EDISI 65 MEI Jawa Timur. Pengusaha Diharap. Membantu

EDISI 65 MEI 2016

POTENS i Jawa Timur

Pengusaha Diharap

Membantu

4

GUBERNURAN :

6

GUBERNURAN :

8

LAPORAN UTAMA :

Daftar Isi

Menkominfo Ingatkan Ancaman Radikalisme

Menkominfo Ingatkan Ancaman Radikalisme

Kominfo Launching Satu Juta Domain Gratis

Pengusaha Diharap Membantu

GUBERNURAN

12

LOH JINAWI:

14

LOHJINAWI

16

RAGAM DAERAH:

Pengusaha Diharap Membantu

18

RAGAM DAERAH :

LAPUT

20

PARAHITA :

22

PARAHITA :

24

Jatim Inovasi Bidang Ketahanan Pangan

DEXLITE Uji Pasar di Jawa Timur

Perajin Kayu Bojonegoro Manfaatkan TI

Singo Kinunjoro, Reog Para Napi

Rumah Sakit Jatim Layanai Indonesia Timur

Disipakan 450 Bus Mudik Gratis

AGRO

Bulog Kawal Tiga Komoditi Pangan

Jatim Inovasi Bidang Ketahanan Pangan LOH JINAWI

26

HIJAU :

Asal Ramah Lingkungan Boleh Gunakan Cantrang

SUSUNAN REDAKSI Diterbitkan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika ProVinsi Jawa Timur: Jl. A. YANI 242-244 Surabaya, 60235 Telepon: (031)-8294608, Faks: (031)-8294517; Email : [email protected] WEBSITE : www.jatimprov.go.id http://kominfo.jatimprov.go.id

Penanggung Jawab:

Kabid Diseminasi Informasi

fotoGRAFER : Henry de fretes

Pelaksana Harian/Pemimpin Redaksi:

LAYOUT:

Kasi MEDIA INFORMASI

Redaktur Pelaksana: Kasi MEDIA INFORMASI

SEKRETARIS REDAKSI: RINI SULISTIYOWATI

COVER: naryo

2

EDISI 65 MEI 2016

Pengarah:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

TIM Redaksi:

Siti saadah, m. afrizal, andi bagus , Tuti .W, SUPONO

AUDI

foto Cover :

PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016 MENEMPEL STIKER USAI MELAKUKAN PENDATAAN

Tim Ahli : Zainal Arifin Emka

cetak/ produksi: CV. NURANI

Kabar Redaksi Pentingnya Sensus Ekonomi 2016 RAGAM DAERAH

SingoKinunjoro, Reog Para Napi

PLESIR

Telaga Ngebel di Kaki Wilis 28

KRONIK KOMINFO : Komitmen Perangi Narkoba

28

SUARA INDRAPURA : DPRD Minta Blokir Situs Porno

32

JAGAD PEREMPUAN :

36

SPORTIVITAS :

38

INOVASI :

40 42

Riza Wahyuni Mendampingi Korban KDRT

Senam Training Camp Ke Luar Negeri

Aplikasi City 113, Laporkan Masalah Kota

TECHNO :

Pemerintah Fokus Bangun Fixed Broadband

PLESIR : Telaga Ngebel di Kaki Wilis

Sensus ekonomi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam UU ini Badan Pusat Statistik (BPS) harus melaksanakan tiga sensus, yakni Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi dan Sensus Pertanian. Sensus Ekonomi dilaksanakan secara berkala setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 6. Sensus ekonomi pertama digelar 1986, kedua dilaksanakan pada 1996, ketiga tahun 2006 lalu, dan keempat dilaksanakan tahun 2016 ini. Tahun 2016 dinilai merupakan sensus ekonomi yang paling kompleks. Di tahun ini sensus dilakukan dengan cakupan yang lebih besar dan detil dibandingkan sebelumnya. Selain itu, responden yang disensus lebih bervariasi. Diperkirakan mencapai 24 juta usaha atau perusahaan dan akan melibatkan 340 ribuan petugas yang direkrut berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Setidaknya ada 19 sektor yang akan didata dalam sensus ekonomi 2016. Antara lain pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pergudangan, jasa keua­ ngan dan asuransi, sampai kegiatan badan dan organisasi internasional Terdapat tujuan umum dan khusus dari kegiatan sensus yang dilaksanakan pada setiap tahun yang berakhiran 6 ini. Tujuan umum dari Sensus Ekonomi 2016 adalah mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi kecuali sektor pertanian, sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan Sedangkan beberapa tujuan khusus sensus ekonomi 2016, yaitu memberikan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, memperoleh informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi. Data SE 2016 ini juga dapat memotret daya saing bisnis di Indonesia dan menentukan posisi perekonomian Indonesia di antara negaranegara di kawasan regional maupun internasional. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang sudah tentu harus diantisipasi dan disikapi secara cermat dan cerdas. Dalam konteks ini, data SE 2016 menjadi sangat strategis dan krusial. Karenanya hasil sensus yang akurat sangat diharapkan dalam sensus ekonomi 2016. Jika data yang diperoleh tidak sesuai de­ngan fakta yang ada di masyarakat, maka perencanaan pembangunan tentu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini mengharuskan petugas sensus pandai menjelaskan dan membawa diri, agar bisa memperoleh data secara akurat. Dalam upaya mempersiapkan akan SE2016 tersebut, BPS telah melakukan berbagai langkah persiapan dan sosialisasi baik yang dilakukan oleh BPS RI, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. BPS telah merekrut sekitar 340 ribu petugas sensus. Petugas merupakan hasil seleksi terbuka dari ribuan pendaftar. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga harus ikut mendukung suksesnya sensus ini demi Indonesia yang maju dan sejahtera. Kenali, terima, dan jawab setiap pertanyaan petugas sensus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mari Sukseskan Sensus Ekonomi 2016. Redaksi EDISI 65 MEI 2016

3

POTENS i Jawa Timur

Harkitnas 2016

Menkominfo Ingatkan Ancaman

S

Radikalisme

etiap tanggal 20 Mei, tiap tahun, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Tahun 2016 ini Harkitnas diperingati untuk yang ke-108 kali, dan temanya adalah “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter”. Saat menjadi Inspektur Upacara Harkitnas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (20/5), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara, mengingatkan besarnya ancaman radikalisme dan terorisme. “Saat ini ancaman dan tantangan negara adalah radikalime dan terorisme. Bahkan kekerasan dan pornografi juga makin marak dan memprihatinkan. Jadi banyak tugas yang harus kita lakukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman tersebut,” kata Rudiantara. Ditegaskannya, Indonesia merupakan negara demokrasi berlandaskan Pancasila. “NKRI itu dari Sabang sampai Merauke dengan puluhan ribu pulau. Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa agar tak mudah terpecah belah,” ungkapnya. Ia menjelaskan, ancaman radikalisme dan terorime saat ini juga makin kuat dengan masuknya era digital. “Teknologi digital membuat batas fisik domestik dan internasional kian dekat. Pergaulan kian intens sehingga makin

4

EDISI 65 MEI 2016

Menkominfo RI, Rudiantara dan Gubernur Jatim, Soekarwo berfoto bersama siswa sekolah usai upacara Peringatan HARKITNAS Ke-108 tahun 2016 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (Foto: deni)

rentan adanya penyusupan di wilayah NKRI,” katanya. Menurutnya, dimensi kecepatan dan cakupan luasan internet juga perlu difilter untuk menjaga keutuhan NKRI. “Internet ini menjadi tantangan bagai dua mata pisau. Ada yang negatif dan positif. Manfaatkan untuk hal yang baik,” tuturnya. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat memaknai Harkitnas dengan bekerja nyata, mandiri, dan berkarakter. “Kita dihadapkan pada kompetisi global. Menangkan persaingan dengan bangkit menjadi bangsa yang kompetitif,” tegasnya. Upaya itu, kata dia, menjadi bentuk pengabdian bagi bangsa untuk melanjutkan perjuangan bangsa. “Sejak era Budi Utomo yang digagas Dr Wahidin Sudiro Husodo dan Dr Soetomo, dilanjutkan sumpah pemuda di 1928 hinga Indonesia Merdeka 1945. Kita lanjutkan perjuangan tidak hanya dengan wacana tapi kerja nyata,” tuturnya. Revolusi Mental Menkominfo Rudiantara mengingatkan bahwa dalam masa pemerintahan Jokowi-JK, bangsa Indonesia dituntut untuk bekerja nyata dan menjadi bangsa yang berkarakter melalui program Revolusi Mental. Menurutnya, makna Revolusi Mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik pemerintah maupun rakyat dengan

GUBERNURAN cara yang cepat untuk mengangkat kembeli nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi mental juga dapat diartikan sebagai gerakan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang untuk berorientasi pada kemajuan se­ hingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia. Pelaksanaan Revolusi Mental telah dicanangkan dalam program Nawacita Presiden Jokowi-JK. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga diharapkan akan dihasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan, mandiri dan berkarakter. Seiring dengan tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter”, Rudiantara berharap pemaknaan Kebangkitan Nasional lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dan pembangunan manusia yang berkarakter. “Bangsa ini harus kembali pada semangat ke Bhineka Tunggal Ika, semangat Pancasila dan rasa senasib dan sebangsa, kembali pada kepribadian nasionalnya sendisi,” tuturnya. Ia menambahkan, suatu negara jika ingin kuat dan langgeng harus ditata berdasarkan hukumnya sendiri dan berdiri di atas kepribadian nasionalnya sendiri. Rudiantara juga mengingatkan, bahwa peringatan Harkitnas 2016 membawa pesan: keharmonisan dalam kemajemukan di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Dan dalam rangka memperingati Harkitnas ke-108 ini, sudah menjadi kewajiban kita untuk tetap selalu menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan menjadikannya pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. SDM yang Terdidik Dalam pidato sambutannya pada peringatan Harkitnas ke-108 Tahun 2016, Menkominfo Rudiantara, mengatakan, salah satu inspirasi yang bisa diserap dari berdirinya Boedi Oetomo sebagai sebuah organisasi modern pada 1908 adalah munculnya sumber daya manusia Indonesia yang terdidik, yang memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan, dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan diri dari penjajahan. “Dengan tampilnya sumber daya manusia yang unggul inilah, semangat kebangkitan nasional dimulai,” katanya. Perjuangan Boedi Oetomo kemudian dilanjutkan oleh kaum muda pada tahun 1928 yang melahirkan Soempah Pemoeda. Melalui perjuangan yang tak kenal lelah, akhirnya rakyat Indonesia dapat memproklamirkan ke-

merdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Menkominfo menegaskan, bahwa kini masyarakat Indonesia berjanji bahwa NKRI adalah harga mati. NKRI adalah negara demokrasi berlandaskan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. “Karena itu sudah menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia secara konsisten untuk menjaga, melindungi dan memelihara tegaknya NKRI dari gangguan apapun, baik dari dalam maupun dari luar, de­ ngan caramenerapkan prinsip dan nilai-nilai nasionalime dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. Kini, kata Rudiantara, tantangan bangsa semakin besar, justru melalui kemajuan teknologi digital yang makin canggih. Radikalisme dan terorisme mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan prakteknya. “Medium baru teknologi digital berperan penting dalam penyebaran informasi secara cepat dan massif. Kita menghadapi problem kaburnya batas-batas fisik antara domestik dan internasional, sehingga kita makin rentan terhadap penyusupan ancaman terhadap keutuhan NKRI dari luar wilayah negeri ini,” papar Rudiantara. Menkominfo mengingatkan bahwa tantangan apa pun yang dihadapi saat ini harus dijawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter, sesuai dengan tema Harkitnas 2016. “Kerja nyata kita, kemandirian kita, dan karakter kita semua terpusat pada pemahaman bahwa saat ini kita dihadapkan dalam kompetisi global. Inilah saat paling tepat bagi kitauntuk bahu-membahu bersama memenangkan persaingan, karena lawan tanding kita muncul dari seantero penjuru dunia,” kata Rudiantara. Ia menambahkan, bangsa Indonesia harus bangkit menjadi bangsa yang kompetitif dalam persaingan global tersebut. “Pada aspek-aspek kerja nyata, kemandirian, dan karakter kitalah terletak kunci untuk memenangkannya. Kini bukan saatnya lagi mengedepankan hal-hal sekadar pengembangan wacana yang sifatnya seremonial dan tidak produktif,” tegasnya.Kini saatnya bekerja nyata dan mandiri dengan cara-cara baru penuh inisiatif bukan hanya mempertahankan dan membenarkan caracara lama sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini. Hanya karena telah menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan berarti sesuatu itu telah benar dan bermanfaat. “Kita harus membiasakan yang benar dan bukan sekadar membenarkan yang biasa. Untuk saudara-saudaraku yang diberi amanat Allah untukmengemudikan jalannya bahtera pemerintahan, saya mengajak untukmenyelenggarakan proses-proses secara lebih efisien,” tuturnya. Selanjutnya, ia juga mengajak agar kinerja pemerintahan semakin diperbaiki, sehingga lebih efektif dan efisien. “Mari pangkas segala proses pelayanan yang berbelitbelit dan berkepanjangan. Mari bangun proses yang lebih transparan. Mari berikan layanan tepat waktu se­suai jangka waktu yang telah dijanjikan,” ujarnya.(afr,sti) EDISI 65 MEI 2016

