LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA
EFEKTIFITAS PERAN POLISI PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PARIWISATA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI BALI TIM PENELITI 1. I MADE DEDY PRIYANTO, SH.,MKn (Ketua) 0011048401 2. I MADE WALESA PUTRA, S.H.,M.Kn. 0022028202 MAHASISWA 1. I GA AYU ELCYNTIA YASANA PUTRI 1103005234 2. NI PUTU LEONA LAKSMI SURYADI 1203005013 3. I PUTU ENDRA WIJAYA NEGARA 1416051243 4. ALOYSIUS ADI KURNIA 1103005110
Dana SP DIPA-042.04.2.400107/2015 tanggal 15 April 2015, Perjanjian No.965C/UN14.1.11/KU/2015, tanggal 4 Mei 2015 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA BULAN NOVEMBER TAHUN 2015
i
ii
iii
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNyalah
penelitian
yang
berjudul
EFEKTIFITAS
PERAN
POLISI
PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PARIWISATA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI BALI dapat kami selesaikan. Kami menyadari sepanjang pelaksanaan penelitian ini banyak pihak yang membantu pelaksanaannya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kepada: 1. Rektor Universitas Udayana 2. Ketua LPPM Universitas Udayana 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta staff 4. Ketua Unit Penelitian Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Udayana 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana 6. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali 7. Kepala Sub Direktorat Pariwisata Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Bali 8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Kami menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik bagi penyempurnaan penelitian ini sangat kami harapkan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait dengan bidang Pengamanan Obyek Vital Bali. Denpasar, Oktober 2015 Tim Peneliti v
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL.........................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................................
ii
KATA PENGANTAR ..........................................................................................
iii
DAFTAR ISI.........................................................................................................
iv
RINGKASAN .......................................................................................................
v
BAB I.
PENDAHULUAN ................................................................................ A. Latar Belakang................................................................................. B. Rumusan Masalah ............................................................................ C. Tujuan Penelitian .............................................................................. D. Manfaat Penelitian ............................................................................
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... A. Tinjauan Umum Kepolisian ...............................................................
4
a. Pengertian Kepolisian ....................................................................
4
b. Dasar Hukum Kepolisian ...............................................................
5
c. Fungsi Kepolisian..........................................................................
5
d. Tugas dan Wewenang Kepolisian ..................................................
6
B. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan ..................................................
10
a. Penanggulangan Kejahatan ............................................................
10
b. Jenis Gangguan terhadap Wisatawan.............................................
11
C. Tinjauan Bidang Kepariwisataan .........................................................
12
a. Pengertian Kepariwisataan ..............................................................
12
b. Azas Kepariwisataan.......................................................................
12
c. Perlindungan Hukum Wisatawan ....................................................
13
vi
BAB III METODE PENELITIAN .....................................................................
14
A. Pendekatan Masalah..............................................................................
14
B. Sumber dan Jenis Data ..........................................................................
15
C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................
15
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..................................
16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... A. Simpulan ............................................................................................... B. Saran ..................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vii
17
RINGKASAN
Penelitian EFEKTIFITAS PERAN POLISI PARIWISATA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PARIWISATA PADA WILAYAH HUKUM POLDA BALI ini bertujuan mengetahui peran dan kewenangan serta efektifitas polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut, metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di Unit Polisi Pariwisata Polda Bali. Hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya polisi pariwisata, keamanan dan ketertiban khususnya di tempat-tempat wisata di Bali lebih dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun gangguan-gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat memajukan pariwisata di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra pariwisata Negara Republik Indonesia.
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Lembaga kepolisian dibentuk dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah ataupun menghadapi timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat. Satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang telah beberapa kali mengalami perubahan status maupun kedudukan, dan telah beberapa kali mengalami perubahan undangundang kepolisian, tercatat tiga undang-undang kepolisian yang pernah berlaku antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961, tanggal 7 Oktober 1997 yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sejak tanggal 8 Januari 2002 berlaku Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kepolisian) yang berlaku sampai dengan sekarang. Provinsi Bali sebagai etalase Indonesia dalam bidang pariwisata. Bali dikenal sampai mencanegara, setiap tahunnya jutaan turis datang berlibur ke Pulau Seribu Pura ini. "Bali diminati banyak orang, tidak hanya wisatawan, sampai terorispun menjadikan Bali sebagai target aksinya," kata praktisi hukum Simon Nahak dalam sebuah seminar di Kampus Universitas Warmadewa. Banyaknya wisatawan selain mendatangkan dolar, juga tak jarang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Tindak pidana pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan lainnya menjadi cerita yang kerap kali dialami wisatawan. Hal sama dirasakan tokoh masyarakat Kuta, Wayan Puspanegara, anggota DPRD Badung, yang menilai problem keamanan dan ketertiban masyarakat sampai saat ini belum mampu terpecahkan secara baik, banyak kasus dialami turis yang dilakukan pelaku.
1
Disampaikan dalam seminar "Refleksi Akhir Tahun 2013: Penegakan Hukum Kriminalitas dan Dampaknya Terhadap Citra Pariwisata Bali" 1 Seperti halnya wilayah lain, di Bali penanggulangan kejahatan, pemeliharaan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi tugas aparat kepolisian. Kepolisian di Provinsi Bali (Polda Bali) telah memiliki tugas pokok dan fungsi, demikian disampaikan Karo Rena Polda Bali, dalam rangka kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana di Polda Bali tanggal 4 September 2012. Dimana tugas pokok kepolisian antara lain: -
memelihara keamanan, ketertiban masyarakat;
-
penegakan hukum;
-
serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
Serta fungsi kepolisian yaitu: -
pelayanan masyarakat (bantuan, pengaduan, surat-surat ijin);
-
pelaksanaan intelejen bidang keamanan;
-
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
-
pelaksanaan Sabhara Kepolisian;
-
pelaksanaan lalu lintas kepolisian;
-
kepolisian perairan;
-
serta pembinaan masyarakat.
Berbagai tindak kejahatan, baik yang menempatkan wisatawan asing sebagai korban atau pelaku menjadi persoalan serius yang dihadapi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia. Beberapa kasus kriminalitas terkait bidang pariwisata di Bali antara lain, kasus terorisme (Bom Bali), narkotika (Schapelle Corby), perkosaan dan pembunuhan Hiromi Shimada (warga Jepang) serta beberapa kasus-kasus lainnya. Sementara kasus yang belakangan ini terjadi di kawasan Kuta dan sekitarnya adalah pencurian seperti yang menimpa Warga Negara Prancis, Emeric Beyeler di tempat hiburan malam La Vida Loka oleh lima waria asal Kalimantan, Sumatera dan Jawa Timur2. Bahkan I Gusti Agung Oka Mahagangga, Staf Pengajar Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, pada
1
Rohmat, travel.okezone.com, Kamis, 12 Desember 2013, Tindak Kriminal Masih Hantui Pariwisata di Bali, diakses 14 Februari 2014. 2 Posbali.com, 21 Oktober 2013, Maraknya Kasus Kriminalitas di Kawasan Kuta, diakses tanggal 2 Februari 2014.
