Energy Conservation Policy in Indonesia
Energy Situation
DEMAND vs SUPPLY1990 - 2009
Domestics 13.8% Commercial 4.28%
Industry 51.86%
DEMAND (mboe)
Transportation 30.77%
Oil 42.99%
Gas 18.48% Renewables 4.07%
(Source: ESDM, 2010)
SUPPLY (mboe)
Coal 34.47%
Energy Mix – Supply (mboe) 727
772
800
859
873
896
897
956
1014
1065
: : : :
0,52 13,70 1,81 4,33
4.07% 18.48 % Gas
34.47 %
Peningkatan rata-rata dalam 10 tahun terakhir: 1.Minyak 2.Batubara 3.Gas 4.Total
renew
Coal
%/tahun %/tahun %/tahun %/tahun
42.99 % Oil
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Subsidy for Fossil (in IDR trillion) 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3,93
4,30
4,10
3,36
3,31
10,65
33,90
37,48
78,58
53,72
2. For Fossil Electricity *)
3.30
3.55
3.49
2.92
2.86
9.20
29.75
32.63
68.16
46.14
3. For Oil Fuel
55.64
63.26
31.75
30.04
59.18
103.35
64.21
83.79
139.03
45.04
0
0
0
0
0
0
0
0.15
3.84
7.78
58.94
66.81
35.24
32.96
62.04
112.55
93.96
116.57
211.03
98.96
1. For Electricity
4. For LPG Total Subsidy for Fossil
*) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik
(Sumber: ESDM, 2010)
INTENSITAS ENERGI 2000 - 2008
800
Intensitas (TOE/juta US$)
700 600 500 400 300 200 100 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Tahun Intensitas Energi
Poly. (Intensitas Energi)
indeks (Jepang = 100)
600 500 400 300 200 100 0
Jepang
OECD
Thailand
Intensitas Energi
(Source: ESDM, 2010, dan Bappenas, 2010)
• Intensitas Energi (toe per juta US$ PDB) Jepang : 92,3 Indonesia : 470
Indonesia
Malaysia
North Am.
Energy Per Kapita
• Konsumsi Energi per Kapita (toe per kapita) Jepang : 4,14 Indonesia : 0,467
Germany
General Energy Policy
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Telah memuat berbagai hal yang diperlukan untuk mewujudkan sistem energi nasional yang berkelanjutan Garis Besar Kandungan Undang-undang Nomor 30 Tahun Tentang Energi Kategori Kandungan
Uraian Kandungan
Filosofi dan Tujuan yang Kuat
kemandirian energi, kemakmuran rakyat, ketahanan nasional
Cakupan Pemecahan Masalah Secara Komprehensif
ekonomi, sosial, politik, kelestarian lingkungan, penanganan secara berkelanjutan
Wilayah Pemecahan Masalah
skala nasional dengan menjangkau seluruh pelosok negeri
Stakeholder yang Dilibatkan
seluruh stakeholder yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah serta pemanfaatan jejaring internasional
Langkah Kerja
tuntutan ketersediaan roadmap jangka panjang yang handal
Ketahanan Energi (Energy Resiliency)
SUPPLY SIDE POLICY
DEMAND SIDE POLICY
Energy Resiliency: ability to respon challange of global energy dynamics (external) ability (and self-sufficiency) to guarantee energy avaibility (internal)
Target of Energy Policy
(Source: ESDM, 2010)
(Source: ESDM, 2010)
ALUR PIKIR PENGEMBANGAN
UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
GREEN ENERGY CONCEPT: 1. 2. 3.
Increase of Efficiency on Energy Use Renewable Energy Use Clean Energy Technology for Fossil and Non-Fossil
Green Economics
UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
Green economics is the system that is focused on investing in, producing, trading, distributing, and consuming not only environmentally friendly but also environmentally enhancing products and services. It includes externalities ignored by conventional economics.