5

POTENS i Jawa Timur

Kebangkitan TI, Kominfo Launching Satu Juta Domain Gratis Direktur e-business Kementerian Kominfo, Azhar Hasyim Azhar Hasyim saat diwawancarai wartawan usai melaunching bantuan sejuta domain bagi UMKM dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial. di Dinkop Prov. Jatim (Foto: henry)

P

uncak Peringatan Hari Kebangkinan Nasional Ke-108 tahun 2016 yang dipusatkan di Kota Surabaya, rangkaian peringatan diwarnai dengan launching bantuan sejuta domain bagi UMKM dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial. Kegiatan tersebut merupakan sebagai upaya kebangkitan teknologi dan informasi di era digital. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dalam launching Program 1 Juta Domain Gratis UMKM di Jawa Timur di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Jumat (20/5) mengatakan, di era digital ini informasi telekomuikasi dan kemajuan teknologi berperan sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningatkan daya saing ekonomi suatu bangsa. Untuk menjadi layanan telekomunikasi yang

6

EDISI 65 MEI 2016

berkualitas bagi masyarakat, dibutuhkan sinergi pembangunan telekomunikasi antara pemerintah, penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat. Salah satu peran pemerintah adalah memfasilitasi kebijakan bagi penyelenggara telekomunikasi dalam hal kemudahan perizinan, investasi, dan pengaturan, serta menghilangkan perijinan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Eddy Santoso menambahkan, era digital saat ini, pertumbuhan UMKM sangat membantu dengan hadirnya layana internet, yang merupakan bagian dari layanan telekomunikasi seluler. Dengan diberikannya domain gratis bagi UMKM akan semakin mendorong kemajuan e-commerce, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, dengan hadirnya mobile phone yang dilengkapi dengan teknologi mobile in-

GUBERNURAN di era digital ini informasi telekomunikasi dan kemajuan teknologi berperan sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

ternet 4G-LTE yang mendukung layanan broadband internet kecepatan tinggi, juga akan semakin mempermudah pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Direktur e-business Kementerian Kominfo, Azhar Hasyim Azhar Hasyim menceritakan, selain domain gratis, nantinya juga akan di berikan pelatihan-pelatihan untuk melengkapinya. Rentang waktu dari domain gratis ini adalah 1 tahun, yang nantinya setelah itu di harapkan penerima program ini sudah bisa maju dan mandiri. Program ini di harapkan bisa menekan adanya investasi ilegal yang sangat marak terjadi, saat ini potensi pendapatan dari e-commerce Indonesia termasuk tinggi, yaitu 160 triliyun pertahun. Hingga saat ini terdapat tiga provinsi yang siap dengan layanan program ini yakni Jawa Timur, Yogjakarta dan Jawa Barat. Pada tiga provinsi itu, sebanyak 20.000 domain telah dialokasikan dan sampai saat ini 10.000 permintaan domain sudah masuk. Rencananya, setiap provinsi sementara akan menerima 5000 domain untuk tahap awal dari 330.000 domain yang disiapkan untuk 20 provinsi. Setiap provinsi memiliki ke­ sempatan mendapatkan alokasi lebih, jika pada provinsi lain serapannya lambat. “Kalau Jatim ingin dapat alokasi lebih banyak, kita tunggu aja bagaimana pembagian domain di provinsi lain,” katanya. EDISI 65 MEI 2016

7

Hasyim menambahkan, hingga saat ini total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program ini mencapai Rp 80 miliar untuk 330.000 domain. “Program ini akan terus di­tingkatkan menyesuaikan kesiapan pelaku pasar dan pemerintah daerah,” ujarnya. Kepala Dinkop dan UMKM Jatim, I Made Sukartha mengatakan, program ini akan mempermudah masyarakat untuk memasarkan produknya. “Pelaku UMKM bisa mendaftarkan langsung ke kantor kami atau bisa melalui website kami,” katanya. Para pelaku UMKM bisa mendownload formulir pendaftaran melalui link berikut dan bisa mengirimkan kembali melalui email kami dan UMKM yang akan mendapatkan prioritas nantinya adalah UMKM yang memiliki produk unggulan. Selain domain, nantinya akan membentuk tim yang akan mendampingi proses penjualan produk UMKM secara online. Di Jatim saat ini memiliki 6,8 juta pelaku UMKM by name by addres. Sebagian besar mereka memiliki produksi unggulan yang siap dipasarkan secara online. “Kalau misalkan program ini pengalokasiannya siapa cepat dia dapat, pastinya satu juta domain akan habis ha­ nya untuk pelaku UMKM di Jatim,” ujarnya. (jal)

POTENS i Jawa Timur

Pengusaha Diharap

Membantu 8

EDISI 65 MEI 2016

LAPORAN UTAMA

S

ensus Ekonomi 2016 (SE2016) merupakan kegiatan yang sangat pen­ ting untuk memperoleh data yang akurat tentang ekonomi. Oleh sebab itu para pengusaha dan pelaku ekonomi serta masyarakat Jawa Timur diharapkan ikut membantu dan mengsukseskan. Seperti dikemukakan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf saat melepas Petugas sensus di Grahadi, di era global sekarang ini, data sangat penting. Siapa yang menguasai data akan menjadi pemenang. Kebalikannya yang tidak menguasai data akan menjadi pecundang. “Untuk memperoleh data yang baik, tidaklah mudah, harus menggunakan metode yang baik pula. Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan suatu lembaga pemerintah yang baik dan diberi mandat untuk melaksanakan Sensus Ekonomi agar memperoleh dan mendapatkan data yang tepat,” katanya. Revolusi statistik telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dengan sample yang sedikit telah mewakili jutaan orang. Seperti dalam survey pilkada dan pilpres, jika dilakukan dengan kaidah-kaidah ilmiah, sample yang jumlahnya nol koma presen bisa menggambarkan secara akurat apa yang telah terjadi di dalam ratusan presen. BPS telah menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Tetapi tidak ada gunanya kaidah dan ilmu serta perencanaan yang matang, jika pelaksananya tidak memuhi syarat untuk mengumpulkan data. Di sinilah pentingnya kehadiran para petugas pencatat dan pengumpul data. Oleh sebab itu diharapkan petugas melaksanakan tugas sesuai presedur, karena nasib Indonesia dan Jawa Timur khususnya tergantung data yang para petugas kumpulkan. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia memerlukan data yang akurat. Arus barang dan orang akan mengalir deras antar negara ASEAN. Untuk itu diperlukan data yang konkret tentang kekuatan ekonomi Indonesia khususnya Jawa Timur. Diharapkan para pelaku usaha memberikan data yang jujur dan akurat serta apa adanya. Walaupun petugas baik, metodenya mantab tapi yang disurvei ti­ dak memberikan data apa adanya, tidak akan mendapatkan data akurat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bersama petugas sensus ekonomi usai mengikuti Apel Siaga dan Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2016 di halaman Gedung Negara Grahadi, (Foto: berita lima.com)

Kebijakan Hasil data SE 2016 sangat penting untuk mengambil kebijakan pemerintah khususnya di sektor ekonomi dan pembangunan. Jika data akurat yang dihasil­ kan akurat keputusan/kebijakan yang diambil akan menjadi akurat pula. SE 2016 juga akan menjadi bahan evaluasi dalam pertumbuhan ekononomi. “Bisa diketahui bagian-bagian mana pertumbuhan ekonomi yang harus dievaluasi,” kata Gus Ipul. Kepala BPS Jawa Timur, Teguh Pramono mengatakan, berdasarkan hasil SE 2006 di Jawa Timur diperkirakan ada 4,6 - 5 juta usaha ekonomi. Cakupan SE2016 selain kategori pertanian, administrasi pemerintah dan pertahanan keamanan serta kategori aktivitas rumah tangga pemberi kerja. Sebanyak 18 sektor tersebut yang dicacat sekaligus; di antaranya sektor sektor pengusaha pertambangan, manufacture, penggalian, industri penyedian listrik, gas, air, kuntruksi, perdagangan, pendidikan, waralaba, industri oneline, dan sebagainya. Jenis usaha yang akan didata adalah; pertambangan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, air panas, pengadan air, kostruksi, perdagangan besar, eceran, reparasi, transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi,. Kemudian penyediaan makan minum, informasi komunikasi, jasa keua­ EDISI 65 MEI 2016

9

POTENS i Jawa Timur

ngan, asuransi, real estat, jasa profesional, jasa ilmiah, jasa teknis, jasa persewaan ketenagakerjaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kebudayaan, hiburan, rekreasi, kegiatan badan dan organisasi. Wilayah yang disensus meliputi seluruh kabupaten/ kota diseluruh Jawa Timur yang terbagi menjadi 88.527 blok sensus yang akan didata oleh 52.446 petugas. Petugas pencacah lapangan (PCL) 38.636 orang, petugas pemantau lapangan (PML) 13.102 orang dan petugas korlap 708 orang. BPS memohon dukungan pemerintah daerah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, pelaku usaha dan pelaku kegiatan ekonomi serta masyarakat Jawa Timur dengan memberikan informasi yang benar. (naryo)

Petugas sensus ekonomi 2016 saat melakukan sensus di rumah Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (Foto: naryo). BPS Jatim menerjunkan 52.500 petugas untuk mendatangi rumah warga di seluruh daerah di Jatim pada Sensus Ekonomi 2016. (Foto: beritalima.com)

10

EDISI 65 MEI 2016

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan suatu lembaga pemerintah yang baik dan diberi mandat untuk melaksanakan Sensus Ekonomi agar memperoleh dan mendapatkan data yang tepat

LAPORAN UTAMA

Cegah Penipuan, Minta Indentitas Petugas SE

U

ntuk menghindari penipuan berkedok petugas Sensus Ekonomi 2016, masyarakat diminta tidak segan menanyakan identitas pelaksana Sensus Ekonomi. Warga berhak meminta identitas petugas untuk menghindari aksi pe­ nipuan seperti pernah terjadi. Petugas dilengkapi kartu pengenal dan atribut. Kepala BPS (Badan Pusat Statitistk) Kota Surabaya, Lutfin Fana mengatakan, BPS sejak awal sudah mengingatkan dan mewanti-wanti petugas dan pengawas sensus untuk menggunakan atribut dan siap “dicurigai” warga serta harus tetap menjalankan tugas dengan baik. Pernyataan itu menanggapi pemberitaan media sosial menyangkut aksi penipuan berkedok petugas sensus di suatu daerah di Jawa. Menurutnya, sejak dimulainya sensus 1 Mei 2016 hingga pekan kedua Mei, belum ada laporan yang menyatakan kesulitan besar dalam menjalankan pendataan usaha di Surabaya. Walaupun ada laporan ada juga warga yang menolak disensus dengan berbagai alasan. Dikatakannya, petugas terus berupaya mendata warga yang menolak dengan menegaskan bahwa hasil pendataan tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebalik­ nya justru untuk kepentingan pengusaha. Data sensus ekonomi diharapkan bisa memberikan masukan yang akurat tentang dunia usaha di dalam negeri sehingga pemerintah bisa menjalankan kebijakan terkait usaha. Sesuai tujuannya, cakupan Sensus Ekonomi adalah seluruh usaha atau perusahaan di lokasi permanen se­ perti mal, perkantoran, hotel, restoran, bank, dan lokasi tidak tetap seperti kaki lima serta usaha keliling dan rumah tangga. Harusnya, kata dia, semua jajaran mendukung kegiatan sensus itu datanya diperlukan negara. Penipuan di suatu daerah diharapkan tidak mengganggu berjalannya sensus. Aparat diminta mencari pelaku dan menghukum berat karena telah mengganggu tugas kenegaraan. Pada SE 2016 BPS Jatim menerjunkan 52.500 petugas untuk mendatangi rumah warga di seluruh daerah di Jatim. Kepala BPS Jatim, Teguh Purnomo, menambahkan,

sensus dilakukan selama sebulan dimulai 1-31 Mei. “Petugas mengajukan 22 pertanyaan dasar,” katanya. Beberapa pertanyaan, di antaranya adalah nama, alamat, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, nilai input, dan output perusahaan. “Apabila mereka tak punya usaha, bagi kami itu sudah merupakan data. Demikian juga dengan mereka yang memiliki usaha. Sekecil apapun usahanya, misalnya jualan pisang goreng, tetap akan didata. Dalam bahasa statistik, usaha itu adalah setiap kegiatan yang berpotensi utung dan rugi,” ujarnya. Menurut dia, sensus kali ini merupakan tahap awal. Tahun depan sensus akan dilanjutkan lebih rinci dan fokus pada para pemilik usaha berskala menengah ke atas. “Dengan begitu, kami bisa mendapat data rinci. Kalau sensus dilakukan secara keseluruhan, bukan kewalahan saja, tapi datanya bakal numpuk, sehingga kalau terlalu lama datanya bisa tak berguna,” kata dia. Sensus ekonomni 2016 dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dan untuk pengemba­ ngan usaha dan pembangunan di Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya. Sejumlah kegiatan yang dilakukan Sensus Ekonomi 2016 adalah; pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah jenis dan usahanya seperti benchmarking PDB untuk pemerintah pusat dan PDRB untuk pemerintah daerah/provinsi. Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survey di bidang ekonomi (survey harga, produksi, distribusi, jasa dan survey khusus). Selain itu terbangunnya bisnis data dan benchmark updating integrated business register. Karakteristik usaha menurut skala usaha. Karakteristik usaha (unik); franchise, e-commerce/on-line business, multilevel, marke­ ting dan lain-lain. Kemudian pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah dan tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia. Untuk SE 2016 secara nasional telah disiapkan dana Rp 2,1 triliun dan Jawa Timur kebagian 14-15 persennya. Hasil SE 2016 akan diumumkan 17 Agustus 2016. Data rincinya SE 2016 akan diumumkan tahun 2017. (jal) EDISI 65 MEI 2016

