Etalase MANUSIA BARU REDAKSI SUSUNAN

SUSUNAN

REDAKSI

MEDIAKOM Penanggung Jawab: drg. Murti Utami, MPH Pemimpin Redaksi: drg.Rarit Gempari, MARS Sekretaris Redaksi: Sri Wahyuni, S.Sos,MM Redaktur/Penulis: Dra. Hikmandari A,M.Ed, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah,S.Sos,MKM, Anjari Umarjianto,S.Kom, Awallokita Mayangsari,SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Dessyana Fa’as, SE, Desain Grafis & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,S,Sn, Sekretariat: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudin Alamat Redaksi: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. Hr Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, 12950 Telp: 021-5201590, 52907416-9 Fax: 021-5223002,52960661 Call Center: 021-500567 Email: [email protected]

PB MEDIAKOM • Edisi 50 • JUNI 2014

Etalase MANUSIA BARU

K

emampuan memberi pada sesama adalah prestasi besar dalam hidup manusia. Kemampuan ini tidak hadir seketika tanpa proses. Mekanisme, kesungguhan, dan proses menjadi tiga komponen yang saling mendukung membentuk manusia baru dengan kemampuan berbagi pada sesama itu. Membentuk manusia baru telah bertahun-tahun dan berulang kali dilakukan melalui mekanisme Ramadhan. Mekanisme ini dapat mencetak manusia kurang baik menjadi baik, bahkan menjadi yang terbaik. Siapa manusia baru yang terbaik itu? Yakni mereka yang mampu memberi dikala sempit maupun lapang, mampu memaafkan atas kesalahan orang lain tanpa harus diminta, mampu menahan marah ketika emosi, dan mampu senantiasa berbuat baik. Manusia baru ini terlahir atas dasar kesungguhan orang-orang yang ingin menjadi manusia baru dengan meleburkan diri dalam mekanisme dan proses Ramadhan. Ramadhan mengajarkan kepedulian kepada sesama. Kepedulian ini terimplementasi pada kemampuan memberi kepada sesama, tanpa harus diminta, kapan saja. Bukan saja di saat berkemampuan Ia memberi, tapi di saat berkekurangan pun tetap memberi. Memberi seperti menjadi menu makan harian. Memberi, member, dan terus memberi. Kemampuan memberi ini dapat berwujud materi, seperti dana, sembako atau bentuk lainnya bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, kemampuan memberi juga dapat termanifestasi dalam wujud kesabaran memberi maaf atas kesalahan orang lain terhadap kita. Memaafkan kesalahan orang lain ini dilakukan bukan untuk basa-basi atau pencitraan, tapi muncul secara tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga tak ada bekas bintik-bintik dendam sebelumnya. Kesediaan memaafkan ini diberikan tanpa adanya permintaan maaf dari pihak yang bersalah. Manusia baru ini mampu memberi maaf bersamaan dengan perbuatan salah yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Baik kesalahan besar maupun kecil. Baik kesalahan yang dilakukan orang besar, apalagi kesalahan yang dilakukan rakyat kecil. Manusia baru inilah yang akan lahir setelah Ramadhan berakhir. Mereka saling memaafkan dengan ungkapan formal mohon maaf lahir batin, minal aidzin fal faizhin. Manusia baru pada hakikatnya telah memberi maaf kepada sesama, sebelum ungkapan formal saling memaafkan di hari raya yang fitri itu. Inilah manusia baru yang lahir dari rahim Ramadhan yang disebut mutaqin. Adakah kita termasuk manusia baru itu? Akhirnya, di hari yang fitri ini kami mengucapkan mohon maaf lahir batin.• Redaksi

JUNI 2014 • Edisi 50 • MEDIAKOM 1

Daftar Isi

SURAT PEMBACA

50

4

Mohon penjelasan atas permasalah yang kami temui saat ini. Apakah dana kapitasi bagi Puskesmas mulai Mei 2014 ini sudah bisa dimanfaatkan (dibelanjakan) oleh sesuai Permenkes No 19/2014 walaupun belum diterbitkan RKA dan DPA-nya oleh PPK Daerah. Sebab pihak PPK Daerah masih ragu. Menurut mereka setiap kegiatan yang ada DPA nya dananya harus tersedia di kas daerah dan mereka takut tidak balance antara pendapatan dan belanja. Saat ini dana tersebut belum kami manfaatkan padahal sudah ada. MOhon dijelaskan karena Puskesmas sudah menunggu selama 7 bulan. Terima kasih.•

6 INFO SEHAT 4-5 -

Semangka Menyegarkan dan Menyehatkan Efek Terlalu Lama Menatap Layar

MEDIA UTAMA 6-22 -

Bersatu Menjaga Ibu Kesehatan Belum Jadi Prioritas Masyarakat Indonesia Ketika Senam Hamil Jadi "Tradisi Wajib" Jalan Berliku Seorang Ibu Investasi Pada Bidan Untuk Selamatkan Ibu Mensyukuri Kemerdekaan

PERISTIWA 23-33 -

Kementerian Kesehatan Dapat WOW Brand Champion Award Peningkatan Cukai Efektif Kendalikan Konsumsi Rokok Indonesia Dorong Kerja Sama Atasi Mers Siaga Hadapi Penyebaran Mers-Cov Jangan Jadi Kartini-Kartini yang Tak Mati Muda Membantu Ibu Lewat Rumah Menyusui Darah Aman Untuk Selamatkan Ibu Konsumsi Rokok Juga Berdampak Pada Kemiskinan

REFORMASI BIROKRASI 34-35 -

Buku-Buku Harapan Tuna Netra

TEROBOSAN 36-37 -

Bahasa Kedua, Jaga Otak Tetap Muda

POTRET 38-43 -

Menata Jalan Menuju Kemandirian Obat

UNTUK RAKYAT 44-45 -

Komisi IX DPR Pantau Pelaksanaan JKN di Jawa Tengah Komisi IX Awasi Kinerja BPJS

DARI DAERAH 46-51 -

Posyandu Permata Bunda, Ada untuk Warga Dra. Selfiwerti, Pelopor Kawasan Sehat dan Tenteram Menuju Sumbar Sehat Dengan Program Kawasan Tanpa Asap Rokok

PEMENANG LOMBA MENULIS ILMIAH 54-63 -

Malaria, Orang Rimba dan Peran Negara Menaklukkan Malaria Papua Malaria, Riwayatmu Dulu (dan Kini) Cegah Penyakit dengan Menumbuhkan Semangat Kegotong-royongan Seragam Panjang, Cara Cegah DB Non Kimiawi

GALERI FOTO 64-65 KUIS 66-67

RESENSI BUKU 68

LENTERA 52-53 -

Puasa itu Menyegarkan

26

23 38 2 MEDIAKOM • Edisi 50 • JUNI 2014

50 28 38

52

Pemanfaatan Dana Kapitasi Puskesmas

Hadi Yuliansyah Jawab: Pak Hadi Yuliansyah yang terhormat. Pemanfaatan dana kapitasi sudah dapat dilaksanakan per Mei 2014 karena Perpresnya sudah ditetapkan pada 21 April 2014, diikuti Permenkes 19/2014 serta SE MDN 900/2014. Setelah penetapan bendahara kapitasi dan pembukaan rekening, maka Puskesmas dapat merencanakan pendapatan (dengan mudah diproyeksikan dari jumlah peserta dikali kapitasi Puskesmas yang ditetapkan). Rencana belanja diusulkan kepada Dinas Kesehatan selaku SKPD dalam bentuk usulan kegiatan dan dimasukkan dalam RKA Dinas Kesehatan yang akan menjadi bagian dari usulan APBD perubahan dan akan masuk dalam DPA perubahan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Tetapi karena akan segera dimanfaatkan, maka pada 2014 digunakan klausul penjabaran APBD oleh Bupati/Walikota mendahului perubahan APBD yang diberitahukan kepada DPRD dan selanjutnya dicatatkan dalam perubahan APBD. Apabila Puskesmas tidak merupakan PPTK, maka hal-hal yang sifatnya belanja dilakukan melalui PPTK SKPD. Prinsip dasarnya, kecuali dana tidak disetor secara fisik, maka penganggaraan, peñatausahaan dan pertanggungjawabannya tetap memenuhi tata kelola keuangan daerah yang memperhitungkan balance pendapatan dan belanja. Ketentuan ini hanya berlaku untuk dana kapitasi yang diterima mulai bulan Mei 2014 ke depan. Untuk bulan Januari-April 2014 mengikuti kaidah tata kelola keuangan yang berlaku. Wakil Dinkes dan Puskesmas serta DPPKAD yang hadir pada Sosialisasi/Diseminasi nasional Perpres 32 yang dilakukan bulan yang lalu dapat dijadikan nara sumber untuk hal ini.• Donald Pardede, P2JK


Semangka

Meyegarkan & Menyehatkan

PHOT O.EL

SOAR

S

mengurangi inflamasi. Semangka juga mengandung asam amino sitrulin, yang kemudian berubah menjadi asam amino arginin. Asam-asam amino ini memperlancar aliran darah sehingga jantung juga akan sehat. Hasil studi tahun 2012 menunjukkan bahwa ekstrak semangka bisa membantu menurunkan hipertensi pada orang dewasa yang kelebihan berat badan. Sementara Vitamin A yang terkandung dalam semangka bagus untuk kulit. Satu cawan saji semangka saja mengandung hampir seperempat dari asupan harian Vitamin A yang disarankan. Vitamin A membantu kulit dan rambut tetap lembab dan memicu pertumbuhan sel-sel baru yang sehat. Kandungan Vitamin C dalam semangka juga menguntungkan karena mendorong pertumbuhan kolagen. Makan semangka juga baik untuk para atlet karena menurut hasil studi tahun 2013 konsumsi jus semangka sebelum olahraga intens mengurangi sakit otot pada hari berikutnya. Ini tampaknya merupakan sumbangan dari asam amino sitrulin dan arginin dalam semangka, yang OM

RESS.C

4 MEDIAKOM • Edisi 50 • JUNI 2014

WORDP

emangka mengandung banyak air, sekitar 92 persen. Selain sangat menyegarkan dan menjaga tubuh tetap terhidrasi saat dimakan pada hari panas. Semangka juga mengandung sejumlah nutrisi bermanfaat. Setiap gigitan buah semangka memberi Anda Vitamin A, B6 dan C, serta banyak lycopene, antioksidan dan asam amino, bahkan juga potasium. Plus, kudapan menyegarkan ini bebas lemak. Menurut para ilmuwan kadar lycopene pada semangka tinggi, lebih tinggi dibandingkan pada produk segar yang lain. Lycopene adalah pigmen merah yang memberikan warna pada semangka, tomat dan jambu. Kandungan lycopene semangka antara 15 dan 20 miligram per dua cawan saji atau sekitar 280 gram. Untuk memaksimalkan asupan lycopene, pastikan semangka yang dikonsumsi benar-benar matang. Semakin merah semangka yang Anda makan, semakin tinggi konsentrasi lycopene-nya. Kadar lycopene yang tinggi pada semangka efektif melindungi sel dari kerusakan. Lycopene juga bisa membantu mengurangi peradangan dan bekerja sebagai antioksidan untuk menetralkan radikal bebas. Di tambah lagi, choline yang terkandung di dalamnya bisa membantu

.COM

Ekstrak semangka bisa membantu menurunkan hipertensi pada orang dewasa yang kelebihan berat badan. membantu memperbaiki sirkulasi. Dan seperti buah dan sayur yang lain, semangka membantu mengurangi risiko kanker lewat kandungan antioksidannya. Lycopene secara khusus berkaitan dengan pengurangan proliferasi sel kanker prostat menurut the National Cancer Institute. Efek buruk mengonsumsi buah segar ini hanya terjadi jika dilakukan secara berlebihan. Jika makan semangka terlalu banyak setiap hari, mungkin Anda bisa mengalami berbagai masalah karena kebanyakan lycopene atau potassium. Konsumsi lebih dari 30 miligram lycopene setiap hari bisa menyebabkan mual, diare, kembung dan masalah pencernaan. Selain itu, orang dengan masalah hyperkalemia, atau kebanyakan potassium dalam darah, sebaiknya tidak mengonsumsi lebih dari satu cawan semangka dalam sehari supaya tidak sampai mengalami gangguan jantung.• (Sumber: LiveScience)

Efek Terlalu Lama Menatap Layar

H

asil penelitian di Jepang menunjukkan bahwa pekerja yang menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar komputer mengalami perubahan sekreasi air mata seperti yang dialami penderita penyakit mata kering. Orang-orang yang bekerja terlalu lama menggunakan komputer memiliki sedikit protein MUC5AC, yang dikeluarkan oleh sel-sel pada bagian atas kelopak mata dan menyusun bagian lapisan lendir atau "saput air mata" yang menjaga mata tetap lembab. "Untuk memahami pasien dengan mata tegang, yang merupakan salah satu gejala utama penyakit mata kering, penting bagi dokter mata untuk memperhatikan konsentrasi MUC5AC dalam air mata," kata penulis hasil studi itu, Dr Yuichi Uchino, ophthalmologis atau dokter ahli mata dari School of Medicine di Keio University, Tokyo. Orang-orang yang menatap layar komputer juga cenderung membuka kelopak mata lebih lebar saat mengerjakan tugas. Penambahan area permukaan yang terpapar dan frekuensi berkedip yang jarang bisa meningkatkan penguapan air mata. Dalam penelitian itu, tim pelaksana studi itu memeriksa air mata dari dua mata 96 pekerja kantor di Jepang, sekitar dua pertiga di antaranya laki-laki, lalu mengukur banyaknya protein MUC5AC

dan total kandungan protein air mata. Hasilnya, tujuh persen pria dan 14 persen perempuan didiagnosis menderita penyakit mata kering, artinya mereka melaporkan gejala-gejala gangguan kesehatan mata seperti iritasi, pandangan kabur dan kualitas serta kuantitas saput air mata yang buruk. Secara keseluruhan, peserta yang melihat layar lebih dari delapan jam sehari memiliki rata-rata sekitar 6,8 nanogram MUC5AC per miligram protein pada setiap mata. Orang-orang yang bekerja menatap layar komputer lebih dari tujuh jam per hari punya rata-rata 5,9 nanogram per miligram MUC5AC, jauh lebih rendah dibandingkan kadar protein pada air mata orang yang dalam sehari hanya menghabiskan lima jam atau kurang di depan komputer yakni 9,6 nanogram per miligram. Orang-orang yang punya penyakit mata kering juga punya kadar MUC5AC kecil, rata-rata 3,5 nanogram per miligram MUC5AC, jauh lebih rendah dibandingkan kandungan protein pada orang tanpa penyakit mata kering yang sebesar 8,2 nanogram per miligram. "Mucin adalah salah satu komponen terpenting selaput air mata," kata Dr. Yuichi Hori, yang tidak menjadi bagian dari studi baru tersebut. "Fungsi mucin (seperti MUC5AC) untuk menjaga air di permukaan okular

dari epitel yang mensintesis mereka, walhasil, mereka adalah pemain utama dalam pemeliharaan saput air mata pada permukaan okular," kata Hori, kepala departemen Ophthalmologi di Toho University Omori Medical Center, Tokyo. Konsentrasi protein itu juga rendah pada orang-orang yang mengalami gejala ketegangan mata jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengalaminya, demikian menurut hasil riset yang dipublikasikan di JAMA Ophthalmology. Ia mengatakan, para pekerja kantor yang khawatir dengan gangguan mata kering bisa melakukan beberapa perubahan kecil untuk mengurangi risiko. "Area paparan permukaan okular bisa dikurangi dengan menempatkan terminal lebih rendah dengan layar miring ke atas," katanya kepada Reuters Health. Dokter juga menganjurkan penggunaan pelembab di kantor dan menghindari jalur angin langsung dari pendingin udara serta menggunakan obat tetes mata yang dijual bebas atau diresepkan oleh dokter. "Kami menyarankan pekerja kantor yang mengalami kelelahan mata dan gejala mata kering berkedip lebih sering selama menatap layar dan mereka sebaiknya menggunakan air mata artifisial," kata Hori, dan menyarankan, jika gejala itu tak hilang juga sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter mata.•


IRISHMIRROR.IE

INFO SEHAT

[MEDIA UTAMA]

BERSATU MENJAGA IBU

T

empat tinggal Salbiyah (37) berada di salah satu ujung gang selebar setengah meter yang membentuk labirin di pemukiman padat di balik rumah-rumah tembok di pinggir jalan Ciheuleut, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur. Di rumah petak dengan satu dapur, satu ruang tidur dan satu ruang depan dengan satu kursi itu dia menantikan kelahiran anak pertamanya bersama sang suami, yang sehari-hari berdagang sayur atau barang dagangan apa saja yang bisa dia dapat di pasar. Salbiyah memegangi perutnya yang sudah membesar di balik daster batik motif bunga warna hijau. Kandungannya

sudah berusia delapan bulan lebih. Bidan di Puskesmas Bogor Timur memintanya periksa dua pekan sekali menjelang persalinan. Perempuan lulusan sekolah dasar itu mengaku rajin memeriksakan kehamilan ke Puskesmas setiap bulan dan mendapat vitamin dan pil tambah darah, kadang mendapat suntikan, mungkin vaksin, dia tidak benar-benar tahu, dia malu menanyakannya ke bidan Puskesmas. Dia juga sudah menyimpan sedikit uang untuk biaya persalinan dan masih menimbang-nimbang untuk melahirkan dengan bantuan paraji (dukun beranak) atau bidan di Puskesmas. “Kata bidan baik. Lahirnya bisa normal, perkiraan lahir 10 Juli. Belum


tahu mau di mana nanti. Gimana nasib saja, kalau di rumah selamat ya enggak apa-apa,” kata Salbiyah, yang menikah dua tahun lalu dan sebelumnya pernah keguguran. Dia belum tahu berapa biaya melahirkan di Puskesmas karena selalu malu menanyakan itu kepada petugas Puskesmas. Tapi dia tahu, biaya melahirkan dengan bantuan sekitar Rp500 ribu atau kurang. “Kalau di Puskesmas katanya cuma bayar separuh kalau pakai kartu Jamkesmas. Kata orang-orang bisa sekitar Rp600 ribu,” kata Salbiyah, yang sudah mulai menyiapkan baju bayi untuk anak pertamanya. Dia tidak tahu siapa yang akan menemani atau mengantar dia ke bidan

saat waktu melahirkan tiba. Tapi dia yakin akan mendapat bantuan yang diperlukan jika waktunya tiba. Dia tinggal di antara saudara dan tetangga lama. Dia yakin mereka siap membantu. Seperti Salbiyah, keponakannya Santi Nurliasari (22) yang sedang hamil lima bulan juga belum merencanakan persalinan anak pertamanya. “Mungkin ke Puskesmas,” kata Santi, yang bulan Januari lalu menikah dengan seorang pekerja pabrik di Cileungsi, Bogor. Tapi lulusan Sekolah Menengah Pertama yang sekarang bekerja jadi pelayan toko itu rajin memeriksakan kandungan

ke Puskesmas setiap bulan. “Kadang ke Posyandu juga. Detak jantung diperiksa, tekanan darah juga. Berat badan ditimbang,” kata Santi, yang masih tinggal di rumah petak ibunya, yang berada di depan rumah Salbiyah. Menurut Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial Dr.dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K), pemeriksaan kandungan secara rutin sangat penting bagi perempuan-perempuan hamil seperti Salbiyah dan Santi. “Pemeriksaan kehamilan penting untuk mengenali sedini mungkin kemungkinan adanya masalah pada ibu hamil,

Kampanye Kesehatan Ibu dan Anak Global Week Of Action 2014 di Bundaran HI, Jakarta.

sehingga dapat dilakukan upaya mengatasinya dan bila tidak dapat dilakukan upaya pencegahan komplikasi lebih lanjut,” kata dokter Ocvi, yang juga Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Ia menjelaskan pula bahwa setiap perempuan sedapat mungkin harus memeriksakan diri ke dokter sebelum merencanakan kehamilan. “Setiap kehamilan haruslah direncanakan dengan baik, karena kondisi tubuh dari satu kehamilan ke kehamilan berikutnya belum tentu sama baiknya,” katanya. “Apabila belum sempat memeriksakan diri ke dokter sebelum hamil, sebaiknya memeriksakan diri sesegera mungkin setelah ibu menduga bahwa dirinya hamil,” tambah dia. Selanjutnya, ia menjelaskan, ibu hamil harus memeriksakan diri secara teratur ke bidan, dokter atau spesialis obstetri dan ginekologi untuk memastikan kehamilan mereka tak bermasalah atau menemukan masalah kehamilan sejak dini supaya bisa segera diatasi sehingga tidak berakibat fatal pada ibu maupun bayi. Upaya-upaya itu penting karena sampai sekarang masalah menjelang dan selama kehamilan sampai persalinan menyebabkan banyak perempuan kehilangan nyawa.

Mempercepat Penurunan

Menurut hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih 359 per 100.000 kelahiran


ANTARA

Pemeriksaan kehamilan penting untuk mengenali sedini mungkin kemungkinan adanya masalah pada ibu hamil.


eklampsia), dan infeksi. Sementara penyebab tidak langsungnya mencakup apa yang sering disebut Empat Terlalu dan Tiga Terlambat. Empat Terlalu: terlalu tua hamil (lebih dari 35 tahun), terlalu muda hamil (kurang dari 20 tahun), terlalu banyak hamil (lebih dari empat kali), dan terlalu dekat jarak antar kelahiran (kurang dari dua tahun. Tiga Terlambat: terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan, terlambat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan masalahmasalah yang mempengaruhi kesehatan ibu tersebut harus diatasi menggunakan pendekatan upaya kesehatan berkelanjutan atau continuum of care mulai dari hulu sampai ke hilir. “Sejak sebelum masa hamil, masa kehamilan, persalinan sampai nifas,” katanya. Upaya yang dapat dilakukan di tingkat hulu antara lain peningkatkan status gizi perempuan dan remaja; peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja mulai dari lingkup keluarga; peningkatan konseling pranikah untuk calon pengantin; peningkatan peran aktif suami, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, kader dan masyarakat dalam menjaga mutu kesehatan keluarga (terutama calon ibu) sebelum dan saat hamil, pemenuhan kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana serta Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan desa untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam

merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi pada ibu hamil, termasuk perencanaan dan penggunaan kontrasepsi pascapersalinan. Program itu ditujukan untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga melahirkan bayi yang sehat. Kegiatan dalam program itu antara lain meliputi pertemuan rutin forum peduli kesehatan ibu dan anak tingkat desa, pendataan ibu hamil dan pemasangan stiker di rumah ibu hamil, serta pengelolaan donor darah dan sarana transportasi desa untuk membantu ibu hamil. Selain itu pemerintah juga berusaha memastikan setiap komplikasi maternal mendapatkan penanganan secara adekuat dan tepat waktu melalui pemantapan jejaring rujukan pelayanan kesehatan dan memastikan setiap ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah juga mengupayakan setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, mengoptimalkan manajemen kesehatan ibu di setiap tingkatan dan memastikan dukungan pembiayaan untuk program kesehatan ibu. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mengatakan upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian ibu tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan lintas sector untuk menjalankan

Dr.dr.Dwiana Ocviyanti, SpOG (K) Setiap perempuan sedapat mungkin harus memeriksakan diri ke dokter sebelum merencanakan kehamilan.

