rapat angggota untuk masa jabatan 2 tahun. Anggota yang dipilih menjadi pengawas adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Memiliki sifat kejujuran 2) Mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan,
dan
mengenai
kebenaran
pembukuan
serta
kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan koperasi.
3
Hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis yang harus disampikan oleh pengurus kepada anggota koperasi dan salinannya dikirim kepada pejabat. Tujuan dari diadakannya pemeriksaan, yaitu: 1. Mengetahui dan mengontrol kebijaksanaan serta usaha Koperasi, 2. Mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan pengurus sesuai dengan ketentuan yang ada, 3. Meneliti kebenaran pembukuan, keuangan, dan usaha koperasi, 4. Mengevaluasi hasil kerja pengurus. c.
Pengurus Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Anggota yang dipilih sebagai pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : 1) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja 2) Mempunyai pengertian tentang perkoperasian Anggota pengurus dipilah untuk masa jabatan 3 tahun. Rapat anggota dapat menghentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa : 1) Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi 2) Pengurus tidak mentaati Undang – Undang koperasi serta peraturan / ketentuan pelaksanaannya 3) Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.
4
Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian dalam perusahaan koperasi dan bertindak untuk atas nama pengurus mewakilinya dalam hal urusan sehari – hari kegiatan perkoperasian. Anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota. Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kerugian koperasi yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajiban masing-masing. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus maka mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya. Akan tetapi, seorang anggota pengurus bebas tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat daripada kelalaian tadi. Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan oleh rapat pengurus. Berikut pembagian tugas pengurus Koperasi, yaitu:
5
Tabel 1.1 Pembagian Tugas Pengurus No.
Jabatan
Tugas
1.
Ketua
1. Bertanggung jawab keluar dan kedalam 2. Bersama-sama dengan pengurus lain merencanakan dan menyusun program kegiatan, baik RAT maupun RAK/RAPB 3. Menyiapkan produk-produk hukum 4. Bersama-sama dengan pengurus lain menyiapkan peraturan-peraturan khusus. 5. Melaksana 6. kan pembinaan, memantau dan mengevaluasi tugas pelaksana KPRI “Gotong Royong” untuk kemajuan
2.
Penulis
1. 2. 3. 4. 5.
3.
Bendahara
1. Menerima, membayar dan menyetor Kredit kepada anggota ataupun rekanan 2. Mengerjakan Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya 3. Membuat dan menyetor Pajak ke KPP 4. Melaporkan kepada pengurus tentang kemajuan Koprasi 5. Bersama-sama dengan pengurus membuat Neraca, laporan keuangan, RAK/RAPB.
4.
Anggota
1. Mengelola barang-barang konsumsi 2. Membuat potongan kredit barang konsumsi dan menyampaikan kepada petugas pemotong Gaji 3. Mengerjakan buku kas dan buku bantu lainnya di bidang usaha konsumsi 4. Melaporkan kepada pengurus tentang kemajuan usaha 1. Mengerjakan buku Simpanan dan buku tabungan 2. Mendaftar anggota yang memerlukan kredit Uang atau kredit barang bersama dengan Bendahara. 3. Bekerjasama dengan pengelola barang untuk melayani kebutuhan anggota. 4. Membantu sekretaris dalam pembuatan laporan.
Pembantu I
5.
Anggota Pembantu II
Menyiapkan buku-buku administrasi. Membuat laporan hasil kegiatan Bersama-sama dengan pengurus lain membuat neraca Mengatur jalannya rapat-rapat Bersama-sama dengan pengurus lain melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan 6. Bersama-sama dengan pengurus lain merencanakan dan program dan menentukan sikap demi kemajuan Koperasi 7. Mengerjakan potongan kredit, kemudian diberikan pada pemotong Gaji setiap bulan.