2
seminar dan peluncuran buku “Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan”, mengemukakan bahwa persoalan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas menjadi ancaman serius bagi pengembangan sektor pariwisata di Bali3. Tindak kriminalitas tersebut merupakan keprihatinan bersama sebab jika terus berlangsung akan semakin mencoreng citra pariwisata Bali. Untuk itu, perlu ada upaya penegakan hukum yang tegas. Khusus di bidang pariwisata, Polda Bali telah melakukan terobosan kreatif diantaranya membentuk antara lain; Bali Guard Police, Beach Guard Police serta Babinkamtibmas Pariwisata, yang merupakan polisi khusus bertugas di bidang pariwisata. Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum: Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.4
Berdasarkan kenyataan telah dijelaskan, penelitian ini ingin memberikan jawaban mengenai bagaimana efektifitas serta peran polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata di Bali. Sehingga diharapkan adanya polisi pariwisata, keamanan dan ketertiban khususnya di tempat-tempat wisata di Bali lebih dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun gangguan-gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat memajukan pariwisata di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra pariwisata Negara Republik Indonesia.
3
Masuki, 2014, beta.antarakalsel.com, Kemiskinan dan Kriminalitas Ancaman Pariwisata Bali, diakses 12 Februari 2014. 4 Soerjono Soekanto. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 7.
3
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 1.
Bagaimana
peran
dan
kewenangan
polisi
pariwisata
dalam
penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali? 2.
Bagaimana efektifitas keberadaan polisi pariwisata di daerah wisata Provinsi Bali?
C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui
peran
dan
kewenangan
polisi
pariwisata
dalam
penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali. 2. Mengetahui efektifitas keberadaan polisi pariwisata di daerah wisata Provinsi Bali.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana kepada anak didik (mahasiswa) maupun masyarakat mengenai peran dan kewenangan polisi pariwisata terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan. 2. Manfaat Praktis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat umum dan khususnya para wisatawan terkait penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh polisi pariwisata di provinsi Bali.
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Kepolisian a. Pengertian Kepolisian Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).5
Berdasarkan segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “politeia”, di Inggris “police” juga dikenal adanya istilah “constable”, di Jerman “polizei, di Amerika dikenal dengan “sheriff”, di Belanda “politie”, di Jepang dengan istilah “koban” dan “chuzaisho” walaupun sebenarnya istilahkoban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota danchuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “politeia”. Kata “politeia” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni “Politeia” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi6.
Sedangkan pengertian kepolisian menurut UU Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diartikan adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi 5
Anton Tabah, 1991, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 15. 6 Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsurunsurnya, UIPress, Jakarta, hlm. 19.
5
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasayarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segalah bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. b. Dasar Hukum Kepolisian Dasar hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan (4); 2) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia; 3) Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4) Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolian Negara Republik Indonesia; 5) Peraturan Pelaksanaan Nomor.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Fungsi Kepolisian Pada hakekatnya fungsi dari kepolisian dapat dipahami bahwa: 1) Fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntuan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya; 2) Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya; 3) Lembaga
kepolisian
dibentuk
oleh
negara
yang
bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya
6
dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; 4) Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.7 d. Tugas dan Wewenang Kepolisian Tugas Pokok
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 (UU Kepolisian), antara lain: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum, dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Rincian dari tugas-tugas pokok tersebut terdiri dari: 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; 3) Membina
masyarakat
untuk
meningkatkan
partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 5) Memelihara
ketertiban
dan
menjamin
keamanan
umum;
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7
Yoyok Ucuk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Bandung, hlm 8.
7
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8) Menyelenggarakan
identifikasi
kepolisian,
kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari ganggunan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan
bantuan
dan
pertolongan
dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia; 10) Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang; 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain: 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan; 2) Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum; 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit dalam masyarakat; 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; 6) Melaksanakan kewenangan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8
8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 9) Mencari keterangan dan barang bukti; 10) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional; 11) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 12) Memberikan
bantuan
pengamanan
dalam
sidang
dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat; 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi: pertama, kewenangan sesuai peraturan perundangundangan (Pasal 15 ayat 2), dan kedua, wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian: 1) Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan: a) Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c) Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor; d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e) Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam; f) Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9
i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang beradi di wilayah Indonesia dengan koordinsi instansi terkait; j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k) Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian. 2) Wewenang polisi di bidang proses pidana: a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat; f) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g) Mendatangkan
orang
ahli
yang
diperlukan
dalam
hubungannya dengan pemeriksan perkara; h) Mengadakan penghentian penyidikan; i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat migrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan memaksa atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
10
l) Mengadakan
tindak
lain
menurut
hukum
yang
bertanggungjawab. Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan syarat: a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan e) Menghormati hak asasi manusia.
B. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan a. Penanggulangan Kejahatan Kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari perilaku yang dianggap sesuai dengan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku.
Menurut Giriraj Shah
”Crime is as old as man”, menurutnya kali pertama terjadinya pelanggaran larangan dan hal itu dapat dipandang kejahatan (dosa), yakni ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Dengan perkembangan manusia dan masyarakat, maka kejahatan juga tumbuh dalam berbagai bentuk dan tingkatan.8 Kejahatan dalam KUHP merupakan sisi lain dari pada pelanggaran.
KUHP
memisahkan
antara
kejahatan
dengan
pelanggaran, keduanya merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancamkan dengan pidana (kepada barang siapa
8
Arief Amrullah, 2006, Kejahatan Korporasi, Bayumedia, Malang, hlm 2.
11
yang melanggar larangan tersebut) atau disebut dengan istilah perbuatan pidana ataupun delik. Perbuatan pidana ini menurut ujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum).9
Penanggulangan
dan
pencegahan
kejahatan
dapat
dilakukan dengan sarana “Penal“ dan “Non Penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang.
b. Jenis Gangguan terhadap Wisatawan Ada beberapa macam atau jenis gangguan terhadap wisatawan antara lain:10 1) Gangguan langsung terhadap wisatawan Gangguan langsung ini merupakan gangguan yang langsung ditujukan terhadap para wisatawan terdiri dari pencurian, pencopetan, penjambretan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pembunuhan. Gangguan langsung ini bisa terjadi atau dilakukan saat di tempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat menikmati makanan (restoran, kafe) atau di tempat-tempat hiburan.
