Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Andica Parsaktian Abadi

“Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Andica Parsaktian Abadi”

Nama NPM Fakultas Jurusan Dosen Pembimbing

: Rovina Silfia Theodora : 26212702 : Ekonomi : Akuntansi : Dr. Budi Prijanto

Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan tersebut ialah dengan menggali dan menggerakan segala potensi dibidang pajak.

Pemerintah senantiasa memulai sebuah kebijaksanaan yaitu dengan mengaplikasikan sistem pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

Rumusan Masalah

 Apakah cara perhitungan PPh badan perusahaan jasa konstruksi PT. Andica Parsaktian Abadi telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan  Bagaimana perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada PT. Andica Parsaktian Abadi yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah degan terpusat pada masalah yang berhubungan dengan Pembebanan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tujuan Penelitian

• Untuk mengetahui perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan perusahaan jasa konstruksi pada PT. Andica Parsaktian Abadi • Untuk mengetahui pelaporan dan penyetoran pajak perusahaan jasa konstruksi PT. Andica Parsaktian Abadi sesuai dengan peraturan yang berlaku

TABEL TABEL 4.1 4.1 DATA DASAR DATA DASAR PENGENAAN PENGENAAN PAJAK PAJAK PASAL PASAL 44 AYAT AYAT 22 PT ANDICA PARSAKTIAN ABADI TAHUN PT ANDICA PARSAKTIAN ABADI TAHUN 2015 2015

Hasil dan Pembahasan

Sumber : PT. Andica Parsaktian Abadi dan olah data,2015

Hasil dan Pembahasan (DFD)

Diagram Level Proses 5

Hasil dan Pembahasan (System Flowchart)

Analisis Unsur Pengendalian Internal COSO

TABEL 4.4 PT. Andica Parsaktian Abadi Laporan aba Rugi

•

• • •

Perbandingan Penggunaan Tarif Final (PP No. 51 Tahun 2008) dengan Menggunakan Tarif Pasal 17 (UU PPh No. 79 Tahun 1999) Menggunakan Tarif PPh Final Untuk tarif PPh Final 3% dari pendapatan jasa karena memiliki kualifikasi usaha besar: 3% X Rp21.290.640.000,- =Rp 638.719.200,- (Lihat Tabel 4.1)

Menggunakan Tarif Pasal 17 dan Pasal 31 E Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka perhitungan PPh Terutang yakni sebagai berikut: PPh Terutang = 50% X 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. PPh Terutang = 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Rp 4.800.000 × Laba Fiskal = PKP Punya Fasilitas peredaran bruto Rp 4.800.000.000 × 11.693.308.800 Rp 21.290.640.000

= Rp 2.636.270.316

50% X 25% X Rp 2.636.270,316,- = Rp.329.533.789,5 25% X Rp 2.636.270.316 – Rp 329.533.789,5 = Rp. 2.306.736.527

Jadi PPh Terutang Pasal 25 PT.Andica Parsaktian Abadi jika menggunakan tarif pasal 17 dan pasal 31 E Rp. 329.533.789,5 + Rp. 2.306.736.527= Rp 2.636.270.317 . Dengan menggunakan PPh Final 3% hasilnya adalah Rp. 638.719.200. Selisih Pajak bila menggunakan perhitungan PPh Final dengan Tarif Pasal 17 dan Pasal 31 E Rp 1.997.551,117

• Penerapan PPh Final atas jasa konstruksi pada PT. Andika Parsaktian Abadi sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan jasa konstruksi. • Dengan menggunakan tarif PPh Final PT.Andica Parsaktian Abadi Lebih Efisien dibandingkan dengan tarif pasal 17. Bisa dilihat pajak yang dibayarkan jika menggunakan PPh Final adalah Rp 638.719.200,- sedangkan tarif yang digunakan pada Pasal 17 dan 31 E jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 2.636.270.317 lebih besar dibandingkan dengan menggunakan PPh Final