Sumber : Data Primer dari KPRI “Gotong Royong”, 2015
6
d. Anggota 1) Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dialih apapun juga. 2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan
Keputusan Rapat Anggota. 3) Setiap anggota berhak : a) Berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat. b) Untuk dipilih dan memilih. c) Untuk menelaah pembukaan koperasi pada waktu kantor dibuka. d) Untuk memberi saran-saran guna perbaikan koperasi. 3. Bidang Administrasi Tempat kegiatan usaha berada di area sekolah SMP Negeri 6 Surakata. Sarana dan prasarana fisik seperti kantor dan pertokoan belum ada, masih menggunakan fasilitas sekolah. Untuk keperluan administrasi masih meminjam dari sekolah dan /atau milik pengurus pribadi. Semua kegiatan administrasi dilakukan secara sederhana sesuai dengan kebutuhan dan dikerjakan oleh pengurus. 4. Permodalan KPRI “Gotong Royong” Saat awal berdirinya Koperasi, permodalan hanya berasal dari modal sendiri dan pinjaman dari PKPRI Surakarta. Permodalan saat ini berasal
7
dari modal sendiri, kewajiban lancar, dan kewajiban jangka panjang dimana semua dana modal tersebut pada tahun 2015 dari modal yang ditanamkan anggota koperasi dan tidak ada pinjaman modal dari pihak luar, karena koperasi mampu untuk mendanai semua kegiatan usaha. Tabel 1.2 Daftar Permodalan Tahun 2015 No. A 1 2 3 4 5 6
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C 1 2
PERKIRAAN MODAL SENDIRI Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan Modal Cadangan Resiko Kredit Pemupukan Modal UDW Jumlah Modal Sendiri
NOMINAL
KEWAJIBAN LANCAR Tabungan Sukarela Tabungan Berjangka Tabungan Infak Tabungan Pihak III Tabungan THR Tabungan Keluarga Tabungan Keluarga Sakinah Tabungan Khusus Anggota Dana Pengadaan Koperasi Dana Pendidikan Dana Sosial Tabungan PHBI Tab Danoso, Kmt, Kantin Qurban Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Uang Plafon Simapan Hari Tua Jumlah Kew. Jangka Panjang JUMLAH MODAL
Sumber : Data Primer KPRI “Gotong Royong”
6,800,000 799,628,125 48,565,797 8,616,559 2,596,455 7,365,633 873,572,569
141,007,745 30,760,000 1,160,000 21,880,900 33,350,000 5,334,890 75,000,000 5,659,457 8,534,695 2,366,641 550,000 4,860,000 330,464,328
45,200,000 45,200,000 1,249,236,897
8
5. Bidang Usaha KPRI “Gotong Royong” a. Simpanan 1) Simpanan Pokok Simpanan Pokok merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap anggota sebesar Rp 100.000,00. Simpanan ini dibayarkan hanya satu kali pada saat masuk menjadi anggota baru, dan saat akan ada anggota yang keluar maka uang Simpanan Pokok anggota yang bersangkutan dapat diambil kembali oleh anggota yang keluar. 2) Simpanan Wajib Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar seratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Anggota dapat mengambil dana simpanan wajib kapan saja dengan syarat tabungan anggota yang bersangkutan masih harus disisakan sesuai kesepakatan. 3) Tabungan Sukarela Tabungan sukarela merupakan pelayanan kepada anggota yang ingin menabung dalam jumah dan waktu simpanan tidak ditentukan. Jasa yang diberikan kepada anggota yang mengikuti program tabungan sukarela mendapatkan bunga sebesar 0,5%.
9
4) Tabungan Berjangka Tabungan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. 5) Tabungan Anggota Khusus Jasa yang diberikan kepada anggota yang mengikuti program tabungan anggota khusus mendapatkan bunga sebesar 0,5%. 6) Tabungan Lain-Lain a) Tabungan Infaq b) Tabungan Pihak III c) Tabungan THR d) Tabungan Keluarga e) Tabungan Keluarga Sakinah f)
Tabungan PHBI
g) Tabungan Danoso, Kmt, Kantin h) Simpanan Hari Tua b. Kredit Utang Usaha kredit utang adalah usaha pokok koperasi. Jangka waktu pinjaman paling lama 60 bulan, tergantung besar/kecil jumlah pinjaman dan dimungkinkan dapat dipotong gaji. Bunga kredit yng ditetapkan adalah 12% per tahun. c. Unit Barang Konsumsi
10
Usaha ini merupakan usaha yang diperuntukkan hanya untuk seluruh anggota koperasi guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari anggota koperasi. Keuntungan dari unit usaha ini tidaklah besar, hanya berkisar antara 1 juta samapai 3 juta per tahun.
B. Latar Belakang Definisi Pendapatan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah yang digunakan untuk belanja negara. Dilihat dari segi ekonomi, sumber pendapatan Negara yang paling besar adalah bersumber dari pajak. Hal ini berarti pajak memberikan
peranan
penting
dalam
meningkatkan
kesejsahteraan
masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi aktif masyarakat untuk membayar pajak sangat berpengaruh. Hal ini tentu harus didukung dengan peningkatan hukum yang mengatur pemungutan pajak kepada masyarakat dengan prinsip adanya keadilan dalam pemungutan pajak. Salah satu objek yang dikenakan pajak adalah pajak penghasilan. Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang penghasilan sering kali mengalami perubahan peraturan, dan peraturan terakhir yang kini berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan
11
peghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenai kewajiban untuk memenuhi kewajiban di bidang perpajakan, sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak adalah orang pribadi, badan dan Badan Usaha Tetap (BUT). Koperasi adalah salah satu subjek pajak badan, maka secara umum dikenakan pajak. Koperasi KPRI “Gotong Royong” merupakan koperasi yang sudah berbadan hukum bergerak dalam unit bidang simpan pinjam dan pertokoan. Selama kegiatan operasional berlandaskan UU perkoperasian dan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dimana sema laporan keuangan bersifat umum/komersil. Karena koperasi ini sudah berbadan hukum maka koperasi memiliki kewajiban perpajakan. Secara umum kewajiban perpajakan koperasi adalah : a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP b. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Badan c. Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan d. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan peraturan terbaru mengenai peredaran usaha selama satu tahun mulai tahun 2013 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Koperasi “Gotong Royong” harus mengitung pajak terutangnya tahun 2015 sesuai peraturan terbaru tersebut. Namun dalam praktek Koperasi masih menggunakan peraturan lama yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2008.
