EVALUASI DAN RANCANGAN EGOVERNMENT SISTEM REPOSITORI PRODUK HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI DEPOSIT DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI IRHAMNI

EVALUASI DAN RANCANGAN EGOVERNMENT SISTEM REPOSITORI PRODUK HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI DEPOSIT DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

IRHAMNI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Evaluasi Dan Rancangan Egovernment Sistem Repositori Produk Hukum Sebagai Implementasi Fungsi Deposit Di Perpustakaan Nasional RI adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Maret 2015 Irhamni NIM G652110115

RINGKASAN IRHAMNI. Evaluasi dan rancangan egovernment sistem repositori produk hukum sebagai implementasi fungsi deposit di Perpustakaan Nasional RI Dibimbing oleh YANI NURHADRYANI dan JOKO SANTOSO. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan birokrasi sehingga Pemerintah RI harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government. Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan layanan publik informasi terbitan pemerintah berdasarkan UU Deposit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perancangan sistem e-government melalui repositori hukum peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur agar lebih mudah ditemukan, lebih fleksibel dalam pencarian serta terintegrasi sehingga termutakhirkan. Metodologi penelitian ini adalah melakukan evaluasi dan perancangan repositori produk hukum. Sampel diambil berdasarkan pada pemeringkatan egovernment Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2013 yang berpredikat baik. PeGI diperoleh 12 kementerian 10 lembaga non kementerian, 4 provinsi dan 8 kabupaten/kota. Penelitian ini mengevaluasi komponen repositori yang terdiri atas komponen manajemen repositori, komponen interoperabilitas serta komponen human computer interface serta wvaluasi kepuasan pengguna berdasarkan pada QUIS (Questionnaire Of User Interface Satisfaction) terhadap aspek usabilitas serta aspek layanan. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk sebaran frekuensi sebaran ketersediaan komponen repositori dalam bentuk persentase dan sebaran rata-rata pada dimensi usabilitas dan dimensi layanan. Pengembangan sistem dilakukan setelah evaluasi sistem yang sedang berjalan Desain sistem baru dibuat berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi sistem yaitu membuat proses bisnis dan arsitektur sistem serta tampilan user interface yang sesusai standar guna meningkatkan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menyatakan bahwa portal e-government bidang repositori produk hukum di Indonesia belum terstruktur, terintegrasi, serta fleksibel. Pengujian menunjukkan belum terstrukturnya komponen manajemen repositori, Pengujian aspek interoperabilitas menunjukkan penggunaan metadata standar belum diterapkan, sementara itu pada ketidak fleksibelan terlihat pada komponen human computer interaction khususnya dalam terlihat ketersediaan fasilitas pencarian. Demikian pula pada aspek usabilitas dan layanan ditemukan masih ada pengguna sistem masih belum puas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah portal e-government layanan terbitan hukum belum efisien, efektif serta belum terintegrasi. Perancangan sistem dilakukan dengan desain sistem yang sesuai standar melalui perancangan ulang proses bisnis dan desain antar muka sistem. Kata Kunci: Layanan e-government, layanan referensi terbitan hukum, terbitan pemerintah, undang-undang deposit.

SUMMARY IRHAMNI. Evaluation and e-government design of legal product repository system as the implementation of deposit function at National Library of Indonesia. Supervised by YANI NURHADRYANI and JOKO SANTOSO. The development of information technology has changed the bureaucracy order so Indonesian government has to adopt information technology development through e-government-based service. National Library of Indonesia is the government institution which provides public service on information of government publication on legal matters based on Deposit Act. The purpose of this research is to evaluate and to devise e-government system through a more structured legal repository so that the information is easier to find, more flexible in searching and integrated so that the information is always updated. The methodology used in this research is by evaluating and devising legal product repository. The sample is taken from Indonesian E-government Ranking (PeGI) conducted by Ministry of Information and Communication of Indonesia in 2013. 12 ministries, 10 non-ministry institutions, 4 provinces and 8 regencies with good credit are obtained from this ranking. This research is evaluating repository component consisting of repository management component, interoperability component and human computer interface component as well as user satisfaction towards usability aspect and service aspect evaluation based on QUIS (Questionnaire of User Interface Satisfaction). The data obtained is processed in the form of frequency distribution, repository component availability distribution in percentage and average distribution on usability and service dimension. Development of this system is conducted after evaluating the ongoing system. New system design is then created based on the recommendation of system evaluation result that is by making business process and system architecture as well as standardized user interface display in order to increase user satisfaction. The result of this research is that e-government portal of legal product repository in Indonesia is not yet structured, integrated as well as flexible. The test indicates that repository management component is not structured. The test on interoperability aspect shows that standard metadata usage is not applied yet, in the meantime inflexibility is seen on human computer interaction component especially on search facility availability. The same condition happens to usability and service aspect. The conclusion of this research is that e-government portal of legal publication service is not yet efficient, effective and integrated. The design of this system is operated with standardized system design through business process redesign and system interface design. Keyword: e-government service, legal publication reference service, legal publication, deposit act.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

EVALUASI DAN RANCANGAN EGOVERNMENT SISTEM REPOSITORI PRODUK HUKUM SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI DEPOSIT DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

IRHAMNI

Tugas Akhir Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Magister Profesional Pada Program Studi Magister Teknologi Untuk Perpustakaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015

Penguji luar Komisi Pembimbing Pada Sidang Tugas Akhir : B. Mustafa, M.Lib

 

Judul Penelitian : Evaluasi dan Rancangan E-government Sistem Repositori Produk Hukum Sebagai Implementasi Fungsi Deposit Di Perpustakaan Nasional RI. Nama : Irhamni NIM : G652110115 Program studi : Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dr Yani Nurhadryani, SSi, MT Ketua

Dr Joko Santoso, MHum Anggota Diketahui oleh

Ketua Program Studi Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan

Dekan Sekolah Pascasarjana

Aziz Kustiyo, SSi, MKom

Dr Ir Dahrul Syah MScAgr

Tanggal Ujian: 14 Februari 2015

Tanggal Lulus:

PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2012 ini ialah egovernment di perpustakaan, dengan judul Evaluasi dan rancangan e-government sistem repositori produk hukum sebagai implementasi fungsi deposit di Perpustakaan Nasional RI. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Yani Nurhadryani, MT dan Bapak Dr. Joko Santoso, M.Hum selaku komisi pembimbing, serta Bapak Aziz Kustiyo, S.Si, M.Kom selaku kepala program studi MTP. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak B.Mustafa,M.Lib selaku penguji luar komisi dan Seluruh Pimpinan dan Staf di lingkungan Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional RI yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada rekanrekan MTP 2011 dan MTP 2012, Bapak Ficky Suherman dan rekan-rekan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada istri tercinta, Nurseha dan putra-putri tercinta, ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Bogor, Maret 2015 Irhamni

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR GAMBAR

vi

1.   PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Ruang Lingkup Penelitian

1   1   4   4   4   4  

2.   TINJAUAN PUSTAKA Fungsi Depositori Perpustakaan Dokumen Hukum E-government dan Perpustakaan Sistem Repositori

5   5   5   6   7  

3.   METODE

11  

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Sistem Repositori Perancangan Sistem Repositori Produk hukum

13   13   25  

5.   SIMPULAN DAN SARAN

41  

DAFTAR PUSTAKA

43  

LAMPIRAN

46  

RIWAYAT HIDUP

54  

vi

DAFTAR TABEL 1. Lembaga penghasil produk hukum pemerintah di Indonesia ....................... 2   2. Jumlah sampel repositori hukum ................................................................ 11   3. Karakteristik 10 Responden ........................................................................ 13   4. Ketersediaan statistik koleksi...................................................................... 15   5. Ketersediaan fitur pengunduhan file ........................................................... 15   6. Ketersediaan hyperlink ke informasi lain ................................................... 16   7. Ketersediaan fitur customer relationship management .............................. 17   8. Ketersediaan metadata ................................................................................ 17   9. Penggunaan metadata terstruktur ................................................................ 18   10. Hasil uji skenario melalui merambang informasi ....................................... 19   11. Ketersediaan fitur pencarian sederhana ..................................................... 20   12. Ketersediaan fitur advance search .............................................................. 20   13. Ketersediaan kosa kata terkendali............................................................... 21   14. Tingkat kepuasan terhadap interface dan penggunaan simbol ................... 22   15. Kepuasan penggunaan warna dan huruf ..................................................... 22   16. Kepuasan terhadap background, kecepatan ................................................ 23   17. Evaluasi Dimensi Interaksi Layanan .......................................................... 24   18. Perbandingan antara sistem lama dan sistem baru yang akan diusulkan ..................................................................................................... 25   19. Kebutuhan Fungsi Sistem ........................................................................... 27  

DAFTAR GAMBAR 1. Stakeholder repositori hukum ....................................................................... 28   2. Proses Bisnis Repositori Hukum .................................................................. 29   3.Arsitektur sistem repositori hukum................................................................ 30   4. Prosedur pencarian dokumen hukum melalui pencarian sederhana ............. 31   5. Prosedur pencarian dokumen hukum melalui pencarian tingkat lanjut ........ 31   6. Prosedur pencarian melalui indeks kosa kata terkendali .............................. 32   7. Entity relational design ................................................................................. 33   8.Arsitektur pemanen metadata ........................................................................ 34   9. Alur Konversi Metadata................................................................................ 35   10. Pencarian sederhana repositori hukum ...................................................... 36   11.Halaman pencarian tingkat lanjut repositori hukum. ................................... 36   12. Halaman pencarian melalui indeks kosa kata terkendali produk hukum ......................................................................................................... 37   13 tampilan antarmuka hasil pencarian repositori hukum. ............................... 37   14. Halaman akuisisi data ................................................................................. 38   15. Halaman penyuntingan data........................................................................ 38   16. Modul CRM repositori hukum ................................................................... 39   17.Halaman laporan statistik koleksi ................................................................ 39   18.Halaman laporan customer relationship management................................. 40  

1.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan perubahan menuju birokrasi yang efektif dan efisien, serta tata pemerintahan yang baik (good governance). Good governance mengutamakan prinsip akuntabel, tanggung jawab, keterbukaan, keadilan, serta etika. Salah satu tugas reformasi birokrasi adalah menciptakan pelayanan publik yang prima baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu terobosan yang dilakukan dalam program reformasi birokrasi adalah pembangunan sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan konsep baru yang disebut e-government. World Bank memberikan definisi untuk istilah e-government yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain (Wiraatmadja, 2006). Sedangkan konsep lain memberikan pengertian bahwa e-government adalah penyederhanaan praktik pemerintahan dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi (Wimmer, 2001). Pengertian tersebut dibagi lagi menjadi dua bidang antara lain online sevices yang merupakan cara pemerintah menjalankan fungsinya ke luar, baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis secara berkesinambungan. Tetapi, yang terpenting adalah pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak terkait. Bidang kedua adalah government operations yang merupakan kegiatan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Tugas e-government adalah menyebarluaskan informasi sebagai upaya untuk menciptakan kepastian mengenai apa yang dilakukan pemerintah. Indonesia sebagai negara besar secara geografis dan demografis menganut konsep desentralisasi kekuasaan dengan membagi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah yang berfungsi melayani kepentingan setiap warga negaranya. Salah satu layanan pemerintah bagi rakyat Indonesia adalah layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan di Indonesia dijalankan oleh Perpustakaan Nasional RI di pusat dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di pemerintah daerah (Perpusnas, 2009). Sebagai bentuk layanan pemerintah, perpustakaan juga termasuk dalam agenda pengembangan e-goverment di Indonesia. Perpustakaan digital sebagai salah satu elemen merupakan bentuk layanan e-government, untuk itu pelaksanaannya di Indonesia menjadi bagian penting dari program pemerintah dalam layanan publik. Layanan e-government di bidang perpustakaan dilakukan dengan membangun Perpustakaan Digital Nasional (e-library). Hal ini sejalan dengan inisiatif pembangunan World Digital Library (WDL) yang dibahas dalam UNESCO Experts Meeting on the World Digital Library pada tanggal 1 Desembar 2005. Inisiatif tersebut kemudian diadopsi ke dalam Undang-undang No. 43

2 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyatakan bahwa salah satu tugas Perpustakaan Nasional RI adalah sebagai pusat deposit dan jejaring perpustakaan di Indonesia guna memberikan akses informasi kepada seluruh masyarakat (Perpusnas, 2007). Tujuan utama dibentuknya Perpustakaan Digital Nasional adalah mewujudkan koleksi nasional yang dapat diakses secara cepat, akurat, dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu unsur penting perpustakaan adalah bahan perpustakaan (resource) yang dalam perpustakaan konvensional tersebut bersifat multiple media atau terdiri dari berbagai media, seperti berupa buku, bahan kartografis, berkas komputer, gambar/grafis kit, bentuk mikro, gambar hidup, memorabilia, rekaman suara, rekaman video, film, manuskrip, peta, buku langka, notasi musik, bahan tercetak, foto, gambar arsitektur, dan bahan lainnya. Namun dalam perpustakaan digital, bahan perpustakaan tersebut berbentuk multimedia dan sumber daya metadata, serta aneka situs di internet dalam bentuk e-journal, dokumen digital yang bersifat terbuka (open access), e-books, e-newspapers, dan tesis serta disertasi yang dikemas dalam bentuk yang kemudian disebut sebagai e-resources. E-resources yang dikembangkan Perpustakaan Nasional RI adalah terbitan pemerintah yang juga merupakan salah satu objek UU No.4 Tahun 1990 tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam atau UU Deposit (Perpusnas, 1990) Salah satu terbitan pemerintah yang dikelola adalah produk hukum. Produk hukum berupa peraturan-peraturan tersebut dihasilkan oleh lembaga Negara yang berada di Republik Indonesia. Saat ini terdapat 687 lembaga emerintah yang tersebar dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota (KemenPAN-RB, 2013) dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut: Tabel 1. Lembaga penghasil produk hukum pemerintah di Indonesia No. Jenis lembaga 1 Lembaga Negara 2 Kementerian 3 Lembaga Setingkat Menteri 4 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 5 Lembaga Non Struktural 6 Lembaga Penyiaran Publik 7 Provinsi 8 Kabupaten 9 Kota JUMLAH