11

POTENS i Jawa Timur

Jatim Inovasi G

Bidang Ketahanan Pangan

ubernur Jawa Timur, Soekarwo, menya­takan bahwa Jatim telah berinovasi di bidang ketahanan pangan dengan cara menaikan produksi pertanian melalui perbaikan sistem irigasi pengairan. Hal ini dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Brawijaya Malang untuk mencari bibit padi yang berkualitas unggul. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat menghadiri Acara Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI di Bumi Hotel Surabaya, Rabu (18/5) mengatakan, inovasi tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dikatakan Gubernur, inovasi produksi padi di Jawa Timur tidak mungkin dilakukan dengan menambah luasnya lahan pertanian. Namun dengan menaman bibit unggul dan memperbaiki sistem irigasi yang lebih baik. Kemudian memperbaiki kelembagaannya melalui

12

EDISI 65 MEI 2016

Gabungan Kelompok Tani dan Peternakan (Gapoktan) di daerah-daerah kabupaten/kota. Untuk melancarkan dibuatnya inovasi, Pemrov Jawa Timur mengundang Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRD sebagai pengambil kebijakan. Selanjutnya implementasi dilaksanakan sekretaris daerah dan Dinas Pertanian. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Soekarwo juga memaparkan tentang gambaran penggunaan APBN dan APBD 2015 dan 2016, yang dialokasikan untuk fungsi kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Toko Tani Di bidang pertanian, pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat program Toko Tani Indonesia (TTI). Program yang digagas untuk membantu pemasaran dan penjualan komoditi petani secara langsung pada

LOH JINAWI

Toko Tani ini sangat bagus untuk memberikan nilai tambah bagi petani. Selama ini petani jarang menikmati keuntungan. Namun dengan bisa menjual produknya secara langsung melalui Toko Tani maka bisa memangkas selisih harga yang menjadi keuntungan perantara atau tengkulak konsumen itu mendapatkan apresiasi dan dukungan secara langsung oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. “Toko Tani ini sangat bagus untuk memberikan nilai tambah bagi petani. Selama ini petani jarang menikmati keuntungan. Namun dengan bisa menjual produknya se-

cara langsung melalui Toko Tani maka bisa memangkas selisih harga yang menjadi keuntungan perantara atau tengkulak,” jelas Pakde Karwo. Ia juga meminta media bisa ikut mengangkat program Toko Tani tersebut. “Ini bagus bisa sedikit diangkat. Setidaknya jadi informasi baik bagi masyarakat yang bisa memberikan keuntungan bagi petani,” ungkapnya. Namun, lanjutnya, tak hanya Toko Tani saja yang bisa direalisasikan. Ia juga memastikan di Jawa Timur data harga komoditi di 126 pasar telah terkoneksi secara online. “Yang sangat segera itu sudah ada 126 pasar yang harganya sudah online dan realtime. Seperti telor di Blitar ini bisa dipantau harganya dari Gresik. Selisihnya bisa diketahui agar dapat terkoreksi tata niaganya,” tegasnya. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Gardjita Budi mengatakan, dalam tahun 2016 ini pihaknya menargetkan akan dibentuk 1.000 TTI. Sedangkan di Jawa Timur sudah ada 136 TTI yang telah dibentuk. “Toko Tani ini pada dasarnya membantu Gapoktan agar bisa berkompetisi,” katanya. Dari target 1.000 TTI saat ini sudah dibentuk 300 TTI di seluruh Indonesia . “Toko Tani ini menjual produk dengan harga kompetitif. Dalam waktu dekat bisa beroperasi dan sudah beberapa yang mulai beroperasi. Akhir tahun bisa tercapai 1.000 TTI. Dalam program ini, satu gapoktan bisa bekerjasama dengan dua toko tani yang bisa memasarkan beras, gula, cabai, da bawang atau komoditi yang rawan terdam­ pak inflasi,” katanya. (red)

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, saat menghadiri Acara Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI di Bumi Hotel Surabaya, (Foto: sugeng)

EDISI 65 MEI 2016

13

Dexlite

POTENS i Jawa Timur

uJI Pasar di Jawa Timur

Pengisian perdana Dexlite pada kendaraan di SPBU No. 54.601.113 Jl Raya MERR Kalijudan, Surabaya oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, dan Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, didampingi oleh GM Pertamina MOR V, Ageng Giriyono, (foto: kabargress.com)

PT Pertamina (Persero) memperluas outlet uji pasar produk diesel non subsidi terbarunya, Dexlite, di Wilayah JawaTimur. Uji pasar ini akan dilakukan di 18 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di lima Kabupaten / Kota, yakni Surabaya, Malang, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan. Pelaksanaan uji pasar di wilayah Jawa Timur tersebut ditandai dengan pengisian perdana Dexlite pada ken­ daraan di SPBU No. 54.601.113 Jl Raya MERR Kalijudan, Surabaya oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, dan Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, didampingi oleh GM Pertamina MOR V, Ageng Giriyono, Rabu (18/5). Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, mengatakan perluasan wilayah uji pasar Dexlite di Jawa Timur ini karena melihat hasil uji pasar yang sudah dilakukan sebelumnya di wilayah Jabodetabek, dimana minat konsumen cukup baik. “Merespons cukup baiknya angka penjualan produk Dexlite sejak dilakukan uji pasar di Jabodetabek pada tanggal 15 April 2016 yang lalu, membuat Pertamina memperluas uji pasar Dexlite di wilayah Jawa Timur un-

14

EDISI 65

MEI 2016

tuk melihat minat pasar pengguna mesin Diesel,” jelas Ahmad Bambang. Dexlite merupakan produk bahan bakar Diesel yang diformulasikan Pertamina untuk konsumen pengguna kendaraan bermesin diesel yang populasinya semakin meningkat sejalan dengan makin ketatnya batasan emisi gas buang. Dexlite akan menyasar ceruk pasar segmen pengguna mesin diesel diantara Solar dan Pertamina Dex. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, menyambut baik kehadiran produk Dexlite di Jawa Timur dengan mengatakan inovasi produk Pertamina melihat peluang pasar konsumen mesin diesel yang makin bertambah patut diapresiasi. “Kami apresiasi inisiatif dan inovasi produk anak negeri dengan melihat peluang pasar di segmen bahan bakar kendaraan diesel, apalagi dengan hadirnya Dex­ lite, dapat berkontribusi positif membantu pemerintah dalam mengurangi penggunaan Bahan Bakar Bersubsidi Solar,” kata Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini. Dexlite memiliki angka Cetane 51 dengan kandungan

LOH JINAWI

sulfur maksimal 1.200 ppm atau lebih tinggi dibandingkan dengan Solar dengan angka Cetane Number 48 dan kandungan sulfur maksimal 3.500 ppm. Adapun, Pertamina Dex yang dikenal sebagai produk bahan bakar diesel terbaik di Indonesia saat ini, memiliki angka Cetane Number 53 dengan kandungan sulfur maksimal 500 ppm. “Sebagai pilihan produk baru, Dexlite memang memiliki kualitas di atas Solar, namun harga tetap terjangkau oleh konsumen dan ramah terhadap lingkungan,” Tambah Ahmad Bambang. GM Pertamina MOR V, Ageng Giriyono, mengatakan hingga akhir tahun ditargetkan 248 SPBU di MOR V sudah menyediakan produk Dexlite. Untuk itu Pertamina MOR V telah mempersiapkan infrastruktur Terminal BBM, armada mobil tangki, dan infrastruktur IT serta fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran uji pasar dan pemasaran Dexlite di wilayah Jatim Balinus. Dari 18 SPBU yag menyediakan produk Dexlie mulai minggu ketiga Mei 2016, enam SPBU di Surabaya, yaitu SPBU Jl Raya Merr Kalijudan Surabaya, SPBU JL Dupak Rukun, SPBU Pakuwon City, SPBU Jl Ketintang Madya, SPBU  Raya Kertajayam dan SPBU Jl Ploso Baru. Sedangkan di Malang ( tiga SPBU), di Sidoarjo (lima SPBU), di Mojokerto (tiga SPBU) dan satu-satunya yang ada di Lamongan yaitu SPBU Jl Dinoyo Deket. (red)

Merespons cukup baiknya angka penjualan produk Dexlite sejak dilakukan uji pasar di Jabodetabek pada tanggal 15 April 2016 yang lalu, membuat Pertamina memperluas uji pasar Dexlite di wilayah Jawa Timur untuk melihat minat pasar pengguna mesin Diesel

EDISI 65 MEI 2016

15

POTENS i Jawa Timur

Perajin Kayu Bojonegoro

Manfaatkan

K

ecamatan Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro dikenal dengan produk kerajinan kayunya. Pemasaran produk berkualitas tinggi ini kian meluas sejak dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), perajin mendirikan komunitas yang disebut Kampung UKM Digital. Kampung UKM Digital merupakan sebuah konsep Kampung UKM yang dapat memanfaatkan teknologi informasi secara komprehensif dan integrative. Langkah ini untuk mendukung proses bisnis yang berjalan di sentra UKM. UKM yang terpusat di suatu lokasi ini sebagai upaya mewujudkan UKM yang maju, mandiri, dan modern. “Kami sangat bangga bisa ikut menjadi bagian pen­ ting dalam membantu UKM Perajin Kayu di Bojonegoro menyambut era digital dan memasuki pasar digital agar dapat bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” ujar General Manager Telkom Witel Gresik Madura, Ferry Zuljanna, kepada wartawan di kantor UPT Disperindag Bojonegoro. Ferry menambahkan, di Kampung UKM Digital ini disediakan infrastruktur berupa jaringan Telkom 100% Fiber, access point WIFI ID, fasilitas Broadband Learning Center (BLC) yang juga sudah difasilitasi jaringan 100% fiber, sifatnya free apabila kelas BLC digunakan secara klasikal serta sharing knowledge terkait dengan Information Computer Technology (ICT). Ferry menyadari bahwa upaya menumbuhkan di­ gital ecosystem untuk membantu UMKM memasuki era digital akan terwujud dengan dukungan berbagai pihak selain Telkom sebagai business enabler melalui solusi ICT.