2) Gangguan tidak langsung Artinya gangguan yang tidak langsung ditujukan kepada para wisatawan itu sendiri, misalnya, terjadi perkelahian masal, tawuran, terjadi kerusuhan, demonstrasi yang anarkis, SARA.
3) Gangguan kecelakaan Gangguan ini dapat terjadi akibat kelalaian wisatawan itu sendiri atau dari para petugas pelayanan wisatawan.
9
Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 2. Made Metu Dahana, 2012, Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan, Paramita, Surabaya, hlm 15. 10
12
4) Gangguan teroris Gangguan teroris yang pernah terjadi di Jakarta dan Bali bukan hanya merupakan gangguan tetapi sudah merupakan ancaman, karena dapat berakibat lebih fatal.
C. Tinjauan Bidang Kepariwisataan a. Pengertian Kepariwisataan Pengaturan kepariwisataan untuk pertama kali secara resmi diatur melalui Undang-Undang No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Sedangkan saat ini pengaturan kepariwisataan diatur melalui Undang-Undang 10 Tahun 2009 (UU Kepariwisataan) sebagai pengganti undang-undangan sebelumnya. Pengertian wisata dalam UU Kepariwisataan merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dan Pariwisata diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. b. Azas Kepariwisataan Dalam UU Kepariwisataan pembangunan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu: 1) Asas manfaat; 2) Asas kekeluargaan; 3) Asas adil dan merata; 13
4) Asas keseimbangan; 5) Asas kemandirian; 6) Asas kelestarian; 7) Asas partisipasi; 8) Asas berkelanjutan; 9) Asas demokratis; 10) Asas kesetaraan; dan 11) Asas kesatuan. c. Perlindungan Hukum Wisatawan Dalam UU Kepariwisataan dicantumkan secara jelas pada Pasal 20 huruf c dinyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Ada beberapa tempat yang dianggap rawan gangguan terhadap
wisatawan
baik
wisatawan
mancanegara
maupun
wisatawan nusantara, yaitu:11 1) Pelabuhan dan bandara Pelabuhan dan bandara merupakan pintu gerbang kedatangan dan pemberangkatan para wisatawan. Tempat ini sangat rawan terjadi gangguan keamanan misalnya; pencopetan, penjambretan, perampasan, pemerasan, penipuan maupun halhal lain yang sangat merugikan wisatawan. 2) Dalam perjalanan Kerawanan gangguan dalam perjalanan pun masih bisa terjadi, misalnya ongkos yang telah disepakati saat sebelum berangkat akan dapat berubah (bertambah mahal) setelah pertengahan perjalanan. Demikian pula rute perjalanan yang seharusnya singkat dicarikan rute yang lebih panjang agar lebih lama dalam perjalanan dan bila menggunakan angkuta taxi, angka di argo dapat lebih besar. Jika perjalanan menuju obyek wisata bisa terjadi pencopetan, penjambretan terhadap barang atau uang dan dapat juga terjadi kecelakaan lalulintas. 11
Ibid, hlm 14.
14
3) Penginapan Kerawanan keamanan di tempat penginapan seperti di hotel, homestay atau tempat lainnya bisa terjadi pencurian barang-barang maupun uang para wisatawan. 4) Obyek-Obyek Wisata Setelah wisatawan tiba di obyek-obyek yang dikunjugi masih
perlu
diwaspadai
kemungkinan
akan
terjadinya
kerawanan-kerawanan yang perlu mendapat perlindungan. Disamping kerawanan dari kejahatan manusia, akan terjadi juga kerawanan keamanan dan kecelakaan misalnya, saat mandi di pantai, surfing, selancar, diving (menyelam), mendaki gunung dan sebagainya.
15
BAB III METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.12 1.
Pendekatan Masalah Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat
di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif 13. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundangundangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat, 14 yaitu efektifitas peran polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali.
2.
Sumber dan Jenis Data a.
Sumber Data Primer Sumber
data
primer
ini
diperoleh
berdasarkan
hasil
interview/wawancara, observasi dan pengamatan bersama dengan aparat kepolisian terutama unit polisi pariwisata di Bali. b.
Sumber data Sekunder
12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1. 13 Rony Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 52. 14 Kuntjaraningrat, 1999, Kebudayaan, Metalitet & Pembangunan, Gramedia, Jakarta.
16
Sumber data sekunder ini diperoleh berdasarkan sumber-sumber tertulis yang dalam hal ini bahan-bahan hukum seperti: 1) Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, serta peraturan terkait lainnya. 2) Berkas-berkas kasus atau pengaduan. 3) Buku kepustakaan terkait; 4) Makalah.
3. Teknik Pengumpulan Data Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Data Primer, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari aparat kepolisian. Data primer diperoleh dengan wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berwenang, mengetahui dan terkait efektifitas peran polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.15 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari: 1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi a) Peraturan perundang-undangan. b) Peraturan Pemerintah 15
Soetrisno Hadi, 1985, Metodologi Reseacrh Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,Yogyakarta, Hlm. 26.
17
2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi; bukubuku mengenai kepolisian dan pariwisata, buku tentang Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.16 Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.
16
Soeryono Soekanto, Op. Cit. Hlm. 10.
18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran dan Kewenangan Polisi Pariwisata dalam Penanggulangan Kejahatan di Bidang Pariwisata pada Wilayah Hukum Polda Bali Bali dikenal sebagai Pulau Dewata (island of God/island Paradise) merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia bahkan dunia. Kuta, Sanur, Nusa Dua, Bedugul, Ubud, Sukawati, Lovina, dan lain lain merupakan tempat wisata yang terkenal di Bali. Bali adalah sebuah pulau di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu provinsi Indonesia. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil senibudayanya. Dengan demikian sangat diperlukan dukungan dari segi keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Bali berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, Direktorat Pengamanan Obyek Vital bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus, sehingga terbentuklah TAC atau tourist assistance center yang merupakan bagian dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Bali beralamat di jalan Raya Kuta Badung – Bali merupakan pusat pelayan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Bali baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Bertugas untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berwisata ke Bali baik dalam memberi informasi seputar daerah wisata di Bali, melapor atau untuk kepentingan lainnya dengan tujuan memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan.