STAFF.UI.AC.ID

hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara laporan yang diterima Kementerian Kesehatan dari daerah menunjukkan jumlah ibu yang meninggal dunia karena kehamilan dan persalinan selama 2013 sebanyak 5.019 orang. Menurut Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono, menurut laporan yang sudah masuk ke Kementerian Kesehatan, tahun ini sampai bulan Maret jumlah ibu yang meninggal dunia sekitar 5.100 orang. “Itu laporan yang kami terima dari daerah. Tapi setelah kami cek belum semua kabupaten dan kota memberikan laporan. Masih ada yang nihil, ada yang tidak melaporkan,” katanya. “Itu kisarannya menurut laporan, bukan data ofisial,” tambah dia. Pemerintah, lanjut Anung, tetap menggunakan data angka kematian ibu resmi dari Badan Pusat Statistik untuk menyusun kebijakan, yakni 359 per 100.000 kelahiran hidup. “Dengan jumlah kelahiran sekitar 4,5 juta per tahun, maka ada sekitar 16.000 ibu yang meninggal dunia setiap tahun. Itu angka dalam tiga tahun terakhir, 2011 sampai 2013,” jelasnya. Jumlah itu masih tinggi. Masih jauh dari target penurunan angka kematian ibu nasional. Pemerintah masih berusaha keras untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDGs), menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Penyebab langsung kematian ibu di Indonesia, menurut Anung, utamanya masih perdarahan, hipertensi (eklampsia/pre-

ANTARA

[MEDIA UTAMA]

program-program yang sudah dirancang, termasuk di antaranya dari pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

Mendekat Kepada Ibu

Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mengatakan, Kementerian Kesehatan bersama instansi lintas sektor sudah sepakat dalam menggunakan pendekatan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu. “Pertama fokus ke daerah yang menyumbang kematian ibu paling banyak berdasarkan jumlah, bukan angka berdasarkan rasio,” katanya. Menurut data Kementerian Kesehatan, daerah yang paling banyak menyumbang jumlah kematian ibu adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Lampung. “Misalnya, dari total 5.000 ibu yang dilaporkan meninggal dunia, 776 di antaranya ada di Jawa Barat, yang kalau dilihat dari angka akan kecil karena jumlah kelahirannya sampai 700.000, tapi kalau dilihat dari jumlah besar,” katanya. Pemerintah, ia menjelaskan, memfokuskan intervensi pada daerah-daerah penyumbang

Anung Sugihantono Perlahan tapi pasti masalahmasalah dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah bisa diatasi.

banyak kematian ibu tersebut. “Di situ kita lakukan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan,” katanya. Peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, ia menjelaskan, dilakukan dengan memperluas jangkauan pelayanan. Perluasan jangkauan pelayanan dilakukan dengan memperbanyak puskesmas perawatan, puskesmas yang mampu menyediakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar/PONED), rumah sakit yang menyediakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), dan pembenahan jaringan rujukan pelayanan. “Peningkatan akses itu dilihat berdasarkan rasio. Puskesmas idealnya melayani 30.000 penduduk. Selain itu sekarang di tempat-tempat penyumbang kematian ibu itu yang lebih banyak rumah sakitnya. Kegiatan promotif dan preventif jadi kurang,” jelas Anung. Pemerintah, ia menjelaskan, berusaha menutup kesenjangan layanan kesehatan promotif dan preventif tersebut dengan mengembangkan jaringan puskesmas, antara lain dengan menambah puskesmas pembantu, poliklinik desa (polindes), dan rumah singgah, tempat ibu menanti proses


ANTARA

[MEDIA UTAMA]

kelahiran dengan pengawasan dari tenaga kesehatan terlatih. “Semua ibu hamil sebenarnya bisa melakukan persalinan normal, tapi tiap saat bisa terjadi kegawatdaruratan. Jadi artinya harus ada upaya kesehatan dilakukan di tempat yang tepat, tenaga kesehatan yang tepat, dan alat yang tepat,” jelasnya. Ia menjelaskan pula bahwa setidaknya sekitar 20 persen ibu hamil berisiko tinggi mengalami masalah saat bersalin. Rumah singgah bisa menjadi tempat ibu-ibu hamil berisiko tinggi yang masuk masa akhir kehamilan untuk menanti waktu persalinan sebelum masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. “Dia bisa tinggal di rumah singgah supaya bisa cepat dideteksi kalau ada risiko kegawatdaruratan,” katanya. Rumah-rumah singgah, ia menjelaskan, merupakan bentuk dari usaha kesehatan bersama masyarakat di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya masih terbatas. “Ada inisiatif dari warga setempat dengan dukungan pemerintah,” katanya. Anung mengatakan, penambahan fasilitas untuk meningkatkan akses ibu terhadap pelayanan kesehatan bekerja


sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mendukung penambahan fasilitas-fasilitas kesehatan pendukung pelayanan kesehatan ibu berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. “Di Jakarta Barat misalnya, dilihat berapa yang sudah masuk jejaring pelayanan. Kalau memang perlu penambahan, apakah tenaga kesehatan pendukungnya ada, apakah pemerintah daerah bisa menyiapkannya,” katanya. Dalam hal penambahan fasilitas kesehatan pendukung, ia mengatakan, pemerintah pusat lebih memprioritaskan daerahdaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan yang jumlahnya 101 kabupaten/kota. “Itu yang kemudian kita beri tambahan bantuan operasional kesehatan, penguatan sumber daya kesehatan, dan pengembangan sistem rujukan,” katanya. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan intensitas pelayanan, supaya jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas, dan lebih banyak ibu hamil yang bisa mendapatkan pelayanan. “Dan yang sudah ada diperkuat supaya lebih mampu melayani, dan sistem

rujukannya dikembangkan. Tahun 2014 sampai 2015 kita fokus ke sana untuk kejar target MDGs,” katanya. Selain memperluas jangkauan, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat. Pemerintah mengadakan pelatihan reguler untuk tenaga kesehatan dan mengembangkan prosedur tetap layanan guna memastikan setiap ibu hamil bisa mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas. “Untuk jumlah tenaga kesehatan, saat ini di tingkat nasional cukup, tapi penyebarannya kurang merata. Itu makanya kita fokus ke daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, antara lain untuk memastikan kebutuhan tenaga kesehatan di sana adekuat, termasuk untuk dokter ahli,” jelasnya. Pemerintah, ia mengatakan, juga sedang menelaah sejumlah peraturan perundangan supaya bisa merumuskan pengaturan tenaga kesehatan yang lebih jelas, yang mengakomodasi kebutuhan daerah akan tenaga kesehatan terlatih. “Kalau dulu ada wajib kerja sarjana, sekarang kan PTT. Kalau dulu semua dokter harus kerja di daerah, sekarang tidak demikian lagi. Dan ini bukan masalah sederhana, karena menyangkut ketersediaan fasilitas, pengembangan karir tenaga kesehatan, penggajian, akses pengembangan keahlian... Makanya sedang dibicarakan halhal yang menyangkut pengaturan yang lebih jelas.” Meski terlihat rumit, Anung yakin perlahan tapi pasti masalahmasalah dalam pemenuhan dan

pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah bisa diatasi. “Tetap bisa diudari (diurai), pelanpelan,” katanya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa sebenarnya upaya-upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk ibu hamil tersebut tidak akan berdampak nyata terhadap penurunan angka kematian ibu selama angka kelahiran tidak turun signifikan. “Kalau mau menurunkan kematian ibu, yang pertama ibu hamil harus berkurang. Jadi kita kembali ke arah hulu, ke Keluarga Berencana,” katanya. “Kalau Keluarga Berencana bagus, ibu hamil sedikit, tenaga kesehatan akan mampu memberikan perhatian lebih besar kepada setiap ibu hamil. Satu dokter yang tadinya menangani 100 ibu hamil, selanjutnya hanya melayani 10 ibu hamil...,” jelasnya. “Kalau mau ke hulu lagi kita bicara konseling persalinan, kesehatan reproduksi, dan hal-hal yang berkait dengan penyakit tidak menular...” Upaya-upaya ke arah itu, menurut dia, sudah dilakukan. Koordinasi antar kementerian dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dilakukan untuk menekan mengendalikan populasi dan menyelamatkan ibu. Dia menekankan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan intervensi yang dibutuhkan untuk menurunkan kematian ibu, tapi sesungguhnya pemerintah daerah yang menjadi penentu keberhasilan upaya tersebut. Semua harus saling bergandeng tangan, bekerja bersama, menjalankan peran masing-masing untuk menjaga para ibu, menghindarkan mereka dari risiko-risiko kehamilan dan persalinan yang bisa merenggut nyawa.•

KESEHATAN BELUM JADI PRIORITAS MASYARAKAT INDONESIA

K

esehatan belum menjadi prioritas masyarakat Indonesia sebagaimana fakta yang ditemukan 34 pemuda dari tim Pencerah Nusantara setelah melakukan pengabdian di sejumlah lokasi di wilayah Indonesia. “Saat awal saya bertugas di Mentawai, Puskesmas hanya menjadi bangunan yang teronggok sebagai gedung tua. Layanan 24 jam unit gawat darurat pun pun belum ada, mereka lebih percaya dukun,” kata Gustin F. Muhayani, salah satu dokter yang menjadi tim Pencerah Nusantara angkatan kedua, di Jakarta, Rabu. Dalam laporan tengah tahun pengabdiannya di Mentawai, Gustin menuturkan persoalan yang mereka hadapi bukan saja karena paradigma akan kesehatan masyarakat yang masih rendah tetapi juga infrastruktur dan fasilitas yang juga tidak mendukung. Meskipun begitu, ia dan timnya yang terdiri dari bidan, perawat, dan pemerhati kesehatan itu berhasil mengintervensi jam operasional Puskesmas di sana. “Dengan ada pencerah nusantara, kami berhasil mengintervensi gimana Puskesmas seharusnya berjalan dengan sistem shift pelayanan 24 jam. Namun permasalahan paling besar adalah medan yang cukup berat,” jelasnya. Utusan Khusus Presiden RI untuk Millenium Development Goals (MDGs) Prof. Dr. Dr. Nila Moeloek, SpM (K) mengatakan belum semua masyarakat di Indonesia tersentuh pelayanan kesehatan. “Jaminan kesehatan nasional

masih agak sulit. Saat orang tidak memiliki asuransi kesehatan, ketika sakit ia menunda pengobatan yang lantas bisa menjadi semakin parah dan membutuhkan biaya yang lebih besar,” jelas Nila. Apalagi berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, lanjut Nila, bahwa kesehatan bukan prioritas hidup masyarakat Indonesia. Prioritas mereka yang nomor satu adalah rumah, yang kedua adalah pendidikan untuk masyarakat di kota dan baju anak untuk masyarakat di desa. “Maka kita harus mengedukasi dan menjaga masyarakat agar mereka tidak sakit. Selain itu didorong kebutuhan pelayanan kesehatan Indonesia yang begitu mendesak dengan populasi masyarakat Indonesia yang begitu banyak,” ujar Nila. Pencerah Nusantara merupakan gerakan sosial berbasis kesehatan dan kemitraan lintas sektor yang diinisiasi oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs. Gerakan ini menjadi salah satu terobosan dalam usaha mencapai target MDGs melalui kesehatan masyarakat sebagai daya ungkit strategisnya. Tim Pencerah Nusantara angkatan kedua melakukan pengabdian selama setahun di tujuh lokasi di pelosok Indonesia antara lain Mentawai, Karawang, Tosari, Berau, Lindu, Ogotua, dan Ende. “Namun kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh tenaga kesehatan saja tetapi lintas sektor seperti budaya, sosial, dan infrastruktur. Kesehatan tidak akan mungkin kerja sendiri,” kata Nila.•


ANTARA

KETIKA

SENAM HAMIL JADI

“TRADISI WAJIB” 12 MEDIAKOM • Edisi 50 • JUNI 2014

S

aat ini senam hamil seolah-olah menjadi tren «tradisi wajib» terutama bagi ibu-ibu hamil yang tinggal di kota. Apalagi tempat senam hamil semakin mudah diakses. Kelas senam hamil kini hadir di sejumlah rumah sakit sehingga memungkinkan ibu hamil untuk periksa kehamilan sekaligus mengambil sesi senam hamil. Tren senam hamil juga menular pada Listyoningsih (27), seorang ibu muda yang bekerja di Jakarta. Ibu satu anak itu mengikuti kelas senam sejak usia kandungan tujuh bulan hingga menjelang persalinan. Bagi Lilis, begitu ia akrab disapa, muncul rasa tidak percaya diri apabila ia tidak ikut senam hamil. “Mungkin karena kehamilan pertama jadi belum pernah merasakan bagaimana sakitnya,” kata Lilis yang kini tengah hamil anak kedua. Lewat senam hamil, ia mengaku tidak hanya mendapat pelatihan jelang persalinan seperti latihan gerakan agar rahim lebih kuat dan latihan pernafasan sebagai modal membantu proses melahirkan. Akan tetapi cerita pengalaman dari ibu hamil yang telah melewati persalinan.

“Saat sesi sharing bisa dengar pengalaman ibu-ibu yang sudah kehamilan kedua bagaimana deg-degannya, bagaimana harus tenang agar tidak menghabiskan tenaga,” ujar Lilis. “Selain itu juga bisa konsultasi sama bidan yang mengajar kalau ada keluhan-keluhan saat kehamilan,” tambahnya. Senam hamil juga dianggap penting bagi Ria (26) yang baru menghadapi kehamilan pertama. “Dari buku-buku kehamilan yang saya baca, senam hamil bisa membantu membuat posisi bayi-nya bagus, mengurangi keluhan fisik saat trimester akhir dan membuat bumil jadi lebih siap menghadapi persalinan normal,” jelas Ria. Ria yang kini sudah memasuki usia kehamilan 35 minggu, baru mengikuti kelas hamil saat usia kandungannya menginjak 32 minggu. “Sejauh ini, yang saya rasakan pegal-pegal di pinggang berkurang. Perut juga agak lebih enakan, rasanya beda dengan sewaktu sebelum senam,” tutur Ria Menurut Ria, senam hamil perlu dilakukan dengan segala manfaat yang telah ia rasakan. “Perlu. Selain karena buat kesehatan tadi, di senam hamil kita juga dikasih ilmu-ilmu tentang persalinan dari pengajarnya,” ujarnya.

Relatif terjangkau

Ria mengikuti senam hamil dua kali setiap minggu. Ia menilai biaya yang harus dikeluarkan cukup terjangkau yakni Rp120 ribu untuk empat kali pertemuan. “Tidak mahal, bahkan dengan biaya Rp120 ribu itu sudah mendapat kaos senam hamil dan konsumsi setelah senam,” terangnya. Lilis pun menilai biaya senam hamil sangat wajar. Ia mengeluarkan biaya Rp25.000

ANTARA

[MEDIA UTAMA]

untuk setiap sesi senam. “Menurut saya worth it, setiap sesi juga dapat snack dan susu untuk durasi hampir dua jam. Dengan harga segitu, pelajaran yg di dapat juga banyak,” kata Lilis.

Seberapa perlu senam hamil

Senam hamil menjadi tren karena dinilai sebagai aktivitas fisik yang bisa memperlancar persalinan. Menurut Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K), senam hamil dapat membantu ibu hamil menghadapi persalinan. “Senam hamil secara fisik maupun psikis akan menyiapkan ibu untuk menghadapi persalinan,” kata Dokter Dwiana yang juga merupakan Staf pengajar dan Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu. Usia kehamilan yang ideal bagi ibu yang hendak mengikuti senam hamil saat usia kehamilan melewati 22 minggu.

“Senam hamil secara fisik maupun psikis akan menyiapkan ibu untuk menghadapi persalinan,” Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K) Namun senam hamil bukan menjadi kewajiban karena yang terpenting adalah setiap ibu hamil melakukan aktivitas fisik atau gerakan-gerakan yang mendukung kebugaran ibu dan janin menjelang persalinan Sebelum mencuatnya senam hamil, ibu-ibu pun mampu melewati persalinan dengan baik asalkan ibu hamil rajin melatih daerah otot-otot sekitar perut dan panggul sehingga mempermudah persalinan nanti. “Ibu hamil dapat melakukannya sendiri dengan bantuan buku atau video. Atau ibu dapat melakukan olahraga ringan secara teratur seperti berenang atau jalan kaki,” jelas Dokter Dwiana.•


[MEDIA UTAMA]

ANTARA

JALAN BERLIKU

ada masalah-masalah yang muncul akibat kehamilan seperti preeklampsi/eklampsi, anemia defisiensi besi, diabetes dalam kehamilan, kelainan pada janin termasuk janin yang terlalu besar atau terlalu kecil, kelainan letak janin, kelainan letak plasenta, dan cacat mayor pada janin. Satu-satunya cara menghindari masalah- selama kehamilan tentu dengan menghindari hamil, tapi mungkin tidak banyak perempuan yang mengambil pilihan tersebut. “Karena itu semua kehamilan harus direncanakan dengan baik, sehingga bila muncul masalah selama kehamilan, ibu dan keluarganya sudah siap...,” kata dr.Dwiana. “Kalau kehamilan tidak mungkin dihindarkan, maka penting dilakukan pemeriksaan antenatal yang baik, teratur dan berkualitas, sehingga dapat terdeteksi masalah yang muncul selama fase kehamilan,” katanya.

SEORANG IBU

Pertanda

P

erempuanperempuan itu memikul tanggung jawab besar untuk menjaga janin tumbuh sehat selama dalam kandungan, untuk menyaksikan buah hatinya lahir sehat dan selamat ke dunia. Perjalanan mereka selama sekitar 38 minggu mengandung

Ibu hamil Perjalanan mereka selama sekitar 38 minggu mengandung embrio dalam rahim tidaklah mudah.

embrio dalam rahim tidaklah mudah. Jalan yang mereka lalui tidak selalu mulus, kadang berbatu, kadang berduri. Saat hamil, perempuan harus menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologi tubuh, dan menghadapi masalah-masalah yang muncul karenanya, di samping masalah-masalah lain yang sudah ada sebelumnya. Konsultan Obstetri Ginekologi


Sosial Dr.dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K) mengatakan, masalah yang muncul selama kehamilan dapat disebabkan oleh kondisi fisik ibu sebelum hamil atau kondisi yang terjadi karena perubahan fisiologi tubuh selama kehamilan. Ketua Program Studi Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah

Sakit dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta itu menjelaskan, penyakit yang diderita calon ibu bisa mempengaruhi kehamilan maupun proses persalinan. “Contohnya penyakit jantung, tuberkulosis paru, penyakit liver, kelainan darah termasuk anemia, kencing manis, hipertensi, obesitas... Ini sudah dibawa ibu semenjak hamil,” katanya. Selain itu, ia melanjutkan,

Tanda-tanda kehamilan yang bermasalah, dr.Dwiana menjelaskan, sangat tergantung masalah yang menyebabkannya. Di antaranya sesak pada ibu hamil dengan kelainan jantung atau paru; pucat pada ibu hamil dengan anemia; serta sakit kepala hebat, bengkak pada kaki dan muka serta tekanan darah tinggi pada ibu dengan preeklampsi. Tanda masalah yang lain adalah kenaikan berat badan yang berlebih dan gejala diabetes lain pada ibu hamil dengan diabetes; batuk-batuk kronik pada ibu dengan tuberkulosis paru; perdarahan per vaginam pada ibu dengan plasenta previa; dan lain-lain. Menurut dia, sebagian tanda masalah pada kehamilan tidak dapat dirasakan oleh ibu dan hanya diketahui bila tenaga kesehatan melakukan asuhan antenatal

cermat dalam pemeriksaan. Petugas kesehatan, lanjut dia, mengetahui tanda-tanda masalah saat mendeteksi kenaikan berat badan yang berlebih, tekanan darah, dan kadar gula darah; kadar hemoglobin darah yang amat kurang; letak atau posisi janin yang tidak normal; tinggi fundus uteri yang lebih dari usia kehamilan; dan sebagainya. “Semua masalah itu amat berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya, sehingga harus dikenali saat melakukan pemeriksaan sebelum hamil, maupun saat pemeriksaan antenatal,” katanya. Petugas kesehatan yang mengetahui masalah-masalah tersebut, ia mengatakan, harus merujuk pasien ke rumah sakit terdekat agar dokter obstetri ginekologi dapat melakukan evaluasi lebih lanjut. Ia menekankan kembali bahwa pemeriksaan kehamilan secara rutin penting untuk mengenali sedini mungkin kemungkinan adanya masalah pada ibu hamil sehingga tindakan penanganan bisa segera dilakukan, demikian pula dengan upaya-upaya pencegahan komplikasi lebih lanjut. “Ibu hamil sedapat mungkin harus memeriksakan diri ke dokter sebelum merencanakan untuk hamil, setiap kehamilan haruslah direncanakan dengan baik, karena kondisi tubuh dari satu kehamilan ke kehamilan berikutnya belum tentu sama baiknya,” katanya. Apabila belum sempat memeriksakan diri ke dokter sebelum hamil, ia melanjutkan, sebaiknya memeriksakan diri sesegera mungkin setelah ibu menduga bahwa dirinya hamil. Selanjutnya ibu hamil harus memeriksakan diri secara teratur ke seorang bidan, dokter atau spesialis obstetri dan ginekologi untuk mengetahui perkembangan


Saat kelahiran tiba

Masalah juga dapat muncul selama proses kelahiran. Perdarahan pasca persalinan, persalinan yang tidak maju, gawat janin, kelainan letak janin, preeklampsi, bayi besar atau bayi yang pertumbuhannya terhambat, potensi persalinan preterm, dan cacat kongenital mayor bisa terjadi selama persalinan. Dokter Dwiana menjelaskan, masalah yang akan muncul selama persalinan sebagian besar bisa diketahui bila ibu menjalani pemeriksaan antenatal secara teratur dan berkualitas. “Karena itu penting untuk tetap memantau ibu hamil setelah

dengan kamar operasi serta tenaga dokter spesialis obstetri dan ginekologi, bank darah dan obat-obat emergensi, serta fasilitas perawatan bayi bermasalah bila sewaktu-waktu terjadi komplikasi berat seperti perdarahan pascabersalin/perdarahan post partum dan gawat janin yang bila tidak segera mendapat penanganan bisa menyebabkan kematian ibu maupun janin. Dokter Dwiana menekankan, fasilitas pelayanan yang lengkap sangat penting untuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu. “Hanya di negara-negara dimana seluruh persalinan dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkaplah angka kematian ibu dan janin dapat

“Hanya di negara-negara dimana seluruh persalinan dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkaplah angka kematian ibu dan janin dapat diturunkan,” Dr.dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K) bersalin, setidaknya sampai dengan 42 hari pasca-persalinan,” kata dr. Dwiana. Ia menganjurkan seorang ibu melakukan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih di tempat persalinan yang terstandard dan lengkap fasilitasnya. "Masalah-masalah yang berat memang dapat muncul sewaktuwaktu selama persalinan… karena itu persalinan sebaiknya dilakukan di tempat dengan fasilitas yang lengkap sehingga dapat menjamin keselamatan ibu yang sedang bersalin,” jelasnya. Akan sangat ideal bila seluruh ibu hamil dapat melahirkan di rumah sakit yang dilengkapi

diturunkan,” katanya. Sementara pemerintah belum dapat menyediakan fasilitas rumah sakit yang lengkap untuk semua ibu bersalin, ia mengatakan, para ibu harus melahirkan di klinik bersalin yang bisa segera merujuk pasien ke rumah sakit terdekat jika terjadi kegawatdaruratan.