16

EDISI 65

MEI 2016

TI

“Termasuk kerja sama Penta-Helix, dengan melibatkan 5 pilar pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing UKM. Adapun 5 pilar itu antara lain; academicy, business, community, birocration dan media atau disingkat ABCGM,” katanya. Kampung UKM Digital Sepanjang tahun 2015 Telkom berhasil mengha­ dirkan 60 Kampung UKM Digital. Tahun ini target ambisius ditiupkan, yakni sebesar 300 Kampung UKM Digital di seluruh Indonesia. Seperti dikatakan Kepala Dispe­ rindag Bojonegoro, Basuki, kehadiran Kampung Digital merupakan angin segar bagi pelaku UKM di Bojonegoro. “Ini menjadi kebangkitan pelaku usaha di sentra furniture Desa Sukorejo. BLC ini bisa jadi pusat belajar, promosi, dan komunikasi antar-perajin sehingga dari situ bisa meningkatkan omzet,” ujarnya. Menurut dia, produk furniture dari Desa Sukorejo bisa dijual hingga Rp 15 juta di Malaysia. Padahal, harga di kampung itu hanya Rp 5 juta. “Melalui TI akan jadi sarana promosi yang efektif. Kalau UKM hanya mengandalkan penjualan secara konvensional, siap-siap usahanya mati,” katanya. Lebih lanjut Basuki menambahkan, di Sukorejo, Pemkab juga memiliki sentra pengolahan kayu berupa UPT (Usaha Pengelola Teknik Kakeriyu) yang terletak di Jl.Brigjen Sutoyo Bojonegoro. UPT ini sudah ada sejak 20 tahun lalu. Selain menjual meubel yang telah jadi, UPT ini juga menawarkan ukiran kayu jati khas Bojonegoro. Olahan kayu jati bisa dibuat menjadi kursi, dipan, meja, lukisan Kaligrafi, jam kayu, dan pintu. UPT Bojonegoro memiliki sekitar 85 unit usaha de­ ngan 165 perajin kayu dan memiliki ruang pamer (show-

RAGAM DAERAH

Kami sangat bangga bisa ikut menjadi bagian penting dalam membantu UKM Perajin Kayu di Bojonegoro menyambut era digital dan memasuki pasar digital agar dapat bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA room) untuk menjajakan produknya. Proses pengolahan kayu terbilang masih menggunakan cara manual atau sederhana. Sama dengan cara pemasaran produknya juga terbilang masih sederhana atau belum tersentuh perkembangan teknologi. Bahan baku kayu jati biasa didatangkan dari area Bojonegoro, Tuban, dan Nganjuk. Produk UPT sudah merambah pasar luar negeri. Ketua Koperasi Kriya Makmur (Koyama), Mamik Slamet menya­ takan, pemesan mebel tidak hanya lokal Bojonegoro, namun juga Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali, juga luar Jawa. “Hanya saja, sebagian besar perajin masih membeli mebel setengah jadi dari Jepara Jawa Te­ ngah, kemudian penyelesaian akhirnya di Bojonegoro,” katanya. Di desa setempat, tercatat ada 86 perajin, dengan jumlah tenaga kerja berkisar lima orang hingga mencampai puluhan orang per perajin. Harga mebel di desa setempat, mulai Rp 250 ribu, seperti tempat air, hingga mebel seharga Rp 25 juta. (jal)

Kampung UKM Digital merup akan sebuah konsep Kampun g UKM yang dapat memanfaatkan teknologi info rmasi secara komprehensif dan integrative (Foto: Dok PT. Telkom).

EDISI 65 MEI 2016

17

POTENS i Jawa Timur

Foto: Afrizal

SingoKinunjoro,

S

uasana di Rutan (Rumah Tahanan) Klas II B Ponorogo pagi itu, Rabu cukup ramai. Banyak keluarga dari warga binaan rutan yang berkunjung. Para napi pun tampak sumringah saat bertemu keluarganya yang datang menjenguk dengan membawakan berbagai buah tangan. Namun hal itu tak dialami oleh Marhaban. Pria yang menjadi warga binaan rutan itu sedang tidak mendapatkan kunjungan keluarga. Ia tampak asyik bergurau dan berdiskusi dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam grup Reog Singo Kinunjoro. Saat dikunjungi kru Potensi, Marhaban cukup santai dan menyempatkan diri diwawancarai terkait aktivitas Singo Kinunjoro. Berbeda dengan grup reog pada pada umumnya. Singo Kinunjoro merupakan grup yang berisikan para warga binaan rutan. “Anggota kami ada 50 orang. Semua ini tahanan yang ada di Rutan Ponorogo. Kami berlatih rutin seminggu dua kali setiap hari Senin dan Sabtu. Pelatih yang didatangkan di rutan dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Tapi setiap hari secara personal tiap anggota berlatih sendiri-sendiri,” kata pria yang dipanggil Pak Lurah itu. Penamaan Singo Kinunjoro pun memiliki makna cukup unik. Singo berarti singa atau macan dan Kinunjoro berarti berada di dalam penjara. “Nama Singo Ki-

18

EDISI 65

MEI 2016

Reog Para Napi

nunjoro ini diusulkan oleh salah satu petugas rutan dan kami para warga binaan setuju. Yaa, kami ini ibarat macan yang berada di dalam penjara,” tuturnya sembari tertawa. Menurut dia, berlatih reog menjadi upaya para tahanan di rutan untuk tetap bisa berkarya di balik jeruji besi. “Walaupun kami di dalam tahanan, kami cukup senang karena masih bisa belajar kesenian tradisional. Belum tentu masyarakat yang berada di luar rutan mau belajar reog. Tapi kami para napi yang didominasi warga asli Ponorogo ini dengan senang hati belajar reog,” ujarnya. Pertunjukan Singo Kinunjoro dibentuk tiga bulan yang lalu, sekitar Februari 2016. Walau terbilang masih cukup baru, grup reog ini sudah mulai tampil di berbagai acara. Grup yang dibentuk oleh Kepala Rutan Klas II B Ponorogo, Hendro Susilo Nugroho sejauh ini telah tampil mengisi tiga kegiatan. “Pertama kami tampil saat pembukaan kantor Bank BNI di Ponorogo, kedua saat pembukaan Kantor Imigrasi di Ponorogo, dan ketiga saat peringatan Hari Bhakti

RAGAM DAERAH

Pemasyarakatan ke-52 di Lapas Klas I Malang, Rabu (27/4),” kata Hendro. Untuk tampil di luar Rutan, kata dia, bukan menjadi hal yang mudah. “Kami harus minta izin Kanwil Kemenkumham Jatim di Surabaya. Setelah disetujui para warga binaan yang menjadi anggota Reog Singo Kinunjoro ini bisa keluar rutan dengan pengawalan petugas,” jelas pria yang menjabat Karutan Ponorogo sejak November 2015. Yang menarik, ujar Hendro, saat tampil di Malang. Sebanyak 50 warga binaannya itu diboyong dalam satu bus dengan dikawal 10 petugas plus mobil pengawalan. Usai menempuh perjalanan sekitar lima jam dari Ponorogo ke Malang, Singo Kinunjoro sukses unjuk kebolehan. Marhaban selaku Ketua Grup Reog Singo Kinunjoro mengakui kebanggaan dan kebahagiaan yang dirasakan saat tampil di Malang. “Walaupun kami tahanan tapi masih bisa menampilkan karya pertunjukan yang diapresiasi oleh para pejabat yang hadir,” tuturnya. Saat di Malang, Singo Kinunjoro menampilkan Reog di depan Kepala Lapas dan Rutan se-Jawa Timur dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Budi Sulaksana serta beberapa pejabat sejumlah instansi lain di Malang. Pertunjukan yang ditampilkan Singo Kinunjoro yak­ ni mengisahkan sejarah dan awal mula Reog Ponorogo. Regenarasi Narapidana di Rutan Klas II B Ponorogo paling lama tinggal menjadi warga binaan paling lama tujuh tahun. Namun ada pula yang hanya menjalani masa tahanan satu hingga dua tahun. Untuk itu, proses belajar dan berlatih bagi anggota Singo Kinunjoro juga tak mudah. “Selalu ada yang keluar dan ada juga yang masuk rutan. Dari 50 anggota grup kami, beberapa waktu Foto: Afrizal

lalu ada yang bebas delapan orang. Jadi harus ada anggota baru yang bergabung dan itu diisi warga binaan yang baru masuk,” kata Marhaban. Bahkan, diperkirakan awal tahun 2017 mendatang ia juga telah selesai menjalani masa tahanan. Jika tak ada halangan dan mendapatkan remisi, Marhaban bisa bebas lebih awal. Kendati personil grup berkurang, namun berusaha menggandeng napi baru untuk bergabung berlatih reog. Hendro menilai proses regenarasi dalam grup Singo Kinunjoro harus terus berjalan. “Kami dengan senang hati menerima anggota Singo Kinunjoro yang telah bebas untuk bisa tetap berlatih dan bergabung dengan rekan-rekannya yang masih berada di rutan,” katanya. Hal itu diamini Marhaban. “Kalaupun saya sudah bebas, saya tidak akan keberatan untuk sering-sering datang ke rutan untuk berlatih bersama dengan teman-teman. Ini bentuk tanggung jawab moral karena kegiatan berlatih reog sangat positif dalam melestarikan budaya Ponorogo,” katanya. “Semangat berlatihnya akan berbeda jika mengikuti grup reog umum yang banyak di luar rutan. Ini merupakan satu-satunya grup reog di dunia yang beranggotakan narapidana dan hanya ada di Ponorogo,” ungkapnya. “Mereka yang ikut reog ini tidak ada yang dibayar. Ketka tampil di luar rutan saya berikan pengertian. Ja­ ngan berharap imbalan berupa uang atau apapun. Anggaplah pertunjukan di luar ini sebagai bentuk rekreasi supaya tidak jenuh di dalam tahanan,” kata Hendro. “Kami belum punya peralatan. Semua masih sewa termasuk kostum, hingga peralatan musik. Setiap tampil sewanya sekitar Rp 4 juta,” ujarnya dibenarkan Marhaban. “Kami berharap bisa punya peralatan sen­ diri. Ya kalau bisa disumbang Pak Bupati (Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni) pernah lihat penampilan kami atau siapapun yang berkenan membantu,” (afr)

EDISI 65 MEI 2016

19

POTENS i Jawa Timur

Rumah Sakit Jatim

Layani Indonesia Timur

R

umah sakit di Jawa Timur khususnya RSUD dr Soetomo selain melayani 38 juta penduduk Jatim juga menjadi rujukan pelayanan kesehatan, riset, dan pendidikan untuk 110 juta penduduk dari kawasan Kalimantan dan Indonesia Timur. Ini dikatakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat mengukuhkan Ketua Staf Medis Fungsional dan Kepala Instalasi Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (19/5). Gubernur menegaskan, Jatim melalui RSUD dr Soetomo telah mampu melayani jenis pelayanan yang tersier sekaligus menjadi rumah sakit untuk melakukan riset kesehatan. Tersier artinya, penyakit penyakit khusus dan tergolong berat bisa tertangani di RSUD dr Soetomo se­perti penyakit Jantung, Ginjal dan penyakit penyakit yang sudah final. Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur menyebut, bahwa staf medis dan instalasi menjadi tulang punggung dari keberadaan rumah sakit. Bahkan, keberadaan mereka mempunyai fungsi yang sama dengan jantung dalam diri manusia.

20

EDISI 65 MEI 2016

“Mereka inilah yang bekerja setiap hari dan menge­ tahui segala permasalahan di rumah sakit. Keberadaan mereka ini menjadi tulang punggung bahkan diibaratkan sebagai Jantung dalam denyut nadi sebuah rumah sa­ kit,” tegasnya. Menurutnya, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik harus ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana yang mumpuni. Kelompol fungsional harus dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan. Ketua Staf Medik Fungsional (SMF) dan Kepala Intalasi harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di dalam sebuah proses layanan kesehatan di sebuah rumah sa­ kit. Kelompok medis dan instalasi ini sebagai pegawai fungsional di sebuah rumah sakit menjadi roh dan jantung dalam memberikan pelayanan bagi pasien dan masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan. Pakde Karwo juga menekankan kepada seluruh insan kesehatan di instansi rumah sakit miik Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan soliditas dan kerja keras di bidang kesehatan. “Saya kira semua komponen yang menangani bi-

PARAHITA

Mereka inilah yang bekerja setiap hari dan mengetahui segala permasalahan di rumah sakit. Keberadaan mereka ini menjadi tulang punggung bahkan diibaratkan sebagai Jantung dalam denyut nadi sebuah rumah sakit dang kesehatan telah bekerja keras melebihi harapan dari pemerintah. Terlebih, harapan tersebut mampu dilampaui dari target yang ditetapkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” katanya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo meberikan selamat usai mengukuhkan Ketua Staf Medis Fungsional dan Kepala Instalasi Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, (Foto: sugeng)

Sementara itu sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/792/212/2016 tentang pe­ngangkatan dalam jabatan disebutkan terdapat 4 ese­lon II dan 15 eselon III. Untuk eselon II di antaranya Joni Wahyuadi sebagai Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr Soetomo, Hendrian Dwikoloso sebagai Wadir Penunjang Medik RSUD dr Soetomo, Bachtiar Budianto sebagai Wadir Pendidikan dan Pengembangan Profesi pada dr Saiful Anwar Malang dan dr Dita Artningtyas sebagai Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian pada RSUD dr Soedono (red).

