MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
Energy Conservation in the Industry by Utilizing Renewable Energy or Energy Efficiency and Technology Development
Jakarta, 19 Agustus 2015
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR INDUSTRI NON-MIGAS
S.D. TRIWULAN I TAHUN 2015 8
(tahun dasar 2010, persen)
7.46
6.98
6.17
6.5
6.03
5.58 5.45
5.61 5.02
5
5.21 4.71
3.5 2
2011
2012
2013
Pertumbuhan Industri Non-Migas
2014
Tw I 2015
Pertumbuhan Ekonomi
PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI NON MIGAS 2011 7,46
2012 6,98
2013 5,45 PERTUMBUHAN PDB EKONOMI
2014 5,61
Tw I 2015 5,21
2011 6,17
2012 6,03
2013 5,58
2014 5,02
Tw I 2015 4,71
Sumber : BPS diolah Kemenperin
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
UU 17 TAHUN 2007
Pasal 9 Ayat 1 : RIPIN paling sedikit memperhatikan: a.potensi sumber daya Industri; b.budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; c.potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; d.perkembangan Industri dan bisnis baik nasional maupun internasional; e.perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; f.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
UU 3 TAHUN 2014 TTG PERINDUSTRIAN PP
RIPIN (PP no 14/2015)
RPJPN
Arah Pembangunan Industri: •Industri yang berdaya saing •Keterkaitan dengan pengembangan IKM •Struktur Industri yang sehat dan berkeadilan •Mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa
20 Thn
PERPRES
Pasal 9 Ayat 2 : RIPIN paling sedikit meliputi: a.visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; b.sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; c.bangun Industri nasional; d.pembangunan sumber daya Industri; e.pembangunan sarana dan prasarana Industri; f.pemberdayaan Industri; dan g.perwilayahan Industri.
PERPRES
KIN
RPJMN
5 Thn
PERPRES
RKP
RENJA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PERMEN
1 Thn
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROPINSI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KAB/KOTA
PERDA
BANGUN INDUSTRI NASIONAL
VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL Industri Andalan Industri Pangan
Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
Industri Alat Transportasi
Industri Elektronika & Telematika / ICT
Industri Pembangkit Energi
Industri Pendukung Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Industri Hulu Industri Hulu Agro
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
Modal Dasar Sumber Daya Alam
Sumber Daya Manusia
Teknologi, Inovasi & Kreativitas
Prasyarat Infrastruktur
Kebijakan & Regulasi
Pembiayaan
INDUSTRI PRIORITAS TAHUN 2015-2035
Sasaran Pembangunan Industri Jangka Panjang (RIPIN) NO
Indikator Pembangunan Industri
1 Pertumbuhan sektor industri nonmigas
Satuan
2014*
2015
2020
2025
2035
%
5,7
6,8
8,5
9,1
10,5
2
Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB
%
20,8
21,2
24,9
27,4
30,0
3
Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor
%
66,5
67,3
69,8
73,5
78,4
Juta orang
14,9
15,5
18,5
21,7
29,2
4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri 5
Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
%
13,7
14,1
15,7
17,6
22,0
6
Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas
%
43,5
43,1
26,9
23,0
20,0
Rp Trilyun
210
270
618
1.000
4.150
%
29,0
30,0
32,0
35,0
40,0
7 Nilai Investasi sektor industri 8
Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa
Sumber : Kementerian Perindustrian, 2014 * perkiraan realisasi
Pembangunan 14 Kawasan Industri dan 22 Sentra IKM di luar Pulau Jawa Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Quick Win) Terbangunnya pengembangan Kawasan Industri: • Bintuni, Papua Barat; (2) Buli, Maluku Utara; (3) Bitung, Sulawesi Utara; (4) Palu, Sulawesi Tengah; (5) Morowali, Sulawesi Tengah; (6) Konawe, Sulawesi Tenggara; (7) Bantaeng, Sulawesi Selatan;
(8) Batu Licin, Kalimantan Selatan; (9) Ketapang, Kalimantan Barat; (10) Landak, Kalimantan Barat; (11) Kuala Tanjung, Sumatera Utara; (12) Sei Mangke, Sumatera Utara; (13) Tanggamus, Lampung, (14) Jorong, Kalimantan Selatan