Persiapan adalah kunci

Masalah memang bisa muncul selama kehamilan maupun persalinan, tapi dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin dengan persiapan yang baik. Dokter Dwiana menyarankan setiap ibu mempersiapkan kesehatan sebelum merencanakan


kehamilan. “Setiap kehamilan juga harus direncanakan dengan baik,” jelasnya. Selama kehamilan, ia mengatakan, para ibu sebaiknya memeriksakan kesehatan dan kandungan secara teratur serta mengikuti nasihat tenaga kesehatan untuk cukup istirahat dan makan dengan gizi seimbang, tak kurang atau berlebih. Ia juga menganjurkan ibu memilih tempat bersalin yang fasilitasnya paling lengkap dan menyediakan kendaraan untuk rujukan, atau sedapat mungkin melahirkan di rumah sakit dengan fasilitas yang paling lengkap untuk melakukan operasi bila diperlukan serta fasilitas untuk bayi bila terjadi komplikasi. “Lalu rencanakan dan diskusikan upaya menunda kehamilan yang tidak direncanakan semenjak masa kehamilan agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan KB yang sesuai, atau kontrasepsi yang tepat saat persalinan seperti IUD pascasalin dan tubektomi,” demikian Dr.dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K).•

ANTARA

dan kesehatan diri dan janin dalam kandungannya.

ANTARA

[MEDIA UTAMA]

P

ada suatu hari Minggu di bulan November 2013, Puskesmas Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kedatangan pasien hamil inpartu (siap melahirkan) dengan satu tangan bayi yang sudah keluar dari jalan lahir. Ia datang setelah mendapat bantuan boat dari Puskesmas Saumanganyak dari dusunnya yang terpisahkan oleh laut. Riwayat ibu itu tidak pernah ke posyandu karena petugas kesehatan hanya mengunjungi dusunnya setiap tiga bulan sekali sehingga ia hanya memeriksakan kehamilannya ke dukun.

POLEMIK IBU DAN AKSES KESEHATAN DI PELOSOK Kondisi ibu itu sudah lemah. Dari hasil pemeriksaan, ketubannya pecah dini dengan kehamilan gemeli (kembar) dan posisi melintang sehingga harus dirujuk ke RSUD yang memiliki pelayanan operasi Caesar. Namun boat yang membawanya dari dusun tidak memadai untuk pelayaran antarpulau sedangkan Puskesmas SIkakap tidak memiliki boat, bensin pun sedang langka. Setelah gagal meminjam boat dibeberapa lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah, akhirnya salah satu gereja katolik di Sikakap bisa meminjamkan boat. Sementara bayi sudah memaksa

keluar, mereka masih harus mengumpulkan bensin dengan meminjam dari beberapa warga. Hingga pada sore hari boat baru bisa membawa pasien dan dua orang keluarganya bersama seorang bidan PKM Sikakap serta tim Pencerah Nusantara ke RSUD Tuapejat yang ada di Pulau Sipora. Pasien tiba di RSUD Tuapejat pada malam hari. Namun, perjuangan mereka tidak sia-sia, dua bayi perempuan lahir dengan ibu dalam kondisi sehat setelah proses caesar. Itu adalah secuil kisah perjuangan dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang masih harus berjuang untuk mendapatkan akses kesehatan sebagaimana diceritakan kembali


ANTARA


“Maka kita harus mengedukasi dan menjaga masyarakat agar mereka tidak sakit. Selain itu didorong kebutuhan pelayanan kesehatan Indonesia yang begitu mendesak dengan populasi masyarakat Indonesia yang begitu banyak,” Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM (K)

NU S

AN

.O R RA

USA NT A

A.ORG

G

"Orang-orang yang memang sulit mengakses pelayanan kesehatan karena faktor infrastruktur yang membatasi akses transportasi mereka pun berhak mendapat pelayanan kesehatan terbaik dari negeri ini,” Dokter Gustin F. Muhayani

TA R

Gustin masih ingat betul saat pertama kali menginjakkan kaki di Sikakap, Puskesmas hanya menjadi bangunan tua yang teronggok begitu saja. Persoalan infrastruktur dan minimnya fasilitas semakin melengkapi buruknya pelayanan kesehatan di kecamatan berpenduduk sekitar 25.000 jiwa itu. “Kesehatan belum menjadi prioritas masyarakat,” ujar Gustin. Pada perjalanannya, Gustin dan timnya yang terdiri dari bidan, perawat, dan pemerhati kesehatan berhasil memperbaiki puskesmas dengan pelayanan 24 jam. Pencerah Nusantara bersama Puskesmas Sikakap dan salah satu NGO di Sikakap mengaktifkan sebuah program Kemitraan Bidan Dukun.

karena jalur transportasi yang masih sulit ditempuh baik itu berupa jalan darat yang masih berbatu, berpasir, tanpa penerangan jalan serta jalur laut yang baru bisa ditempuh jika ada kapal atau boat yang melewati dusun mereka. Fakta tidak jauh berbeda terjadi di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berjarak sekitar satu jam dari Pasuruan, Tosari bukan termasuk desa terpencil namun angka kematian bayi masih tinggi. Dokter Maria yang juga tim dari Pencerah Nusantara mengungkapkan sejak Oktober 2013 hingga Juni 2014 sudah terjadi empat kematian bayi karena prematur dan kelainan bawaan. Masalah infrastruktur menjadi salah satu faktor yang membuat masih banyak ibu memilih melahirkan di rumah. Tosari merupakan wilayah pegunungan dengan jalanan yang berliku, bebatuan dan banyak jalan rusak.

AHN

Berbagai polemik

Namun, lanjut Gustin, di kecamatan sekitara Sikakap seperti Malakopa dan Saumanganyak belum tersentuh. Ia menuturkan sebaran petugas kesehatan di sana belum merata. Selain itu, masyarakatnya masih sulit untuk mencapai sarana pelayanan kesehatan

PEN CER

“Dengan belum hadirnya 24 jam petugas desa di dusun dan adanya dukun bayi yang telah dipercaya oleh masyarakat yang selalu ada di dusun, serta adanya kepercayaan masyarakat jika melahirkan dirumah akan membawa keberkahan,” jelasnya.

PENCERAH

oleh salah satu dokter yang ikut menangani, Dokter Gustin F. Muhayani. Dokter Gustin merupakan salah satu tim dari Pencerah Nusantara angkatan kedua yang bertugas di Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai sejak Oktober 2013. Pencerah Nusantara merupakan gerakan sosial berbasis kesehatan dan kemitraan lintas sektor, diinisiasi Kantor Urusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDGs). “Kejadian itu mengajarkan saya bahwa semua orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Orang-orang yang memang sulit mengakses pelayanan kesehatan karena faktor infrastruktur yang membatasi akses transportasi mereka pun berhak mendapat pelayanan kesehatan terbaik dari negeri ini,” kata Gustin. “Kejadian itu pun mengajarkan bahwa segala sesuatu akan lebih baik jika bisa dicegah daripada harus menjadi penyakit,” tambahnya. Ironisnya, memang belum semua masyarakat Indonesia tersentuh pelayanan kesehatan termasuk persalinan. Gustin mengungkapkan angka persalinan dengan dukun di wilayah Kecamatan Sikakap masih cukup tinggi. Diketahui ada sekitar 50 dukun bayi yang aktif di Kecamatan Sikakap. Hal ini disebabkan petugas desa (bidan dan perawat desa) yang tersedia hanya 11 orang sedangkan wilayah kerjanya meliputi 44 dusun. Selain itu, belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai bagi tempat tinggal petugas desa di dusun seperti polindes atau poskesdes, sarana MCK, dan keamanan. Akibatnya belum semua petugas desa tinggal di desa atau dusun.

ANTARA

[MEDIA UTAMA]

“Sebenarnya kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kandungan di bidan sudah cukup bagus meskipun masih ada yang memilih ke dukun. Selain itu karena faktor infrastruktur, masih banyak yang maunya melahirkan di rumah padahal kalau misal bayinya butuh inkubator bagaimana?” jelas Maria. Faktor lainnya, kata Maria, usia hamil muda padahal hal tersebut menjadi penyebab kehamilan yang riskan. Ia menuturkan di Tosari banyak yang menikah dibawah umur. “Banyak anak-anak di sini hanya sekolah sampai SD. Jumalah anak yang melanjutkan sekolah dari SD ke SMP sudah berkurang apalagi ke SMA. Mereka biasanya kerja lalu menikah. Sehingga banyak yang usia 16 tahun sudah hamil,” terang Maria. “Pengetahuan mereka masih minimal karena sudah hamil di usia muda. Bahkan budaya di sini kalau hamil sebelum nikah tidak terlalu tabu,” tambahnya. Utusan Khusus Presiden RI

untuk Millenium Development Goals (MDGs) Prof. Dr. Dr. Nila Moeloek, SpM (K) mengatakan belum semua masyarakat di Indonesia tersentuh pelayanan kesehatan. Selain itu, berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, lanjut Nila, bahwa kesehatan bukan prioritas hidup masyarakat Indonesia. Prioritas mereka yang nomor satu adalah rumah, yang kedua adalah pendidikan untuk masyarakat di kota dan baju anak untuk masyarakat di desa. “Maka kita harus mengedukasi dan menjaga masyarakat agar mereka tidak sakit. Selain itu didorong kebutuhan pelayanan kesehatan Indonesia yang begitu mendesak dengan populasi masyarakat Indonesia yang begitu banyak,” ujar Nila. “Namun kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh tenaga kesehatan saja tetapi lintas sektor seperti budaya, sosial, dan infrastruktur. Kesehatan tidak akan mungkin kerja sendiri,” tambah Nila.•


[MEDIA UTAMA]

Mensyukuri Kemerdekaan Oleh : Prawito

Prof. DR. G.A. Siwabessy Pernah dipercaya sebagai Ketua Tim Dokter Kepresidenan pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.


29 Agustus 2014, di Jakarta. Siapa Prof. DR. G.A. Siwabessy? Prof. DR. G.A. Siwabessy, putera daerah, kelahiran negeri Ullath, pulau Saparua Maluku, salah satu pahlawan itu. Siwabessy pernah dipercaya sebagai Ketua Tim Dokter Kepresidenan pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Prof. Siwabessy pernah memimpin Departemen Kesehatan 12 tahun sejak tahun 1966 hingga 1978. Kepemimpinannya berawal dari adanya perubahan politik secara mendadak akibat kudeta Gerakan 30 September 1965, menjadi Menteri Kesehatan. Sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Ampera, Siwabessy menyampaikan garis-garis besar kebijakan berupa stabilisasi sosial politik, ekonomi dan mengusahakan kesehatan manusia Indonesia secara jasmani dan rohani. Kinerja 2 tahun pertama fase penyelamatan dan rehabilitasi sangat memuaskan, sehingga dipercaya periode berikutnya dengan tugas untuk menyelesaikan fase konsolidasi dan stabilisasi bidang kesehatan. Selanjutnya, Siwabessy membangun kerjasama dengan organisasi internasional menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Memanfaatkan bantuan dana luar negeri, Profesor yang dijuluki bapak Atom Indoensia ini membangun laboratorium rumah sakit di Bandung, intensive care (gawat darurat) di Jakarta, floating hospital (kapal rumah sakit) di Maluku, fasilitas dan peralatan kesehatan rumah sakit umum Semarang, Purwokerto dan mengembangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Banyak kesuksesan yang yang telah ditorehkan Prof. DR. G.A. Siwabessy, antara lain dimulainya pembangunan sarana kesehatan seperti puskesmas dan tenaganya, pembangunan Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga) di seluruh Indonesia. Pemenuhan sarana dan

Prof. DR. G.A. Siwabessy Memimpin Departemen Kesehatan 12 tahun sejak tahun 1966 hingga 1978.

ANTARA

"B

angsa yang besar, adalah Bangsa yang menghargai Jasa para Pahlawanya”. Setiap Perayaan Kemerdekaan 17 Agustus, ungkapan ini selalu mengingatkan kita pada jasa para pahlawan yang telah gugur merebut Kemerdekaan RI dari penjajah. Setelah kemerdekaan, Bangsa Indonesia terus melahirkan pahlawan-pahlawan baru dalam berbagai bidang. Jasa mereka memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan mengharumkan nama Bangsa Indonesia dimata dunia. Diantara pahlawan itu yakni Prof. DR. G.A. Siwabessy, yang pada tahun 2014 bertepatan dengan peringatan 100 tahun kelahiranya. Acara puncak akan diperingati tanggal

peralatan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pengadaan dan pengawasan obat, pemberantasan penyakit menular, pengembangan laboratorium, penelitian dan surveilans, kesehatan gigi dan jiwa, pendidikan kesehatan, pendidikan kesehatan masyarakat, pendidikan health education specialist dan penyuluhan kesehatan. Bagaimana mensyukuri Kemerdekaan ? Sekurang-kurangnya ada tiga cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, khususnya pahlawan bidang kesehatan. Pertama, menghargai jasa para pahlawan dengan mengenang jasa-jasanya. Diantara jasa Prof. Siwabessy yakni membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (Asuransi Kesehatan). Kini, asuransi kesehatan itu telah menjadi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Dalam implementasinya, BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terselenggara mulai tanggal 1 Januari 2014. Kedua, mengembangkan pola asuransi kesehatan dengan lebih baik lagi, baik secara cakupan asuransi, termasuk pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatannya. Jaminan Kesehatan Nasional ini berlaku wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa kecuali.


[MEDIA UTAMA]

Diantara jasa Prof. Siwabessy yakni membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (Asuransi Kesehatan). Kini, asuransi kesehatan itu telah menjadi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Dalam implementasinya, BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terselenggara mulai tanggal 1 Januari 2014.

PB 22 MEDIAKOM • Edisi 50 • JUNI 2014

PERISTIWA Bagi mereka yang tidak bersedia menjadi peserta asuransi, secara individu tidak akan bisa memperpanjang KTP, Paspor, STNK, SIM dan berbagai surat kepemilikan pribadi. Sementara bagi perusahaan yang enggan mendaftarkan pekerjanya dapat dikenakan sanksi berupa penahanan perpanjangan izin usaha, penahanan Izin mendirikan bangunan dan sejenisnya. Jaminan Kesehatan Nasional ini sifatnya berupa asuransi sosial. Jadi masing-masing dari individu ikut iuran, alias membayar premi setiap bulannya. Kecuali bagi mereka yang tidak mampu akan dibebaskan dari biaya iuran. Dengan sistem seperti ini semua kita akan saling membantu. Mereka yang sehat membantu yang sakit. Mereka yang kaya membantu yang miskin. Mereka yang memiliki resiko rendah membantu mereka yang berisiko tinggi. Prinsip saling tolong menolong dalam bidang kesehatan kembali tegak. Selain itu, asuransi ini intinya, tidak adil jika harus menanggung biaya sakit sendirian. Sebab orang sakit bukan hanya karena faktor dirinya sendiri, tapi ada faktor orang lain. Demikian juga sebaliknya, orang lain sakit bisa jadi karena kelalaian kita. Contoh sederhananya, penyakit flu. Kenapa sakit flu? Selain karena daya tahan tubuh yang lemah, orang sakit juga karena penularan orang lain. Demam berdarah? Bisa jadi rumahnya terbebas jentik nyamuk, tapi kalau daerah terdekat tak bersih apakah nyamuk itu akan tahu siapa yang harus digigit? Seseorang sakit gangguan pernafasan? Bisa jadi karena polusi dari asap knalpot kita. Dan begitu seterusnya. Dengan begitu apakah adil jika seseorang menanggung biaya berobatnya sendirian ? Sementara penyebabnya adalah banyak orang ? Jadi wajar, bila yang sehat bertanggung jawab menanggung biaya bagi yang sakit, demikianlah cara kerja gotong royong asuransi sosial JKN. Masih banyak kelebihan lain yang tidak mungkin dituangkan dalam tulisan ini. Ketiga, kita semua harus berusaha saling bekerjasama menciptakan generasi berikutnya lebih sehat dari generasi sebelumnya. Tenaga kesehatan semakin tercukupi dari jumlah dan kualitasnya, demikian juga sarana pelayanan kesehatan. Kemudian yang lebih penting semua orang harus berupaya menjaga kesehatannya agar tetap sehat. Bila sakit, segera berobat tanpa kesulitan jaminan biaya kesehatanya. Jadi mensyukuri kemerdekaan dibuktikan dengan generasi berikut lebih sehat, bukan hanya berpindah dari penyakit infeksi kepada penyakit degeneratif.•

KEMENTERIAN KESEHATAN DAPAT WOW BRAND CHAMPION AWARD

K

ementerian Kesehatan mendapat penghargaan Gold Champion of Indonesia Wow Brand Indonesia 2014 dari MarkPlus, Inc. kategori Public Institution-Ministry. Penghargaan ini diberikan kepada instansi publik yang memiliki integritas tinggi, kebijakan yang paling disukai oleh publik, serta tingkat kepercayaan dan rekomendasi tinggi dari publik, Penghargaan tersebut diserahkan oleh Chief Operating Officer MarkPlus, Inc Taufik, kepada Kepala

Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, drg. Murti Utami, MPH di Hotel JS Luansa Jakarta pada 25 Juni 2014. Survei Indonesia Wow Brand 2014 dilakukan menggunakan metode riset kuantitatif terhadap ribuan responden yang tersebar di 18 kota besar Indonesia, dari Banda Aceh hingga Jayapura. Survei pada responden berusia 15-60 tahun itu fokus pada penilaian masyarakat terhadap institusi publik yang berkaitan dengan pelayanan dan kebijakan yang diterima masyarakat dalam setahun terakhir.

Selain kepada Kementerian Kesehatan, penghargaan Indonesia WOW Brand Award juga diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri mendapat Silver Champion of Indonesia WOW Brand 2014 sementara Kementerian Keuangan mendapat Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2014. Hermawan Kartajaya bersama tim MarkPlus Inc. menghadirkan konsep WOW Brand sebagai sebuah tolak ukur pemasaran baru bagi brand.

Konsep yang dirilis pertama kali dalam acara Jakarta Marketing Week 2014 itu mencakup lima tahap penerimaan konsumen terhadap sebuah brand, yaitu Kenal (Aware), Tertarik (Appeal), Cari Tahu (Ask), Beli (Act), dan terakhir adalah Rekomendasi (Advocate). Suatu brand bisa dikatakan ‘WOW’, jika jumlah orang yang mengetahui brand sama dengan jumlah orang yang merekomendasikannya, terlepas dari jumlah orang yang benar-benar menggunakan produk tersebut.•

JUNI Juni 2014 • Edisi 50 • MEDIAKOM PB 23

PERISTIWA

Pemberian buku panduan Penggunaan Pajak Rokok Daerah dari Menkes RI kepada Bapak Daud Situmorangperwakilan dari Kementerian Dalam Negri RI

PENINGKATAN CUKAI EFEKTIF KENDALIKAN KONSUMSI ROKOK

P

eningkatan cukai rokok bisa menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk mengendalikan konsumsi produk berbahan utama tembakau yang berdampak buruk terhadap kesehatan itu. Pada Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Jakarta, Senin

(2/6), Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH mengatakan peningkatan cukai rokok bisa menurunkan konsumsi rokok dan jumlah perokok dan selanjutnya akan menurunkan kejadian penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan kanker. Ia menjelaskan, menurut Undang-Undang No. 39 tahun


2007 tentang Cukai, batas maksimum cukai rokok yang diperbolehkan yakni 57 persen dari harga jual eceran rokok. “Sedangkan di tingkat global, standar cukai rokok adalah 65 persen,” katanya pada acara peringatan yang tahun ini bertema “Naikan Cukai Rokok, Lindungi Generasi Bangsa.” Peningkatan cukai rokok perlu dilakukan karena jumlah perokok pemula cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan hal itu antara lain berkaitan dengan harga rokok yang relatif murah di Indonesia. Faktor lain yang menurut Menteri Kesehatan mempengaruhi peningkatan jumlah perokok pemula adalah kemudahan membeli rokok secara eceran, maraknya penjualan rokok

di setiap tempat, dan masih diizinkannya pedagang menjual rokok kepada anak usia kurang dari 18 tahun. Ia juga mengatakan bahwa secara keseluruhan prevalensi merokok penduduk berusia 15 tahun ke atas juga meningkat dari 27,2 persen pada tahun 1995 menjadi 36,3 persen pada tahun 2013. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, proporsi terbesar perokok aktif adalah penduduk yang bekerja sebagai petani/ nelayan/buruh yakni sebesar 44,5 persen. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menjelaskan, peningkatan harga rokok 10 persen saja bisa menurunkan

konsumsi rokok sampai lima persen di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah serta menurunkan empat persen konsumsi rokok di negara-negara berpendapatan tinggi. “Penurunan konsumsi rokok pada kaum muda akibat kenaikan harga ini adalah dua sampai tiga kali lebih besar dari penurunan pada dewasa,” katanya. Dia juga mengutip hasil p ‎ enelitian di 20 negara berpendapatan rendah sampai menengah tahun 2010 yang menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok sampai 10 persen bisa menurunkan konsumsi rokok sebesar 18 persen pada anak usia 14 tahun Selain itu, ia menjelaskan, peningkatan cukai rokok yang sejak 2008 dilakukan Turki bersamaan dengan penanganan iklan dan kawasan ta‎npa rokok dapat menurunkan penjualan tembakau sebesar 12 persen selama 2008-2012. Kebijakan pemerintah Turki juga menyebabkan penurunan proporsi perokok pada populasi dewasa dari 31,2 persen pada tahun 2008 menjadi 27,1 persen pada

tahun 2012. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) memperkirakan, bila seluruh negara meningkatkan cukai rokok sebesar 50 persen maka akan ada penurunan 49 juta perokok yang terdiri atas 38 juta perokok dewasa dan 11 juta perokok remaja serta akan ada 11 juta kematian akibat rokok yang bisa dicegah.