Jumlah Produk Hukum 7 UU/Kepres/Perpres/Fatwa MA/KepMK 34 UU/Kepmen/Permen 4 UU/Kepka/Perka 28 UU/Kepka/Perka 88 2 33 398 93 687

Perka Perka Perda/Kepgub Perda/Kepbup Perda/Kepwalkot

Tabel 1 memperlihatkan bahwa di masa yang akan datang produk hukum akan semakin bertambah, baik yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga legislatif, judisial, maupun eksekutif. Program legislasi nasional yang dicanangkan oleh DPR RI menyatakan bahwa tahun 2014 dikeluarkan 66 undang-undang baru (DPR-RI, 2014), dengan jumlah lembaga pemerintah RI yang berjumlah 687 lembaga maka bisa dibayangkan banyaknya aturan turunan dari UU tersebut. Hal ini akan menimbulkan masalah baru antara lain penyimpanan, perluasan melalui

3 alih media atau penciptaan dokumen baru yang mengakibatkan sulitnya menemukan kembali informasi hukum tersebut sehingga dapat dibayangkan betapa sulitnya akses di masa yang akan datang dalam mencari dan menemukan kembali dokumen hukum (Priyono, 2008). Perkembangan media yang pesat menuju ke era digital telah menciptakan masalah tersendiri dalam menangani pengumpulan, pelestarian dan pengarsipan dokumen pemerintah di semua tingkat pemerintahan. Perkembangan tersebut adalah kenyataan, dan akan terus memaksa pemerintah untuk memecahkan masalah seperti distribusi dan pengarsipan. Masalah baru muncul ketika lembaga-lembaga membuat dan mempublikasikan dokumen digital pada tingkat pusat dan daerah dan menciptakan masalah baru yaitu sulitnya aksesibilitas, pelestarian, dan pengarsipan publikasi lembaga. (Kasianovitz, 2003) Tahun 2005 Perpustakaan Nasional RI membuat satu halaman web khusus mengenai produk hukum RI di bawah direktori kebijakan pemerintah. Namun saat ini Perpustakaan Nasional RI telah melakukan perubahan sistem repositori layanan otomasi terbitan pemerintah produk hukum, dan menyediakan akses terhadap produk hukum dan perundang-undangan. Sistem tersebut merupakan salah satu layanan e-government yang bertujuan sebagai pelayanan publik Perpustakaan Nasional RI dalam penyediaan informasi hukum. Sistem yang ada saat ini belum maksimal karena tidak tersusun sesuai kategori standar tata perundang-undangan di Indonesia. Hal ini akan menyulitkan pengguna dalam menelusur produk hukum yang dikehendaki. Sistem tersebut kurang fleksibel karena tidak menyajikan informasi yang berkaitan dengan subjek yang dicari pengguna dan sistem tersebut masih berdiri sendiri atau tidak terintegrasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai repositori hukum atau mempunyai produk hukum yang diterbitkan di masing-masing instansi. Sejak tahun 1990 Perpustakaan Nasional RI telah diamanatkan sebagai perpustakaan yang mempunyai fungsi deposit melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang wajib serah karya cetak dan karya rekam dan diperkuat melalui Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undangundang tersebut menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional RI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima materi perpustakaan yang diterbitkan oleh penerbit swasta maupun lembaga pemerintah. Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan deposit atau penyimpanan, perlu membuat suatu sistem yang sesuai standar guna memudahkan suatu lembaga pemerintahan dalam menyebarkan dan menyimpan terbitan yang mereka miliki (Perpustakaan Nasional, 2007). Salah satunya adalah sistem informasi terbitan pemerintah melalui program penyimpanan elektronik yang menawarkan akses ke publikasi elektronik pemerintah berbasis lokasi, yang dikenal sebagai layanan informasi global lokasi terbitan pemerintah (Hartman, 2000). Produk hukum dalam perspektif UU Deposit adalah semua produk hukum yang diterbitkan di Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri tentang Indonesia. Jenis dokumen hukum di Indonesia terdiri atas undang-undang dasar 1945, ketetapan MPR, Undangundang (UU), peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (PERPU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) dan, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya (Kepmen, Permen, Perda, dsb) (Perpustakaan Nasional, 1991). Jenis produk hukum luar negeri meliputi undang-undang, ketetapan

4 pemerintah, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbritasi, produk hukum suatu negara, keputusan atau ketetapan-ketetapan organ-organ/lembaga internasional (Starke, 2006). Untuk itu sumber terbitan pemerintah dalam produk hukum dan perundang-undangan memerlukan sumber daya yang tersusun dan terintegrasi. Dengan demikian perlu ada satu sistem Informasi dokumen dan produk hukum secara digital yang langsung terlihat dan dapat digunakan secara online. Perumusan Masalah Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengevaluasi repositori hukum pada lembaga pemerintah dan melakukan perancangan portal e-government dalam bentuk repositori terbitan hukum yang lebih fleksibel dalam pencarian, terintegrasi dengan penyedia terbitan hukum di Indonesia, dan mudah dikelola sebagai implementasi fungsi di Perpustakaan Nasional RI. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi repositori hukum pada lembaga pemerintah di Indonesia dan membuat rancangan portal e-government sistem repositori produk hukum yang lebih terstruktur, terintegrasi, serta fleksibel sebagai implementasi fungsi deposit di Perpustakaan Nasional RI. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian adalah terukurnya kualitas portal web e-government berupa sistem repositori layanan terbitan pemerintah produk hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia serta terancangnya sebuah sistem yang terorganisisasi dan terintegrasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI sebagai unit kerja pelaksana undang-undang No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup pada evaluasi sistem layanan repositori terbitan pemerintah yang dibatasi pada produk hukum pada lembaga pemerintah di tingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki predikat e-government baik melalui penilaian Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dan perancangan sistem repositori produk hukum yang dilakukan di Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI sebagai implementasi fungsi deposit.

5

2.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Depositori Perpustakaan Fungsi depositori atau fungsi peyimpanan pada Perpustakaan Nasional RI ditetapkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam disahkan pada tanggal 9 Agustus 1990. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka melestarikan hasil budaya bangsa yang disalurkan melalui karya cetak dan karya rekam. Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991 tentang pelaksanaan undang-undang no.4 tahun 1990 dan PP No. 23 tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter untuk menunjang undang-undang ini. Tujuan diterbitkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 1990 seperti terlihat dalam pasal 5 adalah mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sesuai dengan penjabarkan pada Undang-undang No. 4 Tahun 1990 pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia adalah untuk pelestarian koleksi nasional, melengkapi koleksi nasional, sebagai penyedia sarana belajar, penelitian dan informasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan bangsa, sebagai penyedia sarana penyusunan bibliografi nasional dan berbagai bibliografi subyek ilmu pengetahuan. Dokumen Hukum Produk hukum merupakan dokumen yang mengandung informasi hukum yang memiliki fitur khusus karena mempunyai tujuan yang berbeda dan kebutuhan intrinsik, biasanya diwakili oleh undang-undang, kasus, doktrin dan interpretasi undang-undang dan kasus (Perugnelli, 2005). Produk hukum terdiri atas beberapa jenis, yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat. Berdasarkan hal itulah maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut Peraturan Perundangan. Semua Peraturan Perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus berdasarkan dan/atau melaksanakan undang-undang dasar dari negara tersebut. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia dikeluarkan harus berdasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan Peraturan Perundangan pada Republik Indonesia sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu : 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. Undang-undang (UU); 4. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (PERPU); 5. Peraturan Pemerintah (PP); 6. Peraturan Presiden (Perpres); 7. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya;

6 Tata urutan (hierarchie) peraturan perundangan tersebut tidak dapat diubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya, oleh karena tata urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan penyusun peraturan perundangan dan menunjukkan kepada tinggi rendahnya tingkat kedudukan masing masing peraturan negara tersebut (Kemhukham, 2011). Tata urutan peraturan perundangan dimaksudkan, bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi tingkat kedudukannya, misalnya undang-undang tidak boleh bertentangan isinya dengan Ketetapan MPR. Produk hukum saat ini bukan hanya ketetapan di atas namun juga berupa buku tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen pelaksanaan peraturan perundang-undangan, jurnal produk hukum, serta analisis dokumen hukum yang berlaku di indonesia. Terkait penelitian ini terbitan hukum merupakan seluruh dokumen yang mengandung aturan-aturan dan kesepakatankesepakan yang dibuat antara negara dengan negara, negara dengan masyarakat serta negara dengan lembaga korporasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam hal ini Indonesia, yang terbit di Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri tentang Indonesia. E-government dan  Perpustakaan   Terjadinya revolusi digital, terutama dengan keberadaan Internet yang perkembangannya sangat pesat, mengakibatkan suatu pemerintahan harus dapat beradaptasi dengan baik. Pemerintah yang beradaptasi dengan baik dan menerapkan berbagai aspek teknologi informasi (TI) dalam melaksanakan fungsi- fungsinya disebut pemerintah yang berbasis elektronik (electronicgovernment, e- government). E-government adalah sebuah model interaksi pemerintah, rakyat, dan lembaga korporasi, yang dalam interaksi satu sama lain menggunakan alat bantu teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa e-government mempunyai banyak fungsi, antara lain fungsi informatif (data kependudukan, data kepemilikan) fungsi transaksional (pembayaran retribusi dan pajak), dan fungsi repositori yang merupakan fungsi penyimpanan data yang lebih pada aspek preservasi dan kurasi data. Model e-government yang diterapkan di negara-negara luar menggunakan model empat tahapan perkembangan e-government dalam perencanaan jangka panjang. Perkembangan e-government di Indonesia, tahapan e-government digambarkan dalam empat tahapan yaitu: 1. Fase pertama, fase penampilan website (web presence) yaitu, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah. 2. Fase kedua, interaksi yaitu informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah. 3. Fase ketiga, transaksi yaitu, Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan. 4. Fase Keempat, fase transformasi yaitu, pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait, antara

7 lain pemerintah ke pemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta (Wiraatmadja, 2006). Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina seluruh jenis perpustakaan telah merumuskan Grand Design Perpustakaan Digital Nasional (2010-2014) yang juga sebagai panduan penerapan e-government bidang perpustakaan 1. Fase pertama, otomasi layanan. Fase ini merupakan fase di mana semua layanan telah terotomasi seperti peminjaman buku, pendaftaran anggota serta layanan lain perpustakaan pada fase ini layanan masih mengharuskan pemustaka datang ke perpustakaan. 2. Fase kedua, interaksi. Fase ini perpustakaan mulai melakukan interaksi melalui dunia maya/web hal ini ditandai dengan penerapan aplikasi berbasis web, seperti WEBPAC (Webbase Public Access catalogue) perpanjangan peminjaman buku dan manajemen anggota melalui web. 3. Fase ketiga, transaksi. Fase ini merupakan fase dimana perpustakaan telah mampu melakukan transaksi melalui internet seperti peminjaman koleksi tertentu melalui internet contohnya adalah layanan ISBN/KDT Online, layanan e-resources. 4. Fase keempat, Integrasi. Fase ini merupakan di mana perpustakaan telah terintegrasi dengan lembaga sejenis lainnya baik dalam penyediaan informasi koleksi ataupun transfer data lainnya contohnya adalah Katalog Induk Bersama dan sistem repositori yang terintegrasi dengan lembaga lain (Perpusnas, 2009). Sistem Repositori Sistem Repositori (SR) dalam konteks e-government merupakan suatu peningkatan dari data/information repository, adalah sumber data yang mengandung interpretasi dari layanan online dalam terminologi data dan informasi (disesuaikan dengan kejadian nyata dan proses pemerintahan yang sesuai), sementara service creation environment (SCE) adalah framework (koleksi dari modul-modul) yang berfungsi sebagai front end dari SR (Wimmer, 2001). Repositori terdiri atas beberapa komponen. Komponen pertama adalah manajemen pengelolaan baik sistem maupun konten/isi dari sistem repositori. Komponen kedua adalah komponen interoperabilitas yang merupakan komponen komunikasi data sehingga repositori mampu melakukan pertukaran data melalui metadata dan protokol dalam suatu pusat data. Komponen ketiga adalah human computer interaction yang merupakan penghubung antara sistem dengan pengguna (OCLC, 2007). Selain itu repositori juga perlu dilengkapi dengan komponen pendukung yaitu komponen dimensi usability dan komponen dimensi pelayanan yang baik agar repositori mampu memberikan kepuasan dan layanan yang baik bagi pengguna. Komponen Manajemen repositori Manajemen repositori merupakan suatu cara dalam mengelola suatu pusat penyimpanan data (CCSDS, 2011). Ada beberapa aspek dalam manajemen, yaitu aspek manajemen administrasi sistem, aspek manajemen pengumpulan data, dan