EDISI 65 MEI 2016

21

POTENS i Jawa Timur

Disiapkan

450 Bus Mudik Gratis

D

Sidak kesiapan angkutan Lebaran 2015 oleh Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan

inas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim pada Lebaran tahun 2016 ini berencana menyiapkan 450 bus gratis khusus untuk transportasi mudik dan balik. Tak hanya itu, Pemprov melalui Dishub dan LLAJ juga menyiapkan 60 bus khusus penjemput pemudik dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kabid Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Jatim, Sumarsono, di Surabaya, Jumat (20/5) mengatakan, ada penambahan angkutan bus mudik dan balik gratis tahun ini dibandingkan tahun lalu. Jika tahun lalu disiapkan bus mudik dan balik sebanyak 410 bus, kini bertambah menjadi 450 bus. “Mudik dan balik gratis yang di­ selenggarakan di Jatim, jumlah bus

22

EDISI 65 MEI 2016

(Foto: henry

PARAHITA

Mudik dan balik gratis yang diselenggarakan di Jatim, jumlah bus yang disediakan sekitar 615 yang terdiri dari bus mudik dan balik diselenggarakan Pemprov Jatim, kab/kota dan pihak swasta.

yang disediakan sekitar 615 yang terdiri dari bus mudik dan balik diselenggarakan Pemprov Jatim, kab/kota dan pihak swasta,” ujarnya. Untuk pembukaan mudik dan balik gratis yang digagas Dishub dan LLAJ Jatim, Sumarsono menjelaskan, pendaftaran dibuka mulai 11 Juni hingga tiket habis. Sedangkan pelaksanaan pemberangkatan mudik pada 3 – 4 Juli. Sedangkan pelaksanaan baliknya dilakukan 9 – 16 Juli. “Untuk persiapan mudik dan balik bus gratis ini hampir sama dengan tahun lalu. Tidak ada perbedaan, cuman jumlah busnya di tambah saja,” terangnya. Untuk shuttle bus ini, hanya untuk melayani pemudik yang naik kapal laut. Selama ini, Kementerian Perhubu­ ngan juga membuka mudik gratis kapal laut. Agar tak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan, disiapkan bus khusus untuk mengantar mereka ke Terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo. “Kami siapkan bus-bus khusus itu untuk menjemput pemudik kapal ke Purabaya,” tuturnya. Untuk sekali berlabuh saja, jelasnya, satu kapal laut itu mampu mengangkut seribu lebih penumpang. Shu­ ttle bus itu standby di Dermaga Gapuran Nusantara Tanjung Perak. Pemudik itu nanti akan dijemput 60 bus. Mereka gratis diantarkan ke terminal untuk melanjutkan ke kampung tujuan. “Tidak kami antarkan sampai ke kota tujuan karena tak tahu persis potensi tujuan pulang kampung pemudik kapal laut. Kalau disiaapkan bus, selain tak menumpuk juga megurangi potensi tindak kejahatan saat mudik besok,” papar Sumarsono. (ris)

EDISI 65 MEI 2016

23

POTENS i Jawa Timur

Bulog Kawal Tiga Komoditi Pangan

W

acana penugasan Perum Bulog sebagai stabilitator komoditi sembilan bahan pokok yang telah lama dibahas, kini mendapat ketetapan. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penugasan Bulog. Perpres itu mengatur tugas utama Bulog menjadi stabilisator harga tanaman pangan. “Sudah ada Perpres yang mengatur penugasan bulog menjadi stabilitator harga tanaman pangan utama, yakni beras, jagung, dan kedelai. Artinya, peran Bulog dari semula menjadi penyangga 11 komoditas pangan, kini dipangkas hanya menjadi tiga komoditas pangan saja,” kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu. Ia menuturkan, perpres itu belum bisa berlaku kare-

Foto: beritadaerah-co-id

24

EDISI 65

MEI 2016

na masih menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait perubahan pendirian Perum Bulog. “PP pendirian Bulog harus diperbaiki untuk mendukung Perpres perluasan tugas Bulog. Maklum, selama ini tugas utama Bulog hanya mengelola dan mengendalikan harga beras,” kata Wahyu. Menurutnya, dengan adanya PP tersebut, Bulog de­ ngan mudah bisa menangani komoditas lain tanpa harus menunggu surat penugasan. Sebab, dari akta pendiriannya, Bulog telah memiliki tugas baru yang diperluas selain komoditas beras. Pun demikian, PP perubahan juga tetap membuka peluang bagi Bulog untuk menyerap komoditas lain di luar padi, jagung, dan kedelai. Sejauh ini, lanjut Wahyu, revisi PP pendirian Bulog sudah selesai dibahas dan tengah dalam proses meminta

Sudah ada Perpres yang mengatur penugasan bulog menjadi stabilitator harga tanaman pangan utama, yakni beras, jagung, dan kedelai. Artinya, peran Bulog dari semula menjadi penyangga 11 komoditas pangan, kini dipangkas hanya menjadi tiga komoditas pangan saja paraf dari sejumlah kementerian yang berkaitan de­ ngan penugasan Bulog. Setelah mendapatkan persetujuan menteri akan dimintakan persetujuan presiden. Ia berharap, PP perubahan ini dapat segera terbit pada akhir Mei 2016. Dengan begitu, Bulog bisa bergerak cepat untuk menstabilkan harga pangan di luar beras. Infrastruktur Dengan ditugasinya Perum bulog sebagai stabilitator harga beras, jagung, dan kedelai, maka dukungan sarana infrastruktur juga menjadi prioritas. Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti menjelaskan, mulai tahun ini pihaknya akan melakukan ekspansi usaha guna menyambut tugas baru tersebut. Bulog segera membenahi infrastruktur pascapanen secara bertahap, meliputi pergudangan, perbaikan dan pengadaan 130 unit mesin pengering padi, mo­ dernisasi mesin penggiling padi (rice milling unit/ RMU). Dengan begitu, lanjutnya, susut pascapanen semakin dikurangi dan di sisi lain akan meningkatkan kualitas beras sebagai cadangan pangan. Djarot me­ ngakui, mayoritas kondisi infrastruktur sudah tua se-

AGRO

hingga kurang optimal. Bulog juga berencana membuat gudang baru untuk meningkatkan kapasitas penyimpangan produk petani. “Gudang kita sudah ada, tapi kualifikasinya harus sesuai tuntutan. Jagung, gabah kering giling lebih efisien kalau disimpan, tapi kenyataannya kita butuh yang lebih besar. Kita ada, tapi kecil,” kata Djarot Untuk komoditas, beras kapasitas penyimpanan seluruh gudang Bulog mencapai 4 juta ton. Langkah ini dilakukan seiring rencana pemerintah menambah penugasan kepada Bulog melakukan intervensi atas komoditas lain seperti jagung dan kedelai. Sedangkan komoditi lain seperti bawang merah, cabai dan daging sapi masih berlaku tentatif. Namun untuk mengisi limpahan hasil panen raya padi awal tahun ini, Djarot mengantisasinya dengan menyewa penggilingan swasta. “Kita juga memanfaatkan alat jemur sendiri,” terang Djarot. Pembangunan infrastruktur ini ditargetkan mulai berlaku tahun ini dan selesai awal tahun 2017. Pembiayaannya dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini sebesar Rp 2 triliun. Selanjutnya, Bulog akan menambah dana internal sebesar Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar. Jika dana PMN tahun ini belum bisa cair, Bulog akan meminta perubahan alokasi PMN tahun 2015 yang kini sudah cair, menjadi modal investasi. Sedianya, PMN 2015 digunakan untuk modal kerja. Djarot menyatakan, lebih mudah mencari modal kerja daripada modal investasi. Untuk tahap pertama, Bulog butuh dana segar Rp 2,4 triliun. Direktur Pelayanan Publik, Wahyu Suparyono mengatakan, dari investasi infrastruktur yang dibutuhkan mencapai Rp 2,4 triliun, sebesar Rp 400 miliar akan diambil dari kas perusahaan. Rp 2 triliun diharapkan dapat di­ cairkan dari dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMN). “Sebagai antisipasi kalau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak merestui, kita akan cari pinjaman dari lembaga perbankan nasional,” terang Wahyu. Untuk fasilitas pergudangan, misalnya, akan dapat menampung hasil panen padi 10.500 ton dalam satu kawasan. Kapasitas satu gudang penyimpanan 3.000-3.500 ton. Untuk pengadaan dryer center, memprioritaskan pe­ ngadaan 50 unit. “Ini sebagai respon manajemen yang menyimpan hasil panen padi dalam porsi gabah lebih besar ketimbang beras. Selain diharapkan waktu penyim­ panan lebih lama, Bulog di lapangan akan lebih banyak menyerap gabah petani daripada pihak penggilingan beras,” jelasnya. (afr) EDISI 2016 EDISI64 65 APRIL MEI 2016

25 25

POTENS i Jawa Timur

Asal Ramah Lingkungan

Boleh Gunakan Cantrang Berdasarkan Surat Edaran 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI, nelayan tetap wajib mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya ikan (Foto: Dok. kementerian perkanan dan kelautan)

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memberi izin cantrang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) hingga Desember 2016. Berdasarkan Surat Edaran 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI, nelayan tetap wajib mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya ikan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Narmoko Prasmadji, Rabu mengatakan, Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI bukanlah tanpa alasan. Alat tangkap itu dapat merusak habitat ikan. Hal ini sejalan dengan Pilar Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yaitu keberlanjutan sumber daya ikan yang dapat membuat kualitas perikanan Indonesia meningkat di mata dunia, sehingga pertumbuhan ekonomi sektor perikanan Indonesia semakin kuat berbasis ekosistem. Sampai dengan Desember 2016, KKP memberikan

26 26

EDISI EDISI 57 65 SEPTEMBER MEI 2016 2015

toleransi kepada nelayan untuk menggunakan alat penangkap ikan cantrang yang merupakan kelompok alat penangkap ikan pukat tarik (seine nets). Namun kemudahan itu diberikan dengan syarat dilakukan pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan yang menggunakan cantrang. Dikatakannya, saat ini banyak kapal cantrang yang tidak melaut bukan karena dilarang, tetapi karena nelayan nakal yang melakukan mark down kapal menjadi ukuran <30 GT. Sementara kapal yang di mark down >30 GT. Alat penangkap ikan cantrang tetap dilarang, namun KKP masih memberikan kemudahan dalam penggunaan alat penangkap ikan cantrang yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang. Penggunaan alat penangkap ikan cantrang, selain pengukuran ulang kapal, ketentuan lainnya adalah kapal cantrang hanya diperbolehkan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tempat diterbitkannya SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI

HIJAU Saat ini banyak kapal cantrang yang tidak melaut bukan karena dilarang, tetapi karena nelayan nakal yang melakukan mark down kapal menjadi ukuran <30 GT. Sementara kapal yang di mark down >30 GT.

(Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sampai dengan 12 mil. Tata cara pengoperasiannya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Alat Penangkap Ikan. Ditambahkannya, kapal cantrang harus memiliki spesifikasi ukuran tertentu untuk dapat beroperasi. Ukuran dan kapasitas alat penangkap ikan cantrang yaitu mesh size minimal 2 (dua) inch dan tali ris atas (panjang sayap) minimal 60 meter. Selain itu, hasil tangkapan didaratkan dan tercatat di pelabuhan pang­kalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). (jal)

EDISI 65 MEI 2016

27

POTENS i Jawa Timur

Kominfo Jatim Latih

Manajemen CIO

Kegiatan fasilitasi bimbingan teknis dan sertifikasi Chief Information Officer (CIO) bagi aparatur pemerintah yang diadakan oleh DInas Komunikas dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Foto: reni)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, terus berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Salah satu program yang dilaksanakan adalah memfasilitasi bimbingan teknis dan sertifikasi Chief Information Officer (CIO) bagi aparatur pemerintah. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso, saat membuka Pembekalan Bimtek CIO Bagi Pengelola TIK di SKPD Provinsi Jawa Timur di Kantor Kominfo Jatim, Senin (16/5) mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam bidang Kominfo sangatlah penting. Kesempatan seperti Bimtek CIO ini merupakan peluang yang sangat baik dan perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan upaya peningkatan kapasitas SDM di Jawa Timur. Pelaksanaan Bimtek dan Sertifikasi CIO ini menjadi penting dikarenakan hal ini diperlukan untuk menciptakan SDM dan pejabat yang mampu memaksimalkan sumber daya teknologi. Tentu ini untuk menciptakan sistem informasi e-Government yang andal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kompe-

28

EDISI 65

MEI 2016

tensi dasar atau kompetensi minimal dalam melakukan tata kelola informasi dan teknologi informasi di instansi masing-masing SKPD, sehingga nantinya mampu menjalankan peran sebagai seorang Manajer TIK atau CIO Pemerintah. Kehadiran CIO sendiri merupakan perwujudan dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government di Indonesia. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam pelaksanaan Bimtek CIO selama dua hari ini para peserta diberikan sejumlah topik materi yang re­ levan dengan kompetensi seorang CIO. Beberapa materi tersebut, diantaranya manajemen perubahan, perencanaan dan penyusunan strategi sumberdaya informasi dan teknologi informasi, pembangunan dan pengembangan E-Government, strategi kebijakan teknologi informasi, keamanan informasi, manajemen proyek dan pengadaan teknologi informasi, Enterprise Arsitektur.(jal)

Kronik kominf

Infrastruktur Telekomunikasi

Penting Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara, saat menyampaikan parapan untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh Pemda saat jamuan makan malam di Harris Hotel Surabaya, (Foto: busan)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung pembangunan infrastruktur te­ lekomunikasi. Hal ini dinilai penting karena belum ba­ nyak kepala daerah yang paham bahwa infrastruktur te­ lekomunikasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Cara berpikir Pemda harus diubah, bahwa dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebetulnya akan mendapatkan income dari Izin Mendirikan Bangunan(IMB), retribusi dan pemasukan lain yang memang langsung masuk ke masyarakat tanpa melalui kas Pemda,” ujarnya saat di Harris Hotel Surabaya, Kamis (19/5) malam. Jawa Timur, Ia mencontohkan memiliki rata-rata pangsa pasar sebanyak 15 persen dari total industri te­ lekomunikasi nasional, maka setiap tahun akan mendapatkan Rp 1 triliun. Selain nyata akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, hal lain yang secara otomatis didapatkan yakni lapangan pekerjaan bagi masyarakat. “Kami akan sampaikan pada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri agar segera menerbitkan peraturan untuk mempermudah pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” katanya. Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Sutrisman, mengatakan, sesuai dengan hasil FGD bersama Dinas Kominfo Jawa Timur maka forum merekomendasikan agar Menkominfo dapat ber­ koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

untuk segera menerbitkan peraturan mengenai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstritusi mengenai retribusi pengendalian menara. “Karena ada di beberapa daerah dengan peraturan daerahnya retribusi menjadi lebih besar dari stan­ dar. Selain itu, Melalui komunikasi sesama menteri, Menkominfo bersama Mendagri mungkin bisa mewajibkan pemilik gedung tinggi agar bisa memberikan hak masuk terutama di kota-kota besar,” tutur Sutrisman. Lebih lanjut, ia menjelaskan implementasi peraturan Penggunaan Menara Bersama (PMB) di lapangan masih banyak menemui kendala, satu menara yang harusnya digunakan banyak operator justru dibangun menara monopol bahkan jumlahnya cukup rapat sehingga sa­ saran tak tercapai dengan optimal. Senada dengan Menkominfo, Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso menyampaikan pihaknya mendukung penuh pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Apalagi potensi pangsa pasar telekomunikasi di Jatim cukup besar. “Kita sepakat pembangunan infrastruktur telekomunikasi Indonesia dimulai dari Jawa Timur,” jelasnya. Setelah bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah, sambung Eddy, ternyata sudah beberapa yang menyatakan tertarik diantaranya Kabupaten Gresik dan Mojokerto. Menurutnya, daerah lain sebetulnya juga tertarik namun memang membutuhkan pilot project agar pelaksanaan dan detail yang diperoleh Pemda jelas.(luk) EDISI 65 MEI 2016

29

POTENS i Jawa Timur

DPRD Minta Blokir

Situs Porno M

unculnya kasus kekerasan seksual pada anak mendapat respon anggota DPRD Jatim. DPRD minta kepada pemerintah Provinsi Jatim khususnya untuk segera membentuk Satuan Petugas (Satgas) anti kekerasan seksual terhadap anak. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Moch Eksan mengatakan, satgas ini untuk koordinasi, advokasi, eksekusi, dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual terutama anak di bawah umur. “Kita patut prihatin. Ja­ ngan sampai ini menjadi fenomena gunus es, realitas sebenarnya jauh lebih besar dari muncul ke permukaan,” tegasnya Satgas harus melibatkan semua instansi, seperti Dinsos, lembaga pemberdayaan perempuan, dan LSM per-

30

EDISI 65 MEI 2016

empuan.  “Mesti ada titik temu. Mencari solusi terbaik untuk menangani darurat kekerasan seksual pada anak,” ujarnya. Politisi asal Partai Nasdem itu minta pemerintah tidak mengabaikan kasus ini. Jika dibiarkan, moral generasi muda akan rusak. Agar kasus ini tidak meluas, wakil sekretaris PCNU Jember itu juga mendorong ada upaya baru. Tertutama upaya pendidikan dari keluarga, peran tokoh masyarakat, dan guru. Upaya lain yang harus dilakukan adalah, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus segera memblokir situs-situs yang menyediakan film porno. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi menjadi surga film porno dan pornografi. “Situs porno sekarang mudah diakses. Pemerintah harus memblokir agar tidak dinikmati terutama oleh

SUARA INDRAPURA

Situs porno

sekarang mudah diakses. Pemerintah harus memblokir agar tidak dinikmati terutama oleh anak-anak anak-anak,” ujarnya.   Senada dengan Eksan, anggota DPRD lainnya, Gatot Sutantra menyatakan prihatin melihat kondisi pemuda saat ini. Yang perlu dilakukan saat ini, guru atau tenaga pendidik harus turun dengan mengajarkan pendidikan moral kepada anak-anak. “Saya juga minta kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengawasi warung internet,” katanya. Menurut anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, Komisi E akan membuka posko pengaduan kekerasan terhadap anak sebagai tindak lanjut maraknya kekera­ san yang terjadi di Indonesia. “Kami buka posko untuk mengetahui maraknya kekerasan terhadap anak di Jatim, terlebih adanya pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan pelaku anak dibawah umur,” ujarnya. Politisi asal Partai Demokrat ini mendorong peme­ rintah untuk secepatnya membuat perpu perlindungan anak. “Jika sudah ada perpu, kami akan membuat perda perlindungan anak untuk mempertegas perpu,” ujarnya

ilustrasi: istimewa

seraya menambahkan perlunya sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Gubernur Soekarwo mengatakan, dalam memba­ ngun dan menetapkan moralitas, yang pertama berada di tangan orangtua atau keluarga. Basis pertama anak bersosialisasi atau sekolah juga terdapat di keluarga. “Kalau sentuhan keluarga jarang diperoleh anak,  maka  mereka akan mencari orangtua baru. Akan ada masalah panutan anak. Apalagi ditambah dengan liberalisasi di­ gital seperti sekarang,” kata Soekarwo. Pertumbuhan sosiologis dan psikologis seorang anak bergantung pada konsep panutan dari orangtua, tentu­ nya panutan yang positif. “Yang dapat menyelamatkan mereka tetap orangtua dan lingkungan,” ujarnya. Ia menambahkan, intensitas atau waktu bersama keluarga sangatlah penting. Dia mencontohkan, me­ngapa Yogjakarta menjadi jujukan wisata  yang nyaman dan ramah, karena indeks kebahagiaannya tinggi. “Budaya makan bersama keluarga dan berinteraksi dengan lingkungan tetap dilakukan  dalam hidup keseharian warga,” tuturnya. “Selain belum adanya hukum yang mengatur dengan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi semacam pengadilan dan lembaga hukum lainnya mulai tergerus. Di sinilah hukum tidak bisa digunakan sebagai pemberi efek jera,” tambahnya. (pca)

EDISI 65 MEI 2016

31

POTENS i

Jawa Timur

Riza Wahyunisaat memberikan konsultasi di ruang prakteknya (Foto: afrizal)

Riza Wahyuni

Mendampingi Korban

KDRT

S

ore itu telepon seluler Riza Wahyuni berde­ ring. Ia mendapatkan panggilan dari nomer tak dikenal. Dengan tenang Riza menerima telepon dan terdengar suara sapa dari wa­ nita yang pernah dikenalnya. “Ini saya yang pernah didampingi Mbak Riza dari kasus kekerasan waktu itu,” ujar wanita yang tak di­ sebutkan namanya oleh Riza. “Oh iya. Sekarang gima kabar kamu, dik,” tanya Riza. “Alhamdullillah sekarang saya sudah bekerja dan akan menikah mbak. Terima kasih telah mendampingi saya selama ini.” Riza merasa bahagia dan bangga. Wanita yang per-

32

EDISI 65

MEI 2016

nah didampinginya merupakan korban kekerasan. “Saat itu kondisinya hancur lebur. Dia jadi korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Dia dipaksa menjadi pelacur sebagai korban trafficking, jual beli manusia,” ujarnya. Sedihnya, wanita itu juga positif HIV dan IMS (infeksi menular seksual). “Dalam kondisinya yang hancur itulah saya mendampingi. Untuk bisa lebih dekat dan menggali informasi korban kekerasan ini, saya tidur bareng mereka korban kekerasan selama sebulan,” tuturnya. Ia pun menggantikan posisi korban untuk hadir di persidangan kasus kekerasan yang dialami mereka. “Karena masih trauma. Ini saya lakukan karena kondisi

Setelah 13 tahun berkecimpung di dunia korban kekerasan, Riza pun memiliki impian yang kini belum tercapai di Jawa Timur. Ia mengimpikan adanya jejaring pelayanan korban kekerasan berbasis komunitas hingga di tiap desa/ kelurahan.

korban tidak memungkinkan hadir,” jelasnya. Setelah selesai masa Jagad pemulihan psikologis korPEREMPUAN ban dan kasusnya selesai, Riza hilang kontak dengan para korban. Ia tak menyangka wanita itu masih menyimpan nomer ponselnya. “Kejadian yang dialami korban terjadi 2007. Kabar korban sudah bekerja dan akan menikah membuat saya sangat bahagia,” katanya. Riza yang berprofesi sebagai psilkolog itu juga se­ ring menangani kasus KDRT yang cukup rumit. Misalnya kasus kekerasan yang menimpa gadis 15 tahun yang menjadi korban perkosaan sembilan orang. Dua di antara pelaku adalah pacar dan bapak pacarnya. Si gadis yang hamil diusir dari kampungnya. Ia tinggal bersama neneknya di gubuk. Ia akhirnya pergi ke sebuah panti di Surabaya. Namun malangnya, panti menerimanya dengan syarat anaknya tidak boleh dibawa setelah melahirkan. Dalam keadaan terdesak, si gadis pun menyetujui. Namun baru keluar panti, ia bertemu tukang becak yang kemudian mengantarkannya ke lokalisasi pelacuran. Si gadis pun kian menderita. Seorang pria yang sempat menjadi pelanggannya melihat penderitaan-

EDISI 65 MEI 2016

33

POTENS i

Jawa Timur

nya. Ia diselamatkan tahun 2008, dibawa ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di RS Bhayangkara Mapolda Jatim. “Sekarang si gadis ini sudah dewasa dan sudah pulih, hidup normal. Ia kembali ke neneknya dan mungkin sekarang juga sudah menikah dan punya keluarga,” kata Riza tersenyum. Kasus kekerasan lain yang juga membuatnya miris adalah anak gadis yang dijadikan taruhan judi. “Waktu itu umurnya baru 11 tahun dan sejak usia 10 tahun dia sudah tidak disekolahkan dan tidak boleh keluar rumah. Kalau ayahnya kalah taruhan, anak gadisnya ini harus melayani (melakukan hubungan intim) dengan teman bapaknya,” kenangnya. Riza ikut mendampingi kasus yang terjadi di Surabaya tahun 2011 itu. “Saat itu anaknya berusaha lari dan beruntung bertemu tantenya. Lalu dibawa teman jaringan, lembaga yang menangani korban kekera­ san, saya yang menangani,” kata wanita yang menjadi koordinator pemulihan psikologi korban Ormas Gafatar di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Tanpa Pamrih Bagi Riza, mendampingi perempuan dan anak kor-

ban kekerasan merupakan pengabdian tak ternilai. “Mungkin jarang ada psikolog yang mau mendampingi korban tanpa dibayar,” ujar wanita yang bekerja di PPT Jatim sejak 2003. Psikolog biasanya pasang tarif konsultasi per jam Rp 150 ribu bahkan di Jakarta bisa Rp 800 ribu per jam. Saya nggak pasang tarif, bekerja tanpa imbalan,” ujarnya. Riza mengaku banyak teman yang mempertanyakan langkahnya. Wanita yang tinggal di Menganti Gresik itu mengaku punya tiga alasan. Pertama, tantangan menarik karena tidak semua orang mau berkecimpung di dunia kekerasan perempuan dan anak. “Seorang psikolog harus banyak belajar. Tidak hanya teori dari buku tapi juga belajar dari kenyataan dan kasus yang ditangani,” ujarnya. Kedua, mendampingi korban membuatnya me­ ngambil banyak pelajaran. “Ketika orang mencoba menguatkan korban kekerasan itu sama saja belajar menguatkan diri sendiri. Banyak pelajaran yang menjadikan saya tidak mudah cengeng dan lebih banyak bersyukur,” tuturnya. Ketiga,dari pendekatan ilmu psikologi yang dipelajarinya membuatnya selalu belajar dari setiap pe­