19
Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Selain untuk membentuk keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan juga bertujuan untuk membina hubungan baik dengan wisatawan maupun tokoh – tokoh masyarakat setempat guna mendukung kemajuan perkembangan wisata di Bali serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan wisatawan. Visi dan Misi Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Bali 17 1) Visi Mewujudkan Direktorat Pengamanan Objek Vital Daerah Bali sebagai aparat penegak hukum yang berkualitas dan professional dalam menciptakan keamanan yang kondusif khususnya obyek - obyek Vital dan wisatawan yang berkunjung kedaerah Bali dapat merasakan aman, kenyamanan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pariwisata. 2) Misi a. melaksanakan pengamanan dan pelayanan secara konsisten khususnya di obyek Vital; b. melaksanakan pengamanan internal secara konsisten, transparan, akuntable; c. mewujudkan kemitraan dengan pelaku pariwisata pengelola obyek wisata untuk ikut serta dalam memberikan pelaporan kepada wisatawan dan pengamanan obyek Vital; d. mewujudkan keamanan yang kondusif bagi roda pembangunan daerah Bali karena sector pariwisata merupakan denyut nadi perekonomian masyarakat Bali.
Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Bali Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, Direktorat Pengamanan Objek Vital bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, 17
http://www.touristpolicebali.info/6/direktorat-pengamanan-objek-vital/
20
lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) merupakan unsur pelaksanaan tugas yang berada di bawah Kapolda dipimpin oleh Direktur Pengamanan Objek Vital yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polda. Direktorat Pengamanan Objek Vital terdiri dari : a. Subbagian perencanaan dan administrasi (Subbag Renmin) b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) c. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subdit Waster) d. Subdirektorat Pariwisata ( Subditwisata) e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subdit Lemneg), dan f. Subdirektorat Perwakilan Asing (Sibdit Kilas)
Direktorat Pengamanan Objek Vital bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas di dalam Lembaga Negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pengamanan Objek Vital menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Direktur Pengamanan Objek Vital memimpin serta mengkoordinasikan dengan Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital, Kepala Bagian Pembinaan Operasional, Kepala Subdirektorat Kawasan Tertentu, Kepala Subdirektorat Perwakilan Asing, Kepala Subdirektorat Pariwisata, Kepala Subdirektorat Lembaga Negara dan Kepala Subbagian perencanaan dan administrasi
Direktorat
Pengamanan
Objek
Vital
dalam
rangka
menyelenggarakan seluruh proses kegiatan pengamanan objek vital Polda Bali b. Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personil dan fasilitas, materi logistik, kegiatan di dalam fasilitas negara, perwakilan negara
21
asing, lingkungan industri termasuk VIP dan objek pariwisata yang memelukan pengamanan khusus. c. Kepala Subbagian perencanaan dan administrasi menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personil dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Direktorat Pengamanan Objek Vital. Dalam melaksanakan tugas Subbagian perencanaan dan administrasi dibantu oleh Kepala Urusan Rencana Subbagian perencanaan dan administrasi, Perwira Administrasi Urusan Perencanaan Subbagian perencanaan dan administrasi, Bintara Urusan
perencanaan
Perencanaan
Subbagian
perencanaan
dan
administrasi, Pamin Rengar Urren Subbag Renmin,Bamin Rengar Urren Subbag Renmin, Kaur Min Pers Subbag Renmin, Pamin Pers Urmin Subbag Renmin, Bamin Pers Urmin Subbag Renmin, Pamin Matlog Urmin Subbag Renmin, Banum Matlog Urmin Subbag Renmin, Kaur Keu Subbag Renmin, Pamin Ur Sil Urkeu Subbag Renmin, Banum Ur Sil Keu Subbag Renmin, Pamin Ur Ji Urkeu Subbag Renmin, Bamin Ur Ji Keu Subbag Renmin, Kaur Tu Subbag Renmin, Paur Urtu Subbag Renmin, Bmin Urtu Subbag Renmin dan dalam melaksanakan tugas Kasubbag Renmin bertanggung jawab kepada Direktur Pengamanan Objek Vital. d. Kepala
Bagian Pembinaan Operasional melaksanakan pembinaan
manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Pengamanan Objek Vital. Dalam melaksanakan tugas Kepala
Bagian Pembinaan Operasional
dibantu oleh Kasubbag Min Opsnal, Paur Min Opsnal, Bamin Min Opsnal, Kasubbag anev Bag Min Opsnal, Pur anev Bag Min Opsnal, Bamin Anev Bag Min Opsnal. e. Kepala Subdirektorat Kawasan Tertentu menyelenggarakan ppengamanan dilingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kanit pada Subbdit Waster, Panit pada Subbdit Waster, Banum pada Subdit Waster, Banit pada Subdit Waster.
22
f. Kepala Subdirektorat Pariwisata menyelenggarakan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus dan dalam tugasnya dibantu oleh Kanit pada Subdit Wisata, Panit pada Subdit Wisata, Banum pada Subdit Wisata, Banit pada Subdit Wisata. g. Kepala Subdirektorat Lembaga Negara menyelengarakan pengamanan Kementerian dan Lembaga Negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kanit pada Subdit Lemneg, Panit pada Subdit Lemneg, Banum pada Subdit Lemneg, Banit pada Subdit Lemneg. h. Kepala
Subdirektorat
Perwakilan
Asing
menyelenggarakan
pengamananperwakilan negara asing dan kantor / objek vital perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kanit pada Subdit Kilas, Panit pada Subdit Kilas, Banum pada Subdit Kilas, Banit pada Subdit Kilas.