Regulasi Pendukung

Menteri Kesehatan menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk regulasi tentang cukai rokok, untuk mengendalikan dampak penggunaan tembakau terhadap kesehatan. Sebagian dari regulasi itu merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Regulasi tentang pengendalian dampak penggunaan tembakau terhadap kesehatan antara lain meliputi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan

Menkes RI bersama Kepala Pusat Promosi Kesehatan sedang melihat gambar-gambar bahaya akan Rokok

“Saya perlu menggarisbawahi bahwa PP No.109/2012 sama sekali tidak mengatur tentang larangan penanaman tembakau, melainkan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk pada kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi tembakau dan konsumsi rokok.” dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH

yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Menteri Kesehatan optimistis pelaksanaan peraturan pemerintah itu secara intensif dan terintegrasi oleh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat, akan berdampak positif pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Saya perlu menggarisbawahi bahwa PP No.109/2012 sama sekali tidak mengatur tentang larangan penanaman tembakau, melainkan untuk melindungi masyarakat

dari dampak buruk pada kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi tembakau dan konsumsi rokok,” kata Menteri Kesehatan. Implementasi Peraturan Pemerintah tersebut, menurut dia, akan menurunkan dampak buruk konsumsi rokok dan tembakau pada kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengatakan berhenti merokok terbukti dalam menurunkan risiko terkena penyakit jantung kronik, kanker dan stroke. Ia menjelaskan, orang yang sudah satu tahun berhenti merokok risiko terserang penyakit jantung kroniknya turun menjadi separuh dari orang yang terus merokok. “Sesudah 10 tahun berhenti merokok, maka risiko mendapat penyakit kanker paru menjadi separuh dari yang terus merokok. Dan sesudah lima sampai 10 tahun berhenti merokok, maka risiko mendapat penyakit stroke menjadi sama seperti yang tidak merokok,” demikian Prof Tjandra Yoga Aditama.•


PERISTIWA

INDONESIA DORONG KERJA SAMA ATASI MERS

melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi dan melakukan tindakan untuk mencegah kemungkinan penyebaran MERS-CoV di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan bagi pasien yang diduga atau sudah dipastikan terserang penyakit pernafasan akibat coronavirus dianjurkan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko penularan

ANTARA

ANTARA

P

emerintah Indonesia menilai ancaman Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) membutuhkan penanganan bersama dan mengajak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bekerja sama menanggulanginya. Saat menjadi pembicara tamu pada pertemuan para duta besar negara OKI di Jenewa, Swiss, Rabu (21/5), Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH juga mengemukakan langkahlangkah Indonesia dalam mengantisipasi penularan MERS, khususnya terkait pelaksanaan ibadah haji. “Pada tingkat domestik, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam rangka penanganan ancaman isu virus korona MERS tersebut,” kata Nafsiah, yang juga menjabat sebagai ketua menterimenteri kesehatan negara OKI Menteri Kesehatan mengatakan pemerintah Indonesia telah memperkuat kegiatan pemantauan serta mengedarkan berbagai informasi dan pengumuman

Tengah termasuk Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sedang di Eropa, kasus serupa dilaporkan di Prancis, Jerman, Yunani, Italia, dan Inggris. Kasus MERS-CoV juga dilaporkan terjadi di Tunisia serta Malaysia dan Filipina. Kejadian kasus-kasus baru tampaknya mengikuti pola musiman, dengan peningkatan kejadian mulai

kepada masyarakat dan petugas kesehatan di seluruh tingkatan mengenai penularan MERS. “Di samping itu juga memperkuat kesiapan laboratorium, serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan,” tambah dia. Virus corona yang menyebabkan MERS pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi tahun 2012. Sejak April 2012, sebanyak 254 kasus infeksi MERSCoV dilaporkan ke WHO, termasuk 93 kasus yang mengakibatkan kematian. Laporan kasus berasal dari negara-negara di Timur


terjadi bulan Maret-April, demikian menurut WHO Risk Assessment on MERS-CoV. Jumlah kasus MERSCoV meningkat tajam sejak pertengahan Maret 2014, utamanya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sekitar 75 persen dari kasus-kasus yang belakangan dilaporkan adalah kasus sekunder, artinya mereka yang tertular mendapatkan infeksi dari orang lain yang terinfeksi. Mayoritas kasus menunjukkan penularan utamanya terjadi dari manusia ke manusia. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan peningkatan kesadaran untuk

virus dari pasien ke pasien lain, tenaga kesehatan, pekerja dan pengunjung. Karena tidak selalu memungkinkan untuk langsung mengidentifikasi pasien MERS-CoV, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk menerapkan standar kewaspadaan secara konsisten bagi semua pasien apapun diagnosis mereka. WHO juga menganjurkan orang-orang yang berisiko tinggi tertular MERS-CoV seperti penderita diabetes, gagal ginjal, dan penyakit paru kronis, meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi peternakan atau pasar atau tempat lain yang ada untanya.•

SIAGA HADAPI PENYEBARAN MERS-CoV

K

ementerian Kesehatan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menanggulangi penularan sindrom pernafasan akibat virus corona baru (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus/MERS-CoV). Kementerian Kesehatan menyiagakan rumah sakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan petugas surveilans selama 24 jam sehari untuk mengantisipasi penyebaran MERS-CoV. Deteksi penyebaran MERS-CoV juga dilakukan

di pintu-pintu masuk ke dalam negeri, terutama pada jemaah haji maupun umrah yang kembali ke Tanah Air, melalui penyebaran Health Alert Card (HAC), pemasangan leaflet dan banner di 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), termasuk di antaranya 13 KKP Embarkasi. Sementara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyiapkan laboratorium yang siap 24 jam menerima dan memeriksa sampel yang diambil dari pasien yang

diduga terserang MERS-CoV. “Laboratorium kami siap 24 jam menerima sampel. Silakan dikirimkan,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof dr Tjandra Yoga Aditama saat jumpa pers di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Rabu (7/5). Selain itu Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan membuat Posko Kejadian Luar Biasa yang beroperasi 24 jam. Masyarakat bisa

menghubungi nomor telepon 021-4257125, 36840901, atau 42877588 dan mengirim pesan melalui layanan pesan singkat (SMS gateway) ke nomor 0857-6459-997 atau 0857-6459-996 untuk mendapatkan berbagai informasi soal MERS-CoV. Kementerian Kesehatan juga sudah menyampaikan imbauan kepada warga yang ingin menunaikan ibadah umrah atau haji untuk menunda keberangkatan ke Arab Saudi dan menaati anjuran perjalanan dari pemerintah Arab Saudi. “Kami terus mengimbau itu (penundaan) sampai saat ini, sambil kita ditinjau terus perkembangan virus koronanya. Sebab, risiko penularan itu tetap ada dan belum bisa kita duga,” kata Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Prof. dr. Agus Purwadianto di Jakarta, Rabu (7/5). Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur juga mendukung upaya Kementerian Kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang pulang ke Tanah Air. BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kewaspadaan sekitar 1,2 tenaga kerja Indonesia di jazirah Arab terhadap penularan MERS-CoV. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengeluarkan peringatan


penting tentang penyebaran MERSCoV berupa nasihat perjalanan namun sampai dengan 1 Mei 2014 belum menerapkan pembatasan perjalanan. “Tidak perlu khawatir berlebihan karena tingkat infeksinya kecil jika dibandingkan dengan seluruh jamaah di sana,” ujar Tjandra. Meski demikian, jamaah umrah dan warga Indonesia yang bepergian ke negara-negara Arab diminta mewaspadai penularan virus corona itu dan segera menghubungi petugas kesehatan jika mengalami gejala-gejala demam tinggi, flu, batuk dan sesak napas. MERS-CoV merupakan penyakit sindroma pernapasan yang disebabkan oleh virus corona virus jenis baru. Gejala MERS-CoV di antaranya demam, batuk dan sesak napas yang bersifat akut, dan biasanya pasien memiliki penyakit ko-morbid (penyerta). Menurut WHO, sejak pertama kali dilaporkan pada September 2012 di Arab Saudi sampai 26 April 2014 terdapat 261 kasus yang dikonfirmasi MERS-CoV dan 93 di antaranya mengakibatkan kematian. Hingga saat ini kasus MERS-CoV telah ditemukan di 14 negara di wilayah Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Asia dan belum ada pengobatan spesifik maupun vaksin untuk mencegah penularan virus corona tersebut.•

ANTARA

PERISTIWA

JADILAH KARTINIKARTINI YANG TAK MATI MUDA


K

ementerian Kesehatan memperingati Hari Kartini dengan mencanangkan kampanye Peduli Kesehatan Ibu di Jakarta pada 28 April lalu. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan, lahir tanggal 21 April 1879 dan meninggal dunia tahun 19 September 1904. Ia meninggal dunia pada usia 25 tahun, hanya empat hari setelah melahirkan putra pertama dan satusatunya. Kementerian Kesehatan memanfaatkan peringatan hari lahir Kartini untuk mengajak semua pihak menjaga Kartini-Kartini masa kini supaya tidak sampai mati muda. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan saat ini masih perlu kerja keras untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Ia mengutip data hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 yang menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu di Indonesia masih 359 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara laporan yang diterima Kementerian Kesehatan dari daerah menunjukkan bahwa jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan dan persalinan selama tahun 2013 sebanyak 5.019 orang dan jumlah bayi yang meninggal dunia berdasarkan estimasi SDKI 2012 mencapai 160.681 anak. “Kematian ibu terjadi pada perempuan yang

terlalu muda hamil, ada juga yang terlalu tua untuk hamil, jarak kehamilan yang terlalu berdekatan, serta kehamilan yang terlalu sering,” kata Menteri Kesehatan. Selain itu terdapat beberapa kondisi lain yang mempengaruhi sepert anemia pada penduduk usia 15-24 tahun yang masih tinggi (18,4 persen menurut Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013); angka perkawinan usia dini masih tinggi (46,7 persen menurut Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010); angka kelahiran pada usia remaja yang tinggi (48 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun menurut SDKI Tahun 2012); dan kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi yang masih tinggi (8,5 persen menurut SDKI Tahun 2012). Menteri Kesehatan mengatakan pemecahan masalah kesehatan ibu perlu

pendidikan kesehatan reproduksi remaja mulai dari lingkup keluarga; peningkatan konseling pranikah untuk calon pengantin; peningkatan peran aktif suami, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, kader dan masyarakat dalam menjaga mutu kesehatan keluarga (terutama calon ibu) sebelum dan saat hamil, serta Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta pemenuhan kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB). “Kita perlu menyadari bahwa kehamilan merupakan investasi sumberdaya manusia yang sangat tinggi nilainya, sehingga perlu dijaga dengan baik agar sumber daya manusia yang dilahirkan sehat, bermutu, dan produktif,” kata Menteri Kesehatan. “Jadilah Kartini-Kartini Indonesia yang tidak mati muda, namun jadilah KartiniKartini Indonesia yang

dengan periode waktu kehamilan seorang ibu, yakni selama sembilan bulan. Kegiatan kampanye bertema #SayangIbu yang dimulai bulan April dan akan diakhiri pada peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2014 itu diharapkan bisa membuat orang-orang di sekeliling ibu, seperti suami dan keluarga, untuk menemani ibu melakukan pemeriksaan kehamilan dan siap membawa ibu ke tenaga kesehatan mulai saat kehamilan, persalinan dan nifas-- terutama pada saat terjadi tanda bahaya-- serta mendukung ibu mengikuti program KB. Kampanye antara lain akan dilakukan melalui berbagai acara, publikasi dan komunikasi, advokasi dan kemitraan serta pemanfaatan media sosial. Sampai saat ini telah terdata lima kegiatan besar, termasuk pada Hari Keluarga Nasional pada 14

Juni 2014 di Surabaya. Kampanye lewat jejaring sosial dengan #SayangIbu hingga saat ini telah diikuti oleh sekitar 15 kelompok media sosial. Selain itu sudah dicanangkan proyek percontohan peningkatan partisipasi aktif komunitas pendukung kesehatan perempuan dan KB melalui pendampingan ibu hamil oleh anggota koperasi Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) dengan area program Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang menjangkau sedikitnya 800 ibu hamil dan 400 fasilitator. Proyek itu dilaksanakan selama April - Desember 2014 dengan melibatkan ibu-ibu anggota Koperasi YCAB sebagai pendamping ibu hamil dan nifas. Hasilnya diharapkan bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ibu.•

“Jadilah Kartini-Kartini Indonesia yang tidak mati muda, namun jadilah Kartini-Kartini Indonesia yang sehat dan mampu membuat Indonesia semakin jaya,” dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH dilakukan menggunakan pendekatan upaya kesehatan berkelanjutan atau continuum of care mulai dari hulu sampai ke hilir. “Sejak sebelum masa hamil, masa kehamilan, persalinan dan nifas,” kata Menteri Kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan di tingkat hulu antara lain peningkatkan status gizi perempuan dan remaja; peningkatan

sehat dan mampu membuat Indonesia semakin jaya,” demikian pesan Menteri Kesehatan.

Kampanye Peduli Kesehatan Ibu

Kampanye Peduli Kesehatan Ibu merupakan rangkaian kegiatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi secara berkesinambungan sesuai


PERISTIWA

D

irektur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Anung Sugihantono meresmikan Rumah Menyusui di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta, pada peringatan Hari Kartini 21 April lalu. Dia berharap Rumah Menyusui yang dibangun Rumah Sakit Budi Kemuliaan bekerja sama dengan Sentra Laktasi Indonesia (Selasi) itu bisa pusat layanan dan dukungan menyusui. “Serta tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan membantu menyusui,” katanya pada acara yang juga dihadiri oleh Ketua

Suasana aktivitas Penimbangan bayi pasien di RS Budi Kemuliaan Jakarta.

Selasi Wiyarni Pambudi dan pakar Air Susu Ibu, Utami Roesli. Pemerintah mendorong pemberian ASI Eksklusif guna menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) sejak lahir sampai berusia enam bulan. Pemerintah juga terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan ibu. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mengatakan dari tahun ke tahun kualitas pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi cenderung membaik seiring dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.


Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, cakupan kunjungan pertama ibu hamil ke fasilitas kesehatan (antenatal K1) telah mencapai 81,3 persen dan cakupan kunjungan antenatal ke-4 mencapai 70,0 persen. Sementara cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 86,9 persen. Namun hal tersebut tidak serta merta diikuti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu di Indonesia masih 359 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal menurut target Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/

DARAH AMAN UNTUK SELAMATKAN IBU

A

kses terhadap fasilitas pelayanan darah yang aman merupakan salah satu faktor penting dalam upaya untuk mencegah kematian ibu karena sepertiga penyebab kematian ibu melahirkan adalah perdarahan Pelayanan darah yang aman dan berkualitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, demikian sambutan Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufrom Mukti MSc.,PhD yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, Sp.F(K), pada pembukaan Seminar Hari Donor Darah Sedunia tahun 2014 di

ANTARA

MEMBANTU IBU LEWAT RUMAH MENYUSUI

MDGs), Angka Kematian Ibu Indonesia ditargetkan turun menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dalam Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup, masih lebih tinggi dibandingkan dengan target MDGs sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada 2015. Selain itu angka kematian akibat melahirkan sebesar 20 per 1.000 kelahiran hidup dan ditargetkan turun menjadi 14 per 1.000 kelahiran hidup pada 2015. Lebih lanjut dr. Anung menjelaskan bahwa menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, kunjungan neonatal pertama ibu baru melahirkan ke fasilitas kesehatan mencapai 71,3 persen dan kunjungan neonatal lengkap sebesar 39,3 persen. “Dalam kualitas pelayanan neonatal perlu diperhatikan juga indikator mengenai ASI Eksklusif,” katanya. Ia menjelaskan pula bahwa menurut data SDKI tahun 2012 persentase bayi umur enam bulan kurang yang mendapatkan ASI Eksklusif sebesar 41 persen, bayi umur empat sampai lima bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebanyak 27 persen, dan bayi yang menyusui sampai umur dua tahun sampai 55 persen. Penyediaan fasilitas semacam Rumah Menyusui di Rumah Sakit Budi Kemuliaan diharapkan mendorong pengelola rumah sakit mengutamakan pemenuhan hak kesehatan ibu dan bayi melalui pemberian ASI Eksklusif.•

Jakarta, Selasa (24/6). Dalam seminar yang bertema “Darah Aman untuk Menyelamatkan Ibu” itu dia mengatakan, penyediaan darah yang aman dalam jumlah cukup dapat lebih mudah tercapai jika tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah sukarela secara rutin. “Ketersediaan darah di sarana kesehatan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darahnya,” kata Wakil Menteri Kesehatan. Saat ini persediaan darah belum dapat memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan darah ideal per tahun adalah dua persen dari jumlah penduduk, artinya Indonesia membutuhkan sekitar 4,8 juta kantong darah setiap tahun untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan. Namun

saat ini persediaan darah baru sekitar 3,5 juta kantong darah per tahun. Jumlah tersebut, tidak seluruhnya berasal dari donor sukarela, tapi oleh donor pengganti dari keluarga pasien. Persediaan darah diharapkan berasal dari donor berisiko rendah, salah satunya donor sukarela, mengingat darah juga dapat menjadi media penularan penyakit seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis. “Rekomendasi WHO, darah transfusi yang aman dan berkualitas berasal dari donor sukarela,” kata Wakil Menteri Kesehatan. “Pemenuhan kebutuhan darah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menyelamatkan nyawa seseorang. Untuk itu, mari berperan serta dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah

sukarela,” katanya. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada para pendonor sukarela atas darah yang telah mereka sumbangkan kepada para ibu melahirkan yang membutuhkan darah. Hadiah mereka membantu menyelamatkan para ibu dari kematian. Angka Kematian Ibu Indonesia sampai sekarang masih cukup tinggi yaitu 359 per 100.000 kelahiran menurut hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012. Pada tahun yang sama, data Direktorat Jenderal Gizi & Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan menunjukan, penyebab kematian ibu melahirkan 35 persen di antaranya akibat perdarahan. Penyediaan pelayanan darah yang mudah diakses, aman dan berkualitas diharapkan bisa mencegah kematian ibu dan menurunkan angka kematian ibu.•

"Pelayanan darah yang aman dan berkualitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan." Prof. dr. Ali Ghufrom Mukti MSc.,PhD JUNI 2014 • Edisi 50 • MEDIAKOM 31

PLASA.MSN.COM

PERISTIWA

KONSUMSI ROKOK JUGA BERDAMPAK PADA KEMISKINAN

M

enteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH mengatakan konsumsi produk tembakau yang tak terkendali juga akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Saat membuka Indonesia Conference on Tobacco or Health (ICTOH) yang bertema “Tobacco Control: Save Lives, Save Money” di Jakarta, Jumat(30/5), Menteri Kesehatan mengatakan

masalah-masalah kesehatan akibat konsumsi rokok menyebabkan kerugian ekonomi. Dia mengutip hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2013 yang menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan kematian prematur akibat penyakit terkait tembakau dari 190.260 pada tahun 2010 menjadi 240.618 kematian pada tahun 2013. Selain itu, menurut


kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, jumlah penderita penyakit akibat konsumsi tembakau meningkat dari 384.058 orang pada tahun 2010 menjadi 962.403 orang pada tahun 2013. Kondisi tersebut berdampak pula pada peningkatan kumulatif kerugian ekonomi secara makro akibat penggunaan tembakau. Jika dinilai dengan uang, kerugian ekonomi karena

masalah kesehatan akibat konsumsi tembakau naik dari Rp245,41 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp378,75 triliun pada tahun 2013. “Nilai kerugian ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah uang yang diperoleh negara dari cukai rokok, yakni Rp87 triliun di tahun 2010 dan Rp113 triliun tahun 2013,” kata Menteri Kesehatan. Data-data itu menunjukkan bahwa konsumsi tembakau yang

tidak terkendali berpotensi menyebabkan kemiskinan yang berlanjut dari generasi sekarang ke generasi berikutnya. “Kita perlu meningkatkan dan menyukseskan upaya pengendalian tembakau agar dampak buruk kesehatan yang diakibatkan tembakau dapat ditekan serendah mungkin atau bahkan dihapuskan sama sekali di Tanah Air,” katanya. Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah berupaya mengendalikan dampak buruk penggunaan tembakau terhadap kesehatan dengan melakukan advokasi dan sosialisasi, menerbitkan regulasi, dan memperkuat pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya promotif-preventif dalam Pembangunan Kesehatan Menteri Kesehatan menambahkan, indikator keberhasilan PHBS

mencakup tidak merokok di dalam rumah tangga, tempat kerja, dan di tempat-tempat umum. “Saya ingin mengajak segenap hadirin dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berjuang bersama guna

mensukseskan pengendalian dampak buruk kesehatan akibat rokok di Tanah Air kita. Dengan demikian, prevalensi perokok di Indonesia dapat menurun dan kelak tidak ada lagi perokok baru di negara kita,” katanya.•

Menkes RI dan seluruh peserta melakukan foto bersama dalam acara Indonesia Conference on Tobacco or Health


Perpustakaan Yayasan Mitra Netra

BUKU-BUKU HARAPAN TUNA NETRA

S

ekitar 300 buku bentuk braille dan audio setiap tahun dibuat di sebuah bangunan di pojok Jalan Gunung Balong, Jakarta Selatan. Buku-buku yang manfaatnya begitu luar biasa bagi para penyandang tunanetra itu datang dari sebuah tempat yang sederhana. Di sebuah ruangan seluas 3x4 meter, tampak

dua orang sedang serius mengetik seraya sesekali membalik lembar halaman buku di pangkuan mereka. Namun, tulisan yang tampil pada layar bukan huruf latin yang biasa kita lihat. Bagi orang awam, apa yang terlihat seperti kumpulan titik-titik yang sekilas begitu rumit. Itu lah huruf braille yang langsung diterjemahkan saat mereka mengetik di komputer


tersebut berkat perangkat lunak Mitranetra Braille Converter (MBC). Rupanya, mereka sedang menyalin ulang tulisan yang ada dari bukubuku ke dalam tulisan braille agar nantinya bisa dinikmati para tunanetra. Lalu, hanya terpisahkan oleh sekat kaca, teronggok mesin yang siap mencetak tulisan-tulisan tersebut hingga nantinya menjadi

Dari langkah kecil

Buku adalah persoalan bagi penyandang tunanetra. Bagaimana tidak? Jumlah buku yang bisa mereka nikmati masih sangat sedikit, padahal buku bisa menjadi modal mereka untuk mengembangkan diri agar dapat lebih mandiri. Hal itu mengusik Bambang Basuki (63), Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra. Bambang, yang penglihatannya tiba-tiba terenggut saat ia dibangku SMA, tahu betul rasanya hidup berteman gelap. Namun, ia berhasil

melaluinya hingga saat ini tidak hanya menjadi sosok yang mandiri namun juga berguna bagi sekitarnya. “Menjadi orang buta itu tidak enak. Dan yang paling menyakitkan adalah tidak ada harapan, menjadi beban bagi orang lain, itu yang paling tidak enak,” tutur Bambang. Bambang pun sempat melewati fase-fase depresi dan kehilangan harapan. Sampai akhirnya, ia mampu menghadapi kebutaannya dengan optimisme. Menelan mentah-mentah diskriminasi yang ia alami. Dengan segala perjuangan, ia lulus kuliah dari jurusan Bahasa Inggris IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) kemudian menjadi guru di Sekolah Luar Biasa. Harapan. Bambang menyebut kata tersebut sebagai modal kekuatannya. Semasa kuliahnya, Bambang memutar otak agar bisa menikmati buku mata kuliah. Dengan segala triknya Bambang bisa membuat

temannya mau membacakan buku-buku pelajarannya yang direkam dalam kaset bekas. Yayasan Mitra Netra ini ia dirikan untuk membangkitkan penyandang tuna netra dari segala keterpurukan mereka hingga menjadi orang-orang yang berguna ditengah masyarakat. Yayasan yang didirikan tahun 1991 itu terus berkembang dari lembaga rehabilitasi, memberikan pendampingan, menawarkan kursus-kursus seperti kursus komputer dan laptop bicara, bahasa inggris, musik, hingga melangkah lebih besar lagi untuk memproduksi buku-buku bagi penyandang tunanetra. “Harus ada yang mulai produksi buku untuk tunanetra karena jumlahnya sangat terbatas dengan judul yang itu-itu saja. Apa yang bisa kita lakukan? Kami (penyandang tunanetra) harus melakukan sendiri. Mulai dari langkah yang kecil,” terang Bambang. Ia teringat pada rekamanrekaman buku kuliahnya. Ia

MITRANETRA.OR.ID

sebuah buku yang utuh. Ternyata tidak hanya buku braille. Di ruang produksi, begitu ruang itu disebut, mereka membuat buku audio. Biasanya, seorang relawan akan membacakan tulisan yang ada di buku, kemudian direkam dan diperbanyak dalam sebuah CD yang nantinya dapat dinikmati dengan mudah oleh para penyandang tunanetra. Dengan segala keterbatasan dana serta sumber daya manusia, Yayasan Mitra Netra terus berjuang untuk memproduksi buku braille dan audio. Selain untuk menambah koleksi di Perpustakaan Mitra Netra, buku-buku tersebut juga dihibahkan ke 47 lembaga di seluruh Indonesia yang bekerja di bidang pemberdayaan tunanetra. Begitulah cara mereka berbagi harapan kepada para penyandang tunanetra. Memberikan secercah harapan lewat buku-buku yang menjadi jendela dunia mereka.

lalu kumpulkan kaset-kaset bekas itu untuk direkam ulang lagi karena tak ada dana untuk membeli kaset yang baru. “Kami putar otak. Kalau tantangan jadi hambatan ya akan menghambat. Tetapi kalau dijawabnya dengan kecerdasan maka tantangan itu akan beri peluang yang lebih besar. Program buku audio ini dimulai dengan menggunakan kaset bekas,” jelasnya. Tantangan itu belum

Bambang Basuki bersama Andy F Noya saat penandatanganan MOU "GERAKAN BOOK FOR THE BLIND" antara Mitra Netra dengan Kick Andy Foundation tahun 2011 lalu.

