SKRIPSI
PENGATURAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA BALI
NGURAH PRAMANA ADIYAKSA NIM. 1116051089
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
PENGATURAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA BALI
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
NGURAH PRAMANA ADIYAKSA NIM. 1116051089
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 17 MARET 2015
Pembimbing I
(Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM) NIP. 196111011986012001
Pembimbing II
(I Ketut Sandhi Sudarsana, SH.,MH) NIP. 195006221981031002
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 10 JULI 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor: 0622/UN.14.4E/IV/PP/2015 Tanggal 03 Juli 2015
Ketua
: Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM
(
)
Sekretaris: I Ketut Sandhi Sudarsana, SH.,MH
(
)
Anggota : 1. Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH
(
)
2. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum
(
)
3. Ida Bagus Putu Sutama, SH.,M.Si
(
)
iv
KATA PENGANTAR Om Swastyastu, Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas limpahan Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ide awal dari penulisan skripsi yang berjudul “Pengaturan Sertifikasi Usaha Pariwisata Dalam Meningkatkan Pariwisata Bali” adalah karena ketertarikan penulis terhadap Program Sertifikasi Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Nyoman Bela Siki Layang, SH.,MH Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM Pembimbing I dan Bapak I Ketut Sandhi Sudarsana, SH.,MH Pembimbing II di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta memberi masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik. 6. Bapak I Gusti Ngurah Dharma Laksana, SH.,M.Kn Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan petunjuk selama mengikuti perkuliahan. 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan dorongan dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya 8. Staf dan Karyawan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak membantu dalam penyelesaian administrasi. 9. Bapak Hadi Suyatno dan Ibu I Gusti Ayu Made Widyawati Direktur Sekolah Perhotelan Internasional dan PT. Cahaya Persada yang sangat berperan luar biasa dalam membimbing penulis dan segala data yang telah diberikan beliau dalam kegiatan PKKH. 10. Bapak I Gusti Putu Budiarta A.Md.Par.,SE dan Bapak/Ibu Staff dan rekanrekan Instruktur Sekolah Perhotelan Internasional yang membantu dalam kegiatan PKKH.
vi
11. Kedua orang tua penulis tercinta dan banggakan, I Gusti Agung Ngurah Arthanaya, SH.,M.Hum dan I Gusti Ayu Pandi Darini yang telah memberikan semangat dan nasehat serta pengetahuan di dalam penulisan skripsi ini. 12. Saudara-saudara tercinta, Ir. I Gusti Agung Ngurah Jaya Atmaja, I Gusti Ayu Ratna Artha Windari, SH.,MH dan I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, SH.MH yang telah memberikan dukungan dengan segenap hati untuk penyusunan skripsi ini. 13. Istri tercinta, I Gusti Ayu Widyasrini, S.Pd.,M.Pd yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 14. Sahabat terdekat penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana, A.A. Bagus Rumawan, Wayan Arnita, Made Sukaartha dan Wisnu Murti yang telah memberikan dukungan, masukan dan tempat berbagi pendapat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 15. Semua sahabat se-Angkatan 2011 yang senasib dan seperjuangan selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa dalam penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis belum merupakan jaminan akan kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.
vii
Dalam segala kekurangan ini, penulis persembahkam kepada pembaca semua, sehingga saran dan masukkan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga amal baiknya mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.
Denpasar, 10 Juli 2015
Penulis
viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan
ini
penulis
menyatakan
bahwa
Karya
Ilmiah/Penulisan
Hukum/Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini penulis buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 10 Juli 2015 Yang menyatakan,
(Ngurah Pramana Adiyaksa) NIM. 1116051089
ix
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM ............................................................................ i HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA ............................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ............................. iv KATA PENGANTAR .............................................................................................v HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................... ix DAFTAR ISI ............................................................................................................x ABSTRAK ........................................................................................................... xiii ABSTRACT ......................................................................................................... xiv BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah ..........................................................................1
1.2
Rumusan Masalah ...................................................................................5
1.3
Ruang Lingkup Masalah ..........................................................................5
1.4
Orisinalitas Penelitian ..............................................................................5
1.5
Tujuan Penelitian 1.5.1 Tujuan Umum .................................................................................7 1.5.2 Tujuan Khusus ................................................................................8
1.6
Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Teoritis .............................................................................8 1.6.2 Manfaat Praktis ...............................................................................8
1.7
Landasan Teoritis ....................................................................................9
x
1.8