12
Dengan adanya perbedaan perhitungan pajak dengan dasar aturan yang berbeda antara laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak Koperasi dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, maka perlu adanya penilaian ulang terhadap besar pajak terutang yang harus dibayar KPRI “Gotong Royong” ke Kas Negara. Kewajiban koperasi sebagai badan selanjutnya adalah kewajiban untuk memotong pajak penghasilan anggota koperasi orang pribadi atas pendapatan bunga simpanan dan SHU
yang diterima oleh anggota koperasi. Dan
koperasi kewajiban dalam memungut pajak tidak ada kewajiban memungut pajak karena barang yang diperjual-belikan bukan merupakan barang kena pajak (BKP). Oleh karena adanya kewajiban perpajakan yang harus diperhatikan koperasi, penulis tertarik untuk menganalisa perpajakan atas KPRI “Gotong Royong” dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang terdapat dalam organisasi kegiatan koperasi untuk melihat apakah koperasi sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Maka dari itu, penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini mengambil judul “ANALISIS PERPAJAKAN KPRI GOTONG ROYONG SMP NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN 2015” Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPRI “Gotong Royong” agar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak badan lebih memahami tentang aspek yang dikenai pajak penghasilan.
13
C. Rumusan Masalah Berdasarkan penelitian yng dilakukan, penulis ingin merumuskan beberapa masalah, antara lain: 1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi sebagai Wajib Pajak Badan menurut perhitungan dari pihak koperasi KPRI “Gotong Royong”? 2. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi sebagai Wajib Pajak Badan menurut aturan undang-undang pajak? 3. Adakah perbedaan antara perhitungan PPh Badan meurut koperaasi KPRI “Gotong Royong” dengan aturan ungang-undang pajak yang berlaku? D. Tujuan Penelitian Tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah menemukan pemecahan atas permasalahan yang diuraikan diatas, yaitu: 1. Untuk mengetahui pajak apa saja yang dihitung, dipotong dan dipungut oleh pihak koperasi KPRI “Gotong Royong”. 2. Untuk mengetahui pajak apa saja yang seharusnya dihitung, dipotong dan dipungut oleh pengurus koperasi berdasarkaan aturan undang-undang pajak yang berlaku. 3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh pengurus koperasi KPRI “Gotong Royong” dengan aturan perpajakan yang berlaku.
14
E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berrikut: 1. Bagi Penulis Sebagai sarana dan media untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menmbah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya PPh Badan serta meningkatkan kemampuan berfikir dan daya nalar penulis. Diharapkan penulis mampu mengkaji suatu masalah secara ilmah. 2. Bagi KPRI “Gotong Royong” (Instansi) Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi KPRI “Gotong Royong” di Surakarta dalam menentukan laba menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Undang-undang Perpajakan. 3. Bagi Pihak Lain Dapat
digunakan
berkepentingan
dan
sebagai
bahan
menambah
informasi
pengetahuan
bagi
pihak
tentang
yang
perpajakan
khusunya di bidang PPh Badan. Sebagai informasi dan referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir di masa yang akan datang. F. Metode Penelitian 1. Desain Penelitian Desain penelitian yang dilakukan adalah metode survey dengan menggunakan
cara
observasi
dan
wawancara
untuk
membuat
deskripsi/analisis yan terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalah tersebut.
15
Observasi
a.
Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin 2011). Penulis melakukan survey dan pengamatan langsung pada kantor koperasi KPRI “Gotong Royong” di SMP Negeri 6 Surakarta. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai bahan penyusunan penelitian. b.
Wawancara Definisi wawancara menurut Sutrisno Hadi (1989) adalah proses pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang dapat melihat mukayang orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alatpemgumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi atau manifest. Penulis
mewawancarai
bendaharawan
koperasi
KPRI
“Gotong Royong” untuk memperoleh data yang dipelukan penulis dalam urusan perpajakan. 2. Sumber Data a. Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan, sumber data ini biasanya masih bersifat mentah dan belum diolah (Umar 2003). Penulis memperoleh data langsung dengan pengurus pada koperasi KPRI “Gotong Royong” SMP Negeri 6 Surakarta atau
16
dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. Data primer disini merupaka Laporan Tahunan dalam RAT. b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatancatatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet(Sugiyono 2005). Selain dari data primer, penulis juga mengambil data sekunder berupa catatan atas tabungan anggota, daftar biaya bunga pinjaman, data dari literatur buku dan data yang diperoleh dari internet guna mendapatkan pemahaman serta dasar penulisan tugas akhir yang dapat dipertanggung jawabkan. 3. Objek Penelitian Arikunto (2001) mendefinisikan objek penelitian merupakan ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam sutu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Koperasi KPRI “Gotong Royong” SMP Negeri 6 Surakarta beralamat di Jl. Kapten Mulyadi 259, Pasar kliwon, Surakarta, Jawa Tengah.