Suasana pengetikan buku oleh relawan.

MITRANETRA.OR.ID

MITRANETRA.OR.ID

REFORMASI BIROKRASI

berhenti karena untuk memproduksi buku braille lebih sulit lagi ketimbang buku audio. Bambang mengungkapkan Yayasan Mitra Netra pun terus berinovasi hingga akhirnya mampu mengembangkan perangkat lunak MBC lewat perjalanan panjang. Berkat pengembangan yang terus dilakukan dari software buatan Jerman tersebut, kini penerjemahan buku latin ke dalam huruf braille menjadi lebih mudah. Kini, Perpustakaan Mitra Netra sudah mengoleksi lebih dari 10.000 judul buku dalam tulisan braille, buku audio, dan buku elektronik (e-book). Persoalan dana masih menjadi tantangan yayasan ini. Pemotongan karyawan sudah dilakukan. Meskipun begitu, Yayasan Mitra Netra tidak pernah lelah untuk berbagi harapan.•


DENTISTLASVEGAS-NV.COM/

TEROBOSAN

MENUMBUHKAN KEMBALI GIGI DENGAN LASER


tapi hanya menumbuhkan kembali dentin. Dan menumbuhkan kembali dentin saja bisa mengurangi kebutuhan untuk melakukan perawatan saluran akar, prosedur menyakitkan untuk mengambil jaringan syaraf yang rusak atau mati dan bakteri-bakteri di dalam gigi, kata para peneliti. Jika menggunakan metode regenerasi yang sudah ada, maka para ilmuwan harus mengambil sel-sel punca dari tubuh, mengubahnya di laboratorium, dan menaruh mereka kembali ke tubuh. Teknik yang baru lebih sederhana merangsang aksi sel-sel punca yang sudah ada pada tempatnya. Para ilmuwan sudah sejak lama tahu bahwa terapi laser tingkat rendah bisa

geraham binatang pengerat, menyerang pulp gigi dengan laser dan menaruh penutup sementara, kemudian melihat pembentukan dentin dalam periode 12 pekan. “Modalitas perawatan kami tidak memperkenalkan sesuatu yang baru ke tubuh, dan laser secara rutin digunakan dalam kedokteran dan kedokteran gigi, jadi hambatan ke penerjemahan klinik rendah,” tambah profesor bioteknologi dari Harvard University, David Mooney, tentang penelitian itu. “Ini akan menjadi kemajuan substansial di bidangnya jika kita bisa memperbaiki gigi daripada menggantinya,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters. Arany berharap uji klinik penggunaan teknik itu pada manusia bisa mendapat persetujuan dalam waktu dekat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah metode ini bisa menghasilkan sel-sel punca lain yang berguna dalam pengobatan regeneratif menggunakan laser. Arany berharap temuan ini selanjutnya bisa bermanfaat dalam penyembuhan luka, perbaikan jaringan jantung, penanganan jaringan yang terbakar, perbaikan kerusakan tulang dan yang lainnya.•

“Ini akan menjadi kemajuan substansial di bidangnya jika kita bisa memperbaiki gigi daripada menggantinya,” Praveen Arany

ANTARA

P

ara ilmuwan datang dengan ide cemerlang untuk memperbaiki gigi. Mereka menggunakan sinar laser untuk memicu sel-sel punca tubuh beraksi dan selanjutnya menumbuhkan kembali bagian gigi yang disebut dentin. Para peneliti menunjukkan proses itu lewat studi yang melibatkan tikus dan penggunaan sel-sel manusia di laboratorium. Mereka menggunakan laser berkekuatan rendah untuk memicu sel-sel punca gigi dari dentin, jaringan keras serupa tulang yang menyusun kebanyakan gigi. Para ilmuwan tidak meregenerasi seluruh bagian gigi karena hal itu tidak mudah dilakukan pada bagian enamel gigi,

Para ilmuwan sudah sejak lama tahu bahwa terapi laser tingkat rendah bisa merangsang prosesproses biologi seperti meremajakan kulit dan merangsang pertumbuhan rambut tapi belum yakin dengan mekanismenya.

merangsang proses-proses biologi seperti meremajakan kulit dan merangsang pertumbuhan rambut tapi belum yakin dengan mekanismenya. Tapi untuk itu diperlukan dosis sinar laser yang tepat karena dosis terlalu rendah tidak bekerja dan terlalu tinggi bisa menyebabkan kerusakan, kata peneliti Praveen Arany dari National Institute of Dental dan Craniofacial Research, bagian dari National Institute of Health, Amerika Serikat. Menurut hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal Science Translational medicine itu, paparan laser pada gigi dengan intensitas rendah yang tepat memicu pengaktifan reaksi kimia tertentu. Paparan sinar laser dengan intensitas rendah yang tepat bisa membuat molekulmolekul yang mengandung oksigen mengaktifkan sel-sel protein yang diketahui terlibat dalam fungsi pembentukan, penyembuhan, dan kekebalan. Protein ini pada gilirannya akan mengarahkan sel-sel punca--sel induk yang bisa berubah menjadi beragam tipe jaringan-- dalam gigi untuk berubah menjadi dentin. Para peneliti mengebor lubang pada


MITRANETRA.OR.ID

POTRET

Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D.

Menata MITRANETRA.OR.ID

Jalan Menuju Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D saat melakukan inspeksi mendadak obat generik di salah satu apotik di Jakarta.

B

agi Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D, setiap pekerjaan mesti dijalankan dengan nilai tambah dan semangat menjadi unggul akan menambahkan nilai pada setiap pekerjaan. “Added value kita apa? Kita harus punya passion for excellence. Jadi saya ingin teman-teman saya di sini punya passion for excellence for the public, for the population of Indonesia tentu,” katanya saat berbincang dengan

Mediakom di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Jumat (13/6). Perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penilaian Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) itu juga ingin membangun tim yang kuat dengan menumbuhkan integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan rasa saling percaya di antara jajarannya. Ia bertekad membangun tim yang kuat dan memimpin unitnya menjalankan visi dan misi yang telah


ditetapkan serta target yang sudah dipatok. “Bahkan kalau bisa melebihi. Itu yang paling utama,” kata Maura, yang dilantik menjadi Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada 24 Januari 2012 dan menyebut waktu awal dia menjabat sebagai “masa akhir dimana segala sesuatu harus berubah.” Maura mulai bekerja di Badan POM tahun 1983, saat lembaga itu masih bernama Direktorat Jenderal POM. Selama bertugas di Badan POM, pekerjaan dan target kerjanya lebih

banyak berkaitan dengan pengawasan obat. Setelah menduduki jabatan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan targetnya berubah. Cakupan tugasnya lebih luas. Sasarannya lebih lebih banyak. Pekerjaannya kini mencakup penyediaan dan pengawasan alat kesehatan, penyediaan dan peningkatan ketersediaan

Kemandirian

Obat

obat dan alat kesehatan, penggunaan obat rasional, serta pengembangan industri farmasi dan bahan baku obat. Dalam menjalankan tugas untuk mencapai target-target tersebut, dia berpegang pada rencana strategis yang sudah ditetapkan pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai salah satu

subsistem dalam sistem kesehatan nasional, program-program Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan utamanya ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani masyarakat. Guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat, ia

menjelaskan, semula pemerintah hanya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan obat generik di fasilitas kesehatan dasar. Indikator keberhasilannya dilihat berdasarkan pemenuhan stok kebutuhan 144 obat esensial di instalasi farmasi tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Menurut dia, saat ini tingkat pemenuhan kebutuhan obat generik


di fasilitas kesehatan dasar sudah mencapai 95 persen. Artinya, stok obat esensial di tingkat kabupaten setiap tahun sudah antara 16 sampai 18 bulan. “Jadi kalaupun tidak ada pengadaan obat bulan Desember, dia masih ada untuk enam bulan ke depan,” jelas Maura, yang meski nama belakangnya sama tidak berhubungan bersaudara dan hanya pernah menjadi tetangga Julius Sitanggang, penyanyi anak-anak tahun 1980an. Angka pemenuhan stok obat esensial itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2009, yang hanya sekitar 82 persen, artinya stok obat hanya tersedia selama 12 bulan dalam satu tahun, berisiko menimbulkan bahaya kalau sampai terjadi keterlambatan pengadaan atau bencana. Setelah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai 1 Januari 2014, prioritas pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat berubah. Selanjutnya pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan semua jenis obat yang diperlukan dalam pelayanan JKN di setiap tingkatan fasilitas kesehatan. “Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan itu tidak hanya di pelayanan kesehatan dasar saja, tetapi sampai di setiap tingkat pelayanan, sampai sekunder dan tersier. Dan tidak hanya obat generik saja, tapi sampai seluruh obat esensial yang diperlukan yang sudah kita masukkan di dalam Formularium Nasional,” jelasnya.

Itu merupakan perubahan besar yang membutuhkan kerja keras. Pemerintah sudah memulainya dengan membuat Formularium Nasional (Fornas), daftar obat berkhasiat, aman dan terjangkau yang disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas berdasarkan bukti ilmiah mutakhir. Fornas menjadi acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan program JKN. Pemerintah juga sudah menyusun katalog elektronik (e-katalog) untuk pengadaan obat yang kini sudah mencakup 901 item obat. “Kita beruntung karena JKN mulainya tahun 2014, bukan 2015. Kemudian sistem Formularium Nasional kita siapkan tahun 2013, e-katalog kita siapkan 2013. Jadi sebelum JKN kita sudah exercise, pas masuk JKN tahun ini sudah bisa jalan,” kata Dra. Maura. “Baru tahap awal saja Formularium Nasional penggunaannya sudah 75-86 persen. E-katalog yang tadinya hanya 326 item sekarang menjadi 901 item obat. Itu adalah salah satu instrumen untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat,” katanya. Ia menjelaskan, pelaksanaan program JKN serta penerapan Formularium Nasional dan e-katalog memudahkan pemerintah memantau tingkat ketersediaan dan keterjangkauan obat. “Kalau dilihat dari ketaatan pada Formularium Nasional, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo saja sudah sampai 86 persen, padahal


Nama

Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. Jabatan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tempat/Tanggal Lahir Medan, 3 Mei 1958 Pendidikan - Fakultas Farmasi Institut Teknologi Ban dung - School of Pharmacology University of Bath, Inggris Pengalaman Kerja - 2001-2007 : Direktur Pengawasan Obat dan Produk Biologi Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) - 2007-2010 : Inspektur Badan POM - 2010-2012 : Direktur Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Makanan Badan POM - 2012- Sekarang : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

itu tingkat paling tinggi, rujukan nasional,” katanya. Dia yakin rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta yang belum bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyediakan pelayanan bagi peserta program JKN selanjutnya akan ikut menggunakan Formularium Nasional sebagai acuan dalam penggunaan obat. “Formularium Nasional ini adalah suatu seleksi obat yang dibutuhkan berbasis bukti sehingga rumah sakit enggak usah repot-repot untuk melakukan semacam kajian cost effectiveness lagi karena technology assessment itu sudah dilakukan,” katanya. Menurut ketentuan Formularium Nasional minimal direvisi dua tahun sekali. “Tapi ini enam bulan saja sudah kita update. Karena dia dinamis, yang 2013, yang 2014, baru enam bulan sudah kita update karena tiba-tiba kan ada regulasi untuk obat rujuk balik, program rujuk balik... Jadi Formularium Nasional ini harus mengikuti perkembangan,” jelas Maura. Ia menjelaskan pula bahwa penerapan Formularium Nasional dalam program JKN mengefektifkan upaya pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan. “Karena ini intervensi manajerial, itu sangat ampuh. Jadi

Dra. Maura Linda Sitanggang bersama Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati Setiady (kiri) dan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah) dan Dirjen Bina Kefarmasian, pada peresmian pabrik obat kanker Onkologi.

enggak sekedar regulasi. Karena ini intervensi manajerial untuk mereka dapat memenuhi pelayanannya dari aspek obat, yang merupakan 40 persen dari pelayanan kesehatan, itu menjadi sesuatu yang secara alamiah akan efektif,” katanya.

Efisiensi Pengadaan

Maura menjelaskan, pemerintah menyusun rencana pengadaan obat dan alat kesehatan berdasarkan rencana pengadaan di tingkat puskesmas sampai rumah sakit dari Aceh sampai Papua. Pemerintah kemudian menawarkan kebutuhan obat itu ke industri farmasi yang mampu memproduksi dan menyediakannya. Penggunaan e-katalog memudahkan proses pengadaan obat dan memungkinkan pengguna mendapatkan obat dengan harga lebih murah. “Ini sudah best price you can get, karena bargaining power satu di pusat dengan jumlah di seluruh Indonesia. Kalaupun belinya sedikit, karena bareng-bareng jadi banyak.” “Daerah tinggal electronik purchasing, belanja enggak usah tender lagi. Dan di dalam e-katalog itu, yang namanya kapasitas produksi yang harus dipenuhi oleh produsen itu sudah tertera, jadi lebih mudah,” katanya. “Penawaran e-katalog itu ada di nasional, dia mau beli satu, mau beli 1.000 tablet, itu sama harganya,

MITRANETRA.OR.ID

POTRET

karena bargaining power jadi satu. Jadi transaksi-transaksi yang biasa dilakukan di kabupaten itu ada 800, rumah sakit itu ada katakanlah 1.200, transaksi yang dilakukan di 2.000 titik ini dilakukan satu kali saja,” katanya. Ia menambahkan proses tender unit harga dilakukan secara transparan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan bantuan dari tim teknis. LKPP menawarkannya lewat proses tender unit harga yang diikuti oleh produsen obat/industri farmasi. Pemenang tender tersebut selanjutnya harus menyediakan obat dan mendistribusikannya ke unit-unit pelayanan kesehatan di daerah dengan kontrak payung LKPP. “Pemenang-pemenangnya tinggal lihat di e-katalog. Setelah keluar mereka juga tahu, kabupaten ini pesen segini satu tahun, distributor mereka masingmasing tinggal berhubungan, jumlahnya berapa dan kapan datang, tidak ada transaksi (langsung),” jelasnya. “Kemudian untuk ketersediaan obat di instalasi farmasi kita membangun sistem yang namanya electronic logistic. Jadi di setiap kabupaten/kota kita tahu stoknya. Hanya

itu harus dikembangkan juga di rumah sakit. Nah, itu belum,” tambah dia. Maura menyebut metode pengadaan yang baru serta penerapan sistem paket pembayaran layanan kesehatan Indonesia Case Based Groups (INACBGs) dan Formularium Nasional sebagai sistem yang sangat kuat dan merupakan terobosan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat sesuai amanat undang-undang. Tantangan dalam penerapan sistem itu antara lain dalam hal pelaksanaan pengawasan. Kementerian Kesehatan berusaha mengatasinya dengan menerbitkan ketentuan untuk monitoring dan evaluasi ketersediaan obat untuk memastikan stok obat tidak sampai kosong. Tantangan lainnya adalah kemampuan industri farmasi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan obat seluruh fasilitas kesehatan. “Dengan adanya sistem ini kan di seluruh Indonesia terjadi kenaikan kebutuhan, nah industri kita harus sanggup memenuhi itu. Jangan sampai stok kosong,” katanya. Selain itu pemerintah harus memastikan obat yang beredar bermutu dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus membuat regulasi dan instrumen kebijakan yang efektif untuk memastikan pihak-pihak terkait tidak mengalami hambatan dalam menyediakan obat bagi publik. Lebih lanjut Maura menjelaskan, rencana pengadaan alat kesehatan pemerintah juga dilakukan berdasarkan laporan kebutuhan dari fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rujukan.

“Added value kita apa? Kita harus punya passion for excellence. Jadi saya ingin temanteman saya di sini punya passion for excellence for the public, for the population of Indonesia tentu,” JUNI 2014 • Edisi 50 • MEDIAKOM 41

POTRET

Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph.D saat melakukan inspeksi mendadak obat generik di salah satu apotik di Jakarta.

Sistem e-katalog juga digunakan dalam pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 1.500 alat kesehatan yang masuk e-katalog. “Yang digunakan lebih dari itu. Tahun ini kita push supaya tambah banyak,” katanya. Namun, ia menjelaskan, alat kesehatan memiliki karakter yang berbeda dengan obat sehingga proses pengadaannya pun sedikit berbeda. Alat kesehatan mencakup barang yang sifatnya tak habis pakai dan barang habis pakai. Selain itu spesifikasi alat kesehatan juga sangat beragam sesuai kebutuhan. “Jadi sistem pengadaannya sedikit berbeda dengan obat, semacam MRI misalnya, kan enggak harus beli tiap tahun,” katanya. “Alat kesehatan, karena spefisikasinya enggak sama seperti obat, seperti MRI dengan spesifikasi A, B, dan C misalnya, bisa saja muncul semua. Enggak bisa bilang yang termurah seperti paket karena spesifikasi beda berdasar kebutuhan,” jelasnya. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terus mensosialisasikan penggunaan e-katalog dalam pengadaan obat dan

alat kesehatan kepada para pemangku kepentingan terkait supaya selanjutnya seluruh pengadaan obat dan alat kesehatan bisa dilakukan secara efisien dan transparan. “Setelah kita lihat, ternyata 90 persen telepon, tanya kapan ini diterapkan?... Mungkin ada 10 persen lah yang merasa tidak nyaman karena mungkin sudah merasa nyaman dengan sistem yang lama sebab dalam hal ini transaksi kan sudah dihilangkan. Ada yang suka, ada yang tidak suka,” katanya. Layanan pengaduan juga disediakan bagi industri farmasi, distributor maupaun pengelola fasilitas layanan kesehatan yang ingin menyampaikan keluhan atau komplain terkait pengadaan obat dan alat kesehatan. “Bisa lewat telepon genggam atau online. Ada layanan khusus untuk industri, distributor, dan fasilitas kesehatan. Mereka mengadu kita cek dan tindak lanjuti,” katanya.

Menuju Kemandirian

Maura mengatakan salah satu tantangan


besar dalam menjalankan tugasnya di Kementerian Kesehatan adalah mewujudkan kemandirian obat. Saat berbicara dalam Convention of Pharmaceutical Ingredients South East Asia (CPhl SEA) di Jakarta International Expo pada 20 Mei lalu, Maura mengatakan pemerintah berusaha menurunkan impor bahan baku farmasi yang tahun lalu mencapai 96 persen menjadi setidaknya 90 persen lima tahun mendatang. Pemerintah sudah merintis jalan menuju kemandirian obat dengan membuat peta jalan kemandirian bahan baku obat dua tahun lalu. “Kita lihat strateginya harus bottom up dan top down. Yang top down itu sudah kita bikin. Bottom up tetap harus dibuat. Jadi akademisi, pemerintah dan pelaku bisnis harus duduk bersama membuatnya,” kata dia. “Kenapa selama ini enggak jalan? Karena selama ini masih bau bussiness as usual. Plus trust (rasa percaya) belum ada. Trust itu penting sekali, jadi pada waktu kita bekerja sama, membentuk jaringan, harus ada trust di antara kita. Jadi kita bukan saingan, tapi bersinergi,” tambah dia. Ia menjelaskan, upaya mewujudkan kemandirian bahan baku obat antara lain dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat pengolahan tanaman obat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dalam proses produksi obat serta mendorong kemajuan pengembangan obat tradisional Indonesia. Direktorat Jenderal Bina

“Jaminan ketersediaan dan keterjangkauan itu tidak hanya di pelayanan kesehatan dasar saja, tetapi sampai di setiap tingkat pelayanan, sampai sekunder dan tersier."