8 aspek manajemen diseminasi data. Aspek manajemen adminsitrasi sistem idealnya harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: • Penyimpanan data yang terdistribusi dari lokasi tunggal; • Akses kontrol atas pasokan data terpusat; • Adanya prosedur pemeriksaan dan pengolahan data sesuai dengan kriteria standar; • Adanya layanan dukungan data sehingga data bisa diolah kembali. • Adanya informasi pengambilan dan penggunaan data. • Adanya akses feedback pengguna terhadap repositori (De Robbio, 2014) Komponen manajemen repositori berkaitan erat dengan dengan akses dan kontrol terhadap repositori yang meliputi akses terhadap informasi statistik koleksi, kemudahan pengunduhan file, penggunaan file yang telah diunduh, penyediaan link ke informasi terkait hasil pencarian, akses terhadap feedback informasi yang dibutuhkan. Komponen Interoperabilitas Interoperabilitas merupakan kerangka kerja (framework) umum terhadap akses informasi dan integrasi di antara repositori digital. Salah satu usaha untuk melakukan interoperabilitas adalah menggunakan standar yang sama, di antaranya adalah pemilihan standar metadata dan protokol. National Research Council USA tentang Government Data Center banyak membahas tentang komponen metadata dan protokol dalam suatu pusat data pemerintahan National Research Council USA memberikan beberapa rekomendasi mengenai metadata dan protokol yang standar untuk interoperabilitas yang salah satu rekomendasinya adalah MARC dan Dublincore (National Research Council, 2003). Machine Readable Cataloging (MARC) adalah standar untuk komunikasi data katalog di dunia perpustakaan dan informasi. Pada dasarnya, MARC adalah format data (atau lebih tepatnya: sekumpulan format data) yang memungkinkan pertukaran data katalog atau data lainnya yang terkait antarsistem-sistem perpustakaan yang memakai komputer (Pendit 2008). Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) yaitu standar metadata yang sekarang dikenal dengan nama singkat Dublin Core. Dublin Core merupakan hasil dari lokakarya yang diselenggarakan oleh Online Computer Library Center (OCLC) di kota Dublin, Ohio tahun 1995 yang dibentuk karena dipengaruhi oleh adanya rasa kurang puas dengan standar lama seperti misalnya MARC. MARC dianggap terlampau sulit (hanya dimengerti dan bisa diterapkan oleh pustakawan) dan kurang bisa digunakan untuk web resources. Untuk menangani banjir web resources diperlukan cara dan format yang lebih sederhana (Pendit 2008). Isu-isu dalam interoperabilitas adalah level atau tingkatan interoperabilitas yaitu compatibility, De FactoStandard, dan Interoperability. Compatibility atau kompatibilitas merupakan level terendah dari interoperabilitas menekankan sebuah sistem atau perangkat kompatibel yang dapat disesuaikan dengan perangkat atau sistem yang lain. Jadi intinya bahwa kedua sistem yang berbeda itu dapat ‘disatukan’ dalam satu buah ‘sistem’ walaupun masing-masing tetap mempunyai fungsi yang berbeda. Sedangkan De Facto Standard berarti bahwa beberapa sistem atau perangkat dapat berhubungan dengan sebuah sistem dengan standar sistem atau aplikasi tertentu. Pada tingkat interoperabiltas setiap sistem

9 dan atau perangkat yang berbeda dapat saling berhubungan, berkomunikasi dan bertukar informasi satu dengan lainnya dengan menggunakan sebuah aplikasi standar sebagai penghubung (Surachman, 2011). Uraian tinjauan teori di atas memberikan gambaran mengenai jenis komponen interoperabilitas repositori produk hukum nasional yang diharapkan bisa berada pada level interopreability pada aspek technichal interoperability dengan memilili aspek teknis yang sama yaitu metadata dan protokol serta semantic interoperability yaitu standar penggunaan istilah dalam pengindeksan dan temu kembali. Komponen Human Computer Interaction Human Computer Interaction (HCI) bertujuan mengembangkan hubungan yang baik antara manusia dan mesin serta membantu meningkatkan efisiensi tugas yang melibatkan mereka. Tujuan utama HCI adalah pengembangan kemampuan manusia untuk menggunakan mesin dan merancang dan membangun antarmuka, serta optimalisasi pelaksanaan tugas oleh manusia dan mesin guna komunikasi yang lebih baik antara manusia dan mesin (Junianto, 2004). Dalam repositori HCI lebih banyak berperan sebagai sarana temu kembali informasi. ISO 8777 tentang information and documentation command for interactive text searching mengatur mengenai tampilan dalam prosedur pencarian yang menentukan temu kembali informasi. Standar tersebut harus mencakup penggunaan boolean operator, khususnya dalam pencarian kompleks dan penggunaan indeks, khususnya indeks kosa kata terkendali dalam repositori (ISO Secretariat, 1993). Penggunaan indeks memungkinkan pencarian dokumen yang lebih spesifik dan mampu berfungsi sebagai alat untuk mencari informasi sehingga pengguna bisa langsung menelusur melalui subjek peraturan perundangundangan, ataupun melalui pembuat peraturan. Komponen usabilitas repositori Saat ini desain dari platform layanan repositori yang terbuka menjadi layanan informasi publik yang terbuka luas untuk masyarakat. Platform tersebut harus menyediakan keterbukaan dan interoperabilitas yang berkaitan dengan hubungan antarjaringan yang berbeda, integrasi penyedia konten eksternal dan otoritas publik yang menyediakan layanan serta harus lebih mempertimbangkan keberagaman karakteristik perangkat mobile (Olmstead, 2008). Tahun 1994 Slaughter, Harper & Norman melakukan penelitian dengan menggunakan QUIS (Questionnaire Of User Interface Satisfaction) yaitu alat evaluasi yang diterima dengan baik untuk kepuasan interaksi pengguna. Peran utamanya adalah sebagai pedoman daftar semua faktor yang perlu dipertimbangkan ketika merancang antarmuka pengguna. QUIS secara khusus dirancang untuk menentukan kepuasan pengguna dengan perangkat lunak komputer dan interface. QUIS telah diperluas dengan pertanyaan yang telah disempurnakan dengan validasi baru untuk menangkap teknologi baru dan fitur yang digunakan para pengembang sistem. Saat ini Quis terdiri dari 12 bagian yang berisi 125 pertanyaan skala Likert, 12 pertanyaan respon terbuka, dan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu pengguna dengan sistem saat ini atau yang serupa (Blasko-Drabik, 2011)

10 Pertanyaan dari QUIS antara adalah aspek usability dan aspek interaksi layanan dari aspek usabilitas diambil 7 (tujuh) pertanyaan yaitu interface muka, penggunaan simbol, penggunaan warna, penggunaan huruf, kekontrasan background, kecepatan tampilan halaman, alamat repositori mudah diingat. Sementara itu untuk aspek interaksi layanan terdiri atas pertanyaan mengenai kualitas informasi repositori, kenyamanan repositori dan kemudahan feedback.

11

3.

METODE Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah repositori hukum pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, provinsi dan kabupaten/kota. Sampel diambil berdasarkan pada pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2013. PeGI melakukan sejumlah evaluasi terhadap penerapan e-government di Indonesia dengan melihat aspek perencanaan, kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan aplikasi. Tahun 2013 diperoleh sebanyak 34 lembaga di tingkat kementerian, LPNK, provinsi, dan kabupaten/kota yang berperingkat baik. Hasil PeGI kemudian disaring kembali dengan melihat lembaga mana yang sudah mempunyai repositori terbitan hukum sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 dibawah: Tabel 2. Kondisi existing system repositori hukum No.

1 2 3 4

Lembaga Pemerintah

Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah

Jumlah Lembaga Pemerintah

Keterangan Repositori tidak aktif

Jumlah sampel

34 28

E-gov predikat Baik 12 14

0 4

12 10

34 491 587

7 9 42

3 1 8

4 8 34

Survei dilaksanakan dengan melibatkan 10 responden dengan latar belakang praktisi perpustakaan hukum, praktisi komputer dan masyarakat umum. Setiap responden diminta penilaiannya terhadap sampel penelitian melalui kuesioner yang telah disediakan sebagaimana terdapat dalam lampiran. Perbedaan pada latar belakang responden perlu dilakukan agar penilaian tetap objektif terhadap sampel. Penambahan jumlah penguji lebih dari sepuluh tidak memberikan kontribusi lebih banyak dalam mengevaluasi suatu sistem, bahkan 5 (lima) orang penguji sudah cukup untuk melakukan penilaian terhadap suatu sistem (Nielsen, 2000). Evaluasi Sistem Repositori Produk hukum Penelitian ini mengevaluasi komponen repositori hukum berdasarkan rekomendasi Center For Research Libraries yang dikeluarkan pada tahun 2007, dan evaluasi standar komponen repositori hukum untuk mengevaluasi kepuasan pengguna berdasarkan pada QUIS (Questionnaire Of User Interface Satisfaction) yang merupakan alat bantu pengukuran terhadap kualitas suatu website. Evaluasi sistem repositori hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut:

12 a. Evaluasi komponen manajemen repositori dilakukan melalui informasi statistik, kemudahan pengunduhan file, penggunaan file yang telah di unduh apakah langsung bisa digunakan, apakah portal menyediakan tautan ke informasi terkait? dan apakah pengguna bisa melakukan feedback dengan melalukan request informasi yang dibutuhkan?. b. Evaluasi komponen human computer interaction, dilakukan dengan pengujian human computer interaction melalui sejumlah skenario untuk menilai interface temu kembali informasi. Pada skenario ini responden diberikan sejumlah tugas yaitu melakukan pencarian produk hukum dengan cara merambang melalui pencarian sederhana, pencarian kompleks, indeks, tajuk subjek, dan titik temu lainnya. c. Evaluasi komponen interoperabilitas dilakukan dengan menguji metadata yang digunakan apakah memungkinkan melakukan interoperabilitas metadata berdasarkan National Research Council USA tentang Government Data Center. Terdapat 2 (dua) tugas, dalam evaluasi ini yaitu mencari metadata terstruktur yaitu MARC21 atau Dublin Core. d. Evaluasi kualitas dimensi usabilitas repositori hukum melalui penilaian terhadap interface halaman muka, penggunaan simbol, penggunaan warna, penggunaan huruf, kekontrasan background, kecepatan tampilan halaman, alamat web yang mudah diingat. e. Evaluasi dimensi interaksi layanan repositori terdiri atas penilaian terhadap reputasi website, keamanan website, dan kemudahan feedback. (Khoo,2011) Pengolahan Data Data diolah dalam bentuk sebaran frekuensi sebaran ketersediaan komponen repositori dalam bentuk persentase dan sebaran rata-rata pada dimensi usabilitas dan dimensi layanan. Setelah data diinterpretasi maka dilakukan analisis kebutuhan sistem melalui perbandingan antara sistem yang saat ini berjalan dengan sistem yang akan dirancang. Pengembangan Sistem Pengembangan sistem dilakukan setelah evaluasi sistem yang sedang berjalan Desain sistem baru dibuat berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi sistem yaitu membuat proses bisnis dan arsitektur sistem serta tampilan user interface yang sesusai standar guna meningkatkan kepuasan pengguna.

13

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi  Sistem  Repositori  

Tujuan dari investigasi sistem adalah melihat kualitas portal repositori hukum dengan menggali sebanyak informasi pada portal repositori hukum lembaga negara. Investigasi sistem dibagi atas (3) tiga bagian. Bagian pertama adalah hasil analisis karakteristik responden, bagian kedua adalah penilaian atas komponen repositori digital, dan bagian ketiga adalah perancangan sistem repositori hukum. Analisa Bagian I : Karakteristik Responden Bagian pertama kuesioner penelitian ini adalah data mengenai responden yang berpartisipasi dalam penilaian repositori hukum kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota. Berikut ini adalah tabel yang berisi karakteristik responden yang dihimpun dari kuesioner yang diisi oleh para responden yang mengikuti penelitian ini. Tabel 3. Karakteristik 10 Responden No. 1.

Profil Jenis Kelamin

Uraian Laki-Laki Perempuan

Jumlah 5 Orang 5 Orang

2.

Pekerjaan

Praktisi Hukum Praktisi IT Masyarakat Umum

3 Orang 3 Orang 4 Orang

3.

Asal Akses Internet

Kantor, Rumah, warnet Kantor, Rumah

6 Orang 4 Orang

4.

Lama Akses

< 2 Jam 2 s.d 5 jam/hari 5 s.d 8 jam/hari > 8 jam/hari

0 2 Orang 1 Orang 7 Orang

5.

Gadget yang digunakan

Laptop-smartphone Laptop,Tablet, smartphone PC, Laptop, Tablet, smartphone

4 Orang 4 Orang

6.

Latar belakang dan sarana Social Media (FB, Twitter, yang digunakan di internet Path, dll) Korespondensi (forum online, mailing list dll) Mencari informasi (repositori, database , online jurnal, dll)

2 Orang 4 Orang 3 Orang

3 Orang

14

7.

Tingkat pengetahuan akan Tahu situs Tidak kementerian/lembaga/provinsi

10 Orang 0 Orang

8.

Asal pengetahuan mengenai Search engine, TV Radio, situs kementerian/ lembaga/ Koran/Majalah provinsi/Kabupaten/Kota Search engine Koran/Majalah TV/Radio Billboard/spanduk

4 Orang 3 Orang 2 Orang 1 Orang

9.

Responden yang pernah Pernah mengakses repositori produk Tidak hukum kementerian/ lembaga/ provinsi/Kabupaten/Kota

10 Orang 0 Orang

10.

Terakhir mengakses pemerintahan

1 Orang 3 Orang 4 Orang 2 Orang

situs < 2 Minggu yang lalu 2–4 Minggu yang lalu 1 – 2 Bulan yang lalu > 2 Bulan yang lalu

Analisa Bagian II: Penilaian Atas Komponen Repositori Digital. Bagian kedua kuesioner penelitian ini adalah data mengenai penilaian responden terhadap komponen repositori hukum pada lembaga pemerintah dengan hasil sebagai berikut: a. Pengujian Komponen Manajemen Repositori. Pengujian komponen manajemen repositori berkaitan erat dengan dengan akses dan kontrol terhadap repositori yang meliputi akses terhadap informasi statistik koleksi, kemudahan pengunduhan file, penggunaan file yang telah diunduh, penyediaan tautan ke informasi terkait hasil pencarian, dan akses terhadap feedback informasi yang dibutuhkan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut : • Pengujian statistik koleksi. Pada bagian ini responden diminta untuk melihat bagaimana fitur statistik koleksi, apakah itu mengenai jumlah pembaca dan pengunduh serta informasi lainnya tentang tingkat keterpakaian suatu produk hukum. Pada tabel 4 menunjukan bahwa penggunaan fitur ketersediaan informasi statistik pada repositori terbitan hukum pada lembaga di kabupaten tidak ada sama sekali informasi, sementara di tingkat lembaga provinsi sebanyak 75% telah menyediakan fasilitas tersebut, sementara untuk lembaga pemerintah nonkementerian hanya sebanyak 27% dan di kementerian hanya sebanyak 34 %, yang berarti secara rata-rata tingkat ketersediaan fitur informasi statistik koleksi hanya sebesar 29 %.