Foto: afrizal

34

EDISI 65

MEI 2016

nanganan kasus per kasus. “Tiap kasus itu tidak sama. Dengan latar belakang masalah dan kekerasan yang dialami korban kadarnya berbeda sehingga pendekatannya juga berbeda. Di sini banyak pelajaran yang saya terima,” tuturnya. Dedikasinya pada korban kekerasan sejak 2003 membuatnya menjadi narasumber di berbagai seminar tentang kekerasan perempuan dan anak dan pendampingan korban di hampir seluruh wilayah tanah air. “Saya sering diundang ke NTT dan banyak provinsi lain di Indonesia. Pengalaman saya di Jawa Timur dalam menangani korban kekerasan dengan berbagai latar belakang ini yang saya bagikan dengan temanteman di provinsi lain,” kata perempuan yang juga se­ ring tampil di RRI dan TVRI sebagai narasumber. Impian Suatu ketika waktu berbicara di Jakarta, muncul pertanyaan terkait kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang kian meningkat di Jawa Timur. Muncul anggapan negatif karena tingkat kesadaran masya­ rakat sebagai pemicu kekerasan. Riza membantah anggapan itu. Menurutnya, pe­

ningkatan jumlah kasus Jagad di atas 50 persen, karena PEREMPUAN semua elemen bekerjasama. Pemerintah, LSM, dan kepolisian bekerja aktif. “Tiap terdengar ada kasus langsung ditangani sehingga angka jadi meningkat,” kilahnya. Setelah 13 tahun berkecimpung di dunia korban kekerasan, Riza pun memiliki impian yang kini belum tercapai di Jawa Timur. Ia mengimpikan adanya jeja­ ring pelayanan korban kekerasan berbasis komunitas hingga di tiap desa/kelurahan. “Setahu saya ini sudah dilakukan di Jawa Tengah, tepatnya di Grobogan, Kebumen, dan Rembang. Tapi di Jatim belum ada. Seharusnya ini bisa dicontoh, se­ hingga korban kekerasan atau orang yang tahu adanya korban kekerasan bisa segera lapor agar segera dita­ ngani,” tuturnya. Ia menambahkan, yang terpenting dalam mereduksi munculnya korban kekerasan perempuan dan anak juga bisa dilakukan dengan mengedukasi masyarakat. “Kalau masyarakat paham, maka kesadaran masya­ rakat menigkat. Hal ini bisa mengurangi terjadinya kasus kekerasan,” tukasnya. (afr)

EDISI 65 MEI 2016

35

POTENS i Jawa Timur

Foto: herlambang

Training Camp

Senam Ke Luar Negeri

Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Cabang Olahraga (cabor) senam Jatim berencana mengadakan Trai­ ning Camp (TC) ke luar negeri. Ini dilakukan untuk lebih memantapkan atletnya menghadapi gelaran PON XIX di Jawa Barat yang kurang dari lima bulan lagi. Pelatih senam puslatda Jatim, Indra Sibarani, Rabu (4/5) di Gedung KONI Jatim mengatakan, TC yang didakan cabor senam Jatim kali ini berbeda. Pihaknya akan membidik empat negara yang akan dipilih untuk try out. Hal ini disesuaikan dengan keunggulan setiap negara dalam menciptakan atlet senam. Keempat negara tersebut, yakni, Brazil, Romania, Vietnam, dan Malaysia. “Untuk yang ke Brazil malah sudah berangkat dan akan kembali ke Indonesia bulan Juli nanti. Dua orang kami kirim ke sana, Rosana dan Shinta Ernawati yang turun di nomor ritmik,” ujar Indra, Sementara itu, untuk atlet yang diberangkatkan TC ke Romania, merupaan mereka yang akan turun di nomor artistik. Sedangkan bagi atlet yang TC ke Vietnam adalah mereka yang akan turun di senam aerobik. “Kita pilih negera yang sesuai dengan nomor keunggulan masing-masing. Serta bagi mereka yang berpotensi besar menyabet emas kita berangkatkan. Seperti, atlet ritmik, ada yang berangkat ke Brasil, tapi ada juga yang ke Malaysia,” bebernya Keseluruh atlet ini tidak akan berangkat secara bersama-sama. Rata-rata, baru diberangkatkan pada Juli nanti. Kemudian kembali ke Surabaya pada Agustus. Hanya yang TC ke Brasil saat ini telah berada di negeri samba tersebut.

36

EDISI 65 MEI 2016

“Negara tujuan TC ini memang beragam karena berdasarkan usulan KONI Jatim, TC harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nomor. Ini maksudnya, negara tujuan TC seharusnya adalah negara yang unggul di masing-masing nomor,” terangnya. Selain mengirim atlet ke luar negeri, lanjut Indra, mereka juga akan mendatangkan pelatih dari Brazil untuk menggantikan Anita Clemens, pelatih asal Brasil sebelumnya. Anita digantikan karena kontraknya telah berakhir. Nantinya, pelatih baru pengganti Anita ini akan datang ke Indonesia bersama Rozana dan Shinta Ernawati yang kini berada di Brazil atas rekomendasi pelatih sebelumnya. “Pelatih baru ini akan kami kontrak sampai Oktober. Jadi setelah PON berakhir, anak-anak masih punya ke­ sempatan untuk dapat pelatihan dari pelatih asing itu,” tandasnya. (her)

SPORTIVITAS

Dua Pemain Voli Jatim

Seleknas

Dua pemain bola voli Jatim yaitu Khaliza Azilia Rahma dan Megawati Hangestr Pertiwi di memenuhi panggilan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) untuk mengikuti Seleksi Nasional (seleknas) pembentukan tim nasional persiapan menghadapi Princess Cup 19 South East Asian Women’s U-19 Volleyball Championship, 16-20 Juli. Wakil Sekretaris Pengprov PBVSI Jatim, Deddy Whinata, Kamis (19/5) mengatakan, seleksi akan dilaksanakan selama dua hari yaitu 21-22 Mei di Padepokan Sentul Bogor Jabar. Dua pemain Jatim tersebut nantinya akan bergabung bersama pemain dari DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY). Pemain DKI Jakarta yang dipanggil sebanyak 7 pemain, sedangkan Jabar 9 pemain, dan 1 pemain DIY. Sedangkan untuk pelatih, yakni Waluyo Eko dari DKI Jakarta, Wahid Mar­ dwito DKI Jakarta dan Juhali Hali dari Jabar.

Deddy berharap dua pemain Jatim mampu bersaing dengan para pemain DKI Jakarta, Jabar dan DIY, dan bisa terpilih menjadi tim bola voli Indonesia untuk mewa­ kili di ajang yang cukup bergengsi yaitu Princess Cup 19 South East Asian Women’s U-19 Volleyball Championship. “Mereka terpantau melalui beberapa ajang kejua­ raan. Selama ini, Jatim memang menjadi salah satu provinsi yang sangat intensif melakukan pembinaan pemain bola voli,” ujarnya. Pada tingkat senior, Jatim selalu menyumbang ba­ nyak pemain baik putra maupun putri untuk timnas di berbagai ajang internasional, termasuk SEA Games. “Mudah-mudahan pemain-pemain muda ini bisa me­ nimba pengalaman dan permainannya semakin matang, karena nantinya mereka akan menjadi tulang punggung kekuatan Jatim maupun nasional,” kata Deddy.(her) EDISI 65 MEI 2016

37

POTENS i Jawa Timur

Aplikasi City 113,

Laporkan Masalah Kota Pesatnya perkembangan internet di segala sektor mendorong Tito Febrian Nugraha dan tiga kawannya menciptakan aplikasi “City113”. Aplikasi yang sebelumnya bernama Surabaya113 ini menghubungkan langsung masyarakat dengan pemerintah kota. Setelah berkali-kali menyabet juara, kini City113 dalam tahap rilis aplikasi. Sempat berganti-ganti nama, Tito dan tim mulai mempatenkan nama City113. Beranggotakan tiga mahasiswa Jurusan Sistem Informasi dan satu mahasiswi Jurusan Arsitektur, City113 serius menggeluti inkubasi di Start Surabaya. “Dulu namanya repord.in, berganti menjadi Surabaya113, dan kini City113 agar lebih umum,” ujar Tito seperti dirilis its.ac.id. Selama ini keluhan-keluhan kecil skala kota dirasa belum tersampaikan de­ ngan baik. Berangkat dari permasalahan tersebut, City113 menghadirkan solusi yang mudah dan cepat. Melalui aplikasi ini, keluhan yang masuk akan langsung diterima dan ditanggapi oleh pemerintah. “Setelah masuk ke pemerintah kota, akan diteruskan ke dinas terkait se­ hingga bisa langsung ditangani,” katanya. Tito menjelaskan, sistem kerja aplikasi ini sangat mudah. Masyarakat tinggal mengirim foto keluhan dan mengunggahnya ke aplikasi untuk segera disampaikan ke pemerintah kota. Pengguna juga dapat melihat timeline keluhan dan mengedit profil. Uniknya dari City113, setiap akhir bulan walikota dapat mengecek kinerja dinas yang mendapat pelaporan, sehingga tampak jumlah keluhan yang masuk, jumlah keluhan yang ditanggapi atau diselesaikan, dan mana saja dinas yang keluhannya paling banyak menumpuk. “Dengan begitu keluhan masyarakat diharapkan bukan hanya kata-kata,” ucap Tito. Tak berhenti di situ, aplikasi yang sudah lolos tahap alpha-testing ini juga memberikan fasilitas untuk melihat seberapa jauh tanggapan yang diberikan oleh pemerintah. Mulai dari respon awal, proses pengerjaan hingga keluhan tersebut tuntas digarap. Berbeda dari aplikasi serupa yang telah ada, City113 menjamin tidak adanya pelaporan palsu melalui konsep crowdsourcing. Konsep ini juga membantu pemerintah untuk meminimalisasi laporan palsu yang kerap meresahkan. Masyarakat dapat menilai langsung kebenaran laporan yang masuk ke aplikasi. “Kalau ada berita palsu, masyarakat bisa dislike atau report beritanya,” lanjut Tito. Aplikasi yang dirintis sejak Januari 2015 ini juga dilengkapi menu crawling dari twitter sehingga laporan yang masuk melalui akun e100ss (Suara Surabaya)

38

EDISI 65 MEI 2016

juga dapat dilihat melalui City113 Saat ini, City113 versi alpha-testing sudah dapat diunduh melalui Playstore. Namun masih sebatas pelaporan langsung dan belum terhubung dengan pemerintah. Rencananya aplikasi versi resmi yang telah lolos beta-testing akan rilis November 2016 mendatang. Dalam versi resminya, aplikasi ini akan dilengkapi dengan milestone pengerjaan dari pemerintah, peta lokasi spesifik terjadinya pelaporan dan fitur gemifikasi. Dengan fitur gemifikasi ini, semakin banyak laporan valid yang dikirimkan maka semakin banyak poin yang diperoleh pengguna. Poin ini nantinya bisa ditukar dengan hadiah seperti diskon bayar pajak atau sejenisnya. Sistem poin ini rencananya juga akan diterapkan bagi pengguna yang melaporkan berita palsu pengguna lain dan pengguna yang memberikan tanggapan mengenai pelaporan. Hal ini menjadi iming-iming apik untuk menarik massa. “Tak hanya melalui publikasi, saat peluncuran resmi juga akan ada lomba pelaporan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan kotanya,” kata mahasiswa angkatan 2012 ini. Tito mengaku pengembangan aplikasi ini cukup banyak. Tidak menutup kemungkinan juga untuk pengembangan ke berbagai Sistem Operasi (OS) lainnya. “Satu dua tahun ini akan fokus ke android dulu, setelahnya mungkin berlanjut ke Iphone dan Windows,” tuturnya. Qatar Saat ini City113 sudah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya yang nantinya juga akan menggandeng dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Walikota secara langsung. Berbagai respon positif dari pemerintah mengalir deras. Aplikasi itu bahkan digadang menjadi solusi bagi Pemerintah Kota Surabaya. “Sebenarnya sudah ada website resmi dari pemerintah, namun masyarakat enggan membukanya sehingga tidak bekerja secara optimal,” kata mahasiswa kelahiran 1995 ini. Tak hanya dari pemerintah, pihak ITS juga banyak memberikan dukungan mulai dari ide pengembangan hingga server gratis dan fasilitas bimbingan dari luar negeri. “Ide nama City113 ini sebenarnya usulan praktisi teknologi dari Qatar,” ujarnya. (red/its.ac.id)

INOVASI

AYTRON,

Teknologi Fermentasi Yoghurt

Desa Ngabab di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang terkenal dengan potensi susu yang melimpah. Namun rendahnya harga penjualan susu membuat kelompok peternak ini berinisiatif membuat pengolahan susu mandiri untuk meningkatkan nilai jual susu melalui produk olahan susu yaitu yoghurt. Namun tingginya nilai jual ini tidak sebanding dengan umur yogurt tersebut. Empat orang mahasiswa Universitas Brawijaya, Mas Wisnu Aninditya (TEP, FTP 2013), Nada Mawarda Rilek (TIP, FTP 2013), M Ghadafy (Elektro, TE, 2013) dan Sri Handayani Nofiyanti (TBP, FTP 2014), mahasiswa lintas jurusan UB menggagas mesin Authomatic Yoghurt Bioreactor (AYTRON ). Di bawah bimbingan Yusron Sugiarto, STP, MP, M.Sc, mesin ini mengkombinasikan teknologi pemanasan electrical heating dan fuzzy logic control. Electrical heating merupakan sistem pemanasan yang mampu meratakan panas pada udara lingkungan. Diciptakannya alat ini juga sebagai bentuk Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Teknologi DIKTI tahun 2016.