Kefarmasian dan Alat Kesehatan sudah memfasilitasi sembilan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) di berbagai daerah di Indonesia. Dan pada 16 Juni 2014, Kementerian Kesehatan menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten Bangli, Kaur, Maros, Tulang Bawang Barat, Sukoharjo, dan Tegal tentang fasilitasi peralatan P4TO, PED dan Laboratorium Mikrobiologi P4TO. “Herbal itu kan (siklusnya) jauh dari pertanian sampai produksi, di tengah ada gap. Untuk bikin pengolahan, simplisia, sesuai kebutuhan obat itu enggak ada. Oleh karena itu, kita penuhi ini dengan bantuan pemerintah daerah (lewat P4TO). Kita fasilitasi dari aspek soft skill dan hard skill,” katanya. Tanaman-tanaman obat unggulan yang dikembangkan dan diolah di P4TO dan PED tersebut selanjutnya akan ditawarkan ke industri farmasi dan obat tradisional yang membutuhkan. “Di samping itu mereka bisa menggunakannya untuk mendukung pelayanan obat tradisional di puskesmas, seperti di Pekalongan. Jadi masyarakat bisa mendapatkan obat herbal yang bermutu,” katanya serta menambahkan pemerintah daerah juga bisa mendapat tambahan pendapatan dari pengembangan tanaman obat. Lebih lanjut Maura menjelaskan bahwa upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan obat juga masih terkendala struktur industri farmasi yang belum kuat karena belum berbasis riset. Pemerintah ingin membangun industri farmasi berbasis riset. “Ke depan biological, lifescience, akan jadi primadona untuk industri farmasi, tidak bisa di kimia saja. Itu basis riset yang sangat penting,” katanya. Membangun industri farmasi berbasis riset bukan hal mudah dan membutuhkan sistem insentif dan disinsentif sebagai pendorong. Sebagai regulator, Maura mengatakan, pemerintah berusaha membuat regulasi untuk menghilangkan penghalang pembangunan industri farmasi berbasis riset yang kuat. Kementerian Kesehatan dan Badan

“Ke depan biological, lifescience, akan jadi primadona untuk industri farmasi, tidak bisa di kimia saja. Itu basis riset yang sangat penting,”

POM sudah menyiapkan pedoman peredaran obat biosimilar--obat-obatan biologi yang dibuat mengikuti produk temuan asli yang sudah habis masa patennya-- dan Investigational New Drugs (IND) atau obat-obat yang masih dalam penelitian. “Secara teknikal itu kita lakukan tapi secara finansial itu sangat tergantung pada Kementerian Keuangan. Hanya saya bilang ke teman-teman, jangan sampai kita sangat tergantung ke sana, tapi atur strategi untuk melakukan apa yang bisa dilakukan, lewat penentuan produk, yang teknologinya ada di Indonesia, penggunaannya banyak di Indonesia, secara finansial feasible dan teknologinya scalling up, dari skala laboratorium ke skala massal,” katanya. Ia menambahkan produkproduk industri farmasi dalam negeri selanjutnya juga bisa bersaing dalam hal kualitas dan harga dengan produk global. Semua itu sama sekali tidak mudah dilakukan dan akan membutuhkan waktu. Tapi Maura yakin, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Sekarang sudah ada industri farmasi yang mulai mengembangkan biolife science.

Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat serta mencapai kemandirian obat, menurut dia, sudah berada di jalur yang tepat meski belum semuanya membuahkan hasil yang dituju. “Secara formal, indikator kita di Bappenas, UKP4, dimana pun hijau, enggak ada merahnya,” kata dia. Dalam perjalanan merealisasikan tujuan-tujuan itu, beberapa prestasi sudah diraih. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan kontribusi pada penilaian laporan keuangan Kementerian Kesehatan yang membaik menjadi wajar tanpa pengecualian. Mereka juga mendapat beberapa penghargaan, termasuk di antaranya penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombusdman dalam hal pelayanan publik. Namun pencapaian itu tidak lantas membuat Maura berpuas diri. Dia terus menumbuhkan semangat menjadi unggul dan integritas dalam tim guna mencapai target yang memuaskan. “Saya bilang ke teman-teman, mari maju terus, jangan stagnan!” “Integritas penting. Yang saya bilang sama temen-temen, harga diri itu penting dan kita harus saling menjaga supaya enggak tergoda. Selalu pesannya itu. Mulai dari yang kecil, kalau yang kecil kita tergoda, godaan itu racun, sekali kecil oke, hati nuraninya sudah enggak ada lagi untuk yang besar,” katanya. “Dan kita harus saling jaga, harus saling kawal... Karena enggak ada yang jamin sebersih-bersihnya kita sekarang, next time kita jamin akan bersih kecuali kita banyak berdoa dan bilang sama teman-teman bahwa kita transparan lho, jadi kalau ada apa-apa teman-teman bisa kasih peringatan.” Maura juga mengajak semua jajarannya memberikan hanya yang terbaik kepada masyarakat dengan tidak hanya berusaha memenuhi ekspektasi publik saja, tapi berusaha mencari tahu pelayanan yang dibutuhkan publik dan memberikan pelayanan terbaik kepada mereka.•


UNTUK RAKYAT

ANTARA

“Mudahmudahan kita bisa cari solusinya. Minimal komitmen antar penyelenggara bisa terjalin dengan pelayanan yang baik. Problem komunikasi menjadi penting." Ganjar Pranowo

T

im Komisi IX DPR memantau pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah dan berharap provinsi itu bisa menjadi percontohan pelaksanaan JKN. “Kita mendukung penuh bila Jawa Tengah menjadi percontohan BPJS tingkat nasional,” kata Wakil

Ketua Komisi IX DPR Supriyanto, yang memimpin kunjungan tim ke Semarang. Ia gembira melihat tingginya animo masyarakat Jawa Tengah menjadi peserta JKN. Sekitar 54 warga Jawa Tengah tercatat sudah menjadi peserta program jaminan kesehatan tersebut. Selama di Semarang, tim Komisi


ANTARA

KOMISI IX DPR PANTAU PELAKSANAAN JKN DI JAWA TENGAH

saat ini tidak ada masalah berarti dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di puskesmas, klinik, dan dokter keluarga. “Masalah muncul saat ada dana kapitasi tapi belum ada regulasi pemanfaatannya. Namun mulai 1 Mei peraturan tentang proses pemanfaatan dana kapitasi di kabupaten/kota sudah bisa digunakan,” katanya seperti dilansir laman resmi DPR RI. Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Andayani Budi Lestari mengungkapkan sampai saat ini sudah ada 19.591.666 peserta program JKN atau 54,7 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang tercatat 35,8 juta orang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan BPJS Kesehatan tidak menggunakan sistem pelayanan dan pengajuan klaim yang rumit dalam pelaksanaan program JKN. “Apalagi sekarang ini masih ada sejumlah pertanyaan dari beberapa kabupaten, menyangkut kapan dana klaim dapat dicairkan, dan seperti apa polanya,” kata dia. Selain itu, ia melanjutkan, dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan. “Mudah-mudahan kita bisa cari solusinya. Minimal komitmen antar penyelenggara bisa terjalin dengan pelayanan yang baik. Problem komunikasi menjadi penting. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rumah sakit yang sudah membantu pelaksanaannya. BPJS Jateng akan didorong menjadi model percontohan dalam hal pelaksanaan JKN dan BPJS yang baik,”katanya.•

IX DPR mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai pembayaran klaim JKN dan pengelolaan dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Pungky Samhasto mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, sampai

KOMISI IX AWASI KINERJA BPJS

K

omisi IX DPR mengawasi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Komisi yang antara lain membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan itu menemukan banyak permasalahan dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Senin (2/6). Saat melakukan pengawasan, Komisi IX DPR antara lain menemukan beberapa permasalahan dalam persiapan operasi BPJS Ketenagakerjaan yang rencananya mulai dilakukan pada 1 Juli 2015.

“Jangan dikarenakan kurang kordinasi menyebabkan pelayanan kurang optimal.” Irgan Chairul Mahfiz

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mengatakan bahwa ada persoalan sosialisasi tentang BPJS kepada masyarakat, tenaga kesehatan serta para pemangku kepentingan di rumah sakit maupun pemerintah daerah. “Jangan dikarenakan kurang kordinasi menyebabkan pelayanan kurang optimal,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Selain itu, ia mengatakan, dana layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, lewat mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kadang butuh waktu lama untuk sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Irgan menambahkan, dana layanan JKN juga dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan proses pengucurannya kembali ke fasilitas kesehatan pemberi layanan JKN menjadi rumit dan butuh waktu lama. “Ini harus top-down langsung ke BPJS karena untuk instan diberikan kepada pelayanan. Uang yang diberikan untuk pelayanan dapat langsung ke masyarakat,” katanya. Dia mengatakan Komisi IX DPR akan menindaklanjuti temuan-temuan masalah dalam persiapan operasi BPJS Ketenagakerjaan maupun pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan tersebut.•


DARI DAERAH

MENUJU SUMBAR SEHAT Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, MSc terus mendorong masyarakatnya berperilaku hidup sehat dengan membiasakan diri tidak merokok. Kebiasaan sehat itu terjadi di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah tinggal. Kebiasaan itu telah dicontohkan dalam salah satu lingkungan kecil, tepatnya Rt 11 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang. Dra.Selfiwerti, ibu Rt sekaligus guru madarasyah setempat mampu mewujudkan kawasan sehat, bersih dan tanpa asap rokok. Gerakan ini akan menjadi model untuk daerah lain di wilayah Kota Padang Panjang dan seluruh wilayah Sumatera Barat. “Sebagai langkah awal mewujudkannya , saat ini beberapa kabupaten/ kota sudah memiliki perda tanpa rokok seperti, Paya Kumbuh, Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Sedang sisanya sudah mempunyai Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati”, tutur Irwan



DARI DAERAH

Posyandu Permata Bunda, Ada untuk Warga

mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Sampah organik, mereka olah menjadi kompos penyubur tanah. Sampah anorganik didaur ulang menjadi uang. Untuk mendorong masyarakat tergerak mengelola sampah, Dewi menuturkan dalam puisinya; Cintai aku yang terbuang…. meski aku sampah Jadikan aku teman masa depanmu Untuk selamatkan bumi dan anak cucumu

Namaku dibenci Rupaku tak sempurna Akulah sampah yang tak dipedulikan Tapi….tahukah siapa aku? Dan ….seperti apa kekuatanku? Jangan benci dan acuhkan aku Karena…bila kau benci dan tak peduli Aku akan jadi musuhmu Aku sanggup mengantarmu pada kematian Aku dahsat…karena aku sumber bencana dan malapetaka

P

otongan puisi itu karya Mina Dewi Sumawati, ketua Posyandu Permata Bunda VI, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat. Sekalipun bukan tenaga kesehatan, Dewi sangat paham tentang bahaya sampah terhadap kesehatan. Bukan hanya menyebabkan sakit, bahkan dapat mengantarkan pada kematian. Pemahamannya tentang sampah mendorong sikap dan perilaku untuk mengelola sampah. Dia bersama warga menggelorakan kepedulian terhadap sampah. Mereka bergerak, menghimpun dan


Kegiatan sukarela dari masyarakat ini telah mengantarkan banyak prestasi. Pernah menerima penghargaan tingkat nasional tahun 2012 sebagai lingkungan bersih dan sehat. Karya hasil kerajinan tangan masyarakat dari hasil daur ulang sampah, seperti tikar, telapak meja, berbagai macam bunga banyak diminati masyarakat. “Bahkan ada beberapa kerajinan tangan, seperti sarung laptop yang dipesan oleh masyarakat yang berdomisili di Singapura”, ujar Muhammad Frengki Wilianto, Camat Kuranji. Program pengelolaan sampahnya telah diduplikasi ke seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Barat. Bahkan Dewi sering menjadi nara sumber di berbagai pertemuan tentang pengelolaan sampah

Mina Dewi Sumawati, ketua Posyandu Permata Bunda VI saat memberikan kata sambutan.

di Sumatera Barat. “Para utusan dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat belajar mengelola sampah di Posyandu Permata Bunda, kemudian mengembangkan pengelolaan sampah di wilayahnya masingmasing berdasarkan kearifan lokal. Keunggulan Posyandu Permata Bunda, terdapat pada integrasi program Bina Upaya Balita, Posbindu dan Bank sampah. Seluruh program dapat terselenggara secara bersamaan, sebulan sekali di kantor Posyandu, karena Permata Bunda memiliki 22 kader, jumlah yang dinilai cukup banyak. “Dengan jumlah kader yang cukup kami dapat melaksanakan program secara mandiri,” kata Dewi. “Untuk menanamkan nilai-nilai kebersihan dan kesehatan, kami memulai dari sejak dini melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) Permata Bunda VI. Anak-anak PAUD mendapat pelajaran sambil bermain dan bernyanyi. Diantara

lagu-lagu yang diajarkan tentang kebersihan, menjaga lingkungan bersih dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Pelajaran itu disampaikan dalam bentuk lagu atau puisi yang dinyanyikan dan dibaca oleh anak-anak PAUD,” ujar Dewi menjelaskan. Sumber dana kegiatan Posyandu berasal dari masyarakat, Dasa Wisma, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Chanelling. Untuk dana yang berasal dari masyarakat, telah disepakati setiap kepala keluarga menyumbang Rp 500 per bulan. Kemudian chanelling, Posyandu mengajukan proposal permohonan dana kepada Pemda atau perusahaan. Selanjutnya Posyandu juga mendapat dana dari BPM. Badan ini mempunyai usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, seperti usaha pemeliharaan ikan, jasa pembayaran listrik, penjualan hasil kerajinan anggota, serta dana lain yang halal dan tidak mengikat. “Dana yang sudah terkumpul dipergunakan untuk membuat pemberian makanan tambahan (PMT), alat tulis dan kertas serta dukungan dana transportasi kader melaksanakan kegiatan”, ujar Dewi, ibu dari sepasang putera puteri itu.

“Dengan adanya bank sampah, hanya 10 persen sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah akhir. Sebagian besar sampah organik menjadi kompos dan sampah anorgani menjadi bahan daur ulang bernilai manfaat dan rupiah,” Mina Dewi Sumawati,

Kegiatan Posyandu merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM). Sehingga partisipasi masyarakat tinggi dalam setiap kegiatan, termasuk PAUD. “ Saya menjadikan anak-anak PAUD sebagai virus sehat kepada orang tua. Diharapkan orang tua dan keluarga akan terkontaminasi virus sehat,” katanya. Setelah dievaluasi, masyarakat yang datang ke Posyandu akan mendapat banyak manfaat. Bagi orang tua akan mendapat deteksi dini kesehatan dengan cek kolesterol, cek tekanan darah, timbang badan dan konsultasi gizi. Mereka juga dapat sekaligus menimbang bayi dan imunisasi. “Mereka juga dapat menjual hasil kerajinan tangan yang merupakan daur ulang sampah. Dengan adanya bank sampah, hanya 10 persen sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah akhir. Sebagian besar sampah organik menjadi kompos dan sampah anorgani menjadi bahan daur ulang bernilai manfaat dan rupiah,” kata perempuan yang bersuami pegawai KONI Sumbar itu. Kesuksesan Dewi membangun lingkungan sehat dan bersih, tak lepas dari peran kepala desa dan camat setempat. Khusus untuk bangunan fisik Posyandu, mulai dari kebutuhan ronovasi atap, keramik dan semen untuk memperbaiki bangunan Posyandu, berasal dari APBD yang disampaikan lewat kecamatan dan kelurahan. Sementara itu untuk bimbingan teknis kesehatan peran petugas kesehatan dari Puskemas dan Dinas Kesehatan sangat besar. “Sehinga seluruh peran semua pihak terhadap program Posyandu, sebesar-besarnya dapat member manfaat untuk warga. Posyandu Permata Bunda ada memang untuk warga,” ujar Dewi.•(pra)


DARI DAERAH Dra. Selfiwerti (kanan atas) bersama dengan suami dan perangkat pemerintah setempat.

Dra. Selfiwerti,

Pelopor Kawasan Sehat & Tenteram

"A

nda memasuki kawasan tanpa asap rokok (KTR) di RT 11.” Demikian bunyi sepanduk yang terpasang di pintu gerbang masuk kawasan pemukiman di RT. 11, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang. Sepanduk itu merupakan salah satu wujud dari upaya warga untuk membuat kawasan sehat di lingkungan tersebut. “Kami pesan kepada masyarakat yang melintasi kawasan ini agar tidak merokok,” kata Ketua RT setempat Dra. Selfiwerti atau yang biasa dipanggil Ibu Selfi. Menurut Selfi, ia bersama beberapa rekannya

mengintegrasikan program kawasan bebas asap rokok, rumah pangan lestari, dan rumah sehat sebagai program penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada seluruh warganya. Lingkungan pemukiman RT 11 itu memang tampak asri, bersih, dan hijau. Rumah penduduk tertata rapih, diperindah dengan suburnya berbagai jenis sayuran seperti kangkung, sawi, tomat, seledri, jagung, kacang panjang yang ditanam di sekitar rumah.. Mereka menyebut lingkungan ini sebagai kawasan rumah pangan lestari. Konsep kawasan rumah pangan lestari memang menekankan semua warga menanam tanaman yang bermanfaat di pekarangan rumah


masing-masing. Bagi yang tidak mempunyai lahan, mereka dapat menggunakan polybag dari plastik. Dengan adanya tanaman sayuran di setiap rumah, praktis warga tak pernah membeli sayuran. Mereka tinggal memilih jenis sayuran yang dibutuhkan yang tersedia di pekarangan rumah mereka. Walau hasilnya untuk dimakan sendiri, setiap panen ada sebagian sayuran yang dijual. Mereka pun sepakat menyisihkan sebagian dana hasil penjualan itu untuk ditabung. Dana tabungan itu digunakan untuk pengembangan rumah bibit. Kini, kawasan ini sudah mempunyai lahan berbagai jenis bibit yang dibentuk secara mandiri. Bagi warga yang membutuhkan bibit tinggal membeli dengan harga terjangkau. Hasil dana dari penjualan bibit ini digunakan untuk pengembangan dan penyediaan bibit berikutnya. “Ini kawasan sehat dan keren banget”, kata Reza Sulaiman wartawan detik com, seusai mengunjungi kawasan RT 11 Kelurahan Pasar Usang ini pada 21 Mei 2014. Untuk menerapkan kawasan tanpa asap rokok,

Selfiwerti memulai dengan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para istri melalui forum pengajian majelis taklim dan pertemuan ibu-ibu PKK. Selanjutnya Selfi mengidentifikasi para suami yang masih merokok. Pada satu tahun pertama pelaksanaan progam kawasan bebas rokok, dari 55 kepala keluarga tercatat 8 orang yang masih merokok. Kepada para perokok ini Selfi mendatangi satu per satu menjelaskan bahaya merokok terhadap kesehatan diri dan keluarga. “Saya juga selalu mengingatkan kepada para istri yang suaminya masih merokok untuk segera berhenti. Kalau tidak bisa langsung, mulailah dengan cara mengurangi jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya,” kata Selfi Selfi seringkali mengatakan perokok itu seperti ayam, karena berperilaku yang salah, tidak menggunakan akal. “Saya orangnya terus terang, blak blakan, tapi bukan karena benci. Saya mengungkapkan dengan bahasa hati, bukan dengan lisan, tanpa pamrih untuk kebaikan bersama,” katanya. Memasuki tahun kedua, dari delapan orang perokok sudah tiga orang yang berhenti merokok. “Satu orang berhenti merokok bulan April 2014 yang lalu, sepulang ibadah umroh. Ini istrinya,” urai Selfi. sambil menunjuk salah seorang perempuan di sebelahnya yang dipanggil ibu Eka. Ibu Eka mengaku merasa bahagia, setelah perjuanganya yang panjang berhasil menghentikan suami dari candu rokok. “Tiba-tiba sepulang ibadah umroh, suami saya merasa pahit mulut ketika menghisap rokok. Mendengar keluhan suami pahit mulut, langsung saya dorong berhenti merokok saja. Sejak itulah suami berhenti merokok, semoga seterusnya,” kata Eka. Bagi mereka yang masih merokok, Selfi dkk. meminta mereka merokok di luar rumah atau di

tempat khusus merokok. Ada dua tempat khusus merokok yang disediakan untuk warga atau tamu keluarga yang merokok. Kesepakatan tidak merokok di dalam rumah itu dipertegas dengan adanya pengumuman “kawasan tanpa asap rokok” yang ditempel pada setiap teras atau pintu rumah warga. program KTR ini banyak diperkenalkan oleh para istri yang tergabung dalam kelompok “keluarga sakinah”. Hampir 70 persen perempuan penggerak keluarga sakinah ini berprofesi sebagai guru, sisanya berprofesi sebagai pedagang dan wiraswasta. Kawasan rumah sehat ini menjadi bagian penting dalam integralitas program. Salah satunya jambanisasi.”Semua KK sudah memiliki jamban dengan berbagai macam cara. Ada yang membeli sendiri dan ada pula yang melalui arisan. Disamping itu penduduk di sini juga sudah memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN)” kata Selfi. Selain sebagai kawasan rumah sehat tanpa asap rokok, kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan berbusana muslim. Warga sepakat seluruh anggota keluarga bila keluar rumah harus berbusana muslim. Wanita menutup aurotnya dengan jilbab,

baik yang dewasa maupun anakanak. Mereka juga menerapkan pengawasan bersama terhadap anak-anak. Ketika ada perilaku yang tidak baik, anak siapapun, maka yang mengetahui harus mengingatkan dan memberi nasihat. Khusus untuk pembinaan anak-anak, mereka menyediakan lembaga tahfiz, penghafal quran yang bernama Baitul Quran. Saat ini sudah mempunyai 19 murid yang terdiri dari anak-anak lakilaki dan perempuan. “Lembaga tahfiz ini sudah beroperasi selama empat bulan. Peserta didik sudah ada yang hafal dua juz,” kata Elvi Nofitri, pengelola lembaga tahfiz Baitul Qur’an. Masyarakat memanggil Elvi sebagai ustazah dan suaminya ustad. Mereka berdua atas dukungan masyarakat membentuk lembaga tahfiz. Untuk sementara tempat belajar masih menggunakan ruang tamu yang disulap menjadi tempat belajar, dengan dilengkapi dengan meja-meja kecil. “Semoga lembaga tahfiz ini dapat memberi sumbangsih membentuk keluarga sakinah,” ujar ustazah Elvi. “Kami di sini hidup sehat, aman dan tentram. Saling membantu satu sama lain, kompak dan mengutamakan kebersamaan. Dijamin tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),” kata Dalius Jamal, salah seorang warga. Kreativitas dan kemandirian warga ini tidak lepas dari bimbingan lurah, camat dan para tenaga kesehatan dari puskesmas maupun Dinas Kesehatan Padang Panjang. “Tugas saya menemui masyarakat untuk mensosialisasikan program pemerintah, dalam acara formal maupun informal”, kata Elifahmi, salah seorang kader kesehatan.•(pra)


DARI DAERAH Foto bersama rombongan Kemenkes, Rekan Pers dengan wakil walikota Padang Panjang

MENUJU SUMBAR SEHAT DENGAN PROGRAM KAWASAN TANPA ASAP ROKOK 52 MEDIAKOM • Edisi 50 • JUNI 2014

P

emerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus mendorong seluruh masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya dengan ajakan untuk tidak merokok. “Meskipun merokok sudah menjadi budaya masyarakat, apalagi untuk wilayah yang berhawa dingin. Untuk wilayah yang berhawa dingin, merokok itu mungkin untuk menghangatkan badan. Sekalipun demikian kami akan tetap mengajak

masyarakat secara persuasif untuk berhenti merokok,” kata Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, MSc di gedung pertemuan DPRD Provinsi Sumbar saat menerima rombongan kunjungan lapangan tematik media masa Kemkes yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, 20 Mei 2014. Memang, untuk mewujudkan masyarakat Sumbar peduli kesehatan, mandiri, berkualitas dan berkeadilan masih membutuhkan perjuangan panjang, apalagi terkait dengan mengubah perilaku yang tidak sehat, khususnya merokok. “Sumbar itu mempunyai budaya mengundang tetangga. Apabila sudah datang, maka suguhan diantaranya rokok. Bila tidak ada rokok, dianggap belum lengkap,” ujar Irwan. Menurut Irwan, sejak menjadi gubernur, ia telah membuat Perda yang berkenaan dengan pengendalian asap rokok, melalui program kawasan

tanpa asap rokok (KTR). “Saat ini beberapa kabupaten dan kota sudah memiliki perda tanpa rokok seperti Paya Kumbuh, Padang Panjang, dan Bukit Tinggi. Sedang sisanya sudah mempunyai Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati,” tutur Irwan. Adapun subtansi perda no 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok mengatur kawasan tanpa asap rokok meliputi tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kegiatan anak-anak dan angkutan umum. Sedangkan kawasan tertib rokok meliputi tempat-tempat umum, kawasan wisata, hotel, restoran, rumah makan, pasar dan terminal, kantor pemerintah, swasta, pabrik dan industri lainnya. Menurut Wakil Wali Kota Padang Panjang Mawardi, pengaturan asap rokok ini secara perlahan telah mendorong masyarakat untuk berhenti merokok, paling tidak mereka akan merokok di tempat yang telah ditentukan, sehingga tidak mencemari masyarakat yang tidak merokok. “Bahkan pemerintah Daerah Padang Panjang telah memberikan penghar-

gaan (reward) kepada rumah tangga yang sudah tidak merokok. Selama tiga tahun beruturut-turut, sejak tahun 2008 memberikan reward kepada 36 RT tanpa asap rokok, tahun 2009 sebanyak 4 Kelurahan dengan jumlah 200 Rumah Tangga dan tahun 2010 memberi reward 516 Rumah tangga. Reward yang sama juga diberikan kepada aparatur pemerintah,” ujar Mawardi ketika memberi penjelasan kepada rombongan kunjungan lapangan tematik media masa tentang dampak perda KTR di Padang Panjang, 21 Mei 2014. Mawardi mengakui, untuk mewujudkan Padang Panjang menjadi KTR, memerlukan jalan panjang dan proses yang terus menerus. “Tidak boleh berhenti, walau banyak tantangan. Mulai dari menyiapkan kebijakan dan regulasi sampai mendorong terbentuknya forum-forum masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah daerah.” Menurut Wakil Wali Kota yang pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang ini, secara bertahap kebijakan KTR dimulai dari himbauan Walikota tentang tertib rokok di perkantoran Pemda (2005).