15 Haltersebut menunjukkan bahwa fitur ini masih belum banyak digunakan oleh repositori hukum pemerintah. Tabel 4. Ketersediaan statistik koleksi Lembaga Pemerintah

Jumlah Sampel

Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

12 10 4 8 34

Ketersediaan Statistik Tersedia (%) 34 27 75 0 29

Tidak Tersedia (%) 66 73 25 100 71

Statistik web merupakan suatu fitur yang mungkin tidak wajib ada dalam sebuah web/repositori namun kehadirannya berguna sekali untuk mengetahui seberapa popular sebuah website, seberapa banyak orang yang berkunjung setiap bulan, dan berapa bandwidth yang dibutuhkan. Statistik dalam repositori merupakan bagian dari e-government, adalah bukti laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja sebuah lembaga dalam penyebaran informasi yang dihasilkan oleh suatu institusi (De Robbio, 2014). •

Pengujian pengunduhan informasi. Pada bagian ini responden diminta untuk melihat apakah informasi yang di dapat dari repositori produk hukum bisa diunduh dan bisa langsung digunakan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5. Tabel 5. Ketersediaan fitur pengunduhan file Lembaga Pemerintah Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

Jumlah Sampel 12 10 4 8 34

Pengunduhan file Tersedia (%) 88 100 100 100 96

Tidak Tersedia (%) 12 0 0 0 4

Pada tabel 5 diperlihatkan sebanyak rata-rata 96% lembaga mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kementerian di pusat mempunyai fitur pengunduhan dokumen langsung. Hal ini berarti bahwa semua produk hukum yang ada di indonesia bisa langsung diunduh dan digunakan oleh pengguna dan berarti fitur ini sudah sangat baik dan telah maksimal digunakan. Koleksi digital pada repositori sangat mengacu pada siklus hidup informasi digital yang terdiri dari enam fase utama yaitu penciptaan,

16 publikasi serta pemutakhiran. Hal yang penting pada manajemen konten adalah memastikan bahwa semua informasi yang diterbitkan di repositori dapat diakses di lain waktu dan dapat digunakan sehingga mampu untuk digunakan kapan saja dan dimana saja serta mampu untuk dikonversi ke dalam format apa pun (Lankhorst, 2009). • Pengujian hyperlink yang terkait terhadap isi informasi Skenario ini dilakukan guna melihat apakah sistem repositori produk hukum di lembaga pemerintah bisa memberikan pertimbangan informasi lain tentang produk hukum yang terkait melalui hyperlink atau tautan menuju informasi lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6. Tabel 6. Ketersediaan hyperlink ke informasi lain Lembaga Pemerintah Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

Jumlah Sampel 12 10 4 8 34

Link ke informasi terkait Tersedia (%) Tidak Tersedia (%) 18 82 12 88 0 100 0 100 10 90

Tabel 6 di atas memperlihatkan sebaran frekwensi ketersediaan fitur hyperlink atau tautan ke informasi terkait pada lembaga di kabupaten tidak terlihat yaitu 0 %. Hal yang sama juga terjadi di level provinsi yaitu 0%. Sementara penggunaan fitur ini di lembaga pemerintah non kementerian hanya 12 % dan pada level kementerian di tingkat pusat 18%, namun dari segi rata-rata hanya 10% lembaga pemerintah yang menyediakan fitur hyperlink ke informasi terkait. Ketidaktersediaan fitur hyperlink ini mengakibatkan penelusran informasi mengenai produk hukum masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Penelusuran informasi merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang melibatkan banyak sekali pertimbangan serta pemikiran apakah informasi yang ditemukan telah sesuai atau tidak. Untuk itu repositori yang baik perlu menyediakan suatu tautan kepada para pengguna sistem untuk memberikan pilihan informasi. Penyediaan hyperlink mampu meningkatkan temu kembali informasi dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber berdasarkan struktur hierarki informasi (Lankhorst,2009) •

Pengujian customer service management (CRM) Pengujian terhadap ketersediaan customer service management (CRM) dilakukan dengan melihat ketersediaan sarana request form terhadap isi informasi pada website produk hukum pada lembaga negara di tingkat pusat dan provinsi, kabupaten/kota. Pada tabel 7 menunjukkann fitur CRM terlihat bahwa saat ini secara rata-rata hanya 66% lembaga yang mempunyai CRM yang berfungsi dengan baik untuk menjaring permintaan produk hukum yang dibutuhkan pengguna. Sebaran frekuensi ketersediaan fitur CRM

17 terlihat pada lembaga di kabupaten sebanyak 75 % dan pada level provinsi fitur ini telah tersedia sebanyak 100%. Sementara penggunaan fitur ini di lembaga pemerintah non-kementerian sebesar 60 % dan pada level kementerian di tingkat pusat 53 %. Tabel 7. Ketersediaan fitur customer relationship management Lembaga Jumlah Request Info Pemerintah Sampel Tersedia (%) Tidak Tersedia (%) Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

12 10 4 8 34

53 60 100 75 66

47 40 0 25 34

CRM selain berfungsi sebagai buku tamu (Guestbook), juga merupakan sarana untuk pengambilan data dari pengguna yang berbentuk formulir isian yang disebut formulir. Formulir isian merupakan sarana untuk melihat kebutuhan pengguna akan informasi produk hukum yang dibutuhkan atau juga merupakan sarana untuk mengumpulkan kritik dan saran dari pengguna untuk meningkatkan layanan repositori produk hukum (Mohammad et al., 2004). b. Pengujian Komponen Interoperabilitas Skenario ini responden diberikan 2 (dua) tugas yaitu mencari metadata produk hukum serta mengidentifikasi apakah metadata tersebut telah sesuai dengan standar MARC21 atau Dublin Core. Hasil uji skenario interoperabilitas adalah sebagai berikut: • Ketersediaan metadata pada repositori Pada skenario ini responden diminta untuk melihat apakah repositori hukum tersebut terdapat metadata yang cukup baik sehingga mampu memberikan informasi yang cukup tentang produk hukum yang digunakan pengguna. Tabel 8 menunjukkan ketersediaan metadata pada setiap repostori terbitan hukum di lembaga pemerintah hanya sebanyak 31% memberikan metadata pada repositori terbitan hukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna repositori masih merasa bahwa metadata yang digunakan masih belum maksimal dalam memberikan informasi yang cukup mengenai produk hukum. Tabel 8. Ketersediaan metadata Lembaga Jumlah Terdapat Metadata Pemerintah Sampel Tersedia Tidak Tersedia Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

12 10 4 8 34

(%) 33 23 73 16 31

(%) 67 77 27 84 69

18 Metadata merupakan unsur penting sebuah interoperabilitas karena terkait dengan jaringan repositori institusi di Indonesia. Metadata merupakan salah satu aspek teknis yang harus dipenuhi selain aspek sosial sehingga apabila tidak terpenuhi akan masih menjadi masalah bagi keberlangsungan dan pengembangan jaringan repositori institusi (Wibowo, 2011) •

Penggunaan metadata standar pada repositori hukum Pada skenario ini responden diminta untuk mengidentifikasi apakah metada data yang digunakan telah sesuai standar rekomendasi National Research Council yaitu Dublin Core dan MARC sehingga mampu untuk melakukan interoperabilitas antar sesama produk hukum, sebagaimana dijelaskan pada tabel 9. Tabel 9. Penggunaan metadata terstruktur Lembaga Pemerintah

Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

Jumlah Sampel

12 10 4 8 34

Penggunaan metadata standar Tersedia Tidak (%) Tersedia (%) 3 0 0 8 10

96 100 100 94 90

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa repositori terbitan hukum masih belum menggunakan metadata terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa metadata yang digunakan masih jauh dari standar karena yang menggunakan metadata standar hanya sebanyak 10 % dengan menggunakan Dublin Core, namun sebanyak 90 % menggunakan metadata yang tidak standar. Hal ini karena metadata yang digunakan oleh lembaga saat ini adalah standar metadata berdasarkan Peraturan Menkumham No.2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Dokumen Hukum yang mengadopsi pengkatalogan kartu berdasarkan Anglo American Cataloguing Rules 2 (AACR 2) yang disusun pada tahun 1998. Standar metadata Peraturan Menkumham No.2 Tahun 2013 bisa dipakai namun akan menyulitkan terjadi pertukaran data dalam taraf internasional sehingga produk hukum indonesia akan sulit dicari di luar negeri. Saat ini pengatalogan berdasarkan AACR2 sudah mulai banyak ditinggalkan dan IFLA (international federation of Library Association and Institution) telah mengeluarkan suatu standar dalam penggunaan metadata standar yaitu penggunaan MARC 21 yang diperkuat dengan ISO 2907 yang menyatakan bahwa MARC 21 merupakan metadata bibliografis yang cocok digunakan sebagai metadata dalam repositori institusi. c. Hasil Uji Human Computer Interaction. Hasil dari penilaian Uji Skenario Komponen Human Computer Interaction pada repositori hukum lembaga adalah sebagai berikut:

19 • Pengujian pencarian informasi melalui merambang (browsing) repositori Responden pada pengujian ini diminta untuk menyelesaikan tugas mencari produk hukum pada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai contoh pada Kementerian Keuangan RI, responden diminta untuk mencari UU tentang APBN tahun 2013. Sementara pada provinsi dan kabupaten/kota responden di minta untuk mencari peraturan daerah tentang ketertiban umum yang ada di setiap daerah. Tabel 10 menunjukkan bahwa responden pada pengujian mencari informasi melalui perambangan repositori berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, dengan skor rata-rata sebesar 91% yang berarti bahwa hampir semua lembaga pemerintah sudah menyediakan tampilan muka untuk melakukan pencarian melalui metode perambangan walaupun masih membutuhkan waktu yang lama. Tabel 10. Hasil uji skenario melalui merambang informasi Lembaga Pemerintah Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata •

Jumlah Sampel 12 10 4 8 34

Browsing (%) Tersedia Tidak Tersedia 91 9 90 10 100 0 86 14 91 9

Ketersediaan fitur pencarian sederhana (simple search) Metode yang sama juga digunakan pada skenario mencari informasi produk hukum melalui pencarian sederhana, yaitu responden diminta untuk mencari produk hukum pada kementerian dan lembaga non pemerintah sesuai dengan tugas pokok fungsi dari lembaga tersebut dan pada level provinsi dan kabupaten kota responden diminta memasukkan kata kunci “perda ketertiban umum” dan melakukan pencarian melalui alat pencarian yang ada pada repositori hukum lembaga di tingkat kementerian dan lembaga serta provinsi, kabupaten/kota. Tabel 11 menunjukkan bahwa pengujian mencari informasi melalui alat pencarian sederhana repositori menyatakan bahwa sebanyak 83 % repositori hukum pemerintah menyediakan fasilitas ini, sementara 17 % repositori hukum tidak menyediakan fasilitas simple search. Hal ini berarti bahwa hampir semua lembaga pemerintah sudah menyediakan fasilitas simple search, walaupun kualitasnya masih kurang bagus karena ketika di uji masih banyak informasi yang tidak terkait dengan peraturan perundangundangan ikut masuk dalam hasil pencarian.

20 Tabel 11 Ketersediaan fitur pencarian sederhana Lembaga Pemerintah

Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata •

Jumlah Sampel 12 10 4 8 34

Simple Search (%) Tersedia Tidak Tersedia 84 16 80 20 100 0 75 25 83 17

Pengujian mencari informasi melalui pencarian kompleks (Advance Search). Metode yang sama juga digunakan pada skenario mencari informasi produk hukum melalui pencarian kompleks dimana responden diminta untuk mencari produk hukum pada kementerian dan lembaga nonkementerian yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dari lembaga tersebut, dan pada level provinsi dan kabupaten kota responden diminta memasukkan kata kunci “perda ketertiban umum” melakukan pencarian melalui alat pencarian kompleks yang ada pada repositori hukum lembaga di tingkat kementerian dan lembaga serta provinsi, kabupaten/kota namun dengan mempersempit produk hukum melalui jenis produk hukum dimana pada kementerian lembaga di batasi pada Undangundang yang terbit pada tahun 2013 sementara di lingkup provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan pada tabel 12. Tabel 12 Ketersediaan fitur advance search. Lembaga Pemerintah Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

Jumlah Advance Search (%) Sampel Tersedia Tidak Tersedia 12 50 50 10 13 87 4 63 37 8 38 62 34 38 62

Tabel 12 di atas memperlihatkan bahawa tingkat ketersediaan fasilitas alat pencarian kompleks pada repositori hukum di lembaga pemerintah hanya sebesar sebesar 38 %. Jumlah lembaga yang tidak menyediakan fasilitas pencarian kompleks LPNK dan kabupaten/kota. Hal ini terjadi pada LPNK karena produk hukum yang dihasilkan tidak terlalu banyak sehingga bisa dimaklumi namun seharusnya hal ini tidak terjadi pada suatu kabupaten/kota karena sebuah kabupaten/kota mempunyai banyak turunan peraturan-peraturan yang harus disebar luaskan ke masyarakat. • Hasil uji skenario mencari informasi melalui kosa kata terkendali Responden pada pengujian ini diminta untuk menyelesaikan tugas mencari produk hukum pada kementerian, dan lembaga pemerintah

21 nonkementerian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai contoh pada Perpustakaan Nasional RI responden diminta untuk mencari subjek hukum mengenai perpustakaan, sementara pada provinsi dan kabupaten/kota responden diminta untuk mencari subjek tentang ketertiban umum yang ada di setiap daerah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 13. Tabel 13. Ketersediaan kosa kata terkendali Lembaga Pemerintah Jumlah Sampel Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

12 10 4 8 34

Kosa-kata terkendali Tersedia Tidak Tersedia (%) (%) 12 88 0 100 0 100 0 100 4 96