Dalam perkembangannya selama ini untuk memberi rasa aman dan kenyamanan serta pendekatan yang maksimal terhadap wisatawan di Bali Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Bali membentuk unit khusus di bawah Subdit Wisata yang bergerak langsung dilapangan atau unit yang ada di pos untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya wisatawan secara maksimal baik dalam pembuatan laporan, pemberian informasi maupun memberikan layanan kepada wisatawan mengenai keluhan mereka tentang kejahatan dan manipulasi. Unit tersebut adalah : 1) Unit Merpati Merupakan unit yang ditugaskan langsung di lapangan untuk menangani berbagai macam permasalahan, keluhan maupun pemberian informasi wisata kepada wisatawan. Unit ini dibentuk khusus untuk mendukung kelancaran, ketertiban serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan di berbagai objek – objek wisata yang menjadi tujuan dari beberapa wisatawan di Bali dengan cara melaksanakan patroli baik patroli jalan kaki maupun patroli dengan menggunakan
23
mobil khusus unit merpati. Patroli jalan kaki ini biasanya dilakukan di seputaran daerah wisata yang padat pengunjung namun tidak bisa dilalui oleh kendaraan misalnya di daerah seputaran pantai atau pusat – pusat perbelanjaan sedangkan untuk patroli menggunakan mobil biasanya dilakukan diseputaran jalan – jalan menuju objek wisata guna memantau arus lalin seputaran daerah wisata. Mobil Unit Merpati ini tentu dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang berfungsi untuk mendukung kegiatan personil di lapangan diantaranya : AC, kursi lipat, meja,lemari, laptop, printer, camera, tripikun, map dan genzet. Selain melaksanakan patroli personil Unit Merpati juga melaksakan dialogis terhadap wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik guna menjaga hubungan baik serta kerjasama antara personil dengan wisatawan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan wisatawan maupun daerah wisata tersebut.Selain dengan wisatawan personil juga melaksakan dialogis dengan tokoh – tokoh masyarakat di sekitar objek wisata serta beberapa pelaku usaha untuk menjalin hubungan baik khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan wisatawan di Bali. 2) Unit TAC atau Tourist Assistance Center Merupakan unit bagian dari Direktorat Pengamanan Objek Vital yang khusus bertugas di Pos / kantor yang terletak di Jalan Raya Kuta no.141, Kuta – Badung dengan nomor telephone yang bisa dihubungi 0361-759687 atau 0361-224111. Unit ini dibentuk dengan tugas dan fungsi yang sama dengan unit Merpati yaitu menangani berbagai macam permasalah, keluhan maupun pemberian informasi wisata kepada wisatawan. Hanya saja personil TAC ini bertugas di dalam pos / kantor dan layanan yang diberikan berlaku selama 24 jam.
Sementara itu Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Bali mempunyai tugas antara lain: 1) Pengamanan obyek wisata 2) Pengamanan mobilitas wisatawan Melalui:
24
1) Penjagaan (TAC, Nusadua, Sanur) 2) Patroli & Bali Guard Police (BGP) Merpati 3) Pengawalan 4) Verifikasi Sistem Manjemen Pengamanan Beberapa hal mengenai kewajiban anggota TAC dan BGP Merpati yaitu: 1) Mengumpulkan data dan informasi; 2) Memberi pengawalan atas mobilitas kunjungan wisata; 3) Memberi pelayanan informasi yang dibutuhkan wisatawan; 4) Menolong dan membantu wisatawan yang memerlukan pelayanan; 5) Bekerjasama dengan instansi terkait atas terpeliharanya keteriban umum di lingkungan wisata/ tempat tingga route perjalanan wisata.
Demikian mengenai cara bertindak TAC dan BGP yaitu: 1) Dalam memberikan penjelasan /informasi kepada wisatawan dengan bahasa yang mudah dimengerti; 2) Memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan senantiasa bersikap sopan, ramah dan humanis; 3) Memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan secara baik, benar, lugas dan simpatik; 4) Dalam memberikan pengawalan selalu bersikap etis/tidak arogan 5) Memberi info yang tepat mengenai daya tarik wisata; 6) Memberikan pelayanan pariwisata sesuai dengan standar; 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya dan daya tarik wisata.
Sedangkan kegiatan TAC dan BGP adalah antara lain: 1) Memberikan petunjuk tempat/jalan yang akan dituju oleh wisatawan; 2) Menerima laporan pengaduan wisatawan; 3) Melaporkan situasi di seputar tempat bertugasnya melaui HT (Handy Talky) dan Miilis (BGP Merpati)
25
B. Efektifitas Keberadaan Polisi Pariwisata di Daerah Wisata Provinsi Bali Pembentukan unit polisi pariwisata merupakan upaya kepolisian mengimbangi perkembangan dunia pariwisata. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai pelindung, pelayan dan penganyom masyarakat, yang menjadi dasar utama dibentuknya Polisi Pariwisata. Pertama kali dibentuk unit ini di Polda Metro Jaya oleh Kapolri tanggal 18 Desember 1996 di lapangan Dit Lantas Polda Metro Jaya. Saat itu, polisi pariwisata masih dibawah Dir Samapta, namun dalam perjalanannya kini berada di bawah Dir pamobvit. Keamanan dan kenyamanan dalam suatu wilayah adalah hal paling utama dicari oleh para wisatawan, karena dengan kejadian terorisme beberapa tahun yang lalu di Bali, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran pengamanan obyek vital. Saat ini sektor pariwisata Bali sudah pulih dan tumbuh pesat, kunjungan wisatawan meningkat dan ekonomi semakin maju, dan tantangan kedepan adalah harus dipelihara dan tingkatkan secara bersama-sama antara Polri dan masyarakat. Data Distribusi Kedatangan Wisatawan ke Bali setiap bulan dari tahun 2008 sampai dengan 2015 mengalami kecendrungan meningkat, demikian berdasarkan Lampiran 1 Penelitian ini18. Sementara itu kejadian kejahatan di bidang pariwisata atau terkait dengan wisata masih tetap terjadi yang antara lain telah ditangani oleh Dit pamobvit:
18
http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik2, The Number Of Foreign Tourists Arrival To Bali By Month
26
Tabel Rekap Jenis Kejadian/Laporan yang diterima di TAC Bulan Januari s/d September Tahun 2015 No
Bulan
Kehilangan Pencopetan Jambret Pemerasan Penipuan
1
Januari
67
75
1
2
2
Februari
63
51
2
1
3
Maret
62
33
4
April
69
25
1
5
Mei
43
35
1
6
Juni
47
58
1
7
Juli
52
64
8
Agustus
55
63
27
9
September
32
17
4
1
Jumlah
490
421
37
1
3
Pembunuhan
0
Sumber Data: Dit pamobvit Bali
Mulai Januari 2015 Dit pamobvit Bali telah melakukan pencatatan/data jenis kejadian/laporan yang diterima di TAC, keterangan detail mengenai waktu serta tempat kejadian-kejadian tersebut dilampirkan (Lampiran 2) dalam penelitian ini. Sebagian besar kejadian/laporan kejahatan terkait wisatawan yang terjadi di Bali selama bulan Januari sampai dengan September 2015 adalah terjadinya “Kehilangan” sejumlah 490 kejadian, kemudian kejahatan “Pencopetan” sejumlah 421 kejadian. Selanjutnya berdasarkan data /laporan yang diterima akan dilanjutkan penanganannya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
27
yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sehingga terlihat batas kewenangan Dit pamobvit adalah sebatas melanjutkan pelaporan sedangkan tindak lanjut apabila terjadi suatu kejahatan ada pada wewenang Reskrim. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal pelayanan terhadap masyarakat Ditpamobvit Polda Bali juga melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya untuk mengantisipasi erupsi Gunung Raung, Ditpamobvit Polda Bali bekerjasama dengan pihak kementrian Pariwisata dan STP Nusa Dua Bali mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus 2015 membantu masyarakat dengan membentuk Pos Crisis erupsi Gunung Rau di Bandara Ngurah Rai Bali. Pos yang sebelumnya merupakan Posko Lebaran ini berfungsi untu memberikan informasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi tentang aktifitas Gunung Raung terutama kepada masyarakat yang akan melaksanakan penerbangan Domestik. Pos ini terletak diantara Pintu Keberangkatan dan Pintu Kedatangan Domestik. Diharapkan kedepannya Pos ini dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat.19
19
http://www.touristpolicebali.info, Ditpamobvit siap Melayani di POS CRISIS, diakses 1 Oktober 2015.