“Saat ini beberapa kabupaten dan kota sudah memiliki perda tanpa rokok seperti Paya Kumbuh, Padang Panjang, dan Bukit Tinggi. Sedang sisanya sudah mempunyai Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati,” Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, MSc JUNI 2014 • Edisi 50 • MEDIAKOM 53

Kemudian himbaun Walikota tertib rokok di tempat umum (2006). Instruksi Walikota tertib rokok di kantor Pemda (2007) dan mempersiapkan Ranperda Rokok (2007). Sedangkan Penetapan Perda KTAR/KTR (2008), menjadikan wilayahnya sebagai daerah ke-5 di Indonesia yang mempunyai perda KTR. Perda ini disahkan pada Maret 2009. Guna memperkuat perda tentang KTR, pada Oktober 2008 Wali Kota juga menerbitkan peraturan larangan pemasangan iklan rokok di wilayah Padang

Panjang. “Sebuah kebijakan pertama di Indonesia,” kata Mawardi. Setelah terbitnya larangan iklan rokok di Padang Panjang, maka secara resmi tidak boleh lagi ada iklan rokok di wilayah Padang Panjang, baik berupa poster, leaflet maupun bill bord yang sering terpampang di tempat tempat strategis. Walau demikian, masih sering terjadi pemasangan banner iklan rokok oleh oknum terntentu. “Bila kami melihat ada iklan rokok terpampang, langsung Satpol PP menurunkan,” kata Mawardi .

“Bila kami melihat ada iklan rokok terpampang, langsung Satpol PP menurunkan,” Mawardi


Mendorong masyarakat tidak merokok di wilayah KTR bukan perkara mudah. Untuk itu pemerintah daerah mendorong terbentuknya forum Kota Seha pada tahun 2004, forum Peduli Penyakit Tidak Menular (FPPTM) pada tahun 2007, dan forum Komunitas Aliansi Wartawan Pejuang Anti Rokok (AWANPETIR) yang di Deklarasikan pada 2012. ”Tugas forum itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitasnya tentang bahaya asap rokok,” ujar Mawardi. Menurut ketua forum Kota Sehat Hariyanto, untuk menekan jumlah perokok secara permanen, anak-anak sejak dini harus mengerti bahaya asap rokok. “Tentu harus menjelaskan dengan bahasa yang mereka pahami. Kebetulan fokus forum kota sehat melakukan sosialisasi bahaya rokok kepada anak TK , SD, SMP dan SLA.” Kepada anak-anak TK dan SD, Hariyanto dkk. menjelaskan tentang bahaya rokok dengan cara yang mudah dipahami. “Kami menyiapkan gelas kaca yang sudah terisi air bersih. Selanjutnya masukkan satu batang rokok. Setelah airnya berubah warna, masukan ikan, dalam waktu kurang lebih 7 menit, maka ikan itu akan mati. Nah, lihat tuh ikan saja mati terkena cairan rokok, jadi asap rokok juga bahaya untuk manusia, maka jangan coba-coba merokok,” ujar Hariyanto menegaskan. Beruntung, Kota Padang Panjang pernah mempunyai wali kota seorang dokter. Dia mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan program kesehatan, pola hidup sehat dan bersih. Mawardi yang ketika itu

“Tentu harus menjelaskan dengan bahasa yang mereka pahami. Kebetulan fokus forum kota sehat melakukan sosialisasi bahaya rokok kepada anak TK , SD, SMP dan SLA.” Hariyanto menjabat Kepala Dinas Kesehatan menjadi tulang punggung pelaksanaan program kesehatan masyarakat yang digagas Wali Kota. Saat Mawardi menjadi wakil wali kota, maka program kesehatan pun mendapat prioritas utama. Pejabat dan aparat pemerintah yang tidak mengindahkan perda akan mendapat sanksi berupa hukuman disiplin, tidak diberi jabatan, hingga pemecatan. Ketika ditanya apakah sudah ada pejabat yang dipecat karena merokok? “Tidak ada, sudah berhenti merokok sebelum dipecat,” jawab Mawardi.•(pra)

SKYSCRAPERCITY.COM

Gubernur Sumatera Barat bersama dengan SekJen Kemenkes RI

INDOPOS.CO.ID

DARI DAERAH Sejak berlaku JKN, 1 Januari 2014 terdapat tren pengguna layanan rawat inap rumah sakit dari peserta JKN jenis Non Penerima Biaya Iuran ( Non PBI) meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rawat inap pada Januari 1049 pasien, Februari 1089 pasien dan Maret 1291 pasien. Sedangkan pasien umum mengalami penurunan dari Januari-Maret 2014. “Angka ini dapat dijelaskan bahwa, terjadi pergeseran pasien umum berubah menjadi peserta JKN Non PBI”, ujar dirut.

Pelayanan JKN RSUP M. Djamil Padang:

Awalnya Rumit,

Berikutnya Lancar

R

SUP dr. M. Djmail Padang Sumatera Barat, merupakan rumah sakit rujukan tersier (tingkat 3) untuk wilayah tengah bagian Sumatera. Setiap hari jumlah kunjungan 800-1000 pasien. Sedangkan tingkat hunian tempat tidur ( BOR), sekitar 70 persen. Memiliki Pegawai hampir 2000 orang, dengan jumlah 800 tempat tidur, 391 (49,88) persen untuk kelas 3. Rumah sakit yang memiliki 213 tempat tidur kelas 2 ini mempunyai pelayanan unggulan pelayanan jantung dan bank jaringan. Sedangkan layanan dalam pengembangan berupa

pelayanan terapi pengganti ginjal, kemoterapi central, pelayanan bedah 24 jam dan layanan komplementer. Menurut Direktur Utama RSUP Dr. M DJamil. Dr. HJ. Aumas Pabuti, Sp.A MARS, persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diawali dengan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JKN, baru melaksanakan sosialisasi. “Hari pertama pelaksanaan memang cukup rumit, tapi lama-kelamaan lancar. Bisa karena biasa”, kata dr. Aumas. Rumah sakit yang mempunyai motto “kepuasan anda adalah kepedulian kami” ini setelah melaksanakan

sistem rujukan dengan baik, diperoleh perbaikan sistem rujukan pada triwulan 2014. Berdasarkan laporan dari data rekam medis, pada triwulan pertama 2013, masih banyak rujukan level satu ( jenis penyakit yang seharusnya dapat ditangani RSUD) ditangani RSUP dr. M Djamil. “Tapi pada triwulan pertama 2014, sebagian besar rujukan sudah jenis penyakit level tiga, yakni jenis penyakit yang seharusnya ditangani RSUP M Djamil. Berarti penerapan sistem rujukan menunjukkan hasil yang positif. Banyak jenis penyakit infeksi sudah tertangani ”, ujar dr Aumas, bangga.

Bila dilihat dari jenis penyakit yang dilayani di rumah sakit, maka jenis penyakit infeksi sudah banyak ditangani oleh Penyedia Penyelenggara Kesehatan Tingkat 1 (PPK 1) seperti puskesmas dan poliklinik. Sedangkan yang masuk rujukan sampai RSUP M. Djamil sebagian besar penyakit tidak menular (PTM). Menurut dr. Aumas, sejak berlakunya JKN, tinggkat kepatuhan dokter menulis resep sesuai dengan formulariun nasional ( fornas) sudah semakin baik dengan adanya JKN. Hanya saja masalah, penerbitan SEP di IGD dan bridging sistem belum berjalan.•


LENTERA

Puasa itu Menyegarkan

M

akan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap mahluk hidup. Apabila tubuh terpenuhi asupan makanan yang sehat dan sesuai kebutuhan, niscaya tubuh akan sehat dan kuat. Sebaliknya, bila kekurangan manakanan, dapat menyebabkan kurang gizi, kuasiorkor dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, menjadi penting menyediakan menu jasmani yang halal dan baik. Namun, selain menu jasmani, sebagai mahluk paling sempurna di bumi ini, manusia pun memerlukan menu rohani, salah satunya

Oleh : Prawito

adalah mengisi jiwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bulan Ramadhan sarat dengan menu rohani yang bisa dikonsumsi orangorang beriman. Ramadhan menyajikan menu khusus untuk kebutuhan jiwa manusia yang berpuasa. Menu tersebut berupa amalan-amalan puasa yang tersaji selama satu bulan, berupa shaum, tilawah alquran, shalat taraweh, shalat witir dan shalat sunah lainya. Selain itu ada infaq, sedekah, zakat dan i’tikaf. Keseluruhan menu dapat memberi kesadaran kepada para pelaku untuk merenung dan mengevaluasi akan

makna dan tujuan hidup, keikhlasan, kesabaran, ampunan, memaafkan, dosa, pahala, surga dan neraka. Selama menjalani puasa dan setelahnya, para pelaku akan merasakan kenikmatan amalan-amalan puasa. Ada dorongan yang kuat untuk berusaha memenuhi kebutuhan rohani dengan segala amalan puasa. Bahkan merasa sangat rugi bila terlewat tak dapat memenuhinya. Subhan, begitu panggilan bapak setengah baya yang pekerja di pabrik Las. Ia berusaha melaksanakan shalat taraweh berjamaah di masjid. Suatu hari terlambat pulang, sehingga terlambat

shalat taraweh berjamaah di masjid dekat rumahnya. Ia terpaksa menyelesaikan pekerjaan kantor melebihi jam kantor. Akibatnya, tertinggal kendaraan antar jemput dan terkena macet. Ia pun terlambat pulang ke rumah. “Akibat sekali terlambat menjalankan shalat taraweh berjamaah, saya merasakan penyesalan mendalam sampai hari berikutnya. Saya punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi kejadian memilukan itu,” ujar Subhan sedih. Subhan tak ingin kejadian “memilukan” itu berulang. Suatu saat ia harus menyelesaikan pekerjaan

sampai larut malam, maka Ia menuntaskan shalat taraweh dulu di masjid kantor. Setelah itu baru pulang. “Walau harus tertinggal jemputan dan harus keluar ongkos lebih mahal, tapi ketentraman hati beribadah ramadhan tak dapat diukur dengan uang,” begitu ujar Subhan gembira. Subhan mungkin salah satu contoh orang yang peduli akan kesehatan rohani. Bila sudah dapat menikmati menu amalan ramadhan, itu pertanda bahwa rohani kita sehat. Ada kedamaian, ketentraman, kebahagian saat membaca al quran, qiyamulail, i’tikaf dan amalan ramadhan lainnya. Bahkan ingin berlamalama melakukan taqorub Ilallah, mendekatkan diri kepadaNya, seperti yang dilakukan Subhan. Jasmani yang sehat itu penting, tapi rohani yang sehat lebih penting. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah, apabila segumpal darah itu sakit (rusak), maka akan sakit (rusak) seluruh tubuh. Apabila segumpal darah itu sehat (baik), maka baiklah

seluruh tubuh. Apa segumpal darah itu ? Dialah hati (rohani). Bulan ramadhan, dapat meningkatkan kesehatan rohani dan jasmani, mengapa? Apabila orang yang berpuasa melaksanakan amalan ramadhan dengan sungguhsungguh, insya Allah akan meningkat ketaqwaanya. Mereka yang meningkat ketaqwaanya akan bertambah ketenangan dalam jiwa atau rohaninya.

Berpuasalah kamu, niscaya akan sehat. Tentunya sehat yang paripurna. Sehat jasmani maupun rohani.


Sebagaimana firman Allah Allah lah yang menurunkan ketenangan dalam hati manusia yang beriman, untuk menambah keimanan yang ada dalam dirinya... ( Qs:48:4). Allah berikan ketenangan hati kepada seseorang bukan karena mereka memiliki sejumlah materi, seperti harta, tahta atau wanita, kemudian menjadi tenang. Bisa jadi mereka tidak memiliki berbagai materi, mungkin hanya sekedarnya,

tapi hidupnya lebih tenang. Bila hatinya tenang, maka akan mempengaruhi ketenangan aktifitas jasmani. Seperti bekerja tenang, walau pegawai rendahan. Berkendaraan tenang, walau hanya pakai kendaraan tua. Belajar juga tenang, walau hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Nah, ketenangan akan menyebabkan seluruh aktifitas jasmani lebih produktif. Apalagi mereka dilengkapi dengan sarana dan prasarana materi yang mencukupi, pasti akan lebih baik lagi hasilnya. Orang yang berpuasa, secara fisik juga lebih sehat. Apalagi berpuasa dengan pola berbuka dan makan sahur yang benar, pasti akan lebih sehat dibanding saat tak berpuasa yang pola makannya cenderung berlebihan. Seperti dikatakan oleh Rasulullah Shoumu Tasikhu, berpuasalah kamu, niscaya akan sehat. Tentunya sehat yang paripurna. Sehat jasmani maupun rohani.•


ANTARA

PEMENANG LOMBA MENULIS ILMIAH

Cegah Penyakit dengan Menumbuhkan Semangat Kegotong-royongan

P

agi jam 08.00 WIB, matahari telah bersinar kuat, meski malam harinya diguyur hujan deras. Dengan semangat tinggi, ibu-ibu berjalan menyusuri jalanan desa yang sebagian terlihat kubangan air. Mereka kemudian berkumpul di

Balai Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Mereka adalah ibu kader PKK dan Dasa Wisma. Usai berkumpul semua, bidan desa setempat Sri Atun, 41, memberikan pengarahan. Ia mengatakan kalau para ibu sengaja dikumpulkan untuk menjadi


kader-kader penggerak juru pemantau jentik (jumantik). “Para ibu nantinya yang akan berkeliling untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, supaya menjaga lingkungan. Warga harus diberitahu mengenai jurus 3M yakni menguras, menutup dan mengubur. Paham mboten (tidak)?,”

tanbya Atun. Secara bersama-sama, para ibu yang usianya kisaran 30-50 tahun mengatakan, “pahammm!”. Para ibu rumah tangga itu sebelumnya memang telah diberikan pemahaman mengenai apa itu 3 M. Sebuah upaya yang sederhana dan murah untuk mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk. Terutama penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sebagai kader penggerak, mereka telah melakukan upayanya di rumah tangganya masing-masing. “Iya, saya sudah melakukan di rumah saya sendiri. Misalnya dengan mengubur kaleng atau bendabeda yang akan menampung air hujan. Serta menutup ember penampungan air. Tidak ketinggalan adalah menguras bak mandi maksimal sepekan sekali. Upaya-upaya itu dilaksanakan agar tidak menjadi tempat bersarang dan bertelurnya nyamuk,”kata Sukini, 42, salah seorang warga setempat. Belasan ibu dengan didampingi bidan Sri Atun kemudian berkeliling kampung dengan dibagi beberapa kelompok. Satu per satu rumah warga dihampiri. Kerap ditemukan kam,ar mandi yang gelap dan menjadi sarang nyamuk. Biasanya, mereka meminta kepada pemilik rumah agar kamar mandi dikasih penerangan yang cukup serta dikuras setidaknya seminggu sekali. “Langkah sosialisasi langsung ke masyarakat semacam ini akan lebih efektif. Karena

biasanya warga desa punya budaya malu tinggi. Mereka akan segera melakukan apa yang diminta. Apalagi, kan hal seperti ini tidak mengeluarkan uang,”kata Atun. Warga hanya diminta untuk membersihkan bak mandi dan tidak membiarkan barangbarang yang bisa dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. “Kegiatan semacam ini sia-sia saja jika hanya dilakukan orang per orang. Karena bisa saja, nyamuk berkembang biak di salah satu rumah yang tidak bersih, padahal lingkungan rumah lainnya telah bersih. Karena itu, warga harus bersatu padu. Sehingga kegiatan ini sekaligus juga mengobarkan semangat kegotongroyongan,”tambahnya. Ia mengatakan kepada warga, bahwa mencegah jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan memberantas. “Bayangkan saja, kalau ada yang sakit DBD, misalnya, sudah berapa biaya untuk ke RS. Belum lagi nanti kalau ada fogging. Boleh jadi, warga yang ke RS tidak membayar, tetapi kan tetap mengeluarkan uang untuk biaya yang menunggu di RS. Hal semacam itu sangat bisa dihilangkan jika upaya pencegahan terus-menerus dilakukan. Karena itulah, kami meminta kepada warga agar jangan hanya membersihkan ketika ada sosialisasi saja, melainkan terus menerus dilaksanakan. Makanya kemudian menggandeng para kader PKK dan Dasa Wisma agar senantiasa mengingatkan warga supaya gerakan 3 M terus

dilaksanakan,”tandasnya. Gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di desa setempat mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Kepala Desa Kedungwuluh Lor Suprihanto menyatakan bahwa PSN harus menjadi budaya masyarakat. “Jangan sampai setiap tahun ada orang yang terkena DBD atau chikungunya akibat lingkungan yang tidak bersih. Jika gerakan PSN telah menjadi budaya masyarakat, Insya Allah, penyakit seperti DBD dan chikungunya tidak akan muncul. Sekali lagi, ini tergantung pola hidup masyarakat sendiri. Kami akan terus meminta melalui perangkat desa, RW dan RT agar mengingatkan gerakan PSN di lingkungannya masing-masing,”tegas Kades. Sebab, katanya, mencegah jauh lebih baik dan hemat jika dibandingkan dengan melakukan pemberantasan. “Daripada desa harus di-fogging, lebih baik melakukan pencegahan,”ujarnya. Apa yang dilakukan oleh desa setempat, sesungguhnya menjadi bagian contoh untuk desadesa lainnya terutama yang endemis DBD. Sebab, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyumas, di kabupaten setempat masih ada setidaknya 35 desa endemis DBD. “Gerakan PSN harus dilakukan untuk melakukan pencegahan munculnya DBD. Apalagi, berdasarkan siklus tahunan, April merupakan bulan yang kasusnya biasanya meningkat,”kata Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes Banyumas R Dian

Andiyono. Sementara pada 2013, Menurutnya, ke-35 desa kasusnya melonjak menjadi yang endemis tersebut 539 kasus, 4 di antaranya di bawah koordinasi 16 meninggal. Kasus DBD di puskesmas di Banyumas. Banyumas harus diturunkan “Oleh karena itu, kami dengan menyadarkan telah meminta kepada masyarakat melakukan PSN,”ujar dia. puskesmas untuk bersamaSementara berdasarkan sama dengan pemerintahan data angkat bebas jentik desa memberikan sosialisasi (ABJ) sebetulnya mengalami kepada masyarakat peningkatan. Pada tahun untuk meningkatkan 2012 lalu, ABJ mencapai gerakan PSN. Karena 95,5% dan mengalami upaya pemberantasan peningkatan di tahun 2013 bisa dihindarkan kalau yang mencapai 97,5%. pencegahannya sudah “Angka ini memang tidak bagus,”ujarnya. dapat menjadi indikator, Dengan kesadaran karena belum seluruh itu, pada pekan pertama desa atau kelurahan Maret lalu, Pemkab melaksanakan kegiatan Banyumas melakukan PSN,”katanya. gerakan massal PSN di Proses penyadaran 37 desa dan kelurahan seperti yang dilakukan di kabupaten setempat. oleh Pemkab Banyumas, Langkah itu dilaksanakan menjadi bagian penting agar masyarakat terutama di daerah-daerah endemis DBD untuk menurunkan angka kasus DBD terutama pada terus menyadari pentingnya tahun 2014 dan tahun-tahun gerakan PSN. Kepala Dinkes Banyumas selanjutnya. Tidak ada jalan lain kecuali menggelorakan Istanto mengatakan gerakan gerakan PSN dengan PSN tersebut merupakan semangat gotong-royong. tindak lanjut dari Surat Karena sejatinya mencegah Edaran Bupati Banyumas lebih baik daripada nomor 443.2/578 tanggal memberantas.• 10 Februari 2014 tentang pelaksanaan PSN DBD sekaligus dalam rangka kegiatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-432 Tahun 2014. “Gerakan ini merupakan langkah penyadaran, KATEGORI JURNALIS karena kasus DBD di Banyumas mengalami LILIEK DARMAWAN kenaikan. Tahun 2012, terdapat 199 kasus, 4 di antaranya meninggal.

JUARA 2



Seragam Panjang, Cara Cegah DB Non Kimiawi

tahun 2012 mencapai 1.250 orang, dan tahun 2013 mencapai 2.364 orang. Tetapi setidaknya pada tahun 2013 ternyata terjadi penurunan peringkat secara regional. Pada tahun 2009 nyaris total kelurahan di Semarang yang jumlahnya 177 tak lepas dari serangan DB. Sebanyak 161 kelurahan menjadi endemis DB dan 16 kelurahan bersifat sporadis. Tidak ada kelurahan yang bebas DB pada 2009, tetapi mulai 2010 hingga 2013 ada satu kelurahan yang bebas dari DB.