Tabel 13 menunjukkan pencarian informasi melalui kosa kata terkendali pada sebanyak 96 % repositori pemerintah tidak menyediakan fitur ini. Fitur kosa kata terkendali menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting karena dalam sejarahnya hukum di indonesia banyak mengambil dari Belanda yang mengakibatkan banyak sekali istilah-istilah asing yang menyulitkan pengguna dalam mencari informasi. Selain bahasa asing banyak lembaga di Indonesia yang berubah karena kebijakan pemerintah. Hal ini akan menyulitkan pengguna mencari melalui subjek-subjek hukum karena subjek hukum tersebut bisa digunakan sebagai kosakata terkendali merupakan unsur yang sangat penting bagi subjek-subjek khusus karena kata atau istilah yang digunakan dipakai untuk mewakili suatu informasi sehingga dapat mudah ditemukan kembali (Hasugian, 2006). d. Evaluasi kualitas dimensi usabilitas repositori hukum Penilaian terhadap aspek kualitas situs web juga dilakukan terhadap repositori hukum lembaga. Survei menggunakan metode (Questionnaire Of User Interface Satisfaction). Pengujian dilakukan terhadap 2 komponen yaitu komponen usabilitas website dan interaksi pelayanan website. Pada komponen usabilitas terdapat terdiri atas tujuh pertanyaan mengenai tingkat usabilitas portal tersebut yang terdiri atas penilaian atas interface/tampilan awal, simbol dapat dengan mudah dikenali, desain warna web yang nyaman dilihat, jenis dan ukuran huruf mudah untuk dibaca, warna background situs kontras dengan warna huruf, antar halaman cepat ditampilkan, apakah alamat situs mudah untuk diingat pengguna berikut hasil uji usabilitas pada repositori terbitan hukum di indonesia. •

Uji usabilitas pada interface dan penggunaan simbol pada repositori terbitan hukum. Pengujian usabilitas pada interface dan penggunaan simbol pada repositori terbitan hukum bertujuan untuk melihat sejauh mana tampilan interface muka repositori apakah bagus dari segi estetika dan lay out penempatan dan penggunaan simbol-simbol seperti lambang serta gambar-

22 gambar pada repositori terbitan hukum apakah mudah dikenali dan difahami sebagaimana ditunjukkan pada tabel 14. Tabel 14. Tingkat kepuasann terhadap interface dan penggunaan simbol Lembaga Pemerintah

Jumlah sampel

Evaluasi Dimensi Usabilitas Interface penggunaan Rata-rata muka simbol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 10 4 8 34 Ket : 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas Kementerian LPNK Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah/Rata-rata

Tabel 14 memperlihatkan bahwa interface muka tampilan repositori terbitan hukum terlihat bahwa rata-rata pengguna sistem menyatakan bahwa interface yang digunakan pada repositori terbitan hukum lembaga pemerintah memperoleh hasil cukup puas. Demikian pula pada pengujian penggunaan simbol pun responden memberikan nilai 3 atau cukup puas. Namun saat ini banyak repositori terbitan hukum pemerintah yang tidak menggunakan simbol kelembagaan sehingga sulit dikenali. Untuk itu repositori harus membuat fungsi area layar yang didedikasikan untuk membimbing pengguna melalui tampilan dan umpan balik visual yang baik. Pendekatan tersebut dapat membantu pengguna untuk mengetahui informasi dengan mengantisipasi kesulitan karena ruang berkurang dari layar perangkat mobile (Olmstead, 2008). • Pengujian usabilitas warna dan huruf. Pengujian usabilitas pada warna dan huruf bertujuan untuk melihat sejauhmana penggunaan komposisi pewarnaan pada laman repositori dan penggunaan huruf seperti apakah huruf tersebut mudah dibaca baik dari segi jenis dan ukuran, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 15. Tabel 15 Kepuasan penggunaan warna dan huruf Lembaga Pemerintah

Jumlah sampel

Evaluasi Dimensi Usabilitas Penggunaa penggunaa Rata-rata n warna n Huruf 12 Kementerian 3 3 3 10 LPNK 3 3 3 4 Provinsi 3 3 3 8 Kabupaten/Kota 3 3 3 34 Rata-rata 3 3 3 Ket : 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas Tabel 15 menunjukkan bahwa penggunaan warna pada repositori terbitan hukum terlihat bahwa kepuasan pengguna terhadap penggunaan warna dan

23 huruf hanya bernilai 3 atau cukup puas. Warna pada beberapa lembaga pemerintah yang hanya menampilkan warna yang seadanya dengan didominasi rata-rata warna putih tanpa menggunakan kombinasi warna lain membuat estetika dan komposisi yang kurang baik. Repositori perlu untuk membuat komponen pewarnaan grafis yang baik sehingga mampu memahami kebutuhan pengguna (Hone, 2001) Semenara itu penggunaan huruf pada lembaga pemerintah didominasi oleh huruf arial dan times new roman. Selain itu banyak lembaga yang tidak menyediakan navigasi untuk melakukan perubahan pembesaran atau pengecilan huruf. Fitur pembesaran dan pengecilan huruf sebenarnya bisa dilakukan melalui browser namun fitur ini banyak tidak diketahui oleh pengguna sehingga jauh lebih baik repositori menyediakan signage atau simbol untuk membesarkan dan mengecilkan huruf sehingga bisa fleksibel dalam menampilkan terbitan hukum. • Pengujian usabilitas backround, kecepatan tampilan halaman dan alamat web. Pengujian usabilitas backround, kecepatan tampilan halaman serta penggunaan alamat web pada repositori terbitan hukum bertujuan untuk melihat sejauh mana penggunaan kekontrasan pada laman repositori, kecepatan loading serta penggunaan alamat URL repositori apakah diingat atau tidak?, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 16. Tabel 16 Kepuasan terhadap background, kecepatan loading dan alamat web. Lembaga Pemerintah

Evaluasi Dimensi Usabilitas Kecepatan Alamat Ratatampilan web mudah rata halaman diingat Kementerian 3 3 3 3 LPNK 3 3 3 3 Provinsi 3 3 3 3 Kabupaten/Kota 3 3 2 2.7 Rata-rata 3 3 2.7 2.9 Ket : 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas Kekontrasan latar belakang

Tabel 16 menunjukkan bahwa benilaian rata-rata responden yang puas terhadap kekontrasan latar belakang dan kecepatan tampilan halaman hanya 2.9 atau kurang puas. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan alamat web pada repositori terbitan hukum repositori hukum khususnya pada kabupaten/kota yang hanya memperoleh tingkat kepuasan 2,7 yaitu kurang puas. Hal ini dikarenakan alamat web yang digunakan sangat panjang dan sulit untuk dihafal sehingga menyulitkan pengguna untuk langsung mengakses ke dalam halaman yang dituju. Saat ini menjadi sangat penting bagi lembaga penyedia repositori untuk menyediakan repositori yang ramah terhadap pengguna baik segi tampilan visual namun juga dari segi kecepatan loading halaman serta penggunaan alamat repositori yang mudah diingat. Selain itu penyedia repositori perlu

24 memikirkan mengenai flatform alat yang digunakan untuk menelusur karena saat ini penyedia repositori berurusan dengan heterogenitas penggunadan sistem, untuk itu perlu adanya mekanisme adaptasi penyajian informasi untuk pengguna (Olmstead, 2008). e. Dimensi interaksi pelayanan repositori. Komponen kedua yaitu komponen interaksi pelayanan yang terdiri atas tiga pertanyaan seputar dimensi pelayanan suatu portal repositori, yaitu apakah situs memiliki ketepatan informasi yang baik, apakah situs memberikan kenyamanan dalam berinteraksi, dan aspek ketiga adalah apakah situs memberikan kemudahan dalam memberikan masukan/saran/kritik (tersedia kontak telepon/ buku tamu/ alamat email), sebagaimana ditunjukkan pada tabel 17. Tabel 17. Evaluasi Dimensi Interaksi Layanan Lembaga Pemerintah

Jumlah Sampel

Kualitas informasi

Evaluasi dimensi layanan Kenyamanan Kemudahan website feedback

Rata-rata

Kementerian 12 3 3 3 3 LPNK 10 3 3 3 3 Provinsi 4 3 3 2 2.7 Kabupaten/Kota 8 3 3 3 3 Rata-rata 34 3 3 2.7 2.9 Ket : 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas Berdasarkan data tabel 17 di atas terlihat bahwa tingkat kepuasan responden terhadap kualitas informasi repositori hukum di Indonesia hanya bernilai 3 yang berarti cukup puas, hal ini diperkuat oleh kualitas pencarian informasi pada repositori terbitan hukum di Indonesia yang masih tercampur antara terbitan hukum lembaga dengan informasi lain sehingga hasil pencarian informasi banyak yang tidak relevan. Untuk menanggulangi masalah ini repositori produk hukum di lembaga pemerintah perlu memisahkan diri dari website lembaga. Hal ini perlu agar informasi yang didapatkan bisa lebih relevan di kemudian hari. Sementara itu hasil evaluasi pengujian pada kenyamanan repositori terlihat bahwa tingkat kepuasan responden terhadap kenyamanan repositori hukum di Indonesia juga memperoleh nilai 3 yang berarti puas namun jika ditanya lebih lanjut responden akan jauh lebih puas jika repositori terbitan hukum di Indonesia lebih menampilkan halaman web yang dinamis sehingga mampu menyesuaikan dengan format output (teks, grafis) yang baik, dengan menggabungkan format output yang berbeda transmisi informasi dan pemahaman sehingga menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Selain itu penggunaan input yang berbeda modalitas (keypad ponsel, keyboard virtual, pena, tulisan tangan, perintah diucapkan), pengguna dapat dengan mudah beradaptasi dengan keadaan yang berbeda (penggunaan stasioner, lingkungan yang bising, gunakan sambil berjalan) sehingga dapat membuat tugas lebih

25 mudah dimasukkan dengan memberikan pelayanan dengan informasi yang diperlukan (Olmstead, 2008). Pengujian dimensi layanan pada ketepatan informasi adalah menguji sejauhmana kemudahan feedback oleh repositori hukum pada lembaga pemerintah dengan melakukan sejumlah simulasi berupa mengirimkan permintaan terbitan hukum tertentu kepada lembaga pemerintah. Berdasarkan hasil dari pengujian dimensi layanan repositori terlihat bahwa tingkat kepuasan responden terhadap kemudahan feedback repositori hukum di Indonesia hanya berkisar 2.7 yang berarti responden kurang puas dengan kenyamanan repositori terbitan hukum di Indonesia. Berdasarkan evaluasi komponen-komponen repositori hukum tersebut, lembaga pemerintah perlu segera melakukan pembenahan sistem pada bidang pelayanan informasi dengan mengacu pada arsitektur sistem orientasi layanan atau SOA (Service Orientation Architecture) yang merupakan sebuah konsep yang luas dengan implikasi pada lebih dari sekedar teknis dan perspektif organisasi tetapi mengacu pada perubahan mendasar pada level manajemen dan kontrol departemen TI sendiri, melainkan jauh lebih kecil misalnya pada entitas atau layanan bisnis (Olmstead, 2008). Perancangan  Sistem  Repositori  Produk  hukum     Perancangan portal repositori produk hukum nasional dilakukan berdasarkan hasil investigasi sistem yang dilakukan terhadap 34 portal repositori di kementerian, lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil investigasi sistem yang telah berjalan, maka terlihat bahwa sistem yang saat ini berjalan belum berjalan baik dan perlu adanya suatu sistem yang lebih efisien dan efektif untuk menyempurnakan sistem yang berjalan. Syarat mutlak dari perspektif teknis adalah interkoneksi antarbadan pemerintahan dan sistem-sistemnya yang dapat saling bekerja sama (interoperable) dan tersedia jaringan internet setiap saat serta kemampuan masyarakat yang sudah memadai untuk menggunakan berbagai jalur atau saluran akses (e-literacy). Berdasarkan analisis di lapangan, diperlukan pengembangan sistem untuk memperbaiki sistem yang lama. Adapun pertimbangan perlunya pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

No. 1.

Tabel 18. Perbandingan antara sistem lama dan sistem baru yang akan diusulkan Komponen Sistem Saat ini Rekomendasi untuk Sistem Baru Manajemen Manajemen repositori tidak R1: Pembenahan Repositori efisien dikarenakan tidak manajemen repositori akan adanya pembagian jelas lebih efisien melalui antar-stakeholeder dalam pembenahan sistem penyebaran informasi dengan pembagian tugas hukum. melalui rancangan model logis proses bisnis dan arsitektur sistem.

26 2.

Interoperabilitas

Belum mengadopsi metadata terstruktur sehingga data tidak bisa dipertukarkan untuk kemutakhiran informasi di bidang terbitan hukum nasional.

R2: Mengadopsi metadata terstruktur serta perangkat protokoler dan pengubah metadata sehingga data otomatis di-harverst untuk kemutakhiran informasi di bidang terbitan hukum nasional.

3.

Human Computer Kaku dalam pencarian Interaction informasi terbitan hukum, hanya mengandalkan metode merambang informasi satu persatu dan pencarian dengan simple search

R3: Melakukan pembenahan HCI melalui mendesain ulang tata cara pencarian informasi dengan tidak hanya mengandalkan simple search, namun juga menggunakan advance search dan indeks kosa kata terkendali dalam produk hukum

4.

Kepuasan Pengguna terhadap repositori

R4: Memperbaiki layanan feedback dengan memaksimalkan fungsi Customer Service Management pada repository.

Kepuasan pengguna terhadap repositori belum baik karena sistem yang dibangun tidak mudah digunakan pada dimensi usabilitas dan interaksi layanan.

R5: Merubah tampilan user interface dengan tampilan yang sederhana dan user friendly. Sistem yang baru akan mengandalkan aksesibilitas dalam mencari informasi produk hukum yang banyak tersebar dalam berbagai jenis serta subjek yang berbeda. Selain itu hal yang sangat penting adalah pengintegrasian data sehingga terjadinya tumpang tindih data dapat dihindari. Sistem yang baru ini berupa sistem basisdata yang akan dirancang sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem yang baru harus mempunyai fungsifungsi baru yang mendukung perbaikan kinerja sistem yaitu melalui fungsi manajerial sistem, fungsi interoperabilitas data serta fungsi human computer interface. Fungsi-fungsi tersebut dijabarkan melalui tabel 19.

