SKRIPSI HUBUNGAN BADAN PENGUSAHAAN DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI KOTA BATAM
DISUSUN OLEH ANDROMEDA Y.L 090906027
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi ini diajukan untuk mempertahankan dan diperbanyak oleh Nama NIM Departemen Judul
: : : :
ANDROMEDA Y.L 090906027 Ilmu Politik Hubungan Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam dalam Pengelolaan Pemerintahan di Kota Batam
Menyetujui : Ketua Departemen Ilmu Politik,
Dra. T. Irmayani, M.Si NIP. 196806301994032001
Dosen Pembimbing,
Prof. Drs. Subhilhar, MA., Ph.D NIP. 197409302005011002
Mengetahui : Dekan FISIP USU,
Prof. Dr. Badaruddin, M.Si NIP. 196805251992031002
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK ANDROMEDA Y.L (090906027) HUBUNGAN BADAN PENGUSAHAAN DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DI BATAM ABSTRAK Pada awalnya Batam dikembangkan oleh pihak Badan Otorita dan telah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, alih kapal (transshipment) dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Seluruh proses perizinan investasi telah dilakukan dibawah satu atap yaitu di Batam Industrial Development Authority (BIDA) atau Badan Otorita Pengembangan Industri Batam. Tetapi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Batam dikelola oleh Pemerintah Kotamadya yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yaitu dengan penetapan Kota Batam serta pembentukan kabupaten dan kecamatan serta pembentukan Provinsi Kepulauan Riau kemudian sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sebelumnya Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun bentuk dari metode deskriptif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Efektifitas Penyelenggaraan BP. Batam terhadap Pemko Batam pada masa otonomi daerah, tidak efektif karena antara BP. Batam dan Pemko Batam saling tumpang tindih sehingga timbul dualism wewenang. Kewenangan Otorita yang sudah didelegasikan kepada Pemerintah Kota Batam. Pertama, dualisme wewenang antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Pada prinsipnya, dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan Batam merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota Batam sesuai Undang-Undang
Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE DEPARTEMEN PF POLITICAL SCIENCE ANDROMEDA Y.L (090906027) RELATION OF BODY OF ENTERPASING AND GOVERNMENT OF TOWN BATAM IN GOVERNANCE MANAGEMENT IN BATAM ABSTRACT
Initially Batam developed by of Body Otorita and have rounded into the industrial estate, commerce, displace the ship (transshipment) and tourism in South East Asia. Entire/All process of investment permit have been [done/conducted] below/under one roof that is Batam Industrial Development Authority (BIDA) or Industrial Body Otorita Development of Batam. But gone into effectly of Area Autonomy with the Number 22 Year 1999 which have been turned into by a Number 32 Year 2004, hence Batam in management by Municipality Government carrying out governance of pursuant to Number 53 Year 1999, that is with the stipulating of Town Batam and also forming of subprovince and district and also forming of Province of Archipelago Riau from previous Province Riau This research use the descriptive research type qualitative. As for forming of descriptive method is which writer use in this research is interview. Source of this research data come from data of primary and data scunder. Technique of data collecting by interview and book study. Efektivitas of Management BP. Batam to Pemko Batam at a period area autonomy, is not effective because BP. Batam And Pemko Batam each other overlap so that arise the dualism authority. Otorita is delegated to Government of Town Batam. First, dualisme authority of Otorita Batam and Government of Town Batam. In principle, with the existence of area autonomy, management Batam represent the responsibility with governmental. center and local government of town Batam
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “Hubungan Badan Pengusahaan Dan Pemerintah Kota Batam Dalam Pengelolaan Pemerintahan di Batam”, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik. Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu peneliti haturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ditujukan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Drs. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Dra. T. Irmayani, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Drs. Subhilhar, MA. Ph.D selaku dosen pembimbing yang disela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya selama ini 5. Buat kedua orang tua ayahanda Capt. H. Herman Lubis dan ibunda Hj. Feranina Yusni, BSc dan adik-adik Antares Ramadhan Lubis dan Altair Rahman Lubis, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material sehingga terselesaikanya skripsi ini 6. Spesial buat Meyu anda Jingga Nastiti BSc, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama dalam penulisan skripsi 7. Bapak Dwi Joko Wiwoho direktur PTSP dan Humas BP.Batam terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 8. Bapak Drs. Ardy Winata, Ka.Bagian Humas Setdako Batam terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
Universitas Sumatera Utara
Akhirnya penulis hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah Swt, semoga amal dan kebaikan pihak-pihak yang membantu penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga tulisan ini bermanfaat, bagi pembaca terutama kepada penulis sendiri.
Medan,
Januari 2014 Penulis
ANDROMEDA Y.L
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI
................................................................................................... ii
ABSTRAK
................................................................................................... iv
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah ................................................................... 7 1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................... 7 1.4. Manfaat Penelitian .................................................................... 7 1.5. Kerangka Teori........................................................................... 8 1.5.1. Teori Desentralisasi ........................................................ 8 1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ............... 10 1.5.3. Good Governance .......................................................... 15 1.5.4. Teori Otonomi Daerah ................................................... 22 1.5.5. Teori Koordinasi ............................................................ 33 1.6. Metode Penelitian ...................................................................... 35 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian ............................................... 35 1.6.2. Responden Penelitian ..................................................... 36 1.6.3. Sumber Data ................................................................... 36 1.6.4. Metode Pengumpulan Data ............................................ 37 1.6.5. Analisis Data .................................................................. 38 1.7. Sistematika Penulisan ............................................................... 30
BAB II
DESKRIPSI DAN LOKASI HASIL PENELITIAN ....................... 41 2.1. Sejarah Singkat Kota Batam .................................................... 41 2.1.1. Sejarah Pemerintah Kota Batam .................................. 41 2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batam ............... 48 2.2. Sejarah Badan Pengusahaan Batam ......................................... 49 2.2.1. Misi dan Visi ................................................................ 52 2.2.2. Landasan Hukum BP. Batam dan Pemko Batam ......... 53
BAB III
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN ........................................ 56 3.1. Efektivitas Penyelenggaraan BP. Batam terhadap Pemko Batam
Universitas Sumatera Utara
pada masa Otonomi Daerah ..................................................... 56 3.2. Kewenangan BP. Batam yang sudah didelegasikan kepada Pemerintah Kota Batam ............................................... 74
BAB IV
PENUTUP ....................................................................................... 89 4.1. Kesimpulan ............................................................................... 89 4.2. Saran ......................................................................................... 90
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