“Untuk mendukung kinerja electrical heating, maka bioreaktor dilengkapi dengan fuzzy logic yaitu sistem kontrol cerdas yang dapat diimplementasikan pada suhu bioreaktor yoghurt. AYTRON menggunakan algoritma fuzzy logic agar suhu menjadi lebih stabil dan panas yang cepat merata. Hal tersebut me­ ngakibatkan setting time menjadi lebih cepat dan dapat meminimaliasi error, sehingga proses pembuatan yoghurt hanya memerlukan waktu 4-6 jam dan tingkat kegegalan proses menjadi rendah,” ujar Wisnu. Permasalahan produksi yogurt Dworowati, menurut kelompok ini, masih menggunakan proses konvensional yaitu fermentasi pada wadah tertutup (suhu ruang 18-270C) sehingga proses produksi menjadi lama yaitu 12-18 jam. “Selain itu masih rentan terjadinya kontaminasi sehingga tingkat kegagalan proses yang tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat produksi yoghurt dworowati hanya 50 ltr/hr, karena peningkatan produksi juga dikhawatirkan dapat meningkatkan kerugian besar dalam produksi karena kegagalan proses. Akibatnya banyak permintaan pasar yoghurt Dworowati tidak dapat terpenuhi dan menurunkan daya saingnya,” ujarnya. AYTRON, menurut kelompok ini, dibuat untuk menyelesaikan permasalahan mitra tersebut. AYTRON merupakan bioreaktor yoghurt pada proses fermentasi yang dirancang khusus untuk mampu bekerja secara otomatis pada suhu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan suhu optimal pertumbuhan Lactobacillus Bulgaricus dan Streptococcus Termophillus (starter) pada proses fermantasi yoghurt (430C). Setelah melakukan sosialisasi bulan lalu, tim ini mulai menerapkan AYTRON di Desa Ngabab, Pujon, Kabupaten Malang. Diharapkan dengan menggunakan AYTRON, dapat meningkatkan produktivitas Kelompok Peternak Dworowati dalam produksi yoghurt sehingga mampu bersaing dalam MEA Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (red/humas UB) EDISI 65 MEI 2016

39

POTENS i Jawa Timur

Pemerintah Fokus Bangun

Fixed Broadband

P

emerintah kini sedang fokus pada pembangunan fixed broadband untuk penyediaan akses telekomunikasi nasional. Ini dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, di Jakarta, Selasa. “Sekarang kami fokus pada fixed broadband karena lebih sulit dan lebih menantang, dibanding mobile broadband,” ujarnya. Menurut Menteri Rudiantara, pemerintah memadukan antara mobile broadband dan fixed broadband dari sudut pandang pembangunan jaringan telekomunikasi. “Kami akan menggunakan jaringan, perangkat dan apli­ kasi untuk broadband. Jadi sudut pandang kita masih berfokus pada memperluas 4G LTE ke seluruh daerah,” katanya. Secara rinici Menteri menyatakan, dalam hal kapasitas teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia masih berada di peringkat empat di antara negara-negara Asia Tenggara setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun ia menyebut ada kabar baik sebagaimana dilaporkan Open Signal mengenai kapasitas jaringan mobile broadband Indonesia.

40

EDISI 65 MEI 2016

Dalam rilis Februari lalu, Jakarta sudah mencapai rata-rata 7 Mbps, sehingga Indonesia berada nomor dua se-Asia Tenggara, sehingga Indonesia lebih rendah sedikit dibanding Singapura, tapi jauh lebih tinggi dibanding Kuala Lumpur dan Bangkok. Meski begitu, Rudiantara mengaku ada hal yang membuat pemerintah tidak senang, karena masih tingginya perbedaan kecepatan download di Jakarta de­ ngan Indonesia bagian timur seperti Papua dan Ambon. “Di sana kecepatannya hanya 300 Kbps sehingga pada dasarnya Jakarta memiliki kecepatan 20 sampai 25 kali lebih cepat dibandingkan dengan bagian timur Indonesia,” jelasnya. Oleh karena itu pemerintah fokus untuk menjalankan Program Palapa Ring. Program proyek pembangunan jaringan serat optik nasional itu menargetkan pada Ja­ nuari 2019 seluruh kota besar dan kabupaten di Indonesia harus terhubung melalui broadband. “Pertanyaannya apakah kami bisa melakukannya? Tentu kami bisa melakukannya. Kami menyusun proyek dengan Program Public Private Partnership,” tegasnya. Total nilai bisnis proyek Palapa Ring ini sekitar 2

TECHNO Sekarang kami fokus pada fixed broadband karena lebih sulit dan lebih menantang, dibanding mobile broadband juta Dollar AS. Dari sudut pandang jaringan, pada awal Januari 2019 seluruh kota dan kabupaten di Indonesia akan terhubung ke broadband. Sementara dari sudut pandang akses, 4G akan bisa diakses di seluruh pelosok daerah. “Investor pertama sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah di bagian barat Indonesia dan ba­ gian tengah Indonesia. Sekarang kita sedang dalam proses penawaran untuk wilayah bagian timur Indonesia,” kata Rudiantara. Palapa Ring Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri

atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Suma­ tera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. Pembangunan jaringan serat optik nasional ini akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Proyek Palapa Ring akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur akan dibangun sepanjang 4.450 KM yang terdiri dari sub marine cable sejauh 3.850 km dan land cable sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten. Jaringan tersebut berkapasitas 100 GB (Upgradeable 160 GB) dengan mengusung konsep ring, dua pair (empat core). Strategi pembangunan proyek Palapa Ring adalah dengan membentuk suatu konsorsium. Anggota konsorsium terdiri dari penyelenggara telekomunikasi di tanah air. Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi. Diharapkan Palapa ring mampu mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu. Selain itu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah. Palapa Ring akan menjadi tulang punggung internet pita lebar bagi 33 propinsi di Indonesia. Menkominfo mengatakan, untuk proyek Palapa Ring II ditargetkan selesai 2018 nanti. “Proyek ini sudah direncanakan sejak 10 tahun lalu. Saya yakin proyek ini akan berjalan dengan baik,” ujarnya. Pengguna Internet Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, e-Marketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. (sti) EDISI 65 MEI 2016

41

POTENS i Jawa Timur

Telaga Ngebel di Kaki Wilis

(Foto: afrizal)

42

EDISI 65 MEI 2016

PLESIR

Ponorogo punya Reyog. Tapi juga telaga. Ngebel namanya. Masih sangat asri dan begitu sejuk sepanjang hari.

T

elaga Ngebel terletak sekitar 30 km dari pusat Kota Ponorogo. Ini tempat wisata tergolong lengkap di Jawa Timur. Sekeliling telaga masih berupa hutan belantara yang cocok sebagai wisata alam dengan udara sejuk. Juga bisa disebut sebagai wisata kuliner karena di sekitar telaga banyak kedai, restoran, dan warung yang menyediakan makanan aneka olahan ikan air tawar dari budidaya keramba di telaga Ngebel. Seperti dikatakan pemandu, Suroso Hadi, Ngebel yang luasnya sekitar 148 hektare dengan kedalam 45 meter pada saat air pasang, menampung 24 juta m3 air yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik. Juga perternakan ikan dan pengairan bagi sawah warga. Telaga yang terletak di kaki Gunung Wilis, tepatnya di wilayah Kecamatan Ngebel, sejak 2008 silam dikembangkan sebagai objek wisata menyimpan le­ genda dengan berbagai versi. Salah satunya menyebut Telaga Ngebel berasal dari istilah bahasa Jawa “ngembel” yang artinya “berair”. Ini terkait dengan seorang wara’i atau orang sakti dalam ilmu kanuragan dan ilmu agama. Suatu waktu, wara’i itu melewati suatu daerah di kawasan Ponorogo dan melihat fenomena tanah yang berair itu. Maka sang wara’i pun berujar, “Ana sak wijining jaman, tlatah iki kasebut Ngembel,” katanya. Artinya: Suatu saat daerah ini bernama Ngembel. Tapi karena lidah yang salah kaprah dalam waktu yang lama dan turun temurun, kata “ngembel” selanjutnya berubah menjadi “ngebel”. EDISI 65

MEI 2016

43

POTENS i Jawa Timur

Telaga Ngebel berasal dari istilah bahasa Jawa “ngembel” yang artinya “berair”.



Telaga Ngebel juga tercatat sebagai bagian penting dalam sejarah Kabupaten Ponorogo. Konon, Batoro Katong, salah seorang cikal bakal pendiri Kabupaten Ponorogo terlebih dulu menyucikan diri di danau alam tersebut sebelum melakukan syiar Islam di Ponorogo. Itulah sebabnya, menurut cerita rakyat, mata air di dekat Telaga Ngebel hingga kini dikenal sebagai Kucur Batoro. Selain Kucur Batoro, air Telaga Ngebel juga dipasok sejumlah mata air lain. Sumber air yang cukup deras justru berasal dari Kanal Santen. Ada pula sungai yang berhulu di air terjun Toyomarto yang bermuara di telaga. Mudah Perjaanan menuju Ngebel sangatlah mudah. Sekitar 30 Km dari pusat kota jalanan menuju ke sana sudah beraspal, meskipun belum bisa diliwati bus besar, hanya minibus yang bisa lewat. Sudah terdapat angkutan kota

44

EDISI 65 MEI 2016

PLESIR menuju Ngebel. Harga tiket masuk ke telaga untuk dewasa/ anak-anak: Rp 4.000-Rp 10.000, sepeda motor Rp 2000-Rp 4.000 dan mobil dan sejenisnya Rp 3000-Rp 5.000. Pengunjung yang ingin menginap menikmati suasana malam di telaga,sudah ada beberapa penginapan di sekitar telaga. Sewa penginapan berkisar Rp 70 ribuan dan paling mahal Rp 150 ribu per malam per kamar. Itu plus pagi kopi nyeduh khas Ngebel ditambah sarapan ikan bakar yang langsung diambil dari keramba Ngebel. Telaga yang dikelola Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini sebelum 2014 hanya ada fasilitas bus air saja untuk mengelilingi telaga. Setelah itu ditambah permainan lain, di antaranya sepeda bebek. Perahu bebek yang tersedia sebanyak 15 unit dan perahu 7 unit.   Berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Ponorogo untuk memberdayakan telaga yang biasa disebut dengan Telaga Baru Klinting ini. Kunjungan wisatawan pada hari-hari biasa rata-rata baru 100 orang, hari libur 300-400 orang. Puncaknya saat libur Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru mencapai 2500 orang  serta Suro bisa mencapai 14.000 orang. (naryo)  

Para wisatawn dapat menikmati buah durian yang dijajakan di sekitar obyek wisata Danau Ngebel (Foto: Afrizal)

Keindahan Telaga Ngebel yang terletak sekitar 30 km dari pusat Kota Ponorogo. (Foto: afrizal)

EDISI 65 MEI 2016

45

Menkominfo RI, Rudianatara dan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo saat melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke- 108 tanggal 20 Mei 2016

Foto by : Henry dan Deni

Galeri

Foto