Terbangunnya 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah: ❑11 Sentra IKM di wilayah Sumatera dan Kalimantan ❑11 Sentra IKM di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua
Peta Pembangunan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Quick Win)
Kebutuhan Energi Sektor Industri
❑
❑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Sektor industri di Indonesia, baik migas maupun nonmigas menjadi sektor yang mengkonsumsi energi terbesar di Indonesia, Pada tahun 2012, konsumsi sektor industri sebesar 42,91 persen (Kementerian ESDM, 2014). Sekitar 60-70 persen, dikonsumsi oleh 8 industri padat (lahap) energi, yaitu : industri pupuk, industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri semen, industri baja, industri keramik, Industri petrokimia dan industri pengolahan kelapa sawit
Upaya – upaya yang akan Dilakukan dalam Mendukung RE/ EE Sesuai dengan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015 – 2035
A. Industri Pembangkit Energi Periode 2015-2019 •
Mengembangkan kebijakan pemetaan kebutuhan dan penggunaan sumber energi dari migas dan batubara (energy balance);
•
Memetakan proses dan teknologi industri yang lahap energi untuk implementasi manajemen energi dan penyusunan kebijakan industri yang hemat energi;
•
Mengembangkan roadmap secara komprehensif melalui analisis keekonomian sumber energi terbarukan serta penyusunan jadwal konversi energi secara terencana dalam jangka panjang;
•
Mengembangkan kebijakan energi terbarukan termasuk insentif, penyediaan infrastruktur dan pelestarian / keseimbangan sumber;
•
Memfasilitasi penelitian dan pengembangan potensi rare earth elements (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir;
•
Memfasilitasi pendiriaan pabrik / pusat pengolahan bahan baku pembuat magnet;
•
Memfasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya;
Periode 2015-2019 •
Memfasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pendirian atau akuisisi;
•
Memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat;
•
Mengembangkan kebijakan pemanfaatan listrik perumahan dari solar cell untuk menambah kapasitas daya listrik nasional;
•
Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE poduk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri;
•
Mengembangkan rancang bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi;
•
Mengembangkan riset manajemen energi dan pengembangan metoda atau komponen untuk penghematan energi;
•
Mengembangkan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor / generator listrik yang efisien;
Periode 2015-2019 •
Memfasilitasi pengembangan dan penguasaan teknologi design dan engineering untuk pembangkit listrik yang efisien termasuk penguasaan hak kekayaan intelektual dan penjaminan resiko teknologi;
•
Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju;
•
Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi hidrogen dan fuel cell untuk penggerak mula di produk alat transportasi.
B. Industri Elektronika dan Telematika / ICT Periode 2015-2019
•
Mengembangkan riset material untuk baterai ukuran kecil dan berdaya tinggi;
•
Memfasilitasi alih teknologi industri baterai untuk keperluan elektronika melalui akuisisi industri baterai yang memiliki teknologi maju.
C. Upaya Lainnya •
Promosi penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau, dengan melakukan penyusunan peraturan tentang penerapan prinsip-prinsip Industri Hijau, dan melaksanakan kewajiban penerapan terhadap peraturan tersebut;
•
Restrukturisasi permesinan dan pemberian fasilitas insentif (fiskal dan non fiskal) bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi;
•
Penerapan teknologi pemanfaatan gas buang untuk listrik dan termal proses di industri (cogeneration) dengan menyusun katalog teknologi pemanfaatan panas buang yang layak diterapkan, melakukan pelatihan terhadap tim/manajer energi industri, dan melaksanakan pilot project dengan dana Pemerintah, swasta, hibah atau GEF.
TERIMA KASIH