28
Dampak dari Bom Bali 1 dan 2 yaitu antara lain adalah; Bali dianggap tidak aman untuk wisatawan, tingkat kunjungan wisatawan menurun drastis, sektor pariwisata kolep/gulung tikar, ekonomi goyah, karyawan dirumahkan (PHK) dan kriminalitas meningkat. Terjadinya bom Bali 1 tanggal 12 Oktober tahun 2002, menimbulkan pertanyaan 2 perwakilan asing tentang hotel yang aman untuk ditempati di wilayah Bali. Sehingga diputuskan untuk melaksanakan Verifikasi Standar Keamanan dan Keselamatan Hotel (SKKH) tahun 2004-2011 dan pada tahun 2013 dilaksanakan Verifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Hotel oleh Ditpamobvit Polda Bali. Program Ditpamobvit Polda Bali ini mendorong hotel untuk menerapkan Sistem Manjemen Pengamanan sesuai peraturan yang ada, mengoptimalkan peran aktif stakeholder pariwisata dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta program ini untuk mengukur kwalitas keamanan dan keselamatan hotel guna menentukan hotel tersebut layak huni atau tidak. Sehingga akhirnya menumbuhkan trust/kepercayaan kepada wisatawan untuk menginap di hotel agar merasa terjamin keamanannya, nyaman dan damai.20 Dasar hukum Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Usaha Akomodasi Pariwisata (Hotel) dibali adalah berdasarkan: -
UU No 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia;
-
Perkap No 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Parusahaan/Instansi;
-
Permen Parekraf No.106 tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel;
20
Powerpoint Paparan Rakernis DIT PAMOBVIT 2013 Subdit Wisata.
29
-
Standar Keamanan dan Keselamatan Hotel Polda Bali 2004;
-
Sprin Kapolda Bali No: Sprin/277/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Tim Verifikasi.
Sementara itu tujuan verifikasi adalah antara lain: 1) Untuk mengetahui apakah Sistem Manajemen Pengamanan telah dilaksanakan; 2) Untuk menilai apakah sarana-prasarana pengamanan sudah memenuhi standar secara kualitas dan kuantitas; 3) Untuk mengidentifikasi, memetakan resiko keamanan; 4) Untuk menyiapakan audit Sistem Manajemen Pengamanan. Ruang lingkupnya adalah: 1) Verifikasi kesesuaian kecukupan dokumen, peralatan dan persyaratan pengamanan; 2) Supervisi konsistensi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (satu kali setahun selama masa sertifikasi). Dan metode verifikasi yang digunakan: 1) Meneliti seluruh dokumen dan memeriksa peralatan, serta wawancara tentang penerapan Sistem Manajemen Pengamanan. 2) Observasi dan penilaian langsung terhadap kegiatan dan peralatan; 3) Pengisian parameter skoring/penilaian. Standar
yang
digunakan
dalam
penilaian
Sistem
Manajemen
Pengamanan Hotel adalah: 1) Komitmen -
Kebijakan pengamanan
30
-
Struktur, tanggungjawab dan wewenang untuk bertindak,
-
Manual sistem manajemen pengamanan
2) Perencanaan -
Pelatihan, kompetensi dan kesadaran keamanan
-
Komunikasi, konsultasi dan partisipasi
-
Peninjauan kontrak
-
Pengendalian dokumen
-
Pembelian barang dan jasa
-
Pengendalian operasional dan infrasktruktur
-
Kesiapan penanangan dan pemulihan keadaan darurat.
3) Penerapan -
Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
-
Identifikasi segala bentuk potensi gangguan dan pengendaliannya
-
Tujuan dan sasaran pengamanan
4) Pemantauan dan Pengukuran -
Pemantauan potensi gangguan
-
Pengukuran pencapaian sasaran dan program kerja
-
Pelaporan
-
Penanganan masalah
-
Pengumpulan dan pengendalian catatan dan data keamanan
-
Audit sistem manajemen pengamanan
5) Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Pengamanan -
Evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Pengamanan
-
Hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan peningkatan kinerja.
31
Program Sistem Manajemen Pengamanan Ditpamobvit Polda Bali merupakan sebagai percontohan yang baik dan berhasil di tingkat nasional yang diharapkan dapat diterapkan juga oleh di provinsi lainnya. Juga Bali hanya satu-satunya yang memiliki Sistem Pengamanan Manajemen Hotel oleh Ditpamobvit Polda Bali. Demikian disampaikan Dra Indrayati Kepala Sub Direktorat Pariwisata Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Bali, wawancara tanggal 21 Oktober 2015. Sehingga selain melakukan upaya pelayanan terhadap masyarakat, upaya represif terhadap tindak pidana terkait bidang pariwisata, programprogram kerja yang dijalankan Ditpamobvit Polda Bali juga menyangkut program
preventif
seperti
verifikasi
Penerapan
Sistem
Manajemen
Pengamanan Usaha Akomodasi Pariwisata (Hotel) dibali. Dra Indrayati Kepala Sub Direktorat Pariwisata Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Bali, menambahkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Ditpamobvit Polda Bali, antara lain: 1. Kekurangan Personil, jumlah anggota Ditpamobvit adalah 133 orang termasuk pegawai 4 orang, sementara jumlah tersebut untuk menangani obyek wisata di seluruh Bali. Sekalipuan menurut Peraturan Kapolri nomor 22 Tahun 2010 jumlah demikian sudah cukup, tetapi pada kenyataan dilapangan masih dirasakan kendala kekurangan personil tersebut. 2. Kurangnya peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal pelatihan bahasa asing, karena Pan Ovit terkait dengan wisatawan tidak hanya dari domestik
32
tetapi juga dari wisatawan asing sehingga kemampuan berkomunikasi dengan berbagai bahasa diperlukan. Sementara dana yang disediakan untuk pelatihan bahaasa asing tersebut sangat terbatas hanya bersumber dari Ditpamobvit sendiri.