27 Tabel 19. Kebutuhan Fungsi Sistem Kebutuhan Fungsi

Deskripsi

• • •

Fungsi manajerial dan keamanan repositori Menambah dan mengubah akun Menampilkan data statistik Fungsi editing metadata

• •

Pemanenan metadata Tukar menukar data

•

Pencarian produk hukum melalui pencarian sederhana, pencarian kompleks serta indeks kosa kata terkendali. Menampilkan hasil pencarian sesuai dengan jenis produk hukum Menampilkan data yang berhubungan dengan subjek pencarian Mengunduh dokumen produk hukum Menampilkan layanan Customer relationship management Memberikan kritik dan saran terhadap layanan Layanan referensi produk hukum

• R1 : Fungsi Manajerial repositori

R2 : Fungsi Interoperabilitas

R3/R5 : Fungsi Human Computer interface

• •

• • R4 : Fungsi layanan umpan balik (CSR)

• •

Selain itu terdapat fungsi tersebut, portal repositori produk hukum nasional juga didukung oleh fungsi lain (non-functional requirement). Fungsi tersebut merupakan fungsi diluar fungsi utama yang akan mempermudah mendapatkan informasi mengenai terbitan hukum antara lain, fungsi ketersediaan informasi, interaksi dan layanan tanpa harus terikat pada proses antrian, waktu kerja, dan jarak. Konsep portal repositori hukum yang ideal memang mensyaratkan tersedianya infrastruktur portal yang ideal dan bersifat terbuka kepada masyarakat. Model logis kerangka bisnis dan arsitektur portal repositori produk hukum nasional. Sebelum melakukan analisa kerangka bisnis perlu dilakukan analisa terhadap peran serta fungsi para stakeholder layanan repositori hukum. Berdasarkan hasil analisa setidaknya ada tiga stakeholder yang terlibat dan dihubungkan dengan gambar sebagai berikut:

28   Perpustakaan  Nasional  RI (ADMINISTRATOR)

Pengguna

REPOSITORI   HUKUM   INDONESIA

Repositori  Hukum   Kementerian,  Lembaga,  Propinsi,   Kabupaten/Kota  (KONTRIBUTOR)  

Gambar 1. Stakeholder repositori hukum Pada gambar 1 memperlihatkan hubungan atau diagram konteks peran dan fungsi para stakeholder repositori produk hukum nasional. Gambaran stakeholder sistem portal dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar. Stakeholder pertama adalah Perpustakaan Nasional RI yang berperan sebagai administrator sistem dalam hal ini Direktorat Deposit Bahan Pustaka sebagai pelaksana fungsi repositori perpustakaan di Indonesia. Sementara itu Kementerian, Lembaga Nonkementerian dan komisi-komisi juga lembaga di tingkat provinsi atau daerah serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia berperan sebagai kontributor yang bertugas sebagai kontributor produk hukum. Bagian ketiga adalah pengguna sistem yang terdiri dari masyarakat atau komunitas bisnis dan sejenisnya, termasuk juga pegawai pemerintahan sendiri yang menggunakan repositori tersebut untuk mencari informasi produk hukum yang disediakan oleh kontributor. Analisa terhadap stakeholder yang terlibat menghasilkan tiga entitas yang terlibat dalam proses bisnis repositori yaitu pengguna sistem, koordinator sistem, dan kontributor sistem. Ketiga entitas tersebut digambarkan melalui proses bisnis sebagai berikut

29 PENGGUNA (AREA  HUMAN  COMPUTER  INTERACTION)  

KONTRIBUTOR (AREA  INTEROPERABILITAS)

KOORDINATOR (AREA  MANAJEMEN  REPOSITORI) Start

Start

Manajemen   Kontibutor

Manajemen  data   terbitan  hukum   nasional

OAI   Protocol

Database Terbitan   Hukum Kementerian

OAI   Protocol

Database Terbitan  Hukum   Lembaga  Non   Kementerian  

OAI   Protocol

Database Terbitan   Hukum   Propinsi,Kab/ Kota

OAI-­‐PM Harvester

Editing  Metadata

Database   OPAC OPAC  User   Interface

Start

Sudah Mempunyai   Keyword

Keyword

Database   kosa  kata   terkendali

Tidak

Search  @  DB   Kosakata  terkendali

Informasi   sesuai

Data  Statistik   Koleksi

Tidak

Keyword

Modul  CRM Ya End

Hasil   Pencarian

END

DB  Modul   CRM

Data   CRM   dan   Statistik   Koleksi END

Gambar 2. Proses Bisnis Repositori Hukum Bagan alur bisnis diagram terdiri atas tiga komponen yaitu komponen pengguna yang berada pada area human computer interaction yang berbentuk OPAC (Online Public Access catalogue) koleksi produk hukum nasional, yang kedua adalah koordinator yang berada pada area manajemen repositori bertugas untuk melakukan manajemen data koleksi terbitan hukum nasional, sal;ah satunya adalah melakukan proses pemanenan metadata dan mengkonversi metadata dari bentuk XML ke MARC setelah itu kontributor melakukan penyuntingan metadata guna ditampilkan di dalam OPAC. Setelah itu data yang diakses akan dicatat dalam data statistik koleksi, bagian terakhir dalam proses alur bisnis adalah kontributor yang berada pada aera interoperabilitas, yaitu data koleksi terbitan hukum dari kontributor yang terdiri atas lembaga pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi dan kabupaten kota membuka akses database repositori produk hukum mereka agar bisa di-harvest oleh koordinator dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI. Konsep model-model logis berupa arsitektur sistem portal repositori hukum nasional menggunakan model arsitektur objek digital yang memungkinkan agregasi terdistribusikan, unsur-unsur heterogen atau aliran data untuk membuat

30 objek multimedia yang kompleks. Artistektur jaringan ini merupakan skema yang memungkinkan objek digital dapat diakses melalui satu atau lebih komunitas, sehingga tugas/fungsi utama portal repositori produk hukum yaitu melakukan pengumpulan informasi melalui metode pemanenan metadata dan penyediaan (akses) informasi produk hukum nasional bisa berjalan dengan baik. Desain arsitektur repositori produk hukum disesuaikan dengan desain arsitektur egovernment dalam bidang layanan publik, namun disesuaikan dengan layanan rujukan terbitan pemerintah yang lebih terstruktur, lebih fleksibel serta terintegrasi dengan penyedia produk hukum di Indonesia.

Gambar 3.Arsitektur sistem repositori hukum Terdapat tiga bagian dalam arsitektur repositori produk hukum nasional. Bagian pertama adalah public area yan terdiri atas Front End Area dan area DBMS Repository. Bagian kedua adalah Middle End Area yang berisi aplikasi pemanen metadata MARC XML dan pengubah metadata. Untuk bagian terakhir adalah bagian back end area merupakan area interoperabilitas yang berisi protokol-protokol pertukaran metadata repositori hukum. 1.

Front end area sistem repositori hukum ( Human Computer Interface) Bagian pertama portal repositry hukum adalah human computer interface yang dirancang dengan konsep human friendly intellegent interface untuk mengadopsi karakteristik pengguna repositori yang berbeda-beda, karena perilaku seseorang dalam mencari informasi dipengaruhi oleh gaya kognitif orang tersebut. Tampilan pertama dari repositori hukum nasional adalah berbentuk mesin pencari sehingga pemustaka bisa langsung memasukkan kata kunci yang diinginkan, selain itu pemustaka juga dimungkinkan untuk mencari informasi sesuai standar ISO 8777 tentang information and documentation command for interactive text searching yang mengatur mengenai tampilan pencarian yang menentukan temu kembali informasi. Untuk itu tampilan pertama dari repositori hukum berbentuk mesin

31 pencari sehingga pemustaka bisa langsung memasukkan kata kunci yang diinginkan melalui pencarian sederhana.

Gambar 4. Prosedur pencarian dokumen hukum melalui pencarian sederhana Penggunaan bolean operator diimplementasikan melalui formulir pencarian tingkat lanjut atau kompleks melalui pendekatan lembaga penerbit, jenis terbitan hukum, tahun terbit dan subjek terbitan hukum yang akan dicari oleh pengguna dan jika sistem tidak menemukan maka pengguna bisa mengusulkan kepada kontributor dan adminsitrator agar koleksi tersebut diadakan.

Gambar 5. Prosedur pencarian dokumen hukum melalui pencarian tingkat lanjut

32 Untuk mendukung pencarian yang cepat dan efisien repositori juga dilengkapi dengan indeks kosa kata terkendali yang berfungsi sebagai kosa kata terkendali dan merupakan sebuah buku sinonim (dua kata atau lebih yang memiliki arti yang sama). Kosa kata terkendali sering termasuk karya terkait yang memiliki hal yang hampir sama atau subordinasi dari subjek tertentu. Sebagai contoh hukum pidana maka sub ordinasinya adalah hukum pidana syariah serta ordinasinya adalah hukum hidana dan subjek ini mempunyai relasi dengan Hukum Pidana Umum (Sulistyo-basuki, 1993). Kosakata terkendali diperlukan sebagai acuan dasar dalam menentukan titik temu kembali informasi selain melalui query. Kosa kata terkendali dibuat dengan melakukan pengindeksan terhadap kosakata mana saja yang digunakan sebagai alat penelusuran. Alur kerja sistem repositori produk hukum nasional yang menjelaskan posisi kosa kata terkendali melalui thesaurus merupakan alat bantu web front end untuk penelusuran. Daftar kosa kata terkendali memberikan saran tentang subjeksubjek terkait dengan produk hukum yang pemustaka cari. Pada bagian ini terdapat kata indeks yang bisa digunakan sebagai titik temu pemustaka dalam rangka menelusur informasi hukum. Kata indeks atau kosa kata terkendali terdiri atas kosa kata terkendali dalam hal ini adalah tesaurus bidang subjek hukum sehingga pemustaka bisa melakukan pencarian informasi berdasarkan subjek dengan fleksibel melalui subjek hukum yang spesifik atau subjek hukum yang luas serta topik yang berkaitan satu sama lain.

Gambar 6. Prosedur pencarian melalui indeks kosa kata terkendali Bagian kedua front end adalah bagian Sistem Manajemen Database (Database Management Sistem – DBMS) merupakan sistem didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar, menyimpan struktur database, data itu sendiri, hubungan antar data di dalam database, maupun formulir dan laporan yang berhubungan dengan database, DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misalnya penyimpanan data dalam field dan menulis kode aplikasi yang spesifik

33 untuk pengaturan salah satu struktur database adalah sruktur database berorientasi Object model/relational dengan obyek/sistem manajemen database relasional (ORDBMS) menambah kemampuan objek penyimpanan baru dengan sistem relasional pada inti sistem informasi modern. Area DBMS bersifat tertutup dan hanya bisa diakses oleh anggota jaringan yaitu kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota namun konten informasi repositori produk hukum nasional dapat digunakan secara umum karena produk hukum adalah dokumen negara yang bersifat terbuka dan bebas di akses bagi masyarakat luas bagi yang membutuhkannya. Unsur DBMS yang dipakai harus bisa mendukung diseminasi informasi repositori berkaitan erat dengan sistem pertukaran data melalui informasi deskriptif yang dapat mencakup lebih dari deskripsi narasi yang tidak asing bagi pengguna seperti halnya katalog perpustakaan. Struktur tabel database repositori produk hukum terdiri atas 1 (satu) tabel utama dan 9 (sembilan) tabel pendamping, namun tabel tersebut bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem di masa yang akan datang. Adapun susunan tabel database pada repositori terbitan hukum adalah sebagai berikut:

Gambar 7. Entity relational design

34 2. Middle end area repositori hukum (area manajemen repositori) Middle end area merupakan area manajemen repositori yang berfungsi untuk menjalankan modul akuisisi dan penyuntingan data berupa koleksi terbitan hukum yang ada di lembaga pemerintah. Akusisi data dilakukan dengan metode pemanenan data. Pemanenan dilakukan dengan mengumpulkan metadata dari berbagai simpanan materi digital dan menghimpunnya di satu tempat agar dapat ditelusur secara lebih efektif dan efisien. Untuk dapat melakukan hal ini, komputer dan programnya tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) atau disingkat juga menjadi Metadata Harvesting Protocol (MHP), sebuah protokol atau standar yang memungkinkan interoperabilitas antar berbagai pangkalan data, khususnya untuk keperluan pencarian secara sekaligus.

estin

rve

Harv

Ha

Repositori  Hukum   Propinsi,  Kab/Kota

Repositori  Hukum  LPNK

g

Repositori  Hukum Kementerian

stin

g

estin

Harv

g

Server  Aplikasi  Protokol  &  Convertor  

Editing  &Aproval

DB  Sementara  

User

Web  Repositori

validator

Repositori  hukum  nasional  

Gambar 8.Arsitektur pemanen metadata Gambar di atas merupakan desain untuk metode pemanenan metadata produk hukum yang ada di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, provinsi, kabupaten/kota di harvest melalui protokol OAI PMH. Data yang diharvest bukan hanya metadata tetapi merupakan data berupa halaman web, grafis atau gambar, script penunjang web serta mampu mengharvest dokumen nonhtml seperti PDF, RTF, Doc, TIFF dalan lain sebagainya. Metode ini memungkinkan seseorang mencari sebuah artikel di antara sekian banyak artikel yang disimpan di berbagai server. Agar kegiatan pemanenan metadata bisa berjalan, setiap kontributor harus membuat server mereka terbuka untuk dipanen. Pembukaan akses server dibuat secara manual oleh para kontributor dengan memberikan akses kepada koordinator sehingga modul dapat memanen data dari server. Selain memanen data pembukaan server juga bertujuan untuk memudahkan pencarian melalui metode federated search sehingga pengguna sistem tidak terlalu

35 merasakan perbedaan antar-server, karena baginya semua server itu “di belakang layar”. Selain modul pemanenan metadata pada midle end area portal repositori produk hukum nasional dilengkapi dengan pengubah metadata. Alat ini merupakan aspek teknis yang diperlukan suatu standar arsitektur untuk melakukan resource sharing dikalangan repositori hukum lembaga pemerintah yang berisi modul konversi MARC ke XML atau sebaliknya. Modul ini banyak digunakan pada katalog induk. Penggunaaan modul konversi MARC ke XML dan sebaliknya digunakan dengan menggunakan metode mapping atau pemetaan terhadap unsurunsur metadata sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Other   metadata   Standard XML  Records

MODS  Records

MARC   Mapping   module

MARC   Converstion   Module

MARC21  Record

Dublin  Core   Records

Gambar 9. Alur Konversi Metadata Metode mapping dilakukan terhadap metadata yang dilakukan terhadap kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota membutuhkan adanya satu kesepahaman antarpenyedia layanan. Untuk itu administrator sistem perlu menyediakan definisi umum dan keterangan-keterangan yang diperlukan melalui kebijakan yang mengikat sehingga metode mapping terhadap metadata hukum bisa berhasil. Langkah yang diambil setelah mapping adalah proses identifikasi metada melalui pembukaan port pemanen sehingga modul pemanen dan modul konversi database lembaga dalam format XML menjadi format MARC dapat berjalan. 3. Back end area sistem repositori (Area Interoperabilitas ) Bagian ketiga arsitektur repositori hukum adalah back end area yang merupakan telaah logis tentang aspek interoperabilitas suatu repositori dan memiliki suatu hal yang sangat fundamental yaitu aspek metadata. Aspek metadata berhunbungan erat dengan alat yaitu pemanen metadata yang merupakan suatu alat untuk melakukan pencatatan metadata produk hukum nasional yang ada pada database produk hukum pada kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota. Proses pemanenan metadata membutuhkan alat tambahan yang disebut protokol. Saat ini terdapat dua macam protokol standar dalam bibliografis yaitu protokol Z39.50 dan protokol open archieve initiative atau disebut juga OAI.