K

ota Semarang beberapa tahun terakhir telah menjadi “rumah” bagi nyamuk aeges aygepti. Nyamuk demam berdarah ini hidup di dataran rendah dan dekat dengan pesisir pantai. Data-data penderita demam berdarah mengonfirmasi hal tersebut. Lalu lalang siswa sekolah dasar sehabis sekolah memenuhi badan Jalan

ANTARA

Kebijakan Seragam Panjang

Veteran Semarang, Rabu (19/3/2014). Anak lakilaki di SD Negeri tampak mengenakan celana panjang. Begitu pula siswa perempuan mengenakan rok panjang. Sekolah dasar tersebut tidak tergolong sekolah favorit tetapi memilih seragam di luar kebiasaan yakni celana dan rok pendek. Pemandangan ini tak dijumpai pada tahuntahun sebelumnya. Hanya beberapa sekolah dasar


swasta yang bonafit mengambil kebijakan pengenaan celana panjang dan rok panjang bagi siswanya. Seragam baru yang dikenakan hampir seluruh SD negeri dan swasta itu merupakan terobosan baru bagi pencegahan dan pemberantasan DB. Pada awalnya, celana dan rok panjang hanya berfungsi sebagai variasi dari seragam, tetapi kini mulai dimassalkan

sebagai seragam harian. Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang, merilis jumlah kasus DB. Angka itu memang fluktuatif, tetapi posisi Kota Semarang selalu rangking satu alias paling tinggi se-Jawa Tengah terkait banyaknya penderita demam berdarah. Pada tahun 2009 penderita DB di Semarang mencapai 3.883, kemudian pada 2010 mencapai 5.556 orang, pada tahun 2011 mencapai 1.303 orang,

Program pencegahan dan pemberantasan digalakkan termasuk mengeluarkan kebijakan seragam panjang. DKK Semarang telah menyorongkan ide kepada Wali Kota Semarang agar siswa SD menggunakan celana panjang. Dari analisa dinas, jumlah pederita DB didominasi usia 1-14 tahun sebanyak 66 persen. Dari angka itu dikecilkan skala umurnya dan menemukan anak-anak tersebut usia sekolah dasar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DKK Semarang, dr Mada Gautama Soebowo, mengatakan siswa SD saat pembelajaran cenderung tenang, sehingga tidak tahu ada nyamuk menggigit kakinya sampai ‘puas’. “Anak banyak yang kena dimungkinkan tidak terkait faktor imunitas, tetapi karena posisi anak yang saat itu sedang duduk tanpa tahu kakinya digigit,” pungkasnya. Jika nyamuk menggigit pada tangan, si anak akan langsung menepisnya. Ide

celana panjang itu akhirnya disetujui oleh Wali Kota melalui penerbitan surat Wali Kota Semarang nomor 420/818 tanggal 11 Maret 2013 tentang Himbauan Pemakaian Celana Panjang, Kebersihan Sekolah dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Siswa SD/ MI dan SMP/MTs diimbau memakai celana panjang pada awal tahun ajaran 2013/2014. “Ini sifatnya himbauan saja jadi mungkin yang memakai siswa SD kelas 1 dulu. Kalau SMP/ MTs kan pasti sudah panjang celananya.” Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Semarang, Sutarto, mengatakan biaya pembuatan seragam celana panjang sejauh ini tidak memberatkan wali murid. Menurutnya disebabkan himbauan itu menargetkan pada siswa kelas 1. “Kalau semua siswa SD diwajibkan mungkin muncul keberatan, karena yang kelas 2 sampai 6 harus membuat seragam baru. Kalau kelas 1 kan memang seragamnya baru.” Jumlah SD/MI negeri dan swasta di Semarang mencapai 604 unit dengan sebagian besarnya siswa kelas 1 telah mengenakan celana panjang. “Mungkin ada yang sudah pakai duluan sebelum kebijakan ini dan itu tidak hanya kelas 1. Bisa jadi semua siswa.” Kebijakan ini diperkirakan telah menyumbang penrunan angka kejadian DB sepanjang 2013. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merilis data peringat Kota Semarang telah turun ke posisi tiga setelah Kabupaten Jepara para peringat satu dan Kota Magelang pada peringkat dua. Kabupaten Jepara memiliki insiden

rate (IR) 169,53 dan Kota Magelang mempunyai IR 141,91, sementara Semarang 134,09. Angka ini menunjukkan berbagai upaya di Kota Semarang mulai membuahkan hasil dengan adanya penurunan peringkat dan penurunan jumlah penderita DB.

Kelompok Umur SD

dengan perbandingan semester pertama dan kedua 2013. Semester pertama kelompok umur itu pada 2013 kasus DB sebanyak 208 dan turun drastis menjadi 60 kasus pada semester kedua. Seragam panjang merupakan langkah terobosan dalam pencegahan gigitan nyamuk tanpa menggunakan bahan kimia seperti fogging (pengasapan) dan obat nyamuk. Langkah ini sesuai dengan instruksi Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) di bawah Persatuan Bangsa Bangsa. “Dapat dikatakan ini cara baru di luar terobosan yang diinstruksikan PBB. Kalau gigitan nyamuk ini bisa dikurangi, maka juga akan mencegah penyakit yang dibawa vektor lainnya seperti cikungunya,” katanya. Mada berharap pencegahan angka gigitan nyamuk dengan seragam panjang ini konsisten dijalani siswa baru. “Syukur-syukur diberlalukan seluruh kelas SD. Karena ini sudah terbukti mengurangi angka DB dan berkontribusi dalam pengurangan kasus DB di Semarang,” ungkapnya.•

Kebijakan tersebut berdasar evaluasi Dinas Kesehatan Kota Semarang menurunkan 22,88 persen kasus DB pada kelompok umur 6-7 tahun di semester kedua tahun 2013 dibandingkan semester yang sama tahun 2012. Pada semester kedua 2012 jumlah DB umur 6-7 tahun adalah 62 kasus (45,3 persen), tetapi turun pada semester sama 2013 turun menjadi 60 kasus (22,4 persen). Mada Gautama, mengungkapkan jumlah DB pada 2013 memang terjadi lonjakan pada 2012. Namun khusus kelompok umur 6-7 selama 2013 persentasenya stabil sekitar 11 persen seperti tahun 2012. “Kalau ada lonjakan kasus seharusnya semua umur kan tinggi, tetapi kelompok umur ini justru stabil dan khusus semester kedua turun,” katanya, Kamis (10/4). Di tengah lonjakan KATEGORI JURNALIS itu pada 2013 intervensi langsung ZAKKI AMALI berupa pengenaan seragam panjang menunjukkan juga penurunan

JUARA 3


ANTARA


Malaria, Riwayatmu Dulu (dan Kini)

P

ikiran saya melayang pada 2 tahun lalu, ketika berada dalam ruangan putih, duduk di atas barisan kursi bersama mahasiswa lainnya menyimak. “Dunia terperanjat, seiring dengan penemuan artemisin,” katakata berapi-api yang sedikit hiperbolik dalam kuliah salah seorang dosen favorit saya, seorang pakar kedokteran tropis, saat memberikan kuliah mengenai malaria. Sebagai penyakit yang telah dikenal sejak ribuan tahun,

malaria memang cukup mahsyur sebagai salah satu penyakit tertua yang pernah tercatat, di mana perang melawannya masih belum usai hingga sekarang. Setidaknya penemuan artemisinin, salah satu jenis obat anti-malaria, telah menjadi tonggak baru sejarah perang melawan malaria. Menyegarkan lagi pemahaman tentang malaria, sebagai penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk disini


berperan sebagai pembawa atau vektor yang umumnya berasal dari genus Anopheles. Parasit malaria memiliki daur hidup dalam tubuh inang tempat dia hidup, yang berarti selain hidup dalam tubuh nyamuk, sang vektor, parasit malaria dapat melanjutkan siklus hidupnya dalam tubuh manusia yang terinfeksi setelah gigitan nyamuk vektor malaria. Siklus penularan ini akan berulang-ulang saat sesorang yang terinfeksi tergigit kembali oleh nyamuk, yang akan membawa parasit ini untuk ditularkan ke individu

yang lain. Saat seseorang terinfeksi malaria, biasanya akan muncul beberapa gejala meliputi demam nyeri kepala dan menggigil yang pada beberapa kondisi dapat timbul komplikasi dan gejala ikutan yang serius. Sebagai salah satu penyakit infeksi yang endemis, malaria masih sering ditemukan di kawasan Afrika sub-sahara, Asia khususnya Asia selatan dan Tenggara. Indonesia merupakan salah satu negara kantong malaria yang memiliki semua jenis spesies malaria,

khususnya Plasmodium falciparum dan vivax. Geografis Indonesia berupa kepulauan dengan garis pantai yang panjang, menjadi faktor pendukung endemisitas malaria. Tercatat di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Bangka Belitung, merupakan empat kawasan Indonesia yang memiliki angka prevalensi tertinggi. Keterbatasan akses sarana kesehatan menjadi faktor penghambat yang sering kali memperlambat upaya diagnosis dan terapi. Bahkan terbatasnya akses dan fasilitas pemeriksaan laboratorium kesehatan di beberapa daerah terpencil di Indonesia, memaksa upaya diagnosis malaria hanya didasarkan pada gejala klinis, bukan melalui pemeriksaan laboratorium yang menjadi standar penegakan diagnosis. Malaria telah melewati sejarah dunia dan turut memberi warna terhadapnya. Dikenal sejak berabadabad sebelum masehi, malaria yang berasal dari bahasa Italia, mal yang berarti buruk, dan aria yang berarti udara, telah tercatat dalam catatan sejarah peradaban Tiongkok dan Yunani. Pun dalam sejarah kolonialisme negaranegara Eropa dan Amerika atas negara di belahan Amerika Selatan, Afrika dan Asia. Hingga sekarang, kawasan endemis malaria masih banyak ditemukan di pelbagai belahan dunia. Obat-obatan antimalaria telah banyak diperkenalkan sebagai terapi malaria. Catatan monumental yang pernah terekam adalah tentang efek terapi pohon Cinchona sebagai terapi yang efektif yang banyak dipraktikan di suku-suku

indian di kawasan Amerika Selatan. Benih pohon ini yang kemudian dibawa oleh penjelajah Belanda dan dikembangkan di Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai quinina atau kina. Agen terapi yang lain, seperti klorokuin, primakuin, sulfadoksinpirimetamin, mefloquin, artemisinin dan lain sebagainya merupakan obatobatan lain yang juga telah dikembangkan. Sebagaimana pohon Cinchona, yang berasal dari tetumbuhan, artemisinin juga diisolasi dari tanaman Artemisia annua yang endemis di Tiongkok serta telah diperkenalkan sebagai terapi terkini untuk melawan malaria. Perlu dicatat seiring perkembangan metode terapi anti-malaria, kasus resistensipun makin berkembang di pelbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. kasus resistensi Plasmodium falciparum terhadap klorokuin pertama di Indonesia dilaporkan pada tahun 1973, sejak itu kasus resistensi klorokuin meluas di berbagai provinsi lainnya. Begitu pula, resistensi terhadap sulfadoksinpirimetamin. Yang oleh karenanya sejak tahun 2004, Indonesia telah mengadopsi ACT atau Artemisin-based Combination Therapy, sesuai dengan rekomendasi WHO. ACT yang digunakan oleh program malaria nasional adalah dengan kombinasi artesunat-amodiakuin dan dihidroartemisinin-piperakuin Terapi terbaru pada malaria dengan artemisinin telah dikenal di Tiongkok sejak berabad-abad sebelum masehi. Namun penelitian dan pengembangannya sebagai standar terapi dimulai sejak tahun 1960-an

terhadap terapi seharusnya saat perang Vietnam dan menjadi kesadaran sejak tahun 90-an mulai publik yang harus diperkenalkan sebagai terapi diupayakan. Menilik riwayat dalam bentuk komersial. perkembangan terapi yang Namun kemunculan silih berganti seiring dengan kasus resistensi artemisin, kemunculan resistensi, memaksa WHO tidak hampir bisa dikatakan bahwa lagi merekomendasikan resistensi terapi merupakan penggunaan artemisinin keniscayaan. Terapi ACT bisa dalam sediaan monoterapi jadi merupakan senjata terkini atau terapi tunggal melainkan harus dikombinasikan dengan yang masih ampuh dalam membasmi parasit malaria jenis obat yang lain, atau sehingga penggunaan secara yang dikenal sebagai ACT. benar dan bijak, setidaknya Praktik terapi yang buruk, memberikan harapan ketidakpatuhan pasien pada perlindungan dalam beberapa regimen pengobatan dan waktu mendatang. ketersediaan terapi oral Alih alih mengobati, tunggal berbasis-artemisin pencegahan merupakan dengan sediaan substandar tindakan paling bijak untuk berkontribusi terhadap dilakukan. Penggunaan perkembangan resistensi kelambu tidur dan artemisinin khususnya pada penyemprotan insektisida sediaan terapi tunggal. Saat khususnya pada daerah ini, setelah melewati masa endemis, serta penggunaan yang cukup panjang ketika obat profilaksis atau ketika efektifitas antimalaria pencegahan malaria saat monoterapi makin menurun bepergian di daerah endemis, dengan alternatif yang merupakan tindakan yang terbatas, sebagian besar telah terbukti efektif dan relatif negara endemis malaria di mudah dilakukan. Sekali lagi kawasan Afrika dan Asia pameo lama yang sederhana mulai mengadopsi ACT. bahwa mencegah lebih Kembali kita disadarkan baik dari pada mengobati akan ancaman yang agaknya masih relevan untuk mengintip, saat malaria menjadi resisten terhadap dicamkan.• terapi termutakhir sekalipun. Perhatian tidak saja ditujukan pada klinisi yang menangani malaria secara langsung, masyarakat awam KATEGORI UMUM pun memiliki tanggung jawab. Penggunaan HUZER APRIANSYAH terapi malaria khususnya ACT secara bijaksana serta kepatuhan

JUARA 1


GALERI FOTO

Kemenkes Siagakan Ribuan Pos Kesehatan di Sepanjang Jalur Mudik Lebaran

Petugas Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melayani pemeriksaan sopir bus yang akan beroperasi mengangkut penumpang mudik lebaran 2014 di Terminal Induk Rajabasa, Selasa (22/7). Tes kesehatan tersebut dilakukan selama dua hari yaitu 21-22 Juli serta 24-25 Juli mendatang guna mengantisipasi terjadinya kecelkaan akibat kelalaian pengemudi yang tidak sehat. ANTARA FOTO/Agus Setyawan

Setiap tahun, Pemerintah termasuk jajaran kesehatan di seluruh Tanah Air selalu melakukan kegiatan kesiap siagaan bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan menyiagakan pos-pos kesehatan di tempat yang diperlukan

Seorang petugas dari Balai Besar Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit-Kementrian Kesehatan memeriksa kandungan alkohol dari nafas seorang supir bus dalam pemeriksaan kesehatan jelang mudik di Terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur, Rabu (16/7). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Sejumlah sopir menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Senin (21/7). Kegiatan tersebut sebagai upaya meminimalisir kecelakaan pada mudik dan balik Lebaran 2014. ANTARA FOTO/Noveradika


Menkes Nafsiah Mboi (ketiga kiri) menyaksikan Simulasi Kesiapan Bidang Kesehatan pada Mudik Lebaran tahun 2014/1435H di Kantor Kemenkes RI di Jakarta

Seorang penumpang memeriksakan kesehatannya di pos pemeriksaan dan pengobatan gratis di Terminal Mamboro Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (23/7). PT. Jasa Raharja dan Biddokes Polda Sulawesi Tengah menyediakan pos pelayanan gratis bagi pemudik untuk pengecekan kesehatan sebelum melakukan perjalanan saat arus mudik dan arus balik Lebaran. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Sejumlah sopir menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Senin (21/7). ANTARA FOTO/Noveradika


Kuis TTS 1

2

3

4

5 11

14

6

7

8

9

MediaKuis

10

12

13

15

16

17 18

19

20

21

22 24

27

28

29

25

26

30

31 33

37

38

23

34

39

35

32 36

40 41

43

44

45

42

46 47

48 52

49

53

54 59

60

55

56

50 57

58

61

62

63 66

51

64

65

67

68

69

71 kondisi sel darah merah MENDATAR mudah rusak 1. Pemotongan saluran 41. Megaphone indung telur 43. Gangguan tumor pada 6. Pengobatan dengan sistem syaraf yang disertai metode tusuk jarum Mendatar keterbelakangan mental 11. Rumah Sakit 1. Pemotongan saluran indung teluradi daya 47. Negara 14. Meninggalkan kampung 6. Pengobatan dengan metode tusuk harga jarum 48. Potongan halaman dalam waktu 50. Anak laki laki (Ingg.) lama11. Rumah Sakit 52. Kerap 15. Bianglala 14. Meninggalkan kampung halaman dalam waktu 54. Aku 16. Asam Deoksiribonukleat lama 56. Nenek 17. Kartu Keluarga 15. Bianglala 58. Otonomi daerah 18. Penggolongan suku 59. Komite Nasional Indonesia bangsa berdasarkan ciri 16. Asam Deoksiribonukleat Pusat ciri fisik 17. Kartu Keluarga 62. Kebal 20. Lobang 18. Penggolongan suku bangsa berdasarkan ciri ciri 63. Kelenjar yang terletak 22. .. Aegyfti: Nyamuk di bagian belakang penyebab fisik malaria tenggorokan 24. Gigi20. yang berfungsi untuk Lobang 64. Standard Operating mengunyah 22. .. Aegyfti: Nyamuk penyebab malaria Procedure 27. Persepsi yang kuat 24. Gigi yang berfungsi untuk mengunyah 67. Humas terhadap suatu peristiwa 68. Alat tubuh berfungsi atau27. objek yang yang kuat terhadap Persepsi suatuyang peristiwa atau sebenarnya tidak ada objek yang sebenarnya tidakuntuk ada mengetahui keadaan luar 34. Distributor 34.dingin Distributor 69. Ahli, cakap, berilmu 37. Unsur dalam filosofi 37. Unsur dingin dalam filosofi China 70. Pembiusan China 71. Kecenderungan orang 38. Penyakit kelainan darah dewasa yang punya hasrat yang ditandai dengan


Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan biodata lengkap (nama, alamat, kota/ kabupaten, provinsi, kode pos dan no telp yang mudah dihubungi) dan nomor edisi majalah pada pojok kiri atas atau nama edisi majalah pada subjek email. JAWABAN DAPAT DIKIRIM MELALUI : Email : [email protected] (Subject : Mediakuis) Fax : 021 - 52921669 Pos : Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kemenkes Jl. HR. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta Selatan Jawaban di terima paling lambat di terima redaksi tgl 31 oktober 2014, 2 orang pemenang dari setiap edisi akan mendapatkan hadiah kamera canon A2500 atau handphone Lenovo A369i.

70

72

PERTANYAAN 1. Di Indonesia angka kematian ibu masih sangat tinggi, khususnya ibu hamil danmelahirkan. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kematian ibu hamil dan melahirkan? 2. Selama kehamilan pelayanan minimal yang harus ibu hamil dapatkan ? 3. Dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu Kementerian Kesehatan mengeluarkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan (P4K) jelaskan apa itu P4K ? 4. Dalam P4K setiap rumah yang terdapat ibu hamil diberi stiker, jelaskan apa kegunaan stiker P4K ? 5. Apa manfaat program P4K ?

73

27. & 46. Ketua BKKBN di era Orde Baru 28. fleksibel 29. Surat Izin Terbit 30. Aneh MENURUN 38. Penyakit kelainan darah yang ditandai dengan 31. Sarjana Ekonomi 1. Pertumbuhan jaringan sel kondisi sel darah merah mudah 32. Obatrusak anti malaria sel tubuh yang 41. Megaphone 33. Petugas kesehatan abnormal (neoplasma) yang ahli membantu ibu 2. Salah Sembako 43.satu Gangguan tumor pada sistem syaraf yang disertai melahirkan 3. Familiar keterbelakangan mental 35. Salah satu jenis karung 4. Presiden Amerika Serikat 47.satu Negara 36. Jaring 5. Salah jenis adi padidaya 39. Federasi sepakbola negara 7. Budaya 48. Potongan harga negara ASEAN 8. Penyakit kulit laki laki (Ingg.) 50. Anak 40. Daging yang disuwir suwir 9. Keinginan khusus pada 52. Kerap atau dihilangkan seratnya wanita yang hamil muda Aku Darurat 42. Kakek 10. Unit54. Gawat 44. Tidak (Jawa) 12. Sekolah Perawat setingkat 56. Nenek 45. Gambaran, kesan, bayingSLTA 58. Otonomi daerah bayang 13. Paderi, Uskup 59. Komite Nasional Indonesia Pusat 48. Mata uang RI 17. Ukuran berat 62. Kebal 49. Busung lapar 19. Harapan 21. Organisasi para dokter 63. Kelenjar yang terletak50.diSarjana bagian muda belakang 51. Penyakit yang desebabkan 23. Gelar sarjana strata tiga tenggorokan oleh parasit yang bernama 24. Dokter ahli penyakit yang 64. Standard Procedure plasmodium berkaitan dengan Operating organ 67. Humas 53. Klinik pengobatan patah reproduksi wanita tulang tradisional dari Jawa 25. Angkatan Udara Barat 26. eksis seksual kepada anak-anak 72. Nomor 73. Relatif

Nama pemenang akan diundi dan diumumkan melalui Majalah Mediakom Edisi akhir tahun Edisi 53, November 2014. Semakin banyak mengikuti mediakuis, semakin besar peluang untuk menang. Ayo kirimkan kuis sebanyakbanyaknya. Kuis ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI.


RESENSI BUKU Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Judul Penerbit

: Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan : Kementerian Kesehatan, 2013

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kematian ibu adalah kualitas pelayanan obstetri pada berbagai tingkat pelayanan kesehatan, Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kualitas obtetri, Kementerian Kesehatan menerbitkan buku pedoman prktis bagi petugas kesehtan terutama dokter dan bidan. Pedoman ini disusun dalam bentuk buku saku yang dilengkapi algoritma untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan penangan secara cepat kasus kegawatdaruratan obstetri. Sistimatika buku disusun berdasar pendekatan diagnosis, terdiri dari 7 bagian, yaitu : Bagian 1 : Prinsip umum pelayanan kesehatan ibu Bagian 2 : Kehamilan, persalinan dan nifas normal Bagian 3 : Kegawatdaruratan pada kehamilan dan persalinan Bagian 4 : Kehamilan, persalinan dengan penyulit obstetri Bagian 5 : Kehamilan, persalinan dengan penyulit medis non medis Bagian 6 : Masalah nifas Bagian 7 : Kontrasepsi

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu Judul Penerbit

: Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu : Kementerian Kesehatan, 2012

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraannya pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam pelaksanaannya Posyandu memerlukan pembinaan bukan hanya dari sektor kesehatan saja, melainkan dari berbagai instansi terkait agar terjamin kelestariannya. Untuk mendukung upaya pembinaan posyandu agar berjalan lebih efektif maka perlu adanya peningkatan kapasitas pelatih kader Posyandu, yang diawali dengan pelatihan kader Posyandu lebih dahulu. Pusat Promosi Kesehatan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan pelatihan kader Posyandu. Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk mempermudah penyelenggaraan pelatihan di daerah sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat diterapkan pada saat pelatihan berlangsung. Pertunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan sampai dengan pembuatan pelaporan pelatihan.


JUNI 2014 • Edisi 50 • MEDIAKOM PB

Etalase MANUSIA BARU REDAKSI SUSUNAN

Recommend Documents