KE
MENTERIAI\ KE SEHATAI\
NomorsoP , Pembuatan :
Tgl.
Tgl. Revisi
REPUBLIK INDO]\ESIA
ret
Crf,
oL.otlq [4t6*7 l?4/tg
22 egPt0rnbgR zo16
: 29 IMftrr F 'roif,
erexttf
Disahkan oleh
^Kepala Biro Hukqm dan Organisasi
u/
SEKRETARIAT JENDERAL
Barlian, SH, M.Kes Nama
SOP
:
Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perpu lnisiatif Pemerintah Dasar hukum
1 2
:
Kualifikaei Pelaksana
:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
1. Memahami llmu Hukum secara keselurhan terutama Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Undangan
2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tentang penyusunan perancangan peraturan perundang
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
-undangan (Suncang)
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan 3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden maupun kejadian lainnya
3
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
4
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Pengundangan dan PenyebarluaEan Peratura Cover
Keterkaitan
1 2 3
:
Peralatan / Perlengkapan
:
SOP Disposisi Pimpinan
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
SOP Penyiapan Bahan Telaahan
2. Hasil kajian atau naskah akademis yang terkait
SOP Penyelenggaraan rapat
3. Buku-buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum yang terkait 4. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa lndonesia terbaru 5. ATK dan peralatan kantor
Peringatan
:
Apabila penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban/ketidakteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara
Pencatatan dan Pendataan
:
Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan harus dicatat dalam buku registrasi peraturan
Pen5rueunan Rancangaa Undang-Undang/Rencangan Perpu
Intsletlf Pemerlnteh Pelaksana
Aktivitas
No
1
Karo Hukor
Memberikan arahan Kepala Bagian PP
untuk menindaklanjuti proses harmonisasi RUU/R.PERPU kepada Kementerian Hukum dan HAM 2
Memberikan instruksi Kasubag PP untuk
Kabag PP
I
RUU/R.PERPU kepada Kementerian Hukum dan HAM
Menugaskan Perancang
PU
U
untuk
membuat surat pengantar dan verbal
Arsiparis
Caraka
Kelengkapan
Waktu
Kementerian Hukum dan HAM
Membuat surat pengantar dan verbal
5 menit
Catatan arahan
Catatan arahan
10 menit
Catatan instruksi
Catatan instruksi
10 menit
Catatan penugasan
Catatan
harmonisasi RUU/R.PERPU kepada
Output
bahan RUU
-l
harmonisasi RUU/R.PERPU kepada 4
Perancang PUU
?
membuat surat pengantar harmonisasi
3
Kasubag PP
Mutu Baku
60 menit
penugasan
Kementerian Hukum dan HAM
Konsep surat pengantar harmonisasi, Verbal
5
Mengoreksi konsep surat pengantar
Konsep surat pengantar
harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM
Y
0
Menyempurnakan konsep surat pengantar
T
harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM
&
J
10 menit
Konsep surat pengantar
harmonisasi,
harmonisasi,
Verbal
Verbal
Konsep surat pengantar
5 menit
Konsep surat pengantar
harmonisasi,
harmonisasi,
Verbal
Verbal
Keterangan
No
7
Pelaksana
Aktivitas
Menyetujui konsep
Karo Hukor
surat
pengantar
?