36 Protokol OAI digunakan pada repositori produk hukum nasional karena lebih mudah digunakan oleh pengelola repositori di daerah dan kementerian. Hal ini karena sistem protokol OAI menyediakan standar kerangka-kerja interoperabilitas yang bisa digunakan oleh berbagai komunitas yang memerlukan pertukaran informasi metadata lintas web yang berarti proses pertukaran data (dalam hal ini dokumen XML) adalah melalui WEB (menggunakan metode GET atau POST) selain itu protokol OAI mendukung berbagai macam format metadata, antara lain Dublin Core dan MARC. Selain itu protokol OAI bersifat opensource sehingga akan lebih efisien digunakan dari segi anggaran di kementerian/lembaga, provinsi kabupaten/kota. Model User Interface repositori Desain antarmuka portal repositori produk hukum nasional mengacu human computer interface yang dirancang dengan konsep human friendly intellegent interface untuk mengadopsi karakteristik pengguna repositori agar mudah, efektif dan efisen namun dengan tidak meninggalkan estetika atau keindahan di dalamnya. Desain antarmuka portal repositori untuk pengguna dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu desain antarmuka pencarian sederhana, desain antarmuka pencarian (tingkat lanjut dan indeks kosa kata terkendali produk hukum) serta desain antar muka hasil pencarian.

Gambar 10. Pencarian sederhana repositori hukum

Gambar 11.laman pencarian tingkat lanjut repositori hukum.

37

Gambar 12. laman pencarian melalui indeks kosa kata terkendali produk hukum Tampilan antarmuka pada hasil pencarian dilengkapi dengan sruktur hierarki hukum yang berlaku di Indonesia sehingga memudahkan pengguna dalam mencari anak peraturan dari sebuah undang-undang yang ditemukan atau orang tua dari perda yang ditemukan oleh sistem repositori hukum. Pengorganisasian struktur hukum dalam repositori hukum merupakan sebuah keharusan agar pengguna mudah menelusur terhadap peraturan-peraturan yang sejenis namun berbeda jenis peraturan.

Gambar 13 tampilan antarmuka hasil pencarian repositori hukum.

38 Selain menampilkan antar muka hasil pencarian beserta turunan dari produk hukum tersebut pada gambar 13 juga memperlihatkan subjek-subjek produk hukum yang terkait dengan hasil pencarian. Ini merupakan suatu Tampilan antar muka lain yang perlu diperhatikan adalah tampilan antar muka pada backoffice yang merupakan laman administrasi data yang bertugas melakukan akuisisi data dan halaman penyuntingan data yang diperuntukan bagi para validator data di Perpustakaan Nasional RI.

Gambar 14. Halaman akuisisi data

Gambar 15. Halaman penyuntingan data

39 Selain itu sistem repositori hukum nasional juga melakukan perbaikan pada layanan feedback dengan memaksimalkan fungsi Customer Service Management pada repositori baik untuk pengguna system maupun untuk contributor sistem. Fungsi CRM bagi pengguna adalah penyediaan halaman kotak saran yang responsif dan cepat dalam menyampaikan kritik, saran serta permintaan informasi hukum terhadap kontributor sistem yaitu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, provinsi dan kabupaten kota.

Gambar 16. Modul CRM repositori hukum Sementara fungsi CRM bagi kontributor adalah laporan statistik untuk melihat produk hukum mana saja yang telah diunduh berdasarkan frekwensi pengunduhan dan lokasi pengunduhan sehingga informasi ini bisa menjadi pertimbangan bagi kontributor untuk melakukan sosialisasi ulang terhadap produk hukum tersebut.

Gambar 17.Halaman laporan statistik koleksi

40

Gambar 18.Halaman laporan customer relationship management.

41

5.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan evaluasi, portal e-government bidang repositori terbitan hukum di Indonesia belum terstruktur, terintegrasi, serta fleksibel. Pengujian menunjukkan belum terstrukturnya komponen manajemen repositori dikarenakan lembaga pemerintah hanya menyediakan sedikit laporan informasi mengenai statistik koleksi yang hanya sebesar 29% dan ketersediaan tautan informasi hukum terkait hanya sebesar 10%. Pengujian aspek interoperabilitas menunjukkan penggunaan metadata standar hanya 10% pada lembaga pemerintah, sehingga repositori hukum pada lembaga-lembaga tersebut belum bisa terintegrasi. Sementara itu pada ketidak fleksibelan terlihat pada komponen human computer interaction terlihat ketersediaan fasilitas pencarian kompleks yang hanya sebesar 38% dan ketersediaan kosa kata terkendali pada seluruh lembaga pemerintah yang hanya sebesar 4%. Pada tingkat kepuasan pengguna sistem masih dalam batas nilai yang rendah yaitu hanya sebesar 2.7 dan masih perlu ditingkatkan pada dimensi usabilitas khususnya pada penggunaan alamat url repository hukum pada lembaga pemerintah di kabupaten kota demikian pula pada dimensi layanan repository khususnya pada kemudahan feedback permintaan saran dan informasi hukum di tingkat kabupaten kota di Indonesia. Perancangan sistem e-government repositori hukum dilakukan dengan mengadopsi standar repositori institusi dari segi standar manajemen repositori agar diseminasi informasi terbitan hukum di Indonesia lebih terstruktur. Perancangan sistem juga perlu mengadopsi metadata standar untuk repositori institusi agar interoperabilitas data bibliografis terbitan hukum bisa berjalan. Perancangan komponen human computer interaction dilakukan berdasarkan standar ISO 8777 tentang information and documentation command for interactive text searching agar pencarian dan temu kembali informasi lebih fleksibel. Melalui rancangan sistem sesuai standar maka dimensi usabilitas dan dimensi layanan akan lebih baik dan mampu memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna sistem. Saran Saran yang bisa diberikan melalui Penelitian ini adalah : 1. Perpustakaan Nasional dan lembaga pemerintah perlu memperbaiki manajemen sistem repositori terbitan pemerintah khususnya terbitan hukum di Indonesia. 2. Perpustakaan Nasional perlu membuat aturan baku tentang metadata standar untuk pertukaran data bibliografis dan dokumen digital untuk meningkatkan interoperabilitas layanan repositori terbitan pemerintah. 3. Perpustakaan Nasional beserta lembaga pemerintah perlu membuat daftar kosa kata terkendali (tesaurus) mengenai subjek hukum agar menjadi panduan dalam sistem temu kembali informasi agar membantu dalam pencarian informasi produk hukum nasional secara efisien.

42 4. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah perlu memperbaiki layanan repositori hukum pada tiap lembaga pemerintah sehingga menjadi lebih tanggap terhadap perubahan dan perilaku pengguna sistem. 5. Penelitan lebih lanjut oleh lembaga pemerintah di pusat dan daerah terkait aspek usabilitas dan aspek pelayanan repositori serta interoperabilitas data antarlembaga pemerintah.

43

DAFTAR PUSTAKA [CCSDS] Consultative Committee for Space Data Systems. 2011. Recomendation For Space Data System Prectce: Audit And Certification Of Trustworthy Digital Repository. Washington, DC (US): CCSDS Secretariate. [Deppen RI] Departemen Penerangan RI. 1980. Proyek Publikasi Pemerintah. Jakarta (ID): Deppen RI. [Deppen RI] Departemen Penerangan RI. 1993. Pedoman Penyelenggaraan penerbitan Pemerintah. Jakarta (ID): Deppen RI. [DPR RI] Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2013. Program Legislasi Nasional. Jakarta (ID): Setjen DPR RI. [KemenPAN-RB] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi. 2013. Daftar Kelembagaan di Republik Indonesia . Dapat diakses pada http://www.menpan.go.id/daftar-kelembagaan-2 akses pada tanggal [1 April 2013] [Kemhukham] Kementerian Hukum dan HAM. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta (ID) : Kemhukham. [Perpusnas] Perpustakaan Nasional. 1990. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Wajib Simpan Karya Cetak Karya Rekam. Jakarta (ID): Perpusnas RI. [Perpusnas] Perpustakaan Nasional. 2010. Roadmap Reformasi birokrasi perpusnas. Jakarta (ID) : Perpusnas. [Perpusnas] Perpustakaan Nasional. 2007. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta (ID) : Perpusnas. [Perpusnas] Perpustakaan Nasional. 2009.Grand Desain Pembangunan Perpustakaan digital nasional. Jakarta (ID): Perpusnas. [Perpusnas] Perpustakaan Nasional. 1991.Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1991 Tentang Peraturan Pelaksana UU No.4 Tahun 1990. Jakarta (ID): Perpusnas. Avison D, Guy Fitzgerald. 2006. Information Systems Development: Methodologies, Techniques & Tools. Fourth Edition. Singapore (SIN): McGraw-Hill Education. Blasko-Drabik, H., Smoker, T., & Murphy, C. E. 2010. An Adventure in Usability: Discovering Usability Where It Was Not Expected. In J. CannonBowers, & C. Bowers (Eds.) Serious Game Design and Development: Technologies for Training and Learning(pp. 31-46). Hershey, PA: . doi:10.4018/978-1-61520-739-8.ch003 (14 Juli 2014) Cathy Nelson Hartman; Condrey, Coby. 2004. TRAIL: From Government Information Locator Service to Electronic Depository Program for Texas State Publications.Documents to the People. Vo.32 I.2 P.22-27 Dapat diakses pada http://search.proquest.com/docview/216500157?accountid=25704 (14 juli 2012) Center For Research Libraries. 2007. Thrustworthy repositories Audit & Certification: Checklist And Criteria. Chicago (US): OCLC

44 De Robbio, Antonella and Subirats-Coll, Imma. 2014. E-LIS :Unique Model for Subject Specific Open Access Repository. Informatics Studies, vol. 1, n. 1, pp. 8-29. Fathansyah. 2007. Buku Teks Komputer Basisdata. Bandung (ID): Informatika. Hone, K. S., & Barber, C. (2001). Designing habitual dialogues for speech-based interaction with computers. International Journal of Human-Computer Studies, 54, 637-662. International Standar Organization.1993. ISO 8777 tentang information and documentation command for interactive text searching Switserland (CH) : ISO Secretariat. International Standar Organization. 2011. ISO 16363 tentang Audit and certification of thrustworthy digital repositories. Switserland (CH) : ISO Secretariat. Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2009). E-government education in public libraries: New service roles and expanding social responsibilities. Journal of Education for Library and Information Science, 50(1), 39-49. Junianto, Aloysius Baskoro. 2004.Jurnal Desain 2D3D. User Interface Design, A Representation Inside Technology. Vol. 1 No.1 January 2004 Khoo, B. K.2011. User Interface Design Pedagogy: A Constructionist Approach.International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 7(1), 1-10. Lankhorst, M. M., & Bayens, G. I. 2009. A Service-Oriented Reference Architecture for E-Government. In P. Saha (Ed.), Advances in Government Enterprise Architecture (pp. 30-55). Hershey, PA: . doi:10.4018/978-1-60566068-4.ch002 Mannino MV. 2007. Database Design, Appilcation Development and Administration. Third Edition. New York (US) : McGraw-Hill/Irwin. Mc.Leod RJr. 2004. Sistem Informasi Manajemen. Edisi 8. Jakarta (ID): PT Indeks. Mohammad, R., Fisher, R., Jaworski, B., & Paddison, G. 2004. Internet marketing: Building advantage in a networked economy. New York (US) McGraw Hill. National Research Council.2003. Government Data Centers: Meeting Increasing Demands. Washington (US). National Academy Press Nielsen J. 2000. Why you only need to test with 5 user. http://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/ [Diakses 12 September 2013} Nurhadryani Y. 2009. Memahami Konsep E-Governance Serta Hubungannya Dengan E-government Dan E-Demokrasi. Seminar Nasional Informatika. UPN Veteran Yogyakarta. Nurhadryani Y. 2010. Assessing the role of the internet in the democratization of governance : a comparative analysis of the development of e-government in Indonesia since 1998 [Disertasi]. Sendai (JP): Tohoku University. Olmstead, P. M., Peinel, G., Tilsner, D., Abramowicz, W., Bassara, A., Filipowska, A., Wisniewski, M., & Zebrowski, P. (2008). Usability Driven Open Platform for Mobile Government (USE-ME.GOV). In A. Anttiroiko (Ed.), Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and