Metode Penelitian 1.8.1 Jenis Penelitian .............................................................................12 1.8.2 Jenis Pendekatan ...........................................................................13 1.8.3 Bahan Hukum ...............................................................................14 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................................15 1.8.5 Teknik Analisis .............................................................................16
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
2.1
Pengertian Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Dasar Hukumnya ........... 17 2.1.1 Pengertian Kepariwisataan ......................................................... 17 2.1.2 Pengertian Sertifikasi.................................................................. 18 2.1.3 Pengertian Usaha Pariwisata ...................................................... 18 2.1.4 Tujuan Sertifikasi Usaha Pariwisata ........................................... 19
2.2
Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Kegiatan Kepariwisataan ....... 20 2.2.1 Pengertian HAM dan Dasar Hukum Berlakunya ....................... 20 2.2.2 Keterkaitan HAM Dengan Kepariwisataan ................................ 21
2.3
Teori Negara Hukum Dalam Sertifikasi Usaha Pariwisata ............... .. 22
2.4
Aspek Sosiologis Dalam Sertifikasi Usaha Pariwisata ........................ 25
BAB III PENGATURAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA DI BALI 3.1
Pengaturan Sertifikasi Usaha Pariwisata Secara Nasional ................... 27
3.2
Pengaturan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata di Bali .................. 32
xi
3.3
Kewenangan Penegakan Hukum Sertifikasi Usaha Pariwisata ............ 35
3.4
Alternatif Kebijakan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang Sesuai di Bali ....................................................................................................... 38
BAB IV AKIBAT HUKUM SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA 4.1
Keterkaitan Antara Sertifikasi Usaha Pariwisata Dengan Upaya Peningkatan Pariwisata Bali ................................................................. 41
4.2
Peningkatan Kualitas Pariwisata Bali Melalui Sertifikasi Usaha Pariwisata ............................................................................................. 46
4.3
Akibat Hukum Dari Usaha Pariwisata Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Usaha Terhadap Kepariwisataan di Bali ............................. 47
BAB V
PENUTUP
5.1
Kesimpulan ........................................................................................... 49
5.2
Saran .................................................................................................... 50
DAFTAR PUSTAKA
xii
ABSTRAK Pariwisata secara global saat ini berkembang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia dalam menikmati waktu luang melalui kegiatan wisata. Kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi HAM. Bali merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal akan keindahan pulaunya dan keunikan budaya menitikberatkan sektor pariwisata sebagai lokomotif penggerak ekonomi masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Bali fokus pada persiapan SDM dan sarana dan prasarana di bidang Pariwisata agar mampu bersaing dalam pasar global mendatang. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar nasional yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha dibidang pariwisata sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan melalui kebijakan penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang disebut Lembaga Sertifikasi Usaha bidang pariwisata dan kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Analisis Konsep Hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai pengaturan sertifikasi usaha pariwisata dalam meningkatkan pariwisata Bali Dengan belum adanya Peraturan daerah Bali yang mengatur tentang kewenangan penegakan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata, maka terdapat satu celah kosong yang kerapkali digunakan oleh pengusaha pariwisata dalam menghindar dari penerapan sertifikasi usaha pariwisata ini. Sejatinya kebijakan sertifikasi usaha pariwisata ini diperuntukkan guna melindungi pengusaha lokal dari pengaruh pasar bebas ASEAN sehingga mampu bersaing dalam kancah global, meningkatkan Pariwisata Bali dan menjaga kesinambungan pariwisata Bali kedepannya serta memberikan kepastian hukum dalam sektor pariwisata Bali.
Kata Kunci : HAM, Sertifikasi, Pariwisata, Kepastian Hukum
xiii
ABSTRACT Global tourism is now developing into a part of Human Rights. Tourism in Indonesia held on the principle of upholding human rights. Bali is a tourism destination renowned for the beauty of the island and cultural uniqueness. Tourism sector as a main locomotive of the economy of local communities and local government. With the ASEAN Economic Community (AEC) by 2015, Bali Local Government suppose to be focused on the preparation of human resources and infrastructure in the field of Tourism in order to compete in the global market. The Indonesian government has set national standards that must be adhered to by every business in tourism which is regulated in accordance with Law num. 10 Year 2009 concerning tourism through policy implementation Tourism Business Certification conducted by the Independent Institute called Certification Agency Business tourism and Government Regulation num. 52 Year 2012 on the Certification of Competency and Certification Enterprises in Tourism. By using normative legal research method with the statutes approach and analitical and conceptual approach, this study aims to identify the certification regulation regarding to improve the tourism industry in Bali. With the lack of the local regulation of Bali regarding Business Certification enforcement authority in the field of Tourism, there is an empty space that is often used by employers to avoid the tourism industry's certification application. Indeed tourism business certification policy is intended to protect local businesses from the effects of the ASEAN free trade so as to compete in the global markets, improving and maintaining the continuity of the Bali Tourism in the future and provide legal certainty in this tourism sector.
Keywords: Human Rights, Certification, Tourism, Legal Certainty
xiv