Kabas PP
Kasubas PP
Perancans PUU
Mutu Baku Arsiparis
Caraka
Kelengkapan
Waktu
Keterangan
Output
?, Konsep surat
harmonisasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dan menugaskan kabag untuk
pengantar
melaksanakan
Verbal
5 menit
surat pengantar harmonisasi
harmonisasi,
rapat pembahasan
harmonisasi RUUIR.PERPU di Kementerian Hukum dan HAM
8
Mengikuti rapat-rapat pembahasan harmonisasi RUU/R,PERPU di
+
Kementerian Hukum dan HAM
o v
Memperbaiki draft hasil
surat pengantar
{
l
300 menit
harmonisasi, draf
draf RUU hasil
rapat
harmonisasi
dilaksanakan -l+ 4
RUU, bahan
kali
penunjang
pembahasan
draf RUU hasil
RUU/R,PERPU di tingkat harmonisasi
60 menit
Laporan
Laporan
60 menit
draft pembahasan
draft pembahasan
60 menit
harmonisasi, konsep surat laporan
10
Mengoreksi draft hasil
pembahasan
'J
RUU/R.PERPU di tingkat harmonisasi
Y 11
Menyempumakan
draft hasil pembahasan
RUU/R,PERPU di tingkat harmonisasi
-
*
rl
Dokumen yang telah disetujui
12
Pelaksana
Aktivitas
No
Menetapkan
draft hasil
Karo Hukor
pembahasan
menindaklanjuti
Kmubao PP
Perancanq PUU
Mutu Baku Arsioaris
Caraka
Kelengkapan
Waktu
Output
Ut
?
Dokumen yang
T
RUU/R,PERPU di tingkat harmonisasi dan
memerintahkan
Kabas PP
60 menit
telah disetujui
Kabag PP untuk proses pengiriman
Dokumen yang
telah disetujui
RUU/R.PERPU hasil harmonisasi kepada
Presiden melalui Mensesneg persetujuan Menteri terkait,
guna
dengan
melampirkan surat Menkumham mengenai proses harmonisasi telah selesai
13
Mengintruksikan Kasubbag
membuat surat
PP untuk
Dokumen yang
J
L-J
pengantar
RUU/R.PERPUkirim Presiden kepada
30 menit
Catatan instruksi
Catatan instruksi, surat pengantar
30 menit
Catatan
Catatan
60 menit
Konsep surat
Konsep surat
10 menit
Konsep surat
Konsep surat
10 menit
Konsep surat
telah disetujui
Kementerian Sekretariat Negara 14
15
I
Menugaskan PUU untuk membuat surat pengantar RUU/R.PERPU kirim Presiden kepada Kementerian Sekretariat Negara
t__i
Membuat surat pengantar RUU/R.PERPU
kirim Presiden kepada
I
penugasan
penugasan
Kementerian
Sekretailat Negara 16
Mengoreksi RUU/R.PERPU
surat
pengantar
kirim Presiden
kepada
Kementerian Sekretariat Negara
Y 17
Menyempurnakan RUU/R.PERPU
surat
pengantar
kirim Presiden
T
kepada
Kementerian Sekretariat Negara
&
&
Keterangan
-t
!
)-
Pelaksana
Aktivitas
No
Karo Hukor
Ylf 18
Menyetujui
dan
menetapkan surat
pengantar RUU/R.PERPU kirim Presiden kepada Kementerian Sekretariat Negara
dan
mengarahkan kabag
Menindaklanjuti
PP
proses pengiriman
Menugaskan Kasubag PP untuk Menindaklanjuti proses pengiriman RUU/R.PERPU kepada Presiden
2A
Menginstrusikan perancang
Arsiparis,
PUU,
dan Caraka untuk
Menindaklanjuti
proses pengiriman
RUU/R.PERPU kepada Presiden 21
Melaksanakan
proses
Kmubas PP
Mutu Baku
Perancans PUU
"T
Kelerukapan
Konsep surat
Waktu
5 menit
__l
Ortput
Surat
pennfiman
persetujuan Presiden
-l -f-r It-
&
pengiriman
RUU/R.PERPU kepada Presiden
22
Caralta
Arsiparis
untuk
RUU/R.PERPU kepada Presiden
19
Kahao PP
*
Surat permohonan 10 menit
surat permohonan
persetujuan
persetujuan
Presiden
Presiden
Surat permohonan 10 menit
Surat permohonan
persetujuan
persetujuan
Presiden
Presiden
surat permohonan 30 menit
surat permohonan
persetujuan
persetujuan
Presiden
Presiden
Melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan
surat permohonan
kodifikasi UU/PERPU yang telah disahkan
persetujuan
-
Presiden
10 menit
Dokumentasi
Keterangan