45 Applications (pp. 249-270). Hershey, PA: . doi:10.4018/978-1-59904-9472.ch022 Pendit PL. 2008. Perpustakaan Digital Dari A sampai Z. Jakarta (ID): Cita Karya Karsa Mandiri. Peruginelli, Ginevra. 2005. Access to Legal Litetature : The Italian DOGI Databases.Legal Information Management. Vol.5 I.2 P.175-180 Priyono., Wibowo, Budi E.S,. 2008. Sistem Informasi Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan. Informatika Pertanian. Vol.17 No.1 P.11311137. Riduwan dan Akdon. 2007. Rumus dan Data dalam Analisis Statistika. Bandung (ID) Penerbit Alfabeta. Santosa, Setya.1997.Perancangan Dan Implementasi Target Protokol Z39.50 Pada Windows Nt Server. Bandung. Thesis ITB. Starke, J.G. 2006. Pengantar hukum Internasional. Jakarta (ID): Sinar Grafika. Sudjana.2002. Metode Statistika. Ed.6. Bandung (ID): Tarsito. Suharyanto. 2013. Pengelolaan E-Resources dengan AACR2 dan MARC 21. Konfrensi Perpustakaan Digital Indonesia. Malang (ID). Sulistyo-Basuki. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta (ID) : Gramedia Pustaka Utama. Surachman, Arief. 2011. Jaringan Perpustakaan Digital di Indonesia : pembelajaran dari IndonesiaDLN, InherenDL, Jogjalib for All, Garuda dan Jogjalib.net. Konfrensi Perpustakaan Digital Indonesia. Samarinda (ID). Tirta Wirasta. 2012. Evaluasi kepuasan pengguna katalog induk nasional online Perpustakaan Nasional RI.Bogor (ID). Thesis IPB Turban E. 1996. Information Technology for Management: Improving Quality and Productivity. New York (US).John Wiley & Sons, Inc. Whitten JL, Bentley LD. 2007. Systems Analysis & Design for the Global Enterprise. Seventh Edition. New York (US): McGraw-Hill/Irwin. Wibowo, Adi ; Resmana, Lim . 2011. Repository Digital Berbasis OAI dan Rantai Kutipan. Prosiding Seminar Aplikasi Teknologi Informasi di UII 17-18 Juni 2011. Dapat diakses pada http://journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/2204/2027 [akses pada tanggal 14 Juni 2013] Wimmer M, Krenner J. 2001. An Integrated Online One-Stop Government Platform: The eGOV Project. In Hofer, Chroust. IDIMT-2001. 9th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings, Schriftenreihe Informatik, Universitätsverlag Trauner, Linz, pp. 329-337. Wiraatmaja, Wawan. 2006. Desain dan Implementasi Prototipe Sistem portal e-government di Indonesia.Bogor (ID). Thesis IPB

46

LAMPIRAN

KUESIONER PENILAIAN REPOSITORY HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI DI INDONESIA Tanggal Pengisian : ....... / ....... / 2013 Responden: ..........

No.

PRAKATA •

Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menjadi responden pada penelitian saya yang berjudul ” Rancangan E-Government Di Perpustakaan Nasional RI

Melalui

Layanan

Terbitan

Implementasi Undang-Undang

Pemerintah

Deposit”.

Produk

hukum

Sebagai

Penelitian ini bertujuan untuk

merancang portal e-government layanan dokumen hukum

peraturan

perundang-undangan yang lebih terstruktur, lebih fleksibel serta terintegrasi dengan penyedia dokumen hukum di Indonesia guna menunjang UU No.4 Tahun 1990 tentang wajib simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia. •

Adapun tata cara pelaksanaan pengisian kuesioner adalah sebagai berikut : Anda

akan

diminta

untuk

melaksanakan

analisis

kualitas

website

r e p o s i t o r y h u k u m dengan cara mengakses situs repository hukum kementerian/lembaga/provinsi. Kuesioner ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu: -

Bagian pertama yang merupakan data responden dan formulir persetujuan responden,dan karakteristik responden dan

-

Bagian kedua merupakan

penilaian terhadap variable-variabel situs

dengan melakukan sejumlah pengujian skenario melihat ketersediaan fitur-fitur repositori hukum. -

Bagian ketiga merupakan bagian penilaian terhadap usability dan kepuasan repositori secara keseluruhan.

•

Kerahasiaan atas jawaban yang telah Anda berikan akan dijamin oleh peneliti dan semata-mata hanya digunakan untuk kelengkapan penelitian. Anda dipersilahkan untuk membaca dan memahami kuesioner ini. Jika terdapat pertanyaan, silahkan bertanya kepada peneliti.

47 BAGIAN I ( DATA RESPONDEN) FORM PERNYATAAN BERSEDIA MENGISI KUESIONER Saya yang bertanda tangan di bawah ini, NAMA RESPONDEN : NO. KONTAK : ALAMAT EMAIL : TANGGAL AKSES : PEKERJAAN RESPONDEN

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… : a. Mahasiswa/Praktisi Teknologi Informasi b. Mahasiswa/Praktisi Perpustakaan c. Mahasiswa/Praktisi Hukum

Menyatakan bersedia untuk mengisi kuesioner Evaluasi Usability pada penelitian tesis dengan judul ” ” Rancangan E-Government Di Perpustakaan Nasional

RI Melalui Layanan Terbitan Pemerintah Produk hukum Sebagai

Implementasi Undang-Undang

Deposit”

oleh Irhamni (G652110115),

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teknologi Informasi untuk Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Jakarta, ...................................... 2014

(..........................................................)

48 BAGIAN II ( KARAKTERISTIK RESPONDEN) Petunjuk Pengisian : Anda hanya diperkenankan memilih satu dari beberapa alternatif jawaban (kecuali pada pertanyaan yang diberi petunjuk khusus).

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut Anda paling tepat.

KARAKTERISTIK RESPONDEN K1. Jenis Kelamin Anda (1)

Laki-laki

(2)

Perempuan

K2. Pengeluaran Anda per bulan, khusus untuk penggunaan internet, baik melalui ISP (Telkomnet, Speedy, CBN, Indonet, dll), Warnet, atau melalui Ponsel (3G, WAP, GPRS) ? (1)

Kurang dari Rp. 50.000,00

(2)

Rp 50.000- Rp 149.900,00

(3)

Rp 150.000-Rp 249.900,00

(4) Lebih dari Rp. 250.000,00

PERILAKU RESPONDEN P1. Apakah Anda memiliki akses internet (boleh diisi lebih dari satu) ? (1)

Ya – dari rumah

(2)

Ya – dari tempat kerja

(3)

Ya – dari warung internet

(4)

Ya – dari rumah dan/ atau tempat kerja dan/ atau warung internet

P2. Seberapa lama Anda mengakses internet ? (1) kurang 2 jam / hari (2)

antara 2 s.d 5 jam / hari

(3)

antara 5 s.d 8 Jam sehari

(4)

> 8 jam sehari

49 (5)

Lainnya : ………………..

P.3 Gadget yang digunakan anda untuk terkoneksi internet (boleh pilih lebih dari satu) (1)

PC

(2)

Laptop

(3)

Tablet

(4)

HP

(5)

Lainnya (sebutkan) …………………….

P4. Apa latar belakang Anda dalam penggunaan internet ? (jawaban boleh lebih dari satu) Kegiatan

Frekwensi 5

4

3

2

1

Mencari Informasi (Berita, jurnal,makalah, dll) Korespondensi

(email,

Chatting, mailing list) Sosialisasi

(facebook,

twitter, forum online) Entertaining

(Youtube,

itunes, dll)

P5. Fasilitas internet apa yang paling sering Anda gunakan ? (jawaban boleh lebih dari satu) Kegiatan

Frekwensi 5

Search engine (google, yahoo, bing, dll) Korespondensi

(gmail,

ymail, yahoogroups) Social Media ( facebook,

4

3

2

1

50 twitter, forum online Repository

Online

(proquest,

jaringan

dokumentasi hukum , dll) P6. Apakah

Anda

mengetahui

keberadaan

website

Kementrian/Lembaga/Provinsi (1)

Ya

(2)

Tidak → Lanjut Selesai

P7. Jika Ya, darimana Anda mengetahui adanya website tersebut ? (jawaban boleh lebih dari satu) (1) Search Engine (Google, Yahoo, dll) (2)

Koran/ Majalah

(3)

Billboard/ Spanduk

(4)

Televisi/ Radio (5)

(7)

Lainnya …………………………

Brosur/ Leaflet (6)

Direct Email

P8. Apakah Anda pernah mengakses salah satu repository produk hukum Kementrian/Lembaga/Provinsi (contoh : http://produkhukum.pnri.go.id) (1) Ya (2)

Tidak → Selesai

P9. Jika pernah, kapan terakhir kali Anda mengakses website tersebut ? (1)

< seminggu yang lalu

(2)

1 s.d 2 minggu yang lalu

(3)

Sebulan yang lalu

(4)

> Sebulan yang lalu

51 BAGIAN III FORM PENILAIAN WEBSITE REPOSITORY HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI DI INDONESIA FORMPENILAIANKEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROVINSI : .................................................. TANGGAL AKSES : ................. PETUNJUK PELAKSANAAN SKENARIO: Beri Tanda Cek (√) Jika Informasi ADA atau Skenario SUKSES Beri Tanda Silang (X) Jika Informasi TIDAK ADA atau Skenario TIDAK SUKSES No.

Skenario a.

b

1

Menilai variabel Interface, yaitu variabel yang berkaitan dengan Sistem Temu kembali Informasi ( ISO 8777 tentang information and documentation command for interactive text searching )

c

d

2

Variabel metadata dan protokol, yaitu variabel yang berkaitan erat dengan interconectivity dan interoperability System khususnya menyankut standar metadata (National Research Council USA tentang Government Data Center )

a.

Variabel Hasil Cari UU/Peraturan Pemerintah/Menteri/P erda melalui proses browsing situs Cari UU/Peraturan Pemerintah/Menteri/P erda melalui sederhana (Simple search) Cari UU/Peraturan Pemerintah/Menteri/P erda melalui pencarian kompleks (Advance Search) Cari UU/Peraturan Pemerintah/Menteri/P erda berdasarkan titik temu lain (subjek, lembaga, dll) Cari metadata UU/ Peraturan Menteri/Perda yang telah anda temukan Cat : Jika anda menemukan metadata jawab pertanyaan 2.2 Jika tidak menemukan metadata silakan lanjut ke skenario 2.3

Ket.

52 b

a b

3

Variabel Content Repository, yaitu variabel yang berkaitan erat dengan content informasi dari suatu repository tersebut. (ISO 16363 – Audit and certification of trustworthy digital repositories )

c

d

e

Apakah metadata yang anda temukan sesuai standar MARC atau Dublin Core? Cari statistik konten koleksi situs tersebut Lakukan pengunduhan content, apakah konten bisa langsung di download Apakah file kontent yang anda unduh dapat langsung digunakan Cari informasi lain dalam bentuk hyperlink yang terkait terhadap content informasi Kirimkan Request form terhadap content informasi anda butuhkan pada website

53 BAGIAN III – DAFTAR PERTANYAAN KUALITAS WEBSITE

QUESTIONNAIRE OF USER INTERFACE SATISFACTION (QUIS) KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI ............................................. Petunjuk Pengisian : 1. Anda hanya diperkenankan memilih satu dari beberapa alternatif jawaban. 2. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban Anda. 3. Keterangan Jawaban : (1). Sangat Tidak Puas/Baik (2). Tidak Puas/Baik (3). Cukup Puas/Baik (4). Puas/Baik (5). Sangat Puas/Baik Pertanyaan I 1 2 3 4 5 6 7 II. 1 2 3

Dimensi Usability Apakah situs dapat dikenal dari interface/tampilan awal ? Apakah simbol dapat dengan mudah Anda kenali? Apakah desain warna web ini nyaman dilihat ? Apakah jenis dan ukuran huruf mudah untuk dibaca ? Apakah warna background situs kontras dengan warna huruf ? Apakah antar halaman cepat ditampilkan ? Apakah alamat situs mudah untuk diingat ? Dimensi Interaksi Pelayanan Apakah situs memiliki Informasi yang baik ? Apakah situs memberikan layanan (feedback) yang baik ? Apakah situs memberikan kemudahan dalam memberikan masukan/saran/kritik (tersedia kontak telepon/ buku tamu/ alamat email) ?

***Terima kasih***

1

SKOR 2 3 4

5

54

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada tanggal 4 Juli 1982 dari Bapak (Alm) K.H. Moh Ali Hasan, BA dan Ibu Hj.Murtafiah. penulis merupakan putra sulung dari 7 bersaudara. Tahun 2000 Lulus dari SMU Negeri 55 Jakarta dan pada tahun yang sama melanjutkan ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada Program Studi Ilmu Perpustakaan. Penulis telah menikah dan dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Penulis melanjutkan ke program sekolah pascasarjana Magister Teknologi Informasi untuk Perpustakaan berkat program beasiswa Perpustakaan Nasional RI Saat ini penulis bekerja aktif sebagai Aparatur Sipil Negara di Perpustakaan Nasional RI pada Biro Hukum dan Perencanaan. Penulis juga aktif dalam Ikatan Sarja Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Sejumlah karya tulis yang pernah dihasilkan antara lain: “Strategi Perpustakaan Nasional RI melakukan branding melalui naskah kuno dan koleksi langka” .Jurnal Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan. Vol.9 No.1 p1-4, 2012, “Kejahatan terhadap informasi (cybercrime) dalam konteks perpustakaan digital” . Visi Pustaka - Vol.14 No.1 - April 2012, “Pengaruh Digital Publishing/E-Publishing dalam Penelusuran Sumber Informasi” . Visi Pustaka - Vol.14 No.2 - Agustus 2012.