33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN 1. Peran Ditpamobvit Polda Bali sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali yang dituangkan dalam beberapa program kerjanya sehingga disimpulkan kinerjanya telah efektif, walaupun masih ada kendala seperti kekurangan personil ataupun perlu peningkatan SDM berbahasa asing. 2. Dengan penanganan terhadap beberapa tindak pidana dalam bidang wisata di Bali oleh Ditpamobvit Polda Bali yang dapat diteruskan dengan baik ke bagian Reskrim sebagai upaya yang efektif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisata selain juga upaya maksimal terhadap penegakan hukum.
B. SARAN 1. Untuk memaksimalkan peran Ditpamobvit Polda Bali meningkatkan kenyamanan berpariwisata, perlu didukung dan peningkatan bersinergi dengan instansi lain seperti Dinas Pariwisata Provinsi Bali ataupun Perhimpulan Hotel dan Restoran Indonesia khususnya di Provinsi Bali. 2. Pengamanan Obyek vital atau wisata di Bali sesungguhnya tidak hanya tugas Ditpamobvit Polda Bali untuk menjaganya namun dengan menanamkan rasa memiliki kepada seluruh warga Bali dapat lebih mudah tercapai rasa dan aman tersebut.
34
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Amrullah, Arief, 2006, Kejahatan Korporasi, Bayumedia, Malang. Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya, UIPress, Jakarta. Dahana, Made Metu, 2012, Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan, Paramita, Surabaya. Hadi, Soetrisno, 1985, Metodologi Reseacrh Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,Yogyakarta. Kuntjaraningrat, 1999, Jakarta.
Kebudayaan, Metalitet & Pembangunan, Gramedia,
Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Soekanto, Soerjono. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,Rajawali Press, Jakarta. Soemitro, Rony Hanitijo, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Tabah, Anton, 1991, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama. Ucuk Suyono, Yoyok, 2013, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Bandung. Website Masuki, 2014, beta.antarakalsel.com, Pariwisata Bali.
Kemiskinan dan Kriminalitas Ancaman
Posbali.com, 21 Oktober 2013, Maraknya Kasus Kriminalitas di Kawasan Kuta. Rohmat, travel.okezone.com, Kamis, 12 Desember 2013, Tindak Kriminal Masih Hantui Pariwisata di Bali. http://www.touristpolicebali.info
35
Lampiran 1
Data Distribusi Kedatangan Wisatawan ke Bali
36
Lampiran 2
Rekap Jenis Kejadian/Laporan yang diterima di TAC
37
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas No
Nama/NIDN
Instansi
Bidang
Alokasi
Asal
Ilmu
Waktu
Uraian Tugas
(jam/bul an) 1.
I
Made
Dedy Fakultas
Priyanto, SH.,MKn
Hukum
Hukum
8
Perdata
Menyusun Proposal
Unud
dan
Mengkoordinasi Pembagian Tugas
&
Mengurus Administasi Penelitian 2.
I
Made
Walesa Fakultas
Putra, S.H., M.Kn.
Hukum Unud
Hukum Pidana
8
Pengumpul Data Lapangan
&
Membuat Laporan Penelitian
38
Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti serta Mahasiswa yang terlibat
Peneliti Utama: 1. I Made Dedy Priyanto, SH.,MKn. (Ketua) 2. I Made Walesa Putra, S.H.,M.Kn.
Mahasiswa terlibat Penelitian 1. I Gusti Agung Ayu Elcyntia Yasana Putri 2. Aloysius Adi Kurnia 3. Ni Putu Leona Laksmi Suryadi 4. I Putu Endra Wijaya Negara
39
LAMPIRAN BIODATA KETUA PENELITI CURRICULUM VITAE A. Identitas Diri 1. Nama Lengkap (dengan gelar) 2. Jabatan Fungsional 3. Jabatan Struktural 4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 5. NIDN 6. Tempat dan Tanggal Lahir 7. Alamat Rumah 8. Nomor Telepon/Faks /HP 9. Alamat Kantor 10. Nomor Telepon/Faks 11. Alamat e-mail 12. Lulusan yang telah dihasilkan
13.
Mata kuliah yang diampu
I Made Dedy Priyanto, SH.,MKn
Penata Muda TK.I Sekretaris Bagian Hukum Perdata Widiatedja,SH.,M.Hum.,LLM 198404112008121003 0011048401 Denpasar dan 11-04 1984 Jl. Padang Udayana Nomor 7 Depasar 03617443670/081999942337 Jl.Pulau Bali No.1 Denpasar 0361222666/0361234888
[email protected] Sarjana Hukum Hukum Ketenagakerjaan Hukum Pengangkutan Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Persaingan Usaha
B. Riwayat Pendidikan
Program Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu
S-1 Universitas Udayana
Tahun Masuk Tahun Lulus Judul Skripsi/Thesis/Disertasi
2001 2005 Penertiban Penduduk Pendatang di Kota Denpasar
Nama Pembimbing/Promotor
Dr. I Wayan Suandi Drs,SH.,MHum Cok Istri Anom Pemayun, SH.,MH
Hukum
S-2 S-3 Universitas Gadjah Mada Magister Kenotariatan 2005 2008 Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Eksistensi Tanah Pekarangan Desa Di Kota Denpasar Prof. Dr.Sudjito SH.,MSi
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
NO 1
Tahun Judul Penelitian 2011 Penelitian Dosen Muda Tinjauan Yuridis Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah Kabupaten Tabanan 2012 Hibah Unggulan Udayana Peranan Prajuru Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (Setra) (Studi Kasus di Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian. 2013 Standarisasi Klausula-Klausula Perjanjian Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Sumber Dana DIPA. PNBP Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010.
4
2013
Hubungan Kerja Outsorcing Pada PT. Intrias Mandiri Sejati Cabang Denpasar
Fakultas Hukum Universitas Udayana
5
2014
Model Pengaturan City Hotel Wirausaha Lokal Berbasis Penguatan Kemitraan Dengan Berbagai Stakeholders Bagi Ketahanan Dan Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat Bali Dalam Kegiatan Kepariwisataan
DIPA Fakultas Hukum Universitas Udayana
2
3
DIPA. PNBP Universitas Udayana Tahun Anggaran 2011.
Prodi Magister Kenotariatan Udayana.
*) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya. D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
NO Tahun 1 2012
2
2013
3
2014
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 113 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sosialisasi Undang-undang KDRT Bagi Perlindungan Perempuan. Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Desa Sembung Sobangan Kecamatan Mengwi
Sumber Dana Fakultas Hukum Universitas Udayana Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Mandiri
Kabupaten Badung *) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah 1 Instrumen Hukum Pembatalan Perda Syariah Di Indonesia.