Commitment on Climate Change Mitigation Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
41%
Upaya sendiri dan dukungan internasional
Melalui pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi di seluruh sektor
26%
Upaya sendiri
Kehutanan
14%
Energi
6%
Sampah
6%
Energy Efficiency
UU No. 30/2007 tentang Energi Pasal 25: Konservasi Energi
Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Konservasi energi nasional mencakup seluruh tahap pengelolaan Pengguna dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan/insentif oleh pemerintah Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh pemerintah Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Source: ESDM, 2010)
UU No. 30/2007 Tentang Energi PP No.70/2009 Tentang Konservasi Energi (8 Bab, 31 Pasal)
Peran Pemerintah (Pusat & Daerah), Pengusaha dan Masyarakat
Pelaksanaan Konservasi Energi
Standar dan Label
Kemudahan, Insentif dan Disinsentif
Pembinaan dan Pengawasan
KLASTER KONSERVASI ENERGI SUPPORTING INDUSTRY FOR ENERGY CONSERVATION (FABRICATING ENERGY EFFICIENT APPLIANCES AND MACHINERIES )
SUPPORTING (SERVICE) BUSINESS FOR ENERGY CONSERVATION
CLUSTER
SUPPLY
RESOURCES
UTILIZATION
UPSTREAM
Penyedia Energi
DOWNSTREAM
Pengguna Energi
Pengusahan/ Transformasi Energi
Commercial Sector PROCESS/ STAGES
Energy Resources
Exploration
Exploitation
Refining Process /Generation
Transmission
Storage
Distribution
Household Sector Transport Sector
Industrial Sector
(Sumber: ESDM, 2010)
TARGET KONSERVASI ENERGI VISI 25/25 (Penurunan 37,25% Energi Primer) • Asumsi Ratio Transformasi dan Konversi Energi Primer ke Energi Final 68% • Target Konservasi Energi di Sektor Pengguna Energi : ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
Sektor Industri Sektor Komersial Sektor Transportasi Sektor Rumah Tangga Nasional
22% energi final ~ 32% energi primer 15% energi final ~ 22% energi primer 25% energi final ~ 37% energi primer 25% energi final ~ 37% energi primer 23% energi final ~ 34% energi primer
• Target Konservasi Energi di Sektor Pengusahaan/Transformasi Energi: 3 % energi primer • Target Konservasi Energi di Sektor Penyediaan Energi : 0,25% • Target Total Konservasi Energi 37,25 % energi primer Sektor
Industri Transportasi Rumah Tangga & komersial (Source: ESDM, 2010, dan Bappenas, 2010)
Potensi Konservasi Energi (%) 15 - 30 25 10 - 30
Potensi Pengehematan 2008 (juta SBM) 44,53 – 89,05 51,16 12,73 – 38,20
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI
mewajibkan pengguna energi > 6.000 TOE* per tahun untuk menerapkan manajemen energi antara lain : 1. menunjuk manajer energi, 2. menyusun program KE, 3. melaksanakan audit energi secara berkala, 4. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi, dan 5. melaporkan pelaksanaan KE
(Sumber: ESDM, 2010)
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI
Perencanaan, pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses, & pengoperasian sistem energi yang efisien
penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar.
(Sumber: ESDM, 2010)
Eg: PV Global Supply Chain
Supply Chain Management: Going Green
Source: Oracle
STANDAR DAN LABEL (Pasal 16) penetapan dan pemberlakuan standar kinerja energi pencantuman label tingkat efisiensi energi
Label tingkat efisiensi energi berisi informasi mengenai tingkat penggunaan energi suatu peralatan pemanfaat energi
(Sumber: ESDM, 2010)
dilakukan oleh produsen dan importir peralatan pemanfaat energi secara bertahap sesuai tata cara labelisasi
KEMUDAHAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF (Pasal 17, 20 22)
JENIS
FASILITAS
Kemudahan Insentif
Disinsentif
akses informasi mengenai teknologi hemat energi dan spesifikasinya layanan konsultansi hemat energi. fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk untuk peralatan hemat energi; dana suku bunga rendah untuk investasi KE audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk komponen untuk peralatan hemat energi; dana suku bunga rendah untuk investasi peralatan hemat energi peringatan tertulis, pengumuman di media massa, denda, pengurangan pasokan energi
Perlu inovatif, terpadu, selalu aktual
TINDAK LANJUT PP NO. 70/2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI
NO
PERATURAN TEKNIS YANG HARUS DISIAPKAN
ACUAN PASAL PADA PP KONSERVASI ENERGI
1
Rencana Induk Konservasi Energi Nasional
Pasal 3
2
Penggunaan Teknologi yang Efisien Energi dan Tata Cara Labelisasi Tingkat Efisiensi Energi
Pasal 7 dan 16
Tata Cara Penyusunan Program dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Konservasi Energi 3
Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Konservasi Energi
Pasal 13, 19, 21 dan 27
Persyaratan dan Kriteria Pengguna energi Tata Cara Pengenaan Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi 4
Kebijakan Konservasi Sumber Daya Energi
(Sumber: ESDM, 2010)
Pasal 14
Structure Of A Rating Organization
Source: Benney and Shah
ALUR PIKIR PENYUSUNAN RIKEN REFERENSI / ACUAN • • • • • •
KONDISI SAAT INI
Intensitas : 388 TOE/JtUS$ (Tahun 2008))
UU No. 30/2007 (Energi) PP 70/2009 (Konservasi Energi) KEN & Blueprint PEN 2006 - 2025 Rencana Umum Energi Nasional Blueprint EBT dan KE RIKEN 1995, 2005
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KONSERVASI ENERGI
PROGRAM KONSERVASI ENERGI
ROADMAP KONSERVASI ENERGI
Intensitas : 300 TOE/Jt US$ (Tahun 2025)
PELUANG
KENDALA
LINGKUNGAN STRATEGIS • INTERNAL / NASIONAL • EKSTERNAL / INTERNASIONAL (Sumber: ESDM, 2010)
KONDISI SASARAN
Setara dengan penurunan 37,25% supply energi primer Penghematan Energi Sektoral: Industri : 22% Transportasi : 25% Rumah Tangga: 15% Komersial : 15% Transformasi Energi : 20%
Supportive Policy Environment
Supportive Stakeholder
Stakeholder
need of
Capacity Development
1. Legislative authorities/elected officials 2. Government macroeconomic and development planners 3. Government energy authority or ministry 4. Energy regulatory bodies 5. Market coordination agencies 6. Non-energy governmental authorities/ministries 7. Energy supply industry 8. Entrepreneurs and productive industries 9. Energy equipment and end-use equipment manufactures 10. Credit institutions 11. Civil society/non-governmental organizations 12. Energy specialists and consultants firms 13. Academia and research organizations 14. Media
(Johansson and Goldemberg, 2002)