Vol/Nomor Volume I No.2, November 2011
2
Kewenangan Gubernur Dalam Pembatalan Perda Kabupaten Tabanan.
Volume 1, No.1, September 2011
3
Konstruksi Hukum Pembatasan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/ DPRD Dalam Pemilu Legislatif. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Volume I No. 1, November 2012
Jurnal : Format Ideal Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (Setra) Desa Pakraman Padang Sambian dan Desa Pakraman kerobokan. Peranan Prajuru Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (Setra) (Studi Kasus di Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian. Akibat Hukum Berakhirnya Hubungan Kerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Pemutusan Hubungan Kerja Akibatpekerja Melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja Di Koperasi Samuan Amertha Denpasar Penerapan Outsourcing Di Lembaga Konservasi Bali Zoo Pembayaran Klaim Oleh Perusahaan Ajb. Bumiputera 1912 Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Tertanggung Pada Program Mitra Beasiswa
Vol.8 No.2, november 2012
4
5
6
7
8
9 10
Volume 7 No.2, November 2012.
Nama Jurnal Jurnal Konstitusi PKK-Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Jurnal Advokasi FH Universitas Mahasaraswati Denpasar Jurnal Hukum Undiknas Denpasar Jurnal Konstitusi P3KP universitas Jambi Jurnal Hukum Undiknas Denpasar
ISBN : 978-979-920463-9
Prosiding Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSOED,
Vol.1 No.4, Mei 2013
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
vol.1 No.6. Juli 2013
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
vol.1 No.12, November 2013 vol.1 no.11, november 2013
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
11
12
13
14
Pemberian Uang Pesangon Terhadap Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Yang Diberhentikan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali Perlindungan Hukum Dari Pt Asuransi Kerugian Jasaraharja Putera Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Bali Implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga Pegadaian Denpasar Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Tertanggung Dalam Asuransi Demam Berdarah Pada Pt. Asuransi Central Asia
Vol. 02 No.03 Juni 2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
Vol. 02 No.02 Februari 2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
Vol. 02 No.01 Februari 2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
Vol. 02, No. 04 Juni 2014
Jurnal Kerta Semaya FH.Unud
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Seminar Nasional
Judul Artikel Ilmiah Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal
Waktu dan Tempat 2012/ Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSOED
2
Seminar Research Excellent Udayana
Otonomi Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Sengketa Perebutan Setra
2013/ GDLN, LPPM Universitas Udayana
3
Pelatihan Keterampilan Management Mahasiswa
E-Journal Ilmu Hukum
2014/ Gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar
N0 1
LAMPIRAN BIODATA ANGGOTA PENELITI A. Identitas Diri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Lengkap (dengan gelar) Jabatan Fungsional Jabatan Struktural NIP NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Alamat Rumah
8. HP 9. Alamat Kantor 10. Nomor Telepon/Faks 11. Alamat e-mail 12. Lulusan yang telah dihasilkan 13. Mata Kuliah yg diampu
L I Made Walesa Putra,S.H.,M.Kn. Asisten Ahli 19820222 200912 1003 0022028202 Denpasar, 22 Februari 1982 Jl. Gn Batur Perum Nusa Bumi Ayu A7 Denpasar 081934354488 Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114 (0361) 222666/ Fax. 234888
[email protected] S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang …
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Viktimologi Tindak Pidana Tertentu KUHP Penitensier Hukum Kesehatan Hukum Pidana Hukum Pidana Lanjutan Tindak Pidana Khusus Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan
B. Riwayat Pendidikan
Program Nama Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu Tahun Masuk Tahun Lulus Judul Skripsi/Thesis/Disertasi
S-1 Univ Atmajaya Yogayakarta (UAJY) Hk Perdata – Agraria 2000 2004 Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Pembagian Hasil
S-2 Magister Kenotariatan UGM
S-3 -
Hukum Perdata
-
2004 2006 Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Prinsip Kehatihatian Terhadap
-
Nama Pembimbing/Promotor
Tanah Pertanian Setelah Berlakunya UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Tabanan Propinsi Bali SW Endah Cahyowati, S.H.,M.S.
Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta
Prof.DR.Nindyo Pramono,S.H.,M.S.
-
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir No.
Tahun
1.
2011
2. 3.
2011 2012
4.
2012
5.
2012
6.
2012
7.
2013
8.
2013
9.
10
2013 2014
11
2014
12
2014
13
2014
Judul Penelitian Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Berlakunya UU No 8 Tahun 2010 Perlindungan Hukum Nasabah Balicon
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dlm Pelaksanaan Jabatan Notaris Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembuatan Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Denpasar -Karangasem) Pertanggungjawaban Pidana Pers dlm Penyebaran Berita Bohong (Kajian Yuridis thp Peraturan Perundang-undangan di bidang Pers) Analisis Yuridis Pertanggung-jawaban Pidana Pimpinan Redaksi Pada Pelanggaran Kegiatan Pers (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan PerundangUndangan Di Bidang Pers) Implementasi UU No 20 Tahun 2011 terhadap Perizinan Pembagunan Kondotel di Wilayah Kabupaten Badung Penelitian Buku Ajar Hukum Keluarga dan Perkawinan Prodi Magister Kenotariatan Udayana Penelitian Identifikasi & Inventarisasi Hasil Karya Budaya Masyarakat Bali
Pemaknaan Sumpah Pemuda sebagai Pemersatu Bangsa bagi Generasi Muda Masa Kini Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Di Bali Konsep Cybernotary Terkait Pengaturan Hukum Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Di Indonesia
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No.
Tahun
1.
2012
2.
2012
3.
2012
4.
2012
5.
2014
6.
2014
7.
2014
8.
2014
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Sosialisasi Pentingnya Pembuatan Surat Keterangan Silsilah Keluarga Untuk Keperluan di Bidang Keperdataan Bagi Warga Banjar Pasti Desa Pandak Gede, Kec.Kediri Kab.Tabanan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pengenalan Kedudukan Akta Notaris Untuk Legalisasi Hubungan Hukum Masyarakat di Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Sosialisasi Pembebanan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit BPR di Kabupaten Badung Sosialisasi Pentingnya Akta PPAT dalam transaksi Jual Beli Tanah di Desa Buahan Kaja, Kec Payangan, Kab Gianyar, Prop Bali Diseminasi Tentang Risalah RUPS PT Menuju Akta Otentik Dari Perspektif Cybernotary Sosialisasi Peran Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali Sosialisasi Hukum Kontrak Sewa Rumah Di Banjar Pembungan Desa Sesetan Denpasar Selatan
